Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita soal perjalanan panjang membuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Mulai dari tentangan hingga gugatan sudah dialami pemerintahnya selama sekitar 5 tahun terakhir.

Namun kini, Jokowi mengklaim rencana pembuatan ekosistem kendaraan listrik itu nampaknya mulai membuahkan hasil. Apalagi pabrik baterai hingga kendaraan listrik sudah ada di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Jokowi saat meresmikan pabrik bahan baterai di Kendal, Jawa Tengah hari ini. Pabrik tersebut dibesut langsung oleh perusahaan China, PT BTR New Energy Material.

"Rencana yang sudah kita putuskan beberapa tahun yang lalu untuk membangun sebuah ekosistem besar kendaraan listrik satu per satu mulai kelihatan nyata dan betul-betul sudah ada di negara kita Indonesia," beber Jokowi dalam sambutannya saat peresmian, Rabu (7/8/2024).

Rencana besar ekosistem kendaraan listrik, kata Jokowi, dimulai dari langkah pemerintahannya yang melarang ekspor nikel mentah sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Saat itu menurutnya banyak sekali pertentangan dari rencana yang cukup ekstrim ini, tak terkecuali dari berbagai pihak di dalam negeri.

Pasalnya Indonesia kehilangan pemasukan hingga Rp 20 triliunan ketika berhenti memasok nikel ke luar negeri. Namun kini, nilai tambah yang justru dirasakan Indonesia. Kini dari nilai ekspor nikel yang sudah dihilirisasi saja jumlahnya mencapai Rp 510 triliun.

"Saya saat itu meyakini nilai tambah akan melompat naik dan tadi seperti dikatakan pak Menko Luhut Binsar Pandjaitan sekarang sudah US$ 34 billion nilai dari ekspor nikel kita. Dari yang sebelumnya sekitar Rp 33 triliun melompat jadi kira-kira Rp 510 triliun, lompatan sangat besar sekali," papar Jokowi.

Pertentangan juga terjadi di luar negeri, di tengah tren dunia yang beralih ke kendaraan listrik, nikel menjadi barang panas yang dicari banyak orang. Uni Eropa salah satunya, maka dari itu kebijakan larangan ekspor nikel mentah yang diterapkan Jokowi pun ditentang oleh negara besar.

Gugatan dilakukan Uni Eropa ke Organisasi Dagang Dunia (World Trade Organization/WTO) soal kebijakan larangan ekspor tadi. Bahkan, Indonesia sempat kalah dalam mempertahankan kebijakannya di pengadilan dunia itu.

"Awal-awal banyak yang tidak setuju, pro dan kontra dan juga yang kedua kita digugat oleh EU, oleh Uni Eropa dan kita kalah," tegas Jokowi.

Namun, menurut Jokowi kebijakan melarang ekspor nikel dilakukan demi kepentingan nasional. Indonesia tak bisa didikte siapapun. Jokowi pun menyampaikan ke menterinya untuk mengajukan banding tanpa perlu takut.

Saat banding-banding diajukan pemerintah Indonesia, di dalam negeri industri hilirisasi sudah terbentuk. Kalaupun banding tersebut terus mengalami kekalahan, Jokowi memastikan ekosistem kendaraan listrik sudah terbangun di Indonesia.

"Saya sampaikan pada menteri maju terus, digugat kalah, banding. Nanti nggak tau kalah lagi, tapi kita sudah punya industri ekosistem besar dari EV maupun EV baterai sudah kita miliki. Jadi yang kita impikan sebuah ekosistem besar kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi satu per satu mulai keliatan," tegas Jokowi.

SKK Migas menyebut, proyek minyak dan gas bumi (migas) di wilayah Andaman yang dikelola Mubadala Energy dan Harbour Energy akan diusulkan menjadi proyek strategis nasional (PSN). Hal itu mengingat besarnya potensi migas di wilayah tersebut.

"Mungkin sebentar lagi, mungkin Mubadala, mungkin bakal masuk PSN juga kali ya. Mubadala sama Harbour akan diusulkan juga. Karena itu proyeknya besar juga, magnitude juga besar," kata Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko dalam konferensi pers, di SKK Migas, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Sebagaimana diketahui, Wilayah Kerja (WK) South Andaman yang dikelola Mubadala sempat menjadi sorotan karena adanya penemuan gas yang signifikan dari sumur eksplorasi Layaran-1. Dari termuan, terdapat potensi sebesar 6 triliun cubic feet (tcf). Begitu juga dengan WK Andaman II, blok yang dikelola Harbour Energy ini pernah menarik perhatian publik dengan adanya temuan pada sumur eksplorasi Timpan-1.

Kepala Divisi Program Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro mengatakan, proyek yang memiliki dampak besar terhadap produksi pasti akan diupayakan masuk ke PSN.

"Kalau kita kan berharap semua proyek yang skalanya besar, yang punya impact cukup besar terhadap produksi, ya pasti kita akan coba upayakan itu untuk masuk ke PSN," katanya.

Dia menerangkan, dengan masuk ke PSN maka proyek itu menjadi perhatian dari pemerintah. Namun, kata dia, untuk menjadi PSN pihaknya menunggu status menjadi proyek dahulu.

"Jadi gini, setelah nanti appraisal mereka akan mengajukan kan ini, PSE Penentuan Status Eksplorasi. Begitu PSE-nya selesai, baru itu kan akan di-handover ke fase eksploitasi, ke development-nya. Nah, baru kita akan mulai bicara terkait dengan PSN-nya itu sendiri," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik bahan baterai lithium di Kendal, Jawa Tengah hari ini. Pabrik tersebut dibesut langsung oleh perusahaan China, PT BTR New Energy Material.

Pabrik yang diresmikan adalah pembangunan tahap 1 dengan produksi mencapai 80 ribu ton bahan anoda per tahun. Investasinya sendiri mencapai US$ 478 juta atau sekitar Rp 7,72 triliun.

Menurut Jokowi, pihak BTR dari China mampu membangun pabrik dalam waktu sangat cepat. Baru 10 bulan lalu komitmen investasi diteken di Beijing, namun kini pabrik sudah berhasil dibangun di Indonesia.

Jokowi mengatakan kecepatan pembangunan ini menjadi bukti kemajuan Indonesia. Menurutnya, negara yang cepat saat ini akan mengalahkan negara yang lambat.

"Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan pabrik ini. Baru 10 bulan yang lalu kita tanda tangan di Beijing, tahu-tahu pabriknya sudah jadi," ungkap Jokowi saat meresmikan pabrik, disiarkan virtual, Rabu (7/8/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengatakan meskipun saat ini masih banyak barang yang diimpor untuk pembuatan anoda baterai di Kendal, dia yakin pabrik ini dapat menjadi lompatan bagi industri di Indonesia.

Jokowi memaparkan natural graphite yang digunakan di pabrik ini masih diimpor dari Afrika, namun artificial graphite sudah bisa diproduksi diambil dari kilang Pertamina di Riau. Dua bahan ini bisa dijadikan bahan anoda untuk membuat baterai.

Dengan adanya pabrik yang memproduksi anoda, bila Indonesia ingin membuat sebuah baterai saat ini cuma kekurangan lithium saja. Material lithium sendiri bisa diimpor dari Australia. Kemudian Indonesia juga sudah punya nikel yang bisa dijadikan katoda dan prekursor.

"Jadi terintegrasi semuanya, dan jadi barang setengah jadi kita akan jadi pemasok masuk ke global supply chain," tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, produksi 80 ribu ton anoda per tahun dapat dikonversi menjadi mobil listrik sekitar 1,5 juta unit. Bila pabrik PT BTR sudah bisa beroperasi penuh produksinya bisa mencapai 160 ribu ton anoda, artinya per tahun Indonesia bisa mengkonversi 3 juta unit mobil listrik.

"Produksi 80 juta ton anoda ini kalau dijadikan ke mobil ini akan jadi 1,5 juta mobil listrik. Sangat besar sekali. apalagi ditambah 80 ribu produksi di industri ini maka akan jadi 3 juta mobil listrik per tahunnya. Ini sebuah jumlah yang besar sehingga kita akan jadi pemasok terbesar baik EV battery maupun kendaraan listriknya," papar Jokowi.

SKK Migas akan menggelar Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada 14-16 Agustus 2024. Acara ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di hulu migas, termasuk para pembuat kebijakan.

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko menerangkan, acara ini sebagai tindak lanjut CEO Forum yang digelar pada awal tahun ini. Dia mengatakan, semua pihak menaruh perhatian karena banyaknya proyek-proyek baru yang besar.

Dia bilang, para CEO khawatir dengan banyaknya proyek besar tadi terjadi kesenjangan dalam pengadaan barang dan jasa.

"Semua konsen bahwa tahun ini ke depan itu akan banyak proyek-proyek baru, yang besar-besar dalam rangka target kita 1 juta berel dan 12 miliar standar kubik feed gas. Itu para CEO itu konsen bahwa takut ada backlog dalam pengadaan barang-barang dan jasa dalam pengadaan proyek-proyek besar tadi," katanya dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Ia menerangkan, saat ini terdapat 4 proyek strategis nasional (PSN) antara lain BP Tangguh UCC, Abadi Masela, Indonesia Deepwater Development & Geng North, dan Asap Kido Merah Genting Oil Kasuri. Dia menerangkan, proyek itu akan produksi dalam waktu yang hampir bersamaan.

"Jadi karena proyek-proyek itu hampir bersamaan, rata-rata kita targetkan onstream yang paling cepat itu Geng North Eni 2027-2028 dan yang paling terakhir nanti Masela di sekitar 2030-an. Itu berarti kan kita bisa membayangkan betapa masifnya pekerjaan-pekerjaan ini," katanya.

Tak hanya itu, hal lain yang menjadi perhatian SKK Migas ialah bergeraknya industri hulu migas di dunia. Menurutnya, kondisi itu akan menyedot banyak sumber daya Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya menggelar acara ini untuk menunjang proyek-proyek besar migas tersebut.

"Dan yang sebetulnya yang kita khawatirkan juga adalah bergeraknya industri hulu migasi tidak hanya di Indonesia, tapi di regional bahkan di dunia. Jadi di middle east itu cukup masif di sana, jadi banyak sumber daya kita yang tersedot di sana. Untuk itulah makanya kami mengadakan acara ini untuk meng-gathering semua stakeholders dalam rangka menunjang proyek-proyek besar itu nanti," katanya.

Intip Kemeriahan IPA Convex 2024, Investor Merapat!

Intip Kemeriahan IPA Convex 2024, Investor Merapat!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah, Rabu (7/8/2024) besok. Dalam kunjungan tersebut Jokowi akan meresmikan Pabrik Bahan Anoda Baterai Litium PT Indonesia BTR New Energy Material.

Informasi ini disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Muhammad Yusuf Permana. Pabrik yang didukung investor asal China itu berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Kendal.

"Beliau akan ke Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Kendal untuk meresmikan Pabrik Bahan Anoda Baterai Lithium PT Indonesia BTR New Energy Material," kata Yusuf, dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

Yusuf menjelaskan, nilai investasi tahap 1 untuk pabrik tersebut sudah terealisasi sebesar US$ 478 juta atau sekitar Rp 7,72 triliun (kurs Rp 16.150).

Ia menambahkan, Pabrik Bahan Anoda Baterai Lithium tersebut memiliki kapasitas produksi bahan anoda baterai 80 ribu ton/Tahun.

Setelah agenda tersebut, Yusuf mengatakan, Jokowi akan langsung kembali ke Jakarta.

PT Pertamina (Persero) melakukan berbagai inovasi untuk memangkas emisi. Salah satunya mengembangkan bahan bakar yang berasal dari minyak goreng bekas atau 'jelantah'.

SVP Technology Innovation Pertamina, Oki Muraza mengatakan, pihaknya berupaya menghasilkan bahan bakar tersebut pada akhir tahun ini.

"Kemudian kita juga yang sedang kita kejar adalah menjelang akhir tahun ini kita ingin menghasilkan sustainable efficient fuel. Dari apa? Dari minyak goreng bekas. Jadi minyak goreng bekas yang potentially memberikan penyumbatan di selokan air dan seterusnya," katanya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia seperti dikutip Selasa (6/8/2024).

Dengan begitu, kata dia, minyak goreng bekas tidak dibuang begitu saja. Minyak goreng bisa dibuat menjadi bahan bakar yang efisien.

"Tidak hanya dibuang itu kita bisa kumpulkan dan kita bisa produksi sustainable efficient fuel. Itu yang sedang kami kejar," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana besar untuk 'menyulap' minyak jelantah menjadi bahan bakar pesawat atau avtur. Hal itu terungkap saat Luhut memimpin Rapat Rancangan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Industri Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia bisa melakukan produksi bahan bakar pesawat ramah lingkungan tersebut. Apalagi bahan bakar SAF sudah menjadi tren global. Bahkan, negara tetangga macam Singapura dan Malaysia sudah memulai pengembangan dan produksi bahan bakar ramah lingkungan ini.

Apalagi, Luhut mengatakan, Indonesia memiliki potensi pasokan 1 juta liter minyak jelantah tiap tahunnya. Sekitar 95% pasokan minyak jelantah itu selama ini diekspor, pasokan besar ini menjadi modal bagi Indonesia untuk memproduksi SAF.

"Pernahkah terpikirkan bahwa minyak jelantah atau used cooking oil dapat menjadi bahan bakar untuk industri aviasi atau penerbangan? Hal ini ternyata sudah lumrah dilakukan di beberapa negara tetangga kita, seperti Malaysia dan Singapura," papar Luhut dalam unggahan di Instagram resmi, @luhut.pandjaitan, Rabu (29/5) lalu.

Luhut melanjutkan, Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi pun sudah melakukan uji coba statis yang sukses dari SAF. Produksi avtur ramah lingkungan itu telah diuji coba untuk digunakan pada mesin jet CFM56-7B.

"Hal ini membuktikan bahwa produk mereka layak digunakan pada pesawat komersil," beber Luhut.

Sebanyak 7 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi dalam seleksi terbuka Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Salah satunya adalah Tubagus Nugraha yang menjabat sebagai Asisten Deputi Pertambangan pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Marves).

Kemenko Marves sendiri dinahkodai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Berdasarkan Pengumuman Nomor 20.Pm/KP.03/SJN.P/2024 tentang Pelamar yang Lulus Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Pengisian Lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mengikuti tahapan selanjutnya untuk seleksi terbuka pengisian lowongan jabatan pimpinan tinggi madya Kementerian ESDM jabatan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

"Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Penulisan Makalah pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB s.d. 11.30 WIB di Ruang Sarulla, Gedung Chairul Saleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jl. Medan Merdeka Selatan No 18, Jakarta Pusat," bunyi pengumuman tersebut seperti dikutip Selasa (6/8/2024).

Selain Tubagus Nugraha, peserta lain yong lolos yakni Agus Cahyono Adi yang saat ini menjabat Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM.

Kemudian, ada juga Alimuddin Baso, Laode Sulaeman, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, Noor Arifin Muhammad, dan Patuan Alfon Simanjuntak.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin menyebut Indonesia sangat potensial mengembangkan energi hijau. Apalagi Indonesia didukung berbagai sumber daya alam (SDA) yang mumpuni.

Rachmat menilai, potensi tersebut harus memberi nilai tambah bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan energi hijau, misalnya lewat ekspor listrik bersih ke Singapura.

"Contohnya kita berkomitmen mengekspor listrik hijau ke Singapura. Awalnya kita cuma ekspor batu bara atau gas alam. Ke depannya kita ekspor energi hijau yang mudah-mudahan bisa terwujud tahun 2027-2028," katanya dalam acara Artificial Intelligence Institute for Progress (AIIP) di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2024).

Menurut Rachmat, upaya ini tidak hanya membuka lapangan kerja, tapi juga berdampak ke industri ke dalam negeri. Pasalnya, semua kebutuhan untuk ekspor listrik bersih harus dibuat di Indonesia.

"Ini tak hanya menciptakan lapangan pekerjaan tapi juga membawa industrinya, karena kita syaratkan kalau mau ekspor listrik bersih harus diproses di Indonesia, solar panelnya, batterystoragesystem-nya, harus dibuat di Indonesia," bebernya.

Rachmat percaya upaya tersebut bakal membawa investasi besar ke Indonesia. Yang jelas, kata dia, semua potensi tersebut harus bisa dieksekusi dengan tepat.

"Kita punya banyak sumber daya alam kritikal dan manusianya, dan yang perlu kita pastikan adalah semua potensi tersebut bisa diubah menjadi produk, menjadi lapangan kerja hijau, bisa diubah untuk kemakmuran ekonomi," pungkasnya.

Industri pertambangan menjadi salah satu industri yang kerap menghadapi tantangan besar terkait dampak lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan industri pertambangan memiliki tugas untuk meminimalisir emisi atau pencemaran udara akibat dari kegiatan pertambangan.

Salah satunya adalah mengurangi penggunaan genset. Direktur PT Bayan Resources Tbk Alexander Ery Wibowo menyebut penggunaan genset dapat menghasilkan emisi sehingga menambah beban ekologis. Di remote area atau lokasi tambang yang berada jauh dari pusat kota, biasanya menggunakan generator set (genset) sebagai daya listrik alternatif yang dapat menghasilkan emisi.

"Dari sisi produksi, penggunaan genset itu juga besar (dalam membuat emisi) karena kita di remote area)," ucapnya di acara detikSore spesial Greentalk bertajuk 'Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Industri Pertambangan', Senin (5/8/2024).

Oleh karena itu, untuk mengurangi emisi akibat dari penggunaan genset dapat dilakukan dengan solar cell. Ini karena penggunaan solar cell bisa menghasilkan energi listrik dari sinar matahari sehingga dapat mengurangi jejak karbon operasional tambang.

Ia juga menyebut bahwa pertambangan miliknya memiliki karakteristik low sulfur. Kandungan sulfur yang rendah memberikan keuntungan pengelolaan lingkungan menjadi lebih mudah dan ramah lingkungan.

"Selain menggantikan beberapa genset dengan solar cell, itu nanti bisa menekan emisi. Kebetulan juga, tambang kita ini low sulfur, jadi mudah untuk melaksanakan penataan atau reklamasi yang lebih ramah lingkungan karena sulfurnya rendah," jelas Alex.

Alex juga menjelaskan adanya kesadaran sosial menjadi penting sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan.

"Kesadaran sosial adalah dengan bekerja sama dengan tier satu, tier dua, tier tiga untuk lebih meningkatkan misalnya penanaman sustainable agriculture escape," katanya.

Menurutnya, dengan adanya pertanian berkelanjutan tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.

"Dengan begitu masyarakat di daerah terdampak merasakan sustainable. Setelah tambang itu berakhir, mereka bisa beralih menjadi petani, peternak. Syukur-syukur pendidikan bisa terangkat juga," pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan, KLHK turut mengadakan Festival LIKE 2 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak lainnya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Acara itu nantinya akan membahas sejumlah isu lingkungan dan diisi oleh penampilan musisi terkenal Tanah Air.

Festival LIKE 2 disponsori oleh PT Pertamina (Persero), PT Bayan Resources Tbk, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), PLN, Adaro, PT Vale Indonesia, APP Group, Merdeka Copper Gold, Astra, Le Minerale, Berau Coal Energy, Borneo Indobara, PT BUMI ResourceS Tbk, Sucofindo, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, Harita Nickel, APRIL, Huayou Indonesia, PT Freeport Indonesia, MIND ID, Eramet, Bio Farma, Star Energy Geothermal, Unilever, Sido Muncul, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Gunung Raja Paksi Tbk, PT Indexim Coalindo, PT Indo Muro Kencana, PT Bukit Asam Tbk, Musim Mas, PT Inalum, PT Antam, dan PT Solusi Bangun Indonesia (Tbk). Serta didukung oleh ExxonMobil Cepu Limited, PT Timah Tbk, PT Wiralab Analitika Solusindo, PT MNC ENERGY INVESTMENTS, dan PT Rizqi Semesta.

Pemerintah terus mendorong kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan. Pasalnya, aktivitas pertambangan memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan mulai dari pencemaran polusi, erosi dan sedimentasi, mengganggu flora dan fauna, hingga merusak iklim.

Guna mengatasi hal ini, pemerintah menghadirkan Green Smelter dengan membatasi pembangunan smelter yang tidak berorientasi pada penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turut mengawasi aktivitas pertambangan melalui berbagai kebijakan. Hal ini termasuk terkait sistem air limbah, emisi dan lainnya.

"Tugas kami adalah mendefinisikan apa yang harus dikerjakan investor dan apa yang kita awasi dan sepakati seterang-terangnya. Makanya itu mengapa mekanismenya ada persetujuan teknis air limbah, teknis emisi, teknis lingkungan itu sebetulnya kesepakatan antara pemerintah, regulator dengan dunia usaha apa yang mesti dilakukan," ujar Dirjen Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Sigit Reliantoro dalam acara detikSore.

Penerapan Green Smelter di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Direktur HSE PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nickel) Tonny Gultom menyampaikan pihaknya turut mendukung kegiatan tambang yang ramah lingkungan, termasuk dari proses penambangan.

"Ini menyangkut penambangan yang efisien, kita ambil lapisan atas atau lapisan limonit untuk bahan baku kebutuhan baterai. Sementara bagian bawahnya lapisan saprolit untuk bahan baku stainless steel. Dengan cara itu, penambangan tidak hanya efisien tapi juga termanfaatkan bagian hilir produksinya," papar Tonny.

Tonny menambahkan, pihaknya juga melakukan berbagai upaya guna menekan jejak emisi. Salah satunya dengan memanfaatkan penggunaan minyak jelantah untuk menggantikan batu bara dalam proses produksi.

"Kamu komit dengan pemerintah untuk mencapai Zero Net Emission di 2060 sehingga kami bikin mapping route dan penggunaan renewable energy," katanya.

"Saat ini, kami sudah jalankan yang simple dengan memanfaatkan jelantah untuk menggantikan batu bara. Sehingga kita bisa mengurangi penggunaan batu bara dan menekan emisi dengan menggunakan minyak yang tadinya jadi limbah. Dalam setahun, kami menghabiskan 60.000 kiloliter, itu menggangikan sekitar 2.100 ton batu bara," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga membangun solar panel untuk menggantikan genset. "Saat ini sudah dibangun sebanyak 210 kwp, itu kita bisa menekan 98 total emisi CO2 equivalent (CO2e)," katanya.

Tonny menyampaikan, tahun ini pihaknya juga menargetkan untuk membangun 300 megawatt solar panel. Hal ini menjadi upaya untuk menekan emisi sampai 23 persen di tahun 2025.

Senada, Direktur PT Bayan Resources Tbk Alexander Ery Wibowo mengatakan untuk mewujudkan green mining, pihaknya juga menggunakan solar cell untuk menekan emisi.

"Kemudian juga tambang kita low sulfur jadi lebih mudah untuk melaksanakan penataan atau reklamasi yang ramah lingkungan," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga bekerja sama untuk meningkatkan penanaman sustainable agriculture estate, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. "Dengan begitu masyarakat di daerah terdampak nantinya mereka bisa beralih profesi menjadi petani, peternak setelah (kegiatan) tambang itu berakhir," lanjutnya.

Ery menilai saat ini peraturan green mining di Indonesia cukup baik. Dalam hal ini, pemerintah melalui KLHK telah melakukan berbagai pengawasan yang ketat.

"Green mining peraturannya sebenarnya sudah sangat advance. Artinya pemerintah regulator memang memastikan standar pertamabangan itu memenuhi analisa dampak lingkungan. Jadi, sudah diperhatikan sedetail-detailnya. Di indonesia peraturan pertambangan sangat ketat pengawasannya," pungkasnya.

Ingin tahu lebih banyak tentang fungsi serta efek green smelter terhadap lingkungan? Isu mengenai green smelter juga akan dikupas secara mendalam di gelaran Festival LIKE 2 yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Festival ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak lainnya untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Sebagai informasi, Festival LIKE 2 disponsori oleh PT Pertamina (Persero), PT Bayan Resources Tbk, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), PLN, Adaro, PT Vale Indonesia, APP Group, Merdeka Copper Gold, Astra, Le Minerale, Berau Coal Energy, Borneo Indobara, PT BUMI ResourceS Tbk, Sucofindo, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, Harita Nickel, APRIL, Huayou Indonesia, PT Freeport Indonesia, MIND ID, Eramet, Bio Farma, Star Energy Geothermal, Unilever, Sido Muncul, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Gunung Raja Paksi Tbk, PT Indexim Coalindo, PT Indo Muro Kencana, PT Bukit Asam Tbk, Musim Mas, PT Inalum, PT Antam, dan PT Solusi Bangun Indonesia (Tbk). Serta didukung oleh ExxonMobil Cepu Limited, PT Timah Tbk, PT Wiralab Analitika Solusindo, PT MNC ENERGY INVESTMENTS, dan PT Rizqi Semesta.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut 4,7 juta dari 5,2 juta hektare (ha) lahan tambang masih tumpang tindih. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Wahyu Utomo menyebut sejumlah penyebabnya.

Wahyu mengatakan, permasalahan lahan tersebut lantaran delineasi hingga tumpang tindih antar Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Ini juga merupakan hal yang meskipun luasnya sekitar 5,2 juta hektare, tapi ini 4,7 juta hektare ini masih ada yang bermasalah. Terutama mungkin karena delineasi, karena juga tumpah tindih antara IUP yang diberikan, antara satu IUP sama IUP lain," kata Wahyu dalam acara Dialog Forum Merdeka Barat yang disiarkan secara daring, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Wahyu menjelaskan, tumpang tindih IUP terjadi lantaran perbedaan penggunaan skala. Pasalnya, dulu bisa saja menggunakan metode manual dalam memetakan lahan. Berbeda dengan sekarang yang sudah mulai terintegrasi secara digital.

Selain itu, kasus tumpang tindih lahan ini juga menyasar Hak Guna Usaha (HGU) di dalam kawasan hutan. Menurutnya, masyarakat belum mengetahui bahwa kegiatan usahanya dilakukan di kawasan hutan. Untuk itu, pihaknya menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui program Perhutanan Sosial untuk mengatasi persoalan tersebut.

Kemudian, pihaknya tengah mencari solusi bagaimana menyelesaikan Peta Indikatif Tumpang Tindih antar IGT (PITTI) yang sudah diterbitkan kepada setiap provinsi.

"Jadi tugas masing-masing provinsi ini sudah tahu, di mana tumpang tindihnya, luasnya berapa dengan siapa itu sudah ada semua, jadi tinggal action-nya saja, maka pak Menko minta grand design-nya seperti apa," imbuhnya.

Dalam mengatasi kasus tumpah tindih lahan di atas, Wahyu menilai perlu membutuhkan waktu panjang. Setidaknya, pihaknya telah menganalisis permasalahan dan tinggal mencari jalan keluarnya.

"Jadi intinya sekarang permasalahan sudah kita ketahui. Tinggal what is your next action to finalize this issue. Itu saja. Jadi itu bisa menjadi target juga ya. Bukan cuma tahun ini, tapi untuk tahun-tahun berikutnya yang akan berjalan. Ini kan living process gitu ya. Nggak mungkin selesai semua di tahun ini," terangnya.

Upaya mewujudkan pertambangan ramah lingkungan terus digalakkan melalui langkah-langkah berkelanjutan. Sebab, aktivitas pertambangan sangat berdampak besar terhadap lingkungan.

Salah satunya yaitu melalui hilirisasi tambang yang merupakan langkah strategis dalam memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam suatu negara. Di Indonesia, salah satu bentuk implementasi hilirisasi ini adalah melalui pengembangan program Green Smelter.

"Jadi sebenarnya dulu kita kaya akan nikel. Dulu cuma diambil, diekspor langsung, dan tidak diolah. Padahal nilai tertinggi itu, kalau kita berhasil mengolah di dalam negeri," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) Sigit Reliantoro, dalam acara detikSore, bertajuk 'Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Industri Pertambangan', Senin (5/8/2024).

Sigit menyebut dengan adanya smelter, nikel yang diekspor dapat diolah menjadi produk yang lebih bernilai, seperti baja atau bahan baku baterai. Ini sejalan dengan upaya mendukung kebijakan Net Zero Emission (NZE) dengan membentuk ekosistem industri yang ramah lingkungan.

Sementara itu, pemerintah sendiri melakukan kontrol dalam hilirisasi tambang melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). Perusahaan-perusahaan besar diwajibkan untuk memasang alat pemantau emisi dan limbah yang berfungsi secara realtime selama 24 jam.

"Karena sifatnya realtime 24 jam, begitu ada tanda-tanda melebihi baku mutu, langsung di-trigger surat-surat kepada beliau-beliau (pemilik perusahaan tambang) itu untuk melakukan beberapa perbaikan. Diberi batas waktu perbaikan, kemudian kalau tidak, maka akan ada sanksi," kata Sigit.

Sanksi yang dijatuhkan pun cukup 'mengerikan' bagi perusahaan. Sebab, bagi mereka yang memiliki 'rapor merah' akan kesulitan untuk mendapatkan pinjaman atau kenaikan suku bunga dari bank.

Oleh karena itu, perusahaan berusaha keras untuk menjaga agar tidak masuk dalam kategori merah. Salah satunya PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nickel) yang sudah lebih dari 100 tahun beroperasi di Indonesia.

Direktur HSE Harita Nickel Tonny Gultom menjelaskan, meski tidak selalu berada di sorotan, Harita Nickel terus berupaya melakukan hilirisasi sesuai arahan pemerintah sejak 2016. Sebagai contoh, Harita Nickel tidak membangun smelter untuk memproduksi stainless steel, melainkan juga bahan baku baterai mobil listrik.

"Itu sangat penting. Memanfaatkan dari sumber daya yang ada, itu kalau diolah di dalam negeri, itu bisa ditingkatkan," kata Tonny.

"Tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi tenaga kerja juga," imbuhnya.

Tonny menambahkan pihaknya melakukan integrasi tambang. Di sana, proses tambang dan pengolahan dilakukan secara bersamaan, dan sisa hasil tambang dikembalikan ke bekas tambang sebagai pengisi lubang.

"Ini mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi," kata Tonny.

Sebagai informasi tambahan, KLHK turut mengadakan Festival LIKE 2 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak lainnya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Acara itu nantinya akan membahas sejumlah isu lingkungan dan diisi oleh penampilan musisi terkenal Tanah Air.

Festival LIKE 2 disponsori oleh PT Pertamina (Persero), PT Bayan Resources Tbk, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), PLN, Adaro, PT Vale Indonesia, APP Group, Merdeka Copper Gold, Astra, Le Minerale, Berau Coal Energy, Borneo Indobara, PT BUMI ResourceS Tbk, Sucofindo, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, Harita Nickel, APRIL, Huayou Indonesia, PT Freeport Indonesia, MIND ID, Eramet, Bio Farma, Star Energy Geothermal, Unilever, Sido Muncul, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Gunung Raja Paksi Tbk, PT Indexim Coalindo, PT Indo Muro Kencana, PT Bukit Asam Tbk, Musim Mas, PT Inalum, PT Antam, dan PT Solusi Bangun Indonesia (Tbk). Serta didukung oleh ExxonMobil Cepu Limited, PT Timah Tbk, PT Wiralab Analitika Solusindo, PT MNC ENERGY INVESTMENTS, dan PT Rizqi Semesta.

Teknologi Ramah Iklim untuk Mendukung Green Mining

Teknologi Ramah Iklim untuk Mendukung Green Mining