Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong pertumbuhan industri penyiaran nasional.

Upaya ini selaras dengan penerapan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyatakan, melalui Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 Bidang Penyiaran, Pemerintah berupaya mengembangkan ekosistem untuk keberlanjutan industri penyiaran.

Hal ini mengingat pertumbuhan pasar industri media dan hiburan di Indonesia yang menjadi tiga terbesar di Asia setelah Cina dan India.

"Pasar itu memiliki dampak ekonomi mencapai Rp 155 triliun dengan kontribusi PDB mencapai Rp 97,5 triliun. Bahkan berpotensi menyerap tenaga kerja hingga 616.000 pekerja pada tahun 2027," ujar Nezar dalam keterangan pers, Kamis (7/11).

Nezar mengajak stakeholders menjawab tantangan divergensi audiens ke berbagai platform.

Menurutnya, pada era digital begitu banyak pilihan platform-platform yang bisa dinikmati oleh audiens. Dampaknya adalah pelaku industri penyiaran harus beradaptasi dengan kebiasaan baru pemirsa yang terus berubah. Sekaligus menjadi cara untuk menarik perhatian audiens yang tersebar di berbagai platform itu.

Oleh karena itu, Wamenkomdigi Nezar Patria mengajak pemangku kepentingan industri penyiaran terus memanfaatkan teknologi dan mengembangkan talenta digital di industri penyiaran.

Ia menilai, industri penyiaran juga perlu terus menerapkan prinsip agile dan adaptability khususnya dalam pengembangan strategi.

"Termasuk ikut menyusun rencana strategis agar dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang benar-benar kita hadapi,” tutur Nezar.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -BOGOR. Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% pada tahun 2029.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai dengan mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.

Airlangga mengungkapkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 menurutnya harus mendorong sejumlah sektor utama. Di antaranya adalah dari konsumsi, kemudian investasi juga harus tumbuh 10%.

"Jadi apa yang harus kita dorong? sektornya tetap konsumsi harus kita jaga, kemudian investasi juga harus tumbuh 10%," ungkap Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, di SICC, Bogor Kamis (7/11).

Selain itu, Airlangga bilang, kinerja ekspor juga harus tumbuh 9%. Kemudian juga mendorong sektor hilirisasi, pariwisata, konstruksi dan perumahan, ekonomi digital hingga pengembangan ekonomi baru yaitu semikonduktor.

Transisi energi hijau atau green energy juga terus didorong dengan target Indonesia dapat menjadi green energy tertinggi.

"Seperti di Kalimantan Utara kita bisa kembangkan hydro power sampai 10 GW, kemudian kawasan-kawasan yang kita bangun di sana bisa jadi pusat pertumbuhan baru di mana di situ bisa jadi center of new industry green hydrogen amonia bahkan industri hilirisasi lain," jelasnya.

Airlangga juga mengatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% bukan hal mustahil untuk dicapai Indonesia. Hal itu karena sebelumnya Indonesia juga sudah pernah mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 8,2% pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Pertumbuhan itu didorong sektor utama yaitu manufaktur, industri tekstil, otomotif, konstruksi dan juga investasi yang tumbuh tinggi sampai dengan 14,6% dan konsumsi rumah tangga serta ekspor.

"Ekspornya adalah CPO, tekstil dan migas, bahkan kita sempat ekspor migas sampai dengan 1,6 juta barel per hari, produksi kita 1,6 juta barel oil per day tapi pertumbuhan itu tidak sustain karena pada waktu itu dengan deregulasi dan pakto sehingga ekonomi over heating dan juga terjadi krisis keuangan Asia dan perekonomian kita turun," ucapnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - BALI. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah banyak berharap pada industri kelapa sawit nasional. Karena itu, semua pihak diharapkan bisa bersinergi dalam mendorong komoditas strategis ini. Pemerintah pun siap mendukung dan bekerja sama.

“Sikap kita terhadap EUDR (European Union Deforestation Regulation) sudah sangat jelas, bahwa kita menentang kebijakan tersebut,” katanya saat memberikan sambutan dalam pembukaan International Palm Oil Conference 2024, di Bali, Kamis (7/11).

Menurut Airlangga, langkah pemerintah yang menunjukkan dukungan terhadap industri sawit ini dilakukan untuk mengatasi hambatan ekspor minyak sawit di pasar global. Yang pasti, pemerintah telah mengenali tantangan-tantangan yang harus Indonesia hadapi, seperti tekanan dari luar terhadap industri sawit terkait dengan isu-isu lingkungan.

Selain itu, di dalam negeri juga pemerintah mendorong peningkatan produktivitas. Sebagaimana diketahui, industri kelapa sawit nasional sangat penting bagi perekonomian Indonesia.

Saat ini, minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang sekitar 25% dari produksi minyak nabati dunia atau 59% dari produksi minyak kelapa sawit dunia. Kelapa sawit juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang.

Menurut Airlangga, sikap dan komitmen ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Terutama mengenai pangan dan energi yang fokus dalam mendorong pemenuhan pasokan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor, serta menjamin keberlanjutan daya tahan ekonomi dan tujuan-tujuan pelestarian lingkungan.

“Kita sudah memperkenalkan beberapa strategi yang dilakukan untuk mengelola produksi minyak sawit yang kemudian mendorong basis ekonomi, energi dan ketahanan pangan sekaligus melakukan perlindungan terhadap lingkungan,” ujarnya.

Strategi yang dimaksud termasuk meningkatkan program replanting petani sawit seperti program peremajaan sawit rakyat (PSR) sejak 2017. Pemerintah juga mendorong adopsi tata kelola perkebunan yang lebih baik dan panen yang lebih tinggi. Ketiga mendorong sertifikasi di industri minyak sawit seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Menteri Perdagangan Budi Santoso juga berharap konferensi sawit internasional 2024 dapat menghasilkan masukan yang konstruktif bagi kementerian perdagangan. Terutama, untuk mendukung tiga fokus utama Kemendag saat ini.

"Pemerintah tengah berkonsentrasi pada program pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah," ujarnya.

“Saya dan jajaran Kemendag berkomitmen untuk mendukung dan terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan di industri sawit,” ujarnya. Adapun dukungan tersebut akan diberikan baik melalui penerbitan kebijakan maupun melalui kemudahan akses pasar dalam perjanjian perdagangan

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN-BOGOR. Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan ini diperkirakan dapat menyelamatkan hingga 600.000 masyarakat dari jeratan utang bank.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, program penghapusan piutang ini dapat menjangkau hingga 600.000 masyarakat. Hal ini berarti bahwa sebanyak 600.000 orang, terutama dari golongan masyarakat kelas bawah, dapat terbebas dari utang bank.

"Hampir 600.000 orang yang bisa dikaver program ini, artinya ada 600.000 masyarakat kecil yang terbebas dari sisi banknya piutang, ya kalau dari sisi mereka dari sisi utang," ujar Hasan saat ditemui oleh media di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Hasan menjelaskan bahwa penghapusan utang ini merupakan upaya pemerintah untuk membebaskan petani, nelayan, hingga pekebun yang selama ini terlilit utang kredit. Meskipun pihak bank sudah lama tidak mencatatnya, hak tagih atas utang tersebut masih ada.

"Dengan ini, mereka sekarang sudah bisa terbebas dari utang," katanya.

Hasan juga menambahkan bahwa jika petani, nelayan, hingga pekebun tidak dibebaskan dari utang, mereka akan kesulitan mengajukan kredit di masa depan karena telah masuk dalam daftar hitam BI Checking.

"Jadi, jika bisa dihapuskan, rakyat kecil, pelaku UMKM, petani, dan nelayan yang sebelumnya terkena BI Checking dan masuk daftar hitam, sekarang bisa terbebas dan bisa memulai usaha lagi untuk menciptakan peluang hidup yang lebih baik," jelasnya.

Presiden Prabowo menghapus piutang macet UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/11).

Penghapusan piutang macet ini ditandai dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada 5 November 2024.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa 1 juta hektare (Ha) sawah di Tanah Air berkurang, yang disebabkan oleh alih fungsi lahan.

Zulkifli menjelaskan, hal tersebut menjadi tantangan dalam menuju swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto yang ditergetkan tercapai dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

“Tantangan dalam penyediaan sumber pangan 10 tahun terakhir sawah hampir berkurang 1 juta Ha, alih fungsi lahan. Oleh karena itu, kalau mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatra untuk memperluas lahan pertanian itu sulit,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Untuk menjawab tantangan tersebut, ia menuturkan, pemerintah berupaya dalam memperluas lahan pertanian ke depan seperti di Merauke, Papua dan Kalimantan. Menurutnya, ini adalah kunci untuk menuju swasembada pangan.

Sementara itu, kata Zulkifli lahan pertanian yang ada di Pulau Jawa dan Sumatra bakal didorong untuk optimalisasi.

Tak hanya itu, tantangan lainnya yakni Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian, di mana anak muda tak lagi melirik untuk terjun bertani terutama ke tanaman padi.

“Oleh karena itu ada beberapa fokus strategi yang harus kita lakukan, pengembangan teknologi pertanian dan perikanan, upaya diversifikasi, dukungan pemerintah daerah,” tandasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga.

Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam mengelola anggaran dan aset negara menyusul perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, serta pembentukan kementerian/lembaga baru dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

"Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang (...), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Linkungan K/L," bunyi pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Aturan ini mencakup pengaturan mulai dari penetapan kode anggaran untuk percepatan pelaksanaan anggaran, penyesuaian anggaran tahun 2024, hingga pengelolaan aset dan pelaporan keuangan.

Sri Mulyani juga menetapkan jadwal revisi anggaran, di mana kementerian atau lembaga yang mengalami perubahan harus mengajukan revisi DIPA paling lambat 29 November 2024.

Namun, dalam aturan tersebut, Sri Mulyani juga memerinci, bagi K/L hasil pemisahan yang menyepakati pelaksanaan anggaran TA 2024 mekalui mekanisme pemisahan DIPA TA 2024, maka harus mengajukan revisi paling lambat tanggal 15 November 2024. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 8 beleid tersebut.

Sementara merujuk pada Pasal 12, dalam melakukan penyesuaian dam pelaksanaan DIPA TA 2024 untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan, K/L tersebut harus tetap memprioritaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian program prioritas nasional

2. Pembayaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang telah dikontrakkan.

3. Pembayaran belanja pegawai pada K/L Pengampu dan K/L hasil pemisahan.

4. Belanja bantuan sosial yang direncanakan disalurkan sampai dengan akhir tahun.

5. Belanja bantuan pemerintah yang termasuk dalam program Prioritas nasional.

6. Penyelesaian sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran.

Adapun, K/L hasil pemisahan menyepakati tanggal batas akhir untuk kebutuhan administrasi penyesuaian belanja DIPA TA 2024.

"Batas akhir sebagaimana dimaksud (..) paling lambat tanggal 11 November 2024," bunyi Pasal 12 ayat (3).

Selain itu, PMK ini juga mengatur bahwa aset seperti Barang Milik Negara (BMN) akan dialihkan atau digunakan bersama sesuai kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan, pemerintah pusat hingga daerah harus mengedepankan efisiensi anggaran hingga tak melakukan tindak korupsi dalam menjalankannya tugasnya.

Hal disampaikannya berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

“Penekanan dari beliau itu kerja keras, harus efisien dalam bekerja, termasuk juga dalam menggunakan anggaran, jangan hambur-hamburkan anggaran untuk kegiatan yang manfaatnya tidak banyak, atau malah tidak bermanfaat sama sekali,” ujarnya.

Hasan mengungkapkan, dengan penghematan anggaran tersebut sejatinya bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, Hasan melanjutkan, arahan Presiden agar pemerintah pusat maupun daerah tidak melakukan korupsi.

“Beliau konsisten sekali menyampaikan dalam banyak hal supaya jangan korupsi dan beliau tidak akan segan-segan kalau masih korupsi akan melakukan tindakan tegas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hasan menambahkan, Indonesia merupakan negara yang kaya oleh sebab itu tidak ada alasan Indonesia tidak menjadi negara yang kaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidato perdananya setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu menggaungkan perang terhadap korupsi. Dia bilang, tidak ada ruang bagi perilaku korup di dalam pemerintahannya.

“Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem dengan penegakan hukum yang tegas,” kata Prabowo.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus judi online di Indonesia kian mengkhawatirkan. Laporan terbaru Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) jumlah transaksi judi online di tahun 2024 telah sampai Rp 283 triliun.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh PPATK. Walau begitu, pihaknya tetap meminta agar PPATK lebih reaktif dan jemput bola dalam menelusuri transaksi judi online.

"Minimal PPATK bisa jemput bola mereka yang diduga main judi online. Kira-kira berapa banyak yang diduga terkait judi online ini," kata Syahroni dalam Raker bersama Komisi III, Rabu (6/11).

Politisi Nasdem ini, juga meminta PPATK berkolaborasi dengan penegak hukum seperti kepolisian. Pihaknya mewanti-wanti agar penelusuran transaksi judi online dilakukan secara menyeluruh, artinya tidak hanya menyasar pada pemain kecil tapi juga bandar dari judi online itu sendiri.

"Jadi biar pemberantasan judol ini tuntas. Jangan yang kecil ditangkap, tapi yang besarnya terkesan dibiarkan. Kan begitu," jelas Sahroni.

Sebelumnya, Ketua Pusat Pelapuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menemukan perkembangan transaksi judi online cenderung mengalami kenaikan drastis pada beberapa tahun terakhir.

Data PPATK merinci pada tahun 2022 jumlah transaksi judi online mencapai Rp 104,79 triliun, kemudian naik pada tahun 2023 menjadi Rp 168,35 triliun, dan pada tahun 2024 semester pertama transaksi judi online telah tembus Rp 117,59 triliun.

"Saat ini menjelang laporan semester II-2024, transaksi sudah naik mencapai Rp 283 triliun,"kata Ivan.

Menurut Ivan kenaikan drastis transaksi judol ini didukung karena meningkatnya jumlah transaksi bandar yang dibarengi dengan menurunnya rata-rata nilai nominal per transaksi.

Selain itu, jumlah transaksi deposit dana masyarakat terkait judol juga terus bertambah. Hal ini menunjukkan semakin masifnya kegiatan judol dilakukan.

"Pelaku judi online juga telah menyebar ke seluruh golongan usia," ungkap Ivan.

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

Jadwal Pilkada 2024 - Jakarta. Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berlangsung pada hari ini, Kamis (7/11/2024). Simak gaji dan tugas KPPS di Pilkada 2024. Cek juga jadwal Pilkada 2024.

Diberitakan Kompas.com, KPPS Pilkada 2024 menjalani pelantikan pada Kamis 7 November 2024. KPPS adalah salah satu badan ad hoc penyelenggara Pilkada 2024 yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

KPPS Pilkada 2024 bertugas melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah masing-masing. Selesai menjalankan tugas selama masa kerja, anggota KPPS akan menerima honorarium atau gaji sebagai imbalan.

Lantas, berapa lama masa kerja dan gaji KPPS Pilkada 2024?

Masa kerja KPPS Pilkada 2024

Jadwal kegiatan KPPS Pilkada 2024 tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Keputusan KPU itu menyebutkan, anggota KPPS yang sudah dipilih berdasarkan seleksi ditetapkan pada 7 November 2024.

Setelah penetapan anggota, KPU kemudian menggelar pelantikan anggota KPPS Pilkada 2024 pada hari yang sama. Masa kerja KPPS dimulai sejak tanggal pelantikan dan berakhir pada 8 Desember 2024, beberapa hari setelah pemungutan suara pada 27 November. Artinya, KPPS akan bekerja selama satu bulan ke depan untuk melaksanakan pemungutan suara Pilkada 2024.

Gaji KPPS Pilkada 2024

Selama satu bulan masa kerja, anggota KPPS akan mendapatkan honorarium atau gaji sesuai jabatan masing-masing. Besaran gaji anggota KPPS telah tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tertanggal 5 Agustus 2022.

Berikut perincian gaji KPPS pada Pilkada 2024:

• Gaji Ketua KPPS Pilkada 2024: Rp 900.000 per orang per bulan
• Gaji Anggota KPPS Pilkada 2024: Rp 850.000 per orang per bulan
• Gaji Pengamanan TPS/Satlinmas: Rp 650.000 per orang per bulan.

Gaji KPPS biasanya akan diberikan menjelang atau setelah masa kerja anggota KPPS Pilkada 2024 selesai. Namun, uang operasional TPS akan diberikan lebih awal, yaitu sebelum hari pemungutan suara yang digelar serentak pada 27 November 2024.

Tonton:Inilah BUMN yang Perlu Perawatan Khusus

Tugas dan wewenang KPPS Pilkada 2024

Kurang lebih satu bulan masa kerja, KPPS harus menjalankan tugas yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022. Tugas KPPS Pilkada 2024 tersebut meliputi:

• Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS
• Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan umum (pemilu) yang hadir, pengawas TPS, atau kepada peserta pemilu
• Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
• Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara
• Menyerahkan berita acara dan sertifikat kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
• Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS
• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022, KPPS juga memiliki kewenangan selama melaksanakan tugasnya, yang mencakup:

• Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
• Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban petugas KPPS di Pilkada 2024:

• Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
• Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu kelurahan/desa, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
• Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
• Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu kelurahan/desa
• Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
• Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pilkada 2024 serentak

Pilkada tahun ini akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Pilkada 2024 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Pilkada 2024 serentak ini akan berlangsung di 545 daerah. Jumlah itu terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

KPU telah menetapkan jadwal sekaligus tahapan Pilkada 2024. Ketetapan tersebut diatur pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Merujuk pada PKPU Nomor 2 Tahun 2024, tahapan Pilkada 2024 dibagi menjadi dua, yaitu persiapan dan penyelenggaraan. Berikut rincian jadwal Pilkada 2024:

Tahapan persiapan Pilkada 2024

1. Perencanaan program dan anggaran: Hingga 26 Januari 2024
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan: Hingga 18 November 2024
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan: Hingga 18 November 2024
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: 17 April-5 November 2024
5. Pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara: Sesuai ketetapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan: 27 Februari-16 November 2024
7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih: 24 April-31 Mei 2024
8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih: 31 Mei-23 September 2024.

Tahapan penyelenggaraan

• Pengumuman persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan: 5 Mei-19 Agustus 2024
• Pengumuman pendaftaran pasangan calon: 24-26 Agustus 2024
• Pendaftaran pasangan calon: 27-29 Agustus 2024
• Penelitian persyaratan calon: 27 Agustus-21 September 2024
• Penetapan pasangan calon: 22 September 2024
• Pelaksanaan kampanye: 25 September-23 November 2024
• Pelaksanaan pemungutan suara: 27 November 2024
• Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara: 27 November-16 Desember 2024
• Penetapan calon terpilih, penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP):

1. Calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terpilih: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
2. Calon gubernur dan wakil gubernur: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU

• Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan: Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
• Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi: Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.
• Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih:

1. Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
2. Ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9 Gubernur dan wakil gubernur terpilih
3. Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9

Itulah informasi tugas dan gaji KPPS Pilkada 2024. Selamat bertugas untuk seluruh KPPS, semoga Pilkada 2024 menghasilkan pemimpin aman untuk rakyat.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan efektivitas pembangunan daerah masih terkendala kurangnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam merancang perencanaan dan penganggaran.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh menegatakan isu kualitas perencanaan pada pemerintah daerah ditemukan mulai dari penetapan besaran anggaran pembangunan hingga penganggaran belanja yang berpotensi tidak efektif. Hal itu karena tidak dirancang dalam perencanaan berdasarkan alur logika program.

"Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan ketidakefisienan," jelas Yusuf dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, Kamis (7/11).

Yusuf mengatakan BPKP pada tahun 2023 lalu, mengambil lima sampel pada lima sektor. Pertama ketahanan pangan, kemudian daya saing para wisata, pemberdayaan UMKM, dan anggaran tentang stunting dan kemiskinan. Hasil pengawasan BPKP masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidak efektifan dan tidak efisien, masih mencapai rata-rata 53%.

"Itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif dan tidak efisien itu hampir melebihi Rp 141 triliun," ujarnya.

Yusuf melihat yang menjadi akar masalahnya adalah perencanaan penganggaran masih banyak yang belum jelas ukurannya. Menurutnya konstruksi logika perencanaan pembangunan di daerah perlu diperbaiki. Aktivitas dan belanja pemerintah daerah berpotensi tidak efektif karena rancangan logika programnya tidak baik, tidak berorientasipada hasil, tidak dapat iukur dan tidak dilengkapi dengan indikator atau target yang tepat.

"Masih ditemukan juga pengalokasian anggaran tanpa didasari basis perencanaan. Perencanaan pemerintah daerah tidak diikuti dengan system perencanaan yang memadai.," ungkapnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2024 melambat.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-III 2024 menunjukkan angka yang tidak menggembirakan, baik dari sisi angka pertumbuhan maupun kualitasnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,95%yoy, serta pertumbuhan kumulatif (c to c) sebesar 5,03%. Angka ini merupakan yang terendah dalam beberapa tahun terakhir, terkecuali pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021.

“Berdasarkan data historis, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 hanya akan kisaran 5,0%, dan nyaris mustahil mencapai 5,2% seperti target APBN 2024,” ungkap Awalil dalam keterangannya, Kamis (7/11).

Beberapa sektor kunci yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja juga tidak menunjukkan pertumbuhan yang memadai.

Sektor industri pengolahan, yang merupakan salah satu pilar utama ekonomi Indonesia, hanya tercatat tumbuh sebesar 4,72% yoy dan 4,27% secara kumulatif (c to c). Jika dilihat dari data historis, diprediksi sektor ini akan mencatatkan pertumbuhan sekitar 4,50% pada tahun 2024.

Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri pada tahun-tahun sebelumnya, dan tren deindustrialisasi yang terjadi selama era Presiden Joko Widodo (2015-2024) tampaknya masih berlanjut.

“Porsi industri pengolahan selama tiga triwulan sebesar 18,93% dari PDB. Diprakirakan hanya kisaran 18,75% dari PDB sepanjang tahun 2024. Dengan demikian, tren deindustrialisasi masih berlanjut,” kata Awalil.

Selain itu, sektor pertanian juga mengalami stagnasi dengan pertumbuhan yang sangat rendah, hanya tercatat sebesar 1,68% yoy dan secara kumulatif sebesar 0,66%.

Tren pertumbuhan sektor pertanian yang telah rendah sejak 2019 diperkirakan tidak akan membaik pada tahun 2024, dengan estimasi pertumbuhannya hanya sekitar 1,75% sepanjang tahun ini.

Menurutnya, rendahnya pertumbuhan sektor pertanian, yang mencakup juga sektor kehutanan dan perikanan, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur perekonomian yang perlu segera diatasi.

Dari sisi pengeluaran, meskipun konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi dengan pertumbuhan 4,91% yoy, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022, 2023, dan periode pra-pandemi (2011-2019) yang rata-rata mencatatkan pertumbuhan lebih dari 5%.

Sementara itu, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat tumbuh sebesar 5,15% yoy pada kuartal III-2024. Namun, pertumbuhan ini juga lebih rendah dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun 2023 dan masih jauh di bawah rata-rata era pertumbuhan ekonomi pra-pandemi (2011-2019) yang mencapai 6,04% pada periode yang sama.

Secara keseluruhan, Awalil menyimpulkan bahwa meskipun ekonomi Indonesia menunjukkan angka pertumbuhan positif, kualitas pertumbuhannya sangatlah rendah.

"Kualitasnya pun dilihat dari pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor pertanian terbilang tidak baik. Dipertegas dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB yang juga lebih rendah dari data historisnya," imbuh Awalil.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transaksi judi online (judol) di Indonesia terus meningkat.

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan hingga November tahun ini, nilai transaksi judol sudah tembus Rp 283 triliun.

"Perkembangan transaksi pada tahun2024 semester 1 saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester 2023. Bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022," kata Ivan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (6/11).

Data PPATK merinci pada tahun 2022 jumlah transaksi judi online mencapai Rp 104,79 triliun, kemudian naik pada tahun 2023 menjadi Rp 168,35 triliun, dan pada tahun 2024 semester pertama transaksi judi online telah tembus Rp 117,59 triliun.

"Artinya ada kenaikan 237,48%," jelas Ivan.

Menurut Ivan kenaikan drastis transaksi judol ini didukung karena meningkatnya jumlah transaksi bandar yang dibarengi dengan menurunnya rata-rata nilai nominal per transaksi.

Selain itu, jumlah transaksi deposit dana masyarakat terkait judol juga terus bertambah. Hal ini menunjukkan semakin masifnya kegiatan judol dilakukan.

"Pelaku judi online juga telah menyebar ke seluruh golongan usia," ungkap Ivan.

Diketahui, kasus judi online belakangan kembali menjadi perhatian publik usai 15 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditangkap atas kasus sindikat judol.

Dari 15 orang yang ditangkap, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sebuah kementerian yang memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online.

Namun, para pegawai Komdigi itu justru memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.