Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta beberapa pejabat negara hari ini meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah. Sejumlah pengusaha buka suara terhadap hal ini.

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Nicolas Kanter menyambut baik hal tersebut. Ia menilai Simbara mengintegrasikan sejumlah layanan seperti penerimaan negara bukan pajak secara elektronik (e-PNBP), Minerba Online Monitoring System (MOMS), serta Modul Verifikasi Penjualan (MVP). Hal ini akan memudahkan perusahaan karena proses perizinan bakal sederhana, transparan, dan bisa mencegah penyelewengan kekuasaan dalam proses penerbitan komoditas nikel dan timah.

"Jadi setiap satu persyaratan yang dibuat susah dan uncertain akan kembali lagi ke orang. Jadi kalau dibuat syarat yang dibuat masuk ke data dan sistem itu terbuka dan transparan, saya rasa itu akan meminimalisir semua cobaan orang yang berusaha mengintervensi," kata Nico di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Di sisi lain, Nico mengatakan bahwa Simbara juga akan mengintegrasikan berbagai data pengurusan izin lintas kementerian, salah satunya berkas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan.

Menurut Nico, pengintegrasian data membuat pemerintah bisa melihat secara detail terhadap data pajak sampai royalti perusahaan. Hal ini dinilainya baik karena mendorong perusahaan bersikap transparan.

"Jadi saya confident dan percaya sistem yang akan diciptakan mungkin ada perbaikan kecil-kecilan sana-sini, tapi basic-nya kita adalah digitalisasi membuat semua data masuk transparan," bebernya.

Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Meidy Katrin Lengkey juga menyambut baik Simbara untuk komoditas nikel dan timah. Sebab, seluruh proses hulu sampai hilir industri pertambangan akan terlihat dari Simbara.

Meidy menilai Simbara juga akan mendorong perusahaan transparan dalam aspek perpajakan. Sebab ada sejumlah kementerian yang dilibatkan mulai dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, sampai Kementerian Perindustrian.

"Dari produksi sampai yang makan, dulu nih, nanti ada jalur-jalurnya ketahuan ya, ada perdagangannya, ada pajak atau royaltinya, ada perhubungan kita lewat pelabuhannya, yang produksi sama ESDM sama perindustrian yang makan," tuturnya.

Meidy berharap bahwa Simbara juga bisa mengurangi aktivitas tambang ilegal karena bisa semua aspek bisa terpantau salah satunya RKAB. Dokumen tersebut berisi rencana kerja perusahaan mulai dari lokasi penambangan, pembeli, sampai pelabuhan yang akan digunakan perusahaan.

Meidy berpesan agar Simbara kelak juga diimplementasikan secara ideal sampai di lapangan. Namun, ia juga berharap pengawasan dari pemerintah terhadap proses pertambangan tidak hanya berjalan dari aspek dokumen, tapi juga dilakukan di lapangan.

"Kita berharap mudah-mudahan setelah ini bener-bener ada controlling, monitoring, semua proses upstream to downstream,lifecycle dari penambangan sampai output, sehingga tidak ada kerugian negara," pungkasnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bicara mengenai Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) yang akan terintegrasi dengan Inaportnet yaitu sistem layanan operasional pelabuhan untuk melayani kegiatan kapal dan barang.

Budi menuturkan dengan integrasi kedua layanan itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi kepatuhan, dan pengawasan muatan mineral di pelabuhan. Simbara sendiri merupakan layanan untuk tata kelola mulai dari nikel, timah dan batubara.

"Untuk itu telah dilakukan upaya pengembangan Inaportnet dengan kekuatan Simbara sehingga dapat meningkatkan efisiensi, kepatuhan dan pengawasan muatan mineral di pelabuhan," kata dia dalam sambutannya dalam peluncuran Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Budi menyebut integrasi Inaportnet dengan sistem seperti Sistem Online Single Submission (OSS) juga telah mempermudah perizinan dan mempercepat operasional. Saat ini, ada 264 pelabuhan yang bisa diakses dengan inaportnet.

"Jadi bisa dibayangkan 264 pelabuhan yang terbesar di Indonesia sudah terkoordinasi dengan baik, dan dari jumlah tersebut terdapat 54 pelabuhan yang ada komoditas minerba dan dari 54 itu tentunya memberikan manfaat bagi negara dengan PNBP yang tinggi," jelas dia.

Budi berharap Simbara tidak hanya berguna bagi tata kelola untuk batubara, nikel dan timah, tetapi bisa meningkatkan produktifitas aktivitas perhubungan.

"Ini tentu adalah kolaborasi yang luar biasa intensif masif sehingga kita pastikan validasi muatan dan NTPN royalti hingga pengawasan kepada lembar hasil survei yang diterbitkan oleh surveyor," pungkasnya.

Sebagai informasi, dikutip dari laman Kementerian ESDM, aplikasi Simbara yang dibangun melalui integrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia, merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral.

Aplikasi ini juga merupakan rangkaian proses tata kelola minerba dari hulu ke hilir, termasuk juga pemenuhan kewajiban pembayaran dan proses clearance di pelabuhan.

Simbara juga mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.

Pengusaha nikel berharap Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah berjalan ideal. Mereka juga berharap sistem tersebut tidak rentan diserang hacker.

"Mudah-mudahan bantu doa tidak ada kendala semoga tidak ada hacker-hacker Microsoft sehingga shutdown karena ini kan digital," ungkap Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Meidy Katrin Lengkey di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Meidy kemudian menjelaskan, bahwa salah satu kelemahan dari sistem digital adalah potensi shutdown atau mati. Ia pun berpesan agar SIMBARA jangan sampai shutdown karena bisa membuat perusahaan rugi.

Ia mengungkit salah satu sistem digital selain SIMBARA yang mengalami shutdown adalah Minerba Online Monitoring System (MOMS).

"Digital itu kelemahannya adalah dia shutdown, kalau dia shutdown jangan sampai terjadi kayak kemarin MOMS shutdown perusahaan kena demurrage, nanggung kerugian, ini bukan kesalahan perusahaan tapi kesalahan sistem," tuturnya.

Oleh sebab itu, Meidy menilai SIMBARA harus betul-betul rampung dan terkondisikan agar bisa terimplementasi bahkan sampai area terpencil. Sebab, ada perusahaan pertambangan yang terkendala sinyal.

Selain itu, Meidy juga berharap sistem itu kelak bisa membuat pemberkasan yang dilakukan perusahaan tidak ganda, detail, dan faktual. "Nah kita berharap dengan adanya SIMBARA semuanya faktual, tidak ada dobel-dobel kontrak, dobel-dobel dokumen," pungkasnya.

Digitalisasi sektor pertambangan dinilai akan lebih tertib usai peluncuran Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) komoditas nikel dan timah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tata kelola sektor Minerba ke depannya akan diawasi oleh sistem.

Pengusaha yang kedapatan tidak taat, misalnya terkait lingkungan, terancam tidak bisa melakukan kegiatan usahanya termasuk kegiatan ekspor. Bahkan back up dari oknum polisi hingga tentara pun tidak akan berguna.

"Satu hal dengan sistem ini bukan hanya penerimaan, tapi juga link kepada lingkungan, pekerja. Karena kalau dia tidak comply dia akan otomatis blocked. Jadi dia bisa oleh Bea Cukai dia nggak bisa ekspor, siapa pun dia," kata Luhut dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui Simbara di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

"Mau dia pakai baju kuning, merah, hitam, nggak bisa. Mau tentara, polisi yang backing, nggak bisa, karena sistem. Jadi sistem ini akan mendisiplinkan negara ini. Dan saya saya kira KPK tugasnya akan makin kurang," lanjut dia.

Luhut menegaskan pertambangan ilegal yang saat ini masih beroperasi akan akan berkurang ke depannya. Dengan begitu penerimaan negara dari royalti dan pajak juga akan bertambah.

"Penerimaan negara akan lebih banyak, orang akan lebih tertib karena kalau tidak dia nggak bisa ekspor," tuturnya.

Sebagai informasi, Sistem yang diluncurkan pada 2022 itu sebelumnya hanya mengintegrasikan pengelolaan batu bara. Perluasan Simbara untuk komoditas nikel dan timah diresmikan langsung oleh Luhut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Arifin Tasrif, hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Melalui Simbara diharapkan tata kelola nikel dan timah semakin kuat untuk memberikan pelayanan dan tata kelola komoditas itu mulai dari sisi pencegahan penambangan ilegal, memperkuat tambahan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga memaksa perusahaan membayar piutang mereka.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron sempat menyinggung soal Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang kerap menyebut operasi tangkap tangan (OTT) sebagai cara kampungan memberantas korupsi.

Hal itu dia katakan di hadapan Luhut langsung saat memberikan sambutan di peluncuran Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah di Kementerian Keuangan. Keduanya hadir secara fisik dan memberikan sambutan.

Lebih lanjut, dia berharap dengan satu sistem seperti Simbara bisa menjadi salah satu cara memberantas korupsi yang lebih modern dan sistematis.

"Pak Luhut selalu mengatakan cara pemberantasan korupsi dengan OTT itu kampungan. Inilah (Simbara) cara kita bermartabat dengan modern dan sistematis. Kemudian kita berharap Simbara ini memasukkan perspektif-perspektif menjadi satu perspektif," kata dia, Senin (22/7/2024).

Ghufron mengatakan, dalam perspektif KPK penyebab adanya korupsi karena ada niat dan kesempatan yang besar. Kesempatan itu karena perbedaan perspektif antara Kementerian yang berbeda-beda.

Untuk itu perspektif yang berbeda-beda perlu disatukan dalam sebuah sistem agar tidak ada celah untuk korupsi.

"Ketidaksamaan ini yang mengakibatkan dalam perspektif pengusaha, 'kami mencari keuntungan untuk kemudian mencari yang paling lowong biayanya'. Kemudian hal-hal yang begini mengakibatkan harus bayar dana bayar sini," jelasnya.

Selain itu, melalui Simbara KPK berharap ada kepastian dan kejelasan untuk pengusaha. Jadi kebijakan ataupun syaratnya tidak berbelit-belit atau terlalu panjang.

"Karena kemudian di situ banyak calo-calo, banyak perantara," pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) telah berhasil memberikan dampak positif sejak diluncurkan 2022. Berkat sistem tersebut, negara diklaim berhasil mencegah penambangan ilegal (illegal mining) sebesar Rp 3,47 triliun.

"Untuk Simbara ini sekarang bisa diintegrasikan (dari) 10 sistem menjadi 1 sistem dan kita bisa melakukan enforcement menjadi 1 single data entry, maka kita bisa melakukan pencegahan terhadap illegal mining. Itu ada Rp 3,47 triliun illegal mining yang bisa dicegah melalui berbagai penambangan ilegal," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Selain itu, negara berhasil mendapat tambahan penerimaan negara dari data analitik dan risk profiling dari pelaku usaha senilai Rp 2,53 triliun, serta penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking system Simbara Rp 1,1 triliun.

"Untuk mereka yang memiliki piutang artinya belum membayar kewajiban PNBP-nya, maka kita bisa melakukan 1 blocking system bersama-sama sehingga tidak bisa lepas akhirnya mereka comply dengan membayar piutangnya tersebut sebelum mereka mengekspor batu baranya yaitu Rp 1,1 triliun," ucapnya.

Sri Mulyani membeberkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Simbara mencapai Rp 183,5 triliun. Kemudian pada 2023 senilai Rp 172,9 triliun atau 18% di atas target APBN.

"Kita tentu ingat 2022 adalah komoditas boom. Tahun 2023 pada saat harga komoditas turun dan volatilitas harga tentu mempengaruhi, kita masih mampu menjaga penerimaan dengan nilai Rp 172 triliun, ini pada saat harga komoditas sudah mulai turun dan ini 18% di atas target APBN," bebernya.

Berbagai pendapatan itu bisa didapatkan saat Simbara fokus pada pengelolaan komoditas batu bara. Dengan mulai diperluas ke komoditas nikel dan timah, diharapkan manfaat yang didapat semakin besar.

"Itu hanya dari batu bara ya, makanya kalau sekarang dengan nikel dan timah yang tadi disebutkan sebagai mineral yang nomor 1 dan 2 terbesar di dunia, ini akan memberikan dampak yang tadi disebutkan Pak Luhut ada potensi Rp 10 triliun," pungkas Sri Mulyani.

Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) resmi diperluas dari awalnya hanya mencakup komoditas batu bara, kini termasuk nikel dan timah. Ke depan sistem ini akan terus dikembangkan menjadi lebih baik agar mampu mencakup berbagai komoditas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan paling bersemangat mengintegrasikan seluruh pengelolaan komoditas pertambangan dalam satu ekosistem ini.

"Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang bersedia untuk bekerja sama terutama dalam hal ini Pak Menko Luhut yang sangat berapi-api dan sangat bersemangat sejak awal waktu beliau mendapatkan briefing mengenai dibangunnya Simbara. Terima kasih Pak Luhut luar biasa," kata Sri Mulyani dalam Peluncuran Simbara untuk nikel dan timah yang digelar di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Aplikasi Simbara dibangun melalui integrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia, merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral dan batubara (Minerba).

Aplikasi ini juga merupakan rangkaian proses tata kelola minerba dari hulu ke hilir, termasuk juga pemenuhan kewajiban pembayaran dan proses clearance di pelabuhan. Di dalamnya terdapat ekosistem pengawasan terintegrasi bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan, serta menjadi muara data minerba.

Simbara mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.

"Ini menciptakan proses bisnis yang tidak ruwet, tapi justru memudahkan. Masing-masing K/L tidak membuat aturan sendiri-sendiri tanpa melakukan sinergi karena pada akhirnya kita berhadapan dengan perusahaan yang sama, untuk komoditas yang sama, orang yang sama dan barang ini akan berjalan dengan dokumentasi dan aliran uang yang sama," beber Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengingatkan bahwa komoditas minerba menjadi luar biasa vital dan menempatkan Indonesia dalam posisi strategis. Oleh karenanya pengelolaan sumber daya alam (SDA) tidak mungkin dilakukan oleh satu kementerian dan sinergi serta kolaborasi menjadi sebuah keharusan.

"Pengusaha tidak bisa kemudian 'oh kalau kementerian ini kayaknya kuat, kita pergi ke kementerian lain yang masih bisa dilobi'. Dengan sistem ini kita bekerja rapi, konsisten, tegas dan berwibawa tanpa menyusahkan perusahaan karena perusahaan sudah tahu kewajiban mereka," pungkas Sri Mulyani.

Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah resmi diluncurkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, digitalisasi sektor mineral ini akan mendongkrak penerimaan negara, salah satunya lewat royalti.

Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, royalti atau iuran eksploitasi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan. Luhut menyebut negara bisa mendapat tambahan pendapatan hingga Rp 5-10 triliun per tahun dari royalti pertambangan.

"Tadi saya tanya Seto (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto) ini berapa kita bisa dapat uang? Hanya dari royalti bisa Rp 5-10 triliun. Hanya royalti, tidak bicara pajak," katanya dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui Simbara di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Luhut mengatakan, sistem digitalisasi akan membuat tata kelola pertambangan di Indonesia menjadi tertib dan lebih baik. Meskipun ia menyebut peluncuran Simbara untuk sektor nikel dan timah sebenarnya terlambat.

Namun sejak kejadian korupsi timah di Bangka Belitung, Luhut meminta jajarannya untuk mempercepat implementasi Simbara. Sebelumnya Simbara hanya berlaku untuk komoditas batu bara.

"Sekarang kita luncurkan untuk timah, sebenarnya agak terlambat terus terang. Deputi saya Seto sudah saya dorong untuk luncurkan beberapa bulan lalu. Ada beberapa macam, sampe kejadian korupsi timah yang itu mendorong kami mempercepat proses ini. Dan hari ini saya pikir sudah peluncuran," ujar dia.

Melalui Simbara diharapkan tata kelola nikel dan timah semakin kuat untuk memberikan pelayanan dan tata kelola komoditas itu mulai dari sisi pencegahan penambangan ilegal, memperkuat tambahan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga memaksa perusahaan membayar piutang mereka.

"Secara khusus acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen instansi-instansi pemerintah untuk terus bersinergi dan berkoordinasi dalam menyelenggarakan pelayanan untuk perusahaan nikel dan timah di Indonesia," tutur kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) untuk komoditas nikel dan timah berguna untuk mencegah kebocoran penerimaan negara. Menurutnya, SIMBARA berguna untuk mengembangkan tata kelola sumber daya yang lebih baik, andal, efisien, dan transparan.

"SIMBARA bukan hanya sistem informasi tapi juga merupakan integrasi komprehensif dari berbagai proses bisnis pertambangan dari hulu dan hilir yang melibatkan lima kementerian," kata Arifin di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Arifin kemudian menjelaskan bahwa sejak kewenangan pertambangan diambil oleh pemerintah pusat lewat Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sistem informasi dan upaya integrasi diperlukan agar pelayanan lebih optimal. Sejumlah sistem yang dikembangkan salah satunya adalah aplikasi penerimaan negara bukan pajak secara elektronik (e-PNBP) yang bisa melayani 120.000 transaksi dalam satu tahun, Minerba Online Monitoring System (MOMS), serta Modul Verifikasi Penjualan (MVP) yang berguna untuk mengawasi transaksi penjualan.

Sejak Oktober 2023, ketiga aplikasi tersebut tergabung dalam SIMBARA. Dengan integrasi tersebut maka dapat dipastikan hanya perusahaan tambang yang terdaftar dan memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

"Sistem informasi tersebut terintegrasi dengan SIMBARA sejak Oktober 2023 dan digunakan untuk mendorong optimalisasi layanan pertambangan yang lebih transparan, akuntabel serta mampu meningkatkan peningkatan pendapatan negara," tuturnya.

Selain komoditas nikel, timah, dan batu bara, SIMBARA juga akan digunakan untuk sejumlah komoditas lain, seperti tembaga, emas, bauksit, mangan. Selain integrasi layanan, SIMBARA juga bisa mengungkap sejumlah modus NTPN tidak valid.

Modus itu mulai dari penggunaan NTPN berkali-kali, kemudian jangka waktu penggunaan NTPN yang tidak wajar, hingga penghindaran PNBP berupa NTPN lokal yang digunakan untuk ekspor.

"Adanya Simbara diharapkan mampu membawa implikasi signifikan bagi stakeholder industri pertambangan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi operasional, transparansi, akuntabilitas, serta bagi upaya-upaya berkelanjutan," jelasnya.

Oleh sebab itu, Arifin berharap SIMBARA dapat memberikan pengawasan serta menciptakan ekosistem yang mampu mengawal kebijakan pemerintah. Pada akhir tahun ini, sistem aplikasi digital lain bernama Minerba One pun dijadwalkan rampung.

"Kementerian ESDM menargetkan Minerba One selesai Oktober 2024 sehingga sistem digital lebih baik dan lebih lengkap," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar hilirisasi komoditas kelapa RI bisa digenjot. Harapannya, ke depan kelapa bisa dikembangkan menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan yakni bioavtur ataupun bioenergi.

Hal ini disampaikannya saat membuka acara Konferensi dan Pameran Kelapa Internasional (Cocotech) ke-51 Tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Menurutnya, limbah kelapa bisa dikembangkan menjadi bioenergi.

"Saya banyak melihat limbah kelapa sekarang jadi bioenergi. Ini penting saya kira ke depan. Ini terus bisa dikembangkan. Kemudian kelapa juga bisa jadi bioavtur. Ini juga jadi pekerjaan besar agar penggunaan (kelapa) bisa semakin meningkat dan diminati negara lain," dikutip dari siaran Youtube Sekretariat Presiden, Senin (22/7/2024).

Jokowi mengatakan, komoditas kelapa RI punya potensi besar untuk bisa dimanfaatkan ekonomi hijau dunia ke depan. Indonesia memiliki setidaknya lahan kelapa seluas 3,8 juta hektar. Dari luas lahan tersebut, produksi rata-ratanya tembus 2,8 juta ton.

"Ini sangat besar sekali. Tadi disampaikan oleh Dr. Jelfina (Executive Director of the International Coconut Community), kita nomor 2 di dunia," ujarnya.

Menurutnya, dua provinsi di Indonesia yang memiliki potensi produksi kelapa terbesar ialah Sulawesi Utara dan Riau. Tidak hanya produksi, ekspor RI untuk komoditas kelapa juga terbilang cukup tinggi.

"Ekspor kita juga bukan jumlah yang kecil, US$ 1,55 miliar (Rp 25,11 triliun). Ini juga angka yang sangat besar dan bisa ditingkatkan lagi kalau kita serius, kita mau menseriusi urusan yang berkaitan dengan kelapa," tuturnya.

Dengan demikian, menurut Jokowi, penting untuk meningkatkan produksi kelapa. Ada tiga hal yang menurutnya penting dalam meningkatkan produksi kelapa, antara lain penggunaan bibit yang berkualitas, pemeliharaan, hingga metode cara panen.

Selain itu, menurutnya teknologi hilirisasi menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan. Langkah ini harapannya dapat mendatangkan nilai tambah besar bagi Indonesia dan mendorong peningkatan jumlah lapangan pekerjaan.

"Hal yang sangat penting menurut saya ada dua, pertama bagaimana kita bisa menaikkan peningkatan produksi kelapa. Kedua, berkaitan dengan hilirisasi, untuk menaikkan nilai tambah," pungkasnya.

Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah resmi diluncurkan. Sistem yang diluncurkan pada 2022 itu sebelumnya hanya mengintegrasikan pengelolaan batu bara.

Perluasan Simbara untuk komoditas nikel dan timah diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Arifin Tasrif, hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Melanjutkan keberhasilan Simbara untuk komoditas batu bara, hari ini kita akan mulai memperluas Simbara untuk komoditas nikel dan timah yang perannya makin strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan global," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Isa mengatakan Indonesia merupakan produsen nikel terbesar dunia, dengan cadangannya mencapai 21 juta ton atau 24% dari total cadangan dunia. Sementara cadangan timah kedua terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 800 ribu ton atau 23% dari total cadangan dunia.

Volume produksi nikel Indonesia pada 2023 pun dikatakan telah mencapai 1,8 juta metrik ton dan menempati peringkat pertama dunia dengan kontribusi 50% dari total produksi nikel global. Sementara itu, volume produksi timah sebesar 78 ribu ton dengan posisi menempati peringkat kedua dunia dengan kontribusi sebesar 22% dari produksi timah global.

Melalui Simbara diharapkan tata kelola nikel dan timah semakin kuat untuk memberikan pelayanan dan tata kelola komoditas itu mulai dari sisi pencegahan penambangan ilegal, memperkuat tambahan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga memaksa perusahaan membayar piutang mereka.

"Secara khusus acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen instansi-instansi pemerintah untuk terus bersinergi dan berkoordinasi dalam menyelenggarakan pelayanan untuk perusahaan nikel dan timah di Indonesia," tutur Isa.

Melalui sistem Simbara, kata Isa, pemerintah telah mampu mencegah modus ilegal mining sebesar Rp 3,47 triliun, tambahan penerimaan negara dari data analitik dan risk profiling dari pelaku usaha senilai Rp 2,53 triliun, dan penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking system Simbara Rp 1,1 triliun.

"Dalam rangka wujudkan pengelolaan nikel dan timah yang lebih terintegrasi hulu ke hilir, Direktorat Jenderal Anggaran bersama LNSW dan Bea Cukai akan kembali bersinergi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia untuk mengembangkan lebih lanjut simbara antar K/L," pungkas Isa.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap anomali atau 'keganjilan' ketika sejumlah wilayah yang kaya sumber daya alam (SDA) justru angka kemiskinannya tinggi. Hal itu terungkap dalam acara Focus Group Discussion (FGD) terkait Tata Kelola Pertambangan (Minerba dan Migas), Kontribusinya Bagi Penerimaan Negara dan Perspektif Tindak Pidana di Bidang Pertambangan di Palembang, Sumatera Selatan.

"Berdasarkan hasil diskusi Kementerian ESDM dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang menyimpulkan adanya anomali terhadap pengelolaan sumber daya alam di sejumlah wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam justru angka kemiskinannya cukup tinggi, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan," kata Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, M Idris F Sihite dikutip dari laman Kementerian ESDM, Minggu (21/7/2024).

Sihite mengungkapkan, anomali yang secara kasat mata terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki kekayaan cadangan batu bara terbesar kedua di Indonesia sebanyak 9,3 miliar ton dengan produksi batu bara 2023 sebanyak 104,68 juta ton, serta menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 9,898 triliun (iuran tetap Rp 66,4 miliar dan royalti Rp 9,832 triliun). Hal itu dianggap tidak juga mampu mengurangi tingkat kemiskinan di provinsi ini.

Salah satu penyebab dari anomali tersebut menurut Sihite adalah banyaknya pertambangan tanpa izin di Sumatera Selatan yang mencari keuntungan sesaat tanpa menghiraukan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan bertanggung jawab.

"Provinsi Sumsel merupakan salah satu lokasi PETI terbanyak di Indonesia. PETI merupakan tindak pidana pertambangan subsektor minerba dengan delik khusus (lex spesialis) di luar KUHP yang memuat sanksi pidana dengan beb (Pasal 158 s/d Pasal 164 UU No 3 Th 2020)," ujar Sihite.

Selanjutnya kepada para jaksa yang hadir dalam FGD Sihite mengharapkan perlunya melakukan reformulasi strategi pengungkapan perkara pertambangan tanpa izin (PETI) berbasis scientific evidence dan 'catch the big fish'.

"Semua komoditas tambang punya identitas seperti DNA, sehingga dapat diidentifikasi menggunakan pendekatan scientific evidence, yang basisnya terukur di laboratorium. Bukti ilmiah merupakan bukti yang tidak terbantahkan untuk menghitung kerugian negara dari praktik pertambangan illegal," jelas Sihite.

Guna melakukan penghitungan dampak kerugian negara, Sihite mengatakan Kementerian ESDM memiliki kemampuan mengungkap data baku, terukur, dan komprehensif untuk membuktikan secara riil kerugian negara ditimbulkan bukan sekedar perkiraan. Sihite juga juga meminta para jaksa untuk mengubah cara pengungkapan perkara, dengan membalik pengungkapan perkara dari hilir dan memutus supply chain dari end user sampai dengan illegal refinery.

Pengungkapan berbasis anti money laundering (AML) dan follow the money dengan mengintegrasikan fungsi dan kewenangan pihak-pihak terkait.

"Opsi tindakan hukum lainnya bersifat non pidana secara kumulatif maupun terpisah, untuk memulihkan kerugian negara dan 'memaksa' para pelaku mematuhinya (terutama untuk kasus reklamasi tambang)," kata Sihite.