Bisnis.com, JAKARTA – Bank DKI kembali mendistribusikan Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) untuk warga Jakarta.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dan BUMD DKI dalam hal penanganan kerentanan sosial melalui pemberian Bantuan Sosial kepada warga yang memenuhi persyaratan.

Direktur Utama Bank DKI Agus H. Widodo mengatakan distribusi KLJ, KPDJ, dan KAJ ini merupakan wujud dukungan Bank DKI untuk memastikan bahwa setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cara yang efisien dan aman.

"Bank DKI bertindak sebagai fasilitator penyaluran bantuan sosial tersebut, yang bertujuan untuk memperluas cakupan pelayanan sosial kepada masyarakat,” ujar Agus, Rabu (24/7/2024).

Bank DKI juga menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi penerima manfaat dalam mengakses bantuan sosial mereka, yaitu melalui integrasi dengan aplikasi perbankan digital JakOne Mobile.

Menurutnya, JakOne Mobile memungkinkan penerima manfaat untuk mengelola dan memonitor bantuan yang diterima secara digital, memudahkan transaksi non-tunai, serta mengakses berbagai layanan perbankan lainnya.

“Melalui integrasi dengan aplikasi JakOne Mobile ini, Bank DKI ingin memastikan bahwa penerima manfaat dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan bantuan yang diberikan,” ucap Agus.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mengimbau seluruh penerima manfaat agar senantiasa berhati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi keuangan, terutama untuk tidak memberikan PIN kepada orang lain yang mengatasnamakan Bank DKI.

Arie menambahkan penerima manfaat dapat menggunakan JakOne Mobile Bank DKI untuk transaksi keuangan harian secara cepat, aman dan nyaman. Apabila penerima manfaat membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Layanan Call Center Bank DKI di nomor (021) 1500-351.

“Dengan memanfaatkan layanan perbankan digital Bank DKI, salah satunya super apps JakOne Mobile untuk kemudahan bertransaksi di mana saja, kapan saja,” ujarnya.

Distribusi kartu bantuan sosial kepada penerima manfaat dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah Jakarta selama tanggal 23 s.d. 31 Juli 2024, yaitu wilayah Jakarta Pusat dibagikan kepada 1.346 penerima KAJ, 5 penerima KPDJ, dan 5 penerima KLJ, serta wilayah Jakarta Barat dibagikan sebanyak 830 penerima KAJ, 5 penerima KLJ dan 5 penerima KPDJ.

Adapun sampai dengan periode Juni 2024, telah dilakukan pembagian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I dibagikan kepada 52.135 penerima KLJ, 6.475 penerima KPDJ, dan 4.800 KAJ, Tahap II dibagikan kepada 90.743 penerima KLJ, 11.099 penerima KPDJ, 8.807 penerima KAJ.

Bagi penerima yang telah menerima dana pada tahun sebelumnya namun tidak mendapatkannya di tahun ini, dapat melakukan pemeriksaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui situs https://dtks.jakarta.go.id/, atau mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik klaim fiktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) marak terjadi di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia. Praktik frauditu diduga terjadi tidak hanya di tiga rumah sakit yang kini sudah diselidiki KPK.

Sebelumnya, KPK menyebut telah menemukan indikasi fraud terkait dengan klaim fiktif JKN di tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara. Dugaan fraud sekitar puluhan miliar rupiah itu akan diusut secara pidana oleh penegak hukum.

Namun, pihak KPK meyakini sebenarnya praktik klaim fiktif di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya juga marak.

"Jadi kita yakin sebenarnya di bawah karpet nih banyak. Kalau ditanya estimasinya berapa, kita bukan dukun. Enggak tahu juga berapa," ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Pahala menjelaskan bahwa praktik fraud atas pembayaran tagihan klaim JKN paling banyak menggunakan dua modus, yakni phantom billing dan phantom/manipulation diagnosis.

Adapun phantom billing merujuk pada praktik melakukan klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan. Sementara itu, manipulation diagnosis dilakukan dengan memberikan diagnosis yang berbeda dengan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi.

Dalam artian, oknum pelaku fraud diduga menggelembungkan klaim JKN.Sementara itu, enam modus lainnya yaitu self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, suap/gratifikasi dan iur biaya.

Pahala menyebut, apabila dua modus fraud itu sudah dilakukan beberapa tahun belakangan, maka tidak menutup kemungkinan praktik itu marak terjadi di tempat-tempat lain.

"Harusnya kalau model klaim fiktif yang dua [modus] ini sudah berani dilakukan, dan sudah beberapa tahun, kita yakin berarti ada yang sering bikin begini dan sukses terus," ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjut Pahala, fasilitas kesehatan yang diduga melakukan fraud diberikan waktu sampai dengan enam bulan lamanya untuk melakukan koreksi dan pengembalian kerugian keuangan negara ke BPJS Kesehatan.

Apabila tidak dilakukan, maka dugaan fraud itu bisa ditindaklanjuti secara pidana sebagaimana tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumtara Utara.

3 RS TERINDIKASI KLAIM FIKTIF

Adapun Pahala menjelaskan bahwa tim gabungan yang terdiri dari KPK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim JKN dengan indikasi kerugian keuangan negara sekitar puluhan miliar rupiah.

Dari hasil audit yang dilakukan terhadap sampel klaim BPJS pada sebanyak enam rumah sakit di tiga provinsi, ada tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara yang terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN. Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modus phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN.

Meski demikian, KPK menduga ada berbagai modus lain yang digunakan oleh para oknum untuk melakukan fraud serupa di tempat lain.

"Hasil dari audit atas klaim yang dilakukan BPJS ini yang kita angkat ke tim ini, ada tiga rumah sakit gitu, yang phantom billing saja. Tiga ini melakukan phantom billing artinya mereka merekayasa semua dokumen," jelas Pahala.

Secara terperinci, satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif atas pembayaran JKN terbesar yakni di kisaran Rp20 miliar sampai dengan Rp30 miliar.

Kemudian, satu rumah sakit di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar hingga Rp3 miliar, serta satu rumah sakit lainnya Rp4 miliar sampai dengan Rp10 miliar.Temuan itu, terang Pahala, didapatkan dari audit atas klaim dari BPJS Kesehatan.

Atas temuan itu, KPK, Kemenkes serta BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ke lapangan. Hasil pulbaket itu lalu diakui Pahala telah dipaparkan ke pimpinan KPK.

Dugaan fraud di tiga rumah sakit itu lalu disepakati naik ke penindakan alias bakal diselidiki dugaan korupsinya. Dia menyebut sudah ada indikasi dugaan korupsi pada praktik fraud di tiga rumah sakit tersebut.

"Hasilnya pimpinan memutuskan kalau yang tiga ini dipindahkan ke penindakan, nanti urusan siapa yang ambil apakah kejaksaan yang lidik [menyelidiki] atau KPK itu nanti diurus sama pimpinan KPK," kata Pahala.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Usai kebocoran pipa minyak di Rokan Hilir, Riau, PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan telah mengambil sejumlah tindakan antipasi.

Corporate Secretary PHR WK Rokan Rudi Ariffianto mengatakan pihaknya telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pada pipa dan membersihkan area terdampak, melakukan perbaikan dan pemulihan operasi dalam waktu segera.

"Kami juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna melindungi masyarakat dan lingkungan sekitar," ungkapnya, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya dalam kegiatan operasional di lapangan, PHR selalu memperhatikan aspek sosial dan lingkungan di area operasi.

Dia menyebutkan masyarakat dapat berpartisipasi turut mengamankan Barang Milik Negara (BMN) ini, termasuk jaringan pipa migas. Masyarakat dapat melaporkannya melalui hotline bebas pulsa 0800-1800-123.

Sebelumnya diketahui pipa minyak mentah milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Jalan Lintas Sumatra KM 16 Balam, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Riau mengalami kebocoran pada Rabu (24/7/2024) sekitar pukul 12.40 WIB.

Adapun wilayah operasional PHR WK Rokan di Provinsi Riau mencakup 7 kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Komisi E DPRDDKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta agar mengangkat guru honorer menjadi pegawai kontrak kerja individu (KKI).

Dia menyebut bahwa jumlah guru honorer di DKI Jakarta yang mencapai 4.000 orang sudah semestinya langsung diangkat melalui skema tersebut.

“Semua yang 4.000 guru honorer itu [seharusnya] diangkat menjadi guru-guru KKI. Dana APBD kita juga siap kok untuk itu,” katanya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (24/7/2024).

Menurut Jhonny, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta semestinya berani untuk mengambil langkah tersebut.

Dirinya berpendapat bahwa mekanisme rekrutmen seperti tes tidak perlu dilakukan lagi. Pasalnya, para guru honorer tersebut dinilai telah memiliki pengalaman mengajar.

“Mereka sudah ngajar, kok. Berarti kalau mereka diterima mengajar, sudah punya pengalaman, berarti sudah mampu. Untuk apa lagi kita tes,” lanjut politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Jhonny meyakini, anggaran untuk melaksanakan hal tersebut dapat dialokasikan di kemudian hari dengan menyesuaikan kebutuhan dana pendidikan dan kesehatan.

Itu sebabnya, dia mendorong agar Pemprov DKI Jakarta dapat mengakomodasi para guru honorer.

“Ini soal political will. Soal kemauan politik Pemprov DKI Jakarta,” tandasnya.

Sebelumnya, DPRD DKI menggelar rapat mengenai kebijakan cleansing alias pemecatan guru honorer di sekolah negeri di Jakarta pada Selasa (23/7/2024) kemarin. DPRD memanggil Disdik imbas kontroversi yang timbul dari kebijakan tersebut belum lama ini.

Pro dan kontra timbul usai Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan bahwa ratusan hingga ribuan guru honorer di DKI Jakarta telah dipecat sepihak oleh sekolah tempat mereka mengajar. Pemberhentian tersebut dilakukan bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada awal Juli 2024 lalu.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa penataan guru honorer telah dilakukan sejak 11 Juli sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan penataan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek) No. 63/2022.

Terdapat empat syarat bagi guru honorer dalam Permendikbud tersebut, yakni berstatus bukan ASN, tercatat dalam data pokok pendidikan (Dapodik), memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), serta belum mendapat tunjangan profesi guru.

“Sebenarnya bukan dipecat. Konotasi dipecat kan kalau Disdik mengangkat guru dengan seleksi yang sesuai ketentuan, lalu menjadi pegawai kami, lalu kami berhentikan. Kalau dipecat seperti itu,” katanya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Bisnis.com, PALEMBANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Selatan melaporkan jumlah titik api (hotspot) di wilayah itu terus menunjukkan peningkatan dengan jumlah sepanjang bulan Juli 2024 mencapai 282 titik.

Kepala BPBD Sumatra Selatan (Sumsel) M Iqbal Alisyahbana mengatakan jumlah hotspot itu menjadi yang terbanyak sepanjang tahun 2024.

"Dan sepanjang bulan ini hotspot tertinggi terjadi kemarin Selasa (23/7) yang mencapai 62 titik," jelas Iqbal, Rabu (24/7/2024).

Dia menjelaskan, sebaran hotspot di masing-masing wilayah meliputi Musi Rawas (Mura) sebanyak 41 hotspot, Muara Enim 54 hotspot, Musi Rawas Utara 25 hotspot, serta terbanyak di Musi Banyuasin 64 hotspot.

"Untuk wilayah lain ada belasan hotspot," imbuhnya.

Iqbal menambahkan, untuk jumlah hotspot sepanjang 2024 ini telah mencapai 772 titik dengan rincian Januari 70 hotspot, Februari Februari 15 hotspot, Maret 77 hotspot, April 84 hotspot, Mei 109 hotspot, Juni 85 hotspot dan periode Juli sampai dengan Selasa (23/7/2024) telah mencapai 282 hotspot.

Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman menambahkan dalam periode tiga hari terakhir memang terjadi peningkatan hotspot dengan jumlah terbanyak di hari Selasa (23/7/2024) mencapai 62 titik panas.

"Selasa kemarin ada 62 hotspot, Senin (22/7/2024) sebanyak 22 hotspot dan sebelumnya hanya 14 hotspot. Sehingga dalam tiga hari ini hampir 100 hotspot," kata dia.

Adapun hotspot yang terjadi selama tiga hari terakhir ini dominan berada di lahan mineral, dengan rincian pada Selasa itu ada 59 titik api di lahan mineral dan tiga lainnya ada di lahan gambut.

“Sementara dua hari sebelumnya titik api ini hanya terjadi di lahan mineral,” tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada kemungkinan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati masa mendatang akan dikembangkan menjadi bandara khusus haji dan umrah.

Hal ini tidak lepas dari kesuksesan tahun ini untuk kali pertama Bandara Kertajati menjadi embarkasi haji yang telah melayani 30 kloter dengan sekitar 13.000 jemaah.

"Rencana selanjutnya, ada beberapa investor yang berminat untuk mengembangkan menjadi bandara untuk haji (dan umrah) nanti kami update," ujar Bey Machmudin usai Rapat Pimpinan di Gedung Sate Bandung, Rabu (24/7/2024).

Bey mendapati angka statistik bahwa ada potensi sekitar 70.000 jemaah haji dan umrah dari Jabar dan Jateng berangkat dari BIJB Kertajati.

"Tadi info dari Pak Asda 1 tahun depan ada 70.000 jemaah yang (mau) ke Kertajati, (sementara) dari Jawa Tengah bagian barat sudah masuk ke sini. Artinya tahun depan (jumlah penumpang) sudah bertambah," kata Bey.

Namun sampai musim haji 2025 tiba, Pemprov Jabar masih harus terus mencari cara agar BIJB Kertajati mendapatkan penumpang sebanyak-banyaknya.

"Tapi tantangan kami dari hari ini sampai tahun depan kami harus bisa bertahan atau menambah penerbangan dari Kertajati, nanti kami koordinasikan karena ada satu tower yang belum (beroperasi)," ungkap Bey.

Bisnis.com, PALEMBANG – Selain komoditas unggulan seperti karet dan sawit, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) juga menjadi penghasil komoditas kelapa dengan luasan lahan 68.408 hektare dan jumlah produksi mencapai 61.274 ton pada 2022.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Mukpakanisin mengatakan kendati hampir seluruh kabupaten memiliki tanaman kelapa, namun hanya tiga wilayah yang memiliki produksi cukup besar.

“Karena kelapa ini di wilayah pesisir, jadi lahan (kelapa) terluas dan produksi terbesar itu ada di Kabupaten Banyuasin, disusul Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI),” katanya kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Secara rinci untuk jumlah produksi kelapa di Kabupaten Banyuasin mencapai 46.716 ton dengan luas lahan 48.266 hektare. Lalu di Musi Banyuasin jumlah produksi kelapa mencapai 6.350 ton dan luasan lahan 8.273 hektare.

Sedangkan untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memiliki luasan lahan kelapa mencapai 2.253 hektare dan jumlah produksi 1.705 ton.

Sejalan dengan jumlah produksi terbesar di Kabupaten Banyuasin, pemerintah bersama dengan investor asal Jepang berencana membangun pabrik pengolahan kelapa menjadi bioavtur di wilayah tersebut.

Mukpakanisin menerangkan rencana hilirisasi komoditas kelapa menjadi bioavtur ini berpeluang menjawab tantangan petani kelapa yang ada di Sumsel selama ini.

Menurutnya harga kelapa di wilayah itu relatif murah dan hanya mengikuti perkembangan pasar. Hal itu lantaran tidak adanya jaminan pemasok serta pembelian kelapa dalam jumlah yang banyak.

Oleh karena itu, melalui rencana pembangunan pabrik untuk pembuatan bahan bakar pesawat terbang itu diharapkan dapat menggerek jumlah permintaan dan meningkatkan harga jual buah kelapa di tingkat petani.

“Kalau sudah ada pabrik hilirisasinya itu, kebutuhan kelapa ini kan mereka cari. Karena ujung-ujungnya perusahaan juga diuntungkan kalau ketersediaan cukup, itu kan jadi bahan baku. Sedangkan kalau sekarang petani hanya menjual secara butiran,” jelasnya.

Dia menambahkan, dalam upaya meningkatkan mutu dan jumlah produksi kelapa di wilayah itu, pihaknya juga telah memberikan bantuan benih kelapa untuk enam kabupaten dengan jumlah sebanyak 15.800 pada 2023 lalu.

“Kita serahkan untuk Kabupaten Muara Enim, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu (OKU), Musi Rawas dan OKU Timur,” jelas Mukpakanisin.

Di lain sisi, pengamat ekonomi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Sukanto mengungkapkan hilirisasi komoditas-komoditas di Sumsel memang perlu dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah itu.

“Hilirisasi produk diharapkan dapat menciptakan nilai tambah sektoral, sehingga mendorong multiplier effect terhadap ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Dia menilai, hilirisasi bioavtur dari komoditas kelapa ini tidak hanya memiliki dampak kepada masyarakat dalam hal ini petani kelapa itu sendiri. Tetapi juga mendorong upaya menurunkan emisi karbon di masa yang akan datang.

Sejalan dengan Mukpakanisin, Sukanto memandang, pengolahan produk kelapa menjadi bioavtur juga berpotensi meningkatkan minat masyarakat untuk menggeluti sektor tersebut.

Pasalnya, salah satu permasalahan yang dihadapi petani selama ini adalah rendahnya harga komoditas. “Jadi ketika nanti permintaan akan komoditas kelapa ini tinggi, juga mendorong harganya naik,” kata dia.

Kendati begitu, dia menegaskan, perlu adanya antisipasi terhadap fenomena demonstration effect (meniru pola tanam/konsumsi) yang berdampak pada melimpahnya pasokan (supply) kelapa di tahun-tahun mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan multifinance PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance, milik taipan Boy Thohir, telah menyelesaikan proses penerbitan obligasi PUB V tahun 2024 senilai Rp 1 triliun.Obligasi tersebut telah didistribusikan dan dicatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) per 3 Juli 2024.

Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi mengatakan perusahaan menargetkan penerbitan obligasi sebesar Rp2 Triliun hingga akhir 2024.

“Namun, untuk saat ini perusahaan masih melihat kebutuhan pasar untuk penerbitan obligasi lainnya,” kata Cincin kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Cincin mengatakan penerbitan obligasi WOM Finance memungkinkan perusahaan mendapatkan sumber pendanaan tambahan yang bisa digunakan untuk membiayai aktivitas bisnis perusahaan. Menurutnya, obligasi membantu diversifikasi sumber pendanaan perusahaan.

Selain obligasi, lanjut Cincin perusahaan memperoleh sumber pendanaannya dari pinjaman bank dan pendanaan dari perusahaan induk.

Terakhir, dalam mendapatkan pendanaan, Cincin menyebut bukan tanpa tantangan. Dia menilai tantangan yang dihadapi oleh lerusahaan adalah ketersediaan dana yang terbatas di pasar keuangan akibat kondisi pasar yang tidak stabil.

“Selain itu, biaya pendanaan yang meningkat. Apabila suku bunga meningkat maka biaya pendanaan juga ikut meningkat,” tandasnya.

Obligasi Multifinance

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat nilai penerbitan obligasi oleh industri multifinance mencapai Rp13,24 triliun selama semester I/2024.

Angka tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan dengan industri lainnya seperti pulp dan kertas yang mencapai Rp12,75 triliun dan lembaga keuangan khusus sebanyak Rp7,68 triliun.

Namun demikian, penerbitan surat utang multifinance mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 12,35%. Total penerbitan surat utang multifinance pada semester I/2023 mencapai Rp15,11 triliun.

Sementara total penerbitan nasional sepanjang semester I/2024 yakni Rp61,29 triliun yang mana naik 33,29% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan pada Rp45,99 triliun pada semester I/2024.

Pada semester II/2024, Pefindo melihat geliat penerbitan obligasi oleh industri multifinance cukup tinggi. Berdasarkan data Pefindo, ada enam perusahaan yang sudah menerbitkan obligasi sepanjang 1–19 Juli 2024 atau akhir minggu lalu yang mencapai Rp4,77 triliun. Angka tersebut apabila bandingkan dengan semester I/2024 sudah sepertiga.

Pefindo optimistis penerbitan obligasi industri multifinance pada semester II/2024 merekah. Terlebih ada ekspektasi penurunan suku bunga pada paruh kedua tahun 2024 yang dapat menjadi katalis ke depan bagi penurunan yield benchmark. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap penurunan pricing di pasar obligasi korporasi.

“Jika suku bunga benar-benar turun pada semester II/2024, saya mengharapkan itu akan mendorong kupon turun, menarik minat multifinance untuk mengakses pasar surat utang,” kata Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin.

Bisnis.com, DENPASAR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pemuda Adhi Putra Krismawan di Sempidi, Kabupaten Badung, Bali.
Kepala Kejari Badung Sutrisno Margi Utomo di Denpasar, Rabu (24/7/2024) mengatakan pihak JPU Kejari Badung menyatakan banding melalui Pengadilan Negeri Denpasar terhadap perkara Roni Saputra dan kawan-kawan.

Dalam hal ini, para terdakwa terbukti melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban atas nama Adhi Putra Krismawan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kajari Badung Sutrisno Margi Utomo menerangkan ada dua pertimbangan sehingga JPU menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim tersebut.

Pertama, terdapat putusan berbeda antara putusan pelaku anak (terpidana AMF) dengan perkara Roni Saputra dan kawan-kawan dalam kasus yang sama.

"Dalam perkara pelaku anak (AMF), Majelis Hakim memutus bersalah melanggar Pasal 340 Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP, sedangkan untuk putusan perkara dengan terdakwa Roni Sahputra (dewasa) pada 18 Juli 2024, Majelis Hakim memutus bersalah melanggar Pasal 170 ayat 3 KUHP dengan pidana penjara selama tujuh tahun," katanya.

Selanjutnya, pertimbangan kedua JPU mengajukan banding yakni putusan Majelis Hakim dalam perkara Roni Saputra belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

"Hal ini juga dapat dilihat dari respon negatif masyarakat atas putusan tersebut," katanya.

Untuk memori banding tersebut diserahkan Rabu 24 Juli 2024 ke Pengadilan Negeri Denpasar.

Sebelumnya, majelis hakim dalam perkara terpisah dalam kasus yang sama telah memvonis pelaku anak AMF dengan pidana penjara selama enam tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani pelaku AMF dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Putusan itu diputuskan pada Selasa, 20 Februari 2024 oleh Hakim anak I Wayan Suarta pada Pengadilan Negeri Denpasar.

Selanjutnya, pada Kamis 18 Juli 2024, enam oknum pesilat yang menghabisi nyawa pria Buleleng Adhi Putra Krismawan (23) di Sempidi, Mengwi, Badung divonis tujuh tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali.

Majelis Hakim pimpinan Ida Bagus Bamadewa Patiputra memvonis masing-masing terdakwa Roni Saputra alias Roni (21), Bima Fajar Hari Saputra alias Bima (18) Ocshya Yusuf Bahtiar alias Oska (21) Ahmat Hilmi Mustofa alias Hilmi (24) Pujianto alias Utak (31) dan Siswantoro (42), dengan pidana penjara selama tujuh tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Putusan tersebut sesuai dakwaan alternatif kedua primer Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukuman yang diberikan hakim kepada para terdakwa 10 tahun lebih ringan dari tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Badung Imam Ramdhoni. Dalam surat tuntutan JPU, enam terdakwa dituntut 17 tahun penjara karena melakukan pembunuhan berencana terhadap korban sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Sebelumnya dalam dakwaan JPU terungkap tindakan enam terdakwa bermula ketika mereka mendapatkan pesan WhatsApp di grup kelompok silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) yang meminta para anggota berkumpul di depan Perumahan Citra Land, Denpasar Utara, pada Senin (15/4), sekitar pukul 20.30 Wita.

Tujuan dari seruan untuk berkumpul yakni mencari anggota perguruan silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) atau biasa disebut "Kera Sakti" untuk melakukan balas dendam. Sebab menurut keterangan terdakwa, beberapa hari sebelumnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur anggota PSHT dipukuli, dibunuh dan ada juga anggota PSHT perempuan dilecehkan oleh anggota IKSPI.

Kemudian, sekitar pukul 23.30 Wita, anggota PSHT tersebut dari depan Perumahan Citra Land menuju pertigaan Patung Hanoman Sempidi. Saat itu, para terdakwa melihat ada satu orang anggota IKSPI menggunakan sepeda motor. Maka mereka langsung mengejarnya, namun orang tersebut dapat melarikan diri.

Tak berselang lama, mereka melihat ada tiga sepeda motor yang berjalan beriringan. Dua sepeda motor berboncengan tersebut adalah anggota IKSPI sedangkan yang satu lagi sendirian adalah korban Adhi Putra Krismawan. Para terdakwa dan anggota PSHT pun meneriaki dan berusaha menghadang. Tetapi, dua sepeda motor berboncengan anggota IKSPI tersebut dapat melarikan diri, sedangkan korban terjatuh dan menabrak tiang.

Melihat korban jatuh, para terdakwa langsung melakukan pengeroyokan dan menyangka bahwa korban adalah anggota IKSPI. Mereka memukul, menendang, menghantam menggunakan pot dan Roni yang menusuk dada korban menggunakan senjata tajam. Selanjutnya, para terdakwa meninggalkan korban sampai tewas bersimbah darah. Pada akhirnya terungkap bahwa korban bukan anggota Kera Sakti, yang artinya mereka salah sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA -- Plt. Ketua Umum PPP, Mardiono menyampaikan Hamzah Haz dikenal dengan julukan "kamus APBN berjalan" saat menjabat sebagai anggota DPR RI.

Mardiono mengatakan julukan itu disematkan karena Hamzah selalu konsisten dalam memperjuangkan APBN agar berfokus pada kepentingan rakyat.

"Dulu beliau pernah dijuluki kalangan ekonom kalau beliau adalah kamus APBN berjalan. Kita ingat catatan bahwa beliau soal julukan itu, jadi semasa perjalanan karir beliau selalu memiliki keberpihakan bagaimana membangun kesejahteraan publik," kata Mardiono di rumah duka Hamzah, Rabu (24/7/2024).

Dengan demikian, Mardiono menyatakan sikap keberpihakan kepada rakyat oleh Hamzah Haz itu selalu dijadikan teladan bagi kader PPP dalam setiap langkahnya.

Di sisi lain, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan Hamzah Haz merupakan sosok pemimpin yang memegang teguh nilai keislaman.

Di samping itu, JK juga menilai Hamzah selalu menjunjung tinggi etika untuk kepentingan negara.

"Ya suatu etika, yang berpolitik dengan etika dengan tujuannya kemajuan bangsa ini. Bukan tujuan apa-apa, beliau kalau tidak melaksanakan itu, baik sebagai wakil presiden, ketua partai yang lama, ketua PPP yang cukup lama kan. Itu dia pegang teguh itu," kata JK.

Hamzah Haz Meninggal

Anak Hamzah Haz keempat, Nur Agus Haz mengatakan ayahnya meninggal dunia saat hendak melaksanakan salat Duha. Hamzah yang ingin berdiri malah terjatuh saat ingin menjangkau pegangan di kamarnya.

Dengan demikian, Agus menegaskan bahwa ayahnya itu tidak meninggal dunia saat dibawa di RSPAD Gatot Subroto seperti informasi yang beredar.

"Enggak ada sama sekali. Jadi memang meninggalnya pada waktu di kamar aja," ujarnya kepada wartawan di rumah duka.

Lebih lanjut, Agus mengatakan Hamzah juga tidak dalam keadaan sakit ketika meninggal. Bahkan, Agus mengaku masih sempat berkomunikasi dengan Hamzah pada malam sebelumnya.

"Tidak [sakit] sama sekali. Malam sempat bicara sama saya, tidak ada sama sekali. Beraktivitas biasa saja," pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM - Jumlah warga Rempang yang terus pindah ke hunian sementara di Batam terus bertambah. Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat hingga saat ini sudah ada 148 KK yang menyepakati perpindahan tersebut.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan warga yang terdampak rencana investasi Rempang Eco-City perlahan mulai membuka diri.

Tuty menjelaskan pihaknya terus berupaya melakukan upaya pendekatan persuasif kepada warga Rempang.

Dengan harapan, program strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

"BP Batam berkomitmen untuk menyelesaikan program Rempang Eco-City. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di Rempang pun menjadi atensi kami agar rencana investasi ini bisa berjalan maksimal," katanya lagi.

Di samping itu, Tuty mengungkapkan jika pemenuhan hak warga pun menjadi prioritas BP Batam dalam mendukung percepatan investasi di Rempang.

Sehingga, tidak ada hak masyarakat yang terabaikan saat investasi berjalan.

"Beberapa langkah strategis pun telah dibahas dalam beberapa rapat koordinasi bersama instansi terkait. Kami berharap, realisasi investasi ini dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat," tambahnya.

Hingga saat ini, jumlah warga yang siap bergeser sebanyak 405 KK. Sedangkan warga yang telah berkonsultasi terkait hak-hak masyarakat dalam realisasi pembangunan berjumlah 655 KK.

"Sejumlah tahapan masih terus berlangsung, termasuk pendataan dan verifikasi terhadap warga terdampak. BP Batam pun mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu yang dihembuskan oleh oknum tidak bertanggungjawab," paparnya.

Terkait tahapan pergeseran, Tuty menyebut jika BP Batam terus berupaya maksimal dalam memfasilitasi perpindahan warga ke hunian sementara.

Seperti yang terjadi dua hari lalu, saat tim membantu pergeseran terhadap warga Pasir Panjang yang sedang dalam kondisi sakit. “Tim sudah komitmen, pergeseran terhadap warga akan terus maksimal. Jadi tidak ada yang terabaikan,” tutup Tuty.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Sejumlah wilayah di kabupaten dan kota di Provinsi Riau mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di saat musim kemarau ini.

Guna mengatasi masalah itu, tim Satgas Gabungan Darat dan Udara terus berupaya memadamkan kebakaran yang terjadi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau M. Edy Afrizal mengatakan karhutla telah terjadi di sejumlah wilayah diantaranya di Kabupaten Siak, Rokan Hilir (Rohil), dan Indragiri Hulu (Inhu).

"Di Siak, Karhutla terjadi di daerah Dayun, namun api sudah berhasil dikendalikan. Sementara itu, di Rohil, kebakaran terjadi di Rantau Bais dan Panipahan," ungkapnya, Rabu (24/7/2024).

Di Inhu, kebakaran juga dilaporkan telah terjadi dan dalam proses pemadaman. Untuk memadamkan api, BPBD Riau mengerahkan tim darat dan udara, yang dibantu helikopter water bombing. Menurutnya pengerahan tim udara ini agar proses pemadaman bisa lebih cepat.

Dari pengamatan di lapangan, lokasi kebakaran terdiri dari kebun sawit masyarakat dan semak belukar. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat cuaca di Riau yang sangat panas belakangan ini.

Data BPBD Riau mencatat sejak Januari 2024 hingga saat ini, lahan yang terbakar di daerah itu sudah mencapai 745,42 hektare, yang tersebar di 12 kabupaten/kota.

Untuk karhutla terluas terjadi di Kota Dumai dengan 236 hotspot dan 36 fire spot, serta lahan yang terbakar seluas 189,60 hektare. Selanjutnya, Kabupaten Meranti dengan 339 hotspot dan 25 fire spot, serta lahan yang terbakar mencapai 145,64 hektare. Kemudian di Kabupaten Pelalawan tercatat sebanyak 165 hotspot, 17 titik api, dan lahan yang terbakar seluas 128,23 hektare.

Edy menyebutkan saat ini pihaknya mendapatkan tambahan bantuan helikopter water bombing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengatasi karhutla di Riau. Dengan adanya tambahan ini, kini terdapat enam helikopter water bombing, satu helikopter patroli, dan satu pesawat tipe caravan untuk patroli di Riau.

“Di Riau hingga saat ini sudah ada tujuh helikopter dan satu pesawat yang bisa digunakan untuk mengatasi Karhutla. Nantinya juga akan ada tambahan dua unit helikopter lagi di Riau,” ujarnya.

Dia mengakui untuk peralatan pemadaman dan personel lapangan selalu siap siaga, karena memang sudah cukup lengkap peralatan di Riau. Jika nantinya kurang, pihaknya juga bisa meminta bantuan dari pemerintah pusat.