Rencana Indonesia untuk mengembangkan pembangkit nuklir semakin dekat. Hal ini ditandai dengan dimulainya pembahasan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, kebijakan energi nasional (KEN) sudah disahkan. Oleh karena itu, pembahasan pembentukan NEPIO dilakukan.

"Pada 4 Sep lalu, dikarenakan Kebijakan Energi Nasional KEN sudah disahkan oleh Komisi 7 dan diundangkan. Maka kami membuka pembahasan pembentukan NEPIO dan berbagai konsep mendasar struktur yang akan ditetapkan," tulis Eniya di Instagram dan dibagikan akun Ditjen EBTKE dikutip Senin (16/9/2024).

"Saya menjalankan tugas ini berdasarkan Kepmen ESDM 34/2024 tentang Tim Persiapan Pembentukan NEPIO. Untuk melakukan pembahasan pembentukan NEPIO. Mentri ESDM sebagai Pengarah, Dirjen EBTKE sebagai Ketua 1. Dan ketua 2 adalah pak Agus Puji. Wakil ketua adalah pak As Natio. Serta anggota dari berbagai stakeholder dan multi expert," lanjutnya.

Dia menerangkan, setiap negara yang berencana membangun tenaga nuklir tidak wajib memiliki organisasi ini. Namun, kata dia, untuk Indonesia dirasa perlu dikarenakan memerlukan banyak pertimbangan dan periode kabinet yang tidak hanya 5 tahun. Dia bilang, NEPIO Indonesia ini akan diketuai oleh Presiden.

"Kami membahas pembentukan NEPIO ini dengan penjajakan konsep organisasi yang efisien dan tidak gemuk,"ujarnya.

Lanjutnya, pada pertemuan itu menghasilkan alternatif konsep yang akan kemudian dikonsultasikan ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk kemudian dibahas lagi lebih mendalam dalam beberapa waktu kedepan. Jelasnya, dalam KEN disebutkan, bahwa nuklir sebagai energi listrik akan masuk jaringan PLN pada 2032 sebesar 250 MW.

"Dimana lokasinya? Jenis apa? SDM bagaimana? Safety bagaimana? Teknologinya apa? Operasionalnya siapa? Investasinya bagaimana? Persiapan limbahnya bagaimana? Dan bla bla pertanyaan lain yang seabrek itu....akan dibahas di dalam NEPIO sendiri setelah ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk Perpres maupun Kepres," terangnya.

Dia melanjutkan, persiapan masih panjang dan perlu disiapkan secara matang. Pihaknya juga tengah menggodok Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang mendukung energi nuklir.

"Kita tunggu dalam RUKN dan RUPTL yang sedang digodok untuk juga mendukung Nuklir sebagai Energi Listrik ini yang menerjemahkan KEN yang telah ditetapkan," katanya.

Perusahaan di Thailand Whiteline Group mengizinkan karyawannya pergi berkencan saat jam kerja. Program itu ditawarkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan karyawannya.

Mengutip dari Wionews, Senin (16/9/2024) Whiteline Group menetapkan kebijakan itu selama enam bulan, yang dapat dimanfaatkan karyawan mulai awal Juli hingga akhir tahun ini.

Jadi karyawan Whiteline Group memiliki pilihan untuk mengambil cuti siang dan malam, serta pergi keluar dengan pasangan mereka. Dengan begitu, karyawannya bisa pergi berkencan selama jam kerja tanpa gaji dipotong.

Manajer Whiteline Group berpendapat, menjalin hubungan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Jadi, perusahaan juga ingin stafnya mengeksplorasi pasangan, bahkan membebaskan mencari pasangan melalui aplikasi, Tinder.

Perusahaan juga mengutip beberapa penelitian, yang menyebut jatuh cinta membuat seseorang lebih bahagia, dan ini juga membuat pekerjaan lebih menyenangkan.

Ide tersebut muncul setelah beberapa orang mengeluh karena terlalu sibuk dan tidak sempat pergi berkencan dan menemukan seseorang.

Kebijakan perusahaan asal Thailand itu tentu bertolak belakang dengan perusahaan lain yang tidak ingin karyawan mereka meninggalkan kantor.

Mengutip dari laman resmi Whiteline Group, perusahaan itu didirikan di Bangkok pada tahun 2013. Perusahaan itu memiliki enam unit bisnis meliputi aktivasi merek, media ritel, eksekusi ritel, penerbitan, konsultasi bisnis, dan solusi teknologi.

Dengan tim yang terdiri dari lebih dari 200 staf yang berbakat dan berdedikasi, perusahaan itu telah berkembang pesat dan menunjukkan kemampuan serta reputasi terdepan dan tepercaya untuk kegiatan pemasaran, aktivasi, dan audit ritel di Thailand.

Perseteruan yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Konflik tersebut bermula saat Anindya Bakrie diangkat menjadi Ketua Umum Kadin melalui hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan Rizal Calvary Marimbo meneruskan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dia mengatakan kisruh yang terjadi Kadin merupakan murni urusan internal organisasi tersebut. Menurutnya tidak relevan memberikan tanggapan karena bukan senior ataupun mantan pengurus KADIN.

"Jadi, banyak yang tanya apa tanggapan Menteri Bahlil soal kisruh di KADIN. Ya Pak Menteri bilang itu urusan internal KADIN. Menteri Bahlil bilang bahwa dirinya bukan senior, pengurus atau mantan pengurus KADIN. Jadi tidak relevan kalau berkomentar soal KADIN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (16/9/2024).

Rizal menjelaskan Bahlil saat ini hanya berstatus sebagai senior organisasi dunia usaha untuk anak-anak muda yakni HIPMI. Untuk itu, Bahlil tidak ada hubungannya dengan Kadin. Meski demikian, dia bilang Bahlil berharap kisruh di Kadin cepat selesai sehingga dapat bersama menggerakkan roda perekonomian dengan lebih cepat.

Lebih lanjut, sejak dilantik menjadi Menteri ESDM Menteri Bahlil fokus menata internal ESDM sesuai target yang dibebankan Presiden kepadanya.

"Hampir tiap hari beliau pulang tengah malam, listrik, BBM, gas, pertambangan mineral dirapikan semua agar bisa optimal untuk negara dan hajat hidup orang banyak sesuai Pasal 33 UUD 45," jelasnya.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait perseteruan yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Konflik tersebut bermula saat Anindya Bakrie diangkat menjadi Ketua Umum Kadin melalui hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Bahlil menilai kisruh yang terjadi Kadin merupakan murni urusan internal organisasi tersebut. Menurutnya, dia tidak relevan memberikan tanggapan karena bukan senior ataupun mantan pengurus KADIN.

"Jadi, banyak yang tanya apa tanggapan Menteri Bahlil soal kisruh di KADIN. Ya Pak Menteri bilang itu urusan internal KADIN. Menteri Bahlil bilang bahwa dirinya bukan senior, pengurus atau mantan pengurus KADIN. Jadi tidak relevan kalau berkomentar soal KADIN," ujar Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan Rizal Calvary Marimbo dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (16/9/2024).

Rizal menjelaskan Bahlil saat ini hanya berstatus sebagai senior organisasi dunia usaha untuk anak-anak muda yakni HIPMI. Untuk itu, Bahlil tidak ada hubungannya dengan Kadin. Meski demikian, dia bilang Bahlil berharap kisruh di Kadin cepat selesai sehingga dapat bersama menggerakan roda perekonomian dengan lebih cepat.

Lebih lanjut, sejak dilantik menjadi Menteri ESDM Menteri Bahlil fokus menata internal ESDM sesuai target yang dibebankan Presiden kepadanya.

"Hampir tiap hari beliau pulang tengah malam, listrik, BBM, gas, pertambangan mineral dirapikan semua agar bisa optimal untuk negara dan hajat hidup orang banyak sesuai Pasal 33 UUD 45," jelasnya.

Manfaat dalam Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan dinaikkan. Pemerintah menyatakan, kenaikan manfaat itu di antaranya pada bantuan uang tunai yang diterima oleh korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Saat ini, korban PHK akan menerima bantuan uang tunai setiap bulan selama paling banyak 6 bulan. Manfaat uang tunai yang diterima sebesar 45% dari upah selama tiga bulan, dan 25% selama 3 bulan berikutnya.

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% untuk tiga bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya itu disamakan semua 45%," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di IKN, Jumat (13/9/2024) lalu.

Lantas apa saja kriteria penerima JKP? Dikutip dari laman BPJS Ketenagakerjaan, berikut ketentuan penerima JKP.

Syarat masa iur:
Telah memenuhi masa iur program JKP yakni selama 12 bulan dalam 24 bulan di mana terdapat 6 bulan dibayar berturut-turut.

Periode pengajuan:
Sejak dinyatakan PHK sampai dengan 3 bulan sejak ter-PHK.

Syarat pengajuan JKP:
1. Mengalami kasus PHK yang dibuktikan dengan dokumen bukti PHK. Dokumen bukti PHK:
-bukti diterimanya pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh dan tanda terima laporan pemutusan hubungan kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
-perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama, atau
-petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Belum bekerja kembali sebagai pekerja dalam segmen penerima upah
3. Bersedia aktif mencari pekerjaan dengan dibuktikan dengan mengisi surat Komitmen Aktifitas Pencarian Kerja (KAPK)

Yang Tidak Memenuhi Kriteria Penerima Manfaat JKP:
1. mengundurkan diri
2. cacat total tetap
3. pensiun
4. meninggal dunia
5. PKWT yang masa kerjanya sudah habis sesuai periode kontrak.

Sejumlah negara dilaporkan punya rata-rata jam kerja yang cukup tinggi. Mayoritas negara tersebut umumnya berasal dari kawasan Benua Asia.

Dilansir dari India Today, Sabtu (14/9/2024), beberapa orang bahkan harus bekerja hingga lebih dari 50 jam setiap minggu. Berikut daftar 5 besar negara dengan durasi waktu kerja terpanjang.

1. Bhutan
Posisi pertama ditempati negara kecil di kawasan Himalaya, Bhutan. Meski hanya berpenduduk 700.000 jiwa, Bhutan menempati posisi pertama sebagai negara dengan waktu kerja terpanjang di dunia.

Rata-rata jam kerja di Bhutan bisa mencapai lebih dari 50 jam per minggu.

2. Uni Emirat Arab (UEA)
Negara di Timur Tengah ini dikenal sebagai negara yang cukup kaya. UEA tercatat memiliki penduduk sebanyak 9 juta jiwa.

Pertumbuhan ekonomi di UEA memang cukup pesat beberapa tahun terakhir. Ini tak lepas dari panjangnya durasi jam kerja di sana yang bisa mencapai 52,6 jam per minggu.

3. Malaysia
Negara tetangga Indonesia ini masuk daftar 5 besar negara dengan jam kerja terpanjang di dunia. Dengan populasi 32 juta jiwa, Malaysia memiliki rata-rata jam kerja 52,2 jam per pekan.

Ekonomi Malaysia ditopang dari berbagai sektor, termasuk agrikultur, manufaktur, hingga sektor jasa. Namun, para pekerja sektor manufaktur cenderung memiliki waktu kerja lebih lama dibanding yang lainnya.

4. Singapura
Masih dari kawasan Asia Tenggara, posisi keempat diduduki oleh Singapura. Negara yang kecil secara geografis ini memiliki rata-rata jam kerja 51,9 jam per minggu.

Populasi Singapura dilaporkan sebanyak 5,6 juta jiwa. Ekonomi Negeri Singa bertumpu pada sektor finansial hingga manufaktur.

5. Hong Kong
Hong Kong memiliki total populasi sebanyak 7,5 juta orang. Hong Kong cukup maju secara ekonomi, baik di sektor keuangan, perdagangan, hingga jasa.

Tak heran jika rata-rata jam kerja di sana menyentuh 51,6 jam per pekan. Durasi waktu kerja yang lama ini umumnya terjadi di sektor keuangan dan jasa.

Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertambah lagi. Totalnya ada 15 BPR tutup hingga September 2024.

Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Pencabutan izin tersebut tertuang dalam surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital.

Berikut daftar 15 BPR tutup sejak awal 2024:

1. PT BPR Nature Primadana Capital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," tulis OJK dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

OJK telah menetapkan PT BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 29 Januari 2024 lalu. Penetapan itu berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 31,21%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat "Tidak Sehat".

2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pencabutan izin ini menambah daftar panjang bank yang bangkrut sehingga jadi 14 bank.

Hal tersebut juga sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung yang diterbitkan 24 Juli 2024. Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi mengatakan Pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

Sebelumnya, pada 21 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP). Hal ini berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 17,54%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat tidak sehat.

3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri

PT BPR Lubuk Raya Mandiri beralamat di Jalan By Pass, Km. 6, RT.003, RW.006, Lubuk Begalung Nan XX Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada 30 Oktober 2023 silam, OJK telah menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

Kemudian pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan. Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR

4. PT BPR Bank Jepara Artha

BPR ini berlokasi di Jl Jenderal Ahmad Yani No 62, Pengkol V, Jepara, Jawa Tengah. Pada 13 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

Kemudian pada 30 April 2024, OJK menetapkan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi. Namun demikian Direksi dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

5. PT BPR Dananta

OJK mencabut izin PT BPR Dananta Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/D.03/2024 tanggal 30 April 2024. Kantor BPR ini beralamat di Jalan Ronggolawe Ruko Nomor 19 A, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

Status PT BPR Dananta sebelumnya telah ditetapkan dalam pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat pada 13 Desember 2023, oleh OJK. Kemudian pada 28 Maret 2024 OJK kembali menetapkannya dalam status Pengawasan Bank Dalam Resolusi.

Namun pada akhirnya direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan. Sehingga LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Dananta dan meminta OJK mencabut izin usahanya.

6. PT BPRS Saka Dana Mulia

OJK mencabut izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia di Kudus. Tepatnya, di Ruko Pramuka Square Blok A1 & A4 Jl. Pramuka Nomor 368 Mlati Lor, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-36/D.03/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Saka Dana Mulia.

OJK telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BPRS, termasuk pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan bank. Namun demikian, mereka tidak mampu melakukan upaya penyehatan BPRS, sehingga OJK menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjaminan Simpanan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS

7. PT BPR Bali Artha Anugrah

OJK mencabut izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah per 4 April 2024 yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 171, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Keputusan ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.03/2024. Pada 19 September 2023, OJK telah menetapkan bank ini dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan memiliki predikat Tidak Sehat.

Selanjutnya, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 58/ADK3/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Bali Artha Anugrah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

8. PT BPR Sembilan Mutiara

OJK mencabut izin usaha BPR Sembilan Mutiara yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 1, Kelurahan Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 April 2024.

Pada 30 Oktober 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sembilan Mutiara dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat. Kemudian pada 21 Maret 2024, OJK menetapkan PT BPR Sembilan Mutiara dalam status pengawasan BDR. Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

9. PT BPR Aceh Utara

Pencabutan izin pada 4 Maret berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-27/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara.

10. PT BPR EDCCASH

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-26/D.03/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat EDCCASH. Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR EDCCASH yang beralamat di Graha Ameera No.3, Jl. Raya Kelapa Dua Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten terhitung sejak tanggal 27 Februari 2024.

11. Perumda BPR Bank Purworejo

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo. OJK mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Purworejo yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 51 A, Krajan Pangenjurutengah Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

12. PT BPR Bank Pasar Bhakti

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP 19/D.03/2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Bank Pasar Bhakti yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 80 Kabupaten Sidoarjo terhitung sejak tanggal 16 Februari 2024.

13. PT BPR Madani Karya Mulia

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/D.03/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Usaha Madani Karya Mulia yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 13, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.

14. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-13/D.03/2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 382 Kota Mojokerto terhitung sejak tanggal 26 Januari 2024.

15. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma,OJK mencabut izin usaha Koperasi BPR Wijaya Kusuma yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No.45, Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa timur terhitung sejak tanggal 4 Januari 2024.

Bank Indonesia (BI) menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini. Pada akhir hari Kamis (12/9/2024), rupiah ditutup pada level (bid) Rp15.425 per dolar AS.

Pada saat yang sama, Yield Surat Berharga Negara SBN10 tahun turun ke 6,58%. Sementara itu, indeks dolar atau DXY menguat ke level 101,37. Surat utang negara yang dikeluarkan pemerintah AS dengan tenor 1-10 tahun atau yield UST (US Treasury)10 tahun turun ke level 3,674%.

Sehari kemudian, Jumat (13/9/2024) rupiah dibuka pada level (bid) Rp15.400 per dolar AS. Yield SBN 10 tahun relatif stabil di 6,57%.

Lebih lanjut, berdasarkan data transaksi 9-12 September 2024, non residen tercatat jual neto Rp 1,31 triliun, terdiri dari neto Rp 0,18 triliun di pasar SBN, beli neto sebesar Rp 2,46 triliun di pasar saham serta jual neto Rp 3,59 triliun di pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen sampai 12 September 2024, non residen tercatat beli neto Rp 10,37 triliun di pasar SBN, Rp 31,47 triliun di pasar saham, dan Rp 184,03 triliun di pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Berdasarkan data setelmen sampai dengan 12 September 2024 pada semester-II 2024, non residen tercatat melanjutkan inflows sebesar Rp 44,33 triliun di pasar SBN, beli neto sebesar Rp 31,13 triliun di pasar saham, dan beli neto sebesar Rp53,68 triliun di pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," kata BI dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

Premi credit default swap (CDP) Indonesia 5 tahun per 12 September 2024 sebesar 69,63 bps, turun dibandingkan 6 September 2024 sebesar 70,45 bps.

Jumlah bank yang bangkrut di Indonesia bertambah lagi menjadi 15 bank. Seluruh bank yang bangkrut merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," tulis OJK dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

Kemudian OJK telah menetapkan PT BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 29 Januari 2024 lalu. Penetapan itu berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 31,21%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat "Tidak Sehat".

Selanjutnya, pada 22 Agustus 2024, OJK menetapkan PT BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR). Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus BPR dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

"Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 109/ADK3/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Nature Primadana Capital, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Nature Primadana Capital dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut," terang OJK.

Untuk menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Nature Primadana Capital agar tetap tenang karena dana masyarakat pada Perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sepucuk surat yang ditulis oleh Albert Einstein untuk presiden AS Franklin D. Roosevelt terjual dengan harga US$ 3,9 juta atau setara Rp 60,06 miliar (kurs Rp 15.401/dolar AS). Surat ini terjual dalam sebuah lelang di rumah lelang Christie's.

Melansir Business Insider, Jumat (13/9/2024), surat Einstein kepada Roosevelt itu ditulis pada musim panas 1939. Meski surat itu tidak ditulis langsung oleh Einstein, namun ia membubuhkan tanda tangan miliknya dalam tulisan tersebut.

Pada dasarnya surat ini berisikan peringatan kepada Roosevelt bahwa Jerman dapat mengembangkan bom yang sangat kuat menggunakan unsur uranium. Untuk itu ia mendesak presiden untuk mempercepat proses penelitian dan pekerjaan AS pada unsur tersebut.

Pada akhirnya proyek pengembangan unsur uranium ini mengarah pada Proyek Manhattan dan pengembangan bom atom pertama di dunia. Sebagaimana diketahui, bom atom yang dikembangkan AS ini jatuh di Kota Hiroshima dan Nagasaki, membunuh jutaan jiwa dan membuat Einstein merasa penemuan itu merupakan "satu kesalahan besar" yang dibuatnya.

"Surat ini digambarkan sebagai salah satu surat paling berpengaruh dalam sejarah," kata Peter Klarnet, spesialis senior untuk Americana, buku, dan manuskrip di Christie's, dalam sebuah pernyataan.

Menurut rumah lelang Christie's, surat Einstein senilai Rp 60 miliar itu adalah satu-satunya versi yang dimiliki oleh pihak swasta. Itu adalah salah satu dari koleksi yang paling berharga milik mendiang co-founder Microsoft, Paul Allen.

Allen membeli surat itu pada 2002 seharga US$ 2,1 juta. Sebelumnya, surat itu dimiliki oleh penerbit Malcolm Forbes, yang memperolehnya dari harta warisan fisikawan Hungaria Leo Szilard.

Dalam hal ini, Szilard lah sosok yang menulis surat untuk Presiden AS Franklin D. Roosevelt itu. Barulah setelahnya surat itu ditandatangani oleh Einstein.

Meski bernilai hingga Rp 60 miliar, penjualan surat kepada Roosevelt ini tidak lebih mahal daripada memorabilia Einstein lainnya. Sebab sebelumnya rumah lelang Christie's juga pernah menjual salah satu manuskrip ilmuwan terkenal itu seharga US$ 13 juta atau Rp 200,21 miliar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di masa jabatannya hari ini. Sidang dilakukan langsung di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Jokowi menegaskan beberapa hal kepada para menterinya di sisa sebulan masa jabatannya.

Jokowi meminta agar dalam waktu masa jabatan yang singkat dalam sebulan ke depan, semua jajaran kementerian dan lembaga (K/L) bisa menuntaskan program-program kerja utama yang sudah dimulai.

"Saya ingin tegaskan beberapa hal. Segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik berkaitan serapan administrasi dan pertanggungjawaban, dan kendala yang belum terselesaikan," ungkap Jokowi dalam sidang kabinet yang disiarkan virtual, Jumat (13/9/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta semua jajarannya bisa menjaga kondusivitas dan stabilitas di tengah masyarakat. Dia meminta jangan sampai ada gejolak yang muncul selama sebulan ke depan untuk menyambut pemerintah baru.

Dia juga menekankan agar semua pihak bisa menjaga daya beli masyarakat. Inflasi kebutuhan pokok harus dijaga dengan baik, pertumbuhan ekonomi juga harus dijaga dengan baik momentumnya.

"Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh dan melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. Kita harus jaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, jaga pertumbuhan, jaga keamanan, jaga ketertiban," tegas Jokowi.

Seperti diketahui, masa jabatan Jokowi bakal habis pada Oktober. Per 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto yang telah memenangi kontestasi pemilu bersama Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai pimpinan utama pemerintahan baru.

Sejumlah lowongan pekerjaan di Indonesia kerap kali mensyaratkan batasan umur bagi pelamarnya. Bahkan tak jarang ada perusahaan yang mensyaratkan pelampiran foto pelamar meski lowongan tersebut tak ada kaitannya dengan penampilan.

Hal-hal di atas dianggap membuat makin banyak tenaga kerja di Indonesia sulit dapat kerja.

Pembatasan usia sendiri sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi lantaran dinilai sebagai bentuk diskriminasi usia. Meski akhirnya upaya tersebut tak berjalan mulus karena MK akhirnya menolak permohonan perkara tersebut dianggap tidak relevan dan diskriminatif.

Pengamat ketenagakerjaan asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Efendi mengatakan pembatasan usia tak diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Adanya pembatasan usia disebut menjadi prasangka yang dipakai oleh perusahaan demi mengakomodir kepentingan perusahaan.

Tapi kenapa perusahaan harus menetapkan batasan usia pada lowongan kerja? Benarkah apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah bentuk diskriminasi terhadap tenaga kerja?

Dengarkan obrolannya bersama Pengamat ketenagakerjaan asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Efendidan dan praktisi HR sekaligus Business Transformation Advisor program Stanford Seed, Audi Lumbantoruan, dalam episode terbaru podcast Tolak Miskin 'Menyoal Syarat Kerja Diskriminatif yang Bikin Keki'.

Klik widget di bawah ini untuk mendengarkan atau temukan podcast Tolak Miskin di Spotify dan kanal siniar lainnya.