Bisnis.com, JAKARTA - Tren penyusutan kantor cabangperbankan terus berlanjut sepanjang tahun berjalan 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa kondisi ini imbas transformasi digital yang kian masif, termasuk yang berkaitan dengan inovasi super app.

Deputi Direktur Digitalisasi, Financial Center dan Transformasi Perbankan DPNP OJK Zulkifli Salim menuturkan saat ini telah terjadi perarti pergeseran dari layanan berbasis cabang fisik ke layanan digital, seperti aplikasi mobile banking, internet banking hingga e-channel lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA –- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan rencana merger antara PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) milik Hary Tanoesoedibjo dan PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) milik James Riady masih dalam proses.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edina Rae, mengungkapkan bahwa meskipun rencana merger ini sudah molor hampir setahun dari target awal, kedua bank terus berkoordinasi dengan OJK. "Kalau nunggu kita [OJK], malah nanti kita paksa [merger]," ujarnya usai acara Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 pada awal pekan ini (29/7/2024).

Dian menambahkan penetapan target aksi korporasi merupakan hak masing-masing bank. Proses merger sendiri tidak mudah karena menyatukan dua bank konglomerat dengan karakteristik bisnis dan budaya perusahaan yang berbeda.

Selain itu, terdapat kemungkinan terjadinya pertukaran direksi sebagai konsekuensi cross ownership, di mana tiap bank akan memiliki perwakilan direktur di bank lainnya. Usai cross ownership, pihak Bank MNC akan menjadi bagian dari dewan direksi Bank Nobu, dan sebaliknya.

Presiden Direktur Bank MNC, Rita Montagna, dalam kesempatan terpisah menyatakan pihaknya terus mengikuti arahan OJK terkait merger ini. "Soal merger dengan NOBU, kita serahkan ke OJK. Setahu saya, Pak Dian [Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK] juga sudah rutin memberikan update terkait hal itu. Jadi, kita ikut dari regulator,” ujarnya di Bursa Efek Indonesia pada Jumat (19/7/2024).

Rita juga menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk pertukaran direksi. "Enggak ada [pertukaran direksi] sampai dengan saat ini kita masih seperti yang disampaikan OJK dan kita baru RUPS juga, seperti yang ada saja,” ucapnya.

Meski proses merger ini belum rampung hingga akhir Juli 2024, OJK memastikan bahwa merger ini tidak batal. Komitmen kedua belah pihak tercermin dari transaksi cross ownership antara kedua grup usaha masing-masing sebesar 10%.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PT MNC Land Tbk. (KPIG) dari MNC Group menjadi pemegang saham 10% di Bank Nobu, sedangkan PT Prima Cakrawala Sentosa dari Lippo Group mengurangi porsi sahamnya di Bank Nobu dari 20,66% menjadi 10,66%. Di sisi lain, Prima Cakrawala Sentosa masuk dengan kepemilikan 10% di Bank MNC, sementara porsi MNC Land di Bank MNC berkurang.

Sementara, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank MNC pada 21 Juni 2024, pemegang saham membatalkan pengangkatan Thomas Hartono Tulus sebagai Wakil Presiden Direktur yang diputuskan pada RUPSLB 4 Oktober 2022. Denny Setiawan Hanubrata tetap sebagai Wakil Presiden Direktur Bank MNC.

RUPST juga menerima pengunduran diri Mahdan dari jabatan Komisaris efektif sejak 14 Februari 2024. Selain itu, RUPST menyetujui pengangkatan Aris Palembangan sebagai Direktur dan Zainudin Samaludin sebagai Direktur Kepatuhan, efektif sejak surat persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terpenuhi.

Aris Palembangan dan Zainudin Samaludin bukanlah orang baru di MNC Bank. Aris pernah menjabat sebagai Chief Officer pada 2018, sementara Zainudin sebagai Chief Officer sejak 2016.

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam upaya mengurangi sampah plastik, Bank Mandiri telah menginisiasi pemasangan reverse vending machine (RVM) atau mesin penukaran sampah botol plastik di beberapa titik kantor operasionalnya. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kawasan perkantoran Bank Mandiri bebas dari pencemaran sampah plastik.
Sejak mulai beroperasi pada Desember 2023, mesin RVM sudah tersedia di empat lokasi utama Bank Mandiri, yaitu Sentra Mandiri, Plaza Mandiri, Menara Mandiri, dan Mandiri University Daan Mogot. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar, menjelaskan bahwa mesin RVM ini dilengkapi dengan fitur layar sentuh interaktif yang memudahkan pengguna.
"Mesin ini dapat digunakan oleh siapa saja, baik oleh pekerja di kawasan Bank Mandiri Group maupun pengunjung di kawasan perkantoran tersebut," ujar Alexandra.
Cara kerja mesin ini sederhana. Pengguna cukup memasukkan botol plastik bekas ke dalam mesin RVM. Mesin tersebut akan mendeteksi jenis barang yang diolah dan memberikan nilai tukar dalam bentuk poin kredit kepada pengguna. Poin ini kemudian dapat ditukar dengan hadiah seperti voucher belanja atau produk kerajinan tangan hasil daur ulang botol plastik.
Hingga Juni 2024, mesin RVM Bank Mandiri telah mencatat 4.679 transaksi dengan total 30,3 ribu botol plastik yang terkumpul, mencapai berat 566,7 kg. Transaksi ini melibatkan 473 orang dengan total 1,6 juta poin yang terkirim.

Setiap botol plastik yang dimasukkan ke dalam mesin RVM memberikan pengguna dua reward berupa Plasticpay Poin dan Livin’ Poin. Nilai penukaran untuk satu botol plastik setara dengan 56 Plasticpay poin dan satu Livin’ Poin.
Botol plastik yang biasanya terbuat dari bahan Polyethylene Terephthalate (PET) sering ditemui pada kemasan minuman ringan berkarbonasi, air kemasan, susu, jus, dan minuman olahraga. PET adalah jenis plastik berlabel kode #1 yang biasanya tertera di atas atau dekat dasar botol dan wadah.
Alexandra menyatakan bahwa sampah plastik berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon. Hal ini dapat diatasi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Bank Mandiri mewujudkan kolaborasi ini dengan menunjuk pihak ketiga dalam pengadaan dan pengelolaan mesin RVM.
"Ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus melibatkan beberapa pihak, terutama perusahaan anak. Kami melihat RVM sebagai terobosan luar biasa yang perlu didukung bersama," kata Alexandra.
Pengadaan RVM bekerja sama dengan PT Plasticpay Teknologi Daurulang (Plasticpay) dan telah menunjukkan tren positif serta dampak sosial. Kini tercatat ada 480 partisipasi masyarakat yang terlibat dalam perubahan perilaku memilah sampah botol plastik.

Selain itu, 32.310 botol plastik atau setara dengan 604,35 kg telah terkumpul dan akan didaur ulang menjadi material felt sebanyak 43,95 m2. Sebanyak 3.199.482 gram CO2 jejak karbon berhasil dikurangi.
Alexandra menambahkan bahwa pengelolaan sampah akan menjadi masalah besar jika tidak dilakukan secara efisien. Sampah yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat.

Program daur ulang sampah di operasional perusahaan telah membuktikan komitmen Bank Mandiri dalam menerapkan aspek keberlanjutan. Mesin RVM dinilai berperan menciptakan lingkungan kerja yang bebas emisi di masa depan.
"Bank Mandiri sadar bahwa pengelolaan sampah yang efisien dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mencerminkan nilai keberlanjutan bagi perusahaan dan masyarakat," tambah Alexandra.
Data Bank Mandiri menunjukkan bahwa transaksi RVM hingga Juni 2024 setara dengan penyelamatan lahan seluas 478,82 m2 dan pengurangan jejak karbon sebesar 3 juta gram CO2.

Langkah ini sejalan dengan target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30 persen pada 2029. Hal ini juga mendukung target Bank Mandiri untuk mencapai Net Zero Emissions Operations pada 2030 dan visi Net Zero Emissions Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.
"Kami berharap RVM ini dapat menjadi sinergi positif bersama Mandiri dan Mandirian untuk mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan dan rendah emisi karbon," pungkas Alexandra.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir terus mendorong kinerja bisnis penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) meski di tengah kondisi ekonomi global tidak stabil dan daya beli masyarakat melemah.

Dalam konferensi pers setelah acara peluncuran Gedung Nawasena Mandiri Corporate University pada Selasa (30/7/2024), Erick mengingatkan peran penting UMKM dalam stabilisasi ekonomi saat krisis ekonomi 1998. "Ketika daya beli masyarakat sedang turun atau UMKM sedang melemah, kami sebagai pemerintah atau BUMN tidak boleh meninggalkan mereka," ujarnya.

Erick menekankan bahwa BUMN memiliki key performance indicators yang mencakup kontribusi pada kebijakan fiskal melalui pajak dan dividen, serta peran sebagai agen perubahan yang mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. "Kita harus melindungi kelas menengah, mendorong usaha kecil menjadi besar, dan yang besar menjadi pemain global," tambahnya.

Penyaluran pembiayaan UMKM oleh BUMN dilakukan secara konsisten. Tercatat, 92% dari total penyaluran UMKM berasal dari BUMN, lebih tinggi dibandingkan dengan bank swasta dan bank asing yang lebih memprioritaskan kredit segmen korporasi.

Dua mesin pembiayaan ultra mikro BUMN mencatatkan pertumbuhan 10,55% dalam penyaluran pembiayaan, mencapai Rp122,02 triliun pada semester I/2024 dari Rp110,37 triliun pada Juni 2023. PNM mencatat pinjaman yang diberikan sebesar Rp45 triliun, meningkat 5,12% dari Rp42,8 triliun pada Juni 2023, dengan rincian pinjaman sebesar Rp43,873 triliun dan pembiayaan modal Rp1,127 triliun.

Pegadaian mencatat pinjaman yang diberikan sebesar Rp77,02 triliun pada paruh pertama 2024, naik 13,99% dari Rp67,57 triliun pada Juni 2023. PNM juga membukukan pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp7,51 triliun, tumbuh 11,07% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan laba bersih meningkat dari Rp750,33 miliar menjadi Rp823,56 miliar.

Pegadaian mencatat pendapatan usaha sebesar Rp16,07 triliun pada Juni 2024, naik dari Rp11,83 triliun pada Juni 2023, dengan laba bersih meningkat dari Rp2,1 triliun menjadi Rp2,9 triliun pada semester I/2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) membukukan laba bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp26,55 triliun pada semester I/2024.

Laba Mandiri itu tumbuh 5,23% secara tahunan (year on year/yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp25,23 triliun. Sedangkan sebesar Rp2,72 triliun merupakan laba untuk kepentingan non pengendali.

Pertumbuhan laba bank ditopang oleh pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang naik 3,75% yoy menjadi Rp49,08 triliun pada akhir Juni 2024 dari sebelumnya Rp47,31 triliun.

Selanjutnya tercatat margin bunga bersih (net interest margin/NIM) Mandiri turun 38 basis poin (bps) dari 5,30% menjadi 4,92%.

Peningkatan laba juga terdorong oleh raupan pendapatan berbasis komisi atau fee based income secara konsolidasi sebesar Rp10,77 triliun pada semester I/2024 naik 14,37% yoy. Kemudian, penurunan nilai aset keuangan atau impairment yang susut 8,53% yoy menjadi Rp6,91 triliun.

Dari sisi intermediasi, Mandiri telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.487,44 triliun pada Juni 2024, tumbuh 20,07% yoy. Aset bank pun naik 14,96% yoy menjadi Rp2.257,81 triliun pada semester I/2024.

Seiring dengan penyaluran kredit, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross Mandiri mengalami berada di level 1,01% dari 1,53% dan NPL net sebesar 0,35% dari 0,29%.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo pun mengungkapkan bahwa portofolio atas kredit wholesale relatif baik “Proses kami disiplin di dalam loan underwriting,” ujarnya kepada awak media di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Selanjutnya, tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) menjadi 3,58% dari 3,72%. Kemudian tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) tumbuh lebih kencang, yakni 285 bps menjadi 24,39% dari 25,78%

Terakhir, di sisi pendanaan, Mandiri telah meraup dana pihak ketiga (DPK) Rp1.651,02 triliun, naik 15,45% yoy. Dana murah atau current account saving account (CASA) juga naik 17,94% yoy menjadi Rp1.238,45 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada fasilitas kesehatan (faskes) yang melanggar kerja sama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menjelaskan pelanggaran kerja sama ini bisa menjadi penyebab BPJS Kesehatan memutus kontrak kerja sama sehingga faskes tidak dapat melayani peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Apabila pada proses pelaksanaannya terdapat sengketa yang berkaitan dengan kejadian kecurangan [fraud], maka ketentuan atau sanksinya mengacu pada ketentuan yang berlaku, saat ini Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019," kata Rizky kepada Bisnis, Selasa (30/07/2024).

Dijelaskan dalam Pasal 6 Beleid tersebut, faskes yang melanggar kerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau ganti rugi akibat tindakan fraud kepada pihak yang dirugikan.

Apabila fraud dilakukan oleh petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, dan penyedia obat dan alat kesehatan, sanksi administratif dapat diikuti dengan sanski tambahan berupa denda. Denda tersebut diberikan kepada pihak yang dirugikan.

Sementara apabila fraud dilakukan oleh tenaga kesehatan, penyelenggara pelayanan kesehatan, dan penyedia obat dan alat kesehatan, maka sanksi administratif dapat diikuti dengan pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun BPJS Kesehatan dalam mekanismenya membayarkan klaim pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan menggunakan Dana Jaminan Sosial yang merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya.

"Iuran itu sendiri bersumber dari peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah, sehingga apabila terdapat klaim yang tidak sesuai [fraud] dan harus dikembalikan oleh fasilitas kesehatan, itu adalah benar merupakan kerugian dan termasuk kerugian negara," kata Rizky.

Dia menegaskan, fasilitas kesehatan yang terbukti melakukan tindakan fraud maka fasilitas kesehatan tersebut berkewajiban membayar kerugian dan BPJS Kesehatan dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir menilai sanksi terhadap fasilitas kesehatan yang melakukan fraud terhadap klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih lemah. Hal itu dia katakan merespons temuan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN).

"Kejadian berulang karena masih lemahnya sanksi yang diberikan," kata Kadir kepada Bisnis, Kamis (25/07/2024).

PK-JKN telah melakukan audit terhadap enam rumah sakit di tiga provinsi. Hasilnya, satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif senilai Rp20-30 miliar, satu rumah sakit di Sumatera Utara terindikasi fraud Rp1-3 miliar, dan satu rumah sakit lainnya di Sumatera Utara terindikasi fraud Rp4-10 miliar.

"Jika kejadian ini terus berulang, ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) BPJS Kesehatan bisa terancam. Jika dana DJS terus tergerus, BPJS Kesehatan bisa mengalami defisit dan gagal bayar," kata Kadir.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa memutus sepihak kerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) seperti rumah sakit (RS) ketika terbukti melakukan fraud seperti melakukan klaim fiktif.

Dengan demikian, BPJS Kesehatan tidak lagi berkewajiban membayarkan klaim pelayanan kesehatan kepada faskes tersebut menggunakan Dana Jaminan Sosial (DJS).

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar memandang hal tersebut tidak berperan besar memangkas beban klaim yang ditanggung BPJS Kesehatan.

"Dampaknya ya tidak signifikan karena pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan tetap mencari RS yang bekerja sama. Namun, akan menambah kesulitan pasien JKN saja, karena harus cari RS yang lain. Jadi ya tetap ke RS dan akan menjadi tanggungan JKN. Jadi kalau dibilang pemutusan hubungan kerja sama akan menghemat pembiayaan JKN, ya nggak juga sih," kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (30/07/2024).

Pada 2023 beban klaim yang ditanggung BPJS Kesehatan melebihi dari pendapatan iuran yang dikumpulkan. Beban klaim jaminan kesehatan mencapai Rp158,85 triliun, lebih besar dari pendapatan iuran Rp151,69 triliun.

Namun kekurangan tersebut bisa ditutup dengan pendapatan-pendapatan lain seperti pendapatan SiLPA Kapitasi Rp117,95 miliar, pendapatan investasi Rp5,71 triliun, dan pendapatan lainnnya Rp596,9 miliar yang membuat BPJS Kesehatan pada 2023 surplus Rp157,22 miliar.

"Jadi di 2023 [BPJS Kesehatan] masih terjadi surplus, walaupun rasio klaim 104,6%. Justru seharusnya proses kerja sama dipermudah sehingga lebih banyak lagi RS yang bekerja sama sehingga akses peserta ke rawat inap dan rawat jalan di RS lebih mudah," kata Timboel.

Bahkan, Timboel menyarakan penetrasi sasaran mitra BPJS Kesehatan diperluas dengan mewajibkan RS swasta bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, bukan hanya RS milik pemerintah yang diwajibkan.

Dihubungi terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah enggan menyebutkan berapa jumlah RS yang sudah diputus kontrak sepanjang 2024 ini.

"Jumlahnya dinamis. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sebagai penyelenggara Program JKN, BPJS Kesehatan selalu berupaya memastikan pesertanya terlayani dengan baik sesuai haknya. Karena itulah, BPJS Kesehatan menggandeng fasilitas kesehatan yang lolos credentialing sebagai mitra melalui perjanjian kerja sama," kata Rizky.

Adapun, jumlah fasilitas kesehatan yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam 2014-2023 menanjak drastis. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 2014 sebanyak 18.437 naik 28,22% menjadi 23.639 pada 2023.

Sementara Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) pada 2014 jumlahnya sebanyak 1.681 naik 85,60% menjadi 3.120 pada 2023.

Kemudian Fasilitas Kesehatan Penunjang (optik dan apotek) jumlahnya pada 2014 2.275 naik 141,49% menjadi 5.494 pada 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mestika Dharma Tbk. (BBMD) membukukan lababank only senilai Rp162,98 miliar. Nilai ini menyusut 10,78% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp182,66 miliar.

Meskipun begitu, laba konsolidasi perseroan tercatat sebesar Rp288,67 miliar pada semester I/2024, tumbuh 58,21% yoy dari sebelumnya Rp182,45 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan secara konsolidasi, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar Rp463,85 miliar per Juni 2024, turun 4,23% yoy dari sebelumnya Rp484,35 miliar. Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) berada di level 6,41% dari 6,51%.

Lebih lanjut, pendapatan nonbunga atau pendapatan berbasis komisi (fee based income) turun 5,51% yoy menjadi Rp5,26 miliar. Lalu, pendapatan lainnya pun turun 18,34% yoy menjadi Rp23,83 miliar.

Dari sini, beban operasional selain bunga bersih naik 1,91% yoy menjadi Rp255,97 miliar dari sebelumnya Rp251,17 miliar. Alhasil, laba operasional tertekan 10,85% yoy menjadi Rp207,88 miliar.

Dari sisi intermediasi, BBMD mencatatkan kinerja 16,38% yoy menjadi Rp10,19 triliun dibanding sebelumnya Rp8,76 triliun. Namun, aset turun 1,37% yoy menjadi Rp16,12 triliun dari sebelumnya Rp16,35 triliun.

Seiring dengan penyaluran kredit, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross mencapai 1,34% dari 1,12%. Kemudian, NPL net berada di level 0,61% dari sebelumnya 0,49%.

Adapun, dana pihak ketiga (DPK) BBMD turun 3,92% yoy menjadi Rp10,65 triliun. Dana murah alias CASA turun 1,46% yoy dari Rp5,07 triliun menjadi Rp4,99 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BNI Life Insurance (BNI Life) melihat potensi kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki potensi yang sangat besar mengingat peserta badan publik tersebut mencapai 271,4 juta peserta per Mei 2024.

Plt. Direktur Utama BNI Life Neny Asriany mengungkap saat ini kerjasama BNI Life dengan BPJS Kesehatan melalui skema Coordination of Benefit (CoB) masih terus berjalan. Hal tersebut merupakan salah satu solusi untuk menjembatani antara layanan BPJS Kesehatan dengan asuransi komersial.

Neny menjelaskan skema CoB yang berlaku saat ini adalah BPJS Kesehatan sebagai penjamin pertama dan pembayar pertama (first buyer), sedangkan asuransi komersial sebagai pembayar kedua.

“Melalui skema CoB, peserta dapat memaksimalkan manfaat yang mereka terima dari BPJS Kesehatan dan asuransi komersial yang mereka miliki, sehingga memastikan perlindungan yang lebih komprehensif tanpa harus menanggung biaya medis yang besar”, kata Neny dalam keterangan resminya dikutip pada Selasa (30/7/2024).

Skema CoB tersebut memungkinkan peserta untuk menggabungkan manfaat dari kedua jenis asuransi, sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan yang lebih luas dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Dengan adanya skema ini, lanjutnya, peserta BPJS Kesehatan yang juga merupakan peserta asuransi kesehatan kumpulan BNI Life dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang dibutuhkan tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi.

“BNI Life berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan implementasi skema CoB yang efektif dan efisien. Kami percaya bahwa kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga akan menciptakan sistem kesehatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan," tutup Neny.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan mengalami defisit operasional pada 2023. Sepanjang tahun lalu, BPKH mencatatkan defisit komprehensif konsolidasi sebesar -Rp594,72 miliar. Sedangkan defisit konsolidasi yang diatribusikan kepada entitas induk mencapai -Rp317,66 miliar.

Dalam laporan keuangan BPKH dikutip Selasa (30/7/2024), lembaga yang diberi amanat mengelola dana jamaah haji selama masa tunggu itu membukukan pendapatan setoran jemaah berangkat 2023 sebesar Rp10,79 triliun. Melonjak 186,2% dari setoran 2022 sebesar Rp3,77 triliun.

BPKH melaporkan meski kontribusi jemaah haji berangkat naik, badan juga mengalami kenaikan beban penyelenggaraan ibadah haji konsolidasi sebesar 102% dari Rp9,03 triliun menjadi Rp18,25 triliun.

Dengan timpangnya beban dan pemasukan ini, penyelenggaraan haji 2023 mengalami defisit Rp7,45 triliun. Naik dari defisit Rp5,25 triliun pada tahun sebelumnya.

Nilai ini kemudian ditambal dari nilai pengembangan dana jemaah masa tunggu yang dikelola BPKH. Pada 2023, dana pengembangan menghasilkan manfaat bersih Rp10,67 triliun, berbanding Rp9,88 triliun pada tahun sebelumnya.

BPKH juga mencatatkan kenaikan penyaluran untuk rekening virtual dari Rp2,06 triliun menjadi Rp3,17 triliun. Demikian juga beban operasional, terjadi kenaikan dari Rp250,17 miliar menjadi Rp363,17 miliar.

Alhasil kondisi ini membuat dana PIH mengalami defisit -Rp316,1 miliar dari sebelumnya surplus Rp2,32 triliun.

Selanjutnya untuk Dana Abadi Umat, BPKH melaporkan mengalami penurunan surplus dari Rp111,97 miliar menjadi Rp22,96 miliar. Menipisnya surplus DAU per 2023 ini disebabkan karena melonjaknya bantuan kemaslahatan dari BPKH dari Rp130,31 miliar menjadi Rp228,58 miliar.

Sementara itu, BPKH melaporkan pada akhir 2023 memiliki aset Rp220,7 triliun. Aset itu terdiri dari kas Rp2,19 trilun, giro pada Bank Indonesia Rp5,01 triliun. Selanjutnya penempatan pada bank sebesar Rp32,84 triliun.

BPKH juga mencatatkan piutang pembiayaan Rp5,46 triliun, pembiayaan bagi hasil Rp14,77 triliun, pendapatan yang masih harus diterima Rp1,91 triliun. Tercatat investasi pada surat berharga Rp151,23 triliun. Lainnya dtempatkan pada aset tetap Rp900 miliar, investasi emas Rp1,67 triliun, dan aset lainnya Rp4,74 triliun.

Dari pos liabilitas, BPKH mencatatkan utang ke jemaah tunda Rp2,26 triliun, utang lainnya Rp1,13 triliun, daa simpanan nasabah bank Rp11,07 triliun, dana titipan jemaah haji Rp146,25 triliun, dan pinjaman yang diterima Rp3,16 triliun.

Lainnya tercatat dana syirkah temporer Rp35,91 triliun, dan aset neto Rp20,95 triliun.

Bisnis mengkonfirmasi kondisi defisit operasional ini kepada Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Periode 2022-2027, Fadlul Imansyah. Meski demikian, pesan yang terkirim belum direspons meski telah menampilkan centang dua tanda telah diterima.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan mengalami defisit operasional pada 2023. Sepanjang tahun lalu, BPKH mencatatkan defisit komprehensif konsolidasi sebesar -Rp594,72 miliar. Sedangkan defisit konsolidasi yang diatribusikan kepada entitas induk mencapai -Rp317,66 miliar.

Dalam laporan keuangan BPKH dikutip Selasa (30/7/2024), lembaga yang diberi amanat mengelola dana jamaah haji selama masa tunggu itu membukukan pendapatan setoran jemaah berangkat 2023 sebesar Rp10,79 triliun. Melonjak 186,2% dari setoran 2022 sebesar Rp3,77 triliun.

BPKH melaporkan meski kontribusi jemaah haji berangkat naik, badan juga mengalami kenaikan beban penyelenggaraan ibadah haji konsolidasi sebesar 102% dari Rp9,03 triliun menjadi Rp18,25 triliun.

Dengan timpangnya beban dan pemasukan ini, penyelenggaraan haji 2023 mengalami defisit Rp7,45 triliun. Naik dari defisit Rp5,25 triliun pada tahun sebelumnya.

Nilai ini kemudian ditambal dari nilai pengembangan dana jemaah masa tunggu yang dikelola BPKH. Pada 2023, dana pengembangan menghasilkan manfaat bersih Rp10,67 triliun, berbanding Rp9,88 triliun pada tahun sebelumnya.

BPKH juga mencatatkan kenaikan penyaluran untuk rekening virtual dari Rp2,06 triliun menjadi Rp3,17 triliun. Demikian juga beban operasional, terjadi kenaikan dari Rp250,17 miliar menjadi Rp363,17 miliar.

Alhasil kondisi ini membuat dana PIH mengalami defisit -Rp316,1 miliar dari sebelumnya surplus Rp2,32 triliun.

Selanjutnya untuk Dana Abadi Umat, BPKH melaporkan mengalami penurunan surplus dari Rp111,97 miliar menjadi Rp22,96 miliar. Menipisnya surplus DAU per 2023 ini disebabkan karena melonjaknya bantuan kemaslahatan dari BPKH dari Rp130,31 miliar menjadi Rp228,58 miliar.

Sementara itu, BPKH melaporkan pada akhir 2023 memiliki aset Rp220,7 triliun. Aset itu terdiri dari kas Rp2,19 trilun, giro pada Bank Indonesia Rp5,01 triliun. Selanjutnya penempatan pada bank sebesar Rp32,84 triliun.

BPKH juga mencatatkan piutang pembiayaan Rp5,46 triliun, pembiayaan bagi hasil Rp14,77 triliun, pendapatan yang masih harus diterima Rp1,91 triliun. Tercatat investasi pada surat berharga Rp151,23 triliun. Lainnya dtempatkan pada aset tetap Rp900 miliar, investasi emas Rp1,67 triliun, dan aset lainnya Rp4,74 triliun.

Dari pos liabilitas, BPKH mencatatkan utang ke jemaah tunda Rp2,26 triliun, utang lainnya Rp1,13 triliun, daa simpanan nasabah bank Rp11,07 triliun, dana titipan jemaah haji Rp146,25 triliun, dan pinjaman yang diterima Rp3,16 triliun.

Lainnya tercatat dana syirkah temporer Rp35,91 triliun, dan aset neto Rp20,95 triliun.

Bisnis mengkonfirmasi kondisi defisit operasional ini kepada Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Periode 2022-2027, Fadlul Imansyah. Meski demikian, pesan yang terkirim belum direspons meski telah menampilkan centang dua tanda telah diterima.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) membukukan laba bersih setelah pajak (net profit after tax/NPAT) senilai Rp1,5 triliun sepanjang semester I/2024.

Sebagai informasi, pada periode yang sama tahun lalu atau semester I/2023 Bank Danamon melaporkan laba bersih senilai Rp1,57 triliun. Sementara, pada kuartal I/2024 laba BDMN tercatat Rp831,24 miliar.

Finance Director Bank Danamon Muljono Tjandra mengatakan pada paruh pertama tahun ini, perseroan juga mencatatkan pendapatan operasional sebelum pencadangan atau pre-provisioning operating profit (PPOP) senilai Rp4,3 triliun atau tumbuh 10% secara tahunan (YoY) dengan pendapatan operasional naik 8% menjadi Rp9,4 triliun.

"Hal itu didukung oleh pendapatan bunga bersih yang naik 5% YoY sejalan dengan pertumbuhan kredit pada semester I/2024. Selain itu, fee based income naik 21%," ujarnya dalam konferensi pers kinerja semester I/2024 Bank Danamon, Selasa (30/7/2024).

Muljono menyebutkan total penyaluran kredit dan trade finance Bank Danamon pada semester 1/2024 mencapai Rp183,9 triliun atau naik 14% YoY yang didorong oleh 4 sektor penyaluran utama.

Secara rinci, kredit ke sektor enterprise banking and financial institution tumbuh 12% YoY menjadi Rp82,7 triliun. Lalu, ke sektor konsumen tumbuh 32% YoY, kredit SME tumbuh 9% YoY, dan kredit melalui Adira Finance tumbuh 15% YoY.

Rasio NPL coverage BDMN pada semester I/2024 tercatat sebesar 263,2% atau naik dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 259,9%. Sementara, rasio NPL membaik 10 basis poin menjadi 2,2%.

Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), Bank Danamon menghimpun Rp146,1 triliun atau naik 15% YoY. Muljono menyebutkan DPK perseroan didominasi oleh time deposit yang naik menjadi Rp79 triliun dari Rp56 triliun secara tahunan.

Sementara, dengan kenaikan suku bunga acuan dan kompetisi menarik dana di pasar serta adanya instrumen investasi baru berupa SRBI, dana murah perseroan pun mengalami penyusutan."CASA [dana murah] kami turun 5%, tetapi secara overall DPK masih tumbuh 15% YoY," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Adira Finance Dewa Made Susila menyatakan perseroan menghadapi tantangan berupa pelemahan daya beli masyarakat, khususnya segmen menengah ke bawah, yang berdampak ke bisnis Adira, yang merupakan anak usaha Bank Danamon.

Sebagai informasi, Adira fokus menggarap segmen menengah bawah dengan komposisi 85% pembiayaan sepeda motor, sedangkan untuk pembiayaan roda 4, 50%-nya merupakan kredit komersial berupa kendaraan pickup.

"Dua segmen ini menghadapi tantangan luar biasa tahun ini, dari penurunan daya beli dan kenaikan biaya hidup, terutama biaya makanan dan energi," jelasnya.

Meskipun demikian, hingga semester I/2024 Adira Finance menyalurkan pembiayaan baru senilai Rp20 triliun dan diharapkan dapat mencapai Rp40 triliun pada akhir tahun ini.