Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun hingga 30 Juni 2024. Angka tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), kripto, hingga penerimaan dari perusahaan pinjaman online.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menjelaskan pemungutan PPN PMSE sebesar Rp 20,8 triliun, pajak kripto sebesar Rp 798,84 miliar, pajak fintech P2P lending atau perusahaan pinjol sebesar Rp 2,19 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp 2,09 triliun.

Sementara itu, sampai dengan Juni 2024 pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada bulan Juni 2024, tidak terdapat penunjukan, pembetulan/perubahan data maupun pencabutan pemungut PPN PMSE. Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 159 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 20,8 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp 3,89 triliun setoran tahun 2024," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 798,84 miliar sampai dengan Juni 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp 331,56 miliar penerimaan 2024. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 376,13 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 422,71 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Kemudian, untuk pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 2,19 triliun sampai dengan Juni 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 635,81 miliar penerimaan tahun 2024.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp732,34 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 270,98 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,19 triliun.

Adapun penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Hingga Juni 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 2,09 triliun. Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp 1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 572,17 miliar penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp 141,23 miliar dan PPN sebesar Rp1,95 triliun.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia," terang Dwi.

Dwi menambahkan pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya, seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Hasan Nasbi menyatakan menu makan bergizi gratis di setiap daerah akan berbeda. Ia menyebut menunya akan bergantung pada ketersediaan pangan di masing-masing daerah.

"Jadi tidak akan sama menunya nanti di berbagai daerah, itu kan tergantung ketersediaan pangan di sana apa," kata Hasan dalam konferensi pers Program Makan Bergizi Gratis di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Hasan menyebut satu-satunya kesimpulan saat ini tentang makan bergizi gratis adalah anggarannya yang ditetapkan Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ia membantah isu terkait anggaran per anak dipatok Rp 7.500.

"Angka itu belum ada sama sekali. Makanya kita bingung di luar ada angka, sementara kita belum punya angka," ucapnya.

Dengan ketersediaan anggaran 2025 sebesar Rp 71 triliun, kata Hasan, presiden terpilih Prabowo Subianto berpesan dua hal terkait program makan bergizi gratis. Pertama, syarat gizinya harus terpenuhi. Kedua, harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya.

"Jadi semua proses riset, kajian, uji coba, pilot project akan bersandarkan kepada dua arahan dari Pak Prabowo Subianto itu," beber Hasan.

Terkait kebutuhan gizi nantinya akan ditentukan oleh ahli gizi. Saat ini tim sedang melakukan pilot project sekaligus uji coba terkait program makan bergizi gratis tersebut.

"Jadi riset yang sekaligus kita kerjakan dari sana, kita akan mendapatkan temuan apa saja yang harus dilakukan, diperbaiki, diantisipasi termasuk kesimpulan berapa harganya, tapi ini masih berjalan," pungkasnya.

Pedagang menolak rencana aturan larangan penjualan produk tembakau atau rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak.

Aturan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan, yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Kesehatan, pada pasal 434 ayat 1 huruf e.

Pemerintah diminta menghapus aturan itu, sekaligus bijaksana dalam mengambil keputusan terkait larangan zonasi penjualan rokok karena dampaknya akan besar terutama pada pedagang kecil.

"Pemerintah harusnya dapat menengahi peraturan yang berpotensi jadi polemik ini karena banyak orang yang akan terdampak. Kalau alasannya demi mengurangi jumlah perokok anak, maka yang ditingkatkan harusnya edukasi dan sosialisasinya, bukan malah menekan dengan larangan zonasi," ujar Ketua Paguyuban Pedagang Sembako Madura Abdul Hamied dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (19/7/2024).

Saat ini ada sekitar 1.500 pemilik usaha sembako dan warung kelontong Madura yang tersebar di Jabodetabek dan sebagian Bali. Secara rata-rata, pemilik usaha memiliki sekitar 3-5 pekerja.

"Bisa dihitung sendiri kalkulasi dampak dari pelarangan zonasi 200 meter penjualan rokok ini bagi perekonomian masyarakat," ungkapnya.

Hamied menegaskan bahwa para pedagang kecil, pemilik warung kelontong, dan sembako sangat memahami bahwa rokok adalah produk yang hanya boleh dikonsumsi oleh orang berusia 18 tahun ke atas. Para pedagang pun menyadari untuk tidak menjual rokok pada anak di bawah usia 18 tahun.

"Rokok itu produk legal, khusus untuk konsumen dewasa. Kami sadar bahwa rokok tidak untuk dikonsumsi anak di bawah umur 18 tahun. Tapi, bukan serta merta solusinya adalah dengan melarang penjualan," serunya.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Sebelumnya, Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa RPP kesehatan telah memasuki fase finalisasi dan agar segera disahkan pada bulan Juli.

Pernyataan ini membuat pedagang semakin khawatir karena proses pengesahan RPP Kesehatan justru dilakukan secara tergesa-gesa tanpa adanya pelibatan pemangku kepentingan terdampak dan koordinasi dengan Kementerian lain.

"Kami juga sangat menyayangkan tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah mengenai poin zonasi tersebut," tambah Hamied.

Hamied melanjutkan bahwa ia pun berharap kementerian-kementerian terkait dapat berpihak kepada para pedagang kecil dan memahami ancaman rancangan aturan zonasi penjualan rokok yang secara jelas memberikan efek domino negatif bagi para pedagang.

"Yang menyusun aturan itu, apakah tidak pernah cek, turun ke lapangan? Akan ada banyak sekali warung, usaha kelontong, pedagang yang terdampak. Zonasi 200 meter ini ketika diterapkan, yang bakal dipindah sekolahnya atau pedagangnya?" Ucapnya.

Hamied menekankan bahwa regulasi saat ini yang melarang penjualan rokok kepada anak di bawah 18 tahun merupakan peraturan yang sudah tepat sasaran dan terbukti dapat diterapkan dengan baik dilapangan. Namun, zonasi larangan menjual rokok 200 meter dari satuan Pendidikan dan tempat bermain anak hanya membuat regulasi makin tumpang tindih dan menghalangi orang dalam mencari rejeki.

"Semua warga negara punya hak hidup dan hak atas pekerjaan yang sama, kan?" pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan perjalanan menggunakan Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung. Hari ini dia melakukan kunjungan ke Bandung, Jawa Barat dengan agenda utama peresmian turnamen sepak bola Piala Presiden Tahun 2024 di Stadion Si Jalak Harupat.

Jokowi naik Whoosh dari Stasiun Halim di Jakarta Timur. Orang nomor satu di Indonesia itu didampingi langsung oleh istrinya dalam kunjungannya kali ini ke Bandung.

Dilansir dari keterangan pers BPMI Sekretariat Presiden, Jumat (19/7/2024), Jokowi tiba sekitar pukul 13.40 WIB di Stasiun Halim. Dia mengenakan kaos lengan panjang berwarna putih dipadukan dengan celana dan sepatu sneakers berwarna hitam.

Lencana presiden juga terpasang di dada kirinya. Wajahnya nampak ceria dengan senyuman lebar di wajahnya ketika tiba di Stasiun Halim.

Setelah tiba, Jokowi langsung beranjak menuju lantai 2 dan menempelkan tiket di portal masuk, dan langsung dilanjutkan naik ke peron di lantai 3. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo dan Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi nampak mendampingi Jokowi dan istrinya saat tap in tiket.

Jokowi dan Iriana duduk di gerbong pertama atau pada layanan first class Whoosh dengan nomor perjalanan G5901 tujuan Stasiun Halim hingga Stasiun Tegalluar. Dia duduk bersebelahan dengan istrinya di atas kereta.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana dalam keterangannya mengatakan Jokowi dan Iriana diagendakan membuka turnamen Piala Presiden tahun 2024.

"Di Jawa Barat, Presiden dan Ibu Iriana diagendakan untuk melakukan peresmian turnamen sepak bola Piala Presiden Tahun 2024 yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung," ujar Yusuf.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menjawab soal isu anggaran makan bergizi gratis dipangkas demi memperluas jumlah penerima dengan keterbatasan anggaran Rp 71 triliun di 2025. Isu yang beredar, ada opsi dipangkas dari Rp 15.000/anak menjadi Rp 9.000/anak bahkan Rp 7.500/anak.

Sri Mulyani mengatakan kehadiran Thomas Djiwandono di Kemenkeu akan mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan tim transisi pemerintahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dengan begitu bisa menampung berbagai program prioritas pemerintah selanjutnya yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Dengan adanya Mas Thomas menjadi lebih mudah karena berarti komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung berbagai program prioritas yang sudah disampaikan Pak Prabowo dan wakil presiden terpilih Gibran dan bagaimana memasukkan dalam APBN 2025," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Sayangnya Sri Mulyani belum mau menjawab lebih detail terkait program makan bergizi gratis termasuk isu pemangkasan anggarannya hingga menjadi Rp 7.500/anak. Dia menyebut proses penyusunan RAPBN 2025 akan disampaikan pada 16 Agustus 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Untuk beberapa pertanyaan khusus mengenai program (makan bergizi gratis), saya harap kita tidak membahasnya dulu di sini karena sedang proses. Tentunya supaya nanti dalam proses kita akan terus mengumpulkan berbagai informasi sehingga nanti dalam bentuk nota keuangan dan RUU (APBN 2025) yang akan dalam waktu 3 minggu kita sampaikan," ucapnya.

Senada dengan Sri Mulyani, Thomas Djiwandono juga enggan menjawab dengan rinci soal isu anggaran makan bergizi gratis dipangkas jadi Rp 7.500/anak.

"Untuk hal yang sifatnya makan siang gratis, saya rasa ini bukan saatnya. Yang bisa saya katakan di sini adalah, semua hal yang menyangkut program unggulan presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis dan sebagainya itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan oleh ibu Menteri Keuangan tadi," ucapnya.

Sebelumnya, Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku diajak berdiskusi dengan tim Prabowo mengenai makan bergizi gratis. Dia menyebut adanya potensi pemangkasan biaya dari Rp15.000/anak menjadi Rp 9.000/anak atau bahkan menjadi Rp 7.500/anak.

"Tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp 15.000 mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kah? Kira kira begitu," ungkap Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7).

Prabowo sebagai seorang politisi, kata Heriyanto, pada dasarnya ingin menyasar target sebanyak mungkin dengan keterbatasan anggaran Rp 71 triliun pada 2025.

TikTok membantah terkait isu akan mengakuisisi salah satu perusahaan agen travel online (OTA) di Indonesia. Juru Bicara TikTok menegaskan tidak ada sama sekali terkait rencana tersebut.

"Tidak ada rencana untuk mengakuisisi OTA lokal," kata Juru Bicara TikTok dalam keterangannya, Jumat (19/7/2024).

Sebelumnya, TikTok dikabarkan akan melebarkan sayapnya ke bisnis agen travel online di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh ungkap sumber yang berbasis di Indonesia sebagaimana diberitakan oleh South China Morning Post (SCMP).

"TikTok berencana untuk terjun ke kategori rekreasi, yang memungkinkan pengguna memperoleh kupon untuk penerbangan dan hotel yang disediakan oleh penyedia layanan pihak ketiga," kata sumber tersebut, Selasa (16/7).

Informasi terkait kabar tersebut masih terbatas. Asal tahu saja bahwa platform penyedia layanan pemesanan tiket pesawat hingga hotel di Indonesia ada Tiket.com, Traveloka, Agoda, Booking.com dan sebagainya.

Terkait isu tersebut juga, Kementerian Perdagangan telah memberikan tanggapan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim mengatakan belum ada rencana terkait kabar TikTok yang mau mengakuisisi aplikasi travel dalam negeri.

"Jadi ini masih belum ada. Kan itu baru diwacanakan, mengambilalih," ujar dia di Kemendag.

Isy pun menegaskan kembali jika ada rencana akuisisi aplikasi travel, maka dia mengingatkan transaksinya tidak boleh satu aplikasi dengan TikTok. Dia mencontohkan terkait TikTok yang telah mengakuisisi Tokopedia, di mana transaksinya disebut tidak dalam satu aplikasi yang sama.

Keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Keuangan tambahan. Kini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki dua wakil menteri.

Usai dilantik ia menjelaskan peran yang bakal diemban di Kementerian Keuangan. Thomas menyebut jabatannya itu menunjukkan keberlanjutan pemerintahan Jokowi ke Pemerintahan Prabowo.

"Hari ini saya diangkat sebagai wakil menteri keuangan 2 di Kementerian Keuangan oleh bapak Presiden Joko Widodo. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih," katanya usai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Ia menyatakan siap berkolaborasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara. Thomas menyebut tugas kedepannya adalah menyelaraskan anggaran tahun 2025 beserta program-programnya dengan apa yang dijalankan pemerintah saat ini.

"Untuk itu saya akan bekerja erat dengan ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani dengan wakil ketua, maaf, wakil Menteri Keuangan I Pak Suahasil. Tugas kami, tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan. Terima kasih," bebernya.

Sebelumnya, Jokowi melantik Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Jokowi membacakan sumpah diikuti Thomas.

"Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," lanjutnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara merespons kabar pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis presiden terpilih, Prabowo Subianto. Kabarnya anggaran dipangkas dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per anak.

Airlangga menjelaskan program makan bergizi gratis sudah masuk di Rancangan APBN 2025, dan nanti soal teknisnya akan dibahas

"Program makan gratis itu sudah dianggarkan di dalam RAPBN ke depan (2025), itu sebesar Rp 71 triliun. Teknisnya nanti akan dibahas lebih detail lagi," kata Airlangga saat konferensi pers setelah acara di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, Airlangga bilang, program makan bergizi gratis di setiap daerah berbeda, dan teknis pelaksanaannya nanti akan dibahas.

"Tentu setiap daerah akan berbeda (teknis pelaksanaannya), tapi teknis akan dibahas ke depan," jelasnya lagi.

Sebagai informasi sebelumnya Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengatakan anggaran sebesar Rp 71 triliun sudah dibahas dan disetujui Prabowo. Hal itu dikatakan Tim Ekonomi Prabowo-Gibran saat menemui para ekonom termasuk dirinya dan Chatib Basri.

Setelah anggaran sebesar Rp 71 triliun tersebut muncul, kata Heri, tim Prabowo-Gibran sedang memikirkan mengenai budget makan siang gratis per anaknya. Nah ada opsi untuk memangkasnya dari rencana semula Rp 15 ribu/anak agar jumlah anak yang dijangkau lebih banyak.

"Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun itu, tugasnya presiden election (terpilih) ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp 15 ribu, mungkin ke Rp 9 ribu, atau ke Rp 7.500 kah? Kira-kira begitu," kata Hery dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7).

"Kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentu beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin," tambahnya.

Presiden Terpilih 2025-2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan respons atas pengangkatan tiga wakil menteri (wamen) baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini. Salah satu di antara ketiga sosok itu ialah keponakannya, Thomas Djiwandono

Thomas 'Tommy' Djiwandono yang juga merupakan politikus Partai Gerindra diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan tambahan. Selain Tommy, ada Sudaryono diangkat sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi, dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Ditemui di St Regis Jakarta, saat dimintai tanggapan terkait pengangkatan ketiga sosok itu, Prabowo enggan berbicara. Namun ekspresi wajahnya menyiratkan kebahagiaan. Prabowo lantas mengeluarkan jempolnya sembari tersenyum, seolah tanda bahwa dia menyetujui langkah tersebut.

Kedatangan Prabowo sendiri ke St Regis dalam rangka peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024. Ia ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikannya meluncurkan portal tersebut.

"Saya kira Pak Presiden sedang melatih saya (tertawa) supaya nanti tidak kaget setelah saya dilantik, insyallah. Itulah cara beliau, salah satu pelajaran kepimpinan," kata Prabowo, dalam sambutannya, di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Sebagai tambahan informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan tambahan sehingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini memiliki dua wakil menteri.

Thomas menemani Suahasil Nazara di posisi Wakil Menteri Keuangan mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan pada hari ini.

Thomas sendiri merupakan anggota dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan. Dia juga merupakan keponakan Prabowo. Thomas Djiwandono adalah anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Ayahya adalah mantan gubernur Bank Indonesia, sedangkan ibunya adalah kakak kandung Prabowo.

Sosok berikutnya yang juga baru diangkat pada hari ini ialah Sudaryono. Ia merupakan Ketua DPD Gerindra Jateng. Dia akan menggantikan Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Sosok ketiga yang akan dilantik jadi Wakil Menteri adalag Yuliot Tanjung. Pria yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM itu bakal dilantik jadi Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), resmi melantik Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Yuliot menjadi orang pertama yang menjabat posisi Wakil Menteri Investasi.

Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

"Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Jokowi membacakan sumpah diikuti Yuliot.

"Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," lanjutnya.

Yuliot sendiri sebelumnya merupakan pejabat eselon I Kementerian Investasi. Dia merupakan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Kini, Yuliot naik pangkat langsung menjadi Wakil Menteri Investasi mendampingi Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi.

Simak Video 'Thomas Djiwandono-Sudaryono Tiba di Istana Jelang Pelantikan Wamen':

[Gambas:Video 20detik]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk untuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan kebijakan itu amanah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Hal itu mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan," kata Ogi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR. Dalam UU P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama dua tahun sejak UU P2SK diundangkan.

Ogi mengatakan setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut.

Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.⁠

"Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," pungkas keterangan tertulis tersebut.

Sebelumnya Ogi sempat menyampaikan nantinya seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL). Hal ini akan mulai diterapkan setidaknya per Januari 2025 mendatang.

TPL merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.

Ogi mengatakan, saat ini asuransi kendaraan masih bersifat sukarela. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) disebutkan bahwa asuransi kendaraan dapat menjadi wajib bagi seluruh pemilik mobil dan motor.

Saat ini pemerintah, tengah menyiapkan aturan turunan dari UU PPSK tersebut. Hal ini termasuk aturan turunan terkait asuransi bagi kendaraan bermotor tersebut.

"Dan diharapkan peraturan pemerintah terkait asuransi wajib itu sesuai dengan UU paling lambat 2 tahun sejak PPSK, artinya Januari 2025 setiap kendaraan ada TPL," kata Ogi dalam Insurance Forum 2024 dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (16/7).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik tiga wakil menteri hari ini, salah satunya wakil menteri investasi (wameninvestasi). Posisi tersebut kabarnya akan diisi oleh Yuliot Tanjung.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa. Saat ini Yuliot Tanjung menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM.

"Wameninvestasi yang ditunjuk orang BKPM, Yuliot Tanjung," kata Tina, Kamis (18/7/2024).

Yuliot Tanjung akan bertugas mendampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Saat diucapkan selamat terkait kabar tersebut, ia menjawab singkat "Terima kasih".

Selain Wameninvestasi, Jokowi dikabarkan akan melantik Wamenkeu II yang diisi oleh Thomas Djiwandono dan Wamentan diisi Sudaryono. Keduanya merupakan kader Gerindra sekaligus orang terdekat presiden terpilih Prabowo Subianto.

Thomas Djiwandono merupakan keponakan Prabowo. Sementara Sudaryono merupakan asisten pribadi (Aspri) Prabowo.

"Hari ini, tanggal 18 Juli 2024, pukul 15.00 WIB akan diagendakan pelantikan beberapa Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan.

Simak juga Video 'Bahlil Blak-blakan soal Nilai Investasi Starlink di RI':

[Gambas:Video 20detik]