Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meluncurkan buku authorized biografi berjudul 'No Limits, Reformasi Dengan Hati' pada Jumat (20/9) malam. Buku ini menceritakan perjalanan Sri Mulyani, termasuk bagaimana dirinya melakukan reformasi di Kementerian Keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi salah satu tamu yang hadir pada malam itu. Kepada awak media, Airlangga sempat berkelakar tentang buku tersebut, seolah menjadi sinyal bahwa Sri Mulyani akan kembali melanjutkan posisinya sebagai menteri di kabinet mendatang.

Airlangga menganggap bahwa buku ini merupakan sebuah kode keras dari Sri Mulyani. Apalagi, dengan melihat frasa no limit yang artinya tanpa batas.

"Saya melihat buku ini sebagai kode keras, karena there is no limit. Even sky is not a limit," kata Airlangga dalam acara peluncuran buku tersebut, di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, ditulis Sabtu (21/9/2024).

"Artinya kalau tadi kita bicara fase satu (menteri) dengan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Fase dua (menteri) dengan Pak Joko Widodo (Jokowi). Apakah ini persiapan fase tiga?" sambungnya.

Menurut Airlangga, Sri Mulyani merupakan sosok menteri yang telah beberapa kali melewati masa-masa krisis RI. Salah satunya, saat krisis keuangan global pada 2008-2009. Pada kala itu, Airlangga belum masuk ke pemerintahan dan masih menduduki posisi sebagai Ketua Asosiasi Emiten.

Pada kala itu, menurutnya pemerintah bersama dengan para pengusaha bekerja sama dalam melewati krisis melalui berbagai upaya. Salah satunya dengan penutupan bursa.

Kerja sama antara keduanya pun kembali terjalin saat dunia menghadapi Pandemi Covid-19. Saat itu, Airlangga telah masuk ke pemerintahan. Ia pun bercerita, waktu itu Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama yang mengimpor vaksin
AstraZeneca untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Perjalanan memang panjang, perjalanan unprecedented dan kita berada dalam perang lawan musuh yang tidak keliatan. Namun saya bangga karena kita kompak sampai ke G20 Sampai dengan hari ini Kita sama-sama menjaga perekonomian Indonesia," ujar dia.

Perusahaan produsen pesawat Amerika Serikat, Boeing dikabarkan akan merumahkan sementara ribuan karyawannya mulai dari level eksekutif, manajer, hingga staff perusahaan.

Melansir CNBC, CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan ada pemogokan pekerja yang sedang berlangsung saat perusahaan sedang berupaya menghemat anggaran. Seorang jubir Boeing juga mengatakan bahwa aksi mogoknya para pekerja sangat berdampak terhadap puluhan ribu karyawan lainnya.

Rencana tersebut muncul kurang dari seminggu setelah lebih dari 30.000 pekerja Boeing di wilayah Seattle dan Oregon menolak kontrak kerja baru dan 96% memilih untuk mogok kerja.

Kabarnya, negosiasi antara kedua belah pihak berlanjut hingga minggu ini. Boeing telah menawarkan kenaikan gaji sebesar 25% dan serikat pekerja mendukung kontrak tentatif tersebut.

Namun beberapa pekerja mengatakan kepada CNBC bahwa tawaran kontrak tersebut ditolak karena kenaikan gaji tidak cukup memadai untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup di wilayah Seattle dan tidak mengembalikan uang pensiun mereka.

"Kami tidak akan mengurangi penyuaraan tuntutan ini setelah satu hari penuh mediasi, kami frustrasi," kata salah satu serikat pekerja dikutip dari CNBC Sabtu, (21/9/2024).

Lebih lanjut Otberg mengatakan bahwa karyawan yang terkena dampak akan mengambil cuti dan timnya akan mengambil pemotongan gaji yang "sepadan" selama pemogokan berlangsung.

"Meskipun ini adalah keputusan sulit yang berdampak pada semua orang, ini adalah upaya untuk menjaga masa depan jangka panjang kami dan membantu kami melewati masa-masa yang sangat sulit ini. Kami akan terus berkomunikasi secara transparan seiring dengan perkembangan situasi yang dinamis ini dan melakukan semua yang kami bisa untuk keluar dari kesulitan ini," kata Ortberg keterangan resminya.

Ortberg menegaskan bahwa kegiatan produksi dan program sertifikasi tetap dilaksanakan. Termasuk produksi 787 Dreamliner yang dibuat oleh karyawan non-serikat pekerja di South Carolina.

CFO Boeing, Brian West juga turut menuturkan bahwa perusahaan akan membekukan perekrutan dan kenaikan gaji untuk memangkas biaya serta akan merumahkan "kontraktor non-esensial" untuk sementara waktu.

Brian West juga menambahkan terkait dampak finansial dari pemogokan ini akan bergantung pada berapa lama pemogokan ini berlangsung.

Menurutnya, mogok kerja para karyawan ini menambah tekanan pada para pemimpin Boeing yang sedang berusaha untuk membangkitkan perusahaan dalam melewati krisis dan utang sebesar U$ 60 miliar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kemarin melantik Tri Winarno sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batu (Dirjen Minerba). Dalam pelantikan itu, Bahlil memberikan sejumlah pesan keras.

Bahlil bicara soal konsultan hingga larangan ada gerakan tambahan. Berikut pesan Bahlil:

1. Hapus Konsultan

Bahlil meminta Tri Winarno untuk menghapus konsultan-konsultan di Ditjen Minerba. Menurutnya, konsultan itu membuat ribet dan membuat penegak hukum masuk.

"Karena saya tahu konsultan-konsultan di Minerba dihapuskan. Ini yang membuat ribet. Inilah yang menjadi akar masalah sehingga para penegak hukum masuk. Segera tertibkan oknum-oknum ataupun pihak lain di luar institusi yang mengatasnamakan pejabat di institusi ini. Itu arahan saya yang harus Bapak lakukan," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).

2. Singgung Komandan Kecil

Bahlil meminta tidak ada lagi komandan-komandan kecil lagi. Ia juga juga mewanti-wanti jangan sampai ada Dirjen Minerba bayangan.

"Jadi jangan ada komandan-komandan kecil. Jangan ada Dirjen-Dirjen Minerba bayangan," ungkapnya.

Selanjutnya, ia meminta pejabat dan direktur untuk loyal pada Dirjen. Ia mengingatkan jangan sampai pejabat-pejabat tersebut loyal kepada pihak ketiga dan pengusaha.

"Kepada teman-teman pejabat dan direktur loyal kepada Dirjen. Jangan loyal kepada pihak ketiga atau ke pengusaha. Saya tahu itu," ujarnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi melantik Tri Winarno sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM. Foto: detikcom/Achmad Dwi Afriyadi

3. Larang Gerakan Tambahan

Bahlil mengakui, persoalan di Ditjen Minerba sangat banyak. Ia juga sengaja belum ke sana karena akan meminta nasehat Inspektur Jenderal yang pernah menjabat sebagai Dirjen Minerba.

"Saya tahu di Ditjen bapak ini minta ampun soalnya. Saya tahu betul itu. Saya sengaja belum datang ke sana karena saya akan minta nanti minta nasehat dari Pak Inspektur selama satu tahun lebih," ujarnya.

Ia pun mengingatkan pegawai di Ditjen Minerba untuk tidak membuat gerakan tambahan di sana. Bahlil mengatakan jika dirinya sebelumnya merupakan ahli membuat gerakan.

"Jangan ajari saya gerakan tambahan. Karena saya jadi menteri sebelumnya ahli membuat gerakan tambahan. Jangan coba-coba ada yang membuat gerakan tambahan," ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pamit kepada anggota Komisi V DPR RI. Hal itu dilakukan saat Budi Karya menghadiri rapat soal anggaran siang tadi.

Dia mengatakan, sangat terbantu selama bekerja sama dengan anggota Komisi V DPR RI. Dia memohon maaf apabila ada usulan program dari para legislator yang tidak terlaksana maksimal.

"Saya sangat terbantu dengan apa yang diberikan Komisi V ini karena apa yang kami programkan bapak dukung dan kadang kala kami juga tidak maksimal. Mohon maaf kalau adik-adik ini tidak maksimal untuk memberikan dukungan pada bapak ibu," ungkap Budi Karya dalam rapat kerja di Ruang Komisi V Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).

Budi Karya mengatakan, menjadi anggota DPR memang tidak mudah. Maka dari itu dia memohon maaf sekali lagi bila ada program yang kurang terlaksana dengan baik.

"Mohon maaf kami pada dasarnya pak dirjen pak sekjen sangat memperhatikan apa yang menjadi usulan bapak dan ibu sekalian kita tahu itu memang penting. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dukungannya. Kami mohon maaf kalau belum maksimal memberikan dukungan terhadap aspirasi bapak ibu," sebut Budi Karya.

Pimpinan rapat Komisi V DPR RI, Ridwan Bae pun menerima permintaan maaf itu. Namun, menurutnya ini belum menjadi rapat terakhir dengan Budi Karya. Masih ada satu kali lagi rapat yang membahas soal Rancangan UU Pelayaran.

"Pak menteri ini bukan terakhir, masih ada satu kali lagi abis perubahan UU Pelayaran kita masih ada satu kali raker. Pertemuan kita masih ada," ujar Ridwan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan buka suara soal keputusan pemerintah membuka keran ekspor pasir laut. Implementasi kebijakan itu disebut akan melalui verifikasi ketat untuk memastikan yang diekspor adalah hasil sedimentasi.

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan nantinya akan ada tim bersama yang dibentuk. Tim bersama itu kemudian akan mengawasi implementasi kebijakan ekspor pasir laut.

"Kalau mereka (tim bersama) nanti sudah bilang oke, ini sedimen, baru boleh go, diekspor. Kalau kemudian itu dominan pasir silika, nggak boleh diekspor," terang Askolani kepada wartawan di kantornya, Jakarta Timur, Jumat (20/9/2024).

Askolani menyebut kebijakan ekspor pasir laut melibatkan lintas kementerian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor, serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

"Itu akan diverifikasi oleh banyak unit kementerian mulai dari KKP, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, untuk memastikan bahwa sedimen yang diambil itu tidak menyalahi ketentuan mengenai speknya," ucapnya.

Askolani menekankan bahwa tidak semua yang diambil kemudian bisa diekspor. "Kalau kemudian di dalam sedimen itu dominan pasir, silika, maka itu nggak boleh diekspor. Jadi ada proses yang akan memverifikasi itu," tegasnya.

Terkait 66 perusahaan yang disebut sedang antre urus izin pemanfaatan pasir laut, Askolani mengaku tidak mengetahuinya.

"Nanti akan ada tim bersama itu ngecek di tiap titik sehingga satu tim bersama itu harus sepakat, bahwa ini layak atau tidak diekspor. Tidak boleh sembarangan juga," tegasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) untuk tidak membuat gerakan tambahan. Hal itu disampaikan Bahlil saat memberikan arahan dalam pelantikan Direktur Jenderal Minerba yang baru Tri Winarno.

Bahlil mengakui, persoalan di Ditjen Minerba sangat banyak. Ia juga sengaja belum ke sana karena akan meminta nasehat Inspektur Jenderal yang pernah menjabat sebagai Dirjen Minerba.

"Saya tahu di Ditjen bapak ini minta ampun soalnya. Saya tahu betul itu. Saya sengaja belum datang ke sana karena saya akan minta nanti minta nasehat dari Pak Inspektur selama satu tahun lebih," ujarnya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Ia pun mengingatkan pegawai di Ditjen Minerba untuk tidak membuat gerakan tambahan di sana. Bahlil pun mengatakan jika dirinya sebelumnya merupakan ahli membuat gerakan.

"Jangan ajari saya gerakan tambahan. Karena saya jadi menteri sebelumnya ahli membuat gerakan tambahan. Jangan coba-coba ada yang membuat gerakan tambahan," ujarnya.

Dia menegaskan, akan mengejar orang-orang yang membuat gerakan tambahan tersebut. Menurutnya, hal ini untuk kebaikan rakyat.

"Pasti saya akan kejar. Ini semua dalam rangka kebaikan rakyat kita," terangnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara lagi terkait kabar kebocoran enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk data dirinya dan para menteri. Data tersebut dibanderol senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).

Jokowi meminta semua jajaran untuk segera memitigasi hal tersebut. Dia menyebut kejadian serupa tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain.

"Kemarin saya sudah sampaikan segera dimitigasi. Semuanya, tidak apa-apa karena memang banyak negara mengalami hal yang sama," kata Jokowi saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/9/2024).

Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya mitigasi sedini mungkin. Dengan begitu, kejadian serupa tidak terulang.

"Saya kira yang paling penting dimitigasi secepat-cepatnya dan tidak kejadian lagi," tegasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membeberkan perkembangan terkait dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting hingga kemudian dijual.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dikatakan bahwa tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data.

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangan resmi, Jumat (20/9/2024).

Wanita yang akrab disapa Ewie itu menyebut struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

"Terhadap dugaan kebocoran data ini, DJP telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Isu dugaan kebocoran data mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lainnya.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024.

Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.

Saksikan Live DetikSore:

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi melantik Tri Winarno sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM. Sebelumnya, Tri Winarno menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

Pelantikan berlangsung di Ruang Sarulla Kementerian ESDM. Pengambilan sumpah dibimbing Bahlil diikuti oleh Tri Winarno.

"Sebelum saya mengambil sumpah saya ingin bertanya apakah saudara bersedia diambil sumpah menurut agama yang saudara anut?" tanya Bahlil di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (20/9/2024).

"Bersedia," jawab Tri.

Bahlil lantas bertanya agama apa yang dianut. Tri kemudian menjawab Islam. Bahlil kemudian mengucapkan sumpah yang diikuti oleh Tri Winarno.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Tri.

Posisi Dirjen Minerba definitif memang telah lama kosong. Posisi terakhir diisi oleh Ridwan Djamaluddin yang pensiun pada 31 Maret 2023. Namun, Ridwan selanjutnya malah tersangkut kasus korupsi.

Setelah Ridwan, posisi Dirjen Minerba diisi oleh Muhammad Wafid yang berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Tak lama, posisi Wafid digantikan Bambang Suswantono per 1 September 2023. Bambang merupakan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM. Sementara, Wafid kini telah resmi menjadi Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memperkirakan Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) akan terus memangkas suku bunga. Ia berjanji di masa pemerintahannya biaya hidup di AS akan terus menurun.

Hal itu diungkapkan Biden dalam acara Economic Club of Washington pada Kamis (19/9) yang dihadiri 500 undangan. Dalam kesempatan itu, ia menyebut kebijakan pemerintah saat ini berupaya untuk menurunkan inflasi usai pandemi COVID-19, invasi Rusia ke Ukraina, serta isu-isu yang telah memicu kecemasan pemilih.

"Suku bunga akan turun dan diperkirakan akan terus melanjutkan penurunan. Itu adalah posisi yang baik untuk kita," kata Biden dikutip dari Reuters, Jumat (20/9/2024).

Biden menyebut penurunan suku bunga The Fed sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75-5% merupakan kabar baik bagi konsumen karena inflasi bisa semakin mendekati target 2%.

"Saya di sini bukan untuk merayakan kemenangan. Kita masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan," tutur Biden.

Banyak ekonom memperkirakan bahwa resesi diperlukan untuk menurunkan inflasi yang tinggi. Pendapat itu dinilai salah karena sejauh ini kebijakan Biden yang bertujuan untuk memperluas manufaktur dalam negeri, berinvestasi dalam energi bersih dan infrastruktur lainnya, serta membatasi biaya obat untuk para manula diklaim membantu menciptakan 16 juta pekerjaan dan menaikkan upah.

Jajak pendapat menunjukkan warga AS sangat khawatir tentang ekonomi dan inflasi. Kekhawatiran ini menjadi tantangan bagi calon presiden dari Partai Republik Donald Trump dan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris yang menggantikan Biden ketika mengundurkan diri dari pencalonan pada Juli 2024.

Menjelang pemilihan pada 5 November 2024, jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis minggu ini menunjukkan Trump unggul dalam isu inflasi yang melonjak ke level tertinggi dalam 40 tahun terakhir dalam kepemimpinan Biden pada 2022.

Sekitar 43% pemilih dalam jajak pendapat tersebut mengatakan Trump akan lebih mungkin untuk menurunkan harga barang sehari-hari seperti bahan makanan dan bensin, dibandingkan dengan 36% yang memilih Kamala Harris.

Heboh dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting hingga kemudian dijual. Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut terlibat pun buka suara.

Dari Jokowi, dia mengaku telah memerintahkan Kemenkominfo, Kemenkeu, hingga BSSN untuk segera mengambil langkah. Orang nomor satu di Indonesia itu meminta ada mitigasi secepatnya.

"Ya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Jokowi menyebut peristiwa itu juga terjadi di negara lain. Ia menduga kebocoran data ini terjadi karena keteledoran password hingga penyimpanan data yang berbeda-beda.

"Peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semua data itu mungkin karena keteledoran password. Bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," ujarnya.

Sementara itu, Sri Mulyani juga mengaku telah meminta anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera melakukan evaluasi.

"Kita sedang, saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/9).

Sri Mulyani menyebut nantinya hasil evaluasi akan disampaikan oleh DJP dan tim IT. "Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu," ucap Sri Mulyani.

Data NPWP Bocor-Dijual

Isu dugaan kebocoran data mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lainnya.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024.

Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan pendalaman terkait dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga nomor HP untuk diperjualbelikan. NPWP sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diduga bocor di internet.

"Sehubungan dengan adanya informasi dugaan kebocoran data yang beredar di linimasa. Bersama ini Taxmin sampaikan bahwa saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman terkait hal tersebut," tulis DJP di Instagramnya, Kamis (19/9/2024).

Sebagai informasi, isu dugaan kebocoran data mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lainnya.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024.

Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia terus mengebut proyek hilirisasi. Pekan depan, dirinya meresmikan dua smelter tembaga di Sumbawa dan Gresik.

Menurutnya, setelah melarang ekspor nikel pada 2020, pada 2022 Indonesia juga melarang ekspor tembaga. Sebagai gantinya, tembaga yang mau diekspor wajib dihilirisasi.

Pekan depan, dua smelter tembaga besar dengan investasi Rp 50-60 triliun diresmikan operasionalnya. Sebanyak dua smelter itu adalah smelter Freeport di Gresik dan smelter Amman Mineral di Sumbawa.

"Minggu depan akan ada dua smelter besar yang investasinya kurang lebih Rp 50-60 triliun sudah beroperasi, yaitu di Amman di Sumbawa dan Freeport di Gresik," kata Jokowi saat berbicara di Kongres ISEI disiarkan virtual, Kamis (19/9/2024).

Dari tembaga, hilirisasi bisa menelurkan berbagai barang yang lebih berharga, mulai dari copper foil, kabel, hingga rangka mobil.

Selain nikel dan tembaga, Jokowi mengatakan, Indonesia menggenjot hilirisasi bauksit. Komoditas itu dilarang diekspor mentah dan pelaku usaha diminta membangun smelter.

Pekan depan juga, Jokowi bilang dirinya ke Mempawah untuk meresmikan smelter bauksit di Mempawah. Sejauh ini sudah ada smelter bauksit di Bintan.

"Hilirisasi bauksit sudah jadi di Bintan. Nah, minggu depan akan diresmikan di Mempawah. Jadi ada satu lagi, dari sini akan jadi. Mempawah ini milik BUMN, bisa jadi aluminium foil, body mobil, body pesawat, dan semuanya," beber Jokowi.