Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang memastikan produktivitas petani mangga gedong gincu bisa konsisten mengingat rencana ekspor yang akan mulai dilakukan November 2024 mendatang.

Penjabat (Pj) Bupati Sumedang Yudia Ramli mengatakan untuk tahap pertama, pengiriman mangga gedong gincu produksi petani Sumedang akan dilakukan ke Jepang.

Menurut Yudia, Pemda Sumedang siap untuk segera merealisasikan ekspor mangga gedong gincu ke Jepang.

"Pemda Sumedang bersama Injabar Unpad siap akan mengekspor mangga gedong gincu ke Jepang. Dalam pertemuan tadi, kami membahas terkait bagaimana Sumedang bisa menyediakan mangga gedong gincu secara kontinyu," ujar Yudia, Rabu (24/7/2024).

Yudia menyebutkan, langkah yang akan dilakukan oleh Pemda Sumedang di antaranya adalah menyiapkan pembinaan terhadap petani mangga gedong gincu agar mampu konsisten memroduksi mangga gedong gincu.

"Nanti kalau sudah disiapkan buyernya kemudian juga konsorsiumnya, maka Pemda akan menyiapkan pembinaan terhadap para petaninya," ujarnya.

Nantinya, jika skala usaha petani mangga gedong gincu bisa meningkat dengan orientasi ekspor, petani akan didorong untuk tidak hanya menjaga kuantitas agar bisa menjaga pasokan, tapi juga meningkatkan kualitas mangga tersebut akan sesuai standar.

"Manfaat dari ekspor ini, selain untuk meningkatkan pendapatan para petani, juga bisa memberdayakan petani gedong gincu untuk lebih diajarkan terkait dengan perdagangan modern, nantinya para petani akan diajarkan bagaimana mempersiapkan ini semua, dan bagaimana memelihara kualitas mangga gedong gincu supaya lebih bisa diterima oleh negara-negara lain," tuturnya.

Selain itu Yudia mengungkapkan, saat ini Kabupaten Sumedang sedang gencar-gencarnya melaksanakan program penghapusan kemiskinan ekstrem. Sehingga ia berharap aktivitas ekspor komoditas mangga gedong gincu ini bisa mendongkrat perekonomian petani.

"Karena saat ini sedang getol untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem. Saya berharap dengan ekspor ini para petani akan sejahtera, dan pertumbuhan ekonomi di Sumedang bisa meningkat," katanya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Investor asal Jepang Green Power Development Corporation of Japan (GPDJ) telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam rencana pembangunan pabrik pengolahan komoditas kelapa menjadi sustainable aviation fuel (SAF) atau bioavtur.

Hal itu ditandai melalui penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Menteri Koordinator Perekonomian, Pj Gubernur Sumsel, Ketua Indonesia Japan Business Network (IJBNet) dan juga CEO dari GPDJ di Kantor Gubernur Sumsel, Sabtu (20/7/2024) lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan MoU itu menjadi salah satu langkah yang baik untuk dibuat prototipe pada bioavtur.

“Kita ketahui saat ini untuk bioavtur pemerintah sedang menyiapkan skala 3-5%, tetapi tentu harus ada pilot plan terkait bioavtur sendiri. Sehingga adanya investor ini mudah-mudahan menjadi prototipe yang ada di Sumsel,” ujar Airlangga.

Kepala Bidang Promosi PM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumsel Rahmat Fitriansyah menjelaskan rencana pembangunan pabrik tersebut berlokasi di Desa Muara Sungsang II, Kabupaten Banyuasin.

Saat ini progres rencana itu masih dalam proses perizinan analisis dampak lingkungan (Amdal) serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR.

“Belum, belum berjalan (pembangunan pabrik), tapi sudah mulai proses pengurusan izin lingkungan, kesesuain RTRW,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Rahmat menerangkan rencana nilai investasi Jepang dalam pembangunan pabrik Crude Coconut Oil (CCO) yang ada di Bumi Sedulang Setudung itu berkisar Rp200 sampai Rp300 miliar, dengan skala produksi CCO diperkirakan mencapai 100 sampai 120 ton per hari dan omset sebesar Rp660 miliar per tahun.

Namun, besaran investasi itu belum pasti lantaran pihak investor masih terus melakukan kajian untuk hilirisasi ke produk lainnya seperti santan, air kelapa kemasan, hingga pabrik arang dari sabut dan tempurung kelapa.

“Jumlah investasi belum fix karena mereka masih melakukan kajian lagi. Tapi untuk saat ini akan fokus ke satu item (pabrik CCO) dulu,” kata dia.

Disamping itu, imbuhnya, akselerasi proyek ini masih menemui hambatan dan tantangan di lapangan salah satunya jalan menuju lokasi pabrik yang masih sulit dilalui. Oleh karena itu, pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah diharapkan memberikan atensi dan bantuan agar akses ke lokasi dapat diperbaiki.

“Kemarin itu sudah di acc dari pihak pemerintah provinsi untuk akses jalan dibantu sekitar 4,5 kilometer dari ujung jalan,” pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM - Sebanyak 27.020 kendaraan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah terdaftar untuk Program Subsidi Tepat Pertalite.

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria mengatakan Program Subsidi Tepat Pertalite bertujuan untuk menjaga BBM subsidi agar dapat tepat sasaran.

Dengan adanya program ini, BBM subsidi dapat termonitor, tepat volume dan dapat diketahui konsumen yang mengonsumsi BBM subsidi atau dalam hal ini Pertalite.

"Kami mencatat jumlah pendaftar kendaraan untuk Program Subsidi Tepat jenis BBM Pertalite adalah sebanyak 27.020 pendaftar di Kepri. Terima kasih atas sambutan baik dari masyarakat di Kepri yang telah mendukung Program Subsidi Tepat dengan mendaftarkan kendaraannya. Pendaftaran QR Code Pertalite ini khusus untuk kendaraan roda empat," katanya Rabu (24/7/2024).

Satria menjelaskan, bahwa Program Subsidi Tepat Pertalite merupakan lanjutan dari program sebelumnya yaitu Biosolar.

"Semangat dari program ini selain menjaga BBM subsidi agar tepat sasaran, program ini dapat mengatasi penyimpangan atau penyalahgunaan BBM subsidi atau dalam hal ini Pertalite yang mungkin hingga saat ini masih terjadi di lapangan," jelas Satria.

Proses pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus berlangsung dan bisa dilakukan melalui website subsiditepat.mypertamina.id atau Aplikasi MyPertamina. Adapun dokumen yang perlu diupload saat pendaftaran yaitu foto KTP pemilik/pengemudi, foto STNK, dan foto kendaraan tampak keseluruhan.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mendukung kelancaran distribusi BBM subsidi kepada masyarakat," jelasnya. (K65)

Bisnis.com, PALU - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengatakan, Bus Trans Palu dapat memperkuat mobilitas transportasi darat khususnya angkutan umum.

"Bus Trans Palu memperkuat aksesibilitas moda transportasi darat pada angkutan umum dalam kota, sehingga mobilisasi masyarakat lebih efektif dengan tarif relatif murah," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto di Palu, Selasa (23/7/2024).

Ia menjelaskan, kehadiran sarana transportasi ini juga bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi kemacetan lalu lintas, karena saat ini kepadatan kendaraan di ibu kota Sulteng mulai terasa.

Meski pun daerah ini masuk dalam kategori kota kecil, namun tidak menutup kemungkinan dapat berpotensi menimbulkan kemacetan sebab penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat mengalami peningkatan.

"Kehadiran Bus Trans Palu sebagai solusi penggunaan kendaraan pribadi dalam melangsungkan aktivitas. Diupayakan peluncuran moda transportasi ini pada bulan September dan beroperasi pada bulan Oktober 2024," ujarnya.

Ia mengemukakan, upaya ini juga sebagai langkah Pemkot Palu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor transportasi.

Saat ini sedang dilakukan penyelesaian dokumen administrasi, yang mana pengoperasian 24 Bus Trans Palu atas kerja sama dibangun Pemkot dan PT Bagong Transport.

Pengelolaan transportasi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan, Pemkot hanya menyiapkan fasilitas halte, rambu-rambu untuk melayani empat koridor.

"Pemkot hanya membeli jasa angkut penumpang yang dihitung berdasarkan jarak. Saat ini pemda juga sedang membicarakan tarif angkut bersama pihak perusahaan terkait untuk disepakati bersama. Pada intinya tarif transportasi tersebut relatif murah," kataTrisno.

Ia menambahkan pada pengoperasian nanti pembayaran tarif masih menggunakan sistem tunai, meski begitu Pemkot Palu telah melakukan perencanaan ke depan menggunakan sistem elektronik," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Masih dalam rangka Hari Anak Nasional, para orang tua harus mengetahui pentingnya kandungan dan asupan makanan yang dibutuhkan oleh anak untuk mendukung tumbuh kembangnya. Salah satu nutrisi yang terpenting untuk anak adalah DHA.

Mengutip WebMD, DHA atau docosahexaenoic acid adalah asam lemak omega-3 yang ditemukan dalam protein hewani seperti ikan berlemak air dingin, misalnya salmon. DHA juga dapat ditemukan dalam suplemen minyak ikan, bersama dengan asam eicosapentaenoic. Selain itu, sumber DHA vegetarian berasal dari rumput laut.

Asam lemak omega-3 baik untuk jantung, dan tubuh juga membutuhkan asupan DHA untuk kesehatan otak.

Berdasarkan data British Journal of Nutrition pada 2016, sebanyak 8 dari 10 anak di Indonesia kekurangan asupan DHA. Padahal, DHA menjadi hal yang penting buat tumbuh kembang anak, terutama untuk dukung fokus belajarnya.

Medical Officer Kalbe Consumer Health, Aditya Nugroho menjelaskan bahwa anak membutuhkan nutrisi untuk proses tumbuh kembang mereka, salah satunya adalah asam lemak tak jenuh atau lemak baik seperti DHA yang berfungsi untuk mendukung tumbuh kembang otak anak yang sangat pesat, yang tentu akan berkaitan dengan tingkat kecerdasan dan fokus belajar anak.

“Asam lemak omega-3 seperti DHA dan EPA adalah penyusun dari miliaran sel saraf atau neuron pada otak. Kekurangan asupan DHA dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan otak, dan dapat menyebabkan proses belajar anak menjadi tidak optimal,” ujar Adit, dalam Live Instagram @ptkalbefarmatbk, dikutip Rabu (24/7/2024).

Adapun, Adit menegaskan bahwa kekurangan nutrisi ini juga tak hanya bisa dialami oleh anak yang kurus, tapi juga yang gemuk jika mikronutrien dari makanan yang dikonsumsi tidak dipantau dengan baik.

Sumber Nutrisi DHA

Nutrisi yang dibutuhkan anak bisa didapatkan dari sumber hewani maupun nabati. Untuk adalah DHA, bisa didapatkan dari sumber hewani yaitu ikan berlemak, seperti tuna, salmon, sarden, makarel, ikan kembung dan sebagainya. Sementara itu, sumber nabati, bisa didapat dari kacang kedelai.

"Namun, menjadi masalah jika anak tidak suka, ada alergi, atau suka pilih-pilih makanan alias picky eater. Jika demikian, anak bisa mendapatkan nutrisi tambahan dari suplementasi makanan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak,” papar Adit.

Adit menambahkan bahwa nutrisi dari luar makanan atau suplemen dapat diberikan mulai usia 6 bulan, atau ketika anak mengonsumsi MPASI (makanan pendamping ASI).

Namun, vitamin yang diberikan harus sesuai dengan petunjuk dokter dan selalu membaca dan mengikuti aturan pakai yang tertulis di kemasan.

Selain mengonsumsi vitamin, anak juga perlu menghindari makanan tertentu untuk menjaga fokus belajar dan tumbuh kembang mereka. Dalam hal ini, mengonsumsi makanan mengandung gula atau jajanan manis secara berlebihan berisiko menurunkan kecerdasan anak.

Selain itu, mengonsumsi makanan tinggi lemak jahat yaitu makanan berminyak dan berlemak, seperti gorengan, makanan olahan, atau fast food ternyata juga dapat menurunkan tingkat kecerdasan, daya fokus, dan daya ingat anak.

"Maka dari itu, para orang tua harus memperhatikan asupan nutrisi anak dengan baik,” tutup Adit.

Bisnis.com, CIREBON - Pendangkalan di dermaga Pelabuhan Cirebon membuat aktivitas keluar masuk barang terbatas sehingga pelabuhan ini sulit bersaing dengan tempat lainnya.

Manager Komersial dan Kepatuhan Bisnis PT Pelindo Regional II Cirebon Bombom Cepi Nugraha mengatakan pendangkalan yang terjadi di Pelabuhan Cirebon karena posisi alur tersebut di bawah 6 meter low water spring (LWS).

Bombom menyebutkan kondisi tersebut menyebutkan kapal dengan muatan di atas 4,8 ton tidak bisa bersandar. Sehingga, proses bongkar muat harus dilakukan menggunakan kapal dengan kapasitas lebih kecil.

"Kondisi ini dikeluhkan para pengusaha karena harus mengeluarkan ongkos ekstra. Intinya, biaya loading membengkak," kata Bombon di Pelabuhan Cirebon, Kota Cirebon, Rabu (24/7/2024).

Bombom mengatakan, upaya pengerukan sedimentasi di dermaga pelabuhan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pelindo harus melakukan kajian dan menempuh sejumlah persyaratan, di antaranya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

"Ideal kedalaman itu 7 meter, sekarang hanya 4 meter. Ini merepotkan kapal besar bersandar," katanya.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Mei 2024, aktivitas bongkar muat di pelabuhan tersebut sebanyak 16,50 ton. Sementara, pada April 2024 aktivitas tersebut mampu mencapai 20,84 ton.

Secara kumulatif Januari-Mei 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya volume muat barang dan peti kemas mengalami penurunan sebesar 20,80%.

Bisnis.com, JAKARTA - BPOM memerintahkan untuk menarik dan memusnahkan Roti Okko. Namun, bukan hanya karena mengandung zat berbahaya.

Dilansir dari Antaranews, BPOM meminta Roti Okko dimusnahkan setelah ditemukan unsur natrium dehidroasetat sebagai bahan tambahan pangan pada produk tersebut.

"Terhadap temuan ini, BPOM memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari peredaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM," demikian petikan keterangan resmi BPOM.

Akan tetapi jika dilihat dari keterangan tertulis BPOM, Roti Okko perlu dimusnahkan bukan hanya karena mengandung zat berbahaya.

Produk dari perusahaan PT Abadi Rasa Food ini juga tidak memenuhi Cara Prodiksi Pangan Olahan yang baik.

"BPOM menemukan bahwa produsen tidak menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dengan benar dan konsisten," tulis BPOM.

Terhadap temuan ini, BPOM telah melakukan penghentian kegiatan produksi dan peredaran. Sebagai tindak lanjut, BPOM juga melakukan sampling dan pengujian di laboratorium.

Tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana standar CPPOB dari BPOM, akan tetapi perusahan Roti Okko disebut tidak memenuhi standarnya.

Padahal sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022, menyebut bahwa natrium dehidroasetat merupakan unsur kimia yang ditambahkan dalam produk kosmetik, dengan batasan takaran maksimum 0,6 persen sebagai asam.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siap berkoalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP) dalam ajang Pilkada 2024 di tiga provinsi penting yaitu Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menjelaskan, pihaknya punya sejarah panjang dengan PDIP. Oleh sebab itu, tidak ada hambatan psikologis untuk PKB jalin kerja sama politik dengan PDIP.

"Baik PKB dengan PDIP ini sahabat lama, saudara lama, dan memang secara nilai kita mengusung nilai-nilai yang hampir sama dengan PDIP, kerakyatan," jelas Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Meski demikian, dia mengingat PKB condong untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta 2024 seusai usulan pengurus daerah.

Untuk Jateng, PKB ingin mendorong kadernya Yusuf Chodlori maju sebagai calon gubernur sesuai usulan pengurus daerah. Oleh sebab itu, Jazilul berharap PDIP mau menimbang nama-nama yang disodorkan PKB tersebut.

Sedangkan untuk Jatim, PKB belum punya nama pasti. PKB, lanjutnya, akan menegosiasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim 2024 dengan PDIP.

"Perlu diketahui di Jawa Timur, PDIP dan PKB adalah pemenang kesatu dan kedua yang mesinnya sangat kuat, tinggal mencari figurnya," ujar Jazilul

Oleh sebab itu, dia berharap beberapa hari ke depan segera bisa diputuskan siapa calon gubernur dan wakil gubernur dari PKB-PDIP dan partai politik lain yang sejalan di Jatim.

Bisnis.com JAKARTA – Delapan orang pejabat di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftarkan seleksi calon pimpinan periode 2024-2029. Dua orang di antaranya merupakan pimpinan saat ini, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut ada delapan insan lembaga antirasuah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebagaimana pengumuman panitia seleksi (pansel) siang ini, di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

"Berdasarkan pengumuman yang telah disampaikan oleh pansel capim KPK, terkonfirmasi ada delapan insan KPK yang turut mendaftar sebagai capim KPK," jelasnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Delapan orang calon pimpinan KPK dari insan KPK yaitu:

1. Fungsional Analisis Pemberantasan Korupsi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Anna Devi.

2. Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa.

3. Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria.

4. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko.

5. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

6. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

7. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

8. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana.

Adapun pansel calon pimpinan dan dewas KPK hari mengumumkan bahwa sebanyak 236 orang pendaftar calon pimpinan dan 146 orang calon dewas lembaga tersebut dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Proses seleksi administrasi itu merupakan tahapan selanjutnya usai masa pendaftaran dibuka dari 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono menyampaikan seluruh kadernya bakal melaksanakan Salat Gaib untuk mendoakan Hamzah Haz.

Awalnya, kata Mardiono, pihaknya akan menggelar rapat PPP secara nasional melalui daring. Namun, agenda tersebut dibatalkan usai mendapatkan informasi duka dari Hamzah Haz.

"Hari ini sebenarnya kita akan ada rapat zoom secara nasional, tapi kita tangguhkan karena berduka. Tentu kita mengajak seluruh kader PPP di Indonesia agar melakukan Salat Gaib dan mendoakan kepada beliau agar khusnul khatimah dan ditempatkan di sisi Allah SWT," kata Mardiono di rumah duka Hamzah, Rabu (24/7/2024).

Dia juga mengenang Hamzah Haz merupakan sosok yang selalu konsisten mengabdi pada negara dan memperjuangkan kesejahteraan umat. Dengan demikian, partai berlogo Ka'bah itu PPP merasa kehilangan atas peristiwa kematian ini.

"PPP telah kehilangan tentu menyampaikan rasa duka secara mendalam namun insyaallah PPP akan senantiasa terus menindaklanjuti apa yang telah diteladani oleh beliau," pungkasnya.

Sebagai informasi, Hamzah Haz meninggal dunia pada hari ini, Rabu (24/7/2024) pukul 09.30 WIB di usia 84 tahun. Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi mengatakan Hamzah meninggal di Klinik Tegalan.

Putra Hamzah Haz, Agus Haz menyampaikan ayahnya meninggal dunia saat akan melaksanakan Salat Duha. Namun, Hamzah merasa pusing saat hendak berdiri.

"Enggak ada sih sama sekali [sakit]. Jadi begitu bangun tidur, mau Salat Duha. Jadi bangun tidur langsung berdiri tiba-tiba blank. Tapi dalam keadaan tidur," ujar Agus Haz.

Hamzah Haz rencananya akan disalatkan di masjid milik pribadi yang berada di Jalan Nenas Bogor Jawa Barat untuk kemudian dimakamkan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa Hamzah Haz memiliki riwayat sakit lambung sebelum meninggal dunia.

Menurut JK, informasi tersebut diperoleh dari pihak keluarga Hamzah Haz saat melakukan takziah di rumah duka di kawasan Matraman, Jakarta Timur.

"Saya tadi disampaikan oleh putra beliau [Hamzah Haz] ini, sakit lambung, tapi wafatnya [bukan karena sakit lambung] beliau tiba-tiba gitu ya, tidak di rumah sakit," kata Jusuf Kalla, Rabu (24/7/2024).

Di samping itu, JK mengenang Hamzah Haz sebagai tokoh politisi yang memegang teguh nilai-nilai keislaman.

Dia juga menyampaikan bahwa dirinya sempat mendukung Hamzah Haz saat mencoba diri sebagai Wakil Presiden ke-9.

"Ya saat awal beliau akan menjadi wapres saya ikut mendukung beliau di MPR. Karena ini tokoh islam yang baik, tenang dan punya pikiran-pikiran yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, Hamzah Haz meninggal dunia pada hari ini, Rabu (24/7/2024) pukul 09.30 WIB di usia 84 tahun. Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi mengatakan Hamzah meninggal di Klinik Tegalan.

Adapun, berdasarkan keterangan keluarga, Hamzah meninggal dunia saat akan melaksanakan Salat Duha. Namun, Hamzah merasa pusing saat hendak berdiri.

"Gak ada sih sama sekali [sakit]. Jadi begitu bangun tidur, mau salat Duha. Jadi bangun tidur langsung berdiri tiba-tiba blank. Tapi dalam keadaan tidur," ujar Agus Haz.

Hamzah Haz rencananya akan disalatkan di masjid milik pribadi yang berada di Jalan Nenas Bogor Jawa Barat untuk kemudian dimakamkan.

Bisnis.com, BANDUNG— Sepanjang 2022 hingga 24 Juli 2024, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat menindak 22 tersangka tindak pidana perpajakan yang rugikan negara hingga Rp79,3 miliar.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Kurniawan Nizar mengatakan capaian tersebut terlaksana dengan sinergitas Kanwil DJP I, II dan III dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, dan Polda Metro Jaya.

Rincian total kerugian pendapatan negara yang berhasil diselamatkan tersebut yaitu di Kanwil DJP Jawa Barat I sekitar Rp19,16 miliar, Kanwil DJP Jawa Barat II sekitar Rp19,07 miliar, dan Kanwil DJP Jawa Barat III sekitar Rp41,07 miliar.

Untuk meningkatkan kolaborasi sinergis tersebut, Kanwil DJP Jawa Barat bersama Kejati Jawa Barat, Polda Jawa Barat, dan Polda Metro Jaya menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Provinsi Jawa Barat, kegiatan diselenggarakan di Bandung Barat, (Rabu, 24/7/2023).

Kegiatan yang mengangkat bertema "Peningkatan Sinergi Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan" itu bertujuan untuk meningkatkan sinergi penegakan hukum pidana perpajakan dan membahas isu-isu terkait penanganan pidana perpajakan di Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Perpajakan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang diwakili Aspidsus Dwi Agus Arfianto, Kepala Polda Jawa Barat yang diwakili Wadirekrimsus AKBP Anggoro Wicaksono, Kepala Polda Metro Jaya yang diwakili Kasi Korwas AKP Bambang Hermanto, Direktorat Penegakan Hukum yang diwakili Kasubdit Penyidikan Wahydu Widodo, serta Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, II, dan III.

Selain itu, 100 peserta yang terdiri dari perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa Peneliti, dan pegawai terkait lainnya di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat hadir dalam kegiatan tersebut.

“Para peserta kegiatan bersama-sama berkomitmen untuk mendukung penerapan peraturan perundang-undangan di Bidang Perpajakan yang merupakan tulang punggung bagi pembiayaan pembangunan negara di mana 80% sumber pendapatan negara berasal dari pajak,” ujar Kurniawan.

Menurut dia, setiap pelanggaran dalam bidang perpajakan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, penegakan hukum di bidang perpajakan menjadi prioritas penting di Direktorat Jenderal Pajak.

Tiga institusi utama dalam penegakan hukum pidana pajak yakni Penyidik di Kanwil DJP, Polda, dan Kejati termasuk Kejaksaan Negeri di dalamnya terus meningkatkan sinergi antar lembaga agar penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan di Provinsi Jawa Barat bisa berjalan dengan lancar.

“Isu-isu yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana perpajakan sejatinya sangat kompleks. Mulai dari penggelembungan biaya, menyembunyikan penghasilan, sampai dengan penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya,” ungkap Nizar.

Proses pembuktian di penyidikan, sambung Nizar, sampai dengan penuntutan di persidangan membutuhkan effort yang cukup besar. Oleh karena itu, kolaborasi sinergis, saling dukung, dan kerja sama yang baik antara DJP, Kepolisian, dan Kejaksaan sangat dibutuhkan.

Dalam prosesnya, Kanwil DJP Jabar menghadapi berbagai tantangan mulai dari perlawanan hukum di praperadilan pidana sampai dengan pengujian ketentuan perundang-undangan.

“Tentu kita harus menyikapi tantangan tersebut dengan sikap positif dan terus memperbaiki proses penegakan hukum yang kita miliki,” ujar Nizar.

Lebih lanjut, ia pun berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif serta mempererat hubungan antar lembaga, sehingga mampu menciptakan tata kerja dan tata kelola penegakan hukum yang lebih solid antar instansi penegak hukum di wilayah kerja Jabar.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jabar III Romadhaniah mengatakan penegakan hukum bahwa penegakan hukum perpajakan merupakan aspek proses bisnis di bidang perpajakan yang sangat penting.

Penegakan hukum perpajakan, sambungnya, memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak dengan memberikan kepastian bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghindari kewajiban perpajakannya harus dimintakan pertanggungjawaban secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Penegakan hukum perpajakan itu memberikan memberikan efek jera (detterent effect) dan mencegah kecurangan pajak di masa depan dengan cara memastikan bahwa setiap tindak kecurangan pajak dapat dideteksi dan dihukum,” ungkap Romadhaniah

Di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJP Jabar II Harry Gumelar menyampaikan DJP selalu mengedepankan asas Ultimum Remedium dalam setiap penanganan perkara dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemidanaan merupakan upaya terakhir dengan tetap membuka kesempatan kepada tersangka untuk menggunakan haknya yaitu melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar dan ditambah dengan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

“Dalam hal Wajib Pajak menggunakan haknya tersebut maka terhadap tersangka akan dibebaskan dari penuntutan pidana pajak,” pungkasnya.

Di kegiatan itu juga Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat DJP menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, dan Kejaksaan Negeri di wilayah provinsi Jawa Barat atas kerja sama yang baik selama ini.