Pemeriksaan koper penumpang yang tiba dari perjalanan luar negeri beberapa kali dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Beberapa kasus sempat viral dan menjadi sorotan publik.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, Bea Cukai bertugas menjalankan aturan yang dititipkan Kementerian/Lembaga lainnya. Misalnya soal aturan barang bawaan dari luar negeri, yang mengharuskan koper penumpang diperiksa.

"Kemarin, kenapa kok barang penumpang dibukain kopernya. Itu Permendag 36, itu mengatur bahwa orang yang pulang dari luar negeri bawa barang, contohnya sepatu, itu hanya boleh dibawa sepatu baru itu sebanyak 2 pasang," katanya dalam temu media di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Jumat (20/9/2024).

Ia mencontohkan seseorang yang baru pulang dari Eropa lantas terdeteksi membawa barang tertentu yang sudah diatur regulasi. Dalam hal ini, Bea Cukai perlu memeriksa isi koper demi memastikan jumlah barang yang di bawa tidak melanggar aturan.

"Nah bayangkan misalkan pulang dari Eropa, terus di tasnya, di koper, ada 5 pasang sepatu di X ray, gimana caranya Bea Cukai tau kalo yang baru cuman 2 pasang? Mau nggak mau kan dibuka, untuk memastikan dari 5 pasang tadi yang baru cuman 2 pasang," tuturnya.

Nirwala lantas menjelaskan aturan larangan terbatas (lartas) untuk sejumlah barang. Menurutnya ada sejumlah barang yang baru bisa diimpor jika sudah memperoleh izin dari Kementerian teknis

"Saya mau tanya, morfin boleh diimpor nggak? Morfin, bom, senjata, boleh diimpor? Boleh. Kalau rumah sakit butuh morfin gimana? Boleh, tapi harus ada izin dari kementerian teknis, Kementerian Kesehatan. Bom, boleh (diimpor). Lah nanti dari pertambangan, (izinnya) dari Kepolisian. Senjata, boleh, asal ada izin dari Kepolisian. Itulah kenapa disebut lartas, larangan pembatasan," tutupnya.

Pemerintah berencana mengatur pembelian BBM subsidi supaya tepat sasaran. Namun, rencana itu tak kunjung terealisasi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pengaturan BBM subsidi masih dalam pembahasan. Ia mengatakan, aturan yang dikeluarkan akan mencerminkan keadilan.

"Gini, untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Keadilan yang dimaksud ialah subsidi BBM disalurkan itu tepat sasaran. Dia mengatakan, formula pengaturan BBM akan sampai ke tingkat petani dan nelayan.

"Formulasinya seperti apa harus sampai di tingkat petani, nelayan. Nah karena itu sekarang kita lagi godok yang insyaallah tidak, ya nanti kalau sudah selesai saya kabari," katanya.

Saat ditanya apakah pengaturan dilakukan 1 Oktober, Bahlil memiliki firasat belum dilakukan. "Feeling saya, feeling saya belum," katanya.

Kembali, saat ditanya apakah pengaturan BBM subsidi akan dilakukan di masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Bahlil mengaku belum tahu.

"Belum tahu, saya nanti akan menentukan pada waktu yang tepat," katanya.

Perusahaan produsen cokelat Hershey akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sebagian karyawannya pekan ini. Hal itu sebagai bagian dari perubahan organisasi menanggapi harga kakao yang mencapai rekor tertinggi.

Juru bicara Hershey mengatakan PHK minggu ini mempengaruhi kurang dari 1% dari jumlah 20.000 karyawan pembuat cokelat batangan Hershey dan selai kacang Reese. Pihaknya menyatakan fokus pada transformasi bisnis.

"Sebagai bagian dari transformasi tersebut, kami melakukan perubahan signifikan, sistem dan cara kerja kami agar menjadi produsen makanan ringan terkemuka," kata produsen Kisses tersebut dikutip dari Reuters, Jumat (20/9/2024).

Hershey juga menjual Pretzels Dot dan popcorn Pirate's Booty. Perusahaan yang berkantor pusat di Hershey, Pennsylvania mengumumkan pada Februari 2024 bahwa pihaknya akan memangkas jumlah pekerja dan menanggung biaya terkait inisiatif produktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan penghematan sebesar US$ 300 juta pada 2026.

Inisiatif tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan rantai pasokan dan pengeluaran terkait manufaktur. Perusahaan telah menaikkan harga permennya untuk mengimbangi kenaikan biaya selama beberapa tahun terakhir.

Awalnya konsumen terus membeli camilan ini meski terjadi kenaikan harga. Dalam beberapa bulan terakhir, sentimen berubah di mana pada Agustus 2024 Hershey memangkas perkiraan laba dan penjualan tahunannya dan melaporkan penurunan penjualan sebesar 17%.

Hershey juga telah mengisyaratkan bahwa mereka harus menaikkan harga lagi untuk mengimbangi kenaikan biaya kakao, yang berasal dari kacang di Afrika.

Tren gig economy di tengah para pekerja disoroti Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tren gig economy mengutamakan pekerjaan sementara dan kontrak jangka pendek untuk menjalankan sesuatu.

Jokowi menyebutnya ekonomi serabutan dan harus benar-benar diperhatikan karena bisa menjadi masalah di tengah para pekerja

"Gig economy, hati-hati ini. Ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola baik ini akan jadi tren," sebut Jokowi dalam Kongres ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) yang ditayangkan virtual, Kamis (19/9/2024).

Orang nomor satu di Indonesia juga khawatir sistem ini justru membuat perusahaan nyaman menggunakan pekerja serabutan dan memberikan kontrak jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian ekonomi.

Alhasil, kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang tidak diperhatikan.

"Takutnya perusahaan jadi maunya hanya memilih pekerja independen, perusahaan memilih pekerja freelancer, memilih kontrak jangka pendek, untuk kurangi risiko ketidakpastian global," sebut Jokowi.

Dia meminta agar ISEI bisa membuat kajian rencana yang taktis sebagai masukan kepada pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

"Saya harap ISEI ini bisa memberikan sebuah desain yang taktis, rencana taktis, strategi taktis dan detil. Yang kalau ada ini, kita belok mana, dicegat sini mau dijemput di mana. Yang taktis begini diperlukan," ujar Jokowi.

AI Hilangkan 85 Juta Pekerjaan
Jokowi pun menyoroti soal banyaknya otomasi yang dilakukan di dunia kerja. Menurutnya, tahun depan akan ada 85 juta pekerjaan yang hilang.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan pasar tenaga kerja saat ini tertekan oleh peningkatan otomasi di sektor industri. Meskipun memberikan keuntungan bagi industri, otomasi berpotensi menghilangkan pekerjaan manusia.

Dari awalnya otomasi hanya sebatas mekanik, kini penggunaan teknologi kecerdasan buatan juga mulai marak yang membuat pekerjaan kantoran ikut terancam.

"Semua sekarang masuk ke sana, otomasi semua. Awal cuma otomasi mekanik, kini muncul AI, muncul analitik otomasi. Setiap hari ada hal baru muncul," ungkap Jokowi.

Lebih lanjut, dia memaparkan ada prediksi yang menyebutkan di tahun 2025 mendatang akan ada 85 juta pekerjaan yang hilang gegara penggunaan teknologi dan otomasi di dunia kerja.

"Kita baca di 2025 pekerjaan yang hilang itu ada 85 juta. Pekerjaan akan hilang 85 juta, sebuah jumlah yang tidak kecil," papar Jokowi.

Melihat fakta yang ada, Jokowi memprediksi ke depan hanya ada sedikit peluang kerja dibandingkan tenaga kerja yang ada di Indonesia.

"Ke depan terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan. Too few job for too many people," ungkap Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didoakan jadi menteri lagi di pemerintahan periode 2024-2029 oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Hal itu melihat kinerjanya selama 9 tahun terakhir ini.

"Dari lubuk hati yang paling dalam, sungguh saya ingin menyampaikan. Kami sudah 9 tahun bekerja sama, bagi kami Ibu Menteri Keuangan itu jujur kami sampaikan adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami yang insya Allah kita semua meridhoi, Tuhan mengizinkan agar beliau di 2024-2029 tetap di dalam pemerintahan. Amin yarobbal alamin," kata Said Abdullah saat menutup press statement tentang RUU APBN 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Mendengar itu, Sri Mulyani tampak terlihat terkejut dan sedikit merespons sebelum menyampaikan sambutannya.

"Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi," tutur Sri Mulyani.

Di akhir sambutannya, Sri Mulyani juga menyampaikan terima kasih kepada Said atas kerja sama yang terjalin selama ini. Hal itu untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dalam APBN sebagai instrumen pembangunan yang bisa dijaga keberlanjutan dan kesehatannya.

"Terima kasih Pak Said atas persahabatan dan hubungan yang luar biasa konstruktif antara pemerintah dengan DPR, di dalam DPR menjalankan hak budget-nya secara proper dan kami sebagai pengelolaan negara yang menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani berharap demokrasi Indonesia dapat terus dijaga salah satunya dengan pembahasan APBN secara terbuka, transparan dan akuntabel.

"Terima kasih Pak Said, di hujung saya bekerja sebagai Menteri Keuangan di kabinet ini, selama ini selalu mendapatkan dukungan yang sangat konstruktif dari DPR terutama badan anggaran dan seluruh komisi. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih," tutup Sri Mulyani.

Helikopter Bell 407 menjadi yang pertama di Indonesia sebagai helikopter yang menggunakan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Dalam hal ini, PT Pertamina Patra Niaga bekerja sama dengan Sayap Garuda Indah (SGI) dan Bell Textron Inc. SAF adalah bioavtur yang berasal dari used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah.

Dalam acara pengisian perdana dan demo penerbangan helikopter SGI di Bali International Air Show 2024 (19/09), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan berharap semakin banyak penggunaan SAF di armada penerbangan yang turut berperan mencapai carbon footprint yang lebih rendah.

"Bila tahun lalu Pertamina SAF telah berhasil melalui flight test pada pesawat komersial berjenis Boeing 737-800 NG, saat ini SGI resmi mengadopsi Pertamina SAF untuk helikopter Bell 407 dan menjadi Helikopter pertama yang menggunakan SAF di Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung upaya global dalam memerangi perubahan iklim," jelas Riva dalam siaran pers, Kamis (19/9/2024).

Riva menambahkan, penyaluran SAF di Bandara Ngurah Rai ini menandai kemampuan Indonesia beradaptasi dengan tuntutan bauran energi di industri penerbangan internasional. Saat ini SAF menjadi solusi jangka menengah bagi penerbangan untuk mengurangi jejak karbon, tanpa memerlukan perubahan pada pesawat, infrastruktur bandara, atau rantai pasokan bahan bakar jet.

Pertamina SAF telah memenuhi berbagai standar internasional, termasuk sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) untuk program Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dan Renewable Energy Directive-European Union (RED-EU).

Pertamina juga memastikan SAF ini aman digunakan, memenuhi standar yang ditetapkan oleh American Society of Testing and Materials (ASTM) dan terdaftar sebagai Corsia Eligible Fuel (CEF) oleh International Civil Aviation Organization (ICAO).

"Sinergi ini tidak hanya mendorong teknologi penerbangan berkelanjutan tetapi juga menunjukkan visi bersama Pertamina Patra Niaga, SGI dan Bell dalam menciptakan masa depan penerbangan yang lebih bersih dan ramah lingkungan," tambah Riva.

Sementara itu, CEO SGI François Lassale menyebut investasi perusahaan dalam SAF sejalan dengan komitmen mereka terhadap praktik berkelanjutan dan menunjukkan visi bersama untuk masa depan penerbangan yang lebih bersih. Menurutnya adopsi SAF bukan hanya langkah dalam mengurangi emisi karbon, tapi juga komitmen untuk masa depan yang lebih baik bagi industri dan planet.

"Kolaborasi ini menjadi contoh kuat tentang bagaimana kita dapat mencapai dampak lingkungan yang berarti melalui kemitraan strategis, dan kami berharap dapat memperluas penggunaan SAF sebagai bagian dari misi kami yang lebih luas untuk memimpin jalan dalam penerbangan berkelanjutan di seluruh wilayah," bebernya.

Tak hanya itu, sinergi ini pun terwujud berkat dukungan Bell, produsen helikopter terkemuka yang mendukung implementasi SAF dalam armada buatannya. Kemitraan ini memfasilitasi transisi ke praktik penerbangan yang lebih berkelanjutan dan mempercepat pengurangan emisi karbon di sektor penerbangan.

"Bell merasa terhormat dapat bergabung dengan SGI dan Pertamina Patra Niaga dalam mendukung penerbangan helikopter pertama di Indonesia yang menggunakan bahan bakar penerbangan berkelanjutan," kata William Dickey, Direktur Pengembangan Bisnis Bell untuk Asia Pasifik.

"Tonggak sejarah ini menyoroti dedikasi Bell terhadap solusi bahan bakar alternatif dan diskusi berkelanjutan kami dengan para pelanggan dan regulator di seluruh Indonesia dan kawasan ini terkait penerapan SAF. Bersama-sama, kami berharap dapat memajukan penerapan teknologi penerbangan rendah karbon," tutup William.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan hasil seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Berdasarkan lampiran yang diunggah Kemenkeu di situs resminya, ada 30.912 nama yang lolos seleksi administrasi.

Daftar peserta yang lolos seleksi tertuang dalam pengumuman Nomor PENG-03/PANREK/2024. Informasi dan nama peserta yang lolos dapat dilihat pada lampiran pengumuman tersebut, yang dapat diakses di situs rekrutmen.kemenkeu.go.id pada menu pengumuman.

"Daftar pelamar rekrutme CPNS Kementerian Keuangan Tahun 2024 yang lolos seleksi administrasi sudah dapat dilihat pada laman rekrutmen.kemenkeu.go.id," tulis Instagram @kemenkeuri Kamis (19/9/2024).

Pelamar rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan tahun 2024 yang nomor registrasi dan namanya tercantum dalam lampiran di pengumuman tersebut dinyatakan lulus seleksi administrasi. Bagi yang tidak tercantum, artinya peserta tidak lulus.

"Pelamar yang dinyatakan tidak lulus Seleksi Administrasi dapat melihat keterangan alasan tidak lulus melalui akun masing-masing pelamar," terang pengumuman itu.

Kemenkeu menyebut ada masa sanggah bagi peserta CPNS yang merasa keberatan dengan hasil seleksi administrasi. Pelmar dapat mengajukan sanggahan selama periode tanggal 20 -22 September 2024.

Sanggahan bisa diajukan masing-masing pelamar di situs Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Hasil sanggah diumumkan paling lambat pada 29 September 2024.

"Apabila pelamar keberatan terhadap hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sangah selama masa sanggah tanggal 20 s.d. 22 September 2024 melalui akun masing-masing pelamar di lamanhttps://sscasn.bkn.go.id. Hasil sanggah akan diumumkan paling lambat tanggal 29 September 2024," jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan fakta mencengangkan soal banyaknya otomasi yang dilakukan di dunia kerja. Menurutnya, tahun depan akan ada 85 juta pekerjaan yang hilang.

Dia memaparkan pasar tenaga kerja saat ini tertekan oleh peningkatan otomasi di sektor industri. Meskipun memberikan keuntungan bagi industri, otomasi berpotensi menghilangkan pekerjaan manusia.

Dari awalnya otomasi hanya sebatas mekanik, kini penggunaan teknologi kecerdasan buatan juga mulai marak yang membuat pekerjaan kantoran ikut terancam.

"Semua sekarang masuk ke sana, otomasi semua. Awal cuma otomasi mekanik, kini muncul AI, muncul analitik otomasi. Setiap hari ada hal baru muncul," ungkap Jokowi dalam Kongres ISEI 2O24 yang ditayangkan virtual, Kamis (19/9/2024).

Jokowi memaparkan ada prediksi yang menyebutkan di tahun 2025 mendatang akan ada 85 juta pekerjaan yang hilang gegara penggunaan teknologi dan otomasi di dunia kerja.

"Kita baca di 2025 pekerjaan yang hilang itu ada 85 juta. Pekerjaan akan hilang 85 juta, sebuah jumlah yang tidak kecil," papar Jokowi.

Melihat fakta yang ada Jokowi memprediksi ke depan, hanya ada sedikit peluang kerja dibandingkan tenaga kerja yang ada di Indonesia.

Penciptaan pekerjaan dan pasar tenaga kerja adalah dua hal yang harus jadi perhatian banyak pihak. Tak terkecuali para cendekiawan yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

"Ke depan terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan. Too few job for too many people," ungkap Jokowi.

Menanamkan literasi keuangan kepada anak harus dilakukan sejak dini. Harapannya agar anak dapat bijak mengelola keuangan di kemudian hari.

Orang tua bisa mulai memupuk nilai dasar soal uang dengan langkah sederhana. Sesederhana mengajarkannya untuk menabung. Dengan membiasakan menabung, anak akan lebih menghargai uang. Selain itu, anak juga lebih memahami uang memiliki nilai, sehingga tidak boleh dihambur-hamburkan sembarangan.

Namun berapa usia ideal untuk mengajarkan anak menabung ya? Mengutip laman Haibunda terkait hal ini para ahli memiliki pandangan berbeda-beda. Meski begitu, mereka sepakat bahwa semakin dini anak diajarkan menabung, maka akan semakin baik.

Sejumlah pakar menyebut waktu terbaik mengajarkan anak menabung adalah ketika mereka berusia enam tahun, karena mereka mulai memahami konsep dasar keuangan. Selain itu memasuki usia 7 tahun, pola 'financial habit' anak juga sudah terbentuk. Sementara ahli lain berpendapat agar pembelajaran tentang menabung dan keuangan dimulai di usia lebih muda, yakni tiga atau lima tahun.

Nabung di BRI Junio Rencana, Banyak Promonya!

Foto: Dok. BRI

Bicara soal menabung nggak melulu menggunakan celengan. Di zaman yang modern seperti saat ini ada tabungan khusus untuk anak, seperti BRI Junio Rencana. Anak tak perlu khawatir uang di celengannya hilang, karena sudah tersimpan aman di bank.

Selain mengenalkan konsep bank kepada anak sedari dini, buka tabungan BRI Junio Rencana juga menawarkan keuntungan lainnya, lho. Sebab saat ini BRI sedang menghadirkan promo khusus bagi nasabah.

Kamu yang melakukan pembukaan rekening BRI Junio bisa mendapatkan reward dua tiket Kidzania gratis dan saldo BRImo Rp 500.000. Program promosi hanya berlaku untuk nasabah yang melakukan pembukaan rekening sesuai dengan tiering kepesertaan program. Selain itu setoran awal wajib di-hold dengan jangka waktu 12 bulan untuk semua paket program.

Foto: BRI

Program hadiah menarik Tabungan BRI Junio Rencana berlangsung hingga 31 Desember 2024. Jadi tunggu apa lagi? Sebelum periodenya habis, segera kunjungi unit kerja BRI terdekat dan buka rekening Tabungan BRI Junio Rencana sekarang karena Tabungan BRI Pas Buatmu!

Informasi selengkapnya cek di sini. Unduh juga aplikasi BRImo bikin transaksi keuangan makin praktis. #TabunganAnak #TabunganBRIPasBuatmu #TabunganBRI #BRImoMudahSerbaBisa

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2025 menjadi UU. Dengan begitu, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bisa menjalankannya mulai awal tahun depan.

Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang digelar hari ini. Dari perwakilan pemerintah hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, beserta jajaran eselon I.

"Apakah RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?," tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus di ruang rapat paripurna, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

"Setuju," jawab seluruh anggota yang diikuti ketuk palu.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat 8 fraksi yang menyetujui atau menerima RUU tentang APBN 2025 menjadi UU yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan (minderheid nota).

Salah satu yang disepakati dalam RUU APBN 2025 adalah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2% dan inflasi 2,5%. Hal ini telah mempertimbangkan berbagai situasi global.

"Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sangatlah besar," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025:

- Pertumbuhan ekonomi: 5,2%.
- Inflasi: 2,5%
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp 16.000
- Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 7%
- Harga minyak mentah Indonesia: US$ 82 per barel
- Lifting Minyak Bumi: 605 ribu barel per hari
- Lifting Gas Bumi: 1.005 ribu barel setara minyak per hari

Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025:

- Tingkat kemiskinan: 7-8%
- Tingkat kemiskinan ekstrem: 0%
- Tingkat pengangguran terbuka: 4,5-5%
- Rasio gini: 0,379-0,382
- Indeks Modal Manusia: 0,56
- Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
- Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108

Postur APBN 2025:

- Target pendapatan negara Rp 3.005,12 triliun: Terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,63 triliun, dan penerimaan hibah Rp 581,1 triliun.

- Total belanja negara Rp 3.621,31 triliun: Terdiri dari belanja K/L Rp 1.160,08 triliun, belanja non K/L Rp 1.541,35 triliun, transfer ke daerah Rp 919 triliun.

- Defisit APBN Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur hanya menunggu satu hal lagi, yaitu Keputusan Presiden (Keppres). Meski begitu, nampaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mau buru-buru meneken beleid tersebut.

Jokowi memastikan semua hal betul-betul siap sebelum bisa meneken aturan tersebut, mulai dari gedungnya, infrastruktur dasarnya, hingga sumber daya manusianya juga harus disiapkan. Menurutnya tanda tangan itu mudah. Namun, yang sulit adalah semua yang ada di IKN harus dinyatakan benar-benar siap untuk menerima mandat menjadi ibu kota baru.

"Kita melihat itu kesiapan betul-betul, di sana harus betul-betul, siap betul, tanda tangan gampang, tapi kesiapan IKN itu sendiri. Kalau yang namanya ditandatangani, pindah itu semua harus siap, bukan hanya gedung yang siap, furnitur harus siap, listrik harus siap, SDM harus siap, sistemnya harus siap," beber Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2024).

Sebagai perumpamaan, dia mengatakan pindah rumah saja sudah cukup ruwet, apalagi pindah ibu kota .Dia bilang, semua hal harus diperhitungkan baik-baik sebelum ibu kota benar-benar pindah.

"Pindahan rumah aja ruwetnya kaya gitu, ini pindah ibu kota jadi semua harus dihitung," ujar Jokowi.

Prabowo Bisa Teken Keppres

Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga mengungkapkan bisa saja Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan meneken Keppres IKN. Hal ini bisa terjadi bila hingga Oktober mendatang IKN belum dirasa siap olehnya.

Memang, jabatan Jokowi sendiri hanya bersisa dalam kurun waktu sebulanan lagi saja. Akhir Oktober mendatang, Prabowo Subianto akan menggantikan Jokowi menjadi presiden baru Indonesia hingga 2029.

"Yang tanda tangan bisa saya, bisa juga presiden terpilih Prabowo Subianto. Pokoknya kotanya siap betul, ekosistem sudah terbangun, kalau itu sudah siap, juga ada pendukung lainnya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak, rumah sakitnya siap nggak," ungkap Jokowi.

Seperti diketahui, sejak Agustus yang lalu, Jokowi sudah mulai bolak-balik berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sejauh ini beberapa bangunan pemerintah pun sudah terbangun di ibu kota baru.

Beberapa acara besar juga sudah dihelat di Nusantara. Mulai dari pengarahan kepada aparat TNI/Polri, pengarahan kepada kepala daerah, sidang kabinet paripurna, hingga acara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024.

Saksikan Live DetikPagi:

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait kabar kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting.

Termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan, Dwi Astuti mengatakan pihaknya sedang melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Dwi dalam pernyataan resmi, Rabu (18/9/2024).

Isu ini mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lainnya.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024.

Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.