Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Kalangan pengamat ekonomi melihat bahwa Bank Indonesia (BI) masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga acuannya pada tahun depan.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana mengatakan bahwa BI masih berpotensi menurunkan suku bunga BI rate pada tahun depan, meski potensi penurunan tersebut mungkin sedikit dengan dinamika politik internasional, khususnya terkait dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, penurunan suku bunga di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama inflasi global dan kebijakan moneter dari The Federal Reserve (The Fed).

"Mungkin ya ada ruang penurunan untuk BI menurunkan suku bunga acuannya. Apalagi cost of fund kita kayanya sudah terlalu tinggi sih sekarang," ujar Fikri kepada Kontan.co.id, Rabu (6/11).

Fikri juga menyoroti inflasi domestik Indonesia yang saat ini cukup terkendali. Ia menilai, dengan inflasi yang terkendali tersebut, BI mungkin akan lebih leluasa untuk memangkas suku bunga guna mendukung pemulihan ekonomi.

Selain itu, Fikri menyebut bahwa BI juga memiliki urgensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, dan penurunan suku bunga bisa menjadi salah satu instrumen untuk mencapainya.

"Saya pikir BI juga ada urgensi untuk pro-growth ya, dorong pertumbuhan ekonomi selain dari sisi fiskal," katanya.

Mengenai proyeksi suku bunga di 2024, Fikri memperkirakan bahwa BI akan mengikuti langkah The Fed dalam penurunan suku bunga.

"Saya melihat kemungkinan FFR bisa turun antara 50-70 basis point di tahun depan. Saya pikir mungkin BI akan juga di level itu si antara 50-70 basis point di tahun depan," terang Fikri.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia (BCA), David Sumual, mengungkapkan bahwa faktor eksternal masih menjadi pendorong utama dalam ekspektasi penurunan BI Rate pada tahun depan.

David menilai, meski tekanan inflasi domestik relatif terkendali, harga bahan pangan dan produk impor yang stabil memberikan ruang bagi BI untuk mempertahankan kebijakan suku bunga yang lebih rendah.

"Inflasi masih relatif terjaga karena harga bahan pangan dan produk impor yang stabil," kata David.

Kendati begitu, menurut David, risiko eksternal tetap perlu menjadi perhatian utama bagi kebijakan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan perdagangan Donald Trump, terkait tarif impor barang.

Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan dalam hubungan dagang global yang bisa berdampak negatif pada perekonomian domestik, terutama dalam konteks ekspor dan impor.

Selain itu, kondisi geopolitik yang tidak stabil juga bisa menjadi faktor risiko yang memengaruhi prospek ekonomi Indonesia pada tahun depan.

"Kebijakan Trump terkait tarif impor barang dan kondisi geopolitik masih faktor risiko yang perlu diwaspadai tahun depan," terangnya.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Arus keluar dana asing diperkirakan berlanjut di pasar obligasi untuk jangka pendek. Salah satunya kemenangan Donald Trump dari Partai Republik dalam pilpres Amerika Serikat (AS).

Kepala Ekonom Bank BCA, David Sumual mengatakan dengan kemenangan Trump maka potensi penurunan suku bunga berpotensi tidak drastis ke depannya. Maklum, kebijakan Trump dieskpektasikan dapat mendorong inflasi lebih tinggi ke depan.

Ditambah beberapa minggu terakhir pasar obligasi rally, yang tercermin dari keluarnya dana asing. "Jadi memang faktor eksternalnya kuat dan investor kembali repositioning," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (6/11).

Di saat yang sama, lanjut David, ekonomi AS alami perlambatan sehingga berpotensi alami stagflasi. Berdasarkan perhitungannya, inflasi AS bisa naik 0,5%-1% apabila AS menerapkan tarif untuk produk China.

Karenanya, arus keluar dana asing dari pasar obligasi diperkirakan masih akan berlanjut, setidaknya sampai ada katalis baru.

Di sisi lain, potensi penurunan suku bunga the Fed 50 basis poin pada November dan Desember masih akan berlanjut. Namun, hal itu dinilai bukan katalis baru, melainkan lebih dikarenakan the Fed melihat dari data ekonomi AS yang melambat.

"Sebab tidak diketahui juga apakah Trump langsung menerapkan kebijakannya sesuai janji kampanyenya," sebutnya.

Dus, kondisi 'Trump Rally' ini diperkirakan masih akan berlanjut setidaknya dalam dua pekan hingga satu bulan ke depan. Dengan demikian, David memperkirakan yield SUN acuan 10 tahun pada akhir tahun cenderung bertahan di level saat ini, dengan kisaran 6,6%-6,9%.

Sementara itu, sumber Kontan.co.id dari pasar modal dan keuangan menyebutkan dengan kemenangan Trump masih akan mendorong arus keluar dari pasar obligasi. Ia memperkirakan tren outflow akan berlangsung sepanjang November dan kemudian akan mengalami stabilisasi di bulan Desember.

Ini berkaca dari pilpres AS pada 2016, yang mana sebelum pengumuman Trump menang, di pasar obligasi terjadi inflow. Namun, saat pengumuman kemenangan Trump langsung terjadi outflow.

Menurut dia, katalis tercepat yang bisa diharapkan dari pemerintah. Misalnya seperti stimulus dan potensi corporate income tax menjadi 20% dari 22%. "Saya rasa bisa menjadi katalis untuk menarik dana asing karena langsung mempengaruhi bottomline korporasi," sebutnya.

Untuk Desember dinilai belum ada katalis. Namun, pasar mengharapkan adanya kejelasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) lantaran dari penjelasan terakhir Sri Mulyani, budget dari non K/L lebih besar dibandingkan budget K/L yang mencerminkan adanya perubahan-perubahan ke depan.

"Kami rasa kejelasan itu bisa jadi salah satu katalis positif dan tentunya harus sebelum 2025," sambungnya.

Secara fundamental, ekonomi Indonesia masih cukup positif dengan inflasi yang rendah dan yield yang menarik. Bahkan riil yield lebih menarik dibandingkan negara lain, terutama dengan sesama investment grade BBB.

"Jadi outflow memang karena tekanan eksternal saja karena Indonesia tidak bisa lepas dari sentimen," sebutnya.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana melanjutkan tantangan untuk mendorong asing kembali masuk ke dalam negeri juga dari apakah rupiah bisa stabil. Jika tidak, tentunya investor akan mengalihkan dananya ke negara yang relatif stabil mata uangnya.

Selain itu yang perlu dicermati adalah stance the Fed ke depan serta ekspektasi pemangkasan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan European Bank Central (ECP) dan Bank of England (BoE). "Setelah Trump yang menang mungkin jumlahnya tidak akan sebesar sebelumnya," katanya.

Meski begitu, Fikri menilai obligasi menjadi instrumen pertama yang akan merasakan inflow asing, khususnya obligasi dengan tenor panjang dengan dorongan ekspektasi pemangkasan suku bunga the Fed. Baru kemudian disusul SRBI, obligasi tenor pendek, dan saham menjadi yang terakhir.

"Untuk saham pasar masih akan melihat sektornya seperti apa dan dorongan dari pemerintah seperti apa," tutupnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan ke lima negara. Kunjungan luar negeri ini merupakan kunjungan pertamanya setelah resmi menjabat sebagai presiden.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, perjalanan ke luar negeri akan dimulai pada Jumat pekan ini.

Tercatat ada tiga kunjungan kehormatan, yaitu ke Republik Rakyat China, Amerika Serikat, dan Inggris.

"Dan akan ada dua KTT yang beliau ikuti, ada APEC, yang akan dilaksanakan di Peru, dan kemudian juga ada G20, yang akan dilaksanakan di Brazil," ujar Hasan usai Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Rabu (6/11).

Hasan mengatakan bahwa Presiden Prabowo sebenarnya ingin berada di dalam negeri saja. Akan tetapi Presiden Prabowo tetap melanjutkan karena perjalanan ini strategis, positif, dan diyakini berdampak untuk mengembangkan potensi-potensi kerjasama dan ekonomi Indonesia.

Meski begitu, selama berada di luar negeri, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa seluruh anggota kabinet tetap bisa berkoordinasi dengan presiden.

Hal ini karena sudah ada kemajuan teknologi misalnya melalui video conference atau melalui telepon.

"Beliau juga tadi menekankan, tidak usah khawatir, tidak usah sungkan-sungkan, kalau ada persoalan yang memang membutuhkan konsultasi dengan presiden, atau butuh jawaban presiden, silakan hubungi beliau selama beliau berada di luar negeri," jelas Hasan.

Menteri Investasi Rosan P Roeslani mengatakan, salah satu hal yang akan dibahas saat kunjungan ke Amerika Serikat adalah pembahasan investasi.

"Tentunya nanti di new renewable energy, clean energy, mengenai JETP bagaimana kelanjutannya. Kita akan bicarakan seperti itu," ujar Rosan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Prabowo akan melakukan kunjungan ke luar negeri mulai tanggal 8 November sampai 23 November.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, BP Investasi Danantara batal diluncurkan pada 7 November 2024.

Peluncuran BP Investasi Danantara rencananya akan dilakukan setelah Presiden Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri. Namun Muliaman tak menjelaskan kapan waktu peluncurannya.

"Disiapkan agar semua rapi, baru kemudian nanti beliau (Presiden Prabowo) akan launching," ujar Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11).

Muliaman mengatakan, dasar hukum pembentukan BP Investasi Danantara adalah dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Meski begitu dia belum bisa memastikan kapan peraturan tersebut diterbitkan.

"Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," ungkap dia.

Lebih lanjut Muliaman mengatakan, Indonesia Investment Authority (INA) akan dikonsolidasikan ke BP Investasi Danantara.

Untuk diketahui, berdasarkan dokumen yang diperoleh Kontan, Danantara merupakan transformasi dari Indonesia Investment Authority (INA), namun dengan dana kelolaan lebih besar.

Targetnya, Danantara akan menjadi SWF terbesar ke-4 di dunia. Pada awalnya, dana kelolaan alias asset under management (AUM) Danantara senilai US$ 10,8 miliar yang berasal dari aset INA.

Setelah tujuh BUMN terkonsolidasi, nilai AUM mencapai US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.400 triliun, dan ditargetkan mencapai US$ 982 miliar atau sekitar Rp 15.300 triliun dalam beberapa tahun mendatang.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melihat bahwa meski pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 tercatat sedikit melambat ke level 4,95%, namun diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 masih akan tumbuh 5,1% year on year (YoY).

Hal ini didorong oleh ekspor yang masih cukup baik, investasi yang cukup tinggi, serta konsumsi terutama di kalangan kelompok menengah atas yang tetap solid.

"Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sekitar 4,7% hingga 5,5%, kurang lebih sekitar 5,1%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Bersama Komisi XI, Selasa (6/11).

Kendati begitu, Perry menekankan bahwa konsumsi di kalangan kelompok bawah masih perlu terus didorong agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

"Konsumsi kelompok bawah itu yang menjadi harus terus didorong," katanya.

Terkait dengan inflasi, Perry juga memberikan sinyal positif. BI memperkirakan inflasi pada akhir tahun 2024 akan tercatat sebesar 1,71% sesuai dengan komitmen BI dan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga.

Tidak hanya itu, nilai tukar Rupiah juga relatif stabil di tengah gejolak global yang terus berlanjut. BI memperkirakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 15.825 pada akhir 2024.

"Komitmen kami untuk terus menjaga stabilitas dari nilai tukar Rupiah sebagai mandat kami," katanya.

Sumber: Mirror.co.uk | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Donald Trump kembali memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 2024, berbagai spekulasi mencuat mengenai siapa saja yang akan mengisi pos-pos penting dalam kabinetnya.

Trump diyakini akan menunjuk sejumlah sosok kontroversial, mulai dari tokoh teknologi hingga politikus loyalis, yang memiliki pandangan tegas dan loyalitas tinggi terhadapnya.

Berikut adalah profil dan potensi peran dari beberapa tokoh yang diprediksi akan masuk dalam kabinet Trump ketika ia kembali menduduki kursi kepresidenan.

Elon Musk: Pengusaha Teknologi dan Sekretaris Pengurangan Anggaran

Elon Musk, CEO dari Tesla dan Twitter, disebut-sebut akan memegang peran strategis dalam pengurangan anggaran publik.

Trump diperkirakan akan memberinya wewenang sebagai "secretary of cost-cutting", dengan tanggung jawab utama untuk menekan pengeluaran pada lembaga-lembaga publik.

Musk, yang dikenal dengan sikap kontroversial dan pandangan yang kerap menimbulkan pro-kontra di masyarakat, berpotensi mengusulkan kebijakan pemotongan anggaran yang bisa berdampak signifikan pada lembaga pemerintah, termasuk lembaga pengawasan yang terkait dengan perusahaan-perusahaannya.

Langkah ini memicu kekhawatiran terkait konflik kepentingan, mengingat Musk juga memiliki kepentingan besar dalam industri teknologi dan otomotif.

Robert F. Kennedy Jr: Anti-Vaksin dan Calon Sekretaris Kesehatan

Robert F. Kennedy Jr, yang dikenal sebagai sosok anti-vaksin, diprediksi akan ditunjuk sebagai Sekretaris Kesehatan dan Layanan Masyarakat.

Sebagai tokoh yang vokal dalam menyebarkan disinformasi terkait vaksin COVID-19, Kennedy dianggap memiliki pandangan kontroversial yang bisa berdampak luas, khususnya dalam kebijakan vaksinasi nasional.

Apabila ditunjuk, kebijakannya diperkirakan akan memicu perdebatan di masyarakat, mengingat posisi kesehatan publik yang krusial bagi kepentingan nasional dan internasional.

Marco Rubio: Politikus Konservatif dan Potensi Sekretaris Negara

Marco Rubio, Senator yang dikenal memiliki pandangan konservatif terutama terhadap isu pernikahan sesama jenis dan aborsi, disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk posisi Sekretaris Negara.

Rubio merupakan pendukung kuat NATO dan menentang kebijakan Rusia yang ia sebut sebagai tindakan "gangster".

Dengan posisi ini, Rubio akan berada di garis depan dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri AS, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara besar seperti Rusia dan Tiongkok.

Doug Burgum: Gubernur Dakota Utara dan Calon Menteri Luar Negeri

Gubernur Dakota Utara, Doug Burgum, merupakan salah satu penasihat utama kampanye Trump dalam isu kebijakan energi.

Burgum memiliki pandangan yang tegas dalam mendukung Ukraina namun tetap mengkritik penanganan bantuan asing oleh pemerintahan Biden.

Jika diangkat menjadi Menteri Luar Negeri, ia kemungkinan akan mengambil sikap keras terhadap Tiongkok, yang disebutnya sebagai ancaman utama bagi Amerika Serikat.

John Ratcliffe: Loyalis Trump dan Calon Direktur Intelijen Nasional

John Ratcliffe, sahabat bermain golf sekaligus pendukung setia Trump, diperkirakan akan kembali memimpin lembaga intelijen nasional.

Loyalitas Ratcliffe yang tak diragukan terhadap Trump membuatnya menjadi kandidat yang sangat mungkin ditunjuk.

Ratcliffe pernah mengkritik FBI karena dianggap memihak terhadap Trump, dan jika diangkat, ia berpotensi membawa pendekatan yang lebih pro-Trump dalam berbagai kebijakan intelijen.

Elbridge Colby: Pendukung Pengurangan Dukungan untuk Ukraina dan Calon Penasihat Keamanan Nasional

Elbridge Colby, yang selama ini vokal mengenai perlunya pengurangan dukungan Amerika untuk Ukraina, disebut-sebut sebagai kandidat Penasihat Keamanan Nasional.

Colby berpendapat bahwa AS seharusnya lebih fokus pada ancaman dari Tiongkok, bukan Rusia.

Sikap ini menunjukkan kemungkinan perubahan arah kebijakan keamanan nasional AS, yang akan lebih berorientasi pada isu-isu Indo-Pasifik.

Ken Paxton: Jaksa Agung Texas dan Calon Jaksa Agung

Ken Paxton, Jaksa Agung Texas yang dikenal sangat loyal kepada Trump, mungkin akan diangkat menjadi Jaksa Agung Amerika Serikat.

Paxton sebelumnya mendukung Trump dalam berbagai kontroversi hukum, termasuk mengajukan gugatan terhadap kekalahan Trump pada pemilu 2020 di beberapa negara bagian.

Jika terpilih, Paxton bisa membawa pendekatan yang lebih keras dalam menerapkan kebijakan hukum, terutama yang berkaitan dengan kepentingan politik Trump.

Sid Miller: Komisaris Pertanian Texas dan Calon Menteri Pertanian

Sid Miller, seorang penunggang rodeo yang dikenal skeptis terhadap perubahan iklim, disebut-sebut sebagai calon Menteri Pertanian.

Miller berpotensi mengarahkan kebijakan pertanian yang lebih menentang langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim, termasuk dengan mengurangi dukungan terhadap energi terbarukan di sektor pertanian.

Pandangannya yang kuat dan cenderung konservatif bisa memengaruhi kebijakan lingkungan dan energi di bawah pemerintahan Trump yang baru.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Donald Trump berhasil terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), empat tahun setelah meninggalkan Gedung Putih. Kemenangannya menandai awal dari kepemimpinan baru yang diperkirakan akan menguji lembaga-lembaga demokrasi domestik serta hubungan luar negeri AS.

Trump, 78 tahun, meraih lebih dari 270 suara Electoral College yang dibutuhkan untuk memenangkan kursi presiden, menurut proyeksi Edison Research.

Kemenangannya dipastikan setelah memenangkan negara bagian Wisconsin, sehingga total suara elektoral yang diperolehnya mencapai 279, mengungguli Kamala Harris yang memperoleh 223 suara. Beberapa negara bagian masih dalam proses penghitungan suara.

Trump juga unggul sekitar 5 juta suara dalam perolehan suara umum.

"Amerika telah memberi kita mandat yang belum pernah ada sebelumnya dan sangat kuat," ujar Trump dalam pidato kemenangannya di hadapan para pendukung di Palm Beach County Convention Center, Florida.

Setelah peristiwa penyerbuan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021, banyak yang menduga karier politik Trump telah berakhir.

Namun, ia berhasil mengalahkan penantang dari Partai Republik dan kemudian mengalahkan Kamala Harris dari Partai Demokrat dengan memanfaatkan kekhawatiran masyarakat tentang inflasi serta tuduhan peningkatan kejahatan akibat imigrasi ilegal, meski tanpa bukti yang jelas.

Di sisi lain, Harris tidak memberikan pernyataan kepada pendukungnya di Universitas Howard, tempat para pendukungnya berkumpul. Pidato singkat disampaikan oleh Cedric Richmond, ketua kampanye Harris, yang menyatakan bahwa Harris akan memberikan pernyataan resmi pada Rabu malam.

Dalam pemilu kali ini, Partai Republik berhasil memenangkan mayoritas di Senat AS, namun persaingan untuk menguasai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih berlangsung dengan keunggulan tipis yang dipegang oleh Partai Republik.

Fokus pada Ekonomi dan Pekerjaan

Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa pemilih menilai pekerjaan dan ekonomi sebagai isu utama. Meski pasar saham mencapai rekor tertinggi, dengan pertumbuhan upah yang cepat dan pengangguran rendah, banyak warga Amerika masih frustrasi dengan harga yang tinggi.

Sebagian besar pemilih menyatakan lebih percaya kepada Trump daripada Harris dalam mengatasi isu-isu tersebut.

Warga Hispanik dan rumah tangga berpenghasilan rendah, yang paling terdampak oleh inflasi, turut berperan besar dalam kemenangan Trump. Basis pendukungnya yang terdiri dari warga pedesaan, kulit putih, serta mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi, kembali memberikan dukungan penuh.

Meskipun menghadapi berbagai kontroversi—seperti pemakzulan dua kali, dakwaan kriminal, dan kasus perdata pelecehan seksual—Trump berhasil memenangkan pemilihan ini.

Pada bulan Mei lalu, ia dihukum karena memalsukan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang porno.

Dampak Kebijakan di Masa Depan

Kemenangan Trump diperkirakan akan membawa dampak besar terhadap kebijakan perdagangan, perubahan iklim, perang di Ukraina, perpajakan, dan imigrasi di AS. Rencana tarif yang diajukan Trump berpotensi memicu perang dagang dengan Tiongkok dan sekutu-sekutu AS.

Sementara itu, kebijakan pemotongan pajaknya diperkirakan dapat memperbesar utang negara.

Trump juga berjanji untuk melakukan deportasi massal terhadap imigran ilegal serta memecat pegawai negeri yang dianggapnya tidak setia.

Lawan politiknya khawatir Trump akan memanfaatkan Departemen Kehakiman dan lembaga penegak hukum federal lainnya sebagai alat politik untuk menyerang musuh-musuhnya.

Kepemimpinan Trump di periode kedua ini diperkirakan akan memperdalam perpecahan antara Partai Demokrat dan Partai Republik, terutama dalam isu-isu seperti ras, gender, pendidikan, dan hak-hak reproduksi.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai. PMK Nomor 78 Tahun 2024 tersebut ditetapkan pada tanggal 11 Oktober dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti menjelaskan latar belakang diterbitkannya PMK ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran Bea Meterai. Selain itu, aturan tersebut juga menambahkan jenis meterai baru dan menyesuaikan pengaturan mengenai pendistribusian meterai elektronik.

"Harapannya aturan tersebut dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Bea Meterai," ungkap Dwi dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

PMK 78 Tahun 2024 memberikan pengaturan yang lebih sederhana, sistematis, dan komprehensif dengan melakukan simplifikasi Peraturan Menteri di bidang Bea Meterai. Sebelumnya terdapat tiga Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Bea Meterai, yaitu:

Pertama, PMK Nomor 133/PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai. Kedua, PMK Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian. Ketiga, PMK Nomor 151/PMK.03/2021 tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai.

"Dengan berlakunya PMK Nomor 78 Tahun 2024 ini, maka ketiga PMK tersebut di atas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku," ujarnya.

Ringkasan perbedaan pengaturan dalam PMK Nomor 78 Tahun 2024 ini dengan peraturan sebelumnya yang telah dicabut antara lain:

• Mekanisme pendistribusian meterai elektronik Pendistribusian meterai elektronik untuk Pemungut Bea Meterai dilakukan secara langsung oleh Perum Peruri. Sebelumnya pendistribusian Meterai Elektronik untuk pemungut dilakukan melalui distributor.
• Penambahan jenis Meterai Dalam Bentuk Lain Terdapat Meterai Dalam Bentuk Lain jenis baru yaitu Meterai Teraan Digital.
• Tata cara Perizinan Meterai Dalam Bentuk Lain Tata cara pemberian izin pembuatan Meterai Teraan, Meterai Komputerisasi, dan Meterai Percetakan disesuaikan untuk implementasi coretax.
• Penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel. Penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Sebelumnya penyetoran tersebut hanya menggunakan SSP.

Penetapan Pemungut Bea Meterai Perubahan penetapan Wajib Pajak sebagai Pemungut Bea Meterai dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini dalam rangka implementasi coretax. Sebelumnya penetapan Wajib Pajak sebagai Pemungut Bea Meterai hanya dilakukan secara jabatan.

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PMK No. 78 Tahun 2024 menetapkan batas waktu penyetoran dan pelaporan menjadi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sebelumnya batas waktu penyetoran adalah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan untuk pelaporan SPT Masa Bea Meterai paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Hal ini dalam rangka implementasi coretax.

Dwi mengatakan dengan diterbitkannya PMK Nomor 78 Tahun 2024 diharapkan masyarakat dapat memahami peraturan Bea Meterai secara utuh dan sederhana.

"Kami juga siap membantu memberikan pemahaman melalui edukasi kepada masyarakat," ucapnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perum Bulog diwacanakan akan menjadi Badan Otonom yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Dengan begitu, Bulog tak lagi berada di bawah naungan Kementerian BUMN.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai tranformasi ini akan berdampak pada beberapa hal utamanya dengan fungsi Bulog dalam menjadi operator pengelolaan komoditas pangan.

"Kalau Bulog tidak lagi berbentuk BUMN implikasinya tidak lagi bisa mendapatkan penugasan untuk menjadi operator pengelolaan komoditas pangan yang jadi obyek cadangan pangan pemerintah," kata Khudori kepada Kontan.co.id, Rabu (6/11).

Khudori mengatakan saat Bulog menjadi badan otonom, ia tak lagi bisa mendapatkan penugasan baik dalam pengadaan beras dari dalam maupun luar (impor), pengelolaan, hingga penyaluran untuk kebutuhan tertentu seperti bantuan pangan hingga operasi pasar.

Menurut Khudori, memperkuat Bulog bisa dilakukan tanpa harus mengubah bentuk kelembagaannya yang berwujud Perum saat ini. Yang penting, kata dia adalah penguatan dari sisi regulasi.

Pertama, mengintegrasikan kebijakan, terutama beras, yang terbuka di hilir menjadi terintegrasi lagi menjadi hulu-tengah-hilir.

Masalahnya, kata dia, kebijakan yang saat ini kurang mendukung penguatan peran Bulog karena beras miskin (raskin) diubah menjadi bantuan pangan nontunai (BNPT). Dampaknya, Bulog tak lagi memiliki saluran atau outlet pasti beras di hilir.

Padahal menurutnya, outlet pasti penyaluran di hilir adalah bagian untuk memastikan beras yang diserap Bulog itu bisa berputar cepat sehingga prinsip first in first out (pertama masuk, pertama keluar) bisa dilakukan dengan baik.

"Beras itu tidak tahan lama. Kalau melebihi umur simpan potensial turun mutu atau bahkan rusak," jelasnya.

Khudori berpendapat mengintegrasikan kembali kebijakan perbesaran bisa dilakukan dengan mewajibkan penerima BPNT berasnya dipasok oleh Bulog. Selanjutnya, pemerintah bisa menentukan berapa besar kebutuhan penyalurannya.

"Idealnya antara 1,5 juta ton-2,0 juta ton. Sisanya, Bulog bisa menyalurkan lewat berbagai keperluan, terutama operasi pasar SPHP," jelas Khudori.

Kedua, mengubah sistem penganggaran saat ini yang bersifat pascabayar. Sistem yang berlaku sejak 2019 menurutnya menjadi kendala terkendala untuk lebih lincah dalam melakukan pengadaan.

Masalahnya, Bulog bekerja menggunakan kredit perbankan berbunga komersial. Dari pengadaan hingga penyaluran, bahkan hingga pembayaran klaim bisa memakan lama.

Waktu yang panjang ini akan semakin menambah beban besar utang yang ditanggung Bulog. Dampaknya harga pokok penjualan beras Bulog akan semakin mahal adn kurang kompetitif di pasar.

Yang ideal, menurutnya, keperluan cadangan beras pemerintah (CBP), bisa dibiayai langsung oleh APBN dengan cara penyertaan modal negara (PNM) sesuai dengan kebutuhan yang ditugaskan pada Bulog.

"Misalnya Kebutuhannya sekitar Rp25-30 triliun, ini sekali saja. Setelah itu, tidak perlu ada lagi PMN serupa. Jika ini dilakukan, beban bunga bank otomatis tidak ada dan harga pokok beras Bulog akan turun drastis dan membuatnya kompetitif di pasar," jelas Khudori.

Di luar itu, pemerintah bisa memperbesar pangsa pasar beras Bulog menjadi 20%. Sehingga beras pemerintah ini tidak disimpan di gudang, tapi selalu ada di pasar sebagai bagian untuk melakukan stabilisasi.

Kemudian, saat harga beras naik, masyarakat punya alternatif pilihan beras BULOG yang harganya terjangkau. Catatannya, terkait dengan kepastian mutu agar bersaing dengan kompetitor swasta.

"Kalau ini bisa dilakukan, pemerintah tak lagi bertindak sebagai pemadam kebakaran seperti saat ini: melakukan operasi pasar saat harga tinggi," jelas Khudori.

"Penguatan itu bisa dilakukan pemerintah tanpa harus mengubah kelembagaan Bulog," tambahnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi terbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Dalam Perpres nomor 158 tahun 2024 menyatakan bahwa Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian keuangan memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Tertuang pada Perpres No 158 pasal 6 tahun 2024, kementerian keuangan menyelenggarakan sejumlah tugas.

Pertama dari perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal, penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan.

Kedua, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah.

Ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Keempat, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian. Kelima, pengawasErn atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian.

Keenam, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Ketujuh, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan.

Kedelapan, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Kesembilan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. Terakhir adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

Selain itu, dalam Perpres tersebut juga merincikan sejumlah organisasi kementerian keuangan yang terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
3. Direktorat Jenderal Anggaran
4. Direktorat Jenderal Pajak
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
10. Direktorat Jenderal Stabilitas dan pengembangan Sektor Keuangan
11. Inspektorat Jenderal
12. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
13. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
14. Staf Ahli Bidang Peraturan dan penegakan Hukum pajak
15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
16. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
17. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara
18. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan pajak
19. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
20. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional
21. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan pasar Modal
22. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah panasnya kontestasi pemilihan presiden Amerika Serikat 2024, sosok tak terduga menjadi perbincangan: seekor kuda nil kecil asal Thailand bernama Moo Deng.

Pygmy hippo imut ini, yang namanya berarti “babi membal” dalam bahasa Thailand, telah menyita hati internet dengan tingkah lakunya yang menggemaskan, seperti berendam, makan, hingga menggigit apa pun di sekitarnya.

Melalui berbagai video yang diunggah oleh penjaga kebun binatangnya, Atthapon Nundee, Moo Deng telah menjadi fenomena viral.

Namun, kali ini perhatian tidak tertuju pada kelucuannya semata, tetapi pada ramalan "politis" yang tak terduga.

Mengutip unilad.com, dalam sebuah video yang diambil pada 4 November, Moo Deng “memilih” salah satu kandidat presiden dengan caranya sendiri yang sangat sederhana: memilih semangka.

Bagaimana Ramalan Moo Deng Terjadi?

Dalam video yang beredar, terlihat Moo Deng diberi pilihan dua kue semangka.

Masing-masing kue ini diukir dengan nama calon presiden Donald Trump dan Kamala Harris dalam aksara Thailand. Ketika Moo Deng berjalan ke arah kue semangka bertuliskan nama Trump, kehebohan pun terjadi.

View this post on Instagram

A post shared by สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (@khaokheow.zoo)

Tindakan sederhana tersebut rupanya cukup untuk memicu reaksi keras di internet.

Sejumlah penggemarnya kecewa, bahkan ada yang menyatakan ketidakpercayaannya kepada "keputusan" Moo Deng, meskipun banyak yang sadar bahwa dia hanya seekor bayi kuda nil yang tertarik pada buah.

Reaksi Para Penggemar di Dunia Maya

Reaksi penggemar Moo Deng beragam, mulai dari kekecewaan hingga pembelaan.

Beberapa pengguna Twitter dengan nada penuh humor mengungkapkan kekesalannya, seperti mengatakan bahwa mereka tidak lagi bisa mempercayai kuda nil favorit mereka.

Di sisi lain, penggemar setia Moo Deng mencoba membelanya, menekankan bahwa sang kuda nil hanyalah hewan yang tak mengerti politik, hanya tertarik pada buah-buahan yang ada di hadapannya.

Komentar seperti "Tolong beri dia waktu untuk makan. Dia hanya bayi!" menjadi nada dominan di kalangan mereka yang memahami bahwa keputusan ini hanyalah kebetulan belaka.

Pengaruh Ramalan Tak Terduga Ini dalam Persaingan Politik

Dalam suasana pemilu yang begitu sengit, bahkan tindakan seekor kuda nil bisa memengaruhi percakapan publik.

Berdasarkan jajak pendapat terbaru yang dikumpulkan oleh FiveThirtyEight, persaingan antara Harris dan Trump begitu ketat, dengan Harris memimpin sekitar satu setengah poin.

Apakah prediksi Moo Deng benar atau tidak, akan menjadi teka-teki yang terjawab dalam hitungan hari.

Namun, yang lebih penting adalah bagaimana fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dan kecintaan publik terhadap figur hewan viral dalam memberikan warna tersendiri dalam dinamika politik.

Moo Deng, tanpa sadar, telah menjadi simbol kelucuan yang kini disandingkan dengan isu politik yang sangat serius.

Donald Trump Kembali Terpilih sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat

Ramalan Moo Deng akhirnya jadi kenyataan. Pada Rabu (6/11), Donald Trump secara resmi terpilih sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat.

Dengan kemenangan di Wisconsin, Trump berhasil meraih 270 suara elektoral yang diperlukan untuk mengamankan kursi kepresidenan.

Kemenangan ini menunjukkan efektivitas pendekatan politik keras yang diusung Trump.

Selama kampanye, ia menyerang saingan Demokratnya, Kamala Harris, dengan nada pribadi yang sering kali misoginis dan rasis, menggambarkan negara dalam ancaman yang dipenuhi oleh migran kekerasan.

Retorika tajam ini, didukung citra maskulinitas yang kuat, berhasil menarik para pemilih yang marah terutama laki-lakidi tengah polarisasi bangsa.

Sebagai presiden, Trump berjanji untuk menjalankan agenda yang fokus pada perombakan besar pemerintah federal serta balas dendam terhadap mereka yang dianggapnya sebagai musuh.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan mempertimbangkan penurunan suku bunga acuan atau BI rate pada tahun 2025. Langkah ini diambil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sembari menjaga stabilitas makroekonomi.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, kebijakan moneter BI pada tahun depan akan tetap seimbang dengan fokus utama pada stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan.

"Arah kebijakan BI tahun 2025 yang tadi kami sampaikan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/11).

Selain itu, Perry menegaskan, BI berkomitmen menjaga inflasi agar tetap sesuai dengan target, yakni 2,5±1%.

"Dari perkiraan kami, masih terbuka ruang untuk penurunan suku bunga," katanya.

Untuk memperkuat stabilitas ekonomi, BI juga berencana memperdalam pasar uang dan melakukan intervensi di pasar valuta asing (valas). Langkah ini akan dilakukan dalam rangka memperbarui blueprint kebijakan moneter hingga tahun 2030.

Perry juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan BI dalam kebijakan fiskal dan moneter. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap sektor riil, serta meningkatkan kapasitas perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, dalam kebijakan makroprudensial, BI akan terus mendorong likuiditas untuk mendukung pemberian kredit di sektor-sektor prioritas yang dapat menciptakan lapangan kerja tinggi. Diharapkan kebijakan ini dapat mendukung aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.