Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Parulian Paidi Aritonang menyerukan pemerintah untuk memperluas aturan terkait carbon capture storage (CCS) guna menangkap peluang ekonomi, khususnya di sektor ketenagalistrikan.

“Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan listrik yang meningkat sambil mengurangi jejak karbon. Pemerintah juga harus menjaga agar harga listrik tetap terjangkau bagi konsumen dan dunia usaha,” kata Parulian dalam FGD Pemanfaatan Teknologi CCS, seperti dikutip Minggu (7/7).

FGD ini digelar menyusul terbitnya dua regulasi penting, yakni Perpres No. 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon serta Permen ESDM No. 2/2023 tentang Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Parulian, teknologi CCS tidak hanya menyimpan emisi karbon dari pembangkit listrik, tetapi juga mendukung percepatan transisi energi di Indonesia.

"Saya berharap FGD ini menghasilkan kajian kelayakan, potensi manfaat, tantangan, serta bagaimana teknologi ini dapat membantu meminimalkan risiko kenaikan tarif listrik," tambahnya.

Haposan Napitupulu, Expert Advisor PT ESSA, menyatakan bahwa implementasi CCS pada bisnis hulu migas tidak mengalami kendala karena biayanya sudah diakomodasi dalam cost recovery.

“Namun, ini berbeda dengan sektor hilir seperti ketenagalistrikan, industri, dan transportasi yang tidak memiliki mekanisme cost recovery,” tegasnya.

Ia menyarankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memetakan wilayah kerja migas yang sudah tidak optimal atau depleted reservoir dan membuka data fasilitas permukaan bagi penghasil karbon untuk dimanfaatkan sebagai penyimpanan karbon.

Saat ini, belum ada landasan hukum khusus untuk CCS di sektor ketenagalistrikan. Perpres No. 14/2024 hanya mengatur skema CCS di sektor hulu, sehingga diperlukan regulasi khusus untuk penanganan emisi CO2 di sektor ketenagalistrikan agar tidak berdampak pada peningkatan BPP.

Ridha Yasser, Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, menekankan pentingnya CCS dalam mengurangi emisi karbon global. “Pemerintah terus berupaya menyediakan regulasi menyeluruh untuk implementasi CCS. Ini penting untuk bersaing dalam skema karbon global,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan EBT, Didi Setyadi, menekankan pentingnya memanfaatkan reservoir karbon dalam negeri dan menyoroti tantangan ekonomi dari teknologi baru ini.

"Kita harus mengadopsi teknologi baru, namun perlu dipertimbangkan apakah biaya ini ekonomis dibandingkan harga jual listriknya," jelas Didi.

Nurlely Aman, Senior Executive Vice President Hukum, Kebijakan, dan Kepatuhan PT PLN (Persero), menyampaikan komitmen PLN untuk mendukung penerapan CCS di sektor ketenagalistrikan Indonesia, tetapi mengingatkan perlunya memperhatikan implikasi finansial bagi pihak yang bukan pengelola minyak dan gas.

Menurutnya, monetisasi depleted well/reservoir harus dioptimalkan dan regulasi CCS harus ditempatkan dengan tepat, baik sebagai instrumen penurunan emisi atau tambahan pendapatan negara.

FGD ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan masukan berharga bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi CCS untuk mendukung transisi energi di Indonesia.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 tercatat sebesar US$ 140,2 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2024 sebesar US$ 139,0 miliar.

Jika dilihat dari komponennya, cadangan devisa Juni 2024 ini terdiri dari, valuta asing sebesar US$ 125,3 miliar, naik dari Mei 2024 US$ 124,1 miliar, IMF Reserve sebesar US$1,042 miliar, turun dari Mei 2024 US$ 1,048 miliar.

Kemudian, SDRs sebesar US$ 7,297 miliar, turun dari Mei 2024 US$ 7,352 miliar, komponen Emas sebesar US$ 5,878 miliar, turun dari Mei 2024 US$ 5,911 miliar, dan komponen aset cadangan devisa lainnya US$ 633,4 juta, naik dari Mei 2024 US$ 627,1 juta.

Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalia Situmorang menyampaikan, komponen cadangan devisa valuta asing terdiri dari utang luar negeri, penerimaan ekspor, devisa hasil ekspor (DHE) dan Foreign Direct Investment (FDI).

Ana sapaan akrab Hosianna menyampaikan, melihat posisi cadangan devisa saat ini, nampaknya pemerintah masih mampu membayar utang jatuh tempo dalam beberapa tahun ke depan.

“Kita lihat masih cukup ya, karena kan tools devisa pemerintah kan cukup banyak. Seperti SDR salah satunya itu kan bisa diambil bisa juga enggak oleh pemerintah,” tutur Ana kepada Kontan, Minggu (7/7).

Di samping itu, Ana juga melihat ruang fiskal Indonesia saat ini masih fleksibel, sehingga pemerintah masih leluasa dalam mengelola cadangan devisa, namun tetap menyesuaikan dengan perkembangan dan momentum global.

Ia menambahkan, jika suku bunga global bergerak turun, maka ada baiknya pemerintah lebih memanfaatkan utang dari pinjaman luar negeri atau menerbitkan global bonds.

Sebaliknya jika suku bunga global masih tinggi, diutamakan menerbitkan obligasi domestik.
“Disamping memang menaikkan cadangan devisa dari ekspor, FDI dan juga DHE,” ungkapnya.

Untuk diketahui, total utang jatuh tempo Indonesia pada 2025-2029 mencapai Rp 3.748,24 triliun, dengan proporsi utang terdiri dari 70,75% atau Rp 5.889,20 triliun merupakan utang yang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik, 17,20% atau Rp 1.433,90 triliun berasal dari SBN valuta asing, dan 12,06% atau Rp1.005,32 triliun dari pinjaman.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah bakal menerapkan bea impor tambahan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk melindugi produk dalam negeri.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut setidaknya ada tujuh komoditas yang akan dikenai tambahan bea masuk ini.

"Tujuh komoditas itu di antaranya adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki," katanya Jumat (5/7).

Saat ini, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tengah melakukan uji mendalam terkait dampak pemberia bea masuk kepada tujuh komoditas yang dimaksud.

Meski begitu, Zulkifli tidak membenarkan besaran bea masuk tambahan ini akan sebesar 200% seperti berita yang beredar.

Hingga kini, besaran untuk BMTP dan BMAD masih dihitung dan besaran nanti akan mengacu kepada lonjakan volume impor ke dalam negeri selama tiga tahun terakhir.

"Nah itu akan dilihat, setelah itu baru akan ditentukan bea masuk tindakan pengamanan nanti akan dihitung," ungkapnya.

Zulkifli juga menyebut pengenaan bea tambahan ini akan menyasar banyak produk dari berbagai negara yang lonjakan impornya tinggi.

"Bisa dari mana saja, bisa Eropa, Australia, China dan lainnya, tidak hanya dari satu negara tertentu," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan penerapan bea tambahan ini sebagai bentuk antisipasi atas impor produk China yang berlebihan di Indonesia, sehingga berdampak terhadap industri tekstil dalam negeri.

"Kondisi di China memang terjadi ekspor yang berlebihan dan kadang-kadang juga bisa terbukti bahwa mereka menjual dengan dumping,” tutur Febrio Kamis (4/7).

Saat ini kata Febrio, pihaknya bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan asosiasi pengusaha sedang memperdalam terkait rencana bea masuk produk China tersebut.

Akan tetapi, Febrio tidak menyebutkan secara gamblang apakah rencana tarif yang akan disepakati yakni sebesar 200%.

"Kita lihat secara lengkap dari hulu sampai hilirnya nanti, kita akan segera putuskan untuk bisa dituangkan menjadi tarif yang disepakati," tambahnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan terus menggiatkan pelaksanaan penyitaan dan penguasaan fisik aset eks BLBI. Ini untuk memastikan obligor/debitur atau pihak manapun tidak mengambil hak negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, BLBI merupakan konsekuensi dari krisis keuangan yang menerpa Indonesia pada 1997 hingga 1998 lalu.

"Di mana pada saat itu negara harus melakukan penalangan/bail out terhadap krisis yang terjadi," ujar Sri Mulyani dalam unggahan di instagram pribadinya, Jumat (5/7).

Oleh karena itu, Satgas BLBI dibentuk Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keppres Nomor 30 Tahun 2023 sebagai bentuk upaya memastikan pengembalian hak tagih negara.

Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Satgas BLBI, sampai dengan semester I-2024, Satgas BLBI telah mencatat perolehan aset sebesar 44,7 juta meter persegi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 38,2 triliun. Angka ini setara 34,59% dari kewajiban sebesar Rp 110,45 triliun.

"Jumlah total tagih negara kepada para obligor dari bantuan BLBI ini mencapai Rp 110,45 triliun. Sebuah angka yang sangat besar," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa masa kerja Satgas BLBI akan kembali diperpanjang hingga tahun 2025 mendatang.

Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti.

"Masih banyak aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan terhadap obligor maupun debitur," kata Hadi.

Hadi menyebut, saat ini pihaknya tengah menyiapkan rancangan aturan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan oleh para obligor dan debitur.

Di samping itu, Hadi juga meminta Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis.

"Oleh karena itu perlu terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara. Sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Disokong ketangguhan perekonomian nasional yang mampu tumbuh stabil di kisaran 5% dan diperkuat dengan kemampuan menjaga tingkat inflasi dalam kisaran sasaran, Indonesia semakin optimistis dalam mendorong laju transformasi ekonomi nasional menuju negara maju pada tahun 2045.

Di saat itu, Indonesia diperkirakan akan memiliki sekitar 320 juta penduduk dengan pendapatan per kapita sekitar US$ 26.000, sehingga ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar US$ 9 triliun.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah terus berupaya mendorong pembaharuan dan peningkatan kinerja berbagai mesin pertumbuhan ekonomi, terlebih pada era digitalisasi saat ini.

Pada tahun 2018 lalu, pemerintah telah mendorong peningkatan kemampuan industri nasional untuk dapat berdaya saing di ranah global dengan meluncurkan Roadmap “Making Indonesia 4.0”.

Ke depan, digitalisasi berbagai industri akan terus diakselerasi sehingga investasi di Indonesia akan lebih ke arah padat modal dan membutuhkan keterampilan yang baru dari masyarakat.

"Kemudian kita mempunyai mesin kedua yang menjadi diskusi kita saat ini, yakni mengenai ekonomi digital. Saat ini ekonomi digital kita sekitar US$ 80 miliar dan kita harapkan pada tahun 2025 bisa meningkat menjadi US$ 125 miliar, dan pada tahun 2030 kita harap sekitar US$ 400 miliar," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya, Jumat (5/7).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mendorong pemerataan konektivitas serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital yang memadai.

Sejumlah upaya yang ditempuh diantaranya melalui pembangunan jaringan fiber optic Palapa Ring, pemanfaatan Satelit Multifungsi Satria bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, hingga yang terbaru yakni mengadopsi teknologi Low Earth Orbit Satelite.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah unicorn dan decacorn terbesar diantara negara lain. Hal tersebut salah satunya didorong dengan upaya Pemerintah dalam melakukan integrasi dengan negara-negara ASEAN sehingga dapat lebih mudah dalam mengembangkan dan memperluas jangkauan pasar.

Inisiasi Indonesia berupa Digital Economic Agreement Framework (DEFA) dalam Keketuaan ASEAN 2023 lalu disebut Menko Airlangga telah membuka babak baru dalam integrasi ekonomi digital regional dan diharapkan akan menarik investasi dan inovasi, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja serta memberdayakan sektor UMKM. Dengan pemanfaatan DEFA, ekonomi digital ASEAN pada tahun 2030 yang semula bernilai sebesar USD1 triliun, diperkirakan dapat meningkat mencapai US$ 2 triliun.

Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya juga telah melakukan integrasi pembayaran dengan kebijakan Local Currency Settlement melalui penggunaan QRIS, sehingga memudahkan upaya mendorong digitalisasi di sektor ekonomi.

Selanjutnya, Airlangga juga menyampaikan bahwa di tengah berbagai upaya digitalisasi tersebut, keamanan data juga menjadi salah satu tantangan dan aspek penting yang perlu untuk terus diakselerasi.

"Indonesia perlu ada dimana-mana. Jadi kita bekerja sama dengan Eropa untuk EU-CEPA, sehingga kita bisa menjadi mitra Eropa. Kita di ASEAN, bermitra dengan Tiongkok, dengan ASEC, RCEP. Kami juga bersama India dan AS dalam Indo-Pasifik yang ditandatangani dua minggu lalu. Dan tentu saja hal terakhir yang kami lakukan, kami ingin menjadi bagian dari 37 negara OECD. Ini akan menjadi perjalanan selama tiga tahun. Jadi dalam bidang ekonomi, kami adalah sahabat semua orang," pungkasnya.

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - DUBAI - Masoud Pezeshkian, seorang moderat relatif, meminta rakyat Iran pada hari Sabtu untuk tetap bersamanya di "jalan sulit yang akan datang" setelah mengalahkan saingan garis kerasnya untuk memenangkan pemilihan presiden Iran.

Pemilihan putaran kedua pada hari Jumat adalah antara Pezeshkian, satu-satunya moderat dalam empat kandidat asli, dan mantan negosiator nuklir garis keras Saeed Jalili.

Pezeshkian, seorang ahli bedah jantung berusia 69 tahun, telah berjanji untuk mempromosikan kebijakan luar negeri yang pragmatis, meredakan ketegangan atas negosiasi yang terhenti dengan kekuatan besar untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015, serta meningkatkan prospek liberalisasi sosial dan pluralisme politik.

Namun, banyak orang Iran skeptis tentang kemampuannya untuk memenuhi janji kampanyenya karena Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, bukan presiden, adalah otoritas tertinggi di Republik Islam.

"Rakyat Iran yang terhormat, pemilihan telah berakhir, dan ini hanyalah awal dari kerja sama kita. Jalan sulit ada di depan. Hanya bisa mulus dengan kerjasama, empati, dan kepercayaan Anda," kata Pezeshkian dalam sebuah posting di platform media sosial X.

"Saya mengulurkan tangan saya kepada Anda dan bersumpah atas kehormatan saya bahwa saya tidak akan meninggalkan Anda di jalan ini. Jangan tinggalkan saya."

Partisipasi pemilih hampir mencapai 50% dalam pemilihan Jumat, menyusul partisipasi yang sangat rendah dalam putaran pertama pemungutan suara pada 28 Juni, ketika lebih dari 60% pemilih Iran abstain. Pemilihan ini diadakan setelah Presiden Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada bulan Mei.

Pezeshkian berhasil menang dengan konstituen - yang intinya diyakini sebagian besar kelas menengah perkotaan dan kaum muda - yang telah sangat kecewa dengan tindakan keras keamanan selama bertahun-tahun yang membungkam perbedaan pendapat publik dari ortodoksi Islam.

Video di media sosial menunjukkan pendukungnya menari di jalanan di banyak kota dan kota kecil di seluruh negeri dan pengemudi membunyikan klakson mobil untuk merayakan kemenangannya.

Kemenangan Pezeshkian meningkatkan harapan akan pencairan hubungan Iran dengan Barat yang mungkin menciptakan peluang untuk meredakan sengketa nuklirnya dengan kekuatan dunia.

Pemilihan ini bertepatan dengan meningkatnya ketegangan regional akibat konflik antara Israel dan sekutu Iran, Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, serta meningkatnya tekanan Barat terhadap Iran atas program nuklirnya yang berkembang pesat.

Di bawah sistem ganda pemerintahan ulama dan republik Iran, presiden tidak dapat melakukan perubahan kebijakan besar pada program nuklir Iran atau dukungan untuk kelompok milisi di seluruh Timur Tengah, karena Khamenei mengendalikan semua kebijakan negara bagian atas.

Namun, presiden dapat mempengaruhi nada kebijakan Iran dan akan terlibat erat dalam pemilihan pengganti Khamenei, yang kini berusia 85 tahun.

Didukung oleh kubu reformis Iran yang dipimpin oleh mantan Presiden Mohammad Khatami, Pezeshkian setia pada pemerintahan teokratis Iran dan tidak berniat menghadapi elang keamanan yang kuat dan penguasa ulama.

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - VATICAN CITY – Kantor Pers Tahta Suci Vatikan secara resmi mengumumkan agenda kegiatan Perjalanan Apostolik Paus Fransiskus selama di Indonesia, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Singapura.

Pegumuman ini dapat diakses melalui website resmi www.vatican.va pada Jumat, 5 Juli 2024 waktu setempat.

Berikut adalah rincian kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia:

Senin, 2 September 2024

- ROMA:
Paus Fransiskus akan berangkat dengan pesawat dari Bandara Internasional Roma/Fiumicino menuju Jakarta.

Selasa, 3 September 2024

- JAKARTA:
Paus Fransiskus tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta dan akan disambut dengan upacara penyambutan resmi.

Rabu, 4 September 2024

- JAKARTA:
- Upacara Selamat Datang: Paus akan disambut di pelataran Istana Merdeka.
- Kunjungan Kehormatan: Paus Fransiskus akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka.
- Pertemuan dengan Pemerintahan, Masyarakat Sipil, dan Korps Diplomatik: Pertemuan ini akan berlangsung di Aula Istana Negara, di mana Paus Fransiskus akan menyampaikan pidato.
- Pertemuan Pribadi dengan Anggota Serikat Jesus (SJ): Pertemuan ini akan diadakan di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta.
- Pertemuan dengan Para Uskup, Imam, Diakon, Pelaku Hidup Bakti, Seminaris, dan Katekis: Acara ini akan berlangsung di Gereja Katedral Santa Maria Diangkat ke Surga, di mana Paus Fransiskus akan memberikan pidato.
- Pertemuan dengan Kaum Muda SCHOLAS: Pertemuan ini akan diadakan di Grha Pemuda.

Kamis, 5 September 2024

- JAKARTA:
- Pertemuan Antaragama: Acara ini akan berlangsung di Masjid Istiqlal, dengan Paus Fransiskus menyampaikan pidato.
- Pertemuan dengan Penerima Manfaat Organisasi Amal: Pertemuan ini akan diadakan di Kantor Pusat Konferensi Waligereja Indonesia.
- Misa Kudus: Paus Fransiskus akan memimpin Misa Kudus di Stadion Gelora Bung Karno, di mana beliau akan menyampaikan homili.

Jumat, 6 September 2024

- JAKARTA – PORT MORESBY:
- Upacara Keberangkatan: Upacara ini akan diadakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta sebelum Paus Fransiskus berangkat ke Port Moresby.
- PORT MORESBY:
Paus Fransiskus akan tiba di Bandara Internasional Port Moresby Jacksons dan akan disambut dengan upacara selamat datang.

Kunjungan ini menandai momen bersejarah bagi Indonesia dan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, menunjukkan komitmen Paus Fransiskus untuk menjalin dialog antaragama dan mempererat hubungan diplomatik.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perum Bulog membantah tuduhan penggelembungan harga beras impor. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan isu penggelembungan harga beras impor dinilai tidak benar. Ia menyayangkan tuduhan tanpa berdasarkan fakta tersebut.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” katanya.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso mengungkapkan, analoginya hari ini pasaran harga beras misalnya Rp 12.000/Kg. sementara, yang tidak pernah ikut proses lelang mendadak mengaku bisa menjual beras dengan harga Rp 5.000/Kg, namun tidak berniat menjual dan mengirimkan barang tersebut sehingga membatalkan keikutsertaanya pada lelang terbuka.

Menurutnya, jika saja perusahaan yang dimaksud tetap mengikuti lelang terbuka dan menawarkan harga tersebut tetapi gagal dalam menyerahkan barang, maka mereka pasti akan dikenakan denda berupa prosentase dari nilai kontrak.

“Sangatlah mudah untuk mengklaim telah menawarkan harga murah, bila barangnya tidak nyata dan tidak pernah diserahkan,” tutur Widiarso.

Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog, Sonya Mamoriska menyatakan, akibat laporan yang membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta, ini membuat Bulog menjadi korban dan merugikan reputasi perusahaan.

“Kami terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang tepercaya sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan hal ini tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami yaitu kepemimpinan, kepercayaan, pelayanan terbaik dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut, Sonya bilang, saat ini Bulog mendapat tugas untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada tahun 2024. Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada tahun 2024. Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton.

Menurutnya, impor dilakukan Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

“Sampai akhir Juni, Perum Bulog telah menyerap 800.000 ton beras dalam negeri dan optimistis bisa menyerap 1 juta ton beras, melebihi dari target pemerintah,” tandasnya.

Menanggapi polemik laporan terhadap Bulog ini, pakar hukum sekaligus politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Shanti Dewi Mulyaraharjani mengatakan, bila laporan tersebut tidak berdasarkan bukti dan merupakan suatu kebohongan publik, maka proses hukum tidak dapat dilanjutkan.

"Selama laporan tersebut belum inkrah, maka harus dikedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak boleh terjadi pembentukan opini yang dapat menyesatkan serta mempengaruhi publik," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (6/7).

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo pada Jumat (5/7) melantik 10 pemimpin baru satuan kerja di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan BI, di Jakarta. Pelantikan pemimpin di BI merupakan bagian dari penguatan organisasi dan sumber daya manusia guna pelaksanaan tugas BI.

Gubernur BI Perry Warjiyo, menyampaikan pentingnya menjaga konsistensi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan. Dengan adanya pergantian kepemimpinan di berbagai satuan kerja ini, BI akan terus memastikan keberlanjutan tugas dalam mengawal pengendalian inflasi.

“Serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, melaksanakan sistem pembayaran dan digitalisasi, serta transformasi kelembagaan,” tutur Perry, Jumat (5/7).

Berikut daftar nama pemimpin baru Bank Indonesia yang dilantik:

1. Dwityapoetra S. Besar sebelumnya menjabat Staf Ahli Dewan Gubernur Departemen Manajemen Strategis dan tata Kelola, menjadi Kepala Departemen Manajemen Risiko, efektif menjabat 1 Agustus 2024.

2. Ramdan Denny Prakoso sebelumnya menjabat Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas, menjadi Kepala Departemen Komunikasi, efektif menjabat 1 Oktober 2024.

3. Mohamad Abdul Majid Ikram sebelumnya menjabat Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat, efektif menjabat 1 Juli 2024.

4. Yulian Wihantoro sebelumnya menjabat Kepala Grup Departemen Sumber Daya Manusia, menjadi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Beijing, efektif menjabat 1 Desember 2024.

5. Yuliansah Andrias sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Sibolga, menjadi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, efektif menjabat 1 Juli 2024,

6. Wahyu Yuwana Hidayat sebelumnya menjabat Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara, menjadi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, efektif menjabat 1 September 2024.

7. Prabu Dewanto sebelumnya menjabat Deputi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Aceh, menjadi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Lhokseumawe, efektif menjabat 1 Juli 2024.

8. Laura Rulida Eka Sari P sebelumnya menjabat Analis Eksekutif Departemen Regional, menjadi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya, efektif menjabat 1 Juli 2024.

9. Yayat Cadarajat sebelumnya menjabat Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, menjadi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Kediri, efektif menjabat 1 Juli 2024.

10. Riza Putera sebelumnya menjabat Ekonom Senior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Sibolga, efektif menjabat 1 Juli 2024.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Kekayaan Vladimir Putin sempat dilaporkan ada di level yang lebih tinggi dari orang terkaya di dunia saat ini, Elon Musk. Mari intip beberapa asetnya.

Serangkaian sanksi ekonomi yang diterima Rusia akibat menginvasi Ukraina sepertinya tidak terlalu dirasakan sang presiden, Vladimir Putin.

Salah satu pemimpin negara paling populer di dunia ini bahkan disebut memiliki harta yang sebanding dengan orang terkaya di dunia.

Menurut laporan Rebekah Koffler, seorang analis intelijen militer strategis dan penulis "Putin's Playbook", kekayaan Putin mungkin menyaingi Elon Musk dan pengusaha Barat lain di level yang sama.

"Propertinya meliputi istana, pesawat terbang, helikopter, kapal pesiar, mobil, dan barang-barang mewah," kata Koffler, dikutip Fox News pada Februari 2024.

Koffler menambahkan, angka kekayaan pasti Putin masih misterius, bahkan bagi badan intelijen AS.

"Sangat sulit untuk mengetahui jumlah pastinya dengan akurat, karena pada dasarnya ini adalah sarang laba-laba aset rahasia, transaksi dan rekening luar negeri," lanjutnya.

Berbagai riset dari para ekonom dan pakar memperkirakan total kekayaan bersih Putin berkisar antara US$ 70 miliar hingga US$ 200 miliar.

Sebagai perbandingan, data Forbes per bulan Juli 2024 menunjukkan bahwa kekayaan Elon Musk ada di angka US$ 12 miliar.

Mengutip TIME, laporan resmi menyebutkan pendapatan tahunan Putin sekitar US$ 140.000. Saat ini Putin disebut tinggal di sebuah apartemen seluas 800 kaki persegi di St. Petersburg.

Pada tahun 2022, ekonom asal Swedia Anders Aslund memperkirakan bahwa Putin memiliki aset bernilai antara US$ 100 miliar dan US$ 130 miliar.

Perkiraan itu didasarkan pada kekayaan orang-orang kepercayaan Putin, yang masing-masing memiliki antara US$ 500 juta dan US$ 2 miliar.

Belum cukup sampai di situ, Putin diketahui mengelola lahan hutan seluas hampir 750 hektar di Karelia, hanya 18 mil dari perbatasan Finlandia.

Di kawasan itu, Putin memiliki hunian mewah yang dikelilingi tempat pembuatan bir, ruang minum teh, pemandian, perikanan, dan pertanian. dan akses pribadi ke air terjun dan danau.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rencana pengenaan tarif impor sebesar 200% tidak hanya menyasar barang dari Tiongkok saja.

Luhut mengatakan dalam Rakortas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 Juni 2024, diputuskan untuk melindungi industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku.

"Langkah-langkah perlindungan ini harus sesuai dengan akar masalah yang terjadi," urai Luhut dalam keterangannya, Jumat (5/7).

Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan safeguard tariff untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu.

Dia menegaskan, safeguard ini diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu.

Pihaknya juga mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini. Pihaknya bersepakat untuk mengutamakan kepentingan nasional, namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat, termasuk Tiongkok.

Selain itu, lanjut Luhut, Presiden Jokowi juga meminta untuk memperketat pengawasan atas impor, terutama pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia. Hal ini diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri.

Pemerintah juga membuka pintu penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, seperti dumping, dari negara manapun.

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok. Semua langkah diambil berdasarkan kepentingan nasional kita," ujar Luhut.

Menurutnya, hal ini perlu dikaji supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri. Tiongkok adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi.

Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara. Pemerintah ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi.

"Saya memahami betul bahwa kemitraan strategis dengan negara sahabat adalah kemitraan yang senasib sepenanggungan, khususnya dalam keadaan global yang tidak menentu seperti yang terjadi pada saat penanganan Covid-19," ujarnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah masih menggodok terkait pengenaan bea masuk untuk produk China yang rencananya akan dikenakan tarif sebesar 200%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan, upaya pengenaan tarif tersebut sebagai bentuk antisipasi atas impor produk China yang berlebihan di Indonesia, sehingga berdampak terhadap industri tekstil dalam negeri.

“Memang kondisi di China memang terjadi ekspor yang berlebihan dan kadang-kadang juga bisa terbukti bahwa mereka menjual dengan dumping,” tutur Febrio kepada awak media saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (4/7).

Saat ini kata Febrio, pihaknya bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan asosiasi pengusaha sedang memperdalam terkait rencana bea masuk produk China tersebut.

“Kita lihat secara lengkap dari hulu sampai hilirnya nanti, kita akan segera putuskan untuk bisa dituangkan menjadi tarif yang disepakati,” tambahnya.

Akan tetapi, Febrio tidak menyebutkan secara gamblang apakah rencana tarif yang akan disepakati yakni sebesar 200%.

Ia menambahkan, pengenaan tarif tersebut akan diatur lewat bea masuk anti dumping (BMAD) atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP).

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menekankan bahwa kebijakan pengenaan bea masuk bagi produk yang diimpor dari China harus dirancang secara spesifik, terutama jika tujuannya adalah melindungi industri tekstil, dan tidak diterapkan secara general untuk semua sektor industri.

"Industri tekstil yang terancam, jadi kebijakannya harus dikhususkan untuk sektor tersebut. Setiap sektor industri memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kebijakan yang diterapkan pun harus disesuaikan," ujar Darmadi dalam keterangannya, Minggu (30/6).

Menurut Darmadi, langkah pertama yang harus dilakukan Kemendag adalah mengidentifikasi masalah di setiap sektor industri melalui kajian yang mendalam.

"Kemendag harus mempelajari pasar setiap industri secara komprehensif agar kebijakan yang diterapkan efektif," tambahnya.