Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelisik informasi ihwal penggunaan jet pribadi oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution yang ramai jadi bahan gunjingan di media sosial.

Sebelumnya, informasi dalam bentuk foto Bobby menggunakan jet pribadi tersebar di media sosial melalui akun @MurtadhaOne1. Foto itu tersebar tidak lama setelah publik diramaikan soal putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Kaesang Pangarep, ipar Bobby, juga terlihat menggunakan jet pribadi.

"Yang jelas terkait subjek saudara B [Bobby, red] ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari Direktorat Gratifikasi," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat dimintai tanggapan oleh wartawan mengenai informasi tersebut, Rabu (4/9/2024).

Tessa menyebut Direktorat Gratifikasi masih memastikan keaslian foto tersebut. Dia pun menyebut pihaknya mempersilahkan Bobby, yang merupakan penyelenggara negara, untuk mengklarifikasi jet pribadi tersebut.

Di sisi lain, Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sudah mengatur soal kewajiban bagi pegawai negeri maupun penyelenggara negara untuk melaporkan gratifikasi paling lambat 30 hari sejak penerimaan.

Sebaliknya, apabila bukan merupakan gratifikasi, maka pegawai negeri maupun penyelenggara negara tidak wajib melaporkannya. Contohnya, penerimaan yang dibayar dengan uang sendiri atau bersumber dari pendapatan yang legal.

Oleh sebab itu, Tessa mengingatkan pegawai negeri maupun penyelenggara negara bisa dipidana sesuai dengan pasal 12 B UU Tipikor apabila dalam 30 hari tidak melaporkan gratifikasi yang diterima ke KPK.

"Ini sudahh beberapa case di KPK penyelenggara negara yg menerima gratifikasi di kemudian hari, bertahun-tahun kemudian ditemukan perkara dan ditemukan alat bukti bahwa yang bersangkutan menerima. Maka itu dapat menjadi perkara gratifikasi yang bersangkutan," jelasnya.

DUGAAN GRATIFIKASI KAESANG

Lembaga antirasuah juga tengah menelisik dugaan gratifikasi berupa jet pribadi yang digunakan anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Jet tipe Gulfstream G650ER itu digunakan Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, untuk bepergian ke Amerika Serikat (AS).

Bedanya, sudah ada pihak yang melaporkan dugaan gratifikasi Kaesang ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK.

Untuk itu, penanganan dugaan gratifikasi Kaesang tidak akan lagi ditangani dalam ranah pencegahan korupsi yakni melalui Direktorat Gratifikasi. KPK telah memutuskan untuk langsung menelaah dua pengaduan masyarakat yang diterima dari Masyarakat Antikorupsi (MAKI) dan seorang dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Tahapan pertama upaya penelaahan itu, terang Tessa, akan dimulai dengan meminta klarifikasi pihak pelapor. Tujuannya untuk meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan guna menindaklanjuti laporan tersebut ke tahapan berikutnya.

"Fokusnya sekarang adalah di Direktorat PLPM. Iya sudah tidak ke sana lagi [Direktorat Gratifikasi mengundang Kaesang klarifikasi]," kata Tessa.

Bisnis.com, DENPASAR— Desa Pulukan terpilih untuk mengikuti program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) yang merupakan program percepatan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengidentifikasi kebutuhan data dan potensi yang dimiliki desa.

Kick Off Desa Cantik Pulukan dilaksanakan oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba Tamba didampingi Kepala BPS Jembrana, Kepala UPTD KPH Bali Barat, Camat Pekutatan dan Perbekel Pulukan di Agro Wisata Desa Pulukan.

Bupati Tamba melihat kesiapan desa Pulukan dari berbagai sisi sehingga dinilai layak untuk menjadi Desa Cantik Tahun 2024 terutama dalam penyediaan berbagai data yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi yang ada di desa.

"Desa Pulukan memang siap, dari sisi kesiapan dan ketangguhan desanya termasuk infrastruktur serta perangkat desa yang bergerak untuk bagaimana memberikan data-data yang akurat dalam rangka suksesnya Desa Cantik," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (4/09/2024).

Lebih lanjut, Bupati Tamba mengatakan program Desa Cantik dapat memberikan manfaat yang besar bagi pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat.

"Desa Cantik ini sangat penting untuk suatu desa karena dimana seorang Kepala Desa bisa bekerja dengan tepat, cepat dan juga mempunyai kredibilitas yang tinggi," ujarnya.

Terakhir, Bupati Tamba mendorong seluruh desa bisa mengelola data dengan baik terutama dengan adanya program JSDDD (Jembrana Satu Data Dari Desa) yang selama ini sudah bisa dimanfaatkan dengan baik.

"Ini hal-hal yang kita dorong ke seluruh desa yang ada di Jembrana. Jembrana Satu Data Dari Desa ini di tahun 2025 akan kita mantapkan, akan kita sukseskan semua," tutupnya.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jembrana, Rocky Gunung Hasudungan mengatakan Desa Cantik Pulukan mengambil tema harmoni ekonomi dan alam untuk Bali Net Zero Carbon, dimaksudkan untuk membangun desa Pulukan dengan data. Tujuannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan.

Pihaknya mengatakan perekonomian Bali sangat dipengaruhi oleh faktor pariwisata yang dimana geliat tumbuh pariwisata juga dibarengi dan mobilitas yang semakin tinggi yang sering kali menyebabkan kemacetan dan menimbulkan gas emisi yang dapat mencemari lingkungan. Oleh sebab itu, kelestarian hutan sangat diperlukan untuk kembali menjaga keseimbangan alam.

"Untuk itu, nanti dalam program ini kita akan mengukur seberapa besar kontribusi hutan di Jembrana khususnya di Pulukan karena sebagai pilot project yang emisinya mampu diserap hutan yang ada di Jembrana," kata Rocky.

Selain itu, pihaknya menambahkan akan dilaksanakan pengukuran terkait dengan manfaat pelestarian hutan dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan.

"Kemudian yang kedua juga akan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena slogan bahwa hutan lestari masyarakat sejahtera itu tidak hanya sebuah slogan nantinya, tapi juga harus ada parameter ukurannya, seberapa lestari dan sejahtera," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kehadiran infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dalam 10 tahun terakhir tidak hanya menghadirkan layanan data, juga turut mendorong produktivitas masyarakat di desa hingga menggerakan roda perekonomian.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Fadhilah Mathar mengatakan dalam 10 tahun terakhir pemerintah getol dalam membangun infrastruktur konektivitas.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk pertama kali ada suatu kebijakan dalam menghadirkan infrastruktur digital melibatkan dana APBN. Sebelumnya, pembangunan di wilayah tertinggal hanya menggunakan dana universal service obligation (USO) yang diambil sebesar 1,25% dari pendapatan operator seluler.

Dukungan dana yang lebih besar itu, kata wanita yang akrab disapa Indah, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan untuk mengatasi masalah konektivitas.

Hadirnya infrastruktur telekomunikasi dalam 10 tahun terakhir pun memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan produktivitas masyarakat.

“Kehadiran infrastruktur mengikutsertakan mayoritas masyarakat dalam satu rantai pasok ekonomi," kata wanita yang akrab disapa Indah dalam diskusi FMB 9 Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur, Rabu (4/9/2024).

Diketahui, dalam menghadirkan layanan internet ke suatu titik Bakti tidak berjalan sendiri. Bakti melibatkan berbagai pihak mulai termasuk badan usaha milik desa (Bumdes) dan penyedia jasa internet (ISP). Alhasil internet Bakti tidak hanya meningkatkan produktivitas masyarakat di daerah rural, juga menggerakan perekonomian desa-desa tempat internet mengalir.

Sebagai contoh, Bumdes Serdam Maju Bersama di Kalimantan Barat yang merupakan mitra Bakti, memanfaatkan internet Bakti untuk menggerakan produktivitas, mendukung kegiatan e-commerce UMKM, pendidikan di sekolah-sekolah hingga aktivitas jarak jauh yang dilakukan dari rumah.

Contoh lainnya, Bumdes Bedono Sejahtera, yang menggunakan total kapasitas bandwidth sebesar 1 Gbps untuk menyalurkan internet ke 412 pelanggan rumah, 4 sekolah, hingga 2 instansi pemerintahan.

Perbesar

Indah mengatakan infrastruktur telekomunikasi Bakti hadir di beberapa wilayah yang awalnya nyaris tidak ada permintaan menjadi tumbuh secara perlahan.

Indah menuturkan pada 2024 Bakti akan membangun layanan digital di 25.000 titik wilayah nonkomersial wilayah tersebut berada sekitar 22 kabupaten yang dikategorikan sebagai wilayah 3T.

“Kita tahu dengan lebih dari 17.500 pulau di Indonesia kalau kita hanya mengharapkan teknologi seluler ataupun serat optik akan sangat sulit sehingga kombinasi dari seluler, serat optik dan satelit harus dilakukan secara bersamaan karena kalau tidak dilakukan, akan ada ribuan desa yang sampai selesainya RPJM 2024 belum bisa menikmati akses internet,” kata Indah.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencium tangan dan memberi hadiah kepada Paus Fransiskus di Gereja Katedral Jakarta.

Berdasarkan pantauan Bisnis di YouTube Komsos KWI, Luhut menghadiri kegiatan Paus Fransiskus bersama Scholas Occurentes, sebuah gerakan Pendidikan Internasional yang diluncurkan oleh Sri Paus secara global pada 2013.

Luhut mengenakan batik biru tampak menghampiri Sri Paus dan mencium tangannya serta sedikit berbincang.

Perbesar

Tangkapan layar YouTube Komsos KWI

Setelahnya, Luhut memberikan kenang-kenangan kepada Paus berupa bibit tanaman bakau (mangrove) yang disirami air oleh Paus dan diberkati.

Selain Luhut, tampak pula Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid bertemu dan sedikit berbincang dengan Paus Fransiskus.

Bisnis.com, BADUNG - Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury, mengungkap beberapa langkah yang dapat dilakukan negara-negara berkembang atau global south untuk meningkatkan perannya dan menarik minat sektor swasta dalam rantai pasok global (global supply chain) di masa depan.

Pahala memaparkan, negara-negara berkembang memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemain penting pada panggung global, termasuk dari sisi rantai pasok. Dia menuturkan, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang pada 2050 diproyeksi tumbuh 2 kali lebih cepat dibandingkan negara-negara maju.

Selain itu, 6 dari 7 negara dengan ekonomi terbesar pada 20250 diproyeksikan berasal dari kawasan-kawasan berkembang atau disebut emerging market, Salah satunya adalah Indonesia. Mengutip data dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), Pahala mengatakan pertumbuhan ekonomi emerging market seperti Asia dan Afrika akan tumbuh lebih dari 6,3% dalam 5 tahun kedepan.

Dia menuturkan, negara-negara berkembang juga diuntungkan dengan laju pertumbuhan populasi yang lebih cepat dibandingkan negara maju. Negara berkembang juga memiliki banyak sumber daya alam seperti minyak, gas, biodiversity, serta mineral-mineral kritis yang punya peran penting untuk mengatasi krisis iklim seperti untuk pembuatan baterai kendaraan listrik

"Negara berkembang harus terus bergerak maju dalam value chain dan menjadi pemain penting dalam global supply chain. Negara berkembang kini tidak bisa hanya berperan sebagai produsen dan eksportir bahan mentah. Kita juga membutuhkan keterlibatan sektor swasta untuk meningkatkan upaya ini," jelas Pahala pada acara High Level Forum On Multi Stakeholders Partnership (HLF MSP) di Bali, Selasa (3/9/2024).

Untuk meningkatkan peran negara-negara berkembang pada rantai pasok global, Pahala menilai salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menjaga Integrasi ekonomi dan akses terhadap pasar. Dia menuturkan, upaya Integrasi ekonomi tersebut semakin penting dilakukan mengingat fragmentasi global yang belakangan terjadi.

Dia mencontohkan, salah satu bentuk fragmentasi tersebut adalah adanya kebijakan pembatasan perdagangan dan/atau Investasi yang berbasis lingkungan atau green protectionism. Pahala mengatakan, negara-negara berkembang harus berupaya mematahkan fragmentasi ekonomi ini melalui kerja sama ekonomi dan perdagangan, sehingga akses negara-negara ke pasar global pun meningkat.

"Kita akan diuntungkan oleh integrasi ekonomi yang lebih baik, karena ini akan menurunkan biaya serta membuat ekonomi lebih efisien," kata Pahala.

Selanjutnya, negara perlu memastikan resiliensi rantai pasok. Pahala mengatakan, rantai pasok melainkan peran penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dia menuturkan, negara-negara telah belajar banyak terkait pentingnya rantai pasok yang optimal dari disrupsi global yang terjadi beberapa waktu lalu.

Pahala mengatakan, pengembangan fasilitas infrastruktur terkait, menurunkan ongkos logistik, serta bekerja sama dalam produksi dan distribusi sumber daya alam strategis, merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas rantai pasok.

"Kita juga harus memastikan kerja sama antara swasta dan pemerintah dalam pengembangan rantai pasok dan value chain ini," ujar Pahala.

Dia melanjutkan, negara juga perlu memfasilitasi kontak antar orang atau people to people contact. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan konektivitas serta jaringan, terutama diantara kalangan pebisnis atau sektor swasta yang ke depannya dapat mendukung upaya pemerintah.

Pahala menuturkan, people to people contact tersebut akan mendukung Integrasi ekonomi, mendorong investasi dan perdagangan serta memicu terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan.

Lebih lanjut, peningkatan akses ke teknologi juga perlu dilakukan dengan optimal. Pahala menuturkan, perkembangan teknologi telah mentransformasi cara hidup masyarakat hingga tata cara melakukan sesuatu.

Perkembangan teknologi menciptakan potensi nilai tambah bagi sektor-sektor yang penting untuk negara berkembang, seperti manufaktur, pemrosesan mineral kritis, hingga akses terhadap produk-produk kesehatan seperti vaksin, obatn-obatan khusus, dan lainnya.

Selanjutnya, skema-skema pembiayaan yang inovatif dan blended finance juga perlu dikembangkan untuk menarik minat sektor swasta serta meningkatkan peran negara-negara berkembang pada rantai pasok global.

Dia mengatakan, peningkatan dukungan pendanaan dalam beragam bentuk perlu dilakukan, seperti pinjaman (loan), pembiayaan konsesi (concessionary financing) hingga pinjaman dalam bentuk Mata uang lokal (local currency lending).

"Swasta, pemerintah, institusi keuangan internasional, hingga lembaga filantrofi harus bekerja dan berpikir bersama bagaimana mereka merancang innovative financing dan skema blended finance yang optimal," ujar Pahala.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau telah selesai dilaksanakan pada Senin (2/9/2024). Proses ini menjadi bagian penting dalam tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau Rusidi Rusdan mengatakan semua tahapan pemeriksaan kesehatan telah rampung tepat waktu.

"Alhamdulillah, pemeriksaan kesehatan untuk tiga bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau telah selesai dan tepat waktu," ujarnya, Selasa (3/9/2024).

Dia menguraikan seluruh proses pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. Pemeriksaan dimulai dengan pasangan calon Syamsuar - Mawardi Muhammad Saleh pada 28 Agustus, diikuti oleh pasangan M. Nasir - Muhammad Wardan pada 29 Agustus, dan diakhiri dengan pasangan Abdul Wahid - SF. Hariyanto.

Direktur RSUD Arifin Achmad, Wan Fajriaitul Mamnunah menjelaskan bahwa total 43 pasangan calon kepala daerah di Riau telah menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit tersebut. Pemeriksaan tersebut meliputi evaluasi jasmani, rohani, serta tes narkoba.

"Proses pemeriksaan ini berjalan lancar dengan melibatkan lebih dari 80 tenaga medis, termasuk kolaborasi dengan Rumah Sakit Jiwa Tampan dan BNN Provinsi Riau," jelasnya.

Sesuai Keputusan KPU Nomor 1090/2024, hasil pemeriksaan kesehatan ini akan diserahkan kepada KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat satu hari setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai.

Dengan selesainya tahapan pemeriksaan ini, KPU Riau diharapkan dapat segera melanjutkan proses seleksi menuju Pilkada 2024 dengan lebih matang, memastikan hanya calon yang memenuhi syarat kesehatan yang akan maju ke tahap berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri RI mencatat kerja sama ekonomi Indonesia dan Afrika kian berkembang. Sejumlah emiten pun telah gencar ekspor ke pasar Afrika, seperti PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) dengan produknya mie instan Indomie.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara Afrika terus meningkat dari waktu ke waktu. Sejauh ini, terdapat beberapa kerja sama bisnis Indonesia-Afrika yang sudah berjalan, di antaranya ekspor vaksin ke 41 negara Afrika sejak 2001.

”Kemudian pembangunan pabrik mi instan di Nigeria dan mi instan kita sangat populer di Afrika, pengolahan minyak atsiri cengkeh di Zanzibar yang kemudian akan ditambah unit distilasinya di Afrika, dan juga ekspor alat pertanian dan pupuk Indonesia ke Afrika,” katanya dalam konferensi pers di sela-sela Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2 dan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP), Senin (2/9/2024).

Dalam rangka penguatan kerja sama Indonesia dengan Afrika, digelar IAF 2024. Adapun, penyelenggaraan IAF tahun ini merupakan forum ke-2 setelah sebelumnya dilakukan untuk pertama kali pada 2018. Kala itu, kerja sama yang terbentuk menghasilkan kesepakatan senilai US$568 juta.

Seiring dengan penguatan kerja sama itu, terdapat deretan emiten yang gencar ekspor produknya ke Afrika. ICBP misalnya telah melakukan ekspor dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.

Produknya yakni mi instan Indomie telah merambah lebih dari 50 negara. Khususnya di Afrika, seperti Nigeria, Indomie juga telah memiliki tempat istimewa.

Pasar Timur Tengah dan Afrika juga memiliki nilai penjualan tinggi di ICBP. Tercatat, penjualan ICBP di Timur Tengah dan Afrika mencapai Rp7,99 triliun pada semester I/2034, naik 6,62% secara tahunan (year on year/yoy).

Selain ICBP, PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) juga mencatatkan geliat ekspor, termasuk ke Afrika. Berdasarkan laporan keuangan, penjualan ke luar negeri dari KAEF mencapai Rp72,17 miliar, naik 24,73% yoy.

Hasil produksi KAEF dipasarkan ke Asia, Eropa, Australia, Amerika termasuk ke Afrika.

Pada 2022, KAEF pun menggencarkan ekspor multivitamin dan antiseptik ke Nigeria. KAEF bekerjasama dengan perusahaan farmasi asal Nigeria dan membentuk pasar reguler di Nigeria.

Emiten farmasi lainnya PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) gencar melakukan penetrasi produk ke luar negeri melalui ekspansi ke regional Asean, Timur Tengah, hingga Afrika.

PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) juga menggenjot ekspor minyak sawit ke berbagai negara, termasuk Afrika.

Selain itu, emiten komponen otomotif Grup Astra, PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO) membidik pasar ekspor potensial di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, yakni Asia dan Afrika.

"Asia dan Afrika menjadi bagian yang kami sasar saat ini,” kata Direktur Astra Otoparts, Tjahyadi Martogi Siahaan dalam Pubex Live 2024, yang digelar secara daring pada pekan lalu (30/8/2024).

Saat ini, secara keseluruhan, AUTO melayani pengiriman komponen otomotif ke 50 negara di dunia. Hingga semester I/2024, kinerja ekspor AUTO mencapai Rp819,01 miliar atau naik 54,30% dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp530,8 miliar.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, CIREBON - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat keberangkatan penumpang penerbangan domestik Jawa Barat dari Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, menurun pada periode Juli 2024.

Pada Juli 2024, jumlah penumpang domestik di Bandara Kertajati sebanyak 10.962 orang. Sementara, pada periode Juni 2024 sebanyak 12.821 penumpang.

"Jumlah penumpang di bandara tersebut mengalami penurunan sebesar 14,50%," kata Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Provinsi Jawa Barat, Ninik Anisah melalui keterangan tertulis, Selasa (3/9/2024).

Selain penerbangan domestik, jumlah penerbangan internasional di Bandara Kertajati mengalami penurunan. Pada Juli 2024 tercatat sebanyak 2.438. Sementara pada Juni mencapai 6.607 penumpang.

Dalam catatan BPS, penumpang dari Bandara Kertajati pada periode Januari-Mei 2024 mencapai 101.155 orang. Penumpang terbanyak yang melakukan penerbangan di bandara tersebut terbanyak pada April dengan total 18.427 orang.

Sebelumnya, Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Jawa Barat berupaya mendongkrak wisata dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) menjadi unggulan.

Upaya itu dilakukan salah satunya untuk mendukung aktivitas Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka.

Kepala Disparbud Jabar Benny Bachtiar mengatakan wilayah aglomerasi Ciayumajakuning memiliki sejumlah destinasi unggulan. Di antaranya, Palutungan di Kuningan, Situ Cipanten di Majalengka, dan wisata budaya di Kota/Kabupaten Cirebon.

"Ini supaya mereka itu ada keinginan untuk kembali lagi ke Jabar. Seperti bali kita tidak bosan-bosan datang lagi. Kami harapkan demikian," kata Benny.

Upaya itu, kata Benny, untuk mengurai wisatawan yang biasa bertandang ke Bogor maupun Bandung Raya untuk ke datang ke Ciayumajakuning. Setiap akhir pekan maupun momen libur panjang, kedua kawasan tersebut selalu mengalami kepadatan.

Selain itu, ada upaya pemerataan ekonomi bagi masyarakat di wilayah Jabar bagian timur.

"Daripada mereka bermacet-macetan dari Jakarta empat jam ke puncak, kenapa tidak ke sini (Ciayumajukuning) saja. Hanya dua jam setengah jam atau tiga jam, tapi bisa mendapatkan pengalaman yang sesuai ekspektasi mereka," ujar Benny.

Benny mengajak masyarakat di Jabodatebek dan sekitarnya sering berwisata ke wilayah Ciayumajakuning. Alasan tersebut lantaran wilayah Ciayumajakuning kini memiliki infrastruktur lebih baik, salah satunya terhubung dari Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) atau Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan belum membahas mengenai wacana pembatasan kriteria penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Solar rencananya bakal diterapkan mulai 1 Oktober 2024.

“Iya [pembatasan BBM subsidi], belum di bahas [sampai saat ini],” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/9/2024).

Lebih lanjut, saat dikonfirmasi mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa salah satu alasan mengenai pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan untuk efisiensi anggaran bagi pemerintahan selanjutnya.

Sri mengatakan bahwa hingga saat ini pembatasan subsidi BBM belum menjadi bagian dari pembahasan untuk APBN 2025. “[APBN] 2025 sedang dengan DPR tidak ada pembahasan itu [pembatasan subsidi BBM],” kata Sri Mulyani.

Menurut catatan Bisnis, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih akan melihat situasi dan kondisi di lapangan terkait dengan adanya wacana pembatasan kriteria penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite dan Solar subsidi mulai 1 Oktober 2024.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa pemerintah hingga saat ini masih belum mengambil keputusan terkait dengan isu tersebut.

“Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa, belum ada keputusan dan belum ada rapat,” ujarnya kepada wartawan saat melakukan peninjauan sekaligus meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit (RS) Sardjito Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Lebih lanjut, Kepala Negara mengaku bahwa salah satu pertimbangan untuk melakukan pembatasan pembelian BBM Pertalite dan Solar subsidi adalah untuk mengefisiensi anggaran. Mengingat, pemerintah bakal melakukan transisi pemerintahan ke presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

“Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025,” pungkas Jokowi.

Sinyal Pengetatan Subsidi

Sebelumnya, pemerintah memberi sinyal bahwa tak lama lagi kriteria penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Solar akan diperketat agar penyaluran komoditas tersebut tepat sasaran. Sejalan dengan rencana ini, pemerintah mengoreksi alokasi volume BBM bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dalam RAPBN tahun pertama pemerintahan presiden terpilih 2024-2025 Prabowo Subianto tersebut, volume BBM bersubsidi dialokasikan sebesar 19,41 juta kiloliter (kl) atau turun dibandingkan alokasi pada APBN 2024 yang dipatok sebesar 19,58 juta kl.

“Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (27/8/2024).

Bahlil menyampaikan, setelah dilakukannya kajian dan evaluasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah merasa perlu untuk mengatur penyaluran BBM subsidi agar bisa lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan-kendaraan mewah.

“Dan ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi. Langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi,” tutur Bahlil.

Adapun, total kuota BBM subsidi sebanyak 19,41 juta kiloliter dalam RAPBN 2025 terbagi menjadi dua, yaitu volume minyak tanah dan volume minyak solar.

Dalam RAPBN 2025, volume minyak tanah dipatok sebesar 525.000 kiloliter atau turun dibanding volume dalam APBN 2024 yang dipatok sebesar 580.000 kiloliter.

Untuk volume minyak solar, dalam RAPBN 2025 solar dipatok sebesar 18,89 juta kiloliter. Angka ini turun dibanding tahun sebelumnya yang dipatok sebesar 19 juta kiloliter.

Dengan penyaluran subsidi tepat sasaran, kata Bahlil, diharapkan anggaran subsidi BBM dapat ditekan. Penghematan anggaran negara tersebut dapat dialokasikan untuk program negara yang bersifat prioritas. “Kalau kuotanya menurun, subsidinya kan menurun. Supaya dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang prioritas ya,” ucap Bahlil.

Bisnis.com, BANDUNG--Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Ajam Mustajam menyebut angka perceraian dan pernikahan di Jabar sama-sama tinggi.

Berdasarkan data Kemenag Provinsi Jabar, pada 2021 tercatat ada 346.484 pernikahan. Tahun 2022 sebanyak 336.912 pernikahan, dan tahun 2023 sebanyak 317.715 pernikahan.

"Di Jabar itu pernikahannya luar biasa, terbanyak di Indonesia. Tapi, yang paling menyedihkan angka perceraiannya juga tertinggi di Indonesia," katanya dikutip Selasa (3/9/2024).

Menurutnya angka perceraian di Jabar tercatat ada 98.088 pada 2021, jumlah itu meningkat pada 2022 menjadi 113.643 perceraian, dan tahun 2023 ada 122.800 perceraian.

Ajam mengatakan penyebab hancurnya biduk rumah tangga masyarakat Jabar bermacam-macam, mulai dari masalah ekonomi hingga hubungan yang kurang harmonis.

"Memang di Jabar itu tertinggi angka perceraiannya. Mayoritas masalahnya ekonomi, hubungan keluarga, memang beragam. Sampai hari ini yang ajukan cerai juga masih banyak," ucapnya.

Saat ini, Kemenag Jabar tengah mengoptimalkan fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Badan ini, kata dia, bertugas untuk memberi wejangan dan arahan kepada calon pengantin.

"BP4 ini sudah lama dibentuk dan ada di setiap KUA, mereka akan lebih dioptimalkan untuk memberi nasehat sebelum pelaksanaan perkawinan," katanya.

Bisnis.com, MEDAN - Badan Pusat Statistik Sumatra Utara (BPS Sumut) menyebut wisatawan dari Malaysia masih mendominasi kunjungan wisata ke Sumatra Utara hingga Juli 2024.

Tercatat, dari 22.918 wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sumut pada Juli, sebanyak 36,27% atau sekitar 8.312 orang diantaranya ialah turis dari negeri jiran (tetangga) Malaysia.

Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengatakan bahwa kunjungan wisatawan Malaysia ke Sumut pada bulan Juli terpantau meningkat jika dibanding bulan sebelumnya.

"Kunjungan wisman (wisatawan mancanegara) dari Malaysia secara month-to-month meningkat 19,87%. Sedangkan secara year-on-year, meningkat 25,12%," kata Asim, Senin (2/9/2024).

Fenomena menarik tampak pula pada kunjungan wisman dari sejumlah negara Eropa ke Sumatra Utara.

Asim mengatakan, turis dari beberapa negara Eropa seperti Belanda, Jerman, dan Prancis mulai menjamah Sumut yang ditandai dengan melonjaknya jumlah kunjungan turis asing ini.

BPS mencatat, sebanyak 3,15% dari total kunjungan wisman ke Sumut berasal dari Jerman. Disusul wisman dari Prancis sebanyak 3,17%.

Adapun wisman Belanda mendominasi kunjungan wisman dari Benua Eropa ke Sumut pada Juli 2024 yakni hingga 10,07%.

Angka itu tumbuh hampir 447% jika dibanding kunjungan wisman Belanda ke Sumut pada Juni lalu.

Asim menilai hal ini lantaran Sumut memiliki daya tarik wisata yang tak kalah dari Bali.

Salah satunya seperti Pantai Sorake di Kabupaten Nias Selatan yang terkenal jadi spot selancar atau surfing terbaik di Sumut dan telah berturut-turut menjadi lokasi ajang lomba selancar kelas dunia (World Surfing League).

"Sumut ini punya beberapa lokasi wisata yang cukup kuat seperti di Nias. Itu memang diminati oleh wisatawan Eropa. Dan Sumut ini bisa menjadi Bali kedua," jelasnya.

Peningkatan kunjungan wisman ke Sumut terlebih dari negara-negara seperti Eropa tentu menjadi kabar baik bagi perekonomian daerah.

Kehadiran wisatawan mancanegara yang terus menerus akan membuat aktivitas wisata bergerak secara berkelanjutan.

"Tentu ini menjadi masa depan cerah buat pariwisata Sumatra Utara," ujar Asim.

Adapun kunjungan wisman ke Sumut pada Juli 2024 yang sebanyak 22.918 kunjungn tercatat naik 28,69% (mtm) dari Juni 2024 yang tercatat 17.809 kunjungan.

Sedangkan secara tahunan, catatan naiknya kunjungan wisman ke Sumut lebih tinggi lagi yakni sebesar 30,13% (yoy). Pada Juli 2023, BPS mencatat ada 17.612 kunjungan wisman ke Sumut.

Selain Malaysia dan beberapa negara Eropa, Singapura juga masuk 5 besar negara dengan kunjungan terbanyak ke Sumut.

Namun pada bulan ini kunjungan wisman dari Singapura tercatat turun 36,76% dibanding bulan Juni. (K68)

Bisnis.com, MALANG — Sebagian titik api di kebakaran Blok Pusung Buntung, Desa Argosari, Resort PTN Senduro, Seksi PTN Wilayah III, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah mulai padam.

Ketua Tim Data Evaluasi Pelaporan dan Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS), Hendra, menegaskan untuk memastikan api benar-benar padam tim melakukan pemantauan dan mop-up di sekitar lokasi.

“Titik api diketahui terjadi di Blok Pusung Buntung, Desa Argosari, Resort PTN Senduro, Seksi PTN Wilayah III. Kepulan asap terdeteksi pada 1 September 2024 sekitar pukul 17:00 WIB di Gunung Ebeng - Ebeng Argosari,” katanya, Selasa (3/9/2024).

Petugas Resort dan MPA Argosari, kata dia, segera melakukan pemantauan di Puncak B29 untuk memastikan adanya kebakaran. Kondisi hari sudah malam dan lokasi berada di lokasi yang curam dan bertebing dan sangat berisiko jika dilakukan pemadaman malam hari maka, tim hanya melakukan pemantauan dan menyiapkan peralatan kebakaran dan tim pemadaman untuk keesokan harinya.

Pada Senin (2/9/2024), kata dia, tim pemadam berjumlah 25 orang (5 personel Seksi PTN Wilayah III, 20 MPA Argosari) bergerak menuju lokasi kebakaran dan melakukan upaya pemadaman.

Sekitar pukul 11:42 WIB, api yang menuju arah Gunung Jantur berhasil dipadamkan dan dibuatkan sekat bakar supaya tidak melebar ke arah Lembah Watangan Bromo.

Sedangkan Api yang berada di Gunung Ebeng - Ebeng (koordinat 7°59'10.9" S, 112°59'09.8" E) berada dilokasi Jurang/Bleng belum bisa dipadamkan karena akses menuju ke sangat lokasi sulit dan terjal.

Selasa (3/9/2024), tim melakukan upaya pemadaman. Saat ini sebagian titik api yang sudah mulai padam.“Penyebab belum diketahui, begitu juga luasan lahan yang terbakar karena akan dihitung bersama pulbaket setelah api benar-benar padam,” katanya. (K24)