BUMNtekstil yang berlokasi di Kabupaten Sleman, PT Primissima (Persero), mem-PHK 402 karyawan. Sebelumnya Primissima sempat merumahkan ratusan karyawannya itu pada Juni 2024.

"Tahun 2024 ini tepatnya kemarin, sebenarnya sejak bulan September tanggal 10 perusahaan sudah menyatakan untuk mem-PHK massal," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman, Sutiasih, kepada wartawan di Pemkab Sleman, Senin (21/10).

Lalu pada 14-18 Oktober kemarin dilakukan perjanjian bersama atau PB terkait PHK karyawan ini. Dijelaskan ratusan karyawan itu bersedia mendatangi perjanjian bersama.

"PB terkait dengan PHK karyawan sebanyak 402 orang dilakukan kemarin Senin sampai Jumat. PB PHK sudah ditandatangani semua oleh 402 orang," bebernya.

Sutiasih menjelaskan, pihaknya akan mengawal hak-hak karyawan. PB PHK ini akan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Sleman.

"Nantinya akan didaftarkan di Pengadilan PHO yang ada di Pengadilan Negeri Sleman supaya ini mengikat dan apa yang dijanjikan oleh para pihak tentunya perusahaan," bebernya.

Lanjutnya PT Primissima berjanji akan memenuhi hak karyawan yang di-PHK maksimal paling lambat 31 Desember 2025.

"Mudah-mudah sebelum 31 Desember 2025 itu bisa dipenuhi," katanya.

PT Primissima yang mengalami krisis keuangan kepada Disnaker Sleman tetap menyatakan komitmen membayar hak karyawan. Sejumlah aset perusahaan juga akan dijual.

"Ini kan masalah keuangan, mereka mau membayar (hak karyawan yang PHK) tetapi belum siap keuangannya. Aset pabrik rencananya mau dijual yabg sudah diserahkan diambil alih oleh Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA)," bebernya.

Direktur Utama PT. Primissima (Persero), Usmansyah, dihubungi awak media membenarkan soal PHK 402 karyawan.

"Perusahaan tidak mempunyai kemampuan apa pun lagi untuk beroperasi secara normal," kata Usmansyah.

Lanjutnya, kepada para karyawan akan diberikan semua haknya baik gaji yang terhutang maupun pesangon sesuai dengan perjanjian bersama antara Primissima dengan karyawan.

Usmansyah menjelaskan salah satu jalan menyelesaikan permasalahan ini adalah menutup sementara dengan mem-PHK seluruh karyawan. Status perusahaan sampai saat ini belum pailit, hanya tidak beroperasi.

"Yang belum di-PHK 3 orang yaitu dua direksi dan satu komisaris," bebernya.

Total nilai pesangon dan gaji yang harus dibayarkan sekitar Rp 26 miliar.

"Totalnya Rp 26 miliar, itu perkiraannya. Pokoknya gajinya Rp 5 miliaran dan pesangonnya itu Rp 21 miliar," pungkasnya.

Dony Oskaria memastikan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) Holding BUMN Pariwisata dan Aviasi InJourney, setelah dilantik menjadi Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dony mengatakan, keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Wamen BUMN merupakan kesempatan baginya berkontribusi lebih banyak bagi negara dan mewujudkan program pemerintah.

Setelah pelantikan Wamen yang dilakukan di Istana Negara sore hari ini, Senin (21/10), Dony memastikan dirinya otomatis lengser dari jabatannya sebagai Dirut InJourney yang diembannya sejak Oktober 2021 tersebut.

"Saya rasa secara otomatis ya dengan telah resminya tadi dilantik oleh Bapak Presiden. Setelah itu otomatis tentu saya tidak lagi menjabat sebagai Dirut InJourney," tegasnya saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Senin (21/10).

Dony mengatakan penggantinya di InJourney akan diputuskan bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Sejauh ini belum ada calon nama yang dipertimbangkan oleh keduanya.

"Tentu kita menginginkan yang terbaik yang dapat melakukan keberlanjutan dari proses transformasi yang kita lakukan. Masih banyak tentunya yang harus kita lakukan perbaikan-perbaikan," jelasnya.

Pasalnya, setelah merampungkan merger PT Angkasa Pura Indonesia (API), aksi korporasi itu akan kembali dilanjutkan terhadap maskapai-maskapai BUMN, yakni PT Garuda Indonesia (Persero), PT Citilink Indonesia, dan PT Pelita Air Service.

Dony memastikan, transformasi di tubuh InJourney akan terus dilaksanakan dan menjadi salah satu fokus dari Kementerian BUMN di masa pemerintahan Prabowo ke depan.

"Prinsipnya transformasi di InJourney tetap akan berlanjut. Kita menginginkan terutama sekali adalah di sisi aviasi, di airport kita terus akan dilakukan perubahan, perbaikan terutama sekali akan memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada seluruh penumpang kita," tutur Dony.

Untuk persoalan merger maskapai BUMN yang belum kunjung selesai ini, dia juga mengatakan pihaknya menunggu arahan lebih lanjut dari Prabowo bersama Erick Thohir.

"Tentu kami akan mengikuti arahan daripada Bapak Presiden Arahannya akan seperti apa nanti ke depan Garuda dan juga Citilink dan juga Pelita. Tentu kami akan menunggu arahan daripada Bapak Presiden dan Bapak Menteri," pungkas Dony.

MANADO – Bandara Taman Bung Karno yang ada di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara (Sulut), kembali penambahan daya listrik dari PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) melalui PLN UP3 Tahuna.

Jika sebelumnya Bandara Taman Bung Karno sudah dialiri daya listrik sebesar 53 ribu VA, PLN kini menambahkan menjadi 197 ribu VA. Selain menambah daya, PLN juga langsung menyalakan listrik yang ditambah itu.

Fernando Tarihoran, Kepala Bagian Pengawasan Bandara Taman Bung Karno, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PLN atas respons cepat dalam memenuhi permintaan penambahan daya Bandara Taman Bung Karno

"Kami sangat mengapresiasi PLN yang sudah bergerak cepat untuk memenuhi permintaan penambahan daya ini. Dengan peningkatan daya ini, kami yakin seluruh fasilitas dan operasional di bandara dapat berjalan lebih efisien dan lancar," tutur Fernando.

Sementara itu General Manager PLN UID Suluttenggo, Atmoko Basuki, menyatakan bahwa penyalaan Listrik pada penambahan daya Bandara Taman Bung Karno adalah bentuk komitmen PLN untuk mendukung seluruh program pemerintah melalui penyediaan listrik yang memadai khususnya untuk pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat.

Menurut Atmoko, dengan pasokan listrik yang andal dan memadai, diharapkan Bandara Taman Bung Karno dapat terus menjadi pendorong peningkatan ekonomi dan membantu konektivitas masyarakat di wilayah Siau dan sekitarnya.

"Ini adalah komitmen kami PLN mendukung seluruh program pemerintah," ujarnya kembali.

Pemerintahan Prabowo Subianto diminta menyelesaikan sejumlah PR tenaga kerja, utamanya di sektor informal. Sebab, saat ini banyak angkatan kerja yang tidak terserap oleh sektor-sektor formal, sehingga pekerja memilih bekerja di sektor informal yang antara lain buruh harian, pekerja borongan pabrik, atau sebagai gig worker, seperti ojek online (ojol) atau taksi online.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah mengatakan, pertumbuhan angkatan kerja baru setiap tahunnya berkisar antara 3-4 juta. Sementara ketersediaan lapangan kerja formal hanya mampu menyerap sekitar 1 juta tenaga kerja.

“Saat ini ekonomi RI hanya mampu menyerap sekitar 200 ribu tenaga sektor formal setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan PDB di kisaran 5 persen maka sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 1-1,2 juta tenaga kerja per tahun,” kata Piter dalam keterangannya, Senin (21/10).

Dia menjelaskan, dampak ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan kerja formal dengan pertumbuhan angkatan kerja inilah yang membuat banyak angkatan kerja yang memilih pekerjaan informal seperti ojol sebagai penopang biaya hidup. “Menumpuknya para pekerja informal itu, karena kegagalan pemerintah dalam menyediakan pekerjaan formal,” ujar Piter.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Segara Research Institute bertajuk “Potret Beban Kerja Dan Penghasilan Pekerja Informal di Indonesia” menunjukkan bahwa pekerjaan informal sebagai pengemudi taksi online dan pengemudi ojol menyerap lulusan S1 tertinggi dibandingkan pekerjaan informal lainnya. Hasil survei itu menunjukkan sebesar 26,53 persen dari responden pengemudi taksi online, dan 17,42 persen dari responden pengemudi ojol adalah lulusan sarjana.

Menurut hasil survei tersebut, banyaknya angkatan kerja yang memilih bekerja sebagai pengemudi taksi online dan ojol dikarenakan keduanya memiliki banyak kelebihan dibandingkan sektor informal lainnya.

Pertama yaitu dari sisi penghasilan yang lebih besar, di mana rata-rata penghasilan per bulan mereka masing-masing Rp 7,23 juta per bulan dan Rp 5,36 juta pe rbulan. Sementara pekerjaan informal lainnya, misalkan pengemudi konvensional hanya mendapatkan penghasilan rata-rata Rp 4,79 juta per bulan.

Selanjutnya dari sisi jaminan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Rata-rata pengemudi taksi online dan ojol mendapatkan bantuan kedua fasilitasi tersebut. Sementara pekerja informal lainnya menyatakan hanya sedikit dari mereka yang mendapatkan fasilitas tersebut.

Piter berharap pemerintah memberikan dukungan kebijakan yang tepat terhadap potret pekerja informal sehingga regulasi yang ada mampu melindungi pekerja informal termasuk di sektor ride hailing. Dan ketika hendak menerbitkan regulasi terhadap gig worker, pemerintah perlu memahami kondisi, tingkat kesejahteraan, dan fasilitas yang dibutuhkan para pekerja informal itu. Dan jangan sampai kebijakan tersebut mereduksi prinsip gig worker, karena akan merusak ekosistemnya.

“Jadi tugas pemerintah itu bukan memformalkan pekerjaan informal ke formal, tapi lebih kepada fokus pada penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Karena informal seperti ojol ini sebenarnya hanya pekerjaan sementara ketika mereka tidak tertampung baik ketika mereka lulus, tidak mendapatkan pekerjaan, atau ketika terkena PHK. Karena tentu tidak ada yang bercita-cita bekerja sebagai ojol,” pungkas Piter.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan pembagian tugas antara dirinya dengan Wakil Menteri (Wamen) ESDM.

Presiden Prabowo Subianto melantik Yuliot Tanjung sebagai Wamen ESDM hari ini, Senin (21/10), di Istana Negara. Sebelumnya Yuliot merupakan Wakil Menteri Investasi/BKPM di akhir masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Adapun Kementerian ESDM terakhir kali memiliki Wamen yakni ketika masa jabatan Ignasius Jonan pada tahun 2016-2019. Saat itu Wamen ESDM adalah Arcandra Tahar.

Bahlil mengatakan, tugas Yuliot nantinya cenderung di ranah internal Kementerian ESDM seperti mengawasi kinerja seluruh Direktur Jenderal (Dirjen). Sementara dirinya mengurusi urusan eksternal dan internal.

"Ya, beliau [Wamen] akan melakukan beberapa pengawasan dan pengawalan terhadap kebijakan di Kementerian. Contoh, dia harus mengecek Dirjen-Dirjennya sudah kerja benar atau tidak, sesuai dengan apa yang disarankan atau tidak," jelasnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Selain itu, lanjut dia, Yuliot juga akan mengurusi masalah administrasi, baik itu soal regulasi yang masih tumpang-tindih. Bahlil sendiri berjanji akan menuntaskan perizinan yang berbelit ini dalam 100 hari kerjanya.

"Dia mengawal administrasi-administrasi, aturan-aturan yang tumpang tindih, kemudian dia membuat aturan yang menjadi solusi, kayak gitu-gitulah," kata Bahlil.

Dalam 100 hari ke depan, Bahlil berencana merapikan regulasi dan perizinan yang berbelit-belit, terutama di sektor mineral dan batu bara (minerba) serta minyak dan gas bumi (migas).

"Target 100 hari saya melakukan perapian ya, pembenahan terhadap aturan yang tumpang-tindih," ungkapnya.

Bahlil mencontohkan, eksplorasi di hulu migas terhambat banyaknya perizinan yang saat ini jumlahnya ada lebih dari 100. Dia menyebut akan memangkas birokrasinya serta meningkatkan kecepatan Service Level Agreement (SLA).

Kemudian di sektor minerba, lanjut Bahlil, perizinannya juga serba tumpang tindih. Hal ini banyak dikeluhkan oleh para pejabat, terutama eselon I, bahwa aturan di sektor ini terlalu ribet.

"Nah, ini kita akan melakukan perbaikan, supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," jelas Bahlil.

Bahlil juga sudah memberikan arahan kepada para karyawan Kementerian ESDM dan lembaga terkait untuk turut menyukseskan target 100 harinya ini. Pengarahan tersebut dilakukannya langsung usai dilantik di Istana Negara.

"Saya menyampaikan bahwa segera kita menindaklanjuti, terutama di hulu migas, kita bicara tentang mana potensi-potensi yang bisa kita naikkan lifting dari SKK Migas, mana sumur-sumur yang bisa kita optimalkan,

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, mengatakan akan mengusahakan perampungan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) akan rampung dalam 100 hari kerja pertamanya.

Budi bilang, saat ini pihaknya masih melakukan sederet negosiasi untuk perampungan perjanjian dagang antara Indonesia dengan Eropa ini.

“Kita usahakan (rampung dalam 100 hari kerja pertama), kita masih negosiasi,” kata Budi di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (21/10).

Lebih lanjut Budi menjelaskan, saat ini memang masih ada beberapa klausul yang dipending, sebab perjanjian dagang pada hakikatnya harus saling menguntungkan. Sehingga, pihaknya masih terus berunding dan mengkaji perjanjian ini.

“Karena memang nggak mudah juga ya. Tapi kan kita tidak mau kalau misalnya kita rugi ya atau gimana kan harus ada solusinya. Tapi masih kita dudukkan terus,” terang Budi.

Dia juga tidak menampik, perjanjian kerja sama dengan Eropa ini dibutuhkan oleh masyarakat. Namun di sisi lain, kontestasi politik di Tanah Air juga sempat mengganggu progres perundingan kerja sama dagang ini.

“Kita usahakan ya, kan kita negosiasi terus. Kita cari solusi yang lebih baik, ini kan kebutuhan masyarakat memang, jadi gini, kemarin kan banyak acara-acara yang besar ya, termasuk Pilkada, dan nanti kan Pilkada akan mulai lagi kan,” tutup Budi.

Sebelumnya, Mendag terdahulu Budi, Zulkifli Hasan (Zulhas) menjanjikan akan rampung September 2024. Namun, hingga pemerintahan berganti pada 20 Oktober 2024, perjanjian dagang ini belum rampung diteken.

Saat ini proses perampungan perjanjian yang sudah terkatung-katung selama 7 tahun tersebut telah mencapai 90 persen. Sehingga dia yakin kerja sama perdagangan ini akan selesai pada September 2024.

Dengan selesainya I-EU CEPA, Kemendag percaya akses pasar Indonesia ke Uni Eropa akan semakin terbuka lebar. Untuk merealisasikan hal itu, Pemerintah Indonesia belajar dari bagaimana cara Vietnam mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa.

Berdasarkan catatan kumparan, perundingan Indonesia dan Uni Eropa tengah berunding untuk mencapai kesepakatan I-EU CEPA sudah berlangsung selama 7 tahun, namun belum juga menuai kesepakatan.

Proses perundingan IEU-CEPA sudah berjalan selama 7 tahun sejak pertama kali melalui joint announcement di Jakarta dan Brussels, Belgia pada Juli 2016. Di saat yang sama, Eropa dikenal dengan kebijakan-kebijakan dagangnya yang disebut merugikan Indonesia. Misalnya Undang-undang Anti Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR.

Sri Mulyani Indrawati resmi kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik pada hari ini, Senin (21/10). Pelantikan yang dilakukan di Istana Negara ini menandai periode ketiga Sri Mulyani memimpin Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melanjutkan tugasnya sebagai pengelola keuangan negara.

Berdasarkan pantauan kumparan, Sri Mulyani tiba di Kantor Kementerian Keuangan menggunakan kebaya kutu baru putih. Kedatangan Sri Mulyani langsung disambut riuh oleh ratusan pegawainya di lobby Kementerian Keuangan.

Bendahara negara tersebut juga disambut dengan buket bunga yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi.

Di samping itu, trio Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu juga disambut riuh oleh jajaran Kemenkeu.

Trio Wamenkeu mulai tancap gas usai dilantik oleh Presiden Prabowo. Ketiganya secara informal juga sudah membagi tugas untuk mengelola APBN.

"Secara informal sudah ada (pembicaraan pembagian tugas), cuma nanti akan digariskan Menteri Keuangan, nanti sore kita meeting langsung," ujar Wamenkeu Anggito Abimanyu kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

Anggito juga memastikan, adanya penambahan kementerian/lembaga di era pemerintahan Prabowo tak akan mengganggu APBN. Justru menurutnya, adanya tambahan menteri dan wakil menteri baru diharapkan mampu mendorong kinerja pemerintah.

"Tadi udah ngecek saya, sudah diakomodir semua. Sudah ada alokasinya. Sudah siap saya kira dari situ tidak ada risiko APBN yang apa apa. Yang kita tuntut dengan tambahan menteri dan wamen, produktivitasnya meningkat, kinerja juga meningkat," jelasnya.

Sementara itu, Wamenkeu Thomas Djiwandono menuturkan masing-masing Wamenkeu akan terus bekerja sama untuk mengelola keuangan negara. Hal ini juga akan dibicarakan kembali dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Kita kerja sama semua, enggak ada yang berbeda, kita, Pak Anggito akan bersama-sama," tuturnya.

Selain itu, Wamenkeu Suahasil Nazara menjelaskan akan ada diskusi lebih lanjut untuk pematangan pembagian tugas dengan Wamenkeu lainnya.

"Nanti habis dilantik kami obrolin kerjaan ya," pungkasnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau pada penutupan perdagangan saham sore ini, Senin (21/10). Presiden Prabowo hari ini melantik menteri dan wakil menteri untuk Kabinet Merah Putih.

IHSG ditutup naik 12,535 poin (0,16 persen) ke posisi 7.772,59. Indeks LQ45 ditutup menguat 0,39 poin (0,04 persen) ke 961,393.

Sebanyak 303 saham naik, 270 saham turun, dan 228 saham stagnan. Frekuensi saham ditransaksikan sebanyak 1.416.632 kali dengan total volume perdagangan sebanyak 25,8 miliar saham senilai Rp 10,5 triliun.

Bank Arta Graha naik 22 poin ke 94

WIR Asia naik 25 poin ke 140

Jhonlin Agro Raya naik 60 poin ke 382

Solusi Energi Digital naik 66 poin ke 422

Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah sore ini melemah 22,5 poin (0,15 persen) ke Rp 15.503 terhadap dolar AS.

Indeks Nikkei 225 di Jepang turun 27 poin (0,07 persen) ke 38.954,6

Indeks Hang Seng di Hong Kong turun 325,6 poin (1,57 persen) ke 20.478,46

Indeks SSE Composite di China naik 6,55 poin (0,20 persen) ke 3.268,11

Indeks Straits Times di Singapura turun 24,29 poin (0,67 persen) ke 3.614,58

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, membuka opsi lahan sitaan dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah rakyat.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Bapak Jaksa Agung karena ada banyak yang lahan sitaan dan bagaimana itu bisa dimanfaatkan. Selain itu dari Menteri BUMN misalnya dari KAI banyak tanah yang bisa dipakai untuk lokasi Pembangunan rumah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (21/10).

Menurut Maruarar, pengadaan lahan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka menjalankan pembangunan perumahan rakyat.

Dalam program perumahan yang akan dilaksanakan, dirinya juga berupaya untuk mengutamakan juga rumah bagi prajurit TNI. Selain itu juga akan berusaha untuk membangun rumah layak huni di desa dan di kota.

Maruarar menegaskan bahwa konsep penting dalam pembangunan rumah yang akan dilaksanakan adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat.

"Sedangkan inti dari lancarnya pembangunan rumah di lapangan adalah dengan kerja sama serta keyakinan dari semua pihak yang terlibat," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan mendorong pengusaha swasta, para pengembang, dan pengusaha di bidang lainnya untuk bekerja sama dan bergotong royong agar dapat mengatasi banyaknya masyarakat yang masih belum memiliki rumah.

“Kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan karena banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki rumah. Jadi memang harus masif dan gotong royong dari aset yang ada baik yang dimiliki negara atau sitaan dan membangunnya juga gotong royong.

“Bagaimanapun pembangunan rumah di kota juga sangat penting. Kalau bisa yang kerja di kota rumahnya kita bangun high rise atau hunian ke atas sehingga mereka tidak perlu jauh ke tempat kerja” tandasnya.

Dalam proses teknis Pembangunan rumah untuk rakyat, Maruarar Sirait menjelaskan, dirinya akan membicarakan lebih lanjut dan mendengar masukan dari semua pihak seperti dari akademisi, pengamat perumahan, para pelaku dan juga calon konsumen.

Selain itu, dia juga akan mempelajari secara detail terkait hal-hal apa saja terkait program perumahan yang sudah dilaksanakan selama ini.

“Kami akan mendengar masukan dari berbagai pihak sehingga secara sistematis tahu apa yang dilakukan sehingga komprehensif," ungkapnya.

Guna mendorong efisiensi pemanfaatan dana APBN di masa mendatang, selain memanfaatkan tanah yang sudah ada, pihaknya juga mencari solusi lainnya seperti membuka ruang dari pihak swasta untuk berpartisipasi melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan melalui program perumahan.

“Bentuk peran swasta dalam sektor perumahan nanti akan kita buka ruang agar bisa berpartisipasi. Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman dan menjadi efisiensi APBN yang kuat dan yang penting dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa digunakan untuk membangun lebih banyak bangun rumah untuk rakyat Indonesia,” tuturnya.

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berhasil mencatatkan kinerja gemilang sepanjang kuartal III 2024 dengan lonjakan pendapatan usaha yang signifikan. Hingga 30 September 2024, pendapatan usaha WSBP tercatat naik 29,1 persen mencapai Rp 1,33 triliun, dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 1,03 triliun.

Pendapatan terbesar WSBP berasal dari lini bisnis Precast, yang mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 74,4 persen, dengan kontribusi Rp 588,42 miliar pada 2024, dibandingkan Rp337,38 miliar di 2023. Lini bisnis Precast kini menyumbang 44,1 persen dari total pendapatan usaha WSBP.

Beberapa proyek Precast yang disuplai oleh WSBP di tahun ini adalah proyek LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai), Proyek Jalan Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 3A dan 3B, Proyek Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang, dan berbagai proyek lainnya.

Di sisi lain, bisnis Readymix juga mencatatkan peningkatan sebesar 17,0 persen menjadi Rp 539,60 miliar, naik dari Rp 461,16 miliar di 2023, menyumbang 40,4 persen dari total pendapatan. Sementara itu, pendapatan dari Jasa Konstruksi sebesar Rp 206,39 miliar pada 2024.

“WSBP juga berhasil mempertahankan Gross Profit Margin (GPM) sebesar 21,1 persen, yang didukung oleh dominasi Penjualan produk Precast yang memiliki margin lebih tinggi dibandingkan dengan lini bisnis lainnya. Pencapaian ini sesuai dengan strategi perusahaan untuk mendorong peningkatan penjualan produk Precast ke proyek-proyek infrastruktur strategis,” ujar Fandy Dewanto, Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP.

Laba kotor perusahaan turut mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 87,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, dari Rp 150,60 miliar pada 2023 menjadi Rp 281,76 miliar di 2024.

Peningkatan ini mencerminkan efisiensi yang lebih baik dalam proses produksi serta peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan.

Salah satu pencapaian lainnya adalah penurunan beban Non-Contributing Plant (NCP) sebesar 63,4 persen, dari Rp 274,74 miliar di 2023 menjadi Rp 100,47 miliar pada 2024. Penurunan ini terjadi berkat peningkatan produksi dan utilisasi yang optimal dari unit-unit produksi WSBP, selain itu juga menandakan efisiensi operasional yang terus membaik.

WSBP juga senantiasa menunjukkan komitmen dalam pembayaran ke rekanan. Ini terlihat dari peningkatan nilai pembayaran ke pemasok sebesar 24,1 persen atau Rp 1,49 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yaitu sebesar Rp 1,21 triliun.

Komitmen restrukturisasi yang terus berjalan dengan lancar, juga tercermin dari pembayaran kewajiban kepada kreditur melalui skema CFADS yang telah mencapai tahap keempat dengan total Rp 320,85 miliar.

Selain pencapaian pendapatan yang luar biasa, WSBP juga mencatat Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp 1,73 triliun hingga akhir September 2024, atau sekitar 75 persen dari target tahunan Rp 2,3 triliun.

“Pencapaian kinerja pada Triwulan III/2024 telah selaras dengan program transformasi bisnis perusahaan. Perusahaan secara operasional lebih sehat dengan pertumbuhan Nilai Kontrak Barundan Pendapatan Usaha. Ke depan, kami akan terus fokus pada inovasi produk dan layanan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasar,” tambah Fandy Dewanto.

Dengan pencapaian yang kuat di berbagai lini bisnis dan pengelolaan biaya yang efektif, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan manajemen risiko, WSBP optimis dapat memenuhi target tahunan di 2024 dan terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang melarang tender pengadaan barang dan jasa di BUMN dari perusahaan kosong atau terafiliasi pimpinan BUMN.

Erick mengatakan, regulasi tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pengadaan di BUMN itu tidak boleh ada lagi ada anak, cucu, yayasan atau bahkan konflik dari direksi dengan saudaranya, memakai perusahaan-perusahaan yang tersembunyi," tegasnya saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Senin (21/10).

Hal tersebut, kata dia, akan menjadi program prioritasnya setelah ditunjuk kembali menjadi Menteri BUMN. Dia berharap kebijakan ini segera berlaku setelah Permen-nya terbit.

"Itu Permennya kita akan sediakan secepatnya. Tapi nanti kita akan laporkan dulu, karena ini kan kembali mendorong sesuai dengan pidato beliau yang kita harus jaga," jelas Erick.

Adapun beberapa program strategis lain yang akan dilakukan Erick yakni memperkuat kerja sama BUMN dengan swasta maupun investasi dari luar negeri. Kemudian, merampingkan kembali BUMN menjadi 30 perusahaan, dari saat ini yang masih ada 40 perusahaan.

"Sejalan dengan transformasi blueprint kita jumlahnya BUMN itu 30, menuju ke sana," ujarnya.

Erick juga mendorong keseimbangan antara peran BUMN membantu UMKM naik kelas. Pasalnya, kata dia, saat ini tingkat kewirausahaan Indonesia masih di 3,4 persen jauh tertinggal dari negara lain yang bisa mencapai angka 8 persen.

Selain itu, dia memastikan Kementerian BUMN juga mendorong visi misi Prabowo untuk mencapai swasembada energi dan pangan, baik itu koordinasi antar BUMN bersangkutan, maupun lintas kementerian.

"Kita terus membangun ekosistem, swasembada pangan, walaupun kita mensupport Menteri pertanian, karena kita ada pupuk, mesti tepat waktu, sasaran, apalagi juga ada digitalisasi," tutur Erick.

"Lalu untuk EBT, saya rasa juga kita sudah banyak investasi sekarang, dari Pertamina, PLN, karena kita tahu ke arah sana, tidak terhindarkan," tambahnya.

Terakhir, Erick juga menyoroti program strategis hilirisasi yang disoroti oleh Prabowo. Dia memastikan BUMN di bidang pertambangan bisa melanjutkan cita-cita tersebut.

"Lalu hilirisasi, kemarin juga kita sudah lakukan terobosan, mengenai nikel, bauksit. Hal-hal ini yang memang sejalan dengan visi Pak Presiden," pungkas Erick.

Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap lanjut di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Diana mengatakan, dilanjutkannya pembangunan IKN merupakan arahan Prabowo dan bahkan menjadi salah satu program prioritas.

"(Langkah prioritas) Nanti saya akan ikut Pak Menteri (PU) ya, yang jelas beberapa hal yang disampaikan Pak Prabowo, IKN lanjut, kemudian terkait giant sea wall," ungkapnya usai pelantikan wakil menteri di Istana Negara, Senin (21/10).

Saat ditanya kepastiannya terkait kelanjutan pembangunan IKN, Diana hanya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program unggulan presiden terdahulu, Joko Widodo (Jokowi).

Meski demikian, Diana enggan merinci rencana pembangunan IKN ke depan, terutama di 100 hari pertama kerjanya. Nantinya, kata dia, Kementerian PU akan berkoordinasi dengan Otorita IKN.

Selain itu, dia juga tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Prabowo akan rutin melakukan peresmian groundbreaking investasi di IKN, sama seperti yang dilakukan Jokowi sebelumnya.

"Kita akan lanjutkan yang sudah jalan. Kita selesaikan semuanya. Yang baru-baru nanti akan didiskusikan ke otorita IKN," tandas Diana.