Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mimpi menunaikan ibadah haji di usia muda kini semakin terbuka lebar. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengajak generasi muda untuk mulai merencanakan ibadah haji sejak dini melalui talkshow bertema “Rencanakan Masa Depan untuk Ibadah Haji Sejak Dini” di Indonesian Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 pada Kamis (31/10) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Talkshow ini menghadirkan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, bersama Perencana Keuangan Prita Hapsari Ghozie. Mereka membahas pentingnya mendaftar haji di usia muda dan langkah-langkah untuk mempersiapkannya lebih awal.

Fadlul memperkenalkan kampanye “Ayo Haji Muda” yang digagas oleh BPKH. Kampanye ini bertujuan mendorong masyarakat untuk mendaftar haji saat masih muda, mengingat ibadah haji memerlukan fisik yang kuat karena banyak aktivitas berjalan jarak jauh.

“Mengapa BPKH mengampanyekan ‘Ayo Haji Muda’? Karena masa tunggu setelah mendaftar cukup panjang. Usia 40 atau 50 tahun adalah waktu yang tepat untuk menunaikan haji dengan kedewasaan rohani dan fisik yang optimal,” ujar Fadlul dalam keterangannya.

Fadlul juga mengajak generasi muda, terutama para calon mempelai pria, untuk menjadikan setoran awal haji sebagai mahar pernikahan.

“Fenomena yang cukup menarik saat ini, banyak generasi muda setelah lulus kuliah ingin menikah. Biasanya mahar berupa seperangkat alat salat, tetapi sekarang bisa berupa setoran awal haji. Jika pasangan Indonesia sudah mulai berpikir setor haji sejak umur 25 tahun, artinya mereka telah memiliki visi fisik dan rohani yang baik,” tambahnya.

Saat ini, setoran awal untuk mendaftar haji minimal sebesar Rp25 juta.

Fadlul yakin, dengan memberikan mahar berupa setoran awal haji, generasi muda akan lebih siap secara finansial dan karier mereka pun akan lebih baik ke depannya.

“Jadikan setoran awal haji sebagai mahar dalam pernikahan, sehingga kehidupan yang berkah bisa diupayakan sejak awal,” ucapnya.

Sementara itu, Perencana Keuangan Prita Ghozie memberikan panduan dalam mengelola keuangan untuk membantu generasi muda mendaftar haji sejak dini.

Ia menyarankan untuk meninjau pendapatan, menyiapkan anggaran khusus, dan mengalokasikan dana secara konsisten.

“Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan sangat penting agar dana dapat terkumpul lebih cepat,” kata Prita.

Talkshow yang dipandu oleh Founder Kasi Solusi, Derryansha Azhari, berlangsung dinamis dan mendapatkan antusiasme tinggi dari peserta, yang mayoritas berasal dari kalangan muda.

Selain itu, Fadlul juga menegaskan bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan dengan transparansi. Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan BPKH yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui website dan media sosial BPKH.

“Alhamdulillah, laporan keuangan BPKH selama enam tahun berturut-turut mendapat opini wajar tanpa pengecualian,” ungkapnya.

Melalui acara ini, BPKH berharap masyarakat, terutama generasi muda, semakin memahami pentingnya merencanakan haji sejak dini.

Dengan begitu, mereka dapat mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan finansial untuk menjalankan ibadah haji di usia yang lebih muda, serta meraih keberkahan dalam kehidupan.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi meluncurkan Program Beasiswa Haji Indonesia dalam rangka The 6th International Hajj Fund Forum yang berlangsung di Jakarta.

Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pendidikan kepada 1.000 siswa SMA sederajat dan 1.000 siswa SMK atau mahasiswa aktif dari seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi angka putus sekolah, sehingga lebih banyak siswa dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik.

"Beasiswa ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang kami lakukan untuk membantu pendidikan di Indonesia. Kami berharap inisiatif ini dapat berkontribusi pada pembangunan generasi yang berkomitmen untuk kemajuan masyarakat dan bangsa," katanya melalui keterangan resmi, Rabu (30/10).

Fadlul juga menegaskan bahwa dana untuk Beasiswa Haji Indonesia berasal dari distribusi Dana Kemaslahatan yang dihasilkan dari Dana Abadi Umat, bukan dari dana haji.

"Beasiswa ini berasal dari distribusi Dana Kemaslahatan yang dihasilkan dari Dana Abadi Umat," ujarnya

The 6th International Hajj Fund Forum 2024 berfungsi sebagai platform strategis untuk membahas pengelolaan keuangan haji, mengusung tema "Transforming Hajj Management: Financial Optimization and Market Expansion Strategies."

Acara ini diinisiasi oleh BPKH dan Bank Indonesia untuk memperkuat sinergi antara pengelolaan keuangan haji dan pengembangan ekonomi syariah.

Fadlul berharap forum ini dapat menjadi wadah untuk mendapatkan masukan dan diskusi mengenai pengelolaan keuangan haji, baik di Indonesia maupun di negara-negara Muslim lainnya, serta mendorong kolaborasi antarnegara demi optimalisasi pengelolaan keuangan haji.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. International Hajj Fund Forum atau Forum Haji Internasional yang diselenggarakan sebagai bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, menjadi platform strategis untuk membahas pengelolaan keuangan haji yang lebih efisien dan efektif.

Konferensi yang akan berlangsung pada 30 Oktober 2024 di JCC, Jakarta ini mengangkat tema penting, "Transforming Hajj Management: Financial Optimization and Market Expansion Strategies,".

Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan, acara yang diinisiasi BPKH dan Bank Indonesia ini bertujuan memperkuat sinergi antara pengelolaan keuangan haji dan pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.

“Forum ini akan merumuskan strategi inovatif untuk mengelola dana haji secara lebih efisien dan menguntungkan, juga memperluas ekspansi pasar produk halal khususnya di Arab Saudi, yang diharapkan dapat memberi kontribusi lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Fadlul dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (25/10).

Forum Haji Internasional berlangsung dalam dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama berfokus pada Optimizing Hajj Funds: Management Strategies and Risk Mitigation.

Dalam sesi ini, para ahli keuangan dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Saudi Central Bank dan Tabung Amanah Islam Brunei, akan berbagi pandangan tentang strategi pengelolaan dana Syariah.

“Termasuk bagaimana mengoptimalkan dana haji Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko,” lanjut Fadlul.

Sedang di sesi kedua pengiriman produk halal Indonesia, khususnya yang mendukung kebutuhan jemaah haji dan umrah, menjadi salah satu agenda utama yang bertajuk “Strategic Penetration: Enhancing Hajj and Umrah Support Products in the Saudi Arabian Market”.

“Peran BPKH dalam mendukung salah satu ekosistem haji dan umrah tersebut menjadi kunci dalam mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Indonesia dan mitra di Arab Saudi,” ucapnya.

Dengan adanya BPKH sebagai lembaga pengelola dana yang terlibat langsung, diharapkan terbentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Arab Saudi, yang akan mempercepat proses produk halal Indonesia ke pasar global.

“Sebagai pengelola dana haji, BPKH memiliki peran kunci dalam mendorong stabilitas keuangan syariah di Indonesia. Pengelolaan dana haji yang baik akan memberikan dampak positif bagi stabilitas sistem keuangan syariah,” ujar Fadlul.

Hal ini menciptakan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya untuk sektor haji tetapi juga untuk sektor ekonomi Islam secara keseluruhan.

"Konferensi Haji Internasional 2024 merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Melalui konferensi ini, diharapkan dapat dihasilkan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan pengelolaan haji,” pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – International Hajj Fund Forum atau Forum Haji Internasional yang diselenggarakan sebagai bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, menjadi platform strategis untuk membahas pengelolaan keuangan haji yang lebih efisien dan efektif.

Konferensi yang akan berlangsung pada 30 Oktober 2024 di JCC, Jakarta, ini mengangkat tema penting, Transforming Hajj Management: Financial Optimization and Market Expansion Strategies.

Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menjelaskan, acara yang diinisiasi BPKH dan Bank Indonesia (BI) ini bertujuan memperkuat sinergi antara pengelolaan keuangan haji dan pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. 

“Forum ini akan merumuskan strategi inovatif untuk mengelola dana haji secara lebih efisien dan menguntungkan, juga memperluas ekspansi pasar produk halal khususnya di Arab Saudi, yang diharapkan dapat memberi kontribusi lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia,” jelas Fadlul dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Forum Haji Internasional berlangsung dalam dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama berfokus pada Optimizing Hajj Funds: Management Strategies and Risk Mitigation. Dalam sesi ini, para ahli keuangan dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Saudi Central Bank dan Tabung Amanah Islam Brunei, akan berbagi pandangan tentang strategi pengelolaan dana syariah.

“Termasuk bagaimana mengoptimalkan dana haji Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko,” lanjut Fadlul.

Di sesi kedua, pengiriman produk halal Indonesia, khususnya yang mendukung kebutuhan jemaah haji dan umrah, menjadi salah satu agenda utama yang bertajuk Strategic Penetration: Enhancing Hajj and Umrah Support Products in the Saudi Arabian Market.

“Peran BPKH dalam mendukung salah satu ekosistem haji dan umrah tersebut menjadi kunci dalam mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Indonesia dan mitra di Arab Saudi,” jelas dia.

Dengan adanya BPKH sebagai lembaga pengelola dana yang terlibat langsung, diharapkan terbentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Arab Saudi, yang akan mempercepat proses produk halal Indonesia ke pasar global.

“Sebagai pengelola dana haji, BPKH memiliki peran kunci dalam mendorong stabilitas keuangan syariah di Indonesia. Pengelolaan dana haji yang baik akan memberikan dampak positif bagi stabilitas sistem keuangan syariah,” ujar Fadlul.

Hal ini menciptakan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya untuk sektor haji tetapi juga untuk sektor ekonomi Islam secara keseluruhan.

"Konferensi Haji Internasional 2024 merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Melalui konferensi ini, diharapkan dapat dihasilkan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan pengelolaan haji,” jelas dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim berhasil menyelamatkan keuangan negara Rp 13,66 triliun selama periode semester I-2024. Penyelamatan tersebut berasal dari penyetoran ke kas negara, serta penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/kompensasi listrik.

"BPK berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 13,66 triliun selama periode semester I tahun 2024," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penyelamatan keuangan negara tersebut berasal dari rekomendasi penyetoran ke kas negara sebesar Rp 11,09 triliun dan dari penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/kompensasi listrik tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 2,57 triliun.

Hal itu sesuai hasil pemeriksaan yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024, yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI pada Selasa (22/10) melalui Surat Ketua BPK Nomor 139/S/I/9/2024 tanggal 30 September 2024.

IHPS I Tahun 2024 merupakan ringkasan dari 738 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2024, terdiri dari 700 LHP Keuangan, 3 LHP Kinerja, serta 35 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

IHPS tersebut juga mengungkap hasil pemantauan BPK yang meliputi pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan satu LKBUN serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL.

Sementara itu, untuk 546 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diperiksa BPK, sebanyak 493 Pemda memperoleh opini WTP, 48 Pemda memperoleh opini WDP (Wajar Dalam Pengecualian), 3 Pemda mendapatkan opini Tidak Memperoleh Pendapat (TMP), dan 2 Pemda mendapatkan opini Tidak Wajar (TW).

BPK juga memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji dengan opini WTP. Sedangkan, LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2023 mendapatkan opini WDP.

Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2005 sampai semester I-2024 menunjukkan sebanyak 78% rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

"Rekomendasi BPK akan memberikan dampak yang jauh lebih luas manakala terdapat sinergi, dukungan, dan komitmen dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk bersama mewujudkan fungsi oversight dalam accountability chain tata kelola keuangan negara," papar Isma Yatun.

IHPS I Tahun 2024 ini juga mengungkapkan peran BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara antara lain melalui pengungkapan permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp 1,55 triliun. BPK memiliki komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara sebesar Rp 644 miliar.

"BPK juga menyampaikan rekomendasi strategis antara lain terkait permasalahan ketidakpatuhan, kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan atau program pemerintah," pungkas Isma Yatun.

Simak Video: Jokowi Minta Upaya Penyelamatan Uang Negara, Singgung UU Perampasan Aset

[Gambas:Video 20detik]

(aid/eds)

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), kini resmi menyandang gelar doktor setelah sukses mempertahankan disertasinya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI).

Disertasinya berjudul “Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Rumah Sakit Swasta Profit dengan Kinerja Pelayanan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Periode 2017-2022” menyoroti hubungan antara profitabilitas rumah sakit swasta dengan kualitas pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam sidang terbuka yang berlangsung pada Kamis (17/10) di Kampus FKM UI, Depok, Dr. Fadlul memaparkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan cenderung menurunkan profitabilitas rumah sakit, diukur melalui rasio Net Profit Margin (NPM).

"Pelayanan kesehatan yang lebih baik justru menurunkan profitabilitas rumah sakit. Namun, sebaliknya, peningkatan profitabilitas cenderung mengurangi kualitas pelayanan," ungkapnya.

Penelitian Fadlul Imansyah menggunakan analisis data dari rumah sakit swasta profit selama periode 2017-2022.

Salah satu temuan menarik adalah adanya hubungan yang kompleks antara kontribusi pasien JKN terhadap total pendapatan rumah sakit dan kinerja keuangan, seperti likuiditas.

Misalnya, di salah satu rumah sakit (MIKA), peningkatan jumlah pasien JKN berdampak negatif dan signifikan terhadap rasio likuiditas (Current Ratio), sedangkan di rumah sakit lain (CARE), dampaknya justru positif.

Fadlul juga menemukan adanya trade-off antara keuntungan rumah sakit dan kualitas pelayanan. Meskipun pasien JKN berkontribusi pada pendapatan rumah sakit, peningkatan jumlah pasien justru dapat berdampak pada menurunnya profitabilitas di beberapa rumah sakit.

"Setiap rumah sakit memiliki strategi keuangan yang berbeda dalam menghadapi kebijakan JKN, yang membuat dampak dari program ini bervariasi," tambahnya.

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih efektif.

Dr. Fadlul menekankan pentingnya keterbukaan informasi terkait kinerja keuangan dan pelayanan kesehatan agar rumah sakit swasta dapat terus berkembang, sekaligus menjaga kualitas layanan bagi masyarakat, khususnya peserta JKN.

Sidang promosi doktor Dr. Fadlul dipimpin oleh Prof. Dr. Besral, S.K.M., M.Sc., dan dihadiri oleh Promotor Prof. Dr. Amal Chalik Sjaaf, S.K.M., Dr.PH., serta Kopromotor Prof. Dr. drg. Mardiati Nadjib, M.Sc., dan Dr. Prastuti Soewondo, S.E., M.P.H., Ph.D. Tim penguji eksternal termasuk Dr. Ir. Darwin Cyril Noerhadi, MBA, dan Prof. Dr. Mardiasmo, Akt., MBA, dengan Dr. Teguh Dartanto, S.E., M.Ec., Ph.D., sebagai penguji internal.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana rumah sakit swasta dapat mengelola kinerja keuangan dan pelayanan secara seimbang di tengah tuntutan program JKN.

Dengan pencapaian ini, Dr. Fadlul Imansyah resmi menyandang gelar doktor di bidang Kesehatan Masyarakat, menambah prestasi di tengah perannya sebagai Kepala BPKH.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kerajaan Arab Saudi, menggandeng Sidra Capital untuk bekerjasama mengelola aset-aset hotel yang menjadi underlying Real Estate Investment Trust Fund di Arab Saudi.

Rencana kerja sama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Senin 7 Oktober 2024 di Kantor Pusat Sidra Capital, Jeddah, Arab Saudi.

Dalam kerja sama ini Sidra Capital berperan sebagai fund manager yang akan menghimpun dan mengelola dana dari investor untuk mengembangkan aset produktif.

Selanjutnya BPKH Limited dipercaya untuk mengelola aset produktif tersebut berupa hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah untuk meningkatkan layanan kepada jemaah haji dan umrah baik dari Indonesia maupun negara lain.

“Kami akan terus melakukan ekspansi bisnis di Arab Saudi dengan berfokus pada ekosistem haji dan umrah. Setelah kami berhasil bekerjasama dengan pengelola hotel Hilton di Mekkah dan pengelola Hotel Al-Anshar Golden Tulip di Madinah, kami sudah siap untuk menjadi pengelola hotel untuk jemaah haji dan umrah," jelas Mudir BPKH Limited, Sidiq Haryono, usai penandatanganan MoU antara BPKH Limited dan Sidra Capital dalam keterangan resmi yang diterima Rabu (9/10).

“Dengan sinergi bersama Sidra Capital, kami mengajak investor dari Indonesia maupun negara lain untuk berpartisipasi mewujudkan akomodasi hotel bagi jemaah haji dan umrah dengan layanan dan nuansa khas Indonesia dengan harga yang lebih baik," tambah Sidiq.

Sidra Capital adalah perusahaan Fund Manager Syariah yang memiliki lisensi resmi dari Otoritas Pasar Modal Saudi Arabia (CMA).

Sidra Capital didirikan pada tahun 2009 dan berkantor pusat di Jeddah, Saudi Arabia, yang juga memiliki kantor di Riyadh, London, Dubai, dan Singapura.

Aset kelolaan Sidra saat ini mencapai 15,5 miliar riyal Saudi atau setara Rp62 triliun yang sebagian besar pengelolaan dananya dialokasikan pada sektor real estate.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah menyatakan BPKH mendukung langkah anak perusahaannya di Arab Saudi dalam upaya penyediaan dan operasional 5 hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah.

"Dengan tambahan 5 hotel yang dikelola BPKH Limited, diharapkan kualitas pelayanan akomodasi bagi jemaah haji dan umrah dapat lebih optimal dan nilai manfaat keuangan haji akan terus meningkat," harap Fadlul.

BPKH Limited yang berdiri tanggal 16 Maret 2023 dan berkantor di Mawasim Tower Mekkah, telah melakukan berbagai terobosan bisnis dan investasi yang menguntungkan.

Seluruh keuntungan usaha akan menjadi peningkatan nilai manfaat bagi keuangan haji dan digunakan sepenuhnya bagi kepentingan jamaah haji Indonesia.

Tercatat di tahun 2024 ini, BPKH Limited telah melakukan kontrak Allotment atas 2 hotel di Mekkah dan Madinah, setelah sebelumnya pada musim haji 1445 H telah mengelola 71 unit restoran dan kantin pada hotel jemaah haji Indonesia di Mekkah, bekerjasama dengan pelaku UMKM diaspora Indonesia.

Jakarta: Pertemuan antara Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Bin Abdullah H. Amodi, menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Di antaranya Pemerintah Arab Saudi akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi Indonesia, khususnya dari BPKH, di Tanah Suci.

Fadlul berharap peluang investasi ini dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara di bidang ekonomi dan keagamaan. Pemerintah Arab Saudi yang diwakili Dubes Faisal Bin Abdullah, kata dia, juga menyatakan dukungan terhadap rencana investasi BPKH karena sejalan dengan visi 2030 Arab Saudi.

“Kerja sama investasi ini sangat strategis bagi kedua negara. Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Arab Saudi,” ujar Fadlul Imansyah, Senin, 7 Oktober 2024.
Kedua pihak juga membahas soal rencana percepatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPKH dan Pemerintah Arab Saudi. Kerja sama melalui skema Government to Government (G to G) ini diharapkan dapat memberikan payung hukum yang kuat bagi pengembangan berbagai proyek investasi di sektor haji dan umrah.

“Kami optimistis MoU ini segera terwujud. Hal ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi,” ujar Fadlul.

Baca Juga: Tingkatkan Kinerja BPKH, 2 Aspek Ini Perlu Diperhatikan

Data menunjukkan 3 juta jemaah haji dan umrah asal Indonesia telah mengunjungi Tanah Suci. Jumlah yang sangat besar ini menunjukkan potensi pasar yang sangat besar bagi kedua negara.

“Kami berharap kerja sama investasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian kedua negara,” ujar Fadlul.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memainkan peran penting dalam pelaksanaan ibadah haji di tanah air. Oleh karena itu, posisinya harus diperkuat agar selalu berada di garis terdepan pelayanan haji Indonesia.

"BPKH harus diangkat marwah dan statusnya sehingga menjadi leader dari ekosistem pelaksanaan haji," kata Menteri Keuangan 2014-2016 sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bambang PS Brodjonegoro, dalam Executive Talks BPKH, Rabu (2/10).

Bambang menekankan, dua aspek untuk peningkatan kinerja BPKH dalam hal pengelolaan keuangan haji.

Pertama, perlu dukungan dari pemerintah untuk menyediakan modal dasar perolehan dana haji.

"Dan kedua, dibutuhkan penguatan status BPKH sebagai lembaga yang sui generis sehingga tiap investasinya lebih terlindungi," tambah Bambang.

Ia meyakini, kedua langkah ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan haji, untuk memastikan jamaah memperoleh pengalaman terbaik dalam ibadah mereka.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPKH memiliki fungsi strategis untuk terus memberikan nilai manfaat terbaik dari hasil investasi dana haji serta menjamin keamanan dana yang dikelola.

"Dalam melakukan investasi, BPKH menetapkan untuk menggunakan skenario moderat dengan target yield yang meningkat minimal 5% setiap tahunnya," jelas Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengajak para generasi muda, utamanya calon mempelai pria untuk mulai menabung sejak dini. Tujuannya, agar bisa memberi mahar atau mas kawin kepada pasangannya berupa setoran awal haji.

“Ada satu hal yang menurut saya cukup fenomenal kalau kita lihat saat ini, dimana generasi muda yang sudah lulus kuliah itu sebagian besar pikirannya menikah selagi muda. Nah, orang-orang menikah itu biasanya kan mahar dengan seperangkat alat sholat, sekarang diubah maharnya jadi setoran awal haji. Bisa dibayangkan kalau pasangan Indonesia sejak umur 25 tahun sudah berpikir untuk setor haji, berarti pola pikir mereka itu secara fisik dan rohani kan sudah bagus,” katanya di Antara Heritage Center, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Ia menyebutkan saat ini setoran awal minimal yang diperlukan untuk berangkat haji yakni Rp 25 juta.Menurut dia, para generasi muda yang menyetorkan uangnya sebagai mahar untuk naik haji bisa memiliki karier dan rezeki yang lebih baik.

“Jadi kalau karier dan rezekinya baik, maka akhlaknya juga baik. Jadi yang namanya tahun emas 2045 itu tercetus karena ayo haji muda, jadikan setoran awal haji menjadi mahar bagi perkawinan, bisa dibayangkan tahun 2045 bangsa ini akan sebegitu baiknya,” ujar dia.

Ia menjelaskan ada waktu tunggu yang lama untuk naik haji, rata-rata sekitar 20-30 tahun, mengingat terdapat sedikitnya 5,3 juta antrean yang menunggu untuk berangkat haji.

“Sementara kuota kita itu sekarang mungkin sekitar 200 ribuan, jadi kalau dihitung dari 5,3 juta dibagi dengan 200 ribu itu, sekitar 26-27 tahun menunggu, rata-ratanya sekitar 25-30 tahun menunggu. Jadi bisa dibayangkan, kalau selama ini orang naik haji itu pada saat mau pensiun, umur 55 atau 56 tambah 25 tahun aja itu 80 tahun baru berangkat haji,” tuturnya.

Selain itu, Fadlul mengingatkan bahwa berangkat haji memerlukan fisik yang kuat karena harus banyak berjalan dengan jarak yang cukup jauh. Jamaah harus berjalan kaki dari Mina menuju ke Jamarat pulang pergi.

"Hampir semuanya itu haji itu kegiatan fisik, oleh karena itu, kita mengimbau anak-anak muda, khususnya yang baru lulus kuliah di usia 25 tahun misalnya, untuk setor awal haji, sehingga di usia 50-60 tahun sudah bisa berangkat haji. Insya Allah orang-orang umur segitu fisiknya masih kuat untuk keliling, jalan jauh, dan sebagainya,” paparnya.

Ia juga menegaskan generasi muda tak perlu melihat nominal uang yang harus disetor setiap bulannya untuk menabung, tetapi lebih luas dari itu, yang terpenting adalah niat untuk menyetor awal haji sehingga akan terbuka jalan rezeki yang lebih besar.

“Jangan melihat itu (nominalnya), karena banyak kejadian, sekali kita meniatkan, misalnya setor anggaplah per bulan Rp1 juta, kan berarti 24 bulan bisa setoran awal, tetapi untuk menuju ke situ, sebenarnya yang lebih hebat adalah dalam perjalanan itu, ada kekuatan Tuhan entah dari mana rezekinya siapa tahu sudah bisa diberangkatkan haji lebih awal lagi,” katanya.

Ia menekankan kampanye “Ayo Haji Muda” terus digencarkan oleh BPKH dengan tujuan agar ketika para jamaah haji itu berangkat, mereka bisa langsung melakukan haji tanpa mengalami kekhawatiran fisik.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa, (24/9).

Rincian RKAT tersebut antara lain kenaikan target dana kelolaan BPKH sebesar 11%, kenaikan target pendaftar haji sebesar 9,6%, kenaikan nilai manfaat sebesar 12%, dan kenaikan alokasi distribusi Virtual Account (VA) sebesar 91.3%.

"Asumsi imbal hasil yang optimis ini didasari pada rencana strategis yang disusun menggunakan skenario moderat, dengan target yield yang meningkat minimal 5% setiap tahunnya,” jelas Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam keterangannya.

Dengan usulan itu distribusi manfaat kepada jemaah haji yang masih menunggu naik menjadi Rp4,4 triliun, hampir dua kali lipat atau 91,3% dibanding tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui Perolehan Nilai Manfaat tahun berjalan yang didapatkan dari hasil kelolaan setoran awal jemaah, proporsinya selama ini lebih banyak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan haji tahun berjalan.

Pemberian Nilai Manfaat untuk jemaah tunggu baru dilakukan setelah BPKH berdiri, dan mulai dibagikan sejak tahun 2018 secara proporsional.

Pendistribusian Nilai Manfaat kepada jemaah tunggu diusulkan untuk terus naik bertahap secara gradual, menuju self financing.

“Diharapkan kenaikan alokasi Virtual Account kepada jemaah tunggu ini akan mendorong peningkatan Virtual Account jemaah tunggu, sehingga suatu hari nilai manfaat itu bisa dibagi seluruhnya langsung kepada masing-masing akun jemaah dan saat biaya haji diumumkan jemaah haji tinggal mengecek nilai VA nya. Secara bertahap Setoran lunas akan menjadi lebih kecil setelah dikurangi nominal dalam virtual account," terang Fadlul Imansyah.

Selain melakukan efisiensi dalam biaya operasional, BPKH memiliki sejumlah strategi investasi penempatan dengan mekanisme lelang.

Selain itu juga mengeksplorasi surat berharga syariah, termasuk SBSN dan surat berharga syariah yang diterbitkan BI, yang diatur OJK untuk memberikan yield yang optimal, mendorong investasi emas sebagai upaya untuk melakukan lindung nilai (hedging) yang tetap berprinsip syariah, serta investasi lainnya yang berpotensi memberikan nilai manfaat yang optimal termasuk dalam ekosistem perhajian.

BPKH juga berupaya melakukan strategi Inovasi berupa penggunaan platform digital dalam pengelolaan keuangan haji demi kemudahan setoran awal dan pelunasan bertahap Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk jemaah haji.

Dengan rencana dan strategi ini, BPKH berharap dapat meningkatkan nilai manfaat bagi jemaah haji dan memperkuat pengelolaan dana haji di Indonesia.

Tentunya upaya-upaya ini juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk dukungan regulasi dan kebijakan dari pemangku kepentingan.

JAKARTA, investor.id – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meningkatkan pelayanan dan menjaga keberlanjutan keuangan haji, melalui pengembangan aplikasi mobile bernama BPKH Apps. Aplikasi ini akan menghubungkan sistem BPKH, Bank Penerima Setoran Haji (BPS BPIH), Kementerian Agama RI, dan mitra strategis perhajian lainnya dalam ekosistem haji yang terintegrasi dan inovatif.

Berkaitan itu, BPKH menggelar Sayembara Logo, Nama dan Desain User Interface BPKH Apps berhadiah puluhan juta rupiah yang terbuka untuk umum.

“Sayembara Logo, Nama dan Desain User Interface BPKH Apps ini menjadi sebuah terobosan dalam rangka peningkatan pelayanan dan transparansi keuangan haji kepada jemaah dan portal digital, yang dapat memberikan kemudahan pendaftaran haji dan kelengkapan informasi terkait haji maupun pengelolaan keuangannya kepada seluruh umat Islam, baik calon jemaah baru maupun yang waiting list,” jelas Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/9/2024).

Harry berharap kompetisi ini dapat melahirkan desain yang mampu meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dalam menggunakan aplikasi BPKH Apps, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji. Salah satu implementasinya dengan pengembangan aplikasi ini, calon jemaah haji nantinya dapat mendaftar haji dari mana saja secara online.

Karya yang dilombakan terdiri atas 2 kategori, yaitu, logo dan nama untuk aplikasi BPKH dengan penjelasan filosofinya; desain user interface (UI) yang meliputi ikon, ilustrasi terkait haji, jenis font, dan palet warna.

Adapun timeline Sayembara Logo, Nama dan Desain User Interface BPKH Apps adalah pendaftaran dan submit karya pada 6 September-30 September 2024, seleksi karya dan administrasi pada 1-7 Oktober 2024, pengumuman 10 nominasi terbaik dan polling pada 12 Oktober 2024, dan pengumuman pemenang pada 20 Oktober 2024.

BPKH melakukan proses penjurian dan kurasi, berkolaborasi dengan Universitas Andalas. “Dari ratusan peserta nantinya dipilih 10 nominasi, dan akan memperebutkan juara favorit hasil polling di media sosial BPKH serta dari 10 nominasi tersebut akan di kurasi lagi menjadi 3 terbaik,” ujar Harry.

Wakil Rektor IV Universitas Andalas Henmaidi menyampaikan pihaknya mengapresiasi langkah BPKH yang melibatkan perguruan tinggi dalam pengembangan inovasi digital dan pengembangan aplikasi tersebut.

“Selain memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, kampus juga berisi orang-orang muda dan kreatif , khususnya dari kalangan muslim, yang menjadi target kampanye BPKH untuk berhaji sejak dini,” kata Henmaidi.

Submit karya di https://bpkh.go.id/sayembara-apps. Informasi lengkap seputar sayembara Logo, Nama dan Desain User Interface BPKH Apps  dapat dibaca di https://bpkh.go.id/handbook-app. Narahubung: WA Contact Center BPKH +62 821-9090-6002.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News