Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah jadwal lengkap pendaftaran CPNS 2024 yang mungkin sedang Anda cari.

Sudah sejak awal 2024 lalu Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah akan membuka pendaftaran CPNS 2024. Namun hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut tentang hal tersebut.

Sebelumnya, muncul kabar bahwa CPNS 2024 akan dibuka pada Juli 2024 ini. Akan tetapi hingga kini, BKN masih masih menunggu keputusan resmi Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

BKN pun belum berani menyebutkan tanggal pasti kapan pendaftaran CPNS 2024 akan dibuka. Jika Panselnas sudah mengetok palu, maka pendaftaran CPNS 2024 sudah bisa dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya, masyarakat bisa memantau pengumuman pembukaan pendaftaran CPNS 2024 melalui platform di bawah ini:

Website resmi Kementerian PANRB: https://www.menpan.go.id/site/

Website resmi BKN: https://www.bkn.go.id/

Portal informasi CASN BKN: https://sscasn.bkn.go.id/

Akun Instagram resmi Kementerian PANRB: @kemenpanrb

Akun Instagram resmi BKN: @bkngoidofficial

2,3 Juta Formasi CPNS 2024

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), akan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2024.

Ada banyak formasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin mencoba peruntungan menjadi abdi negara pada tahun ini.

Dilansir dari situs KemenPANRB, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan seleksi CPNS 2024 pada 5 Januari lalu.

Orang nomor 1 RI tersebut mengatakan bahwa ada total 2,3 juta formasi yang dibuka dari berbagai instansi di Indonesia.

Beberapa formasi ini akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan gaji yang lebih tinggi daripada CPNS di wilayah lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta membantah telah melakukan pemecatan ribuan guru honorer di sekolah-sekolah negeri.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan penataan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek) No. 63/2022.

“Sebenarnya bukan dipecat. Konotasi dipecat kan kalau Disdik mengangkat guru dengan seleksi yang sesuai ketentuan, lalu menjadi pegawai kami, lalu kami berhentikan. Kalau dipecat seperti itu,” katanya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Dia mengeklaim, para guru honorer tersebut sebelumnya diangkat tanpa seleksi yang jelas oleh kepala sekolah bersangkutan. Mereka juga disebut menerima upah dari dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Menurut Budi, sejak 2017, pihaknya telah menginformasikan kepada sekolah agar tak lagi mengangkat guru honorer.

Dia kemudian menjelaskan kriteria pengupahan guru honorer dari dana BOS. Terdapat empat syarat dalam Permendikbud tersebut, yakni berstatus bukan ASN, tercatat dalam data pokok pendidikan (Dapodik), memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), serta belum mendapat tunjangan profesi guru.

“Nah, dari keempat tersebut, ada dua yang tidak dimiliki. Mereka tidak terdata dalam Dapodik dan tidak mempunyai NUPTK,” sambungnya.

Selain itu, Budi menyebut para kepala sekolah bersangkutan telah mengangkat para guru honorer tanpa sepengetahuan Dinas.

Pengangkatan itu juga disebutnya hanya berdasarkan subjektivitas dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

“Jadi, bukan dipecat. Kami melakukan penataan dan penertiban dalam rangka agar para guru itu benar-benar tertib,” tandasnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan bahwa sejumlah guru honorer di DKI Jakarta telah dipecat sepihak oleh sekolah tempat mereka mengajar.

Pemberhentian tersebut dilakukan bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada awal Juli 2024 lalu.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa penataan guru honorer telah dilakukan sejak 11 Juli.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku membutuhkan investor untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI, Elisabeth Ratu Rante Allo menjelaskan bahwa upaya transformasi selepas Jakarta tak berstatus sebagai ibu kota itu juga diliputi beragam tantangan.

“Contohnya infrastruktur, banjir, permukiman. Itu kan tentu butuh kapital ya untuk mengakselerasi hal-hal tersebut,” katanya kepada wartawan usai sosialisasi JITEX 2024 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Menurutnya, pembangunan Jakarta ke depan tak bisa hanya mengandalkan alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun peran pemerintah daerah semata.

Ratu, sapaan akrabnya, menggarisbawahi peran penting dari pemangku kebijakan lainnya (multi-stakeholder) untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan sejumlah langkah, salah satunya melalui penyelenggaraan Jakarta International Investment, Trade, Tourism, & SME Expo (JITEX) 2024.

Pergelaran tersebut diklaim akan menjadi wadah bagi para investor untuk mengeksplorasi peluang bisnis dan penanaman modal di Jakarta.

“Melalui business forum, kami ingin supaya potensi-potensi yang dimiliki oleh DKI Jakarta ini disampaikan ke para investor dan buyer, apa yang mereka minati di Jakarta,” pungkas Ratu.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan bahwa dana sebesar Rp600 triliun dibutuhkan agar Jakarta bertransformasi menjadi kota global ketika kelak resmi melepas status sebagai ibu kota negara.

Hal itu dia sampaikan dalam acara sosialisasi Undang-undang (UU) No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung, sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun,” katanya, dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Joko menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini berkisar pada angka Rp80 triliun sampai dengan Rp84 triliun. Jumlah tersebut telah dibagi menjadi beberapa komponen seperti belanja bantuan sosial yang mencapai hampir 30% serta belanja pegawai yang mencapai 34% dari total anggaran.

Sementara itu, dia menyebut bahwa komponen belanja modal tengah diupayakan agar meningkat menjadi 19%. Targetnya ialah 40%, sebagaimana ketentuan dalam UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Gap antara kebutuhan anggaran Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19%, masih jauh dari apa yang harus kita siapkan,” sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan rencana menjadikan Jakarta sebagai pusat alias hub pangan di kawasan Asean.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan bahwa krisis pangan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi masyarakat secara global.

Menurutnya, Jakarta yang menyumbang sekitar 16-17% dari perekonomian nasional dapat berkontribusi dalam sektor tersebut untuk menghadapi krisis.

“Pangan ini menjadi titik tumpu ekonomi yang harus dikembangkan. Bagaimana supaya masyarakat kota ini tidak kekurangan pangan, bahkan Indonesia,” katanya dalam konferensi pers JITEX 2024 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Menurutnya, kondisi pangan Jakarta saat ini mirip dengan Singapura, yang lebih banyak mengandalkan pasokan pangan dari luar daerah.

Dengan demikian, Ratu ingin mengandalkan badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pangan, seperti Food Station, agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kota.

Apabila hal itu terwujud, pihaknya berencana untuk membangun pergudangan di sekeliling Jakarta, agar kemudian dapat menyuplai pangan dalam negeri hingga tingkat regional.

“Karena apabila negara-negara atau wilayah-wilayah sekeliling membutuhkan pangan, Jakarta ini adalah sebuah posisi yang paling strategis untuk bisa menyuplai kawasan-kawasan sekitarnya,” jelas Ratu.

Itu sebabnya, dia menilai bahwa BUMD pangan memerlukan kepiawaian untuk menjadikan Jakarta sebagai hub pangan yang dapat diandalkan.

“Dengan adanya infrastruktur-infrastruktur yang ada di Jakarta, ini akan lebih memudahkan Jakarta untuk menjadi hub pangan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tersangka pada pengembangan perkara operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Maluku Utara, Muhaimin Syarif diduga membantu Gubernur Maluku Utara 2019–2024 Abdul Ghani Kasuba (AGK) mengantongi suap terkait dengan pengusulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk 37 perusahaan selama 2021–2023.

Muhaimin ditetapkan tersangka dalam pengembangan perkara yang bermula dari OTT KPK pada Desember 2023. Pria yang juga merupakan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara itu resmi ditahan hari ini, Rabu (17/7/2024), setelah sehari sebelumnya ditangkap.

Pada konferensi pers penahanan Muhaimin alias UCU, KPK mengungkap dugaan bahwa tersangka itu memberikan suap berbentuk uang kepada AGK berkaitan dengan sejumlah proyek maupun perizinan. Beberapa di antaranya terkait dengan perizinan maupun pengusulan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Maluku Utara.

"Dengan total sebesar Rp7 miliar. Untuk nilai Rp7 miliar ini masih bisa berkembang selama proses penyidikan," jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur pada konferensi pers, Rabu (17/7/2024).

Secara terperinci, dugaan suap yang diberikan oleh atau melalui Muhaimin kepada AGK terkait dengan empat hal.Pertama, proyek di Dinas PUPR Maluku Utara.

Kedua, pengurusan perizinan IUP Operasi Produksi PT Prisma Utama di Provinsi Maluku Utara.Ketiga, pengurusan Pengusulan Penetapan WIUP ke Kementerian ESDM yang ditandatangani AGK sebanyak setidaknya 37 perusahaan melalui Muhaimin selama 2021-2023.

"Tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2018 & Keputusan Menteri ESDM No.1798 k/30/mem/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan Dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan," papar Asep.

Keempat, dari usulan-usulan penetapan WIUP yang diajukan ke Kementerian ESDM melalui Muhaimin. Usulan-usulan dimaksud meliputi enam blok yang diusulkan sudah ditetapkan WIUP-nya oleh Kementerian ESDM pada 2023 berikut ini:

1. Blok Kaf (nikel) di Halmahera Timur;
2. Blok Foli (nikel) di Halmahera Timur;
3. Balok Marimoi 1 (nikel) di Halmahera Timur;
4. Blok Pumlanga;
5. Blok Lilief Sawai (nikel) di Halmahera Tengah;
6. Blok Wailukum.

Adapun dari enam blok tersebut, lima blok di antaranya sudah dilakukan lelang WIUP yakni Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, Blok Pumlanga dan Blok Lilief Sawai. Kemudian, dari lima blok itu, empat sudah ditetapkan pemenangan oleh Kementerian ESDM yaitu Blok Kaf, Blok Foli, blok Marimoi 1 dan Blok Lilief Sawai.

DITANGKAP KPK

Sebelumnya, Muhaimin ditangkap oleh penyidik KPK di sekitar wilayah Tangerang, Banten, Selasa (16/7/2024).

Muhaimin diduga telah melakukan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada AGK selaku Gubernur Maluku Utara periode 2019–2024 terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh tersangka.

Dia merupakan salah satu dari dua tersangka pada pengembangan kasus yang bermula dari OTT terhadap AGK, Desember 2023 lalu. Satu tersangka lain yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Irman Jakub sudah resmi ditahan 4 Juli 2024 lalu.

Berdasarkan catatanBisnis, Muhaimin Syarif merupakan politisi Gerindra di Maluku Utara. Dia diketahui maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR pada Pemilu 2024 dari daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara di bawah naungan partai pimpinan Prabowo Subianto itu.

Pihak KPK menduga Muhaimin merupakan orang kepercayaan AGK. Melalui pengembangan perkara dari OTT sebelumnya, lembaga antirasuah mengusut dugaan penerimaan-penerimaan lain yang dinikmati AGK selama menjabat kepala daerah melalui Muhaimin.

"Iya, salah satunya sebagai tangan kanannya," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan Februari 2024 lalu.

Politisi itu sebelumnya sudah dipanggil oleh penyidik KPK untuk pemeriksaan. Pada Juni 2024, Muhaimin diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan masih mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangkanya.

Kemudian, pada 5 Juli 2024, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Muhaimin. Pada Januari 2024, KPK juga telah menggeledah rumah Muhaimin di bilangan Pagedangan, Tangerang.

Pada bulan yang sama, dia juga pernah diperiksa sebagai saksi. Pada saat itu, penyidik mendalami keterangannya ihwal dugaan penerimaan uang oleh AGK. Uang itu di antaranya berkaitan dengan perizinan pertambangan di Maluku Utara.

"Termasuk dikonfirmasi adanya peran dari orang kepercayaan Tersangka AGK untuk mengurus perizinan tambang yang ada di wilayah Maluku Utara," demikian keterangan resmi KPK.

Atas perbuatannya, Muhaimin disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.

Adapun kini AGK sebagai penerima suap dan sejumlah tersangka lainnya sudah menghadapi proses hukum di pengadilan. Politisi itu didakwa menerima suap senilai Rp5 miliar dan US$60.000 serta penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan US$30.000, terkait dengan sejumlah perizinan proyek dan pengadaan.

Di sisi lain, dia juga kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. Nilai pencucian uang oleh AGK sejauh ini ditaksir mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Bisnis.com, CIREBON - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat Kabupaten Indramayu kembali menjadi penyumbang pekerja migran Indonesia (PMI) terbanyak sepanjang semester I/2024.

Menyitir data BP2MI, jumlah PMI dari Kabupaten Indramayu sepanjang periode tersebut sebanyak 11.526 orang.

Jumlah PMI asal Kabupaten Indramayu yang berangkat menjadi PMI terbanyak pada Maret 2024 sebanyak 2.119 orang. Sementara, paling sedikit pada Februari hanya 1.580 orang.

Negara tujuan para dari PMI Kabupaten Indramayu yakni, Jepang, Arab Saudi, Turki, Maladewa, Taiwan, Uni Emirat Arab, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan Inggris.

Pekerjaan yang paling diminati oleh PMI asal kota mangga ini di antaranya, asisten rumah tangga, pengasuh, pekerja perkebunan, pekerja konstruksi, operator produksi, pekerja manufaktur, dan penangkap ikan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Indramayu Nina Agustina menyebutkan pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk menekan angka warga yang berangkat menjadi PMI.

Upaya yang dilakukan di antaranya, melalui Perempuan Berdikari (Peri). Program tersebut bertujuan untuk memberikan program keterampilan kepada mantan PMI.

“Program Peri merupakan sebuah program pemberdayaan ekonomi yang diberikan bagi perempuan purna PMI asal Indramayu. Kami berikan pelatihan kewirausahaan, pendampingan dan fasilitasi akses permodalan melalui perbankan yaitu dari BJB Cabang Indramayu," kata Nina.

Nina mengklaim, program Peri mendapatkan respon positif dari para purna PMI. Melihat hal tersebut, pihaknya bakal lebih masif menggelar program itu kepada masyarakat di Indramayu.

Salah satu upayanya, kata Nina, melalui Rumah Peri. Wadah tersebut adalah rumah kreatif, Skill Development Center (SDC), E-Commerce lapak Peri, kedai Peri, display produk, dan bisnis center.

“Rumah Peri akan melahirkan Kelompok Usaha Bersama lapak Peri migran, didalamnya ada kegiatan peningkatan dan inovasi produk unggulan UMKM dari purna pelatihan Peri dan BLK. Diantaranya inovasi produk, labeling, packaging, diklat, peningkatan SDM anggota KUB lapak Peri Migran BLK Disnaker Indramayu,” kata Nina.

Bisnis.com, MALANG — Rata-rata nilai transaksi saham di wilayah kerja OJKMalang mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu sebesar 62,25% (yoy) yakni Rp2,152 triliun pada posisi April 2024.

Kepala Kantor OJK Malang, Biger A. Maghribi, mengatakan dari sisi frekuensi transaksi saham di wilayah kerja KOJK Malang masih menunjukkan penurunan yaitu 47,29% secara yoy menjadi 359.578 pada akhir bulan April 2024.

“Peningkatan rata-rata nilai transaksi saham terjadi di Malang Raya serta Kota dan Kabupaten Probolinggo, dimana peningkatan rata-rata nilai transaksi saham secara yoy di Malang Raya sebesar 74,37% dan peningkatan di Kota serta Kabupaten Probolinggo sebesar 2,45%,” katanya, Rabu (17/7/2024).

Secara umum, dia menegaskan, minat masyarakat terhadap investasi di pasar modal makin tinggi seperti pada instrumen saham, reksadana dan obligasi atau surat berharga negara.

Hal tersebut tercermin dari terus bertambahnya jumlah investor pasar modal yaitu Single Investor Identification (SID) pada April 2024 tercatat sudah mencapai 276.742 SID dengan jumlah investor saham sebanyak 119.270 SID.

Jumlah nasabah reksa dana, kata dia, juga menunjukkan peningkatan secara yoy yakni tumbuh 59,53% menjadi 16.365 nasabah sampai dengan akhir Maret 2024.

Daerah Tingkat II di wilayah kerja KOJK Malang yang mencatatkan nilai penjualan reksa dana tertinggi adalah Kota Malang dengan total transaksi sebesar Rp149,32 miliar dan kemudian diikuti dengan Kabupaten Malang sebesar Rp34,99 miliar.

Menurutnya, KOJK Malang sendiri berkomitmen untuk terus berupaya menyelenggarakan berbagai kegiatan guna mendorong peningkatan literasi dan inklusi pasar modal.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai peningkatan transaksasi masyarakat di pasar modal menjadi bukti bahwa literasi keuangan masyarakat yang terus meningkat karena investor di pasar modal harus memiliki bekal informasi dan strategi keuangan yang memadai.

“Fakta ini menjadi capain kinerja OJK malang atas kontinyuitas dalam sosialisasi literasi keuangan,” ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan nasib perekonomian Jakarta saat status ibu kota negara berpindah ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dinas PPKUKM) DKI, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan bahwa Jakarta akan menjadi pusat perdagangan sebagaimana ketentuan Undang-undang (UU) No. 2/2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

“Akan berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan jasa keuangan, serta bisnis nasional dan global,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Selain itu, Ratu mengungkapkan bahwa pihaknya akan berfokus pada industrimeetings, incentives, conferences, and exhibitions(MICE) berskala global.

Pasalnya, menurut Ratu, Jakarta saat ini memiliki infrastruktur paling lengkap dibandingkan provinsi lain, seperti halnya pusat pameran, hotel, hingga pusat perbelanjaan.

“Ada 94 pusat perbelanjaan yang tergabung dalam APPBI [asosiasi pengelola pusat belanja Indonesia] dan beberapa puluh pusat perbelanjaan lainnya,” sambungnya.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan sejumlah langkah, salah satunya melalui penyelenggaraan Jakarta International Investment, Trade, Tourism, & SME Expo (JITEX) 2024.

Acara itu digelar bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) pada 7–11 Agustus mendatang.

“JITEX 2024 adalah tonggak penting dalam upaya kami untuk mengangkat UMKM Jakarta ke panggung global. Pameran ini akan menyoroti inovasi dan kualitas produk lokal kami, mendorong kemitraan internasional dan pertumbuhan bisnis,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan UU DKJ pada 25 April 2024 lalu, menyusul perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Pasal 2 ayat (1) beleid itu menyebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sementara Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

"Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global," demikian bunyi Pasal 4 UU DKJ.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini adalah urutan pangkat Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), Angkatan Laut (AL) yang diurutkan dari yang terendah ke tertinggi.

TNI memiliki tiga matra angkatan yakni AD, AU, AL yang ditugaskan untuk menjaga kedaulatan negara, dan mempertahanan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sementara dalam organisasi TNI memiliki hierarki yang teratur dengan beragam golongan kepangkatan yang mencakup perwira hingga prajurit tamtama.

Pangkat dalam TNI bukan hanya sebuah gelar, namun juga menunjukkan tingkat tanggung jawab dan wewenang seseorang dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Dalam peraturan tersebut, terdapat penjelasan mengenai berbagai tingkatan pangkat, tugas, dan tanggung jawab yang melekat pada setiap pangkat. TNI memiliki sejumlah pangkat, mulai dari yang tertinggi hingga terendah, dan setiap pangkat memiliki peran khusus dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Setiap matra dalam TNI memiliki pemimpinnya sendiri, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) untuk Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) untuk Angkatan Udara.

Para pemimpin tersebut bertanggung jawab atas operasional masing-masing matra dan berperan penting dalam menjaga keamanan negara. Adapun posisi para pemimmpin matra berada di bawah kendali Panglima TNI, yang merupakan pangkat tertinggi dalam TNI dan bertanggung jawab atas seluruh angkatan.

Berikut adalah urutan pangkat TNI AD, AL, dan AU berdasarkan Pasal 24 PP No 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dari yang tertinggi hingga terendah:

Urutan Pangkat TNI Angkatan Darat (AD)

• Perwira Tinggi TNI AD
• Jenderal TNI AD
• Letnan Jenderal TNI (LETJEN TNI)
• Mayor Jenderal TNI (MAYJEN TNI)
• Brigadir Jenderal TNI (BRIGJEN TNI)
• Perwira Menengah TNI AD
• Kolonel (KOL)
• Letnan Kolonel (LETKOL)
• Mayor (MAY)
• Perwira Pertama TNI AD
• Kapten (KAPT)
• Letnan Satu (LETTU)
• Letnan Dua (LETDA)
• Bintara Tinggi TNI AD
• Pembantu Letnan Satu (PELTU)
• Pembantu Letnan Dua (PELDA)
• Bintara TNI AD
• Sersan Mayor (SERMA)
• Sersan Kepala (SERKA)
• Sersan Satu (SERTU)
• Sersan Dua (SERDA)
• Tamtama Kepala TNI AD
• Kopral Kepala (KOPKA)
• Kopral Satu (KOPTU)
• Kopral Dua (KOPDA)
• Tamtama TNI AD
• Prajurit Kepala (PRAKA)
• Prajurit Satu (PRATU)
• Prajurit Dua (PRADA)

Urutan Pangkat TNI Angkatan Udara (AU)

• Perwira Tinggi TNI AU
• Marsekal TNI
• Marsekal Madya TNI (MARSDYA TNI)
• Marsekal Muda TNI (MARSDA TNI)
• Marsekal Pertama TNI (MARSMA TNI)
• Perwira Menengah TNI AU
• Kolonel (KOL)
• Letnan Kolonel (LETKOL)
• Mayor (MAY)
• Perwira Pertama TNI AU
• Kapten (KAPT)
• Letnan Satu (LETTU)
• Letnan Dua (LETDA)
• Bintara Tinggi TNI AU
• Pembantu Letnan Satu (PELTU)
• Pembantu Letnan Dua (PELDA)
• Bintara TNI AU
• Sersan Mayor (SERMA)
• Sersan Kepala (SERKA)
• Sersan Satu (SERTU)
• Sersan Dua (SERDA)
• Tamtama Kepala TNI AU
• Kopral Kepala (KOPKA)
• Kopral Satu (KOPTU)
• Kopral Dua (KOPDA)
• Tamtama TNI AU
• Prajurit Kepala (PRAKA)
• Prajurit Satu (PRATU)
• Prajurit Dua (PRADA)

Urutan Pangkat TNI Angkatan Laut (AL)

• Perwira Tinggi TNI AL
• Laksamana TNI
• Laksamana Madya TNI (LAKSDYA TNI)
• Laksamana Muda TNI (LAKSDA TNI)
• Laksamana Pertama TNI (LAKSMA TNI)
• Perwira Menengah TNI AL
• Kolonel (KOL)
• Letnan Kolonel (LETKOL)
• Mayor (MAY)
• Perwira Pertama TNI AL
• Kapten (KAPT)
• Letnan Satu (LETTU)
• Letnan Dua (LETDA)
• Bintara Tinggi TNI AL
• Pembantu Letnan Satu (PELTU)
• Pembantu Letnan Dua (PELDA)
• Bintara TNI AL
• Sersan Mayor (SERMA)
• Sersan Kepala (SERKA)
• Sersan Satu (SERTU)
• Sersan Dua (SERDA)
• Tamtama Kepala TNI AL
• Kopral Kepala (KOPKA)
• Kopral Satu (KOPTU)
• Kopral Dua (KOPDA)
• Tamtama TNI AL
• Kelasi Kepala (KLK)
• Kelasi Satu (KLS)
• Kelasi Dua (KLD)

Besaran Gaji TNI

Adapun besaran gaji TNI diberikan dengan nominal yang berbeda-beda tergantung dari pangkat yang dimiliki.

Berikut ini besaran gaji pokok TNI dari pangkat terendah hingga tertinggi:

1. TNI Tamtama Golongan 1 pangkat paling rendah Prajurit Dua Kelasi Dua mendapat gaji Rp1.643.500 dengan masa kerja 0 tahun.

2. Tamtama Kopral Kepala dengan masa kerja 28 tahun sebesar Rp2.960.700.

3. Bintara Sersan II masa kerja 0 tahun mendapat gaji Rp2.103.700

4. Pangkat paling tinggi Pembantu Letnan I memperoleh Rp4.032.600 untuk masa kerja 32 tahun.

5. Letnan II mendapat Rp2.735.300 untuk masa kerja 0 tahun

6. Kapten menerima gaji sebesar Rp 4.780.500 untuk masa kerja 32 tahun.

Bisnis.com, CIREBON - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon menyebutkan sebanyak 27 sekolah menengah pertama (SMP) di wilayahnya kekurangan siswa pada tahun ajaran 2024/2025.

Berdasarkan informasi, puluhan SMP tersebut yakni, SMP Satu Atap Negeri Karangsembung, SMPN 1 Sedong, SMPN 2 Gempol, SMPN 2 Babakan, SMP Satu Atap Negeri Talun, SMPN 2 Arjawinangun, SMPN 3 Plered, SMPN Satu Atap Waled, SMP Satu Atap Negeri Losari, SMPN 2 Ciledug.

Kemudian, SMPN 2 Mundu, SMPN 1 Jamblang, SMP 1 Susukan Lebak, SMPN 3 Gegesik, SMPN 1 Kapetakan, SMPN 2 Kaliwedi, SMPN 1 Greged, SMP Satu Atap Karangwareng, SMPN 2 Pabedilan, SMPN 2 Suranenggala, SMPN 2 Susukan, SMPN 2 Gebang, SMPN 2 Karangsembung, SMPN 2 Gegesik, SMPN 1 Pangenan, SMPN 2 Losari, dan SMPN 2 Greged.

Kepala Disdik Kabupaten Cirebon Ronianto mengatakan serapan kuota daya tampung dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) paling rendah ada di SMP Satu Atap Negeri Karangsembung dengan jumlah 20% atau masih tersedia 70 kursi.

Selain SMP Satu Atap Negeri Karangsembung, serapan terendah dalam pelaksanaan PPDB 2024 adalah SMP 1 Sedong. Kuota penerimaam Sekolah di wilayah Kabupaten Cirebon ini hanya terealisasi 24%.

Kondisi tersebut, kata Ronianto, lantaran jarak sekolah di daerah relatif jauh dengan permukiman penduduk.

"Ada 27 SMPN di Kabupaten Cirebon yang kekurangan siswa, mungkin karena jumlah lulusan dan jarak sekolah terpencil dari masyarakat, terutama sekolah satap karena sekolah satap diperuntukan untuk daerah itu saja," kata Ronianto, Rabu (17/7/2024).

Ronianto menyebutkan, pada pelaksanaan PPDB tahun ini pemerintah daerah sudah menerapkan secara daring. Namun, metode teranyar itu tidak masih dianggap sulit oleh sebagian orangtua siswa di Kabupaten Cirebon.

Hingga saat ini, lanjutnya, pemerintah masih membuka kesempatan untuk orangtua mendaftarkan meskipun tahun ajaran baru 2024/2025 sudah berjalan.

"Dengan kurangnya jumlah siswa dari daya tampung yang disediakan, kami membuka pendaftaran secara offline, jadi masyarakat yang anaknya belum mendapatkan sekolah bisa mehubingi sekolah daerah tersebut," ujarnya.

Bisnis.com, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) mengingatkan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Gunung Bromo, di Jawa Timur, untuk mewaspadai adanya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau seperti yang terjadi saat ini.

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS Septi Eka Wardhani di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (17/7/2024) mengatakan bahwa hingga saat ini, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih belum terbebas dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.

"Kita masih belum terbebas dari ancaman kebakaran hutan, karena hingga saat ini masih belum ada hujan dan bahkan kita menuju ke puncak musim kemarau," kata Septi.

Septi menjelaskan, para pengunjung atau wisatawan yang berada di kawasan Gunung Bromo diminta untuk berhati-hati dan tetap waspada terkait adanya potensi kebakaran hutan dan lahan saat berada di dalam kawasan.

Menurut dia, para pengunjung diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seperti menyalakan api atau melakukan hal lain yang berbahaya.

"Mohon, untuk bisa menjaga diri dan tidak menyalakan api dan atau melakukan hal lain yang bisa memicu terjadinya kebakaran hutan," katanya.

Dalam upaya mengantisipasi adanya peristiwa kebakaran hutan dan lahan, lanjutnya, Balai Besar TNBTS telah membuka Pos Komando (Posko) di sekitar kawasan yang memiliki potensi tinggi terjadinya karhutla.

Ia mengimbau, masyarakat atau wisatawan yang mengetahui adanya peristiwa kebakaran hutan dan lahan saat berkunjung, bisa melaporkan kejadian tersebut kepada petugas yang bersiaga di sekitar kawasan.

"Kami membuka posko berada di sekitar kawasan rawan karhutla, ada petugas kami yang bersiaga.Ketika terjadi atau pengunjung mengetahui ada peristiwa kebakaran hutan, mohon untuk bisa melaporkan kepada petugas kami di lapangan," katanya.

Beberapa waktu lalu, karhutla terjadi di Gunung Batok yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kebakaran tersebut terjadi sejak Sabtu (22/6) dini hari dan bisa dipadamkan pada pukul 21.55 WIB.

Balai Besar TNBTS menerjunkan tim gabungan untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran yang melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA), TNI, Polri, Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari sejumlah wilayah.

Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah Jawa Timur. Pada 2023, jumlah kunjungan ke taman nasional yang memiliki predikat terindah ketiga di dunia tersebut mencapai 368.507 wisatawan.

Jumlah tersebut, terbagi dari 355.297 wisatawan nusantara dan sebanyak 13.210 orang merupakan wisatawan mancanegara. Kunjungan itu, juga memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp14,70 miliar.

Bisnis.com, SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan alternatif jembatan darurat pascaambruknya jembatan di Desa Kedungpeluk, Candi, Sidoarjo.
Plt Bupati Sidoarjo Subandi di Sidoarjo, Selasa (16/7/2024), mengatakan pihaknya menginstruksikan kepada dinas PU Bina Marga Sidoarjo membangun jembatan Bailey untuk membantu mobilisasi warga di wilayah pesisir timur Sidoarjo tersebut.
"Kami memerintahkan pemasangan jembatan Bailey agar segera ada jalan alternatif, sehingga perekonomian warga tidak terganggu," ucapnya.
Ia mengatakan, keberadaan dan fungsi jembatan tersebut sangat vital karena merupakan akses utama warga menuju ke Kota Sidoarjo.
Ia menjelaskan, jembatan Bailey adalah jembatan dengan konstruksi rangka baja yang bersifat portabel dan bisa dibangun secara cepat serta dapat dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan.
"Jembatan Bailey untuk pengganti sementara Jembatan Kedungpeluk dengan lebar 3 meter. Panjangnya menyesuaikan dengan kebutuhan akses warga," katanya.
Subandi menjelaskan, salah satu penyebab ambruknya jembatan Kedungpeluk itu adalah struktur bangunannya yang sudah lama yakni sekitar 1975-an.
"Sebelumnya juga sudah terjadi retakan dan retakan itu melebar hingga kemudian ambruk. Bersyukur tidak sampai ada warga yang menjadi korban," tuturnya.
Salah satu warga, Sony berharap jembatan segera dilakukan perbaikan karena banyak aktivitas perekonomian yang memerlukan akses jalan di antaranya, petani tambak, kupang, dan sebagainya.
"Mudah-mudahan perekonomian masyarakat tidak terganggu lagi," ucapnya.

Ia mengatakan, warga terpaksa harus memutar lebih jauh lagi akibat ambruknya jembatan tersebut, dan itu memakan waktu yang cukup lama.

"Kami berharap perbaikan segara dilakukan, karena jembatan tersebut merupakan akses vital perekonomian warga yang ada di sekitar sini," ucapnya.