Terkontraksinya Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2024 menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Jokowi meminta agar kondisi ini diwaspadai.

PMI manufaktur Indonesia tercatat merosot ke level 49,3 poin menjadi fase kontraksi. Padahal selama 34 bulan berturut turut sebelumnya PMI Manufaktur Indonesia mampu bertahan di level ekspansi.

"Bapak Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet pagi ini juga menyatakan bahwa kontraksi PMI manufaktur perlu diwaspadai karena beberapa negara di Asia juga mengalaminya dan komponen yang mengalami penurunan paling banyak adalah dari sisi output," kata Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (13/8/2024).

Dalam Sidang Kabinet yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Presiden menyebutkan beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah atau serangan produk-produk impor yang masuk ke dalam negara dapat berpengaruh pada melemahnya permintaan domestik.

"Beliau menekankan bahwa penggunaan bahan baku lokal dan juga perlindungan terhadap industri dalam negeri, serta harus bisa mencari pasar nontradisional dan mencari potensi pasar baru sebagai tujuan ekspor produk-produk Indonesia," Agus menyampaikan.

Selain itu, kondisi sama juga dialami pada Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2024 yang turun menjadi 52,4 dari IKI Juni 2024 sebesar 52,5. Perlambatan nilai IKI pada Juli lalu dipengaruhi oleh menurunnya nilai variabel pesanan baru dan masih terkontraksinya variabel produksi.

"Ini menunjukkan kepercayaan diri atau tingkat optimisme para pelaku industri yang menurun. Salah satunya karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas," imbuhnya.

Ia optimistis, kinerja industri manufaktur di tanah air masih bisa bangkit kembali kalau didukung dengan kebijakan-kebijakan yang probisnis. Kebijakan tersebut antara lain ketersediaan bahan baku untuk produksi, keberlanjutan dan peluasan harga gas industri yang kompetitif, dan ketegasan terkait substitusi impor.

"Kebijakan itu bisa terlaksana dengan baik kalau koordinasi yang dijalankan juga sesuai aturan. Semua pihak juga konsisten dan transparan untuk benar-benar membela industri dalam negeri," ujarnya.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Agus menerangkan, industri pengolahan konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian nasional, yang tercermin pada capaian triwulan II tahun 2024 sebesar 18,52 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sekitar 18,26 persen. Atas kontribusinya, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar pada triwulan II, yaitu 0,79 persen.

"Untuk triwulan II-2024, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas mencapai 4,63 persen (y-on-y), sedikit turun dari pertumbuhan pada triwulan I-2024 yang sebesar 4,64 persen," terang dia.

Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Contohnya industri makanan dan minuman yang tumbuh 5,53 persen karena didukung peningkatan permintaan domestik untuk produk makanan dan minuman seiring adanya momen Idulfitri dan Idul Adha, serta panen raya padi yang mendorong dari sisi penyediaan.

Berikutnya, industri logam dasar tumbuh 18,07 persen karena didorong oleh peningkatan permintaan luar negeri, seperti produk besi dan baja serta konsumsi baja nasional. Selain itu, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang tumbuh 8,01 persen sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan luar negeri.

"Di tengah kinerja gemilang dari sektor-sektor tersebut, industri tekstil dan pakaian jadi justru mengalami terkontraksi sebesar 0,03 persen (y-on-y). Ini diakibatkan oleh penurunan produksi tekstil seiring lonjakan produk tekstil impor yang membanjiri pasar domestik," ungkap Agus.

Selanjutnya, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki juga ikut tumbuh melambat, yaitu sebesar 1,93 persen (y-on-y). Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi alas kaki seiring penutupan beberapa pabrik dampak penurunan permintaan domestik dan luar negeri. Penurunan terjadi di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) gencar melaksanakan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mencetak SDM industri yang kompeten. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan kinerja industri di sektor baja nasional.

Peran ini dijalankan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) melalui sejumlah unit pendidikan vokasi yang dimiliki, terdiri dari SMK, politeknik, dan akademi komunitas, serta Balai Diklat Industri (BDI). Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPVI), Wulan Aprilianti Permatasari mengatakan, pihaknya kini membuka kelas industri bidang teknologi baja pertama di Indonesia

"Prospek industri baja yang potensial di Indonesia membutuhkan SDM tenaga kerja ahli yang besar juga, maka PT Krakatau Posco menggandeng SMK Kemenperin, yaitu SMK-SMTI Yogyakarta dalam upaya mencetak SDM industri baja yang unggul melalui pembentukan Kelas Teknologi Industri Baja. Kelas ini merupakan kelas industri bidang teknologi baja pertama di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).

Kolaborasi PT Krakatau Posco dengan SMK-SMTI Yogyakarta merupakan bagian dari pelaksanaan dari ruang lingkup kerja sama yang ditandatangani kedua pihak pada 9 November 2023. Untuk angkatan pertama, peserta kelas tersebut sebanyak 20 siswa yang telah lolos seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta dengan keterlibatan langsung dari PT Krakatau POSCO dalam proses seleksinya.

Menurut Wulan, keunggulan Kelas Teknologi Industri Baja ini adalah jaminan magang dan kesempatan bekerja di PT Krakatau POSCO. Kurikulum dan tim pengajar juga bekerja sama langsung dengan perusahaan tersebut. Selain terdapat mata pelajaran yang dibutuhkan untuk industri baja, siswa juga akan mempelajari bahasa Korea untuk persiapan magang.

SMK-SMTI Yogyakarta merupakan sekolah vokasi industri milik Kemenperin yang selama ini memfokuskan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga kerja yang andal dalam bidang teknologi industri. Sekolah ini memiliki tiga kompetensi keahlian, yaitu Kimia Analisis, Kimia Industri, dan Teknik Mekatronika.

"Ditempa menjadi SDM kompeten selama menempuh pendidikan, lulusan SMK-SMTI Yogyakarta diminati dan diserap oleh dunia industri. Dari 272 lulusan tahun 2023, sebanyak 217 orang di antaranya sudah bekerja, sementara 55 orang memilih untuk melanjutkan studi," papar Wulan.

Sebelumnya, sekolah tersebut telah bekerja sama dengan berbagai mitra baik dalam dan luar negeri. Beberapa di antaranya PT Amerta Indah Otsuka, Yangzhou Polytechnic Institute, Toyota Boshoku Ina, PT Siemens, PT TMMIN, dan lain-lain.

"Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut dengan Krakatau Posco dan dapat memenuhi harapan dari perusahaan. Untuk proyeksi ke depan, SMK-SMTI Yogyakarta dapat mereplikasi program yang sama untuk pemenuhan sumber daya manusia industri sesuai dengan kebutuhan teknis industri pada sektor yang lain," pungkas Wulan.

Kemenperin mencatat Industri logam dasar menunjukkan pertumbuhan tertinggi pada triwulan I tahun 2024, dengan mencapai 16,57 persen. Sektor ini menjadi bagian dari kontributor terbesar ketiga terhadap industri pengolahan, dengan kelompok industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik. Selain itu, pada kuartal I-2024, ekspor produk baja meningkat 38,3 persen dari 3,81 juta ton menjadi 5,27 juta ton (y-o-y).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengawal industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional di tengah tekanan pelemahan daya beli dan ekspor. Hal itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penutupan pabrik hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag Mardyana Listyowati mengatakan upaya yang terus dilakukan pihaknya adalah melakukan pembinaan, pendampingan, serta mengajak UKM berpartisipasi di luar negeri.

"Yang jelas Dirjen PEN tugasnya hanya pemasaran sehingga kami berkolaborasi dan kolaborasi dengan perwakilan-perwakilan kami di luar negeri untuk mempertemukan antara seller dan buyer. Selain itu kita juga mempromosikan melalui eksebisi-eksebisi," terang Mardyana dalam acara UOB Media Editors Circle di UOB Plaza, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Selain itu juga mendorong potensi pasar baru untuk ekspor. Dari pasar tradisional, sekarang fokus masuk ke pasar non-tradisional seperti Afrika.

"Sebenarnya yang potensial itu di pasar-pasar tradisional seperti Eropa dan Amerika. Tapi kita juga sekarang sudah memulai membuka pasar baru non tradisional seperti Afrika dan Asia," ucapnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri TPT nasional termasuk pakaian jadi mengalami kontraksi pada kuartal II-2024. Kondisi ini terjadi baik secara tahunan maupun secara kuartalan.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud mengatakan industri tekstil dan pakaian jadi pada kuartal II-2024 terkontraksi 0,03% secara year on year. Secara kuartalan (q to q) juga kontraksi sebesar 2,63%.

"Jadi di kuartal II-2024 ini pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi kontraksi baik secara tahunan maupun kuartalan," kata Edy dalam konferensi pers, Senin (5/8/2024).

Industri TPT nasional memang sedang menghadapi tekanan. Hal itu terlihat dari banyaknya gelombang PHK hingga penutupan pabrik-pabrik tekstil di Tanah Air.

Sebelumnya berdasarkan catatan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), sejak Januari-Juni 2024 setidaknya terdapat 10 perusahaan yang telah melakukan PHK massal. Enam di antaranya karena penutupan pabrik, sedangkan empat sisanya karena efisiensi jumlah pegawai.

Total karyawan yang ter-PHK dari 10 perusahaan itu setidaknya ada 13.800-an orang. Jumlah itu kemungkinan lebih sedikit daripada kondisi nyata di lapangan, mengingat tidak semua perusahaan mau terbuka atas langkah PHK massal ini.

"Yang terdata dan kami sudah minta izin untuk boleh diekspos itu ya, itu yang tutup sejak Januari sampai awal Juni 2024 itu ada 6 perusahaan, yang tutup. Nah yang PHK efisiensi, yang mau diekspos ada 4 perusahaan. Nah total pekerja yang ter-PHK itu sekitar 13.800-an," kata Presiden KSPN Ristadi saat dihubungi detikcom, Kamis (13/6).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengatakan telah mendapatkan keluhan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Pihaknya masih akan membahas terkait keluhan yang didapatkan.

"Nah itu sedang kami bahas. Ada keluhan (UMKM soal PP Kesehatan), tapi kami membahas," kata dia ditemui di Kantor Kemenkop UKM, Senin (12/8/2024).

Yulius mengatakan PP Kesehatan itu merupakan wewenang dari Kementerian Kesehatan. Untuk itu, terkait dampak kepada UMKM masih akan dibahas.

"Karena itu kan arahan Kementerian Kesehatan, jadi nanti akan dikonsepkan respon kita," terangnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan berlaku sejak diundangkan 26 Juli 2024.

Atuan itu mengatur berbagai hal, salah satunya terkait dengan penjualan rokok. Pada pasal 434 dituliskan produk tembakau dan rokok elektronik juga dilarang dijual kepada yang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: a. menggunakan mesin layan diri; b. kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil; c. secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik," tulis penggalan tersebut.

Selain itu, setiap orang yang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dilarang menempatkannya pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui; penjualannya dilarang dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan dilarang menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial serta media sosial.

Lewat aturan yang sama, pemerintah juga melarang produsen atau distributor susu formula bayi memberikan diskon atau sesuatu dalam bentuk apa pun sebagai daya tarik penjual. Hal itu dinilai dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif.

"Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif berupa: pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apa pun atas pembelian susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya sebagai daya tarik dari penjual," tulis Pasal 33 bagian C aturan tersebut.

Perusahaan penyedia material konstruksi dan bahan bangunan PT Intisumber Bajasakti (ISBS) mengumumkan perusahaan telah mengantongi sertifikasi ISO 9001 2015.

Sertifikasi ISO 9001 2015 diberikan kepada perusahaan dari berbagai sektor, seperti Manufacturing, Healthcare, Information Technology, Construction, Hospitality and Tourism, Education, Retail and Wholesale, Finance and Banking, Transportation and Logistics, Public Sector and Government yang dinilai telah memenuhi standar tata kelola manajemen bertaraf internasional.

Untuk memperoleh pengakuan ini, ISBS telah melewati penilaian dari beberapa faktor, mulai dari leadership commitment, perencanaan perusahaan, standar kegiatan operasional, hingga improvement & performance evaluation.

"Seiring berjalannya waktu, potensi pembangunan maupun perkembangan infrastruktur terus memberikan kesempatan yang menjanjikan. Hal inilah yang mendorong ISBS untuk meningkatkan standar dan kualitas pelayanan, termasuk dengan memperoleh sertifikasi bertaraf internasional ini untuk mengukuhkan posisi kami sebagai salah satu penyedia material konstruksi yang terpercaya dan terlengkap di Indonesia," ujar Direktur Utama ISBS Persadaan, dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).

Di sisi lain, keberhasilan ISBS mengantongi sertifikasi ISO 9001 2015 terbilang istimewa. Pasalnya, belum banyak distributor material konstruksi lokal lainnya yang mendapatkan sertifikasi serupa.

Namun bagi ISBS, langkah untuk melakukan uji sertifikasi ini dinilai penting untuk memastikan kualitas operasional dan tata kelola manajemen yang sudah sesuai dengan standar internasional dan setara dengan perusahaan besar lainnya baik di industri yang sama maupun industri lainnya.

Apalagi, kiprah ISBS di industri konstruksi material terbilang cukup lama. Sebagai catatan, Group ISBS telah berdiri sejak tahun 1977 dan telah memiliki perusahaan afiliasi yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta, Medan, Pekanbaru, Padang, dan Batam.

Artinya, sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 melengkapi standar tinggi ISBS dalam menjalankan tata kelola manajemen perusahaan yang menerapkan konsep one-stop-shopping untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam material konstruksi, termasuk menyediakan berbagai layanan pendukung seperti coil center dan pengiriman berbagai material konstruksi, misalnya besi beton, besi plat, besi galvanis, besi pipa, besi profil, dan aneka macam besi lainnya.

ISBS berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik, dan produk-produk terlengkap dengan harga bersaing yang memenuhi persyaratan sertifikasi bahan bangunan yang berlaku. Dengan menerapkan standar tata kelola dan operasional yang tinggi, ISBS telah dipercaya untuk menggarap beberapa proyek besar, antara lain seperti Lotte Petrochemical, high speed train-Whoosh, LG electric vehicle battery, Freeport smelter project, hingga jalan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Sebagai penyedia material konstruksi terlengkap di Indonesia, ISBS menangani berbagai macam proyek, mulai dari proyek rumahan, gedung tinggi, maupun pembangunan infrastruktur negara. Dengan adanya sertifikasi ISO 9001 2025 ini, kami menegaskan integritas ISBS sebagai perusahaan yang selalu berkomitmen untuk menjaga standar tinggi dalam menjalankan operasional perusahaan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan para pelanggan," pungkasnya.

Lagi-lagi Kebocoran Data di Indonesia

Lagi-lagi Kebocoran Data di Indonesia

Turunnya kinerja Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Seperti diketahui, PMI Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 turun ke level 49,3 atau terkontraksi.

"PMI yang kita tahu setelah ekspansif selama 34 bulan berturut turut, pada Juli kita masuk ke level kontraksi. Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul secara hati-hati," kata Jokowi dalam Pengantar Rapat Sidang Kabinet Perdana di IKN, Senin (12/8/2024).

Secara lebih jauh, Jokowi menjelaskan penurunan paling banyak berada di sektor produksi, pemesanan baru dan ketenagakerjaan. Ia meminta dicari tahu betul penyebab dari penurunan tersebut.

"Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi karena penurunan PMI ini saya lihat sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir," ucapnya.

Sebagai informasi, PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Jika di atas 50, maka artinya dunia usaha sedang dalam fase ekspansi. Sementara di bawah itu artinya kontraksi atau berada di zona negatif.

Jokowi menyebut ada beberapa kemungkinan permintaan domestik melemah. Bisa karena beban impor bahan baku tinggi, fluktuasi rupiah, atau karena adanya serangan produk impor yang masuk ke Indonesia.

Untuk permasalahan itu, Jokowi menekankan kembali pentingnya penggunaan produk lokal. "Penting belanja produk lokal sekali lagi saya tekankan, kemudian penggunaan bahan baku lokal dan perlindungan terhadap industri dalam negeri kita," tegasnya.

Selain itu, mungkin juga karena permintaan ekspor dari luar negeri yang melemah karena terjadi gangguan rantai pasok atau perlambatan ekonomi terhadap mitra-mitra dagang utama. Oleh karena itu, Jokowi mendorong perlunya mencari potensi pasar baru untuk ekspor.

"Kita harus bisa mencari pasar non tradisional dan mencari potensi pasar baru ekspor kita," imbuhnya.

Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan gempuran produk impor tekstil ilegal merupakan alarm bahaya bagi industri tekstil dalam negeri, termasuk pelaku usaha kecil menengah (UKM). Bahkan hal tersebut dinilai sebagai persoalan yang sudah menjadi perhatian lama.

Kemenkop UKM mencatat banyak produk impor China masuk ke Indonesia yang tidak semuanya tercatat. Plt. Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Temmy Setya Permana mengatakan produk impor yang tidak tercatat itu membuat produk UMKM dalam negeri sulit bersaing.

"Produk tersebut masuk tanpa dikenakan bea masuk, sehingga bisa dijual dengan harga yang murah," kata Temmy dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (11/8/2024).

Mengutip data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pada 2021 nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 58,1 triliun, sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp 28,4 triliun. Ada potensi nilai yang tidak tercatat sebesar Rp 29,7 triliun.

Kemudian pada 2022, nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 61,3 triliun, sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp 31,8 triliun. Potensi nilai impor yang tidak tercatat sebesar Rp 29,5 triliun.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari juga mengatakan produk UMKM secara kualitas saat ini sudah semakin banyak yang tak kalah dengan produk buatan luar negeri. Sayangnya, karena masifnya produk impor ilegal yang masuk ke pasar lokal, produk berkualitas yang diproduksi oleh UMKM menjadi kalah harga.

"Pelaku UMKM kelimpungan digempur dari darat, udara sampai di perbatasan-perbatasan," katanya.

Fiki menjelaskan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sudah mengingatkan bahaya ini sejak 2021 lalu. Produk asing ditransaksikan melalui e-commerce cross border bisa langsung masuk ke berbagai pelosok tanah air dengan harga yang murah.

Di lain pihak, pelaku UMKM juga sedang dihadapkan pada ancaman berupa aplikasi marketplace bernama Temu dari China. Aplikasi ini disebut-sebut lebih dahsyat dampaknya bagi UMKM lantaran pabrik dari China bisa bertransaksi langsung dengan konsumen.

Untuk itu Fiki berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta stakeholder terkait bersinergi mencegah masuknya marketplace Temu ke Indonesia. Hal ini diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri khususnya UMKM.

"Importir harus dapat dipastikan patuh terhadap regulasi dengan membayar bea masuk barang impor. Adanya jaminan penegakan hukum serta aturan terkait impor, maka pelaku UMKM dalam negeri dipastikan dapat bersaing," jelasnya.

Keresahan Sejak Lama

Impor tekstil ilegal sudah mencuat sejak lama. Bahkan telah menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2015. Saat itu, Jokowi sudah melihat maraknya impor ilegal sangat membahayakan industri dalam negeri.

Pada 12 Oktober 2015 lalu, Jokowi menyampaikan terjadi laju penurunan produksi tekstil dalam negeri dari 30-60%. Jokowi saat itu sudah mengingatkan produk impor ilegal akan mengganggu pasar dalam negeri, merugikan keuangan negara, dan melemahkan daya saing produk sejenis buatan dalam negeri.

Sementara itu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) dalam berbagai kesempatan menyampaikan, data International Trade Centre (ITC) bahwa ekspor tekstil (HS 50-63) dari China ke Indonesia tahun lalu senilai US$ 6,5 miliar. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor TPT dari China untuk HS yang sama dan periode yang sama hanya US$3,55 miliar. Terdapat selisih hingga US$2,94 miliar atau setara Rp 43 triliun yang tidak tercatat oleh pemerintah Indonesia melalui BPS.

Perbedaan data ini menunjukkan indikasi kuat adanya impor produk TPT yang tidak tercatat secara resmi di kepabeanan Indonesia. Dengan kata lain, pasar Indonesia dibanjiri oleh produk impor tekstil ilegal bernilai puluhan triliun rupiah.

Rokok ilegal makin marak beredar di tengah masyarakat. Rokok-rokok ini ilegal karena tidak mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.

Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memaparkan ada lima ciri yang menjadi tanda sebuah rokok dapat dikategorikan ilegal. Pertama, rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai, kedua rokok dengan pita cukai palsu, lalu ketiga rokok dengan pita cukai bekas pakai.

Kemudian ciri-ciri rokok ilegal yang keempat adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan, dan kelima rokok dengan pita cukai salah personalisasi.

Ciri rokok ilegal yang pertama adalah rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Meski sudah dikemas rapih dan siap edar, tetapi rokok sejenis ini tidak dilekati pita cukai resmi yang diterbitkan oleh Bea Cukai. Rokok ilegal ini cukup mudah diidentifikasi masyarakat, karena secara kasat mata ciri-cirinya dapat dilihat langsung pada kemasan produk.

"Pita cukai sendiri adalah dokumen sekuriti negara dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi tertentu yang bertujuan sebagai penanda bahwa rokok tersebut sudah dilunasi cukainya. Pita cukai biasanya dilekatkan pada bagian membuka kemasan, sehingga akan rusak saat produk dibuka atau akan digunakan," jelas Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar dalam keterangannya, Minggu (10/8/2024).

Ciri kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Rokok ilegal dengan pita cukai palsu merupakan rokok yang telah dikemas tetapi dilekati pita cukai namun bukan yang resmi dan diterbitkan Bea Cukai. Pita cukai palsu biasanya dicetak pribadi menggunakan kertas biasa, dan tidak memenuhi ciri-ciri khusus dan unik yang seharusnya ada dalam setiap pita cukai.

"Untuk memastikan keaslian pita cukai, salah satu caranya adalah menggunakan sinar UV. Dengan bantuan sinar UV, pita cukai yang dilengkapi teknologi hologram akan memancarkan kode unik yang dapat dijadikan patokan keaslian pita cukai tersebut," jelas Encep.

Ciri ketiga adalah rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai bekas pakai berarti rokok tersebut dilekati dengan pita cukai yang pernah dipakai dalam produk sebelumnya atau produk lain. Untuk memastikan bahwa pita cukai itu bekas, perhatikan kondisi pita cukainya.

Pita cukai bekas biasanya memiliki kondisi yang tidak bagus atau tampak tidak baru lagi. Selain itu biasanya juga terdapat sedikit bekas robekan di ujung-ujung pita cukai.

Kemudian ciri keempat dan kelima adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Harus dipahami bahwa kedua rokok ilegal tersebut sebenarnya dilekati dengan pita cukai yang asli, tetapi tidak sesuai peruntukan rokoknya.

Setiap pita cukai memiliki ciri yang khas sesuai dengan produknya. Pita cukai akan memuat beberapa data yang sesuai dengan produk yang akan ditempel, contohnya seperti jumlah batang rokok, jenis rokok, bahkan personalisasi perusahaan.

"Personalisasi pita cukai sendiri adalah cetakan pada setiap keping pita cukai berupa susunan huruf dan/atau angka yang terdiri dari sepuluh karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik. Jadi setiap pabrik akan memiliki masing-masing personalisasinya," jelas Encep.

Dia juga menegaskan bahwa desain pita cukai akan diperbarui setiap tahunnya. Di 2024, desain pita cukai mengangkat tema fauna endemik atau hewan air yang dilindungi di Indonesia yang merupakan simbol kebanggaan dan komitmen bea cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan di bidang cukai.

"Mari bersama kenali ciri-ciri rokok ilegal untuk mencegah peredarannya. Kami imbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli. Kemudian, jika menemukan rokok ilegal di pasaran, segera lapor ke Bea Cukai terdekat, atau contact center Bravo Bea Cukai 1500225 dan media sosial resmi Bea Cukai," pungkas Encep.

Kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) melebarkan sayapnya dengan menghadirkan PT Glory Metal Indonesia. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi 1,2 juta ton baja tahan karat per tahun.

PT Glory Metal Indonesia (GMI) merupakan perusahaan patungan antara Tsingshan dan Jindal Group sebagai produsen baja raksasa di India. PT GMI memiliki area seluas 150.000 meter persegi dalam Kawasan IMIP, dengan total investasi sebesar US$ 180 juta.

Baik PT GMI maupun IMIP akan sepenuhnya mewujudkan keunggulan kerja sama internasional di bidang produksi baja tahan karat dan saling melengkapi. Kerja sama ini juga dinilai akan memberikan dampak positif dalam mendorong integrasi industri global dan memberikan dorongan baru bagi pengembangan pasar global yang efisien dan sehat,

"Diharapkan kerja sama ini semakin erat, agar investasi dan lapangan kerja di Indonesia meningkat sehingga pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi regional akan meningkat pesat," kata Chairman of the BOD of Tsingshan Holding Group Mr. Xiang Guangda dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/8/2024).

Dalam groundbreaking pembangunan pabrik GMI di kawasan IMIP pada Jumat (9/8), Xiang Guangda mengatakan dengan semangat keberanian, jujur, dan berdedikasi, pihaknya berusaha memastikan proyek ini segera dapat diproduksi serta mencapai kapasitas produksi penuh dan melampaui produksi.

"Semoga pembangunan proyek PT GMI dapat berjalan sukses. Diproyeksikan proyek ini mulai beroperasi pada November 2025," ungkapnya.

Ia menerangkan operasional PT GMI bakal dilengkapi dengan dua tungku Argon Oxygen Decarburization (AOD) 150 ton, satu tungku Ladle 150 ton, dan satu mesin CCM 1600 mm yang mengadopsi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) + AOD yang canggih. Nikel besi yang dibutuhkan untuk produksi disediakan oleh pabrik nikel besi area sekitar kawasan IMIP dan semuanya akan dikirim dalam keadaan panas untuk mencapai daur ulang energi panas yang efisien.

"Dengan peletakan batu pertama PT Glory Metal Indonesia, kita jadikan setiap langkah sebagai hasil dari kerja keras semua karyawan. Mari bersama-sama mempersiapkan dan memulai proyek dengan langkah baru, untuk menghadapi tantangan di masa depan," harapnya.

Sementara itu, President of Jindal Stainless Limited Tarun Khulbe mengaku bangga dengan upacara peletakan batu pertama pabrik peleburan baja tahan karat ini. Hal ini menandai tongkat penting dalam sejarah hubungan kerja sama yang dibangun sejak 2019.

"Perjalanan ini sama sekali bukan perjalanan yang biasa. Ini adalah kisah tentang kepercayaan, persahabatan, dan pertumbuhan Bersama sepanjang jalan," ucap Tarun Khulbe.

Tarun Khulbe menyampaikan sejak 2019 ketika Jindal Stainless baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-50, ia memulai diskusi dengan Tsingshan Group untuk menjajaki peluang sebagai mitra di India. Mengingat ini adalah pertama kalinya Jindal Stainless berencana untuk menjalin aliansi luar negeri dalam skala besar.

"Proyek ini memiliki beberapa kejutan yang tidak terduga, dengan kepercayaan dan persahabatan yang terjalin akan terus berlanjut," katanya.

Sebagai informasi, acara peletakan batu pertama PT GMI turut dihadiri oleh Direktur Opersional PT IMIP Irsan Widjaja, Founder Chairman of the Tsingshan Holding Group Mr Xiang Guangda, Chairman of Eternal Tsingshan Group Mr Xiang Binghe, CEO of Eternal Tsingshan Mr Wu, Chairman of Shanghai Descent Mr Haijun Wang, dan Managing Director of Jindal Stainless, Mr Abhyuday Jindal.

Kegiatan ini turut dimeriahkan suguhan tarian lokal Sulawesi untuk menyambut para tamu yang hadir. Selanjutnya, turut diperkenalkan mobil truk listrik sebanyak 15 unit untuk operasional pembangunan PT GMI.

Heboh Tukang Cukur di Morowali Bacok Pelanggan, Diduga Gegara Komplain

Heboh Tukang Cukur di Morowali Bacok Pelanggan, Diduga Gegara Komplain

Director of Public Affairs Huayou Indonesia, Stevanus menjadi salah satu pembicara dalam gelaran Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan. Pada kesempatan tersebut, ia memaparkan standardisasi rendah karbon dalam proyek Huayou Indonesia.

"Sebagai perusahaan smelter nikel yang mengutamakan prinsip ramah lingkungan, Huayou terus mengembangan teknologi dan sistem produksi yang ramah lingkungan. Kombinasi antara teknologi HPAL yang canggih dengan pemanfaatan topografi medan untuk optimasi layout pabrik membuat teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) Huayou memiliki karakteristik emisi rendah karbon," ujar Stevanus dalam keterangan tertulis, Jumat (9/8/2024).

Stevanus mengungkapkan Huayou telah melakukan beberapa upaya dalam mewujudkan industri rendah karbon. Misalnya HPAL Huayou yang mengkonsumsi listrik sekitar 70%. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan proyek serupa dengan emisi karbon per unit produk hanya 1/10 dari proyek pyrometallurgy. Perlu diketahui, konsumsi listrik HPAL tersebut sebagian besar berasal dari pemanfaatan kembali limbah panas dari uap bertekanan tinggi di pabrik asam sulfat untuk menghasilkan listrik.

Melalui penggunaan teknologi HPAL Huayou yang canggih, emisi karbon per ton nikel dari salah satu proyek HPAL Huayou sekitar 7.4 tCO2e. Hal tersebut menjadikan teknologi HPAL Huayou smelter nikel dengan jejak karbon paling rendah di dunia.

Upaya Huayou Indonesia tersebut turut mendapatkan apresiasi dari Direktur Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan non-B3, Rosliana.

"Selain arahan untuk lebih baik mengolah bijih nikel dengan teknologi hydrometallurgy agar mendapatkan hasil produk pengolahan nikel yang lebih baik," ungkap Rosliana.

Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) Ary Sudjianto menjelaskan diskusi bertajuk 'Dukungan Standarisasi Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik Baterai' untuk melihat dukungan pemerintah yang dapat diberikan dari energi fosil ke energi listrik,

"Sekarang kita berdiskusi untuk membicarakan dukungan bagi industri hulu, terutama mulai dari proses tambang, pengolahan bijih nikel hingga mengubahnya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik seperti yang dilakukan oleh Huayou Indonesia yang mewakili sektor hulu," ujar Ary.

Presiden RI Joko Widodo (tengah) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto saat menghadiri Puncak Acara Festival LIKE 2 di Jakarta Convention Center, Jakarta pada Jumat (9/8) (Foto: Eva/detikcom)

Sekadar informasi, Festival LIKE 2 merupakan program yang diinisiasi Kementerian LHK dalam rangka road to Conference of the Parties (COP) ke-29 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2024 yang akan berlangsung di Baku, Azerbaijan, pada pertengahan November mendatang. Festival ini menjadi wadah untuk memperkenalkan hasil kerja nyata dan upaya perbaikan kebijakan serta implementasinya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup.

Adapun tema yang diambil dalam festival yang digelar pada 8-11 Agustus 2024 dI Jakarta Convention Center Hall A & B, Senayan, Jakarta adalah '10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas'. Acara ini dibuka secara resmi oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Siti Nurbaya pada Kamis (8/8) dan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat Puncak Acara pada Jumat (9/8).

Teknologi Ramah Iklim untuk Mendukung Green Mining

Teknologi Ramah Iklim untuk Mendukung Green Mining

Indonesia merupakan salah satu pusat pertambangan dan pemurnian terbesar di Asia. Pasalnya, Indonesia memiliki 30% cadangan nikel global dan bahan tambang lainnya, seperti tembaga, aluminium, dan bauksit.

Dilansir dari situs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, pembangunan fasilitas pengolahan mineral atau smelter merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) yang wajib ditaati dan dilaksanakan. Bahan mentah mineral diolah di dalam negeri untuk memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

Hingga tahun 2023, sudah ada lima fasilitas pemurnian (smelter) terintegrasi yang selesai dibangun dan akan terus bertambah. Banyaknya pengembangan proyek smelter ini didorong oleh meningkatnya permintaan global akan 'komoditas ramah lingkungan', seperti kendaraan listrik dan baterai. Hal ini juga didukung oleh peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mewajibkan setiap mineral yang ditambang untuk dimurnikan terlebih dahulu di dalam negeri sebelum diekspor.

Apa Saja Risiko Proyek Smelter?

Proyek smelter memiliki profil risiko yang kompleks, sehingga para pelaku usaha sektor pertambangan diharapkan memiliki kemampuan untuk mengelola risiko-risiko berikut ini:

1. Ketersediaan Energi

Sebagian besar smelter di Indonesia berlokasi di area terpencil dengan akses jaringan listrik yang terbatas. Oleh karena itu, penting untuk memahami ketersediaan pembangkit listrik atau beralih ke pembangunan listrik mandiri. Hal ini diperlukan untuk memastikan sumber listrik yang andal, karena proses peleburan adalah proses yang berkelanjutan dan tidak dapat berhenti tiba-tiba.

Jika proses terhenti tiba-tiba, mineral yang sedang dilebur dapat membeku dan proses peleburan berpotensi gagal. Jadi, para pelaku usaha perlu bermitra dengan risk advisor yang tepat sejak tahap awal perencanaan.

2. Struktur Pembiayaan

Sub-pengembangan proyek dalam proyek smelter dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbeda dengan struktur pembiayaan atau finansial yang mungkin berbeda juga. Pelaku usaha harus memperhatikan dampak buruk yang mungkin terjadi ketika salah satu perusahaan mengalami masalah yang dapat mengganggu keseluruhan ekosistem smelter. Pengembang butuh mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi seperti redundansi listrik, ketersediaan pemasok alternatif, atau alokasi risiko kontrak.

3. Waktu Pengadaan Peralatan

Pengembang harus memperhatikan waktu (lead time) untuk pengadaan peralatan yang digunakan untuk proyek smelter. Jangan sampai waktu tunggu pengadaan peralatan berlangsung terlalu lama dan dapat mengganggu produktivitas proyek. Waktu pengadaan peralatan sangat memengaruhi untung-rugi bisnis dari segi finansial juga waktu.

4. Aktivitas Seismik

Area yang paling banyak menerima investasi proyek smelter, seperti Sulawesi dan Maluku Utara, memiliki risiko aktivitas gempa bumi yang cukup tinggi. Pengembang perlu mengadopsi desain tahan gempa dan memahami langkah-langkah mitigasi yang sejalan dengan standar internasional.

Solusi Manajemen Risiko Proyek Smelter

Bermitra dengan risk advisor dan broker asuransi adalah salah satu cara yang tepat dalam mengimplementasikanmanajemen risiko dan memastikan keberhasilan proyek smelter.Dengan melibatkan risk advisor dan broker asuransi yang memiliki pemahaman komprehensif tentang proyek smelter di Indonesia, perusahaan smelter akan terbantu untuk menyesuaikan strategi asuransi yang tepat, serta mengartikulasikan isu-isu risiko utama kepada pengembang.

Selain itu,bermitra dengan broker asuransi yang andal juga dapat menjadi perantara bagi pihak perusahaan smelter dengan para pemangku kepentingan yang terlibat.

Marsh sebagai risk advisor dan broker asuransi terkemuka di duniadan berpengalaman dalam mengelola risiko untuk ribuan perusahaan di Indonesia, menawarkan keahlian dan pengalaman mendalam, khususnya dalam penempatan asuransi yang bisa mendukung dalam pembiayaan proyek smelter.

Marsh memanfaatkan jaringan perusahaan asuransi secara global dan secara konsisten memberikan solusi mitigasi dan transfer risiko yang kuat dengan manfaat optimal bagi para klien, untuk memenuhi persyaratan asuransi dan risiko pengembang proyek smelter di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah mencapai Rp 9,6 triliun.

"Realisasi dana PSR telah mencaai Rp 9,6 triliun untuk 154.886 pekebun atau 344.792 ha (hektare) sampai Juni," kata dia dalam Penyerahan SK Hutan Sosial, TORA, Sawit Rakyat, dalam Festival LIKE 2 KLHK, di JCC, Senayan, Jumat (9/8/2024).

Pemerintah juga memutuskan untuk meningkatkan dana PSR untuk pekebun menjadi Rp 60 juta. Angka itu naik dari sebelumnya hanya Rp 30 juta.

"Dana yang diterima pekebun ditingkatkan dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta," jelasnya.

Airlangga berharap dengan dinaikkannya pendanaan kepada pekebun, produktivitas kebun sawit bisa meningkat.

"Oleh karena itu kami berhap ada peningkatan produktivitas menjadi 24 ton per tbs per ha. Oleh karena itu juga sedang diurus Perpres strategi nasional kelapa sawit sebagai pengganti Inpres 6 2019," jelasnya.

Meski begitu, menurut Airlangga para pekebun juga tetap membutuhkan pendampingan, baik dari pemerintah, BUMN, hingga dari swasta serta perbankan.

"Penerima SK TORA dan SK Hijau perlu didampingi dari aspek bisnis dan berbagai kolaborasi dengan stakeholder, KLHK, Kementerian Desa, BUMN, PUPR, Pemda dan sektor perbankan dan pengusaha di bidang tersebut," pungkasnya.