Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,26% atau 18,28 poin ke 7.269,80 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (9/7).

Investor asing mencatat net buy atau beli bersih Rp 23,47 miliar di seluruh pasar saat IHSG menguat. Net buy asing di pasar reguler mencapai Rp 166,18 miliar. Sedangkan di pasar negosiasi, investor asing mencatat net sell atau jual bersih Rp 142,72 miliar.

Saham-saham dengan net buy terbesar asing hari ini adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 297,38 miliar, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 182,01 miliar, dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp 74,98 miliar.

Sedangkan saham-saham dengan net sell terbesar asing hari ini adalah PT Astra International Tbk (ASII) Rp 160,21 miliar, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Rp 82,31 miliar, dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) Rp 59,48 miliar.

Top gainers LQ45 hari ini adalah:

• PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) 4,67%
• PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) 4,07%
• PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) 2,86%

Top losers LQ45 terdiri dari:

• PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) -6,77%
• PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) 4,03%
• PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) -2,86%

Enam indeks sektoral menyokong kenaikan IHSG pada hari ini. Sektor keuangan melonjak 1,44%. Sektor perindustrian melesat 1,10%. Sektor infrastruktur melaju 0,31%. Sektor properti dan real estat naik 0,17%. Sektor barang konsumsi nonprimer menguat 0,10%. Sektor transportasi dan logistik naik 0,09%.

Sementara lima indeks sektoral turun saat IHSG naik. Sektor kesehatan tumbang 1,28%. Sektor energi terpangkas 0,76%. Sektor barang baku tergerus 0,34%. Sektor barang konsumsi primer turun 0,24%. Sektor teknologi terkoreksi 0,14%.

Total volume transaksi bursa mencapai 17,01 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 11,01 triliun. Sebanyak 295 saham menguat. Ada 255 saham yang turun harga dan 240 saham flat.

IHSG tercatat menguat 2,03% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG masih turun tipis 0,04%.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengaku belum mengetahui perihal adanya surat dari Kementerian Perindustrian terkait permintaan data muatan 26.000 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Namun Ia menduga, kemungkinan ribuan kontainer yang tertahan tersebut adalah barang-barang yang terkena larangan terbatas (lartas) impor.

“Isinya pasti ikutin ketentuan, ada yang lartas, itu barang itu tidak ada barang yang langsung lolos, pasti di cek, izin perdagangan izin sama surveyor, panjang tuh, urusannya. Itu bukan hanya urusan Bea Cukai aja,” tutur Askolani kepada awak media, Selasa (9/7).

Menurutnya tertahannya puluhan ribu kontainer di pelabuhan merupakan proses yang normal. Barang-barang tersebut memang harus diproses sesuai dengan ketentuan dan tidak hanya melibatkan Bea Cukai saja.

Mulai dari pihak surveyor yang melakukan pengecekan, kemudian ada Kementerian Perdagangan yang melakukan persetujuan impor, dan lainnya.

“Pelindo juga punya tugas, nanti perdagangan punya persetujuan impornya, nanti Kemenperin selesai nggak perteknya lima hari, jadi kalau semua itu nggak selesai nggak mungkin bisa diginiin,” ungkapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihaknya tidak menerima keluhan dari pengusaha industri dalam negeri terkait gangguan supply chain atau bahan baku industri. Ia membantah penumpukan tersebut telah berdampak terhadap kelangsungan rantai pasok dalam negeri.

“Apakah kontainer di pelabuhan-pelabuhan utama itu merupakan kontainer berisi bahan baku penolong atau produk jadi yang akan membanjiri pasar domestik Indonesia,” kata Febri dalam Konferensi Pers di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (20/5).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sendiri mengaku sudah berkirim surat kepada Kementerian Keuangan untuk meminta data muatan kontainter yang tertahan tersebut. Nantinya, data itu akan digunakan memitigasi atas barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri.

Asal tahu saja, beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat membeberkan adanya sekitar 26.000 kontainer yang tertahan di beberapa pelabuhan. Persoalan ini disebut terjadi karena terjadinya kendala dalam perizinan impor.

Adapun rinciannya terdapat 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan 9.111 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Puluhan ribu kontainer itu berisi komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lain.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah akan mulai menargetkan pengetatan pembelian subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 17 Agustus 2024.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Adapun aturannya ini sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

"Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut muncul ketika Luhut membahas pengunaan BBM sehubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pembatasan tersebut maka pemerintah dapat melakukan penghematan dalam APBN 2024.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran subsidi energi pada tahun ini akan membengkak.

Hal ini berdasarkan beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Belanja dari subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor tadi volume maupun kurs dan harga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Hingga semester I 2024, Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembayaran subsidi energi sebesar Rp 42,9 triliun hingga semester I-2024.

Subsidi energi ini di antaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 7,16 juta kiloliter atau sebesar Rp 8,7 triliun. Kemudian subsidi LPG 3 Kg sebanyak 3,4 juta kiloliter atau sebesar Rp 34,2 triliun.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya kembali mengusulkan suntikan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran (TA) 2025.

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengusulkan PMN TA 2025 sebesar Rp 2,09 triliun. Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson mengatakan, usulan PMN ADHI TA 2025 akan digunakan untuk penyelesaian dua proyek strategis nasional (PSN).

Secara rinci, sebesar Rp 1,92 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulonprogo dan Rp 173 miliar untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawean.

“Ini merupakan opsi terbaik. Dengan adanya PMN akan memberikan perbaikan terhadap rasio keuangan ADHI, terutama pada debt to equity ratio (DER),” kata Entus dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI, Senin (8/7).

ADHI berencana menyerap PMN lewat skema rights issue dengan total serapan PMN Rp 2,09 triliun dan dan publik maksimal Rp 1,16 triliun.

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mengusulkan PMN TA 2025 sebesar Rp 2 triliun. Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan, dana PMN akan digunakan untuk mengerjakan delapan PSN. Yaitu, Tol Serang - Panimban Seksi 2 dengan alokasi PMN Rp 600 miliar, Jalan KIPP Kawasan Hankam IKN Rp 100 miliar, Jaringan Interkoneksi IPA Sepaku IKN Rp 100 miliar, Jalan Tol Semarang - Demak 1B Rp 250 miliar, dan Proyek Terminal II Bandara Hang Nadim Rp 300 miliar.

Lalu, LPG Refrigerated Tuban Phase II Rp 300 miliar, Dermaga Gospier di Integrated Terminal Surabaya Rp 150 miliar, dan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis Rp 200 miliar.

“Tambahan PMN akan mempercepat proses penyehatan keuangan WIKA dan memperlancar penyelesaian proyek-proyek yang sedang dikerjakan,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

PT PP Tbk (PTPP) mengusulkan PMN TA 2025 senilai Rp 1,56 triliun. Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan, alokasi dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dua PSN.

Yaitu, Kawasan Industri Grand Rebana Tahap 1 dengan alokasi PMN sebesar Rp 1 triliun dan Tol Yogyakarta Bawean Rp 563 miliar.

“Dua area tersebut akan menciptakan lapangan kerja yang baru, menciptakan peluang investasi asing, dan membangun kekuatan industri, baik industri halal maupun industri 4.0,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada melihat, dengan adanya tambahan injeksi modal melalui PMN diharapkan dapat meningkatkan eksposur emiten BUMN Karya untuk lebih banyak menggaet pengerjaan proyek konstruksi dan memperbaiki cash flow mereka.

Di semester II ini, diharapkan kinerja emiten BUMN Karya masih dapat membaik. Hal ini bisa didorong dengan adanya carry over pekerjaan dari sebelumnya dan adanya perolehan kontrak baru pengerjaan proyek untuk menambah potensi pendapatannya.

“Di sisi lain, juga diharapkan adanya pembayaran sejumlah proyek yang telah dikerjakan agar arus kas dapat berjalan dengan baik,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (9/7).

Selain dari usulan PMN, sentimen positif untuk emiten BUMN Karya datang membaiknya nilai tukar rupiah dan masih adanya potensi perolehan proyek pembangunan dan maintenance pengerjaan proyek.

“Sentimen negatif bisa saja datang bila PMN tidak jadi digelontorkan, rupiah berbalik melemah, dan kondisi makroekonomi yang memburuk,” papar dia.

Reza pun merekomendasikan beli untuk PTPP di target harga terdekat Rp 420 per saham, ADHI dengan target harga Rp 290 per saham, dan WIKA Rp 226 per saham.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas melihat, kinerja saham emiten BUMN Karya saat ini tengah mengalami apresiasi.

Melansir RTI, harga saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) naik 60% dalam seminggu. Sementara, dalam sebulan saham WIKA naik 87,39%. Saat ini, saham WIKA ada di level Rp 208 per saham.

Saham PT Adhi Karya Tbk (ADHI) naik 18,18% dalam seminggu dan 19,27% dalam sebulan. Sementara, saham PT PP Tbk (PTPP) naik 28,21% dalam seminggu dan 13,64% dalam sebulan.

Kata Sukarno, penguatan saham emiten BUMN Karya disebabkan oleh pemberitaan terkait raihan nilai kontrak terbaru dan progres proyek IKN.

Selain itu, penurunan harga sebelumnya terbilang sudah signifikan dan penguatan saham ini sebagai bagian dari pola koreksi dalam tren penurunan harga.

“Yang pasti, investor masih akan tunggu pola selanjutnya. Karena, saat ini belum bisa dipastikan harga sudah benar-benar menjadi tren kenaikan,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (9/7).

Prospek kinerja saham dan fundamental emiten BUMN Karya di tengah usulan PMN ini diharapkan ada peluang lebih bagus lagi di semester II dibandingkan kinerja saat ini. Sentimen positif bisa datang dari penyelesaian proyek tepat waktu dan potensi penurunan suku bunga ke depannya.

“Sementara, sentimen negatifnya masih seputar kondisi utang yang tinggi dan membuat khawatir pelaku pasar,” tuturnya.

Sukarno pun masih merekomendasikan netral untuk saham emiten BUMN Karya.

“Investor sebaiknya wait and see dahulu, mengingat kenaikan harga sebelumnya sudah signifikan dan pergerakan harga terakhir sudah mulai menunjukkan pola pembalikan, karena sudah berada di area jenuh jual,” tuturnya.

Equity Analyst Kanaka Hita Solvera William Wibowo melihat, pergerakan saham WIKA saat ini berada di level support Rp 130 per saham dan resistance Rp 280 per saham. William pun merekomendasikan buy on weakness untuk WIKA dengan target harga Rp 280 per saham.

Sementara, pergerakan saham ADHI dilihat William saat ini berada di di level support Rp 200 per saham dan resistance Rp 290 per saham. William pun merekomendasikan buy on weakness untuk ADHI dengan target harga di Rp 290 per saham.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech peer to peer (P2P) lending pada Mei 2024 sebesar 2,91%. Angka tersebut naik 2,79% dari bulan sebelumnya.

Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menerangkan kenaikan tersebut disebabkan faktor Ramadan dan Lebaran, yang mana outstanding penyaluran pinjaman fintech P2P lending pada momen tersebut juga meningkat.

"Biasanya akan meningkatkan probabilitas TWP90 pada 2-3 bulan berikutnya," katanya kepada Kontan, Senin (8/7).

Menurutnya fintech lending harus memperhatikan peminjaman pada bulan tertentu, seperti Ramadan hingga Lebaran. Penyelenggara harus memperbaiki lagi untuk kualitas penyalurannya.

"Saya melihatnya banyak yang butuh pembiayaan pada bulan-bulan tertentu yang meningkatkan probabilitas untuk peningkatan TWP90," ujarnya.

Hingga Juli 2024, Nailul memperkirakan siklus TWP90 industri masih akan meningkat. Biasanya angka TWP90 akan datar lagi setelah Juli 2024. Hal itu diprediksi berdasarkan tren dari tahun-tahun sebelumnya secara teknikal.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan fintech peer to peer (P2P) lending PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund) wajib membentuk tim likuidasi seusai pencabutan izin usaha.

Mengenai hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyebut, TaniFund telah mengajukan pembentukan Tim Likuidasi.

"Saat ini, OJK sedang dalam proses penelaahan kelayakan," ungkapnya dalam lembar jawaban resmi RDK OJK, Selasa (9/7).

Adapun pencabutan izin usaha TaniFund ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 pada 3 Mei 2024. Sebelumnya, Agusman menyampaikan izin usaha TaniFund dicabut karena tak memeunhi ekuitas minimum dan melaksanakan rekomendasi pengawasan dari OJK.

Dia menyebut, OJK telah melakukan tindakan pengawasan dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap, serta melakukan komunikasi secara intens dengan pengurus dan pemegang saham untuk memastikan penyelesaian masalah TaniFund.

Meskipun demikian, Agusman menyebut sampai detik terakhir, TaniFund tidak dapat menyelesaikan masalah sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, OJK harus mencabut izin usaha perusahaan itu.

Agusman juga menerangkan saat ini proses hukum oleh aparat penegak hukum terhadap dugaan tindak pidana TaniFund sedang berjalan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech peer to peer (P2P) lending pada Mei 2024 sebesar 2,91%. Angka tersebut tercatat naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,79%.

Mengenai kenaikan TWP90 pada Mei 2024, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Yasmine Meylia Sembiring berpendapat hal itu disebabkan peningkatan penyaluran pinjaman, terutama selama periode Ramadan dan Lebaran.

"Dengan demikian, berpotensi meningkatkan risiko kredit, sehingga turut berkontribusi pada kenaikan TWP90. Kualitas kredit debitur yang terdampak pelemahan ekonomi juga berkontribusi pada kenaikan TWP90 secara temporer," ucapnya kepada Kontan, Senin (8/7).

Oleh karena itu, Yasmine menyampaikan pihaknya mendorong para penyelenggara fintech lending anggota AFPI untuk meningkatkan penilaian kredit, melakukan pemantauan kinerja debitur untuk mendeteksi potensi gagal bayar sedini mungkin, meningkatkan efektivitas penagihan pinjaman macet, serta mengembangkan produk dan layanan yang inovatif melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses dan mitigasi risiko.

Yasmine memproyeksikan TWP90 fintech lending akan mengalami tren yang stabil ke depannya. Namun, dia bilang proyeksi itu dapat berubah tergantung pada kondisi ekonomi makro, perkembangan industri fintech lending, dan efektivitas upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh para penyelenggara.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan mencapai Rp 172,66 triliun, atau turun 34,5% secara neto dan 25,7% secara bruto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan moderasi harga komoditas seperti Crude Palm Oil (CPO), batubara dan tembaga memicu penurunan profitabilitas dan meningkatkan kebutuhan likuiditas, sehingga meningkatkan restitusi dan terkontraksinya PPh Badan pada sektor komoditas.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menerangkan bahwa penerimaan PPh Badan umumnya terjadi gap atau lag antara kondisi keuangan perusahaan atau perekonomian dengan penerimaan pajak jenis tersebut, di mana lag tersebut bisa terjadi 1-2 tahun.

"Awal tahun itu lag sampai 2 tahun. Artinya, sisa tahun 2024 ini menggambarkan kondisi ekonomi atau laporan keuangan perusahaan tahun 2023. Seperti kita ketahui, beberapa perusahaan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 akibat pelemahan harga komoditas. Kemungkinan, ada penurunan besaran angsuran PPh Badan," kata Fajry kepada Kontan, Selasa (9/7).

Melihat hal itu, Fajry berpendapat bahwa kinerja penerimaan PPh Badan untuk tahun ini diperkirakan akan berat. Kendati begitu, perlu diperhitungkan juga dampak dari dinaminasi atau pengurangan angsuran PPh Badan tahun pajak sebelumnya.

Selain itu, kalau dari tren bulanan, pertumbuhan penerimaan PPh Badan secara year on year semakin memburuk. Pada Februari-Maret 2024 masih terkontraksi dalam kisaran -10%, namun pada kuartal I-2024 secara bruto tumbuh negatif -21,53% dan secara neto -29,79%.

Lalu pada Mei semakin memburuk, secara neto terkontraksi semakin dalam menjadi -27,32% dan secara bruto menjadi -35,68%.

"Memang restitusi berpengaruh ke kinerja penerimaan namun kalau kita lihat data penerimaan bruto yang juga turun dalam, artinya besaran angsuran PPh badan yang disetorkan lebih rendah. Dua hal ini, restitusi dan angsuran PPh Badan yang lebih rendah menjadi biang kerok dari lesunya penerimaan PPh Badan," ucapnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti soal restitusi PPh Badan. Restitusi pada jenis pajak ini salah satunya terjadi ketika wajib pajak melakukan kelebihan pembayaran pajak PPh Badan.

Besaran yang dibayarkan lebih besar dari yang dilaporkan dalam SPT yang dilaporkan. Adapun pembayaran atau angsuran PPh yang telah dilakukan selama tahun 2023 yang mengalami lebih bayar akan diajukan restitusi.

"Untuk itu, secara kumulatif, besaran restitusi PPh badan tahun ini seharusnya akan lebih besar dibandingkan tahun 2023. Secara bulanan, besaran restitusi akan meningkat dalam kisaran bulan terakhir lapor SPT, terutama bagi Wajib Pajak tertentu yang menggunakan fasilitas restitusi dipercepat. Sedangkan di luar itu akan melalui prosedur pemeriksaan," tutupnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memberikan relaksasi atau kelonggaran terkait kebijakan automatic adjusment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada pagu anggaran sebesar 5%.

Sri Mulyani menegaskan, relaksasi tersebut akan tetap dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

"Saya rasa ini sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami Bendahara Negara mengelola keuangan negara," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar), Selasa (9/7).

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal juga menyarankan agar kebijakan automatic adjustment bisa dibuka untuk program prioritas, namun tetap harus selektif dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

"Nanti dilihat dan disesuaikan dengan keuangan negara. Kalau keungan negara agak longgar mana yang prioritas automatic adjustment harus dibuka," kata Cucun.

Seperti yang diketahui, pemerintah kembali melaksanakan kebijakan automatic adjustment pada pagu belanja K/L tahun anggaran 2024. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023. Adapun kebijakan automatic adjustment belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2024 ini ditetapkan sebesar Rp 50,14 triliun.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) di semester II-2024.

Pemberian insentif PPN DTP tersebut dibberikan atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun.

"Untuk pajak yang ditanggung pemerintah terutama untuk fasilitas penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun kita menambahkan anggaran Rp 500 miliar," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Ditemui terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu memperkirakan, lebih dari 10.000 unit rumah akan memanfaatkan insentif PPN DTP tersebut pada semester II-2024.

"Diestimasi memang semester II itu nilainya nanti Rp 500 miliar. Itu melanjutkan yang 50%, kalau yang sampai Juni kan 100%," jelas Febrio.

Febrio menjelaskan, pemberian insentif PPN DTP tersebut diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar bisa berada di atas 5%.

"Sekitar di atas 10.000 unit untuk yang paruh kedua. Jadi itu memang salah satu yang kita harapkan untuk juga memberikan manfaat. Itu kan terutama untuk kelas menengah dan juga menjaga momentum untuk pertumbuhan ekonominya bisa di atas 5%," katanya.

Seperti yang diketahui, pemerintah telah mengeluarkan aturan pemberian insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar pada tahun 2024.

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk memperoleh insentif PPN DTP. Yakni harga jual maksimal Rp 5 miliar dan rumah harus keadaan baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Nah, apabila penyerahan dilakukan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2024, maka besaran PPN DTP yang diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak (DPP) hingga Rp 2 miliar dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar.

Sementara untuk penyerahan mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2024, PPN DTP diberikan sebesar 50% PPN yang terutang dari DPP sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp 5 miliar.

Aturan itu dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. BPJS Kesehatan menyambut baik perihal rencana pemberian label warna (color guide) kandungan gula pada kemasan minuman berpemanis. Hal ini diharapkan mampu menekan biaya pengobatan kasus diabetes melitus yang selama ini ditanggung perusahaan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa langkah ini merupakan upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsumsi gula yang berlebihan dan berdampak terhadap kesehatan.

“Edukasi melalui label warna dapat membantu masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi minuman dalam kemasan,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (9/7).

Rizzky mengungkapkan, kebijakan ini nantinya akan berdampak positif dalam jangka panjang, terutama dalam menekan angka kasus diabetes melitus baru di Indonesia. Menurutnya, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat diharapkan akan terjadi penurunan konsumsi gula berlebih sehingga dapat mengurangi risiko terkena diabetes melitus.

“Hal ini tentunya akan berdampak positif pada penurunan biaya pengobatan diabetes melitus yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Rizzky menambahkan, berdasarkan catatan BPJS Kesehatan terdapat 10,32 juta kasus rawat inap untuk penyakit diabetes melitus sepanjang tahun 2023. Dari banyaknya kasus tersebut, BPJS Kesehatan menggelontorkan biaya hingga Rp 10,17 triliun untuk menjamin peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ini merupakan langkah konkret BPJS Kesehatan untuk menjadikan Indonesia semakin sehat, dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana mengeluarkan peraturan terkait pemberian label menggunakan warna (color guide) terhadap minuman kemasan berpemanis. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut.

“Kita sudah meeting dengan BPOM, BPOM sudah siap aturannya kayak di Singapura merah, kuning, hijau itu (label) gede nulisnya. Cuma memang kita nunggu RPP-nya,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (8/7).

Budi tak menampik, selama ini penulisan kandungan gula yang tertera pada kemasan minuman tampak kecil sehingga sulit dibaca. Selain itu, yang kerap terlewat oleh pemahaman publik bahwa kandungan gula yang dituliskan pada kemasan merupakan takaran per saji (per serving).

Dia mencontohkan, pada minuman kemasan berpemanis berukuran 250 ml, satu takaran saji berarti 50 ml, artinya terdapat lima kali sajian dalam satu botol minuman. Kemudian, setiap satu takaran saji tersebut mengandung gula sebesar 20 mg, artinya untuk lima kali sajian atau satu botol minuman mengandung gula hingga 100 mg.

“Jadi nanti biar nggak susah bacanya nanti kita pasang color guide, dan color guide itu ada ukurannya jadi berapa besar (kandungan gula) dari brand mereka,” tandasnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) menyambut baik keputusan pemerintah yang melanjutkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Walau begitu, evaluasi tetap harus dilakukan agar kebijakan ini bisa mendatangkan manfaat yang optimal bagi setiap sektor industri penerimanya.

Ketua Umum FIPGB Yustinus Gunawan mengatakan, para pelaku usaha mengapresiasi komitmen pemerintah yang mendukung eksistensi industri manufaktur sebagai fondasi ekonomi negara. Kelanjutan HGBT pun telah mengembalikan kepercayaan pelaku usaha dan investor, sehingga mereka tidak lagi dalam posisi wait and see.

Program HGBT jelas membuat daya saing industri manufaktur terjaga. Alhasil, para pelaku usaha dan investor dapat langsung bergerak melanjutkan ekspansi dan realisasi investasi baru. “Dengan begitu, ketika pemerintahan baru mulai bekerja, maka industri bisa langsung direvitalisasi,” ujar dia, Selasa (9/7).

FIPGB juga meyakini tujuh sektor industri penerima HGBT dapat segera bangkit begitu kebijakan ini dipastikan berlanjut. Lantaran daya saing terjaga, para pelaku usaha dapat lebih fokus mengoptimalkan utilisasi, termasuk menggenjot penjualan ekspor di tengah gejolak perang dagang global.

Di sisi lain, para pelaku usaha masih memiliki kekhawatiran terhadap PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai pemasok gas industri. Berdasarkan evaluasi, pelaksanaan HGBT dinilai telah melenceng karena PGN menerapkan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) yang jauh lebih rendah dari volume gas yang diamanahkan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 91/2023 sebagai aturan teknis dari Peraturan Presiden (Perpres) 121/2020.

Oleh karena itu, FIPGB menyarankan agar sesegera mungkin PGN membuka data pasokan volume HGBT oleh setiap produsen gas bumi di sektor hulu yang tercantum dalam Kepmen ESDM 91/2023. Dari situ, dapat dibuat perbandingan dengan realisasi volume yang diterima oleh PGN dari setiap produsen gas bumi hulu serta data rinci terkait gas yang dialirkan ke setiap perusahaan penerima HGBT.

“Dengan demikian, ketelusuran data terjaga utuh tanpa olahan, karena data olahan justru bisa mengaburkan fakta sebenarnya,” ungkap Yustinus.

Lebih lanjut, FIPGB juga menanggapi rencana perluasan sektor penerima HGBT yang sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah. Menurut Yustinus, penyebab belum ditetapkannya perluasan ini adalah pemerintah yang kemungkinan masih mengkaji manfaat finansial dan manfaat strategis per sektor industri. Pemerintah dinilai perlu menerapkan prioritas penerimaan HGBT berdasarkan aspek efek berganda (multiplier effect).

Selain itu, kepastian ketersediaan anggaran untuk menalangi produsen gas ketika jangkauan penerima HGBT diperluas juga masih menjadi persoalan.

“Penetapan prioritas sektor industri penerima HGBT tentunya dikonsensuskan antara Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, SKK Migas, hingga Kemenko Ekonomi,” pungkas dia.