Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disambut cukup baik oleh para investor. Bukan berarti iklim pasar saham tanpa tantangan selama lima tahun ke depan.

Founder Indonesia Investment Education Rita Efendy mengaku cukup optimistis bahwa kepemimpinan Prabowo bisa berdampak positif terhadap bursa dan iklim investasi. Terutama jika pemerintah berhasil mendorong kebijakan pro-investor.

Dengan fokus pada sektor strategis, seperti energi dan infrastruktur, serta dorongan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, bursa saham bisa mendapatkan momentum.

“Selain itu, jika Prabowo mampu menjaga hubungan yang baik dengan investor asing dan memperkuat iklim usaha dalam negeri, pasar saham akan merespons secara positif,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Rita meyakini, makroekonomi Indonesia bisa berkembang secara positif dalam lima tahun ke depan, meskipun ada tantangan dari aspek politik dan hukum global.

Hal-hal seperti geopolitik, perang dagang, dan perubahan kebijakan ekonomi global akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Tapi, dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa mempertahankan kestabilan ekonomi.

Program-program ekonomi Prabowo, seperti peningkatan investasi infrastruktur dan energi, memiliki potensi besar jika dijalankan dengan baik.

“Target pertumbuhan ekonomi 8% adalah lumayan tinggi, namun bisa dicapai jika ada reformasi struktural yang kuat, perbaikan regulasi, dan dukungan dari sektor swasta,” tuturnya.

Untuk akhir tahun ini, Rita memperkirakan IHSG bisa naik ke level 7.600-7.800. Selama lima tahun kepemimpinan Prabowo, IHSG diperkirakan bisa mencapai level 8.500-9.000. Tetapi, ini tercapai jika pemerintah berhasil menciptakan kondisi makroekonomi yang kondusif dan menarik lebih banyak investasi.

Menurut Rita, sektor yang berpotensi cuan besar di era pemerintahan Prabowo adalah sektor energi, properti, infrastruktur, dan pertambangan.

Pemerintah Prabowo diperkirakan akan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan energi bersih, sehingga sektor-sektor tersebut akan sangat diuntungkan.

“Saya menyukai sektor energi terbarukan karena tren global menuju energi hijau dan program pemerintah yang mendukung transisi energi,” ungkapnya.

Dari sektor energi, pemerintah dipercaya akan memprioritaskan peningkatan tingkat produksi minyak dan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Migas, dengan ekspektasi bahwa proses legislasi ini akan berjalan lebih cepat dari perkiraan.

”Peraturan baru ini diharapkan akan mencakup beberapa insentif, seperti menurunkan bagian pendapatan pemerintah dan memberikan keuntungan lebih baik bagi investor,” tuturnya.

Dari kebijakan ini, emiten yang akan terkena dampak positif adalah MEDC, ELSA, ENRG, dan WINS.

Di sektor properti di pemerintahan Prabowo akan terdorong sejumlah kebijakan yang akan mendorong kinerja sektor ini, seperti program pembangunan tiga juta rumah baru. Dari kebijakan ini, emiten yang bisa terdorong kinerjanya adalah CTRA, SMRA, BSDE, BBTN, dan sejumlah emiten semen.

Dari kebijakan hilirisasi, emiten yang kemungkinan akan terdorong kinerjanya adalah ANTM, TINS, INCO, PTBA, INDY, BUMI, dan ADRO.

Kebijakan peningkatan biodiesel menjadi B40 ke atas, bisa menstimulus kinerja TAPG, AALI, dan LSIP.

“Sementara, dari kebijakan pengembangan EBT, emiten yang akan dapat sentimen positif adalah BREN, PGEO, ARKO, dan KEEN,” paparnya.

Investor dan Praktisi Pasar Modal, Rivan Kurniawan mengaku yakin kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa berdampak positif untuk bursa dan iklim investasi di pasar saham. Sebab, program-program yang dicanangkan selama masa kampanye kemarin mengarah pada keberlanjutan dan pro-pertumbuhan.

“Selain itu, jajaran kementerian yang ada saat ini juga masih dihiasi oleh sejumlah nama lama yang sudah terbukti rekam jejaknya,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (24/10).

Jika melihat kembali ke tahun 2014, saat Presiden Joko Widodo pertama kali menjabat, bursa saham merespons positif dengan kenaikan IHSG hampir mencapai 20% dalam setahun. Rivan berharap, momentum kepemimpinan baru di bawah Prabowo Subianto juga direspons positif oleh market ke depan.

Apalagi, Prabowo memiliki target pertumbuhan GDP hingga 8%. Meskipun memang sulit dan kemungkinan membutuhkan proses yang panjang, progam-progam yang dijalankan yang fokus pada pro-rakyat akan menumbuhkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Menurut Rivan, kualitas SDM yang baik adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Kesejahteraan rakyat Indonesia adalah faktor yang penting, karena kita tidak boleh lupa bahwa PDB kita didorong oleh consumer spending yang menyusun 50%-60% dari keseluruhan PDB,” paparnya.

Meskipun begitu, bukan berarti kinerja makroekonomi dan pasar saham Indonesia tidak menghadapi tantangan. Sebab, saat ini ada sejumlah sentimen negatif dari global yang membuat pasar menjadi volatile. Misalnya, kondisi geopolitik di Timur Tengah, ketidakpastian menjelang Pemilu Amerika Serikat (AS) yang ada potensi Donald Trump kembali menang dengan kebijakan inflationary, serta ekspektasi pasar atas lebih lambatnya pemangkasan suku bunga bank sentral.

Alhasil, program ekonomi pemerintahan Prabowo masih perlu pembuktian. Namun, dari beberapa kebijakan yang sudah diambil di hari-hari ini, seharusnya akan mendorong produktivitas rakyat dalam beberapa tahun ke depan.

“Memang, program ini bukanlah yang bisa selesai dalam 1-2 tahun saja. Butuh waktu untuk kita bisa memetik buah dari semua upaya tersebut,” ungkap Rivan.

Jika Donald Trump menang dalam Pemilu AS, maka kemungkinan besar perang dagang AS dengan China akan cukup panas.

Alhasil, pertumbuhan ekonomi global pun akan sulit dan Indonesia sebagai negara non-blok dapat memanfaatkan ini. Hal tersebut karena produk-produk dari China tidak bisa masuk Amerika dan Eropa dan berpotensi membanjiri pasar Asia dengan harga yang sangat murah.

“Dengan regulasi pemerintah terkait anti-dumping yang baik, maka seharusnya kita bisa mendapatkan bahan baku yang cukup murah juga dari China,” tuturnya.

Rivan mengatakan, optimisme adanya pemulihan ekonomi di tahun 2024 ini, baik secara global maupun domestik, seharusnya akan mengangkat IHSG ke level yang baru. Pada tahun 2024 ini, IHSG untuk pertama kalinya mencapai 7.900. Pada tahun 2025, IHSG kemungkinan besar akan mencapai nilai all time high lagi, dengan target konservatif awal di 8.500.

“Pemulihan ekonomi akan mempengaruhi harga saham, khususnya emiten bank besar yang di akhir-akhir ini cukup lagging. Dengan peningkatan profit di tahun 2025, saham-saham big banks juga akan mendorong IHSG ke level yang baru,” tuturnya.

Jika melihat hal di luar fundamental, IHSG saat ini juga didorong oleh saham konglomerat, seperti BREN, TPIA, AMMN, DSSA, dan PANI. Saham-saham tersebut akan menjadi penentu arah IHSG dan harga saham tersebut juga sudah dikontrol oleh berbagai ‘pihak’.

“Oleh karena itu, IHSG kita sebenarnya juga disetir oleh beberapa ‘pihak’ tersebut, yang mana akan menjadi sulit untuk diprediksi,” paparnya.

Menurut Rivan, dengan sentimen yang existing, banyak sektor yang diuntungkan. Pertama, untuk UMKM dan Ultra Mikro, di mana Prabowo sangat fokus untuk kesejahteraan rakyat bawah. Program-program tersebut nantinya akan mendorong konsumsi rakyat kelas bawah, yang nantinya juga akan mendorong permintaan kredit. Sehingga, sektor perbankan di UMKM dan Ultra Mikro akan diuntungkan.

Kedua, keinginan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk meningkatkan operasional hulu migas dapat mendorong kinerja emiten sektor upstream migas dan bisnis pendukungnya.

Ketiga, program makan siang gratis yang membutuhkan bahan baku dapat menstimulus kerja emiten di sektor poultry, beras, dan consumer goods.

“Namun, masih harus ada analisis lebih dalam lagi saat program sudah berjalan, apakah Prabowo mengambil suplai dari perusahaan swasta atau malah akan membangun BUMN baru khusus untuk proses makanan-makanan tersebut,” ujar Rivan.

Keempat, diskon pajak di sektor properti akan membuat emiten di sektor ini akan diuntungkan. Dengan penghapusan PPN 11% dan BPHTB 5%, maka total pemotongan pajak untuk pembelian properti sebesar 16%. Selain itu PPN-DTP rencananya juga akan dilanjutkan sebesar 50% pada tahun 2025.

“Dengan insentif tersebut, diharapkan penjualan properti akan meningkat, baik dari properti subsidi maupun non-subsidi. Emiten Properti dan Perbankan di bidang KPR akan diuntungkan,” ungkapnya.

Investor Pasar Modal dan Founder Komunitas Investor Saham Indonesia, Teguh Setiawan Pinem melihat, Prabowo Subianto mempunyai program berkelanjutan dari pemerintahan terdahulu dan menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional, baik itu keamanan maupun perekonomian.

Alhasil, sektor konstruksi masih bisa dapat stimulus bagus, mengingat proyek IKN dan beberapa infrastruktur strategis akan dilanjutkan di masa pemerintahan Prabowo. Sentimen baik juga menghampiri sektor properti, yang mana akan ada rencana penghapusan pajak rumah.

“Program makan gratis di era kepemimpinan Prabowo juga akan mendongkrak sektor consumer,” kata Teguh kepada Kontan.co.id, Sabtu (27/10).

Namun, Teguh kurang yakin dengan kondisi makroekonomi dan terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi 8%. Kecuali, jika program hilirisasi yang mencakup 26 komoditas vital, seperti nikel, segera diselesaikan.

Dengan program hilirisasi, Indonesia tak lagi mengekspor bahan baku mentah, tetapi bisa menjual produk jadi dengan nilai tambah yang tinggi. Harapan dari program hilirisasi ini Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya dan swasembada pangan bisa tercapai.

“Kalau pertumbuhan ekonomi 8% bisa terjadi, kemungkinan besar bisa juga berdampak positif ke perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan bisa membuat IHSG terus membuat ATH baru,” katanya.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usai masa pemilihan umum (pemilu) rampung hajatan penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO) berpotensi kembali semarak. Memang para pengusaha nampak menahan diri untuk menggelar aksi korporasi di tahun ini.

Sebenarnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan akan ada 62 pencatatan saham baru. Namun sampai dengan 18 Oktober 2024, BEI baru kedatangan 36 perusahaan tercatat baru sepanjang tahun ini.

Padahal di 2023, BEI berhasil mencetak rekor IPO sebesar 79 perusahaan anyar dengan dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp 54,1 triliun. Per 18 Oktober 2024, dana yang terhimpun lewat IPO hanya Rp 5,42 triliun.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menegaskan sepinya IPO tahun ini bukan karena proses pengetatan. Namun memang tidak semua perusahaan yang mengajukan diri akan langsung bisa IPO.

"Sekitar 70% dari total pendaftar yang akhirnya bisa tercatat di BEI, ada sisanya 30% diharapkan bisa memperbaiki dokumen atau kami melihat dari sisi kinerja perusahaan yang bersangkutan," jelasnya dalam konferensi pers, Rabu (23/10).

Namun dalam pipeline BEI masih ada 25 perusahaan yang berencana untuk menggelar IPO. Di mana, 13 perusahaan merupakan calon emiten dengan aset besar di atas Rp 250 miliar.

Untuk tahun depan, BEI akan ada 66 perusahaan baru yang menggelar penawaran umum perdana saham di 2025. Target ini dipasang sehubungan dengan kembalinya stabilitas dalam negeri yang kembali kokoh.

Iman berharap dengan stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri yang semakin terbentuk akan mendorong minat perusahaan untuk IPO di 2025. Dari sebelumnya, para perusahaan menahan diri selama periode pemilu.

Untuk bisa mendorong gelaran IPO, Iman bilang BEI terus berbagai sosialisasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian seperti, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi & UKM dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia menambahkan BEI juga sedang melakukan riset bersama pihak independen untuk menyasar pemilik perusahaan yang belum IPO.

Dalam riset tersebut, BEI dan pihak yang terlibat akan menggali penyebab mengapa tak kunjung IPO hingga insentif maupun regulasi yang diinginkan para pemilik perusahaan untuk bisa melantai di bursa.

"Sehingga pada akhir riset kami bisa membantu setelah mendapat masukan, yang nantinya akan diteruskan kepada regulator dan institusi terkait agak terjadi kebijakan yang holistik," ucap Nyoman.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai lesunya aktivitas IPO di tahun ini salah satunya disebabkan oleh sikap wait and see karena ada pemilu.

Dia bilang biasanya ada perubahan regulasi yang membuat banyak calon emiten menahan diri untuk menantikan sebuah kepastian. Alasan lainnya, mungkin karena calon emiten masih berusaha untuk mempersiapkan diri.

"Persiapan mulai dari kinerja keuangannya hingga fundamental perusahaannya agar dapat menarik investor sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama," kata Nico saat dihubungi Kontan, Rabu (23/10).

Nico berharap tahun depan akan semakin baik dalam arti perusahaan yang melantai semakin banyak namun juga diikuti dengan kualitas dari perusahaannya. Ini meningkatkan kepercayaan pelaku pasar untuk berinvestasi pada saham IPO.

Apalagi tahun depan, era tingkat suku bunga juga mulai turun, dimana pemulihan ekonomi, Nico menyebut hal tersebut diharapkan akan menjadi jauh lebih baik diikuti dengan kondusifnya iklim investasi.

Sebagai salah satu perusahaan underwriter, Plt. Direktur Utama BNI Sekuritas Vera Ongyono menyampaikan pihaknya secara aktif berdiskusi dengan calon emiten dari berbagai sektor dan membantu memberikan advis untuk mematangkan rencana IPO.

"Sehingga mendapatkan valuasi optimal yang menarik bagi investor-investor pasar modal. Harapannya saran kami dapat membantu perusahaan dapat menentukan timing, investment story, fundamental dan potensi pertumbuhan perusahaan," kata Vera.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengincar 66 perusahaan baru yang bakal menggelar penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) pada 2025. Angka tersebut meningkat dari target 2024 sebesar 62 perusahaan.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menegaskan pihaknya tidak melakukan pengetatan dalam proses IPO, tetapi memang tidak semua perusahaan yang mendaftarkan diri memperoleh lampu hijau.

"Sekitar 70% dari total pendaftar yang akhirnya bisa tercatat di BEI, ada sisanya 30% diharapkan bisa memperbaiki dokumen atau kami melihat dari sisi kinerja perusahaan yang bersangkutan," jelasnya dalam konferensi pers, Rabu (23/10).

Iman berharap dengan stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri yang semakin terbentuk akan mendorong minat perusahaan untuk IPO di 2025. Dari sebelumnya, para perusahaan menahan diri selama periode pemilihan umum (pemilu) di 2024.

Untuk bisa mendorong gelaran IPO, Iman bilang BEI terus berbagai sosialisasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian seperti, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi & UKM dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia menambahkan BEI juga sedang melakukan riset bersama pihak independen untuk menyasar pemilik perusahaan yang belum IPO.

Dalam riset tersebut, BEI dan pihak yang terlibat akan menggali penyebab mengapa tak kunjung IPO hingga insentif maupun regulasi yang diinginkan para pemilik perusahaan untuk bisa melantai di bursa.

"Sehingga pada akhir riset kami bisa membantu setelah mendapat masukan, yang nantinya akan diteruskan kepada regulator dan institusi terkait agak terjadi kebijakan yang holistik," ucap Nyoman.

BANDA, KOMPAS.com -Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut (AL) menggelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024, yang menyasar 90 pulau di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) di 18 provinsi.

Ekspedisi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi di daerah-daerah tersebut.

ERB tahun ini dimulai pada Februari 2024 dengan menyasar lima pulau di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, yaitu Sebatik, Bunyu, Derawan, Maratua, dan Taliyasan dengan menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dr Soeharso-990.

Pada bulan ini, ERB kembali digelar di Maluku dengan menyasar pulau-pulau seperti Banda Neira, Gorom, Geser, Buru, dan Manipa dengan menggunakan KRI Teluk Lada-521 sebagai kapal operasional.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S Budiman, menjelaskan, tujuan dari ERB adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi di wilayah 3T.

“Kami datang ke sini, di Banda Neira, merupakan implementasi atau perwujudan dari tugas yang kami lakukan yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi,” ujar Aida dalam sambutannya pada acara ERB di Banda, Maluku Tengah, Maluku, Minggu (20/10/2024).

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman dalam sambutannya pada acara Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024 di Banda, Maluku Tengah, Maluku, Minggu (20/10/2024). ERB digelar Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut (AL).

“Kalau tidak ada uangnya, Bapak-Ibu sekalian tidak bisa bertransaksi. Atau kalau ada barangnya, uangnya cuma sedikit, itu mengakibatkan barang-barangnya jadi harganya naik tinggi. Jadi susah masyarakat untuk (bertransaksi) ekonomi,” kata dia.

“Belum lagi, kalau kita lagi melakukan transaksi, jual-beli, uang kita (nominalnya) besar, pas mau dibalikin uangnya tidak ada. Jadi itu juga menimbulkan keengganan atau kesusahan dalam bertransaksi,” tutur dia.

Dalam ERB di Maluku tahun ini, BI menyediakan nilai tukar hingga Rp 5 miliar bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang rupiah mereka.

Salah satu warga Banda, Abdullah (52), yang mempuyai usaha air minum, menukarkan total sekitar Rp 3,75 juta, hasil dari penjualan air galon. Lembar demi lembar uang lusuh dan kotor milik Abdullah ditukar dengan rupiah layak edar yang dibawa BI.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA Warga menunjukkan uang lusuhnya sebelum ditukarkan dalam acara Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024 di Banda, Maluku Tengah, Maluku, Minggu (20/10/2024). ERB digelar Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut (AL).

“Uang yang sudah agak-agak kusam, yang sudah noda, itu saya mau kembalikan kepada pelanggan, itu saya rasanya kurang enak,” kata Abdullah.

“Jadi saya nahan. Uang-uang yang kusam-kusam itu saya tahan. Kalau per bulan, itu sekitar Rp 1.000.000 yang saya tahan,” tambah dia.

Ekspedisi Rupiah Berdaulat sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2012, namun kegiatan yang terpola baru terprogram sejak 2021.

Setiap tahun, BI menandatangani kesepakatan atau MoU dengan TNI AL untuk menyelenggarakan ERB, yang menyasar 17 hingga 18 provinsi di pulau-pulau terluar setiap tahunnya.

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penentuan pengisian kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto telah mempertimbangkan stabilitas dan akselerasi ekonomi. Penyusunan kabinet turut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan, dalam konteks stabilitas, presiden akan cenderung mengambil unsur birokrat dari partai, yang bisa memberikan dukungan secara politik. Terutama agar pemerintah mendapatkan sokongan dalam menjalankan program pembangunan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat.

“Dukungan secara politik untuk program-program strategis dan program populis yang menjadi janji kampanye sebelumnya,” tutur Ajib pada Minggu (20/10/2024).

Kedua, yaitu dalam konteks akselerasi ekonomi, Prabowo akan memperkuat jajaran pembantunya di kabinet dari unsur teknokrat. Hal tersebut sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki oleh figur-figur terpilih.

“Dengan keahlian, pengalaman dan portofolio yang dimiliki, diharapkan mampu mendongkrak dan memberikan daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi kedepannya,” ucap Ajib.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan bahwa selain transisi yang berjalan mulus, pemerintah harus berkomitmen untuk menjalankan perbaikan. Situasi guyub saat ini berpotensi membuat presiden terpilih sungkan untuk melakukan terobosan besar. Transisi yang mulus memang menjadi nilai lebih, selama Prabowo konsisten melakukan perbaikan di banyak aspek.

“Dalam konteks investasi dan dunia usaha, pak Prabowo perlu fokus memperbaiki iklim investasi dan usaha yang semakin memburuk dalam 5 tahun terakhir. Sektor manufaktur yang berguguran perlu mendapatkan perhatian utama,” terang Wijayanto.

Kebijakan yang Realistis

Wijayanto menerangkan, program-program yang memakan banyak anggaran, seperti IKN dan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, perlu dikalibrasi ulang mengingat kondisi fiskal yang sangat rentan. Artinya, sejumlah kebijakan bisa dilanjutkan, ditunda, atau bahkan dibatalkan.

“Apabila keputusan yang diambil realistis dan konkrit maka dunia usaha akan melihat hal tersebut sebagai sinyal positif bahwa pemerintahan Prabowo akan serius melakukan perbaikan,” kata Wijayanto.

Dia menambahkan, pemerintah harus meningkatkan kepastian hukum, kualitas regulasi dan kinerja birokrasi perlu dibangun kembali. Dalam hal ini pemerintah harus memprioritaskan pemberantasan korupsi dan penghilangan ekonomi biaya tinggi. Ikhtiar tersebut hanya bisa dilakukan dengan rencana yang jelas dan konkret, komitmen yang kuat serta implementasi yang kredibel, dunia usaha akan percaya.

“Solusi bagi kondisi fiskal yang buruk perlu dikomunikasikan dengan baik, dengan rencana yang realistis. Formasi dan kredibilitas kabinet merupakan titik penting bagi pak Prabowo untuk membangun kepercayaan dunia usaha,” tutur Wijayanto.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah resmi memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk sektor perumahan dari 1 September hingga Desember 2024.

Langkah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Insentif Tambahan PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah. Aturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Perpanjangan insentif PPN DTP ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya di sektor perumahan. Kebijakan insentif PPN DTP 100% telah diterapkan pada 2023 dan 2024 untuk mendukung penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun.

Dampak Perpanjangan Insentif PPN DTP terhadap Sektor Perumahan

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai bahwa meskipun perpanjangan insentif ini hanya berlangsung selama empat bulan, dampaknya tetap akan dirasakan.

Dalam kondisi lesunya pasar perumahan, perpanjangan insentif PPN DTP ini dianggap cukup membantu meskipun belum bisa dipastikan seberapa besar dampaknya terhadap penjualan secara keseluruhan.

"Perpanjangan ini memberikan peluang bagi pembelian rumah, meskipun seberapa besar dampaknya masih belum dapat dipastikan," kata Awalil kepada Kontan, Kamis (19/9).

Namun, Awalil juga menekankan bahwa insentif ini belum tentu mampu sepenuhnya mendorong penjualan rumah, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, masalah utama bagi MBR bukan sekadar harga rumah yang lebih rendah berkat PPN DTP, tetapi juga daya beli yang terbatas.

"Langkah paling realistis dari perpanjangan PPN DTP ini adalah mencegah penurunan lebih lanjut dalam penjualan rumah hunian," tambahnya.

Perpanjangan insentif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan daya beli masyarakat, khususnya di sektor perumahan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di masa jabatannya hari ini. Sidang dilakukan langsung di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Jokowi menegaskan beberapa hal kepada para menterinya di sisa sebulan masa jabatannya.

Jokowi meminta agar dalam waktu masa jabatan yang singkat dalam sebulan ke depan, semua jajaran kementerian dan lembaga (K/L) bisa menuntaskan program-program kerja utama yang sudah dimulai.

"Saya ingin tegaskan beberapa hal. Segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik berkaitan serapan administrasi dan pertanggungjawaban, dan kendala yang belum terselesaikan," ungkap Jokowi dalam sidang kabinet yang disiarkan virtual, Jumat (13/9/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta semua jajarannya bisa menjaga kondusivitas dan stabilitas di tengah masyarakat. Dia meminta jangan sampai ada gejolak yang muncul selama sebulan ke depan untuk menyambut pemerintah baru.

Dia juga menekankan agar semua pihak bisa menjaga daya beli masyarakat. Inflasi kebutuhan pokok harus dijaga dengan baik, pertumbuhan ekonomi juga harus dijaga dengan baik momentumnya.

"Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh dan melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. Kita harus jaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, jaga pertumbuhan, jaga keamanan, jaga ketertiban," tegas Jokowi.

Seperti diketahui, masa jabatan Jokowi bakal habis pada Oktober. Per 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto yang telah memenangi kontestasi pemilu bersama Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai pimpinan utama pemerintahan baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan stabilitas sistem keuangan Indonesia masih terjaga pada kuartal II-2024 di tengah berbagai ketidakpastian ekonomi global.

Berdasarkan hasil rapat Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dilaksanakan pada Senin (29/7). Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut dan inflasi yang tetap terjaga.

"Stabilitas Sistem Keuangan pada triwulan II 2024 tetap terjaga di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global dan juga seiring ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik yang masih tinggi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK di Equity Tower, Jumat (2/8).

KSSK yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memang rutin melakukan rapat kuartalan untuk memastikan sistem keuangan Indonesia berjalan baik dan terjaga.

Menurut Ani, memasuki kuartal III berbagai gejolak mulai mereda, namun masih dibayangi oleh berbagai risiko yang perlu sangat diwaspadai. Hal ini tercermin dari masih berlangsungnya perang di Ukraina, eskalasi geopolitik di Israel-Iran yang membuat ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi.

Selain itu, meski pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan tetap stabil, namun tetap rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Tahun 2024, kita semua melihat dan memahami semua outlook yang dilakukan lembaga internasional menunjukkan pertumbuhan ekonomi stabil, tetapi di level yang lemah," jelasnya.

Laporan terbaru IMF pada Juli 2024, memperkirakan ekonomi global hanya mampu tumbuh 3,2 persen pada tahun ini atau lebih lemah dari 2023 yang sebesar 3,3 persen.

"Mungkin Anda ingat, Managing Director IMF Kristalina menganggap tahun lalu jadi tahun yang tetap gelap. Kalau 2024 outlook 3,2 persen, ini berarti pertumbuhan ekonomi dunia masih stagnan lemah dan bahkan lebih lemah dari tahun lalu yang sudah dianggap sebagai tahun yang stagnan dan lemah," pungkasnya.