Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sejumlah langkah menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pinjaman online (pinjol).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati putusan Mahkamah yang di antaranya meminta penguatan hukum mengenai pinjol.

“Atas hal tersebut OJK telah dan terus melakukan upaya penguatan P2P lending dengan menerbitkan roadmap LPBBTI [layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi] 2023-2028,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) secara virtual, Senin (5/8/2024).

Lebih lanjut, pihaknya juga melakukan penyempurnaan ketentuan P2P lending melalui penguatan kelembagaan, manajemen risiko, serta tata kelola dan perlindungan konsumen. Upaya ini, menurut Agusman, juga mencakup penguatan dukungan terhadap sektor produktif dan UMKM.

Kemudian, dia menyebut bahwa OJK sedang menyusun rancangan pengaturan mengenai penerapan manajemen risiko bagi industri PVML.

Penyusunan beleid tersebut merupakan amanat dari Undang-undang (UU) No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Hal itu dilakukan sebagai penyempurnaan pengaturan POJK yang berlaku tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank yang telah berlaku selama ini,” pungkas Agusman.

Berdasarkan catatan Bisnis, MA mengabulkan gugatan yang diajukan oleh 19 warga melalui citizen lawsuit terkait dengan pinjaman online pada 24 April 2024.

Dalam keputusan tersebut, MA meminta Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer (P2P) lending atau pinjol dapat beroperasi di Indonesia.

Lebih lanjut, MA juga memerintahkan Menkominfo untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online.

“Memerintahkan tergugat IV [Menkominfo] untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi P2P lending atau pinjaman online,” imbuh MA dalam putusannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar buka suara soal skema yang diusulkan oleh pemerintah dalam hal restrukturisasi kredit, khususnya untuk kredit usaha rakyat (KUR) selama periode tertentu.

Mahendra menyampaikan pihaknya mendukung penuh program restrukturisasi KUR yang digagas dan didorong oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi juga secara khusus menggunakan skema yang dirumuskan oleh komite pengarah dalam program KUR.

“Dalam hal itu, kami sudah mengantisipasinya untuk dapat menerapkan skema yang diusulkan tadi itu dengan menggunakan POJK Nomor 40 Tahun 2019 yang mengacu kepada skema kualitas aset,” ujarnya dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Adapun, pemberian restrukturisasi yang tertuang dalam aturan tersebut ditujukan bagi debitur KUR yang masih memiliki prospek usaha yang baik.

Dalam prosesnya, masing-masing bank terkait akan melakukan penilaian (assessment) terhadap debitur. Saat ini, regulator pun menilai keputusan tersebut sudah tepat untuk dapat diterapkan pada waktunya. Sayangnya, Mahendra tidak merinci lebih lanjut soal skema restrukturisasi KUR ini.

“Tentu kita tunggu pada waktu dekat. Pak Menko maupun Menteri yang terkait dengan Komite Pengarah KUR untuk mengumumkan lebih rinci skema yang terkait restrukturisasi KUR ini,” ujarnya.

Seiring dengan dinamika aturan restrukturisasi KUR yang ada, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius melaporkan sesuai data dari Kemenko Bidang Perekonomian bahwa rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) KUR per Mei 2024 masih terkendali yaitu di angka 2,16%

“NPL KUR tersebut masih dibawah rata-rata NPL kredit nasional sebesar 2,35% pada periode yang sama,” ujarnya kepada Bisnis, yang dikutip Senin (5/8/2024).

Sebelumnya, Mahendra juga memastikan terkait restrukturisasi kredit, khususnya untuk segmen KUR tidak perlu menerbitkan Peraturan OJK baru.

Hal ini dikarenakan OJK memang telah mengatur mekanisme restrukturisasi yang dilakukan dalam kondisi normal, yang memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan restrukturisasi bagi debitur yang memiliki potensi dan prospek yang tetap baik.

Sementara itu, restrukturisasi yang diusulkan pemerintah juga merupakan kredit yang akad pada periode 2022, sehingga, kata Mahendra, kredit tersebut masuk dalam masa normal, bukan pada periode pandemi Covid-19.

“Itu justru keterangan dari pemerintah, kami kan tidak terlalu jauh masuk ke sana. Tapi, kalau benar 2022, itu kembali lagi sudah masuk periode normal yang bisa dilakukan dengan pengaturan yang sudah ada,” jelasnya.

Di sisi lain, Mahendra menegaskan bahwa OJK akan tetap mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit khusus KUR tersebut, termasuk dari sisi bank penyalur dan lembaga penjaminan.

“Yang penting kami siap, pelaksanaanya bisa dilakukan dengan segera, baik dari aspek pemberian penyalurnya bank-banknya maupun di bagian penjaminan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa besaran aset dana pensiun naik sebesar 7,58% pada semester I/2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyebut bahwa persentase itu merupakan perbandingan secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Untuk industri dana pensiun, total aset per Juni 2024 tumbuh sebesar 7,58% year-on-year dengan nilai sebesar Rp1.448,28 triliun,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) secara virtual, Senin (5/8/2024).

Dalam paparannya, jumlah itu diperoleh dari jumlah peserta dana pensiun sebanyak 28,39 juta orang. Selain itu, total aset tersebut terdiri dari aset program pensiun sukarela yang mencatatkan pertumbuhan 3,91% yoy dengan nilai Rp372,70 triliun.

Ogi kemudian menyebut bahwa program pensiun wajib mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,91% yoy dengan total aset mencapai Rp1.075,58 triliun.

Sementara itu, pihaknya juga mencatatkan pertumbuhan nilai aset pada perusahaan penjaminan. “Pada perusahaan penjaminan, nilai aset tumbuh 8,01% yoy, dengan nilai mencapai Rp47,29 triliun pada Juni 2024,” pungkas Ogi.

Bisnis,com, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 3,4% pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (5/8/2024) ke level 7.095.

Penurunan tajam IHSG terjadi setelah pembukaan sesi kedua, di mana harga saham gabungan turun lebih dari 4% menyentuh 7.002. Meski demikian, harga saham kembali naik hingga menyentuh level penutupan.

Irvan Susandy, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, menyampaikan bahwa BEI terus memantau perkembangan bursa global dan regional untuk memastikan kondisi pasar yang kondusif. Irvan menambahkan bahwa BEI selalu siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar.

"Kami akan terus memantau perkembangan bursa global dan regional untuk memastikan bahwa pasar kita tetap dalam kondisi baik," jelasnya.

Sementara itu, dilihat dalam laman Stockbit, indeks berdasarkan sektor seluruhnya mengalami penurunan. Selanjutnya yang mengalami penurunan terbesar adalah indeks ennergy (-4,94%), basic industri(4,69%), dan sektor transportasi (4,23%). Sementara itu sektor keuangan mengalami penurunan -2,69%.

Lalu emiten apa saja yang menjadi pemberat sektor keuangan pada perdagangan hari ini, Senin, 5 Agustus 2024?

Daftar harga saham 10 emiten keuangan paling boncos:

• Asuransi Maximus alias ASMI (-14,29%)
• Pool Advista Finance alias POLA (-11,11%)
• Bank Banten alias BEKS (-9,09%)
• Asuransi Harta alias AHAP (-8,41%)
• Bank Neo Commerce alias BBYB (-7,94%)
• Saratoga alias SRTG (-7,91%)
• Bank Mestika Dharma alias BBMD (-7,14%)
• Bank Raya alias AGRO (-6,61%)
• Asuransi Tugu Pratama alias TUGU (-6,49%)
• Bank JTrust (-6,19%)

Sedangkan saham sektor keuangan yang berada di zona hijau hanya ada 6 perusahaan yakni:

• Minna Padi alias PADI (+12,5%)
• Woori Finance alias BPFI (+5,26%)
• Lenox Pasifik alias LPPS (+1,85%)
• Asuransi Jasa Mitra alias JMAS (+1,75%)
• Krom Bank alias BBSI (+0,94%)
• Buana Finance alias BBLD (+0,79%)

Bisnis,com, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 3,4% pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (5/8/2024) ke level 7.095.

Penurunan tajam IHSG terjadi setelah pembukaan sesi kedua, di mana harga saham gabungan turun lebih dari 4% menyentuh 7.002. Meski demikian, harga saham kembali naik hingga menyentuh level penutupan.

Irvan Susandy, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, menyampaikan bahwa BEI terus memantau perkembangan bursa global dan regional untuk memastikan kondisi pasar yang kondusif. Irvan menambahkan bahwa BEI selalu siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar.

"Kami akan terus memantau perkembangan bursa global dan regional untuk memastikan bahwa pasar kita tetap dalam kondisi baik," jelasnya.

Sementara itu, dilihat dalam laman Stockbit, indeks berdasarkan sektor seluruhnya mengalami penurunan. Selanjutnya yang mengalami penurunan terbesar adalah indeks ennergy (-4,94%), basic industri(4,69%), dan sektor transportasi (4,23%). Sementara itu sektor keuangan mengalami penurunan -2,69%.

Lalu emiten apa saja yang menjadi pemberat sektor keuangan pada perdagangan hari ini, Senin, 5 Agustus 2024?

Daftar harga saham 10 emiten keuangan paling boncos:

• Asuransi Maximus alias ASMI (-14,29%)
• Pool Advista Finance alias POLA (-11,11%)
• Bank Banten alias BEKS (-9,09%)
• Asuransi Harta alias AHAP (-8,41%)
• Bank Neo Commerce alias BBYB (-7,94%)
• Saratoga alias SRTG (-7,91%)
• Bank Mestika Dharma alias BBMD (-7,14%)
• Bank Raya alias AGRO (-6,61%)
• Asuransi Tugu Pratama alias TUGU (-6,49%)
• Bank JTrust (-6,19%)

Sedangkan saham sektor keuangan yang berada di zona hijau hanya ada 6 perusahaan yakni:

• Minna Padi alias PADI (+12,5%)
• Woori Finance alias BPFI (+5,26%)
• Lenox Pasifik alias LPPS (+1,85%)
• Asuransi Jasa Mitra alias JMAS (+1,75%)
• Krom Bank alias BBSI (+0,94%)
• Buana Finance alias BBLD (+0,79%)

Bisnis.com, JAKARTA - Saham bank-bank besar kompak menurun pada perdagangan hari ini, Senin (5/8/2024) atau saat IHSG mengalami pelemahan lebih dari 3%.

Berdasarkan data RTI Business, IHSG ditutup pada level 7.059,65 atau merosot 3,40%. IHSG tertekan oleh kepanikan investor terhadap prospek ekonomi Amerika Serikat (AS).

Bersamaan dengan itu, saham bank besar seperti BBRI, BMRI, BBCA, dan BBNI juga kompak berguguran. Sebelumnya, Head of Research NH Korindo Sekuritas Liza Camelia Suryanata menjelaskan bahwa anjloknya IHSG pada hari ini karena aksi jual investor di pasar global, imbas Amerika Serikat (AS) yang dianggap berada di jurang resesi.

"Itu hanyalah pembenaran lain untuk konsolidasi pasar, ketika indeks dunia lagi di puncaknya," katanya saat dihubungi Bisnis, pada Senin (5/8/2024).

Lebih lanjut, dia menyarankan investor untuk tetap tenang dan menunggu untuk kembali membeli saham saat The Fed menurunkan suku bunga.

"Tenang saja, tunggu sebulan untuk membeli kembali sahamnya. The Fed diharapkan menurunkan suku bunga sebesar 50 bps pada September, dan semuanya akan pulih," ujarnya.

Dia menyarankan untuk investor untuk wait and see terlebih dahulu untuk sekarang, dan nanti ketika indeks turun maka akan beli secara bertahap.

Berikut pergerakan saham 4 bank besar BBRI, BMRI, BBCA, dan BBNI pada perdagangan Senin (5/8/2024):

BRI (BBRI)

Saham BRI misalnya, terpantau melemah 3,82% ke level 4.530 pada perdagangan hari ini. Pelemahan ini terbesar jika dibandingkan dengan saham bank jumbo lainnya.

BBRI diperdagangkan pada level 4.510-4.670 dengan volume sebesar 326,22 miliar saham. Nilai saham yang diperdagangkan Rp1,50 triliun. Dengan pelemahan harga saham ini, kapitalisasi pasar BBRI mencapai Rp686,56 triliun.

Bank Mandiri (BMRI)

Kemudian, saham Bank Mandiri (BMRI) susut 3,31% ke level 6.575 dengan volume 184,3 miliar saham sepanjang perdagangan hari ini. Nilai transaksi saham BMRI tercatat Rp1,2 triliun.

Harga BMRI bergerak di rentang 6.500-6.725 dengan harga rata-rata saham 6.606,20 per saham. Per hari ini, nilai kapitalisasi pasar BMRI tercatat Rp613,67 triliun.

BCA (BBCA)

Saham bank BCA ikut melemah sebesar 3,19% ke level 9.875 pada hari ini. Pada perdagangan sebelumnya, harga BBCA sempat menyentuh level 10.000 atau tepatnya 10.200 per saham.

Jumlah volume BBCA yang ditransaksikan hari ini mencapai 126,33 miliar dengan nilai Rp1,26 triliun. Kapitalisasi pasar BBCA pada hari ini tercatat Rp1.217,34 triliun atau terbesar dibandingkan dengan bank jumbo lainnya.

BNI (BBNI)

Saham BBNI diperdagangkan pada level 4.880-5.050 sepanjang hari ini dan ditutup melemah 2,75% ke level 4.960. Jumlah volume perdagangan saham BBNI mencapai 64,49 miliar dengan nilai turnover Rp324,96 miliar.

Pada perdagangan sebelumnya, BBNI ditutup pada level 5.100. Adapun, nilai kapitalisasi pasar BBNI tercatat Rp184,99 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pergerakan rerata suku bunga kredit cenderung flat dengan suku bunga kredit modal kerja (KMK) dan kredit konsumtif (KK) menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan hal ini disebabkan prioritas bank untuk tetap menjaga kualitas kredit. Adapun, margin bunga bersih alias net interest margin (NIM) mengalami tren penyusutan.

“NIM turun menjadi 4,57% per Juni 2024, dari Juni tahun lalu [2023] 4,8%,” ujarnya dalam RDK Bulanan, Senin (5/8/2024).

Akan tetapi, Dian menyebut profitabilitas bank atau return on asset (ROA) masih tetap tinggi, di mana per Juni 2024 mencapai 2,66% dari Mei 2024 yang sebesar 2,56%. Ini menunjukkan kinerja industri perbankan tetap resilien dan stabil yang ditopang oleh tingkat permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) perbankan yang tinggi sebesar 26,18%.

Sebagaimana diketahui, NIM memberikan gambaran tentang seberapa efisien suatu lembaga keuangan dalam menghasilkan keuntungan dari selisih antara pendapatan bunga yang diperoleh dan biaya bunga yang dibayar.

Makin besar angka NIM mengindikasikan potensi keuntungan perbankan dari dana yang disalurkan semakin besar.

Di sisi lain, secara umum rerata tertimbang suku bunga dana pihak ketiga (DPK) dalam tren meningkat. Ini sejalan dengan naiknya suku bunga acuan selama satu tahun terakhir.

Untuk diketahui, BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%. Kenaikan ini merupakan yang pertama kalinya sejak kenaikan terakhir pada Oktober 2023 sebesar 25 basis poin menjadi 6%.

Adapun, per Juni 2024 kinerja intermediasi terjaga baik dengan kredit tumbuh 12,36% yoy atau sebesar Rp7.478 triliun didorong oleh kredit investasi yang mencapai 15,09% yoy.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh menjadi 8,45% yoy atau sebesar Rp8.722 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor terbesar yaitu tumbuh 13,48% yoy.

Lebih lanjut, likuiditas perbankan pada Juni 2024 memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 112,33% dan 25,37%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Risiko kredit perbankan juga terjaga dengan rasio non-performing loan (NPL) nett dan NPL gross yang tetap rendah di bawah ambang batas, masing-masing berada di 0,78% dari bulan sebelumnya 0,79% dan 2,26% dari bulan sebelumnya 2,56%.

Sementara itu, LAR menunjukkan penurunan 10,51% dari Mei 10,75%. "Semakin mendekati level sebelum pandemi yaitu 9,93% pada Desember 2019," kata Dian.

Adapun, NPL gross menurun 4,04%, membaik ketimbang Mei yang sebesar 4,27% dengan LAR kredit UMKM menurun 13,50% dari Mei 13,83%, sedangkan Juni tahun sebelumnya sebesar 16,84%.

Bisnis.com, JAKARTA - Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menunjukkan kemitraan bilateral yang kuat, tetapi juga mendorong inovasi baru dalam sektor keuangan di kawasan regional. Sebagai dua negara yang berperan penting di ASEAN, keduanya terus berusaha memperkuat integrasi ekonomi melalui berbagai inisiatif strategis.

Salah satu kemitraan strategis yang dibangun adalah BRI dengan Singapore Chinese Chamber of Commerce & Industry (SCCCI). Bahkan, terkini, kedua belah pihak pun menggelar kegiatan BRI-SCCCI di BRILiaN Center, Jakarta.

Kegiatan tersebut pun dihadiri oleh tokoh-tokoh bisnis dan pejabat tinggi kedua negara, termasuk Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo dan Presiden Kamar Dagang dan Industri Tionghoa Singapura (SCCCI), Mr. Kho Choon Keeng.

Director of Wholesale and Institution Business BRI, Agus Noorsanto mengungkapkan bahwa pihaknya bangga menyambut delegasi yang terdiri dari perwakilan Kedutaan Besar Singapura dan 30 perusahaan Singapura tersebut.

“Acara ini merupakan momen penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara dan memperluas kerja sama di bidang investasi,” ungkapnya.

Agus pun menegaskan, BRI memiliki peran strategis dalam mendukung investasi asing langsung. Ia pun optimis, kemitraan dengan investor dari Singapura akan membawa manfaat besar bagi kedua belah pihak.

“BRI memiliki komitmen untuk memfasilitasi proses investasi bagi para pelaku bisnis, termasuk dari Singapura dan kami menyediakan layanan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada keberhasilan bisnis,” tegasnya.

“Dengan dukungan infrastruktur teknologi yang canggih, kami siap membantu investor memulai bisnis di Indonesia dengan lancar,” imbuh Agus.

Bawa Manfaat Besar

Penguatan kemitraan antara BRI dan komunitas bisnis Singapura diharapkan membawa manfaat besar bagi kedua negara. Dengan dukungan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan IIPC di Singapura, BRI melalui kantor cabangnya di Singapura berhasil menjalin koneksi dengan berbagai mitra potensial di Singapura.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan membuka jalan bagi kerja sama yang lebih erat di masa depan,” ujar Agus.

“Dengan komitmen BRI dalam menyediakan solusi perbankan inovatif dan andal, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara kedua belah pihak,” jelasnya.

Agus pun menyebut, potensi besar dari kemitraan tersebut tidak hanya akan meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia-Singapura, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi regional.

“Dengan semangat inovasi dan kerja sama, BRI siap menjadi mitra strategis bagi komunitas bisnis di Singapura, membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran bersama,” sebutnya.

“Potensi bisnis yang besar dan dukungan kuat dari kedua negara membuat masa depan kerja sama ini sangat menjanjikan,” imbuh Agus.

Lakukan Ekspansi Signifikan

BRI telah melakukan ekspansi signifikan dengan memperkuat perwakilan perbankan di negara-negara seperti Malaysia, Korea, Jepang, UAE, Arab Saudi, serta merencanakan ekspansi ke Jerman dan China.

Tak hanya itu, BRI juga telah memiliki global eksistensi melalui 6 Kantor Cabang Luar Negeri di New York, Singapore, Timor Leste, Taipei, Hong Kong dan Cayman serta melalui penempatan Bank Representative di koridor Malaysia, Korea, Jepang, Uni Arab Emirat, Arab Saudi dan USA.

Cakupan network tersebut pun memungkinkan BRI menyediakan solusi keuangan yang disesuaikan bagi perusahaan multinasional dan mendukung ekosistem bisnis secara lebih efektif.

Kehadiran dalam lingkup internasional ini memungkinkan BRI untuk menyediakan solusi keuangan yang disesuaikan bagi perusahaan multinasional dan mendukung ekosistem bisnis dengan lebih efektif.

Di sisi lain, pada tahun 2024, BRI juga mendirikan fungsi khusus yang menangani investasi asing langsung (FDI). Fungsi tersebut pun diharapkan dapat mendorong kemitraan strategis dengan perusahaan internasional.

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi serta kolaborasi lintas batas akan semakin kuat dan menjadikan BRI sebagai pilihan utama bagi investor asing yang ingin berbisnis di Indonesia.

Selain itu, BRI juga telah mengukuhkan posisi sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan berbagai pencapaian internasional. Pada tahun 2023, BRI menerima lebih dari 200 penghargaan bergengsi, termasuk "Best Retail Bank in Indonesia" dan "Most Innovative Bank in Southeast Asia" pada tahun 2024.

Pencapaian tersebut mencerminkan komitmen BRI dalam menyediakan solusi keuangan yang inovatif dan adaptif di tengah perubahan cepat lanskap keuangan global.

Tentang QLola by BRI

QLola by BRI merupakan integrated corporate solution platform dari BRI, diluncurkan pada tahun 2022, QLola berhasil menarik lebih dari 148.277 nasabah dari segmen wholesale dan non-wholesale. Hal ini menunjukkan adopsi yang kuat terhadap solusi digital yang disediakan oleh BRI untuk memenuhi kebutuhan korporasi dalam mengelola arus kas mereka dengan lebih efisien.

Dengan fitur yang dihadirkan tersebut, QLola by BRI pun menyabet beberapa penghargaan bergengsi seperti dari Euromoney Cash Management Survey 2023 untuk kategori Best Service & Market Leader Domestic yang mengukuhkan posisi QLola sebagai salah satu pemimpin dalam layanan cash management di Asia Pasifik.

Hal itu menunjukkan komitmen BRI dalam memberikan solusi perbankan digital yang inovatif dan efisien bagi nasabah serta kemampuan untuk bersaing secara global dalam industri perbankan yang semakin terintegrasi digital.

Selain itu BRI juga memperoleh pengakuan yang signifikan dari Triple A Awards. BRI dinobatkan sebagai Best Services Provider Transaction Bank dan Best Treasury and Working Capital-SMEs yang memperkuat posisi sebagai pemimpin dalam layanan perbankan transaksi dan manajemen modal kerja, khususnya untuk segmen UKM.

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) mengadukan polemik pemutusan hubungan kerja atau PHK massal karyawan PT Bank Commonwealth (PTBC) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Presiden Opsi, Saepul Tavip, menyampaikan, pengaduan ke Komnas HAM dilakukan untuk memastikan agar tidak ada intimidasi dalam proses PHK yang menimpa karyawan Bank Commonwealth yang berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia.

“Jangan sampai karyawan ‘dipaksa’ tanda tangan surat PHK padahal soal pesangonnya masih belum jelas,” kata Saepul kepada Bisnis, Senin (5/8/2024).

Setelah PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) resmi mengakuisisi mayoritas saham PTBC, sebanyak 1.146 karyawan PTBC dirumahkan. Proses PHK sendiri sudah dilakukan sejak April 2024 dan terus bertahap hingga akuisisi berakhir di akhir tahun ini.

Meski Manajemen PTBC memastikan bahwa karyawan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serikat pekerja Bank Commonwealth yang berafiliasi ke Opsi merasa keberatan lantaran perusahaan menetapkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran pesangon.

DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa guna menyelenggarakan program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri.

Saepul menilai, DPLK seharusnya dipisahkan dari yang pesangon mengingat secara hukum dana tersebut merupakan uang milik karyawan.

“Ada ataupun tidak ada aksi korporasi akuisisi, DPLK itu tetap milik karyawan,” tegasnya.

Perusahaan, ungkap Saepul, turut menjanjikan hampir semua karyawannya untuk mendapat tawaran kerja dan akan diterima di Bank OCBC. Namun, kenyataannya tidak sedikit yang menerima pil pahit lantaran tidak adanya tawaran apalagi diterima kerja di Bank OCBC.

“Ini jadi semacam jebakan batman, agar karyawan mau dan cepat-cepat tanda tangan surat PHK, demi membebaskan PT Bank Commonwealth dari tuntutan karyawan dan tentu saja memuluskan proses akuisisi,” jelasnya.

Sementara itu, kedua belah pihak dalam hal ini Opsi dan Manajemen PTBC telah dipertemukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ini sebagai upaya penyelesaian melalui musyawarah mufakat.

Sayangnya, pertemuan yang berlangsung pada 31 Juli 2024 itu belum menemukan titik terang. Saepul mengungkap, perusahaan masih dalam posisi DPLK berikut dengan hasil pengembangannya, diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Sementara, Opsi juga masih pada posisi yang sama yaitu DPLK harus dipisahkan dari uang pesangon.

Adapun, ketentuan DPLK sebagai bagian dari uang pesangon sendiri baru diatur sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Saepul sebelumnya menilai, perusahaan harus mulai menghitung dari 2021 atau sejak terbitnya PP No.35/2021 jika ingin menjadikan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon. Artinya, uang DPLK yang sudah menjadi milik karyawan, diakuisisi atau tidak diakuisisi, harusnya dipisah setidak-tidaknya sejak berlakunya regulasi ini.

“Ketika diperhitungkan bagian dari pesangon, itu setelah 2021 ke sini. Jadi yang ke belakang itu tidak boleh dihitung bagian dari uang pesangon,” jelasnya dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Selain itu, Perusahaan diminta tidak memasukkan dana pengembangannya, karena berdasarkan PP No.35/2021, hanya iuran yang diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon, tidak termasuk dana hasil pengembangannya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan dan pengembangan di industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PDP).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan beberapa langkah yang telah diambil oleh regulator berfungsi untuk meningkatkan stabilitas dan kepercayaan dalam industri ini.

Dia menjelaskan selama semester I/2024, OJK telah mengeluarkan 916 sanksi terhadap berbagai pelanggaran di industri PDP. OJK juga melakukan pengawasan khusus kepada 8 perusahaan asuransi dan 15 dana pensiun. Dari jumlah itu, dua dana pensiun saat ini sedang dalam proses pembubaran.

Dari sisi penguatan, Ogi menjelaskan pada 8 Juli 2024, OJK meluncurkan inisiatif peta jalan Dana Pensiun yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas dan kepercayaan pada industri dana pensiun.

Ogi juga menyampaikan bahwa OJK sedang menyusun Peraturan OJK (POJK) tentang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). "Dalam strategi penyusunan SDM ini, kami juga akan menyempurnakan laporan berkala untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan regulasi yang diterapkan dapat diikuti dengan baik," jelas Ogi.

Selain itu, OJK sedang melakukan penyesuaian format laporan asuransi dan reasuransi agar sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117. "Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi," tambah Ogi.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi industri keuangan Indonesia, memastikan bahwa sektor ini tetap kuat, stabil, dan terpercaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sejumlah perusahaan pembiayaan atau multifinance dan fintechP2P lending belum memenuhi aturan modal minimum per Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan sebanyak 7 dari 147 perusahaan multifinance belum memenuhi modal minimum senilai Rp100 miliar. Jumlah ini tidak berubah dibandingkan dengan Mei 2024.

"Lalu, 28 dari 98 P2P lending belum memenuhi ekuitas minimum Rp7,5 miliar yang mulai berlaku pada 4 Juni 2024," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDK Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Sebagai informasi, dalam POJK Nomor 10/2022 pasal 50 diatur penyelenggara P2P lending wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp12,5 miliar yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Hingga 1 tahun sejak aturan itu diundangkan, P2P lending paling sedikit memiliki modal Rp2,5 miliar. Lalu, 2 tahun sejak POJK diundangkan paling sedikit ekuitas P2P lending Rp7,5 miliar.

Sementara, ekuitas P2P lending paling sedikit Rp12,5 miliar berlaku 3 tahun sejak aturan itu diundangkan. Oleh karena itu, jumlah penyelenggara pinjol legal yang belum memenuhi ekuitas minimum pun meningkat dari 1 perusahaan pada Mei 2024.

Agusman memastikan OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait action plan terkait upaya pemenuhan ekuitas dimaksud baik injeksi modal dari pemegang saham maupun strategi investor yang kredibel.

Tak hanya sampai disitu, Agusman mengatakan OJK pun akan melakukan langkah yang diperlukan apabila perusahaan justru ingin mengembalikan izin karena tak bisa memenuhi ekuitas tersebut. “Serta opsi pengembalian izin usaha,” imbuhnya.

Adapun, per Juni 2024 nilai piutang pembiayaan multifinance tercatat senilai Rp492,17 triliun atau tumbuh 10,72% YoY. Nilai ini melambat dibandingkan dengan Juni 2023 yang tumbuh 16,37% YoY.

Sementara, outstanding pembiayaan P2P lending tumbuh 26,73% YoY atau mencapai Rp66,79 triliun. Pertumbuhan ini lebih tinggi ketimbang Juni 2023 yang sebesar 52,70% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Julo Teknologi Finansial (Julo) mencatat transaksi pengguna untuk biaya pendidikan mengalami pertumbuhan hingga 40% sepanjang 2023.

Head of Marketing Julo, Mikhal Anindita mengatakan Julo Biaya Pendidikan telah memberikan dampak positif baik pada kehidupan pengguna maupun kinerja bisnis perusahaan.

Dia menambahkan Biaya Pendidikan telah menjadi salah satu metode transaksi nontunai populer bagi nasabah Julo. Fitur ini telah membantu lebih dari 12.000 nasabah di seluruh Indonesia untuk memenuhi biaya pendidikan mereka.

"Transaksi Julo Biaya Pendidikan tumbuh sebesar 40% dan ini berkontribusi pada pertumbuhan penyaluran kredit digital secara keseluruhan sebesar 84% pada 2023," katanya dalam siaran pers, dikutip Senin (5/8/2024).

Dia menuturkan pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan industri fintek yang dipublikasikan OJK yaitu sebesar 22%.

Mikhal menjelaskan fitur Julo Biaya Pendidikan memberikan kemudahan kepada pada nasabah dalam pembayaran SPP, uang sekolah, biaya kuliah, kursus, hingga uang gedung, seragam, dan buku - semuanya dapat terpenuhi di dalam satu aplikasi dengan bunga ringan dan tenor fleksibel.

Dia menuturkan Indonesia cukup prospektif karena memiliki sistem pendidikan terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 50 juta siswa di lebih dari 250.000 sekolah. Hal ini sejalan dengan Julo yang melakukan ekspansi ke sektor pembiayaan pendidikan untuk mengantisipasi potensi pertumbuhan perusahaan.

Sementara itu, CEO & Co-founder Julo, Adrianus Hitijahubessy akan menggandeng lebih banyak kerja sama dengan berbagai partner strategis ke depannya.

"Dengan demikian, semakin banyak lapisan masyarakat yang dapat terjangkau oleh akses kredit dan menjadi lebih berdaya secara finansial,” ujarnya.

Sebelumnya, Julo meraih penghargaan "Financial Inclusion of the Year" dan "Consumer Lending Product of the Year" oleh Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2024.

Penghargaan internasional ini merupakan penghargaan untuk industri perbankan dan keuangan di tingkat Asia sekaligus pengakuan kepada perusahaan yang memiliki produk dan jasa keuangan di Kawasan Asia yang dinilai mampu mengubah lanskap ritel layanan jasa keuangan.