Proses akuisisi PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) terhadap 99% saham PT Bank Commonwealth (PTBC) disebut-sebut akan membuat terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 1.146 karyawan. Diketahui proses akuisisi senilai Rp 2,2 triliun itu telah berlangsung sejak 1 Mei 2024.

Informasi ini diungkapkan oleh Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI). OPSI menilai bahwa sejak awal proses akuisisi dilakukan, tidak ada transparansi. Dalam hal ini, tidak melibatkan Serikat Karyawan Bank Commonwealth yang berafiliasi ke OPSI.

"Para karyawan secara tiba-tiba diberi tahu pada tanggal 16 November 2023 bahwa Bank Commonwealth akan diakuisisi oleh PT Bank OCBC NISP. Ketidaktransparanan tersebut menimbulkan kekagetan dan keresahan di kalangan karyawan. Terlebih ketika itu tidak ada kejelasan dan penjelasan mengenai kelangsungan kerja, nasib dan masa depan karyawan," kata Jenderal OPSI Timboel Siregar dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (24/7/2024).

Barulah kemudian Manajemen Bank Commonwealth menyatakan akan mem-PHK seluruh karyawan dan menawarkan nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

"Dalam perkembangannya, manajemen Bank Commonwealth ternyata menetapkan bahwa DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), yang sesungguhnya sudah menjadi hak karyawan sejak lama, sebelum akuisisi, akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon," ujarnya.

Padahal, menurutnya ketentuan tentang DPLK sebagai bagian dari uang pesangon tersebut baru lahir melalui Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Menurut Timboel, aturan ini tidak berlaku surut.

"Lagi pula, dari kepanjangannya saja, DPLK adalah uang pensiun, bukan uang pesangon. Sehingga tidak bisa dicampuradukkan dengan uang pesangon. Mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon jelas-jelas sangat merugikan karyawan. Kalaupun DPLK mau dijadikan bagian dari pembayaran uang pesangon, maka penghitungannya harus dimulai dari tahun 2021," kata dia.

Oleh karena itu, OPSI mendesak manajemen PTBC untuk memisahkan DPLK (sebagai uang pensiun yang sudah menjadi hak karyawan sejak sebelum terjadi akuisisi) dari perhitungan paket pesangon dan hak-hak lainnya, setidak-tidaknya dari tahun 2021 ke belakang (sebelum berlaku PP No.35 tahun 2021).

OPSI juga mendesak kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk turun tangan. Dalam hal ini, agar tidak begitu saja memberikan izin dan kemudahan dalam proses akuisisi ini selama permasalahan ketenagakerjaan di atas belum memiliki titik temu/solusi.

Selain itu, pihaknya juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI c/q. Direktorat Jenderal Pengawasan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan guna memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak hukum pekerja di Bank tersebut.

Terakhir, OPSI mendesak kepada PT Bank OCBC NISP untuk mensyaratkan adanya penyelesaian yang tuntas atas permasalahan di atas sebelum benar-benar melakukan akuisisi terhadap PT Bank Commonwealth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membentuk anti scam center dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara.

Mirza mengatakan pihaknya tengah menggodok terkait pembentukan anti scam centre dengan pihak terkait. Hal ini sejalan dengan transformasi digital di sektor keuangan.

"Jadi memang, dan itu sekarang yang sedang digodok itu namanya anti-scam centre dalam waktu dekat. Karena di beberapa negara ada itu kegiatan-kegiatan scamming-scamming itu banyak sekali. Sekarang kami mendorong untuk bisa dibentuk anti-scam center itu," kata Mirza dalam acara Digital Bank Summit, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Dia menjelaskan nantinya pelaku-pelaku di sektor keuangan digital dapat melaporkan praktik-praktik penipuan atau scam. Pasalnya, keuangan digital rentan terhadap penipuan-penipuan secara online. Untuk itu, pihaknya mendorong pembentukan anti-scam centre.

"Untuk teman-teman di industri, ini tentu ekosistem dari digital economy, digital finance, ini kan ada saja kan masyarakat yang melakukan scam-scam di situ. Nah itu nanti diminta dilaporkan di situ," jelasnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan regulator, lembaga, dan pihak terkait dalam pembentukan anti-scam centre.

"OJK bersama regulator, lembaga, dan pihak terkait akan membentuk anti-scam centre yang ditargetkan akan beroperasi dalam waktu dekat," kata perempuan yang akrab disapa Kiki dalam keterangannya.

Dia menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan penyiapan dasar hukum, sistem informasi pendukung, mekanisme kerja, hingga lokasi dari anti-scam centre tersebut. Dia menyebut pembentukan instrumen tersebut dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat dari semakin maraknya penipuan secara online.

"Untuk itu saat ini tengah dilakukan penyiapan dasar hukum, sistem informasi pendukung, mekanisme kerja dan lokasi dari anti-scam centre," jelasnya.

Lihat juga Video 'Alasan Masyarakat Berpendidikan Tinggi Masih Terjebak Investasi Bodong':

[Gambas:Video 20detik]

Jumlah bank bangkrut di Indonesia pada 2024 mengalami lonjakan. Hingga Juni 2024, ada 12 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Deputi Direktur Direktorat Pengembangan Perbankan OJK Zulkifli Salim mengatakan OJK telah menyiapkan pedoman resiliensi digital atau digital resilience guideline. Dia bilang dalam pedoman tersebut tidak hanya membahas ketahanan dari sisi siber, tapi juga daya saing produksi perbankan.

"Kami Departemen Pengaturan dan Perkembangan Perbankan (DPPP) itu tengah menyusun mungkin dalam waktu dekat, tiga minggu satu bulan ke depan digital resilience guideline. Teknologi itu tidak hanya membahas resiliensi di sisi siber attack. Tapi, ada side yang lain resiliensi dari sisi product competitiveness," kata Zulkifli dalam acara Digital Bank Summit, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan kasus perbankan yang bangkrut bukan hanya terkena serangan siber. Namun, juga ada pengaruh dari kompetitif produk, seperti salah satu bank di Inggris, MoBank.

"Banyak kasus perbankan yg jatuh bukan hanya siber attack. Contoh di UK ada MobBank. Itu shareholder-nya Royal Bank of Scotland. Kurang besar apa itu, tapi ternyata nggak sukses. Ternyata customer engagement-nya kurang. Jadi ada resiliensi dari produk kompetitif," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyusun pedoman tata kelola pengguna teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) pada perbankan. Dia menyebut ada beberapa kasus penggunaan AI di perbankan yang justru tidak adil.

"Program kami juga tahun ini sedang menyusun AI guideline untuk banking Indonesia. Untuk perbankan ada beberapa kasus pengguna AI di luar negeri yang tidak fair. Makanya di Singapura sudah ada kaya fairness accountability and transparency dalam penggunaan AI," jelasnya.

Dia menekankan pihaknya tidak ingin penggunaan AI dalam perbankan justru menimbulkan masalah dan mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dia mencontohkan, kasus penggunaan AI di Amerika Serikat. Di mana hanya ras-ras tertentu yang dapat pendanaan lebih kecil dibandingkan ras lainnya.

"Misalnya contoh di AS untuk ras tertentu, misalnya black people itu kemungkinan dapat kredit lebih slim dibandingkan yang western. Kami tidak mau penggunaan ai nanti justru untuk mengabaikan prinsip tadi," ucapnya.

Pengadilan Korea Selatan memerintahkan penangkapan pendiri Kakao Corp, Kim Beom-su pada Selasa pagi. Kim dituding melakukan manipulasi saham dalam proses akuisisi pada tahun 2023 lalu.

Kasus hukum ini menjadi yang terbesar yang dihadapi Kim sebagai pendiri perusahaan senilai US$ 62 miliar. KakaoTalk adalah perusahaan yang didirikan Kim pada tahun 2010.

Dikutip dari CNBC (23/7/2024), jaksa menuding Kim terlibat dalam manipulasi harga saham SM Entertainment pada Februari 2023 untuk memanipulasi perusahaan rivalnya Hybe mengakuisisi agensi K-Pop tersebut.

Namun Kim membantah semua tuduhan tersebut, dia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan atau mentoleransi aktivitas ilegal apa pun. Kim adalah pemegang saham terbesar Kakao Corp dan menggenggam 24% saham secara keseluruhan.

Sementara itu, Pengadilan Distrik Selatan Seoul menyetujui surat perintah tersebut untuk mencegah risiko hilangnya barang bukti atau upaya melarikan diri. Penangkapan Kim berlangsung hingga 20 hari.

Para analis menilai kasus hukum yang menimpa Kim dapat membahayakan kinerja KakaoBank Corp. Pemerintah Korea Selatan membatasi kepemilikan saham di perbankan tidak lebih dari 10% bagi pihak yang terkena kasus hukum.

Pengawasan peraturan dan sosial yang berkelanjutan juga berpotensi mengganggu rencana investasi Kakao di sektor Artificial Intelligence (AI) hingga ekspansi bisnisnya ke luar negeri. Perusahaan berencana untuk memperkenalkan layanan AI tahun ini.

Saham Kakao Corp telah jatuh 24% year-to-date. Kim mengepalai dewan penyelarasan perusahaan yang mengoordinasikan kepentingan 128 afiliasi grup Kakao dan memutuskan bisnis apa yang akan dikonsentrasikan.

Industri keuangan dalam negeri mengalami perkembangan pesat secara digital dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari banyak munculnya produk-produk digital keuangan, seperti pembayaran non tunai, mobile banking, hingga platform pinjaman online (pinjol).

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), 90% bank umum sekarang ini telah memiliki layanan digital. Selain itu, digital payment telah mencapai nilai Rp 60.000 triliun. Kemudian jumlah merchant yang menggunakan digitalisasi kini sudah 33 juta pelaku usaha.

Di balik kemajuan-kemajuan tersebut, BI menilai masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi industri keuangan dalam transformasi secara digital. Deputi Gubernur BI Juda Agung membeberkan tantangan tersebut.

Pertama, tantangan keamanan cyber. Menurutnya, dengan semakin meningkatnya penggunaan layanan digital, risiko kebocoran data dan serangan cyber juga meningkat.

"Kita perlu pastikan bahwa sistem-sistem yang kita bangun memiliki keamanan yang kuat untuk melindungi transaksi pengguna dan juga melindungi data nasabah," kata Juda dalam acara Digital Bank Summit, Jakarta (23/7/2024).

Tantangan berikutnya, meningkatkan risiko fraud atau kecurangan. Juda menyebut dengan meningkatnya aktivitas digital juga membuka peluang bagi peningkatan kasus-kasus penipuan atau fraud yang dapat merugikan konsumen. Alhasil, juga berujung merusak kepercayaan masyarakat konsumen terhadap sistem keuangan digital.

Kemudian, inklusi keuangan. Dia bilang meskipun banyak kemajuan-kemajuan yang kita telah capai, masih ada sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan digital.

"Keempat, regulasi yang adaptif. Dunia digital bergerak sangat cepat dan regulasi tentu harus mampu mengikuti perkembangan ini tanpa menghambat inovasi," jelasnya.

Dia menekankan BI terus berkomitmen untuk mendukung perkembangan industri keuangan digital melalui berbagai kebijakan yang proaktif dan ramah terhadap inovasi dengan tetap diseimbangkan.

Proyek Pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) akhirnya rampung sepenuhnya. Hal ini ditandai dengan pemasangan bilah sayap burung garuda Kantor Presiden pada Minggu (21/7) malam.

Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping off dilakukan di Sayap Barat Selubung Garuda. Prosesi ini dituntaskan dengan pemasangan bilah ke-4.650 di bangunan yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN itu.

"Alhamdulillah, malam ini kita akan melakukan pemasangan bilah ke-4.650 yang menandai selesainya pembangunan garuda kita," kata Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, dalam keterangan video yang dibagikan Biro Komunikasi Kementerian PUPR, dikutip Senin (22/7/2024) kemarin.

Pemasangan bilah garuda sendiri dilakukan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 September 2023. Burung Garuda Raksasa ini dirancang dengan bentang sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter.

Kapan Jokowi Ngantor di IKN?

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di IKN masih menuai tanda tanya. Namun, menurut Basuki, Jokowi rencananya menyambangi IKN pada awal Agustus.

"Pak Jokowi (ke IKN) tanggal 4 sampai 8 (Agustus)," kata Basuki ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (19/72024) lalu.

Basuki menegaskan kunjungan itu baru rencana sehingga masih bisa berubah sewaktu-waktu. Ia juga tidak menjelaskan lebih lanjut apakah hal ini berarti Jokowi tidak jadi berkantor di IKN bulan Juli ini atau wacana itu tetap akan berjalan.

Pada kesempatan terpisah, Jokowi juga telah merespons pertanyaan tentang wacana berkantor di IKN bulan Juli. Ia bilang bahwa dirinya masih menunggu lampu hijau. Sayangnya, dia tidak menjelaskan apa maksud lampu hijau yang disebutkan.

"Begitu ada lampu hijau siap, saya akan berkantor," kata Jokowi usai membuka Piala Presiden 2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jumat (19/7/2024).

Sedikit mundur ke belakang, Jokowi juga sempat bilang kalau dirinya akan berkantor di IKN ketika semua infrastruktur kebutuhan dasar siap. Dia mengatakan, sampai saat ini semua hampir siap, misalnya saja rumah kediaman sudah ada, fasilitas air sudah ada, listrik pun sudah ada.

Namun memang untuk air dan listrik butuh waktu untuk menyambungkan ke semua fasilitas yang akan digunakan olehnya. Dia tidak ingin terburu-buru untuk berkantor di IKN, menurutnya kesiapan fasilitas dasar itu harus sudah ada dulu.

"Ruang tidurnya kan sudah disiapin, ya kan, kemudian juga airnya juga dalam proses disiapin, listriknya juga sebentar lagi masuk. Listriknya sudah ada, tapi untuk masuk ke ruang-ruang yang ada kan perlu waktu," beber Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Jokowi juga mengungkapkan sejauh ini pembangunan di IKN juga banyak yang mengalami mundur dari target. Hal itu terjadi karena gangguan cuaca, curah hujan yang terlalu tinggi cukup menghambat pekerjaan-pekerjaan di IKN.

Saksikan Live DetikPagi:

Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana akan meluncurkan layanan transaksi short selling. Dalam rencana besarnya, layanan ini ditargetkan bisa dirilis pada Oktober 2024.

Short selling atau jual kosong adalah transaksi jual beli saham oleh investor yang belum memiliki saham tersebut. Secara sederhana, short selling adalah strategi investasi di mana investor meminjam saham dari broker dan kemudian menjualnya di pasar.

Merespons rencana BEI tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengamini peluncurannya bisa dilakukan Oktober tahun ini.

"Iya, iya, semoga iya (diluncurkan bulan Oktober). Doakan saja, mudah-mudahan," kata Inarno, ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (22/7/2024).

Rencana peluncuran short selling ini sebelumnya diumumkan oleh Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy. Langkah ini mengikuti masa transisi penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek.

Untuk merealisasikannya, pihaknya tengah membahas Peraturan Bursa dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BEI juga tengah mengembangkan sistem dan kesiapan anggota bursa yang berminat menjadi Anggota Bursa Short Selling. Untuk mengurangi risiko gagal bayar, BEI akan memperkenalkan Intraday Short Selling, di mana investor wajib menutup posisi short pada akhir hari. Pesertanya pun dibatasi.

"Untuk diketahui bahwa short selling yang akan diterapkan tidak dibuka kepada seluruh investor. Hanya investor tertentu yang ditentukan oleh Anggota Bursa yang mendapatkan lisensi Short Selling yang dapat melakukan transaksi short selling," kata Irvan, beberapa waktu lalu, dikutip dari CNBC Indonesia.

Short selling adalah salah satu jenis transaksi yang berisiko tinggi, sehingga bursa asing negara lain cenderung membatasi atau melarang short selling. Terkait hal ini, Irvan menjelaskan, short selling merupakan praktik umum di berbagai bursa regional. Ia pun percaya short sell bisa meningkatkan likuiditas dan fair price discovery serta menyediakan sarana bagi investor untuk memanfaatkan momentum pasar yang bearish.

"Dalam kajian yang telah dilakukan, short selling cenderung menstabilkan volatilitas tersebut. Short selling dapat menambah alternatif pilihan investasi dan membuka peluang bagi investor yang ingin melakukan hedging dan profit management atas kondisi pasar yang bearish," ujar Irvan.

Selain karena minat dan bakat, sering kali sering kali jumlah gaji yang bisa diterima menjadi salah satu pertimbangan orang untuk menentukan profesi. Terlebih mengingat biaya hidup yang semakin mahal setiap harinya.

Kondisi ini membuat semakin tinggi ekspektasi gaji yang ditawarkan suatu profesi, maka semakin tinggi juga minat seseorang untuk menekuni bidang tersebut. Walaupun sayangnya beberapa profesi ini lebih mendahulukan mereka yang sudah memiliki pengalaman daripada lulusan baru alias fresh graduate.

Melansir dari laporan Salary Guide 2024, platform situs pencari kerja Glints, Senin (22/7/2024), ini daftar 5 profesi dengan gaji tertinggi di Indonesia

1. Posisi C-suite

Pada dasarnya, posisi C-suite merujuk pada jabatan tertinggi disebuah perusahaan yakni Direktur atau setara eksekutif lainnya. Jadi tidak mengherankan jika posisi ini merupakan salah satu pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia.

Para bos perusahaan ini memiliki peran penting dalam mendorong keberhasilan, pertumbuhan, dan keberlanjutan organisasi yang mereka pimpin dalam jangka panjang. Dengan beban itu, posisi C-suite biasanya mendapat gaji sebesar Rp 130-200 juta per bulan.

2. Ahli Pertambangan

Pekerjaan dengan gaji tinggi selanjutnya adalah ahli pertambangan. Baik mulai dari tahap fresh graduate, Senior, hingga direktur mendapat upah per bulan yang sangat besar

Sebagai contoh, gaji seorang manajer perbankan untuk level fresh graduate saja bisa mencapai Rp 6-8 juta. Sedangkan untuk level senior bisa di kisaran Rp 10-40 juta. Kemudian untuk level direktur bisa mencapai Rp 230 juta per bulan

Meski pekerjaannya memiliki banyak risiko, karena gaji yang sangat menggiurkan ini jumlah peminat bidang pertambangan masih sangat tinggi dari tahun ke tahun.

3. Manajer Risiko

Dalam dunia keuangan, posisi manager risiko merupakan salah satu bidang yang sangat krusial dan penting bagi perkembangan perusahaan. Peran posisi sangat penting dalam membantu organisasi membuat keputusan yang tepat, melindungi aset dan reputasinya, hingga menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Dalam pekerjaannya, manager risiko kerap membaur dengan berbagai departemen lain termasuk keuangan, hukum, operasi, dan audit, untuk memastikan kerangka manajemen risiko yang komprehensif dan efektif.

Karena itu mereka yang bekerja sebagai manajer risiko kerap mendapat gaji yang cukup besar. Bahkan mereka yang sudah mencapai tahap direktur untuk posisi ini (Risk Director) bisa memperoleh penghasilan rata-rata Rp 180 juta per bulan.

4. Government Relations

Government relations merupakan salah satu fokus bidang pekerjaan public relations yang ternyata memberikan gaji tertinggi di Indonesia. Kisaran rata-rata gaji bulannya dapat berbeda-beda tergantung pada bidang industri yang ditekuni perusahaan.

Tugas utama posisi mencakup memimpin perencanaan strategis dan mengarahkan tim agar dapat mengembangkan dan memelihara hubungan produktif dengan semua otoritas pemerintah. Dengan adanya hubungan yang positif dan produktif dengan pemerintah, diharapkan perusahaan dapat lebih mudah mencapai tujuannya.

Di industri energi dan sumber daya alam misalnya, untuk mereka yang sudah di tahap VP government relations dapat memperoleh penghasilan rata-rata sekitar Rp 85 juta per bulan. Di sisi lain, pada industri jasa keuangan dengan tingkat yang sama bisa gaji bulanan sekitar Rp 160 juta.

5. Marketing atau Penjualan

Divisi penjualan adalah salah satu divisi yang paling krusial dalam sebuah perusahaan. Wajar saja jika posisi ini kerap memiliki kisaran gaji yang sangat menjanjikan, terlebih jika bisa mencapai tingkat direktur.

Namun setiap bidang industri perusahaan biasanya memiliki besaran gaji yang berbeda. Misalkan saja untuk seorang direktur penjualan di bidang ritel dapat memperoleh rata-rata penghasilan bulanan sebesar Rp 155 juta, Rp 110 juta di bidang manufaktur, serta Rp 100 juta di bidang konstruksi.

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris jadi salah satu kandidat calon presiden dari Partai Demokrat menggantikan Joe Biden. Hal ini membuat Kamala Harris berpeluang besar menjadi saingan Donald Trump dalam Pilpres AS 2024 di bulan November.

Meski jadi calon kuat saingannya pada Pilpres nanti, namun siapa sangka ternyata Donald Trump sebelumnya pernah menjadi pendukung Kamala Harris. Ia bahkan tercatat pernah memberikan sumbangan hingga Rp 97 juta untuk Wakil Presiden AS itu saat ia mencalonkan diri sebagai Jaksa Agung California.

Melansir dari USA Today, Senin (22/7/2024), kabar tentang sumbangan yang pernah diberikan Trump untuk Kamala Harris ini sebetulnya sudah mencuat sejak Pilpres AS 2020 lalu. Mengingat saat itu Kamala Harris mendampingi Joe Biden melawan Trump yang didampingi eks Gubernur negara bagian Indiana, Mike Pence.

Tercatat setidaknya Trump pernah menyumbang sebanyak dua kali kepada Kamala Harris. Kemudian putri keduanya, Ivanka Trump, tercatat juga pernah memberi sumbangan pada Wakil Presiden AS tersebut.

Total Trump pernah menyumbangkan dana sebesar US$ 6.000 atau Rp 97,35 juta (kurs Rp 16.225/dolar AS). Sedangkan Ivanka pernah menyumbang sebesar US$ 2.000 atau Rp 32,45 juta, sehingga total Kamala Harris pernah mendapat dana segar sekitar US$ 8.000 atau Rp 129,8 juta dari keluarga saingannya itu.

"Berdasarkan peninjauan USA Today di situs resmi Menteri Luar Negeri California menunjukkan bahwa dia (Trump) memberikan US$ 5.000 kepada Kamala Harris selama pencalonan pertamanya sebagai Jaksa Agung pada 2011 dan US$ 1.000 pada 2013. Ivanka Trump menyumbangkan US$ 2.000 pada 2014 untuk kampanye pemilihan kembali Kamala Harris (sebagai Jaksa Agung)," jelas USA Today dalam laporannya.

Walaupun pada 2015 lalu Kamala Harris telah mengembalikan donasi Trump dan putrinya Ivanka itu dengan menyumbangkan uang tersebut kepada organisasi nirlaba yang berfokus pada hak-hak sipil di Amerika.

Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengubah susunan Direksi seiring dengan penugasan baru Dikdik Yustandi sebagai Komisaris Independen PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan.

Kepala Divisi Sekretariat Lembaga LPEI, Dyza Rochadi menjelaskan perubahan susunan jajaran pengurus LPEI tertuang pada Keputusan Dewan Direktur melalui surat Nomor 0005/KDD/07/2024 dan KDD No. 0006/KDD/07/2024 tanggal 19 Juli 2024.

LPEI menyampaikan penghargaan jajaran Dewan Direktur dan Manajemen LPEI kepada Bapak Dikdik Yustandi atas dedikasi dan sumbangsih yang diberikan selama bertugas sebagai Direktur Pelaksana Bisnis LPEI dalam memajukan ekspor Indonesia.

"Dewan Direktur, Manajemen dan segenap jajaran LPEI mengucapkan selamat bertugas dan sukses kepada Bapak Dikdik Yustandi yang mengemban amanah baru sebagai Komisaris PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Semoga beliau dapat menjalankan amanah tersebut dengan memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa," kata Dyza dalam keterangan resmi, Senin (22/7/2024).

Posisi Direktur Bisnis LPEI saat ini dirangkap oleh Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis, Maqin U. Norhadi sampai dengan terpilihnya Direktur Pelaksana Bisnis definitif yang baru.

Susunan Pengurus LPEI

● Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif: Rijani Tirtoso

● Anggota Dewan Direktur:
1. Suminto
2. Yon Arsal
3. Kasan
4. Arus Gunawan
5. D. James Rompas

● Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis merangkap Plt Direktur Pelaksana Bisnis: Maqin U Norhadi

● Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional & Teknologi Informasi : Agus Windiarto
● Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia: Chesna F. Anwar
● Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit: Sam Malee

Lihat juga Video: Momen Zulhas Lepas Ekspor Pinang Jambi ke Arab Saudi-Bangladesh

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan pembentukan Family Office sebelum Oktober 2024. Artinya sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) habis.

Proses yang telah dilakukan Luhut yakni bertemu pemerintah Abu Dhabi untuk mengambil pengalaman terkait pembentukan Family Office.

"Sekarang bicara minimum berapa yang harus mereka masukan, berapa yang harus mereka investasikan, dan berapa pegawai yang me-runoffice-nya di sini, itu saya kira teknis, tetapi ini harus selesai sebelum Oktober," kata dia usai peluncuran Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Luhut mengatakan hasil pertemuannya dengan pemerintah Abu Dhabi juga telah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian juga terkait kepastian hukum investor yang akan menaruh uangnya di Indonesia juga masuk dalam pembicaraan antara Luhut dan Jokowi.

"Masalah arbitrase misalnya, itu tidak bisa ada banding-banding. Oleh karena itu judges (hakim) yang dipakai judge internasional. Saya lapor ke Pak Presiden, 'ya udah pak kita tiru saja hakim yang dipakai Singapura, yang dipakai Abu Dhabi, Hong Kong, dengan begitu akan memastikan akan memberikan kepastian hukum kepada orang yang menginvestasikan ke mari," pungkasnya.

Simak Video: Luhut Sebut Ada Keluarga Kaya dari Luar Negeri Daftar Family Office

[Gambas:Video 20detik]

PT KB Bank Bukopin Tbk (KB Bank) memelopori implementasi model penyaluran kredit berbasis AI pertama di Indonesia ini. Hal ini ditandai dengan kerja sama yang tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) antara KB Bank dengan PFC Technologies.

Penandatanganan MoU berlangsung pada Jumat (19/7) di Banking Hall, Kantor Pusat KB Bank yang dihadiri Direktur KB Bank Dodi Widjajanto, CEO PFC Technologies Soohwan Lee, dan CIO PFC Technologies Nathan Na.

Dodi menerangkan penting untuk menciptakan operasional bisnis yang seamless dengan manajemen risiko yang tepat seiring terus berkembangnya teknologi informasi dan digitalisasi. Khususnya pada industri keuangan, termasuk di sektor perbankan.

Untuk itu, pihaknya berkolaborasi dengan PFC Technologies dari Korea Selatan untuk membangun dan meningkatkan mekanisme penilaian pada penyaluran kredit pensiunan dan UMKM dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Kami sangat senang bermitra dengan PFC Technologies untuk membawa model kredit berbasis AI ke Indonesia. Kolaborasi ini sejalan dengan komitmen kami terhadap inovasi dan keunggulan dalam layanan keuangan. Kami mengantisipasi pertumbuhan yang signifikan dalam portofolio pinjaman kami dengan manajemen risiko yang lebih baik," ungkap Dodi dalam keterangan tertulis, Senin (22/7/2024).

Ia berharap kolaborasi antara KB Bank dan PFC Technologies ini dapat merevolusi proses penilaian kredit dengan target pengurangan debitur berisiko tinggi sebesar 2%-3%.

Dengan memanfaatkan algoritma canggih dan analitik data berbasis AI, kolaborasi ini akan menawarkan solusi pemberian pinjaman yang inovatif dan efisien melalui proses pengambilan keputusan yang berbasis data holistik. Pemanfaatan AI juga dapat mengoptimalisasi proses penilaian risiko kredit dan memberi personalisasi pengalaman bagi nasabah.

Sementara itu, CEO PFC Technologies Soohwan Lee mengaku sangat senang dapat bermitra dengan KB Bank di Indonesia yang memungkinkan pihaknya menawarkan solusi berbasis AI yang telah diadopsi oleh institusi keuangan terkemuka di Korea.

"Melalui kemitraan ini, harapan kami adalah untuk memajukan teknologi manajemen risiko di Indonesia dan berkontribusi pada kehidupan finansial yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia," tutur Soohwan.

Sebagai informasi, PFC Technologies adalah perusahaan asal Korea Selatan yang mengkhususkan diri di bidang pengembangan AI. Perusahaan ini telah bekerja sama dengan sejumlah institusi keuangan global, seperti Bain Capital, Goldman Sachs Korea dan lainnya.

PFC Technologies Inc memiliki pengalaman dalam menyederhanakan proses penilaian untuk penyaluran kredit, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan membuat keputusan pemberian pinjaman yang lebih akurat.