Rumah makan cepat saji Richeese Factory hadir menjadi pesaing dari berbagai merek internasional, seperti KFC dan McDonald's. Buat kalian yang belum tahu, Richeese Factory ternyata merek asli Indonesia, lho!

Richeese Factory memiliki produk serupa, yakni ayam goreng. Ayam goreng Richeese Factory disajikan dengan saus keju, saus pedas dengan level bertingkat, hingga saus laksa.

Untuk mengetahui lebih lengkap, simak informasi mengenai siapa pemilik Richeese Factory, mulai dari sejarah hingga produk-produknya.

Siapa Pemilik Richeese Factory?

Richeese Factory didirikan oleh Krisdianto Lesmana dan istrinya, Ida Surjati Djaja Mukti pada 1985. Mereka adalah sepasang pengusaha kuliner dengan banyak pengalaman dari Jawa Barat.

Dikutip dari situs resmi Nabati Group, Richeese Factory merupakan merek yang diusung oleh PT Richeese Kuliner Indonesia. Perusahaan ini berada di bawah Nabati Group.

Perusahaan ini selanjutnya dikelola anaknya, yaitu Erwin Lesmana. Dilihat dalam dokumen di situs Mahkamah Agung 2018, Erwin menjabat sebagai Direktur Utama PT Richeese Kuliner Indonesia.

Selain Richeese Factory, Nabati Group juga memiliki berbagai unit bisnis, antara lain PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang terkenal dengan produk wafer Nabati yang sudah mendunia.

Dikutip dari situs International Finance Corporation, perusahaan Nabati Group, awalnya bernama PT Nabati Jaya Indonesia, kemudian berubah menjadi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia pada 2002, lalu mendirikan Richeese Factory pada 2011.

Sejarah Richeese Factory

Richeese Factory pertama kali hadir di Bandung pada 8 Februari 2011 di Paris Van Java Mal, Bandung, Jawa Barat. Richeese Factory kini memiliki 176 outlet yang tersebar di sejumlah kota di Indonesia .

Tak hanya di Indonesia, Richeese Factory juga membuka cabang di mancanegara, yaitu di Malaysia. Berikut ini linimasa perkembangan Nabati Group setelah berubah nama menjadi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia pada 2002.

• 2002: Pendirian PT Kaldu Sari Nabati Indonesia
• 2007: Peluncuran Merek Richeese
• 2009: Pendirian pabrik di Rancaekek, Bandung
• 2011: Pendirian Richeese Factory
• 2011: Menjalin hubungan kerja sama dengan Nabati Food Pte Ltd
• 2013: Pendirian perusahaan distribusi PT Pinus Merah Abadi

Produk Richeese Factory

Produk utama Richeese Factory adalah ayam goreng. Namun ayam goreng ini disajikan secara khas. Beberapa produknya adalah sebagai berikut:

• Richicken: ayam goreng original
• Fire chicken: ayam goreng potongan dengan balutan saus BBQ pedas berlevel 0-5, dilengkapi saus keju Richeese.
• Laksa chicken: ayam goreng yang dilumuri saus laksa berasa asam, gurih, dan pedas, lengkap dengan saus keju Richeese.
• Flying chicken: ayam goreng dengan taburan Volcano Powder pedas, dilengkapi saus keju Richeese.
• Aneka burger, snack, dan minuman

Sekarang detikers sudah tahu kan siapa pemilik Richeese Factory? Perusahaan ini berada di bawah Nabati Group yang awalnya didirikan Krisdianto Lesmana. Richeese Factory lahir di Bandung, jadi jangan salah menganggap Richeese Factory berasal dari asing, ya!

Siap Maju Pilkada DKI, Jusuf Hamka Janjikan Sekolah-Transportasi Gratis

Siap Maju Pilkada DKI, Jusuf Hamka Janjikan Sekolah-Transportasi Gratis

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan mengenai penggunaan uang pajak yang sudah disetor masyarakat. Hal ini untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang warganet di media sosial X.

"84% pendapatan negara dari pajak. Kita sudah banyak kasih ke negara. Gaji dipajakin, bonus dipajakin, bunga tabungan dipajakin, rumah dipajakin, mobil dipajakin, motor dipajakin, bawa barang dari LN dipajakin. Negaranya ngapain?" cuit warganet tersebut, dikutip Kamis (18/7/2024).

Melalui akun X resminya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjawab pertanyaan warganet tersebut. Dia mengakui Indonesia cukup banyak jenis pungutan, tetapi bukan pajak berganda.

"Ini justru untuk memastikan tiap aktivitas dan lini berkontribusi sehingga adil buat semua. Tentu kita bersyukur sebagian besar warga negara sadar dan patuh pajak. Gotong royong yang kuat dan makin baik," kata Prastowo.

Idealnya, kata Prastowo, pemerintah adalah pelayan yang memungut lalu mengembalikan uang tersebut dalam bentuk belanja publik. Dia mengakui dalam prosesnya memang belum ideal sehingga masyarakat diminta untuk terus ikut mengawasi dan memperbaiki.

Menurutnya, Indonesia patut bersyukur karena menjelang 79 tahun usia negara, semakin banyak program dan layanan publik yang dibiayai dengan pajak. Hal itu merupakan cita-cita dari Radjiman Wedyodiningrat yang dikenal sebagai Bapak Pajak.

Berikut realisasi belanja pemerintah pusat yang langsung dirasakan masyarakat:

Belanja Bansos dan Subsidi

Belanja bansos dan subsidi untuk penyaluran PKH dan Kartu Sembako membantu 10 juta KPM dan 18,7 juta KPM. Begitu juga untuk tanggap darurat bencana oleh BNPB sebesar Rp 0,1 triliun, subsidi BBM 5,57 juta kilo liter, LPG 3 kg 2,7 juta MT, listrik 40,4 juta pelanggan, dan KUR untuk membantu masyarakat prasejahtera sebanyak 2 juta orang.

Anggaran Pendidikan

Realisasi anggaran pendidikan mencapai Rp 217,6 triliun per 31 Mei 2024 atau 32,7% dari total keseluruhan Rp 664 triliun. Dana pendidikan itu dimanfaatkan untuk berbagai program strategis.

Anggaran Infrastruktur

Anggaran infrastruktur mencapai Rp 423,4 triliun pada 2024 dengan fokus pada penyelesaian proyek prioritas dan pemerataan pembangunan. Sampai 31 Mei 2024, realisasi anggaran infrastruktur telah mencapai Rp 112,9 triliun atau 26,7%.

Capaian ini dinilai menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur di berbagai sektor. Beberapa di antaranya digunakan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.

Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan mencapai Rp 187 triliun dalam APBN 2024. Hingga 31 Mei 2024, realisasi anggaran kesehatan telah mencapai Rp 60,3 triliun atau sebesar 32,2% dengan fokus pada program-program prioritas kesehatan untuk masyarakat secara luas.

Anggaran Ketahanan Pangan

Alokasi anggaran ketahanan pangan pada 2024 sebesar Rp 114,3 triliun dan sudah terealisasi 22,8% atau Rp 26,1 triliun sampai Mei 2024. Beberapa di antaranya untuk pembangunan bendungan lanjutan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan benih, hingga subsidi pupuk.

Anggaran Pemilu

Pemerintah juga menggelontorkan anggaran Pemilu sebesar Rp 38,3 triliun dalam APBN 2024. Prastowo menyebut realisasi anggaran itu masih terus berjalan dan akan terus dipantau serta dievaluasi untuk memastikan efektif dalam penggunaannya.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pelayanan terbaik, serta memastikan penggunaan uang pajak kita untuk program dan layanan yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Sudah selayaknya kita berupaya bersama untuk kebaikan masa depan kita," pungkas Prastowo.

Thomas Dwijandono disebut-sebut akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) hari ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantiknya sore ini.

Saat ini posisi Wamenkeu diisi oleh Suahasil Nazara. Sejauh ini berdasarkan sumber detikcom, Kamis (18/7/2024), posisi Wamenkeu akan ditambah menjadi dua.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro belum mau bicara saat dimintai konfirmasi. Yang pasti, katanya, nanti sore akan ada konferensi pers di kantor Kemenkeu.

"Saya belum bisa sampaikan, tapi nanti kita buat preskon sore, tunggu aja ya," ucap Deni kepada detikcom.

Thomas Dwijandono merupakan anggota dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan. Dia juga merupakan keponakan Prabowo.

Thomas Djiwandono adalah anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Ayahya adalah mantan gubernur Bank Indonesia, sedangkan ibunya adalah kakak kandung Prabowo.

Ada delapan kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) selama kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kunjungan tersebut Jokowi juga bertemu dengan Presiden UEA Mohammed Bin Zayed (MBZ) di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan di sela-sela pertemuan tersebut, kedua pemimpin menyaksikan delapan kesepakatan deliverables kunjungan. Kesepakatan itu ditandai dengan adanya nota kesepahaman (MoU).

"Di sela-sela pertemuan bilateral, kedua pemimpin juga menyaksikan pengumuman 8 kesepakatan deliverables kunjungan," kata Retno dalam keterangan tertulis, Rabu (17/7/2024).

Retno menyebut UEA merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Timur Tengah. Dalam 10 tahun terakhir ini hubungan kedua negara berkembang dengan cepat.

Misalnya, dari sisi perdagangan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Angka perdagangan di tahun 2015 sampai 2023 mengalami peningkatan 52%. Dan di tahun 2023 mencapai USD 3,282 milliar.

"Selain mengalami peningkatan angka perdagangan bilateral, posisi Indonesia juga bergerak dari defisit menjadi surplus. Tahun 2023, Indonesia mencatatkan surplus sebesar USD 0,29 milliar," terangnya.

Delapan kesepakatan itu sebagai berikut:

1. MoU antara Kementerian BUMN dan Eagle Hills terkait turisme dan transportasi udara
2. MoU antara Nusantara Capital Authority dan Dubai International Financial Centre Authority terkait pembentukan Financial Centre di IKN
3. MoU antara BRIN dan Emirates Nuclear Energy (ENEC) terkait energi nuklir;
4. MoU antara BI dan UAECB terkait sistem pembayaran
5.MoU antara Kementerian Keuangan dan Ministry of Finance terkait Public Finance Management
6. Framework Agreement antara PT DI & PAL Aerospace terkait Technology Transfer of Maritime Patrol Aircraft and Anti-Submarine Warfare
7. MoU antara Masdar dan PLN Icon+ untuk Joint Assessment and Study instalasi Solar Rooftop bidang komersil dan industrial di Indonesia
8. MoU antara Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund United Arab Emirates dan Kementerian Kemaritiman dan Investasi terkait pembangunan Sheikh Mohamed bin Zayed and Joko Widodo International Mangrove Research Center di Bali.

Bank Indonesia (BI) optimis nilai tukar rupiah akan terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Mengutip dari RTI, pada pukul 16.05 WIB mata uang Paman Sam masih berada di level Rp 16.000.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan penguatan nilai tukar rupiah dipengaruhi kebijakan moneter yang ditempuh oleh BI, khususnya mitigasi terhadap pelambatan ekonomi global. Pada 16 Juli rupiah tercatat menguat 1,21% dibanding akhir Juni 2024.

"Nilai tukar rupiah menguat dipengaruhi oleh bauran kebijakan moneter yang ditempuh BI dalam memitigasi dampak pelambatan global. Nilai tukar rupiah Juli 2024, data 16 Juli 2024 menguat 1,21% dibandingkan posisi akhir Juni 2024," katanya dalam konferensi pers di kantor pusat BI di Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Menurut Perry, BI berkomitmen untuk menjaga stabilitas rupiah terhadap dolar AS, yang didukung juga oleh fundamental perekonomian Indonesia yang kuat. Perry mencatat rupiah sudah terdepresiasi 4,84% dibanding akhir Desember 2023.

Meski begitu, pelemahan rupiah tidak separah mata uang negara lain seperti peso Filipina, baht Thailand, dan won Korea Selatan. Masing-masing mata uang itu terdepresiasi 5,14%, 5,44% dan 7,03%.

"Dengan perkembangan tersebut nilai tukar rupiah ytd kalau dibanding akhir Desember 2023 mencatat depresiasi 4,84%. Depresiasi rupiah ini lebih rendah dibandingkan pelambatan peso Filipina, baht Thailand, won Korea, yang masing-masing terdepresiasi sebesar 5,14%, 5,44% dan 7,03%," bebernya.

Ke depan BI memperkirakan nilai tukar rupiah bergerak stabil dan cenderung menguat. Hal ini sejalan dengan rendahnya inflasi serta ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh.

"Ke depan kami perkirakan nilai tukar rupiah bergerak stabil dalam kecenderungan menguat, sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen BI untuk terus menstabilkan nilai tukar rupiah, yang semuanya mendorong keberlanjutan aliran masuk modal asing," pungkasnya.

Transaksi menggunakan mata uang lokal tanpa dolar Amerika Serikat (AS) terus meningkat. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, local currency transaction (LCT) Indonesia dengan China misalnya yang terus tumbuh meski negara tersebut mengalami tekanan ekonomi.

"Trennya terus mengalami peningkatan, bahkan China yang beberapa saat kemarin agak meredup karena ekonomi mereka yang masih struggling, per 2 bulan terakhir terus mengalami peningkatan," katanya dalam konferensi pers di kantor pusat BI di Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Jumlah transaksi LCT pada Juni 2024 tercatat setara US$ 887,43 juta atau sekitar Rp 14,19 triliun (kurs Rp 16.000). Jumlah ini meningkat 80,6% yoy dibanding tahun lalu.

"Transaksi LCT Juni 2024 tercatat sebesar US$ 887,43 juta. Ini naik 80,6% yoy dibandingkan tahun sebelumnya," ujar dia.

Secara kumulatif implementasi LCT sejak Januari hingga Juni mencapai US$ 4,7 miliar atau sekitar Rp 75,20 triliun, atau naik sebesar 45,7% dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Kumulatif dari Januari sampai Juni itu US$ 4,7 miliar. Dan ini naik sebesar 45,7% dibanding periode yang sama tahun lalu yang baru mencapai US$ 3,22 miliar," sebut dia.

Adapun jumlah pelaku LCT tercatat sebesar 4.379 atau belum mengalami perubahan. Menurut Destry, mitra terbesar Indonesia dalam LCT adalah China yang mewakili 42,9% total transaksi.

"Jumlah pelaku tidak banyak berubah, masih sekitar 4.379 pelaku, dan yang menarik di sini bahwa Tiongkok ini cepat sekali pertumbuhannya, di mana untuk Juni mereka transaksinya mencapai 42,9% dari total transaksi LCT kita," imbuh dia.

Menurutnya implementasi LCT dibutuhkan untuk memperdalam pasar keuangan yang mulai menunjukkan dampak positif. LCT juga memberi benefit terhadap perdagangan hingga investasi Indonesia.

Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah transaksi menggunakan kartu ATM atau debit perbankan turun dari tahun ke tahun (year on year/yoy). Menurut Gubernur BI, Perry Warjiyo, angka penurunannya mencapai 8,24% yoy.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan transaksi kartu kredit yang justru tumbuh 20,92% yoy, dengan jumlah transaksi mencapai 114,31 juta transaksi.

"Sementara transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, debet, turun 8,42% yoy menjadi 1.759,92 juta transaksi. Transaksi kartu kredit tumbuh 20,92% yoy mencapai 114,31 juta transaksi," katanya dalam konferensi pers di kantor BI Pusat di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Transaksi menggunakan QRIS juga tercatat tumbuh pesat hingga 226,54% yoy, dengan jumlah pengguna mencapai 50,5 juta. Menurut Perry, jumlah merchant pengguna QRIS menyentuh 32,71 juta yang sebagian besar adalah UMKM.

"Transaksi QRIS tumbuh 226,54% yoy dengan jumlah pengguna mencapai 50,5 juta. Dan jumlah merchant 32,71 juta yang sebagian besar adalah UMKM," ungkapnya.

Perry juga menjelaskan transaksi layanan perbankan digital banking tumbuh sebesar 34,49% yoy, dengan jumlah transaksi hingga 5.363 juta kali. Sementara transaksi uang elektronik tumbuh 39,24% yoy dan volumenya mencapai 3.958,53 juta transaksi.

"Sementara transaksi uang elektronik tumbuh 39,24% yoy dan volumenya mencapai 3.958,53 juta transaksi," jelas dia.

Pemerintah tengah merancang aturan mengenai asuransi wajib bagi kendaraan. Nantinya, baik mobil maupun motor diwajibkan mempunyai asuransi third party liability (TPL) mulai tahun 2025.

Sebagai informasi, TPL merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan asuransi wajib bagi kendaraan telah berlaku di negara lain, termasuk negara ASEAN. Dia menyebut asuransi wajib bagi kendaraan merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Pada pasal 39A ayat 1 Bab VI Perasuransian tertulis pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pada ayat (3) pemerintah dapat mewajibkan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat untuk membayar premi atau kontribusi keikutsertaan sebagai salah satu sumber pendanaan

"Kalau kita lihat dari negara-negara di dunia termasuk negara ASEAN sudah menerapkan asuransi wajib kendaraan," kata Ogi dalam Insurance Forum 2024 di CNBC Indonesia TV, dikutip Rabu (17/7/2024).

Terkait harga, Ogi menyebut hal itu akan sangat tergantung dengan jumlah peserta. Semakin banyak peserta yang ikut asuransi wajib kendaraan, maka premi yang harus dibayarkan dapat lebih murah dibandingkan dengan premi asuransi kendaraan yang sekarang.

Memang sekarang perusahaan-perusahaan kendaraan telah menawarkan asuransi kendaraan, tapi memang tidak diwajibkan. Saat ini asuransi kendaraan pun masih bersifat sukarela. Apabila skemanya diubah menjadi wajib, Ogi menjelaskan ini semakin lebih efisien dalam penerapannya.

"Kita berharap adanya asuransi wajib kendaraan dibandingkan sekarang lebih murah karena pesertanya banyak preminya menanggung banyak dan probability juga lebih menurun," jelasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah menggodok aturan baru perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau dikenal pinjaman online (pinjol). Hal ini pun menjadi sorotan Ketua DPR Puan Maharani.

Puan mengingatkan seluruh pemangku kepentingan terkait agar aturan yang dibuat harus mengutamakan keamanan dan perlindungan masyarakat. Menurutnya, kondisi masyarakat Indonesia saat ini masih kurang mendapatkan literasi komprehensif terkait aturan pinjaman online. Sehingga, kata Puan, masih banyak masyarakat yang terjebak utang pinjol lalu berakhir dalam situasi menyulitkan.

"Dalam realitasnya masyarakat yang terlilit utang pinjol semakin banyak. Sehingga edukasi menjadi satu hal yang penting dilakukan kepada masyarakat, untuk melindungi mereka agar tidak terjebak dalam kondisi gagal bayar," katanya dikutip dari laman DPR, Rabu (17/7/2024).

Mengacu data OJK, masyarakat yang terlilit utang pinjol mencapai hampir 5% dari penduduk Indonesia. Berbagai permasalahan sosial juga muncul akibat pinjol yang mencari keuntungan dengan modus memanfaatkan kondisi masyarakat yang kesulitan, bahkan ada beberapa kasus bunuh diri karena pinjol.

Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) pun sudah masuk dalam tahap penyelarasan. Dalam RPOJK LPBBTI direncanakan penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif dari sebelumnya Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar.

"Dari data terlihat bahwa yang paling banyak melakukan pinjaman online itu generasi Z dan Milenial, ini yang harus kita perhatikan dan lindungi," kata Puan.

Puan meminta OJK tegas dalam menegakkan aturan yang menjaga agar konsumen pinjol dibatasi cara dan angkanya. Data Statistik Fintech Lending OJK tahun 2023 menemukan mayoritas nasabah pinjol adalah generasi muda, terutama dari kelompok usia 19 sampai 34 tahun.

Para generasi Z dan Milenial tercatat sebagai kelompok usia penerima terbesar kredit pinjol, yakni 54,06% atau mencapai Rp 27,1 triliun.

"Dari data terlihat bahwa yang paling banyak melakukan pinjaman online itu generasi Z dan Milenial, ini yang harus kita perhatikan dan lindungi. Mereka pemimpin masa depan bangsa yang harus dilindungi dari permasalahan-permasalahan seperti ini," jelasnya.

Pada rancangan aturan itu dijelaskan bahwa pencairan dana hingga Rp 10 miliar hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriterianya ialah perusahaan penyedia jasa pinjaman harus memiliki rasio wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) maksimum 5%.

Selain itu, perusahaan tidak boleh sedang dalam sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari OJK. Melihat hal tersebut, Puan menekankan pentingnya edukasi, sosialisasi dan perlindungan regulasi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat.

"Edukasi, sosialisasi, dan jaminan regulasi yang tegas dan pengawasan yang ketat menjadi hal yang penting agar masyarakat dapat membuat keputusan yang bijaksana saat menggunakan layanan pinjaman online," imbuhnya.

Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell dikabarkan akan mundur jika Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden AS.

Menanggapi hal tersebut mantan orang nomor satu Negeri Paman Sam, Donald Trump mengatakan akan menghormati keputusan dari Powell. Dia akan mempersilahkan Powell mundur jika dia memenangkan pemilu bulan November.

"Saya akan membiarkan dia melakukan apa yang dia lakukan, terutama jika menurut saya dia melakukan hal yang benar," kata Trump kepada Bloomberg Businessweek dalam sebuah wawancara, dikutip dari CNBC, Rabu (17/7/2024).

Powell sendiri sebelumnya memang dipilih Presiden Joe Biden untuk masa jabatan ketua Fed sejak Mei 2022. Seharusnya Powell akan menjabat lagi sampai 31 Januari 2028.

Kabar Powell akan mundur jika Trump menang ini menandai sikap mantan presiden tersebut yang memiliki hubungan tegang dengan pemimpin bank sentral tersebut.

Sebelumnya saat Trump menjabat sebagai presiden, Powell menghadapi kritik dari Trump selama bertahun-tahun mengenai kebijakan suku bunga.

Kabarnya, Trump juga telah buka-bukaan bahwa dirinya tidak akan lagi menunjuk Powell sebagai Ketua The Fed jika dirinya menang sebagai presiden kembali. Pernyataan ini muncul Februari tahun ini.

"Saya pikir dia politis. Dia akan melakukan sesuatu yang mungkin membantu Partai Demokrat, jika dia menurunkan suku bunga," katanya kepada jurnalis Maria Bartiromo.

Pengusaha maskapai buka-bukaan soal biang kerok tingginya harga tiket pesawat. Salah satu biang kerok utamanya adalah tingginya biaya penerbangan, utamanya karena ada sederet pajak yang dikenakan ke lini usaha maskapai.

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) menerangkan biaya pajak ini masuk dalam komponen non operasional penerbangan. Namun, jumlahnya sangat tinggi.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja memaparkan ada berbagai pajak dan bea masuk yang diterapkan secara berganda. Denon menjelaskan selama ini pengusaha maskapai dibebankan pada pajak untuk avtur, pajak dan bea masuk untuk pesawat dan suku cadangnya.

Untuk suku cadang saja sudah dikenai bea masuk harus ditambah lagi untuk membayar PPN dan PPNBM-nya. Kemudian, PPN juga berlaku untuk setiap tiket pesawat yang dijual ke masyarakat. Denon menilai sederet pajak berganda ini cuma dirasakan pengusaha maskapai di Indonesia saja.

"Dengan demikian terjadi pajak ganda. Padahal di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada," kata Denon dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Denon juga menyoroti adanya biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang (Passenger Service Charge/ PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket. Hal ini membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi.

Biaya PSC sendiri tidak masuk kantong pengusaha maskapai, namun masuk ke pengelola bandara. Sifatnya seperti 'pajak' yang dibebankan kepada penumpang untuk pengelola bandara.

"Penumpang tidak mengetahui bahwa PSC itu bukan untuk maskapai tetapi untuk pengelola bandara. Namun karena berada dalam satu komponen, maka penumpang menganggap itu adalah bagian tiket pesawat dari maskapai," ujar Denon.

Biaya Avtur Cs
Tiket pesawat mahal juga dipengaruhi oleh biaya tinggi dari operasional penerbangan. Misalnya saja harga avtur, Denon bilang saat ini harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain.

"Harga avtur saat ini lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga," kata Denon.

Kemudian seringkali terjadi ada antrean pesawat di darat untuk terbang dan antrean pesawat di udara untuk mendarat. Menurutnya, semakin lama pesawat menunggu dan antre maka potensi bahan bakar yang boros terbuang pun makin besar.

Belum lagi ada juga biaya kebandarudaraan dan layanan navigasi penerbangan dan lain-lain yang harus dibayar pengusaha untuk menerbangkan pesawatnya.

Denon juga mengatakan sebagian besar biaya penerbangan pun terpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dengan nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah. Sementara beberapa waktu ini, nilai tukar Dolar memang sedang menggencet Rupiah.

"Dengan demikian, bila semakin kuat nilai Dolar AS terhadap rupiah, maka biaya penerbangan akan ikut naik," kata Denon.

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) mengatakan saat ini sebetulnya bisnis penerbangan sedang lesu dan merugi. Tarif yang diatur pemerintah dinilai terlalu rendah, sementara itu biaya untuk terbang terus meningkat.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan saat ini pengusaha maskapai dibayangi kerugian karena biaya terbang yang tinggi namun tarif ditahan tidak naik sejak 2019.

Untuk penerbangan ekonomi pemerintah memang mengatur tarif batas atas dan bawah bagi maskapai, aturan ini mengatur penentuan harga tiket pesawat bagi masyarakat. Terakhir tarif batas disesuaikan pada 2019 silam, atau sekitar 5 tahun lalu.

"Saat ini biaya-biaya penerbangan sangat tinggi, melebihi tarif tiket yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2019. Akibatnya maskapai rugi dan mengoperasikan penerbangan untuk sekedar dapat hidup dan tidak dapat mengembangkan usahanya," ujar Denon dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Denon memaparkan beberapa biaya-biaya tinggi yang menekan maskapai. Mulai dari yang berasal dari operasional maupun non operasional penerbangan.

Biaya tinggi dari operasional penerbangan misalnya adalah harga avtur yang nilainya saat ini lebih tinggi dibanding negara tetangga.

Kemudian adanya antrean pesawat di darat untuk terbang dan di udara untuk mendarat, semakin lama pesawat menunggu maka potensi bahan bakar yang boros terbuang pun makin besar. Belum lagi ada biaya kebandarudaraan dan layanan navigasi penerbangan dan lain-lain.

Sedangkan biaya tinggi dari non operasional penerbangan misalnya adalah adanya berbagai pajak dan bea masuk yang diterapkan secara berganda. Denon menjelaskan hanya di Indonesia ada pajak untuk avtur, pajak dan bea masuk untuk pesawat dan suku cadangnya.

Untuk sparepart saja sudah dikenai bea masuk harus ditambah lagi untuk dibayarkan PPN dan PPNBM-nya. PPN juga berlaku untuk setiap tiket pesawat.

"Dengan demikian terjadi pajak ganda. Padahal di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada," lanjut Denon.

Denon juga mengatakan bahwa sebagian besar biaya penerbangan pun terpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dengan nilai tukar Dolar AS terhadap rupiah. Dengan demikian, bila semakin kuat nilai Dolar AS terhadap rupiah, maka biaya penerbangan akan ikut naik.

Denon juga menyoroti adanya biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang (Passenger Service Charge/ PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket. Hal ini membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi.

Namun selama ini hanya maskapai yang disalahkan karena naiknya tiket pesawat. Padahal, PSC yang menetapkan dan memungutnya adalah pengelola bandara.

"Penumpang tidak mengetahui bahwa PSC itu bukan untuk maskapai tetapi untuk pengelola bandara. Namun karena berada dalam satu komponen, maka penumpang menganggap itu adalah bagian tiket pesawat dari maskapai," ujar Denon.

Denon meminta pemerintah untuk menurunkan biaya-biaya yang disebutkan tadi dalam dalam rangka menjaga industri penerbangan nasional. Dengan penurunan biaya tersebut diharapkan maskapai mendapat margin keuntungan dari operasionalnya lebih tinggi.