Bisnis.com, CIREBON - Petani di Kabupaten Cirebon mengharapkan adanya jaminan dari pemerintah atas risiko gagal panen pada musim kemarau ini.

Kosim, petani di Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon menyebutkan jaminan tersebut karena sebagian petani di wilayah tidak mendapatkan akses layanan asuransi.

Menurut Kosim, ia bersama petani lainnya pun menyadari pentingnya asuransi untuk setiap aktivitas tani. Namun, sosialisasi serta pendampingan dari pemerintah terkait tidak diperkuat.

"Di tempat kami ada 22 hektare lahan, yang teraliri air baru empat hektrare. Berarti, ancaman kekeringan dan gagal panen sudah di depan mata," kata Kosim kepada Bisnis.com, Selasa (30/7/2024).

Kekeringan lahan pertanian padi akibat kemarau mulai terjadi di Kabupaten Cirebon. Ancaman gagal panen sepanjang musim tersebut mulai mengancam para petani.

Pantauan Bisnis.com, kondisi tanah di sebagian sawah yang ada di wilayah Watubelah ini mulai mengalami keretakan.

Saluran irigasi yang ada di kawasan tersebut terpantau pula mengalami kekeringan. Petani pun terpaksa menyedot air dari beberapa sumber mata air.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon Alex Suheriyawan mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan adanya laporan gagal panen akibat kemarau.

Meskipun begitu, lanjut Alex, sekitar 7.000 hektare sawah di Kabupaten Cirebon rentan mengalami gagal panen pada musim kemarau ini. Kecamatan Suranenggala menjadi salah satu wilayah dengan lahan pertanian padi yang paling luas.

"Kekeringan itu meluas mulai dari wilayah barat hingga timur Kabupaten Cirebon. Tahun lalu di Kecamatan Suranenggala ada 132 hektare lahan yang terkena dampak kekeringan," kata Alex.

Alex mengatakan, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengurangi dampak akibat fenomena tersebut.

Bisnis.com, MALANG — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang optimistis pertumbuhan ekonomi di wilayah Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo bisa mencapai 4,7%-5,5% yang ditunjang kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, pertanian, dan pariwisata.

Kepala Perwakilan BI Malang Febrina mengatakan perkembangan perekonomian wilayah Malang Raya Pasuruan Probolinggo pada 2024 sangat bergantung pada pertumbuhan sektor utamanya, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, pertanian, dan penyediaan akomodasi dan mamin.

“Pada 2024, KPw BI Malang memprakirakan ekonomi akan tumbuh pada kisaran 4,7%-5,5% (yoy), optimisme perekonomian masih tumbuh baik didukung dengan perbaikan dari sisi konsumsi dan investasi, serta percepatan aktivitas konstruksi proyek strategis [PSN],” katanya, Selasa (30/7/2024).

Dari hasil Liaison BI Malang, kata dia, pelaku usaha menyatakan optimisme terkait kegiatan ekspor seiring dengan perbaikan di negara mitra dagang terutama Eropa dan ASEAN yang didukung dengan upaya peningkatan competitive advantage dari pelaku usaha.

Meskipun demikian, dia mengingatkan, akselerasi pertumbuhan perekonomian masih tertahan oleh adanya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan pertumbuhan perekonomian global yang masih konservatif.

Menurutnya, inflasi diharapkan terjaga stabil pada kisaran 2,5 ± 1% (yoy) berkat upaya keras TPID selama ini meskipun masih menghadapi tantangan produksi komoditas horti dalam cuaca yang tidak menentu, harga emas dan komoditi dunia seperti jagung, adanya kenaikan tarif seperti angkutan, serta potensi gejolak harga pada hari besar keagamaan nasional (HBKN) akhir tahun.

Berdasarkan hasil Survei Konsumen BI Malang Juli 2024, dia meyakinkan, Indeks Keyakinan Konsumen terpantau sebesar 178,33 terpantau dalam kondisi optimis seiring dengan perbaikan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini dan Indeks Ekspektasi Konsumen.

“Perkembangan ini juga sejalan dengan hasil Survei Perkembangan Dunia Usaha di wilayah kerja juga menunjukkan adanya optimisme perbaikan pada triwulan II/2024,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah massa yang terdiri dari sopir dan operator Jaklingko menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini, Selasa (30/7/2024).

Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Daud Joseph menyampaikan bahwa 29 rute layanan Mikrotrans tak beroperasi imbas aksi unjuk rasa tersebut.

“Transjakarta menyampaikan bahwa dari 94 rute mikrotrans, 65 rute beroperasi dengan normal,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Dia melanjutkan, pelanggan masih bisa beraktivitas dengan layanan Transjakarta lainnya, baik BRT, non BRT, maupun rute mikrotrans yang beroperasi.

Selain itu, pihaknya juga telah menambah armada untuk memfasilitasi para pelanggan Transjakarta, khususnya pada wilayah-wilayah yang mengalami penyesuaian layanan Mikrotrans.

"Transjakarta sudah melakukan antisipasi dengan menambah armada-armada agar layanan tetap normal. Integrasi layanan Transjakarta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat," pungkasnya.

Berikut 29 rute layanan Mikrotrans yang tidak beroperasi imbas unjuk rasa:

Wilayah Utara:

1. JAK 88 Terminal Tanjung Priok - Ancol Barat

2. JAK 89 Terminal Tanjung Priok - Taman Kota Intan

3. JAK 77 Tanjung Priok - Jembatan Hitam

4. JAK 76 Jalan Industri Raya - ASMI

5. JAK 87 Terminal Tanjung Priok - Terminal Rawamangun

6. JAK 90 Terminal Tanjung Priok - Rusun Kemayoran

7. JAK 01 Plumpang - Tanjung Priok

8. JAK 61 Cempaka Putih - Pulogadung

Wilayah Pusat:

1. JAK 13 Tanah Abang - Kota Intan via Jembatan 5

2. JAK 10 Kota - Tanah Abang

3. JAK 07 Tanah Abang - Tawakal

4. JAK 08 Roxy - Benhil

5. JAK 09 Roxy Mas - Karet

6. JAK 11 Kebayoran Lama - Tanah Abang

7. JAK 12 Kebayoran Lama - Tanah Abang via Pos Pengumben

8. JAK 14 Meruya - Tanah Abang

9. JAK 10b Stasiun Gondangdia - Cikini (via Jalan Kramat Raya)

Wilayah Timur 2:

1. JAK 33 Pulogadung - Kota

2. JAK 106 Terminal Klender - Terminal Kampung Melayu

3. JAK 42 Pondok Kelapa - Kampung Melayu

4. JAK 41 Kampung Melayu - Pulogadung

5. JAK 84 Kampung Melayu - Kapin

6. JAK 34 Rawamangun - Klender

7. JAK 85 Bintara - Cipinang Indah

8. JAK 86 Terminal Rawamangun - Terminal Manggarai

9. JAK 35 Pangkalan Jati - Rawamangun

Wilayah Barat:

1. JAK 53 Grogol - Pos Pengumben via Slipi

2. JAK 54 Grogol - Benhil

3. JAK 56 Grogol - Srengseng.

Bisnis.com, BATAM — Pertamina Patra Niaga kembali menerapkan peraturan baru yang berlaku 1 Oktober 2024 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Aturan tersebut berupa pembelian BBM Pertalite wajib menggunakan QR Code, khusus untuk kendaraan roda empat.

Area Manager Communications Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan Kepri menjadi provinsi kedua setelah Aceh yang menerapkan kebijakan ini.

"Sejauh ini sudah ada 28 ribu kendaraan roda empat yang terdaftar di Kepri. Pendaftaran QR Code bisa dilakukan secara online atau melalui aplikasi MyPertamina," katanya di Batam, Selasa (30/7/2024).

Susanto menegaskan pendaftaran QR Code bagi kendaraan roda empat ini bersifat wajib. Pertamina menyediakan pos pengaduan di setiap SPBU, jika pengendara mengalami kesulitan saat pendaftaran via online.

"Pendaftaran QR Code wajib. Jika tidak, maka petugas SPBU tidak akan melayani kendaraan roda empat yang ingin mengisi Pertalite," tegasnya.

Pembelian dengan QR Code merupakan bagian dari Program Subsidi Tepat Pertalite. Pendaftarannya dapat dilakukan secara mandiri melalui website subsiditepat.mypertamina.id dan Aplikasi MyPertamina.

Setelah pendaftaran, maka konfirmasi hasil pendaftaran akan dikiri ke email si pendaftar. Setelah dikonfirmasi, baru QR Code bisa diperoleh.

"Nanti syarat pengisian Pertalite wajib menunjukkan kode tersebut sesuai nomor polisi kendaraan. Kodenya bisa di screenshot dari HP atau dicetak juga boleh," ungkapnya.

Adapun syarat pendaftaran QR Code ini yakni STNK, foto KTP dan nomor polisi kendaraan. Prosesnya butuh waktu 3-15 hari sejak pendaftaran awal. QR Code tersebut akan aktif maksimal 15 hari setelah didaftarkan.(K65)

Bisnis.com, BATAM - Wacana pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam Bintan Karimun (BBK) kembali mengemuka.

Rencana pembentukan KPBPB BBK sebenarnya telah dikumandangkan sejak 2021 lalu. Namun hingga tiga tahun setelah itu, pemerintah baru hanya menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1/2024 tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, yang diundangkan 2 Januari 2024.

Saat dikonfirmasi mengenai rencana tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan KPBPB BBK masih on the track.

"Rencana BBK masih berproses, sedang kita diskusikan, dan akan segera dilaporkan ke Presiden. Tapi kami belum publikasikan," katanya saat kunjungan ke Batam baru-baru ini.

Berdasarkan Perpres Nomor 1/2024, KPBPB BBK mencakup Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang. Penyatuan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Dalam Pasal 1 ayat 6 disebut KPBPB BBK merupakan kawasan bernilai strategis dengan potensi investasi tinggi dalam mendukung pembangunan kawasan BBK.

Dengan berpedoman pada rencana induk, pemerintah akan memiliki strategi serta program berkelanjutan dalam mengembangkan BBK.

Rencana induk sesuai Pasal 3 ayat 1 akan berlaku untuk jangka waktu 25 tahun, dan dapat ditinjau kembali secara berkala setiap lima tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pembangunan nasional.

Rencana induk tersebut akan berisi arahan pengembangan kegiatan usaha inti masing-masing kawasan. Nantinya terdapat 180 proyek pembangunan, yang berlokasi di dalam 26 kawasan strategis.

Melalui pengembangan tersebut, angka pertumbuhan ekonomi di kawasan BBK diharapkan mampu melebihi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan nilai rata-rata investasi tahunan mencapai Rp96,2 triliun, baik dari kegiatan usaha eksisting maupun baru.

Sebelumnya rencana penyatuan BBK bergulir hangat di 2021. Saat itu, Sesmenko menyebut rencana induk BBK harus berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi, RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) BBK, Rencana Zonasi (RZ) KSN BBK, dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kepri.

Selain itu, harus berpedoman pada kebijakan dan program prioritas sektoral kementerian dan lembaga terkait, serta Badan Pengusahaan (BP). Lalu ada juga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di BBK.

Kawasan BBK sendiri telah direncanakan pengembangannya, dimulai dari Batam yang difokuskan sebagai hub-logistik internasional (e-commerce), industri kedirgantaraan (MRO), industri light and valuable (high tech), industri digital dan kreatif, serta international trade and finance center, serta pariwisata.

Bintan difokuskan pada sektor pariwisata, industri MRO, industri transportasi (alumina), pengolahan makanan, maritim defense, dan olahraga.

Karimun akan difokuskan sebagai pusat industri maritim (galangan kapal), industri oil tanking, oil-refinery, industri agritech, pengolahan hasil laut dan pariwisata.

Lalu bagaimana tanggapan kalangan pengusaha menyikapi rencana penyatuan BBK ini. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam Rafki Rasyid mengatakan dari sisi pengusaha, rencana ini tidak begitu berpengaruh.

"Jadi aturan menyatukan KPBPB itu lebih kepada penyederhanaan birokrasi yang lebih bermanfaat untuk penghematan anggaran negara. Sehingga bagi pengusaha, apakah kepala BP itu per kawasan seperti sekarang ataupun disatukan tidak ada masalah. Bagi pengusaha adalah implementasi dari kebebasan perdagangan yang ada di KPBPB itu," ungkapnya, Selasa (30/7/2024).

Menurutnya penyatuan BBK ini harus disusun secara matang, dengan rencana yang tersusun dalam jangka panjang. "Jangan sampai setengah hati. Seperti misalnya perizinan yang masih saja ditahan tidak mau dilepas sepenuhnya ke pengelola KPBPB. Contoh lainnya seperti perizinan lingkungan yang sampai saat ini masih belum beres," ungkapnya.

Rafki melihat kementerian tertentu masih memaksakan ego sektoralnya, sehingga enggan mendelegasikan perizinan tertentu yang penting buat BBK. "Ini yang membuat investasi di KPBPB relatif lebih lambat dibandingkan dengan di negara-negara tetangga saat ini," tegasnya.

Berbeda dengan Rafki, kata Ketua Bidang KPBPB Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Tjaw Hioeng mengatakan rencana penyatuan BBK ini merupakan program yang bagus untuk mengembangkan Kepri secara keseluruhan.

"Pertumbuhan ekonomi Kepri sekarang ini didominasi Batam saja, sementara kabupaten dan kota yang lain seperti jalan di tempat," ungkapnya.

Jika ingin ada kesetaraan antara Batam dan kabupaten lainnya maka harus ada ide baru untuk Bintan dan Karimun. Sehingga rencana penyatuan BBK merupakan langkah yang tepat untuk mendistribusikan investasi secara merata ke Batam, Bintan dan juga Karimun.

"Semuanya sudah tertuang dalam rencana induk, sekarang tinggal aturan pelaksananya. Jadi perekonomian Kepri tidak hanya bergantung ke Batam saja, Karimun dan Bintan bisa ikut mendorong itu. Secara garis besar, penyatuan BBK ini memacu percepatan investasi, karena sekarang ini sangat timpang, baik dari sisi SDM maupun anggaran. Jadi kami sangat mendukung rencana ini," tegasnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Ampuan Situmeang menilai proses penyatuan BBK harus mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berada di Batam dan Bintan.

"Sementara Batam sebagai KPBPB, di dalamnya ada beberapa wilayah yang ditetapkan sebagai KEK, yang sangat membutuhkan kepastian regulasi untuk membuat investor nyaman," katanya.

Menurut Ampuan, kepastian tersebut akan membuat birokrasi di daerah dapat bekerja menetapkan kebijakan-kebijakan dalam mempermudah perizinan investasi.

Ia juga menilai proses penyatuan ini masih sangat panjang, dengan melihat kondisi geopolitik saat ini. Sehingga Ampuan memprediksi rencana penyatuan BBK akan lebih nyata saat Presiden berikutnya sudah dilantik.(K65)

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Balikpapan memperkirakan awal musim kemarau akan terjadi pada Agustus tahun ini.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Bandara SAMS Sepinggan Kukuh Ribudiyanto, menjelaskan musim kemarau tahun ini diprediksi akan lebih singkat. Hal ini disebabkan oleh curah hujan dengan intensitas sedang yang masih terjadi di beberapa wilayah.

"Musim kemarau di Kaltim diperkirakan akan dimulai pada dasarian pertama Agustus 2024, yang mencakup periode antara 1 hingga 10 Agustus," ujarnya yang dikutip, Selasa (30/7/2024).

Kaltim, yang letaknya dekat dengan garis khatulistiwa, biasanya mengalami musim kemarau yang lebih singkat dibandingkan dengan Pulau Jawa. Kendati demikian, dia menyebutkan musim kemarau di Kaltim tetap diwarnai dengan hujan.

"Kondisi ini disebabkan oleh karakteristik iklim tropis Kaltim yang cenderung mengalami hujan secara sporadis meskipun musim kemarau telah tiba," sebutnya.

Dia menambahkan, enam kabupaten/kota yang akan memasuki awal musim kemarau adalah Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan, Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda, dan Berau.

Kukuh juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi selama musim kemarau.

Dia memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang mungkin terjadi, meskipun musim kemarau sudah dimulai. Hujan dengan intensitas menengah masih bisa terjadi hingga pertengahan Agustus 2024, yang menimbulkan risiko tanah longsor, banjir, dan pohon tumbang.

Dia menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi perubahan cuaca yang mendadak. "Perubahan ini dapat menyebabkan hujan lebat disertai petir, angin kencang, bahkan puting beliung akibat awan cumulonimbus yang terbentuk," ungkapnya.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memantau perkembangan cuaca secara berkala dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan perubahan cuaca yang ekstrem.

"Masyarakat bisa meng-update informasi terbaru dalam menghadapi perubahan cuaca. Ini bisa menjadi langkah mitigasi bencana. Dengan adanya informasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan siap menghadapi perubahan cuaca yang mungkin terjadi serta mengurangi risiko," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menandatangani Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD Jabar atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jawa Barat 2025.

Penandatanganan itu dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (29/7/2024).

Nota kesepakatan tersebut sebagai dasar perangkat daerah menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dihimpun sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan ranperda APBD 2025.

"Hari ini telah ditandatangani nota kesepakatan, ada beberapa program yang diprioritaskan untuk bidang infrastruktur wilayah, yaitu jalan mulus, BRT Bandung Raya, dan BIJB Kertajati," kata Bey dikutip dari rilis Humas Jabar.

Selain itu, Bey juga memprioritaskan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), penanganan kawasan kumuh untuk bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA), di antaranya kerawanan pangan, regenerasi petani, pengendalian inflasi, hilirisasi industri, UMKM, dan investasi.

Berdasarkan hasil pembahasan, Bey menjelaskan pada rancangan KUA dan rancangan PPAS 2025 itu ditargetkan pendapatan daerah sebesar Rp29,93 triliun dan belanja daerah Rp29,74 triliun.

"Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp424,58 miliar serta pengeluaran pembiayaan daerah Rp616,81 miliar sehingga volume APBD sebesar Rp30,35 triliun," ungkapnya.

Bey mengapresiasi seluruh anggota DPRD Jabar, TPAD dan perangkat daerah yang telah melakukan kajian dan pembahasan bersama sehingga penetapan target pendapatan dan belanja dapat dialokasikan secara realistis.

"Semoga segenap ikhtiar pembangunan yang telah, sedang, dan akan kita lakukan dalam APBD 2025 dapat menghadirkan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkas Bey.

Bisnis.com, BANDUNG — BPJS Kesehatan Cabang Bandung membenarkan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung (RSMB) tidak akan lagi melayani pasien peserta JKN.

Kebijakan tersebut dipastikan akan mulai berlaku mulai 1 Agustus 2024. Hal tersebut dikarenakan antara keduanya telah mengakhiri kerja sama.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung dr. Greisthy E. L. Borotoding mengatakan, pohaknya mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada akses pelayanan kesehatan peserta JKN.

“Terhitung mulai 1 Agustus 2024, dengan berat hati kami menyampaikan bahwa RS Muhammadiyah tidak bekerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan sehingga tidak dapat melayani peserta JKN,” ungkap dia kepada Bisnis, Senin malam (29/7/2024)

Menurutnya, keputusan pengakhiran kerja sama tidak dilakukan sepihak oleh BPJS Kesehatan, melainkan melalui mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai solusinya, peserta JKN yang biasanya dirujuk ke RS Muhammadiyah, kini dapat mengakses pelayanan kesehatan di 48 FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan termasuk di antaranya 22 FKRTL yang menyediakan pelayanan hemodialisa.

“Pasien JKN yang selama ini mendapatkan Pelayanan tidak perlu merasa khawatir tidak dapat mengakses pelayanan. Ini adalah komitmen BPJS Kesehatan untuk memastikan peserta JKN tetap terlayani dengan baik sesuai dengan haknya,” ungkap dia.

Sebelumnya, Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung (RSMB) memastikan memberhentikan sementara layanan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan.

Hal tersebut diklaim hasil kesepakatan antara Manjanen RSMB dan BPJS Kesehatan. Dalam keterangan resmi yang diedarkan lewat akun resmi @rs_muhammadiyah_bandung, layanan akan diberhentikan mulai 1 Agustus 2024.

“Atas nama manajemen RSMB, kami sampaikan permohonan maaf karena tidak dapat memberikan layanan bagi pasien BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024, Kecuali pasien hemodialisa, masih dilayani hingga 31 Agustus 2024,” dalam keterangan yang ditandatangani Direksi RSMB tersebut.

Selain itu, pemberhentian sementara layanan terhadap pasien BPJS Kesehatan ini juga disebutkan dilakukan manajemen RSMB dalam rangka perbaikan internal dan skenario pelayanan prima jangka panjang.

“Mohon doanya, agar proses perbaikan internal dapat segera kami lakukan secara komprehensif untuk memberikan layanan RSMB yang lebih baik,” tutup surat tersebut.

RS Muhammadiyah Bandung berlokasi di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 53, Bandung, Jawa Barat. Rumah sakit ini memberikan layanan 24 jam yang mencakup Unit Gawat Darurat (UGD), laboratorium, rawat inap, diagnostik, hingga hemodialisa.

Bisnis.com, BANDUNG— Kota Bandung sukses menyelenggarakan kompetisi e-Sport berskala nasional untuk menjaring atlet-atlet muda agar mampu bersaing di level dunia.

Kali ini, kompetisi tersebut adalah kejuaraan nasional e-sport Free Fire setelah beberapa gelaran serupa pun banyak digelar di Kota Kembang.

Country Head Garena Indonesia Hans Saleh menambahkan kompetisi ini merupakan bentuk konsistensi pihaknya untuk menempatkan nilai inklusivitas dan keberagaman sebagai prioritas utama dalam menyelenggarakan turnamen e-sport di Indonesia.

"Salah satu langkah nyata yang kami lakukan adalah dengan mengadakan Grand Finals di luar Jakarta, sehingga penggemar di kota-kota lain, seperti Bandung, juga dapat merasakan pengalaman langsung menyaksikan pertandingan e-sport Free Fire," katanya, kepada Bisnis, Senin malam (29/7/2024).

Oleh karena itu Hans pun mengucapkan terima kasih atas antusiasme pemain dan penggemar Free Fire di kota Bandung yang telah menyambut kehadiran Grand Finals FFWS Indonesia 2024.

Sementara itu, juara di ajang tersebut yang dalam hal ini adalah tim Bigetron Delta akan menjadi wakil Indonesia ke-5 di ajang FFWS Southeast Asia. Gelaran ini akan digelar pada bulan Agustus mendatang.

Bigetron Delta nantinya akan bergabung dengan tim-tim mapan seperti EVOS Divine, RRQ Kazu, ONIC Olympus, dan Indostars. Tim mapan ini diketahui sudah lolos melalui partisipasi mereka di FFWS SEA 2024 Spring.

Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi kejuaraan nasional e-sport Free Fire yang diadakan di Kota Bandung.

Turnamen yang diberinama Free Fire World Series (FFWS) Indonesia 2024 Fall ini diadakan di Gedung Sasana Budaya Ganesha. Tepatnya di Jalan Tamansari, Kota Bandung pada 27-28 Juli 2024.

"Kami ucapkan selamat untuk Garena atas penyelenggaraan Grand Final FFWS ID 2024 Fall. Saya juga ucapkan selamat kepada tim yang sudah berlaga di babak kualifikasi dan tim yang menembus di babak final hari ini," kata Sandiaga.

Sandiaga juga mengatakan babak kualifikasi dari kejuaraan e-sport ini pun luar biasa. Ini karena berhasil mendapatkan rekor baru sebagai kompetisi e-sport secara hybrid dengan peserta terbanyak di 90 kota.

Diketahui sedikitnya 270 ribu tim yang masing-masing terdiri dari minimal empat orang bertanding untuk menjadi nomor satu. Sehingga dengan jumlah peserta sebanyak itu, maka masuk ke MURI.

"Saya mendukung Free Fire terus berkolaborasi dengan pemerintah. Hal ini juga untuk memastikan ekosistem industri game semakin sehat, maju dan memberdayakan industri lokal," ucapnya.

Diketahui pada babak final tersebut ada 12 tim yang berlaga. Sedangkan hadiah yang diperebutkan adalah senilai Rp700 juta dan satu tiket untuk mewakili Indonesia di Asia Tenggara.

Pada kesempatan tersebut pun lahir beberapa atlet amatir asal Kota Bandung yang sukses unjuk gigi hingga mampu bersaing dengan atlet profesional e-Sport lainnya.

Bisnis.com, KUNINGAN- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memastikan, kejadian gempa bumi yang mengguncang beberapa kali wilayah Kabupaten Kuningan tidak pengaruhi aktivitas vulkanik Gunung Ciremai.

Ketua PVMBG Pos Pengamatan Gunung Ciremai Jajat Sudrajat mengatakan, aktivitas Gunung Ciremai masih terpantau normal. Sehingga, tidak membahayakan kepada masyarakat di sekitar gunung tersebut.

Menurutnya, gempa bumi yang terjadi pada pekan lalu pun terjadi karena aktivitas tektonik sesar Baribis, bukan dari Gunung Ciremai.

"Masyarakat diimbau selalu tenang dan tidak perlu cemas, karena status Gunung Ciremai masih aman dan tidak ada gempa vulkanik yang terekam. Gunung Ciremai tetap normal dan tidak terpengaruh dengan peristiwa gempa,” kata Jajat, Senin (29/7/2024).

Gempa bumi berkekuatan 4.1 mengguncang Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Kamis (25/7/2024) pukul 17.36 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di darat dengan ke dalaman lima kilometer.

Pusat gempa pun berada di satu kilometer arah Tenggara Kabupaten Kuningan.

Gempa bumi tersebut pun dirasakan tidak hanya oleh masyarakat di Kabupaten Kuningan. Melainkan hingga Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar.

Warga Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Muhammad Asyauqi menyebutkan, gempa tersebut sangat terasa dan berlangsung selama hampir enam detik. Warga di dekat tempat tinggalnya pun berhamburan ke luar rumah untuk menyelematkan diri.

"Alhamdulillah tidak ada kerusakan, cuma sangat kerasa," kata Asyauqi kepada Bisnis.com, Kamis (25/7/2024).

Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan, gempa bumi mengakibatkan 35 bangunan mengalami kerusakan.

Puluhan bangunan tersebut yakni, 32 unit rumah, dua fasilitas kependidikan, dan satu rumah ibadah.

Bisnis.com, MANADO - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulut Hari Utomo mengatakan realisasi kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran hingga posisi 31 Mei 2024.

"Penyaluran KUR oleh sejumlah perbankan di Sulut kepada sektor perdagangan besar dan eceran, yakni mencapai Rp288,53 miliar atau sebesar 51,22 persen dari total penyaluran dan kepada 3.869 debitur," kata Utomo, di Manado, Senin (29/7/2024).

Kemudian, katanya, disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp96,82 miliar atau 17,19% dan kepada 2.157 debitur.

Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 10,57% atau Rp59,54 miliar dan kepada 460 debitur.

Untuk sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya sebesar 8,52 persen atau Rp48,98 miliar dan kepada 719 debitur.

Kemudian industri pengolahan sebanyak 384 debitur dengan jumlah pinjaman sebesar Rp29,22 miliar atau 5,19%. untuk sektor lainnya sebanyak 3.430 debitur dengan nilai pinjaman Rp41,17 miliar atau 7,31% dari total penyaluran KUR.

Secara nasional, katanya, Provinsi Sulawesi Utara menempati urutan ke-25 baik dari sisi jumlah debitur maupun penyaluran yakni sebesar Rp1,67 triliun kepada 33.503 debitur.

Pada regional Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara memiliki capaian persentase debitur tertinggi 104,30%. Meskipun begitu, capaian ini tidak sebanding dengan persentase nominal penyaluran hanya 57,93%.

"Kondisi ini mengindikasikan debitur mengambil kredit dengan jumlah yang tidak terlalu besar," jelasnya.

Sampai dengan 31 Mei 2024, perbankan telah menyalurkan KUR di Sulut hingga mencapai Rp549,71 miliar atau sebesar 32,01% dari total target Rp1,71 triliun.

Dia mengatakan dari penyaluran tersebut, mampu membiayai 8.023 debitur atau telah terealisasi 41,97% dari target 19.118 debitur di Sulut.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melarang keras pedagang menjual rokok dan rokok elektronik di sekitar sekolah dan area bermain anak.

Regulasi ini diatur pemerintah dalam PP Nomor 28 tahun 2024 dalam pasal 434 terkait larangan menjual produk tembakau rokok elektronik. Regulasi ini bertujuan untuk menekan jumlah perokok anak di Indonesia.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak," seperti dikutip dari aturan tersebut, Senin (29/7/2024).

Selain itu, regulasi tersebut juga melarang setiap pedagang minimarket dan warung-warung untuk menjual produk tembakau ke setiap orang yang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil.

Selain itu, pemerintah juga melarang penjualan rokok secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Poin lain yang diatur yakni pemerintah melarang minimarket dan waarung untuk menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui.

Presiden Jokowi merilis regulasi ini untuk melindungi anak-anak dari gempuran industri rokok. Sebab, jumlah perokok anak semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Saat ini, prevalensi perokok aktif di Indonesia dalam tren meningkat. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun.

Adapun kelompok anak dan remaja merupakan kelompok yang mencatatkan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan.

Berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019). Sementara itu, data SKI 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%).