Pemerintah bakal melarang kegiatan merokok di transportasi umum. Area transportasi umum baik di terminal, maupun di sarana transportasinya bakal menjadi kawasan tanpa rokok.

Kementerian Perhubungan tengah menyusun kebijakan berupa Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada Sarana dan Prasarana Transportasi Umum.

Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, dan Angkutan Transportasi Perkotaan Badan Kebijakan Transportasi (Bakertrans) Kemenhub Marwanto Heru mengatakan sebetulnya pemerintah telah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok untuk melindungi seluruh masyarakat dari bahaya asap rokok melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Melalui Undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, telah diamanatkan adanya 7 (tujuh) tatanan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Angkutan umum dan lingkungannya menjadi salah satu tempat yang ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok," ujar Heru dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024).

Data Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan tahun 2019 menunjukkan secara nasional 80.6% perokok di Indonesia masih merokok di dalam gedung/ruangan yang menyebabkan 75.5% orang terpapar asap rokok di dalam ruangan tertutup.

Sementara itu, dari Global Youth Tobacco Survey tahun 2020 mengungkapkan bahwa 67,2% penduduk Indonesia terpapar asap rokok di ruang publik.

Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Bakertrans Israfulhayat memaparkan ruang lingkup aturan baru soal larangan merokok di transportasi umum ini mencakup larangan pada sarana dan prasarana transportasi, hingga penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan sarana prasarana yang dikecualikan.

Kemudian, ada juga standar yang harus dipenuhi oleh sarana prasarana transportasi yang memiliki ruang tertutup dan terbuka seperti kapal laut, sanksi dan denda terhadap pelanggaran larangan merokok, serta pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggara transportasi dalam melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana prasarana transportasi.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyampaikan sarana prasarana transportasi umum adalah pelayanan/jasa yang berbasis keamanan, keselamatan dan kenyamanan. Salah satunya adalah kenyamanan terbebas dari asap rokok.

Tulus menegaskan seharusnya kesempatan merokok di transportasi umum diperkecil. Bukan cuma menjadikan transportasi umum kawasan tanpa rokok, seharusnya area khusus merokok atau smoking room di transportasi umum juga dilarang untuk diadakan.

"Kawasan Tanpa Rokok itu ada dua kategori, mutlak dan parsial, KTR di transportasi umum itu seharusnya bersifat mutlak, tidak boleh ada smoking room khususnya di dalam angkutan umumnya," ujar Tulus.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan penanaman tebu perdana di Kampung Sermayam Indah, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Selasa (23/7). Kegiatan ini dalam rangka proyek hilirisasi perkebunan tebu, pabrik gula dan bioetanol di Merauke.

Bahlil mengatakan, proyek swasembada gula merupakan inisiatif pemerintah mendukung ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan produksi energi terbarukan. Akan ada 9 badan usaha yang menggarap proyek perkebunan tebu terintegrasi di lahan seluas 633.763 hektare (ha) pada pengembangan klaster 3 ini.

Bahlil selaku Ketua Sagas (Satuan Tugas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan menyatakan, kunjungan Jokowi menunjukkan perhatian serius pemerintah agar program ketahanan pangan dan energi di tanah air terus berjalan.

"Target pemerintah di tahun 2027 agar produksi gula bisa mencapai 3 juta ton per tahun. Artinya apa? Indonesia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita melakukan swasembada gula. Tidak lagi bergantung pada negara lain," ucap Bahlil dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7/2024).

Bahlil juga mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, sehingga proyek ini bisa cepat direalisasikan. Bahlil mengingatkan pentingnya peran pemerintah lokal untuk mendorong keterlibatan pengusaha lokal dan rakyat di sekitar agar mendapat manfaat peningkatan ekonomi di daerah.

"Saya gembira melihat perkembangan proyek saat ini, tentunya ini tidak terlepas dari dukungan Bapak Pj. Gubernur (Provinsi Papua Selatan) dan Bapak Bupati. Kami juga titipkan untuk mengawal agar rakyat sekitar dan pengusaha lokal dilibatkan dalam proyek ini. Harus ada simbiosis mutualisme antara plasma dan inti. Itu yang penting!" imbuh Bahlil.

Adapun progres lapangan penyiapan perkebunan tebu terintegrasi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Klaster 3 mencakup 600 ha lahan Siap Tanam, 1.500 ha proses land clearing, serta pembangunan infrastruktur jalan dan mekanisasi.

PT Global Papua Abadi, salah satu badan usaha di kawasan tersebut, bekerja sama dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama dengan Sugar Research Australia (SRA) dalam penyediaan bibit unggul dari dalam negeri. Total rencana investasi perkebunan tebu terintegrasi PSN pada Klaster 3 di Merauke, Papua Selatan, sebesar US$ 5,62 Miliar atau sekitar Rp 83,27 triliun.

Wacana pembatasan pembelian BBM subsidi sempat bikin heboh masyarakat. Isu ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Belakangan, Luhut justru menyatakan pemerintah tidak akan mengubah sistem pembelian maupun harga jual BBM subsidi untuk sepeda motor. BBM subsidi dijamin akan tersedia buat 130 jutaan sepeda motor tanpa ada pembatasan. Namun dia tak bicara apakah hal serupa akan diberlakukan sama pada kendaraan roda empat alias mobil.

"Saya udah pernah ngomong saya mau ulangi lagi. Tidak akan ada perubahan mengenai pembelian, atau harga Pertalite kepada 130 jutaan sepeda motor. Nggak akan ada itu," tegas Luhut ditemui di Ritz Carlton Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

Meski begitu, Luhut menyampaikan masih ada kemungkinan kebijakan pembatasan subsidi BBM untuk masyarakat yang sudah mampu diberlakukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, masyarakat yang dianggap mampu tidak akan bisa beli BBM subsidi.

Selain itu, menurut Luhut, Indonesia bisa hemat Rp 45 triliun lebih dengan adanya penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran. Namun, Luhut tak menjelaskan apa upaya yang akan dilakukan untuk melakukan kebijakan itu.

"Yang sekarang kita hitung-hitung, ngapain mensubsidi untuk bensin saya gitu. Itu kan rugi kita banyak. Mestinya kita hemat Rp 45 triliun atau lebih. Jadi kita lagi mikir hitung sekarang bagaimana," beber Luhut.

BBM Baru Rendah Sulfur

Di sisi lain, Luhut juga buka suara soal kabar akan adanya BBM jenis baru yang dirilis pemerintah. Dia bilang sebenarnya yang akan diluncurkan bukan BBM baru, pemerintah hanya meningkatkan kualitas BBM yang sudah ada saat ini. Targetnya, pemerintah akan meluncurkan BBM dengan kandungan sulfur berstandar Euro IV dan V.

"Nggak ada BBM baru. Masih sama. Tapi dengan kualitas yang lebih bagus, Euro IV, Euro V. Kita mau standar ke situ," kata Luhut.

Luhut bilang sejauh ini ada dua opsi yang akan ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM. Bisa lewat produk ramah lingkungan bioetanol ataupun penyesuaian pengelolaan kilang untuk produksi BBM sulfur rendah.

"Pilihannya bioetanol atau nanti anunya (kilang) Pertamina di-refurbished sehingga nanti mereka memproduksi bensin yang low sulfur," ujar Luhut.

"Tapi kan refinery-nya harus diperbaiki, karena refinery kita itu lama kan jadi harus ada penyesuaian sana sini," lanjutnya.

Nah hal ini tentu akan menambah beban produksi, maka dari itu kemungkinan akan ada kenaikan harga BBM yang dilakukan secara bertahap untuk yang non subsidi. Kenaikan itu dinilai Luhut akan dilakukan bertahap sehingga tak membebani masyarakat.

"Nah pikiran kita kalau pun nanti dengan perbaikan, ini integrated ini, nanti bisa saja kenaikannya nanti Rp 10 atau Rp 20 overtime jadi tidak terasa," ujar Luhut

Pendirian family office diusulkan berdiri di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Deputi Direktur Direktorat Pengembangan Perbankan OJK, Zulkifli Salim lokasi yang diusulkan adalah Nusantara Financial Center (NFC) atau pusat keuangan di IKN.

"Family office ini lagi kita kaji. Salah satunya kalau usulan kami nanti mungkin bisa kalau pemerintah mau dilakukan di Nusantara Financial Center (NFC), atau opsi-opsi lain yang sudah diutarakan pemerintah. Finalnya nanti kita tungguin saja secara resmi dari pemerintah," Ujar Zulkifli, dikutip dari Antara, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya OJK telah membuat kajian untuk mendukung pembangunan pusat keuangan/NFC di IKN sebagai landasan penyusunan kebijakan ke depan guna mendukung terwujudnya financial center yang mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Pembangunan financial center tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (PP IKN).

NFC berperan menghimpun sekaligus menyalurkan pendanaan dari atau ke pasar lokal serta offshore, dan diarahkan sebagai pusat inovasi layanan perbankan di Indonesia dengan produk keuangan yang lebih beragam. Dengan begitu, sektor keuangan Indonesia semakin berdaya saing di kawasan Asia Tenggara.

Beberapa produk dan layanan yang akan ada di NFC, antara lain layanan bank umum, layanan terkait aset kripto, layanan terkait penyediaan keuangan keberlanjutan, wealth management, trustee, dan layanan keuangan Islam yang nantinya akan diselenggarakan oleh Unit Usaha Khusus (UUK). UUK sendiri merupakan kantor cabang otonom dengan struktur tersendiri dan alokasi modal khusus.

Berdasarkan peta jalan yang disusun pemerintah, pembangunan fisik NFC akan dimulai pada tahun 2025 menimbang periode 2022-2024 difokuskan untuk menyelesaikan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN.

Seiring adanya NFC, OJK memberikan opsi agar family office dapat dibuat di IKN.

"For simple-nya, kita mau tarik dana ultra high individual atau orang super kaya kayak Bill Gates, Jeff Bezos, kemudian ada keluarga Louis Vuitton, kemudian beberapa orang super kaya kayak jandanya Steve Jobs, dan sebagainya Mereka itu punya family office di berbagai negara dan mereka itu uang yang dikelola itu triliunan USD (dolar Amerika Serikat/AS). Nah, pemerintah itu ingin kira-kira menarik sekian persen dari dana mereka itu untuk investasi di Indonesia, kira-kira seperti itu," ujar Zulkifli.

Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum & HAM Silmy Karim membeberkan orang-orang yang sudah memegang Golden Visa. Beberapa di antaranya adalah Direktur Utama OpenAI Sam Altman, yang pendiri ChatGPT, dan Pelatih Tim Nasional sepak bola Shin-Tae Yong.

Menurut Silmy, keduanya menjadi ikon pemegang golden visa yang diharapkan bisa mendorong sosialisasi. Selain Altman dan Shin-Tae Yong, petinggi Boeing hingga pemegang nobel ekonomi juga memegang Golden Visa Indonesia.

"Yang pertama yang sebenarnya mendapatkan itu kan Sam Altman kan. Trus kemudian yang tadi kita sampaikan dikegiatan lauching ini adalah Shin-Tae Yong. Nah itu kan salah satu ikon2 yang kemudian juga kita harapkan juga mendorong sosialisasinya juga," kata dia di Hotel Ritz Charlton, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

"Dan ada beberapa, saya tidak hapal satu per satu, misalnya President Director Boing Indonesia itu warga negara Amerika, dia sudah dapatkan Golden Visa, trus salah satu pemegang nobel ekonomi, saya lupa namanya itu juga sudah mendaftar dan mendapatkan golden visa.

Menurut Silmy, peluncuran Golden Visa merupakan salah satu upaya pemerintah mendukung perekonomian nasional. Total ada 300 warga negara asing yang saat ini menerima Golden Visa, baik yang didaftarkan melalui perusahaan maupun perorangan.

"Kalau perusahaan itu investasinya dimulai dengan US$ 25 juta, kalau yang pribadi dimulai dengan US$ 350.000. untuk yang pribadi US$ 350 ribu tu bisa disimpan di perbankan nasional kita sudah bekerjasama atas diskusi kami dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Pak Mahendra diberikan kepada Bank Mandiri dan Bank BNI. saat ini yang secara sistem sudah siap itu adalah Living Bank Mandiri," bebernya.

Dengan adanya Golden Visa, diharapkan orang yang datang ke dalam negeri lebih berkualitas. Nilai investasi dari Golden Visa yang masuk ke Indonesia ditafsir setara Rp 2 triliun.

"Nah ini harapan kita ini bisa memberikan dampak kepada ekonomi dari 300 yang sudah mendapatkan Golden Visa karena itu investasi yang masuk itu Rp 2 Triliun dan tentunya disini akan terus bertambah dan ke depan harapannya juga kita bisa menghitung berapa banyak warga negara Indonesia yang dapat bekerja atas investasi yang dilakukan," pungkasnya.

Rusia naik pitam karena asetnya 1,4 miliar euro atau US$ 1,5 miliar sekitar Rp 24,3 triliun (kurs Rp 16.254) dicuri Uni Eropa. Kabarnya, aset Rusia yang dibekukan itu akan digunakan untuk membantu militer Ukraina, salah satunya membeli senjata.

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan untuk membalas dengan tindakan hukum, karena menurutnya tindakan itu juga melanggar hukum internasional.

"Tindakan pencurian seperti itu tidak dapat dibiarkan. Uang ini pada dasarnya tidak hanya dicuri, tetapi juga akan digunakan untuk membeli senjata," kata dia dikutip dari Reuters, Kamis (25/7/2024).

"Yang pasti, kami akan mencari kemungkinan penuntutan hukum terhadap orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan ini. Karena ini merupakan pelanggaran langsung terhadap hukum internasional, ini merupakan pelanggaran hak milik," pungkasnya.

Kementerian Luar Negeri Rusia juga telah mengatakan pihaknya akan memberikan tanggapan keras terhadap penggunaan pendapatan dari aset Rusia oleh Eropa.

Seperti diketahui Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara barat telah memutuskan pembekuan aset Rusia. Pembekuan itu dilakukan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina pada 2022. Dana yang dibekukan itu senilai US$ 300 miliar.

Negara-negara Uni Eropa akan mengambil bunga yang diperoleh dari aset yang dibekukan tersebut.

Aset yang dibekukan tersebut pada dasarnya obligasi dan jenis surat berharga lain yang diinvestasikan oleh bank sentral Rusia dan memasukkannya ke dalam dana UE. Harapan UE aset tersebut bisa mencetak laba US$ 16-22 miliar pada 2027.

Viral di media sosial X terkait banyaknya pasien anak-anak yang sedang melakukan prosedur cuci darah di Rumah Sakit dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Tidak sedikit netizen yang kemudian mempertanyakan kebenaran isu ini. Terlepas dari itu, berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk satu kali melakukan prosedur cuci darah?

Melansir dari situs penyedia jasa kesehatan Alodokter, Kamis (27/7/2024), biaya untuk melakukan cuci darah di Indonesia sangat bervariasi. Besaran ini tergantung dari membran dialisis yang digunakan hingga rumah sakit yang menyelenggarakannya.

Di rumah sakit swasta di Indonesia, biaya untuk melakukan prosedur ini bisa dari Rp 800.000 hingga lebih dari Rp 1.500.000 per satu kali cuci darah. Namun biaya ini belum termasuk pemeriksaan pemasangan akses cuci darah.

Untuk itu pasien dianjurkan untuk mempersiapkan dana lebih guna kebutuhan tambahan, yaitu sekitar 20-30% dari biaya yang diperkirakan. Atau sekitar Rp 960.000-1.800.000.

Situs penyedia layanan kesehatan ini juga menampilkan beberapa pilihan Rumah Sakit swasta yang melayani cuci darah lengkap dengan estimasi biaya yang dibutuhkan.

Misalkan saja untuk biaya satu kali melakukan prosedur cuci darah di Klinik Hemodialisis Raycare Jakarta Barat mulai dari Rp 1.050.000. Ada juga di Mayapada Hospital Kuningan mulai dari Rp 1.500.000 dan MRCCC Siloam Hospitals Semanggi mulai dari Rp 1.498.000 untuk satu kali cuci darah.

Harga serupa juga ditemui di beberapa rumah sakit di luar Jakarta seperti RS Ken Saras Semarang mulai dari Rp 1.330.000 per sesi. Kemudian di RS Mitra Keluarga Bekasi Barat mulai dari Rp 1.450.000 dan untuk RS Grestelina Makassar mulai dari Rp 1.150.000 per satu kali prosedur.

Sementara itu, berdasarkan situs Mandiri Utama Finance disebutkan secara umum tarif di rumah sakit swasta lebih tinggi dibandingkan rumah sakit milik pemerintah atau klinik hemodialisis (HD).

Bagi seseorang yang mengalami kerusakan ginjal kronis, kisaran biaya yang dihabiskan setiap melakukan prosedur cuci darah:

1. Rumah sakit swasta: Rp 800.000-1.500.000

2. Klinik HD tipe D: Rp 730.000

3. Rumah sakit tipe C: Rp 820.000

4. Rumah sakit tipe B & A: Rp 930.000-1.000.000

Rinciannya estimasi biaya di atas adalah untuk penggantian biaya prosedur, bahan habis pakai, dan pemeriksaan laboratorium. Sayang tidak dijelaskan secara pasti baik dari situs Alodokter ataupun Mandiri Utama Finance besaran biaya cuci darah di RSCM.

Namun mengingat RSCM masuk dalam rumah sakit tipe A, kemungkinan besar biaya cuci darah di tempat ini berkisar Rp 930.000-1.000.000.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan golden visa. Golden visa menjadi visa khusus yang bakal diberikan kepada investor asing dengan investasi besar untuk tinggal dalam waktu dalam di Indonesia.

Jokowi mengatakan pemerintah ingin memberikan kemudahan bagi warga negara asing untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Tentunya, warga negara asing yang diincar adalah warga-warga berkualitas, mulai dari pesohor, investor, dan lain-lain.

"Kita akan luncurkan golden visa untuk beri kemudahan kepada WNA untuk investasi dan berkarya di Indonesia dan menarik lebih banyak good quality travellers," ujar Jokowi ketika meluncurkan Golden Visa di Ritz Carlton Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

"Saya undang warga dunia untuk datang berinvestasi dan berkarya di Indonesia," katanya lagi.

Jokowi sempat memberikan Golden Visa ke pelatih sepakbola timnas Indonesia Shin Tae Yong sebagai peluncuran simbolis.

Golden visa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara dengan memperkenankan investor asing yang berinvestasi di Indonesia menetap selama 5-10 tahun.

Direktur Jenderal Imigrasi Kemkumham Silmy Karim pernah mengatakan bahwa seseorang yang berinvestasi senilai US$ 350 ribu ke dalam saham perusahaan publik, rekening tabungan, atau deposito/obligasi pemerintah dapat tinggal selama 5 tahun, dan seseorang yang berinvestasi senilai US$ 700 ribu dapat tinggal selama 10 tahun.

Visa 5 tahun juga diperbolehkan bagi seseorang yang mendirikan perusahaan di Indonesia dengan investasi minimal sebesar US$ 2,5 juta dan 10 tahun untuk investasi minimal sebesar US$ 5 juta.

Sementara itu, direktur dan komisaris perusahaan tersebut dapat tinggal di Indonesia selama 5 tahun apabila perusahaan mereka berinvestasi sebesar US$ 25 juta dan 10 tahun apabila perusahaan mereka berinvestasi sebesar US$ 10 juta. Pemegang golden visa diharapkan dapat menikmati manfaat dari visa tersebut, termasuk tidak perlu mengajukan izin tinggal sementara ke kantor imigrasi.

"Kita karena niatnya untuk pelintas yang berkualitas, maka syaratnya itu diperberat, dalam arti benar-benar real dan uangnya masuk ke sistem ekonomi Indonesia salah satunya perbankan," kata Silmy dalam dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (21/6/2023) silam.

Kejahatan siber makin merajalela seiring dengan meningkatnya penggunaan handphone pintar. Salah satunya adalah modus copet digital lewat aplikasi atau APK bodong.

Menurut keterangan Bank Mega, Kamis (25/7/2024), copet digital bisa menjebak korbannya dengan sederet akal-akalan. Mulai dari klik iklan bodong yang tersambung tautan unduh APK, hingga ke tautan bodong yang muncul lewat layanan perpesanan WhatsApp.

Modus lewat WhatsApp ini sedang menjadi tren, biasanya seseorang akan mendapatkan pesan dari orang tidak dikenal kemudian isinya file APK palsu. Pesan itu biasanya berbentuk undangan, ataupun menyerupai notifikasi beberapa bank besar di Indonesia.

Bahayanya, bila APK bodong ini sampai terpasang di perangkat korbannya, maka perangkat itu bisa dikontrol dari jarak jauh. Modusnya, biasanya copet digital akan mencari kode OTP lewat layanan SMS, sekaligus data-data rahasia tak terkecuali kata sandi untuk akun-akun penting, khususnya akun perbankan dan layanan keuangan. Pada ujungnya hal itu digunakan untuk melakukan transaksi perbankan ilegal.

Lantas apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi modus ini?

Bila menemukan pesan WhatsApp mencurigakan langsung report dan block, jangan sampai pesannya dibuka apalagi link APK-nya diklik.
Nonaktifkan fitur download otomatis di layanan WhatsApp.

Rutin cek aplikasi yang terpasang di handphone, bila menemukan aplikasi mencurigakan langsung dihapus atau uninstall.

Cek akses browser, bila ada link aneh dengan keterangan 'allowed' pada menu site settings, langsung klik remove atau block.

Hubungi MegaCall bila menemukan aktivitas mencurigakan di aplikasi M-Smile ataupun aktivitas aneh lainnya yang membawa nama Bank Mega.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) periode kepemimpinan Sakti Wahyu Trenggono ternyata tidak pernah menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Padahal pada masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti kegiatan penenggelaman kapal sering kali dilakukan. Apa ya alasannya?

Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah mengatakan, penenggelaman kapal berdampak buruk terhadap ekosistem lingkungan yang berada di bawah lautan.

"Nggak pernah, nggak pernah (lagi) kita (tenggelamkan kapal pencuri ikan), itu sebenarnya merusak, kalau kapal dibom itu merusak konservasi di bawahnya itu ikut rusak sebenarnya," kata Tornanda di Kantor KKP Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

KKP saat ini menempuh cara lain untuk menangani kapal pencuri ikan salah satunya memanfaatkan kapal tersebut. Namun, Tornanda tidak menjelaskan lebih rinci soal pemanfaatan kapal pencuri ikan.

Ia hanya mengakui bahwa ada aturan yang harus dipenuhi pihaknya untuk memanfaatkan kapal pencuri ikan yang telah disita. Oleh karena itu, KKP sebenarnya tidak bisa sembarangan memanfaatkan kapal sitaan tersebut.

"Ada ketentuan hukum juga kemarin ada pemerintah daerah misalnya, memang mereka mau ini bicarakan juga dengan kementerian lain untuk izin digunakan (kapal pencuri ikan). Jadi nggak sembarangan juga," jelasnya.

Sementara Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Menteri KP, Hendra Yusran Siri, mengatakan KKP bisa memanfaatkan kapal tersebut lewat berbagai cara, mulai dari menjadi kapal untuk kepentingan pendidikan sampai wisata.

Menurut Yusran, sangat disayangkan jika kapal yang disita oleh pihaknya dihancurkan. "Sangat disayangkan kalau misalnya dihancurkan atau ditenggelamkan," bebernya.

Yusran kemudian mengatakan opsi lain adalah menjual kapal tersebut untuk menambah pendapatan negara, salah satu contohnya adalah satu kapal ilegal yang sempat ditahan KKP di sekitar Lautan Pasifik. Setelah beberapa tahun berada di pangkalan, KKP akhirnya bisa menjual kapal tersebut Rp 400 juta.

"Itu mendatangkan pendapatan negara sekitar Rp 400 juta, karena saat itu saya penanggung jawab bahwasanya aset ini bisa didayagunakan apakah diputihkan tapi pendapatannya tetap menjadi milik negara," ujar dia.

Salah satu Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Sidoarjo, BPR Sumber Artha Waru Ageng dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan telah menyiapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Simak syarat agar dana simpanan di bank tetap aman saat terjadi bank bangkrut.

Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengatakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Sumber Artha Waru Ageng dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Adapun proses tersebut akan diselesaikan paling lama 90 hari kerja.

"Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, bersumber dari dana LPS," kata Annas dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Annas menjelaskan ada tiga syarat agar simpanan nasabah dijamin LPS. Pertama, simpanan tersebut tercatat dalam pembukuan bank.

Kedua, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan sebesar 4,25% untuk bank umum dan 6,75% untuk BPR. Ketiga, nasabah harus memastikan dirinya tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank.

"Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, tidak melakukan pidana yang merugikan bank," terangnya.

Dia menjelaskan nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Bagi debitur bank, dia bilang tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng yang berlokasi JL Raya Wadung Asri Nomor 70A, Kel. Wadungsari, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Dia juga mengimbau agar nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank. Selain itu, tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

"Masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nantinya jika simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain terdekat yang dapat dijangkau oleh nasabah. Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS," jelasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pencabutan izin ini menambah daftar panjang bank yang bangkrut sehingga jadi 14 bank.

Hal tersebut juga sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung yang diterbitkan 24 Juli 2024. Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi mengatakan Pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

"Pencabutan izin usaha ini untuk terus menjaga stabilitas dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Bambang menjelaskan pada 21 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP). Hal ini berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 17,54%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat tidak sehat.

Selanjutnya, pada 9 Juli 2024, pihaknya menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR), meskipun telah diberikan waktu yang cukup kepada Pengurus BPR dan Pemegang Saham untuk melakukan langkah penyehatan, termasuk mengatasi permasalahan permodalan. Penetapan ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 98/ADK3/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Sumber Artha Waru Agung, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Sumber Artha Waru Agung dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.

"Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, maka berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," terangnya.

Dia mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.