PT Bank Commonwealth resmi bergabung atau merger dengan PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC). Proses merger itu telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan persetujuan tersebut, per tanggal 1 September 2024, penggabungan antara kedua entitas telah efektif, dan kedua bank sudah menjadi satu di bawah entitas PT Bank OCBC NISP Tbk.

Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja mengatakan efektifnya penggabungan ini menandai awal baru bagi kedua entitas yang kini bersatu sebagai kesatuan yang lebih solid dan semakin tangguh.

"Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang semakin komprehensif di Indonesia, digabungkan dengan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Greater China, dan wilayah lainnya," ungkap dia dalam keterangannya, dikutip Selasa (3/9/2024).

Dengan demikian, maka nasabah PT Bank Commonwealth secara otomatis beralih menjadi nasabah OCBC. Ke depannya, nasabah dapat bertransaksi di cabang OCBC seluruh Indonesia, dan melalui kanal digital OCBC baik untuk kebutuhan individual maupun bisnis.

Parwati mengatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk memastikan transisi berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman perbankan yang komprehensif untuk semua.

"Penggabungan ini akan memperkuat komitmen kami dalam memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan sejalan dengan visi kami untuk menjadi mitra terpercaya dalam meningkatkan kualitas hidup," ujar Parwati.

Saksikan Live DetikSore:

Wacana Pengaturan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 1 Oktober 2024 mengemuka belakangan ini. Nantinya, bagi masyarakat yang bisa membeli BBM subsidi hanya yang memiliki QR Code Subsidi Tepat.

Wacana pembatasan BBM subsidi diungkapkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan, sebelum pembatasan BBM subsidi dilakukan, pemerintah akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) lalu.

Bahlil menjelaskan, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Sementara, sebelumnya pemerintah menyatakan akan melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak untuk memperketat penyaluran BBM subsidi.

Pemerintah sendiri memberikan subsidi pada BBM jenis solar dan Pertalite. Kabar yang beredar, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan untuk kendaraan roda empat.

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, belum ada rapat khusus membahas mengenai pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober 2024. Namun begitu, Jokowi mengatakan, ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan pembatasan BBM subsidi.

Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar utamanya di Jakarta. Perlu diketahui BBM bersubsidi memiliki oktan rendah. Hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna, yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.

Kedua, Jokowi ingin agar ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," papar Jokowi.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga terus mendorong masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya dan mendapat QR Code. Pendaftaran untuk mendapat QR Code ini berlaku untuk kendaraan roda empat. Hingga 3 September 2024, sebanyak 4.122.358 nomor polisi (nopol) telah terverifikasi dan bertransaksi di SPBU menggunakan QR Code.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, pendaftaran ini untuk mewujudkan subsidi tepat dan mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatur pengguna BBM subsidi ke depan.

"Upaya ini dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam rangkaian mewujudkan subsidi tepat dan dukungan pada kebijakan pemerintah untuk pengaturan pengguna BBM subsidi ke depannya," terangnya dalam keterangan tertulis.

Adapun dokumen yang yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar adalah foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR. Untuk seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu, pastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

"Bagi masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran," kata Heppy.

Untuk registrasi dan informasi lebih lanjut terkait program subsidi tepat masyarakat dapat mengunjungi website https://subsiditepat.mypertamina.id dan menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

Alokasi dana untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing-masing pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran yang dialokasikan Pemda dari APBD itu bentuknya dalam sebuah hibah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam paparannya, realisasi anggaran dari pemerintah daerah dalam bentuk hibah itu telah mencapai 97% sampai 23 Agustus 2024.

"Dari daerah-daerah yang sudah mampu membayar Pilkada ini Rp 37,52 triliun. (Realisasi) Dilakukan hibah APBD ke KPU dan Bawaslu Rp 36,61 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada di seluruh daerah," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Komite IV DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Sementara, ada beberapa daerah yang memiliki hambatan dari sisi anggaran akan diberikan bantuan dari pemerintah pusat. Bentuknya intercept transfer ke daerah (TKD), pertama skema treasury deposit facility (TDF) Rp 67,9 miliar ke 12 daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 555,4 miliar ke 56 Pemda, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 180,6 miliar ke 24 daerah.

"Ada daerah yang masih mengalami hambatan kami menerima intercept dengan membayarkan hibah melalui mereka yang sebetulnya dana TDF dari, DBH, dibayarkan surat berharga," teranganya.

Dengan persiapan anggaran yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah, pihaknya akan terus memantau agar Pilkada tahun ini berjalan dengan lancar.

"Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri terus memonitor, making sure meyakinkan Pilkada tetap berjalan pada tepat waktu dengan kondisi anggaran yang telah tersedia," ujar dia.

Simak Video: Jokowi soal Pilkada 2024: Sangat Demokratis dan Banyak Pilihan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 sebesar Rp 227 miliar. Anggaran tersebut dianggap tak sebanding dengan prestasi yang diraih, sehingga pihaknya mengusulkan tambahan anggaran Rp 66 miliar.

Erick menjelaskan, anggaran 2024 dipatok Rp 284 miliar, berkurang dari mulanya Rp 308 miliar. Sementara, anggaran 2025 rencananya Rp 277 miliar atau lebih rendah lagi dari 2024.

"Kita juga tetap berharap karena untuk pagu anggaran 2025 kita berharap dari Komisi VI mendorong kembali, dan kami juga dari Kementerian BUMN akan coba berkomunikasi kepada menteri keuangan di mana pagu adjustment tahun 2024 itu Rp 284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 hanya Rp 277 miliar," katanya di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024) kemarin.

Dia mengatakan, hal itu tak sepadan dengan prestasi yang telah diraih. Oleh karena itu, ia berharap adanya tambahan anggaran Rp 66 miliar. Dengan begitu, anggaran Kementerian BUMN tahun depan menjadi Rp 344 miliar.

"Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini. Kami berharap tentu ada usulan tambahan sekitar Rp 66 miliar, sehingga kurang lebih angkanya menjadi Rp 344 miliar karena tidak lain dari angka Rp 66 miliar juga memang sangat terlalu kecil dibandingkan prestasi yang memang Komisi VI sudah dorong kepada kami," paparnya.

Kembali, Erick meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk mendapat tambahan anggaran tersebut.

"Kita berharap pada bulan Oktober ini mungkin ada tanggapan, saya dengar hari ada rapat Banggar yang akan mendiskusikan, kembali mohon dukungannya agar bisa terlaksana," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Erick juga mendapat kabar jika target dividen BUMN tahun depan Rp 90 triliun dan sudah diketok Badan Anggaran DPR RI. Sedangkan target dividen tahun ini Rp 85 triliun. Dengan demikian, target dividen tahun depan naik Rp 5 triliun.

Erick mengatakan, target dividen Rp 90 triliun merupakan angka yang fantastis. Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja keras mencapai target tersebut.

"Saya barusan mendapat info rupanya sudah diketok oleh Banggar untuk dividen tahun 2025 kami ditargetkan Rp 90 triliun, jadi ada peningkatan dari Rp 85 triliun menjadi Rp 90 triliun saya rasa angka yang fantastis, kita coba kerja keras," katanya.

Dalam kesempatan itu, Erick pun meminta dukungan kepada Komisi VI untuk mendapat tambahan anggaran Rp 66 miliar. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan peningkatan target dividen.

"Saya rasa dukungan daripada penunjang kami untuk bagian BUMN kalau bisa mohon ditingkatkan hanya Rp 66 miliar, sebenarnya dibandingkan Rp 5 triliun peningkatan jauh sekali," ungkapnya.

Simak Video: 9 Fraksi DPR Setujui Suntikan Dana PMN untuk BUMN Sebesar Rp 44,24 T

[Gambas:Video 20detik]

Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dipastikan tidak mengurangi anggaran pendidikan lainnya. Hal ini dipastikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingat dana program tersebut masuk dalam anggaran pendidikan 2025.

Bendahara Negara itu menjelaskan dalam porsi anggaran pendidikan, tidak ada pengurangan pada semua program yang telah ada, misalnya seperti gaji guru di daerah, biaya operasi sekolah, dana LPDP, hingga pembangunan sekolah melalui Kementerian PUPR.

"Jadi dana pendidikan bisa ke K/L seperti Kemendikbud, BRIN, dan lain-lain, bisa Kemenag bisa sampai Kementerian PUPR untuk perbaikan sekolah-sekolah," kata dia rapat dengan Komite IV DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Sri Mulyani menuturkan dana pendidikan memang bisa dialokasikan untuk berbagai program kementerian dan lembaga (K/L) lainnya. Namun, untuk program MBG masuk anggaran cadangan pendidikan, tidak mengurangi untuk program yang sudah ada.

"Jadi tidak diambil dari pos allocated, tetapi dari cadangan pendidikan yang kita gunakan untuk program makanan bergizi gratis," jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa APBN untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) tetap diberikan. Ia membantah bahwa ada pengurangan dana PTNBH sehingga muncul isu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

"Jika mereka membuat program sendiri, membuat pendapatan sendiri termasuk melalui UKT program seperti corporate governance menjadi entitas bisa memutuskan anggaran mereka sendiri, meskipun kita memberikan APBN. Jadi dari APBN tidak diturunkan, kami tidak mengurangi sehingga mereka mereka harus menaikkan IKN, tidak," terangnya.

Terkait guru honorer menjadi PPPK, Sri Mulyani menerangkan hal itu merupakan keputusan dari Menteri PANRB. Jika sudah ada keputusan formasi yang mau dibuka maka Kemenkeu akan menyiapkan alokasi untuk kebutuhan gajinya.

Sri Mulyani menegaskan kembali, semua anggaran untuk program pemerintah yang sudah ada, tidak ada yang dikurangi untuk MBG. "Tidak ada yang dikurangi program untuk pembayaran PPPK, transfer ke universitas, ke pesantren. Yang sudah, ya yang sudah ada aja nggak dikurangkan. Supaya tidak menimbulkan persepsi seolah-olah makan siang gratis mengambil dana yang sudah ada," tegasnya.

Sebagai informasi, anggaran MBG dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 71 triliun. Anggaran itu masuk dalam untuk pendidikan yang dianggarkan Rp 722,6 triliun. Hal ini pernah diterangkan oleh Sri Mulyani dalam dalam Konferensi Pers RAPBN 2025: Transisi Efektif & APBN Kredibel di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (16/8).

Simak Video: Penjelasan Sri Mulyani soal Makan Bergizi Gratis Masuk RAPBN 2025 Sebesar 71 T

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah Jepang tengah mengkampanyekan agar hari kerja bisa lebih singkat yakni 4 hari dalam seminggu. Hal ini sebagai langkah meningkatkan tenaga kerja di negara tersebut.

Sebenarnya pemerintah Jepang pernah mengkampanyekan hari kerja lebih pendek pada 2021, setelah anggota parlemen mendukung gagasan tersebut. Namun, konsep itu tak kunjung mendapat dukungan dari perusahaan.

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan mencatat hanya 8% perusahaan Jepang mengizinkan karyawannya mengambil cuti tiga hari atau lebih per minggu. Sementara 7% perusahaan hanya mengizinkan satu hari libur yang diamanatkan secara hukum.

Pemerintah kini meluncurkan kampanye reformasi gaya kerja yang mempromosikan jam kerja yang lebih pendek dengan aturan fleksibel lainnya seperti batasan lembur dan cuti tahunan berbayar.

"Dengan mewujudkan para pekerja dapat memilih dari berbagai gaya kerja berdasarkan keadaan mereka, dengan begitu dapat menciptakan siklus pertumbuhan dan distribusi yang baik dan memungkinkan setiap pekerja untuk memiliki pandangan yang lebih baik untuk masa depan," demikian pernyataan situs Kementerian Ketenagakerjaan Jepang, dikutip dari Associated Press, Senin (2/9/2024)

Kampanye yang tertulis dalam situs resmi kementerian itu yakni "hatarakikata kaikaku", yang berarti "berinovasi dalam cara kita bekerja."

Jepang terkenal sebagai negara dengan budaya kerja yang tinggi. Bahkan budaya kerja yang tinggi itu sampai menurunkan kesehatan pekerja.

Hal itu tertuang dalam sebuah buku putih pemerintah baru-baru ini berjudul "karoshi," yang berarti "kematian karena terlalu banyak bekerja." Buku itu menyebut akibat bekerja sangat keras, setiap tahunnya ada 54 pekerja meninggal dunia salah satunya disebabkan serangan jantung.

Wacana perubahan subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menggegerkan publik. Rencana tersebut tertuang dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2025.

Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara terkait hal tersebut. Dia mengatakan, kementeriannya bukan pengambil kebijakan. Dia mengatakan, Kementerian BUMN hanya mengikuti atau menjalankan kebijakan pemerintah.

Ia pun mencontohkan seperti penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN.

"Kami kan BUMN itu bukan kementerian yang mengambil policy atau kebijakan bukan saya lempar problem ya, kita mengikuti kebijakan. Ketika misalnya selalu isu PMN, oh ini kenapa sih kenapa, loh, kan PMN kami kan penugasan, 90% itu penugasan, dan mayoritas itu pembangunan jalan tol," ungkapnya di DPR, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Hal itu sama juga dengan subsidi KRL. Terkait wacana itu, menurutnya harus duduk bersama. Dia mengatakan, pihaknya akan selalu mendukung kebijakan pemerintah.

"Sama Kereta Api. Kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa harus suduk bersama. Dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah, karena kami kan bagian dari pemerintah. Jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar," jelasnya.

Namun begitu, Erick mengatakan, pihaknya belum membahas wacana perubahan subsidi KRL itu. Ia mengaku, mengetahui kabar tersebut dari media.

"Kami belum, belum, kan biasanya ada ratasnya dan biasanya, kan kami mengikutin. Sepertinya, saya nggak tahu soalnya saya baca di media juga," ungkapnya.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan makin serius mendorong pembentukan Family Office di Indonesia. Dia bahkan meminta masukan langsung ke ahlinya soal rencana ini.

Kemarin, Luhut baru saja menemukan Ray Dalio di Bali. Ray bukan orang sembarangan, dia adalah founder dari Hedge Fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates, yang mengelola dana sebesar US$ 124 miliar.

Ray Dalio hadir ke Indonesia untuk memenuhi undangan sebagai pembicara di Indonesia Africa Forum. Luhut mengatakan Ray akan membagikan pandangan tentang perubahan ekonomi global di masa depan, termasuk memperkenalkan Family Office ke publik Indonesia.

"Pengalaman Ray yang pernah disebut sebagai 100 orang berpengaruh di dunia versi Majalah Times, akhirnya membuat kami mengundang dirinya untuk belajar dan mendengar pandangannya mengenai kebijakan family office. Mengingat Ray telah memilikinya di Abu Dhabi dan Singapura," kata Luhut dalam keterangan resmi dan unggahan resminya, Senin (2/9/2024).

Purnawirawan TNI itu mengatakan Ray Dalio selama ini aktif memberikan pandangannya tentang perkembangan ekonomi global di berbagai forum. Bahkan, Ray menjadi penasehat bagi para pembuat kebijakan di berbagai negara, seperti UAE dan Saudi Arabia. Maka dari itu dia mengundang Ray untuk memaparkan pengetahuannya bagi Indonesia.

Luhut juga mencatat bahwa Ray merupakan orang terkaya dunia urutan ke 124 berdasarkan Forbes tahun 2024, dengan nilai kekayaan sebesar US$ 15,4 miliar.

"Sebuah diskusi yang penuh wawasan dengan seorang filantropis seperti Ray. Bahwa kolaborasi global dan dedikasi terhadap pengetahuan dapat membuka peluang baru dan memajukan keberlanjutan. Saya berharap dari diskusi dengannya kali ini, mampu memotivasi kami untuk mengedepankan inovasi. Demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang," papar Luhut.

Kerasnya kultur kerja di sejumlah perusahaan di Jepang membuat banyak karyawan memilih untuk resign. Yuki Watanabe (nama samaran) misalnya, pekerja yang biasa menghabiskan waktu hingga 12 jam setiap hari bekerja di kantor.

Pria berusia 24 tahun itu mengaku mengalami gangguan kesehatan di kaki hingga perut karena pola kerja tersebut. Namun, mengajukan resign di Jepang merupakan hal yang lumayan rumit.

Dikutip dari CNN, Senin (2/8/2024), mengundurkan diri bisa dianggap bentuk tidak hormat di Negeri Matahari Terbit. Alhasil banyak yang tetap memaksakan bekerja selama bertahun-tahun, puluhan tahun, atau bahkan seumur hidup.

Bahkan sekadar pulang kerja tepat waktu atau mengajukan cuti juga tak mudah dilakukan. Persoalan budaya ini menghalangi sebagian besar karyawan untuk keluar dari pekerjaannya.

Dalam kasus yang paling ekstrim, atasan yang tempramen dapat merobek surat pengunduran diri dan melecehkan karyawan untuk memaksa mereka tetap bekerja. Meski tidak senang dengan pekerjaannya, Watanabe tidak berani mengundurkan diri.

"Saya tidak ingin bos saya menolak pengunduran diri saya dan membuat saya bekerja lebih lama," ujarnya.

Akhirnya dia menemukan cara untuk mengakhiri kebuntuan tersebut, yakni menyewa agen pengunduran diri bernama Momuri. Agen itu membantu karyawan yang cenderung pemalu untuk keluar dari pekerjaannya.

Industri ini sudah ada sebelum pandemi Covid-19. Namun popularitasnya meningkat setelah pandemi, setelah bertahun-tahun bekerja dari rumah, bahkan mendorong beberapa pekerja loyal di Jepang untuk merenungkan karier mereka.

Shiori Kawamata, manajer operasi Momuri, mengatakan dalam setahun terakhir mereka menerima hingga 11.000 pertanyaan dari klien.Terletak di Minato, salah satu kawasan bisnis tersibuk di Tokyo, perusahaan ini diluncurkan pada tahun 2022 dengan nama yang berusaha menarik perhatian klien yang tak berdaya.

Momuri berarti 'Saya tidak bisa melakukan ini lagi' dalam bahasa Jepang. Dengan biaya sebesar 22.000 yen atau sekitar US$ 150 atau Rp 2,3 juta, perusahaan menawarkan jasa pengunduran diri bagi para karyawan. Mereka bernegosiasi dengan perusahaan dan memberi rekomendasi bagi pengacara jika timbul perselisihan hukum.

"Beberapa orang datang kepada kami setelah surat pengunduran diri mereka dirobek tiga kali dan atasan tidak membiarkan mereka berhenti bahkan ketika mereka berlutut untuk membungkuk," jelas dia.

"Kami terkadang mendapat telepon dari orang-orang yang menangis, menanyakan kepada kami apakah mereka dapat berhenti dari pekerjaan mereka. Kami memberi tahu mereka bahwa itu bukan masalah, dan berhenti dari pekerjaan adalah hak buruh," tambah Kawamata.

Dewan Swansea, pemilik Bandara Swansea memutuskan untuk menghentikan sewa operator karena berbagai masalah. Bandara Swansea sendiri dibangun selama Perang Dunia ke-2 sebagai lapangan terbang terutama untuk keperluan militer.

Bandara tersebut dibangun pada tahun 1941 oleh Royal Air Force dan digunakan sebagai pangkalan perang. Pada awal Agustus lalu, operator setuju melepaskan sewa tersebut. Meski tindakan hukum dapat dihindari, ketidakpastian menyelimuti masa depan para staf.

Dewan Swansea mengatakan pendahulunya diberikan bandara dan tanahnya pada tahun 1938 dan lapangan terbang tersebut dijalankan oleh otoritas tersebut hingga sekitar 35 tahun yang lalu, kecuali selama Perang Dunia ke-2. Dewan mengatakan mereka tidak memiliki keahlian internal untuk menjalankan fasilitas tersebut.

"Menjalankan bandara adalah kegiatan khusus, yang bukan merupakan bisnis inti dewan," kata juru bicara dewan, dikutip dari Express.co.uk, Minggu (1/9/2024).

Ada upaya selama bertahun-tahun untuk menjalankan layanan penumpang komersial dari Bandara Swansea. Terakhir, dilakukan oleh Air Wales yang terbang ke London City, Dublin, Jersey, dan Amsterdam namun permintaan tidak cukup kuat.

Operator saat ini Swansea Airport Ltd di mana direkturnya Roy Thomas memiliki dan mensubsidi Air Wales, mengumumkan rencana pada Januari 2023 untuk memulai layanan penumpang ke Exeter. Namun, rencana tersebut tidak membuahkan hasil.

Bandara ini, beserta dua landasan pacunya, saat ini menjadi tuan rumah dua sekolah penerbangan, bisnis terjun payung, dan sekitar 20 pilot, selain pengunjung yang terbang dari lokasi lain.

Swansea Airport Stakeholders Alliance atau yang bakal menjadi operator selanjutnya telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pengguna yang ada dan menjalankan bandara dengan aman tujuh hari seminggu. Aliansi ini juga berencana untuk menjalin hubungan dengan calon investor dan menciptakan peluang bagi masyarakat.

SPBU VIVO ikut menurunkan harga jual BBM pada 1 September ini. Langkah yang ditempuh ini sejalan dengan SPBU swasta lain seperti Shell dan BP yang menurunkan harga jual.

Seperti pantauan detikcom di SPBU VIVO Serpong, Minggu (1/9/2024), harga BBM Revvo 90 turun dari Rp 12.900 menjadi Rp 11.950 per liter. Artinya, BBM yang memiliki RON sama dengan Pertalite milik Pertamina ini turun sebanyak Rp 950 per liter.

SPBU VIVO juga menurunkan harga Revvo 92 dari sebelumnya Rp 14.320 menjadi Rp 13.450 per liter. Lalu, Revvo 95 dari Rp 15.150 menjadi Rp 14.200 per liter.

Tak hanya SPBU swasta, SPBU pelat merah Pertamina juga menurunkan harga BBM non subsidi. Sebagai contoh, harga Pertamax turun dari sebelumnya Rp 13.700 menjadi Rp 12.950 per liter.

Berikut daftar harga BBM SPBU VIVO per 1 September:

• Revvo 90 Rp 11.950 per liter
• Revvo 92 Rp 13.450 per liter
• Revvo 95 Rp 14.200 per liter

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan 13 negara dari kewajiban memiliki visa saat berkunjung ke Indonesia. Penentuan negara dipilih dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara untuk mendukung perekonomian nasional.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan. Peraturan ini otomatis berlaku pada saat diundangkan 29 Agustus 2024.

"Subjek bebas visa kunjungan dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia," bunyi pasal 2 ayat (2) aturan tersebut, dikutip Minggu (1/9/2024).

Subjek bebas visa tetap harus masuk wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Mereka hanya boleh tinggal di Indonesia untuk jangka waktu maksimal 30 hari.

"Izin tinggal kunjungan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya," bunyi pasal 3 ayat (3).

Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa paling sedikit selama enam bulan sekali. Penambahan atau pengurangan daftar negara dapat ditetapkan setelah dibahas dalam rapat lintas kementerian koordinator.

"Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan/atau kesehatan masyarakat, Menteri dapat menghentikan sementara pemberian visa kunjungan," bunyi pasal 6 ayat (1).

Daftar 13 negara bebas visa ke Indonesia:

1. Brunei Darussalam
2. Filipina
3. Kamboja
4. Laos
5. Malaysia
6. Myanmar
7. Singapura
8. Thailand
9. Vietnam
10. Timor Leste.
11. Suriname
12. Kolombia
13. Hong Kong