Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo merespons adanya kekhawatiran terbentuknya pasar tidak sehat alias oligopoli di industri asuransi imbas dari penyesuaian ketentuan modal minimum asuransi di 2028 nanti.

Alasannya, perusahaan-perusahaan yang tidak mampu memenuhi modal minimum akan berguguran sehingga tersisa pemain-pemain yang jumlahnya tidak signifikan dibanding besarnya pasar yang ada.

"Kekhawatiran ini seharusnya dapat diminimalisir dengan keyakinan bahwa sudah saatnya industri asuransi nasional naik kelas," kata Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo, Diwe Novara kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Diwe menilai penguatan modal ini menjadi suatu kewajiban dengan tujuan untuk penguatan ketahanan dan daya saing perusahaan asuransi. Dengan modal yang lebih besar, kata dia, maka perusahaan asuransi dapat menanggung risiko yang lebih besar juga.

"Selain itu, menurut pendapat saya Indonesia sudah ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang sudah menerapkan kebijakan ini terlebih dahulu," kata Diwe.

Diwe mencontohkan kebijakan tersebut terbukti berhasil diterapkan di Malaysia. Berdasarkan report dari IFG Progress, Bank Negara Malaysia telah memberlakukan ketentuan modal minimum perusahaan asuransi pada 2001 menjadi 100 juta ringgit dari batas sebelumnya 50 juta ringgit.

Penyesuaian syarat modal minimum tersebut direspons oleh industri asuransi di Malaysia dengan melakukan penyuntikan modal, kapitalisasi cadangan hingga aksi merger dan akuisisi. Dampaknya adalah pada jumlah perusahaan asuransi yang menyusut lebih dari 50%. Tercatat sebelum 2009 jumlah perusahaan asuarnsi di Malaysia lebih dari 40, kemudian pada 2024 tersisa hanya 19.

"Namun dengan fundamental bisnis asuransi yang jauh lebih kuat," kata Diwe.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/2023, pemerintah menetapkan modal minimum yang harus dipenuhi perusahaan asuransi tahap pertama paling lambat Desember 2026, yakni Rp250 miliar untuk asuransi konvensional dan Rp100 miliar untuk asuransi syariah.

Kemudian di tahap kedua pada 2028, modal minimum tersebut dinaikkan menjadi Rp500 miliar bagi asuransi konvensional dan Rp200 miliar bagi asuransi syariah yang masuk dalam Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1. Sementara untuk kelompok KPPE 2, modal minimal yang harus dipenuhi sebesar Rp1 triliun bagi asuransi konvensional dan Rp500 miliar bagi asuransi syariah.

Sebelumnya, Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman mengatakan meskipun peningkatan modal minimal idustri asuransi memiliki dampak positif, aturan tersebut juga berisiko meninggalkan efek negatif.

Dampak positifnya adalah pada akhirnya nanti perusahaan asuransi maupun reasuransi yang tersisa adalah perusahaan-perusahana yang terkualifikasi dan dipastikan memiliki ketahanan pencadangan. Hal ini akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap industri ini dan diharapkan penetrasi asuransi semakin tinggi.

"Tapi di sisi lain sebagai nature perekonomian kalau player-nya tersegmentasi di 2,3,4 [pemain] tertentu akan ada struktur pasar oligopoli. Dan kita tahu semua, oligopoli konsekuensinya ada di pricing," kata Ibrahim saat ditemui di sela acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia menaikkan target kredit perbankan di level 11-13% pada tahun 2025. Bidikan ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit 2024 yang diprakirakan tetap berada pada kisaran 10-12%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan sikap optimistisnya sejalan dengan dukungan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) Bank Indonesia.

“Itu adalah mengenai kebijakan makroprudensial, sehingga kami masih yakin bahwa pertumbuhan kredit tahun ini bisa mendekati batas atas 10-12 %. Tahun depan 11-13%,” ujarnya dalam Konferensi Pers RDG BI pada Rabu (16/10/2024).

Memang, BI sendiri mengumumkan adanya pergeseran fokus pada sektor-sektor prioritas atas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) pada awal tahun depan.

“Nah, ke depan bagaimana? Kami akan geser sektor-sektornya yang menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Adapun, dirinya menyebut insentif likuiditas ini akan diberikan kepada bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, yang memiliki kontribusi besar terhadap lapangan kerja, dengan pangsa tenaga kerja mencapai 50%. Sektor-sektor tersebut meliputi perdagangan, baik besar maupun eceran, pertanian, serta industri pengolahan yang padat karya.

Selain itu, insentif likuiditas juga akan diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini karena sektor-sektor tersebut berkontribusi terhadap 20% dari total lapangan kerja,

“Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat. Bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor itu kami berikan insentif likuiditas,” tandasnya.

Tercatat, untuk saat ini, bank mendapatkan insentif kebijakan likuditas makroprudensial (KLM) apabila menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Perry menekankan bahwa insentif KLM diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, berupa penurunan giro wajib minimum (GWM). Besarnya penurunan GWM akan tergantung sektor dan tergantung besarnya kredit yang dikucurkan.

Pada dasarnya, BI mengucurkan insentif KLM maksimal sebesar 4%. Rinciannya, apabila bank memberikan pembiayaan ke sektor prioritas, insentif maksimal 2,2%, insentif kepada bank dengan RPIM di atas 30% sebesar 1,3%, dan memberikan insentif kepada sektor hijau akan mendapat insentif sebesar 0,5%.

Sementara pada realisasinya, Perry menuturkan saat ini rata-rata bank menerima insentif sebesar 3,4%. “Kami akan naikkan ya hampir mendekati 4%. Tapi realokasi ke sektor-sektor yang lebih pro-job. Tentu saja dengan memastikan NPL-nya tidak lebih dari 5%,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengumumkan perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kini memasuki tahap III. Dalam tahap ini, terdapat pergeseran fokus pada sektor-sektor prioritas.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pada tahap pertama kebijakan ini bersifat countercyclical. Saat itu, BI memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, seperti korporasi dengan luka memar (scaring effect).

Kemudian, pada tahap kedua yang berjalan hingga Oktober 2024, insentif sendiri telah diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti hilirisasi, perumahan, UMKM, ekonomi kreatif bahkan sektor hijau yang terus menjadi prioritas.

“Nah, ke depan bagaimana? Kami akan geser sektor-sektornya yang menciptakan lapangan kerja,” ujarnya dalam Konferensi Pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Perry menjelaskan bahwa peningkatan lapangan kerja diharapkan dapat mendorong kenaikan upah dan pendapatan masyarakat, yang akan meningkatkan belanja masyarakat, sehingga pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Disebutkan, saat ini pihaknya tengah dalam proses finalisasi dan kebijakan baru tersebut yang akan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

Dirinya menuturkan insentif likuiditas tersebut akan diberikan kepada bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, yang memiliki kontribusi besar terhadap lapangan kerja, dengan pangsa tenaga kerja mencapai 50%. Sektor-sektor tersebut meliputi perdagangan, baik besar maupun eceran, pertanian, serta industri pengolahan yang padat karya.

Selain itu, insentif likuiditas juga akan diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini karena sektor-sektor tersebut berkontribusi terhadap 20% dari total lapangan kerja.

“Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat. Bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor itu kami berikan insentif likuiditas,” tandasnya.

Adapun hingga minggu kedua Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp256,5 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp119 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,2 triliun, BPD sebesar Rp24,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,7 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Hilirisasi Minerba dan Pangan, UMKM, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bisnis.com, JAKARTA— Asuransi kredit merupakan salah satu lini bisnis potensial di industri asuransi umum. Asuransi kredit masuk dalam tiga besar pendapatan premi terbanyak selain asuransi properti dan kendaraan.

Pada semester I/2024, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat premi asuransi kredit mencapai sebanyak Rp10,58 triliun yang mana naik 26% secara tahunan (year on year/yoy) dari sebelumnya Rp8,4 triliun. Sementara asuransi properti dan kendaraan masing-masing Rp16,66 triliun dan Rp10,03 triliun.

Namun demikian, performa asuransi kredit mengalami tekanan beberapa tahun terakhir karena kenaikan klaim yang signifikan. Bahkan pada paruh pertama tahun ini juga masih terdapat peningkatan, di mana klaimnya mencapai Rp8,3 triliun yang mana naik 35,4% dari sebelumnya Rp6,13 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa ada tiga hal penting dalam perbaikan asuransi kredit. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila mengatakan bahwa perusahaan asuransi penyelenggara asuransi kredit harus memastikan kecukupan preminya. Menurutnya perusahaan harus mengkaji rasio kecukupan premi supaya tidak lebih rendah ketimbang tingkat kemampuan bayar debitur.

“Kalau NPL [non performing loan] saja tinggi, ketika perusahaan mau cover misalnya katanya NPL-nya bisa 5%, preminya cuma 0,75% atau 1%, kan pastikan engga cukup itu ya. Nah ini perlu dikaji,” kata Iwan beberapa waktu lalu.

Kemudian, Iwan menyebut pengelolaan kewajiban juga perlu dilakukan perusahaan yang mengelola asuransi kredit. Dia menyebut bahwa asuransi kredit memiliki pola klaim yang biasanya muncul di tahun ketiga atau keempat. Sementara pada. Tahun pertama hampir pasti klaimnya sangat kecil.

“Nah ini perusahaan harus memanajemen kewajibannya, supaya ketika klaim-nya itu besar tumbuh, dia punya cadangan premi untuk membayar itu,” kata Iwan.

Oleh sebab itu, Iwan mengatakan pihaknya mendorong perusahaan-perusahaan asuransi umum untuk memastikan pengelolaan kewajiban yang memadai. Dia menyebut prinsip tersebut harus terus didorong ke depan. “Karena memang betul pattern claim-nya itu ada di belakang,” imbuhnya.

Ketiga, OJK mendorong perusahaan asuransi umum memiliki akses terhadap karakteristik nasabah yang akan di cover. Oleh sebab itu, regulator turut membuka akses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang sebelumnya hanya dapat dilakukan pihak perbankan kepada perusahaan asuransi kredit.

Iwan mengatakan regulator memberikan akses SLIK terhadap perusahaan penyelenggara asuransi kredit untuk memastikan bahwa mereka tidak beli kucing dalam karung.

“Jadi ketika mereka menjamin seorang nasabah kreditnya, itu kita mau mendorong perusahaan asuransi untuk bekerjasama dengan bank misalnya, untuk memastikan bahwa memang nasabah ini eligible untuk dapat loan,” katanya.

Dengan langkah ini, OJK berharap perusahaan asuransi dapat lebih efektif mengelola risiko dan meningkatkan kesehatan keuangan mereka.

“Akses SLIK ini adalah mekanisme yang baik untuk meningkatkan visibilitas dan pengelolaan risiko perusahaan asuransi kredit,” tutup Iwan.

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (PP) Nomor 121/2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purna Tugas Menteri Negara pada 15 Oktober 2024.

Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian jaminan kesehatan atau asuransi bagi mantan menteri dan keluarganya. Dengan aturan tersebut mantan menteri beserta keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara,” tulis beleid dalam aturan tersebut, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Tidak hanya sampai di situ, sekretaris kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet juga mendapatkan jaminan kesehatan yang sama. Aturan tersebut menjelaskan jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Lebih lanjut, jaminan kesehatan diberikan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan diberikan dengan ketentuan, untuk menteri negara atau sekretaris kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia kurang dari 60 tahun, kepada menteri negara atau sekretaris kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatan.

Kemudian, untuk menteri negara atau sekretaris kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 tahun atau lebih, kepada menteri negara atau sekretaris kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup. Aturan juga menegaskan manfaat pelayanan kesehatan dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan/atau milik badan usaha milik negara di dalam negeri.

Sementara itu bagi menteri negara yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan tersebut.

Jaminan kesehatan juga tidak diberikan kepada menteri yang mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka maka manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta yang mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

“Dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, bagi janda/dudanya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan,” tulis aturan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (PP) Nomor 121/2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purna Tugas Menteri Negara pada 15 Oktober 2024.

Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian jaminan kesehatan atau asuransi bagi mantan menteri dan keluarganya. Dengan aturan tersebut mantan menteri beserta keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara,” tulis beleid dalam aturan tersebut, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Tidak hanya sampai di situ, sekretaris kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet juga mendapatkan jaminan kesehatan yang sama. Aturan tersebut menjelaskan jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Lebih lanjut, jaminan kesehatan diberikan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan diberikan dengan ketentuan, untuk menteri negara atau sekretaris kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia kurang dari 60 tahun, kepada menteri negara atau sekretaris kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatan.

Kemudian, untuk menteri negara atau sekretaris kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 tahun atau lebih, kepada menteri negara atau sekretaris kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup. Aturan juga menegaskan manfaat pelayanan kesehatan dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan/atau milik badan usaha milik negara di dalam negeri.

Sementara itu bagi menteri negara yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan tersebut.

Jaminan kesehatan juga tidak diberikan kepada menteri yang mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka maka manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta yang mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

“Dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, bagi janda/dudanya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan,” tulis aturan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Cek di bawah ini untuk mengetahui biaya admin BCA terbaru Oktober 2024. Apakah ada yang naik?

Biaya admi BCA resmi naik per tanggal 19 Januari 2024 lalu dan kenaikan tersebut masih belum berubah hingga bulan Oktober tahun 2024 ini.

Meski demikian, kenaikan biaya admin hanya terjadi pada Kartu Tahapan Xpresi BCA.

Dilansir dari situs resminya, pengguna tahapan Xpresi BCA akan mengalami kenaikan biaya admin hingga Rp2500.

Sebelumnya, biaya admin untuk jenis tabungan Xpresi hanya berada di angka Rp7500. Namun per 19 Januari 2024, biaya administrasi per bulan akan naik menjadi Rp10.000.

Namun tenang, untuk beberapa jenis tabungan BCA yang lain tidak mengalami kenaikan biaya admin. Untuk lebih jelasnya, simak rincian di bawah ini.

Biaya Admin BCA Terbaru 2024

1. Kartu Tahapan Xpresi BCA

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 7.500

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 10.000

2. Kartu debit BCA Silver/Blue

Mastercard

• Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 15.000
• Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 15.000

GPN

• Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 14.000
• Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 14.000

3. Kartu debit BCA Gold

Mastercard

• Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 17.000
• Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 17.000

GPN

• Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 16.000
• Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 16.000

4. Jenis kartu debit BCA Platinum

Mastercard

• Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 20.000
• Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 20.000

GPN

• Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 19.000
• Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 19.000

5. Kartu debit Tapres

• Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 17.000
• Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 17.000

6. BCA Dollar

• Biaya administrasi per bulan sebelumnya: 1 dolar AS atau 2 dolar Singapura
• Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: 1 dolar AS atau 2 dolar Singapura

Bisnis.com, JAKARTA – Guna meningkatkan penerapan transparansi pemrosesan data, Bank Mandiri melakukan kampanye persetujuan pemrosesan data. Langkah ini merupakan wujud nyata kepatuhan Bank Mandiri terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No.27/2022 yang akan berlaku efektif pada 17 Oktober 2024.

Penerbitan UU PDP bertujuan memberikan perlindungan yang memadai guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi terhadap penggunaan dan keamanan data pribadi.

Bank Mandiri secara konsisten mengedepankan keamanan dan kenyamanan layanan dengan memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada nasabah telah terverifikasi sesuai preferensi nasabah. Untuk menegaskan komitmen ini, Bank Mandiri mengkampanyekan persetujuan pemrosesan data pribadi bagi seluruh nasabah, sebagai bentuk penerapan transparansi pemrosesan data yang selaras dengan UU PDP.

Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Danis Subyantoro menegaskan bahwa kampanye ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memahami dan menyetujui Kebijakan Privasi (privacy policy) terbaru yang telah disesuaikan dengan UU PDP.

"Kami mengajak seluruh nasabah untuk melakukan persetujuan pemrosesan data pribadi mereka melalui aplikasi Livin' by Mandiri atau dengan mengunjungi cabang terdekat. Langkah ini penting agar nasabah tetap dapat menikmati layanan yang lebih personalized," ujar Danis dalam keterangan resminya, Rabu (16/10).

Dalam kampanye ini, Bank Mandiri akan memanfaatkan dua metode komunikasi. Pertama, melalui kanal komunikasi resmi seperti direct notification melalui WhatsApp, email, dan aplikasi Livin', serta public campaign melalui media sosial, ATM, cabang, dan LED yang tersebar di seluruh Indonesia.

Danis juga menegaskan, bagi nasabah yang belum melakukan persetujuan pemrosesan data, tetap dapat menggunakan layanan perbankan seperti biasa. Namun akan berimplikasi terhadap layanan lebih personal dan penawaran produk sesuai dengan profil nasabah, menjadi tidak dapat diberikan secara optimal.

Adapun, kampanye ini diharapkan agar seluruh nasabah dapat segera memperbarui persetujuan mereka agar Bank Mandiri dapat terus memberikan layanan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan setiap nasabah.

"Bank Mandiri selalu berkomitmen untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah kami. Melalui kampanye ini, kami memastikan bahwa seluruh proses pemrosesan data dilakukan secara transparan, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UU PDP no.27 tahun 2022 dan juga sekaligus penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dari sisi tata kelola data nasabah (privacy policy)," pungkas Danis.

Untuk pertanyaan lebih lanjut, nasabah dapat mengakses informasi terkait persetujuan pemrosesan data pribadi pada tautan berikut bmri.id/pembaruanpdp atau menghubungi Mandiri Call 14000.​​​​​​​​​​​​​​​​

Bisnis.com, JAKARTA- Fenomena doom spending bisa mendorong seseorang berutang secara berlebihan dengan sistem paylater.

Ghita Argasasmita, pendidik sekaligus perencana keuangan mengatakan bahwa fenomena doom spending sebenarnya baru muncul akhir-akhir ini. Hal ini didorong oleh kondisi ekonomi di mana terjadi inflasi tinggi yang mendorong harga-harga, termasuk aset, naik tinggi dan sulit dinalar.

“Beberapa tahun ini ada perdebatan haruskah beli rumah atau sewa karena orang sadar karena beli aset sekarang ini tidak masuk akal. Ini latar belakangnya,” dalam program Broadcash di kanal youtube Bisniscom.

Dia juga menguraikan, kebiasaan staycation atau menginap di hotel bisa jadi merupakan bentuk doom spending, atau tidak, semua tergantung pada motivasi melakukan hal tersebut.

“Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tergantung motivasinya. Tapi sebenarnya banyak orang yang tidak menyadari motivasi itu. Dia tidak punya target. Coba ada target. Tentu akan bisa membatasi konsumsinya, termasuk staycation atau semacamnya, untuk disisihkan buat menabung,” ,” ujarnya

Pada akhirnya, kata dia, jika tidak memiliki target memiliki aset di masa mendatang, kemudian gajinya dialihkan untuk konsumsi untuk kesenangan semata, maka akan berujung pada kebiasaan berutang paylater. Hal itu lantaran kebiasaan bersenang-senang yang terus dibangun dan selalu dituruti.

Selain itu, dia melihat tidak sedikit kelas menengah di Indonesia tidak memiliki kesadaran tentang situasi perekonomian teraktual di mana saat ini daya beli melemah akibat deflasi, serta pemutusan hubungan kerja yang terjadi di mana-mana.

Lantaran tidak mau mengakses informasi terkini mengenai perekonomiuan, banyak orang yang masih memilii gaji, menjadi tidak waspada dan terus membelanjakan gajinya untuk hal-hal kesenangan tanpa memiliki perencanaan memiliki aset di masa yang akan datang.

“Karena masih belum sadar, mereka tidak hati-hati. Padahal bisa jadi di masa mendatang terkena lay off bisa kena saya sehigga harusnya menyiapkan dana darurat dalam bujeting,” terangnya.

Lanjutnya, berbarengan dengan hal itu, produsen barang maupun jasa tersier memanfaatkan ketidaktahuan sebagian orang tentang situasi ekonomi yang tengah lesu, terus menerus ‘meracuni’ dengan berbagai produk kesenangan sesaat. Konsumen dijejali dengan berbagai macam produk berseri yang menjanjikan kesenangan tertentu,dan tidak mendapatkan kesempatan sejenak untuk berpikir guna menunda kesenangan.

“Jadi psikologi yang dimainkan terutama orang-orang yang masih punya gaji ini. Mungkin kebanyakan orang tidak akses berita ekonomi, tidak ingin menambah pengetahuan keuangannya sehingga asyik saja tenggelam dalam kehidupan seperti itu,” bebernya.

Tanda Terjebak Doom Spending

Dia kemudian menjelaskan beberapa tanda seseorang terpapar kebiasaan membelanjakan uang untuk kesenangan receh tanpa mempersiapkan diri menggapai aset di masa mendatang. Pertama, tentu saja tidak punya taget yang realistis.

“Tanyakan ke diri sendiri, apa ada target punya aset yang realistis. Soalnya kebanyakan yang bikin putus asa, maunya yang tidak realistis. Misalkan maunya langsung punya rumah di daerah Jakarta Selatan. Targetnya tidak bertahap tapi maunya langsung yang besar. Padahal orang harus berproses,” tuturnya.

Ciori kedua adalah tidak punya komitmen untuk menabung. Jika mau menyisihkan gaji untuk ditabung, seringkali terjadi inkonsistensi karena merasa ada hal lain yang ingin dibelanjakan. Tentu saja hal itu butuh pengaturan dan kontrol yang ketat dengan sistem bujeting yakni 50 persen gaji digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti makan dan minum dan membayar tagihan sehari-hari.

Selanjutnya, 20 persen berikutnya digunakan untuk menyicil utang, jika memang memiliki pinjaman. Sisanya, 20 persen lagi digunakan untuk menabung dan 10 persen tentu saja akan digunakan untuk bersenang-senang.

“Kalau di tengah jalan tiba-tiba ada kebutuhan misalkan untuk senang-senang, kan sudah ada jatahnya. Kalau kurang, ya ditabung saja. Boleh kok nabung dari yang 20 persen nabung tapi harus tahu bahwa harus punya kemampuan delay gratification atau menunda kesenangan. Harus latihan menunda kesenangan.

Untuk menghindarkan diri masuk dalam jebakan doom spending, Ghita menyarankan agar kita harus melatih diri menjalani setiap proses kehidupan. Hal ini berkaitan erat dengan faktor psikologi tentunya.

Langkah lainnya adalah membatasi akses ke sosial media. Sebaiknya selalu mengajukan pertanyaan untuk diri sendiri, apakah tontonan di media sosial itu lebih banyak berkaitan denganhal-hal tentang kesenangan? Konten-konten itu, tuturnya, memicu hasrat untuk menjadi kaya raya atau menikmati hidup dengan berfoya-foya dalam waktu singkat.

“Sadari saja realita yang di sekitar kita bukan di medos. Screening apa yang kita follow itu penting untuk menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik jadi dasar kemampuan kita untuk aware, untuk bisa menyadari bahwa perencanaan keuangan penting sehingga kita mampu menunda kesenangan kita. Kalau mau berproses harus sabar,” terangnya.

Tips terakhir, tuturnya, adalah perbanyak pengetahuan tentang keuangan, termasuk manajemen keuangan atau hal-hal yang bersifat menambah pengetahuan keuangan dan pendapatan pasif.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada perbedaan yang cukup mencolok antara nasabah BCA Prioritas dengan BCA Solitaire.

Buat Anda nasabah BCA yang memiliki uang miliaran, maka Anda berpotensi menjadi nasabah BCA Prioritas bahkan menjadi bagian dari nasabah BCA Solitaire.

Kedua layanan ini memiliki keunggulan dan diperuntukkan nasabah-nasabah dengan keuangan yang kuat.

Secara garis besar, layanan BCA Solitaire merupakan penyebutan status eksklusif dari BCA yang dirancang khusus untuk nasabah prioritas dengan keistimewaan tertentu.

Dengan demikian, bisa dikatakan jika nasabah BCA Solitaire pasti adalah nasabah BCA Prioritas. Akan tetapi nasabah BCA Prioritas belum tentu menjadi bagian dari nasabah BCA Solitaire.

Meski terlihat hampir sama, namun ada perbedaan yang cukup signifikan antara BCA dengan BCA Solitaire.

Perbedaan nasabah BCA Prioritas dan BCA Solitare:

1. Minimum Saldo

Buat Anda yang ingin menjadi nasabah BCA Prioritas, maka Anda harus harus memiliki total rata-rata saldo minimum Rp1 miliar selama tiga bulan terakhir.
Portofolio simpanan tersebut dapat berupa gabungan berbagai produk perbankan BCA, termasuk tabungan, giro, deposito, dan investasi.

Sementara untuk bisa mendapatkan undangan jadi nasabah BCA Solitaire, minimal gabungan saldo Anda di BCA adalah Rp5 miliar.

2. Besaran Biaya Layanan

Nasabah BCA Prioritas akan dibebani oleh biaya layanan per bulan sebesar Rp500.000. Akan tetapi, biaya ini hanya akan ditarik apabila rata-rata portofolio bulanan nasabah tidak sesuai ketentuan.

Hal berbeda terjadi pada nasabah BCA Solitaire. Bagi mereka yang tidak mampu menjaga portofolio bulanan sesuai ketentuan keanggotaan akan dibebankan biaya layanan sebesar Rp2,5 juta.

3. Kartu Debit

Perbedaan selanjutnya ada pada jenis kartu debit yang akan diberikan BCA kepada nasabahnya.

Nasabah mendapatkan Kartu BCA Prioritas Mastercard, sedangkan nasabah BCA Solitaire akan memperoleh Kartu BCA Solitaire World Debit Mastercard.

Itulah beberapa perbedaan antara nasabah BCA Prioritas dan BCA Solitaire.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bicara soal legasi yang ditinggalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu diutarakan Direktur Pemasaran, Komunikasi & Pengembangan Komunitas AFTECH Abynprima Rizki dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Dalam forum diskusi bertajuk "Legasi Sedasawarsa dan Asa Selanjutnya" itu harusnya akan dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Namun, Ketua Umum Projo tersebut berjalangan hadir.

Mulanya, Rizki bercerita bagaimana pemerintahan Jokowi memberi atensi khusus pada persoalan keterkaitan industri fintech peer-to-peer lending (P2P lending) yang disalahgunakan untuk judi online (judol).

"Tadi kalau ada Pak Budi hadir jauh lebih menarik karena kemarin habis ditegur pak Budi, habis diomelin. Kita juga diskusi akhirnya, bagaimana industri fintech bisa ada penguatan dari sisi tata kelola," kata Rizki.

Untuk mengatasi hal itu, Rizki mengatakan dalam industri P2P lending ada yang namanya fraud detection system yang dapat mendeteksi transaksi-transaksi mencurigakan.

"Yang setiap hari kok top up Rp20.000, Rp50.000 setiap hari dan itu akun-akunnya dimonitor. Jadi, akun-akun yang mencurigakan itu akan ditutup," kata Rizki.

Pada kesempatan ini Rizki juga bicara prestasi peninggalan Jokowi di industri fintech. Dia mencontohkan, kabinet ini menerbitkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK yang menurutnya bisa mengakomodasi perkembangan fintech.

Dari sisi perlindungan data, kabinet ini juga menelurkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disempurkan juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rizki mencontohkan kinerja industri fintech sejalan dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Misalnya, transaksi bank digital per Juli 2024 tumbuh 30,5% year-on-year (yoy) dengan jumlah 1,8 miliar transaksi.

Kemudian, transaksi uang elektronik tercatat sebanyak 1,3 miliar transaksi, pembayaran QRIS sebesar 524,9 juta transaksi dengan diikuti oleh 51,4 juta pengguna dan 33,2 juta merchant yang didominasi 90% adalah UMKM.

Selanjutnya, outstanding pembiayaan peer-to-peer lending (P2P lending) per Agustus 2024 mencapai Rp 72,03 triliun, tumbuh 35,62% year-on-year (yoy) dengan TWP90 terjaga di 2,38%.

Kemudian, nilai transaksi aset kripto secara akumulasi dari Januari hingga Agustus 2024 mencapai Rp344,09 triliun, melesat 354% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Artinya memang selama periode ini, dan juga [sejak] pasca pandemi adopsi penggunaan layanan fintech meningkat di Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mau jadi nasabah BCA Solitaire? simak saldo minimum yang perlu Anda siapkan.

BCA memiliki banyak sekali program untuk nasabahnya, salah satu yang paling menarik dan bergengsi adalah program Solitaire.

BCA Solitaire salah satu layanan untuk nasabah dengan tabungan jumlah besar.

Layanan BCA Solitaire merupakan penyebutan status eksklusif dari BCA yang dirancang khusus untuk nasabah prioritas dengan keistimewaan tertentu.

Dengan demikian, bisa dikatakan jika nasabah BCA Solitaire pasti adalah nasabah BCA Prioritas. Akan tetapi nasabah BCA Prioritas belum tentu menjadi bagian dari nasabah BCA Solitaire.

Nasabah BCA Solitaire mendapatkan sejumlah fasilitas premium yang tidak tersedia bagi nasabah reguler, seperti layanan perbankan pribadi, akses ke ruang tunggu eksklusif di kantor cabang tertentu, serta berbagai keuntungan lainnya dalam transaksi keuangan.

Namun, tidak sembarang orang bisa menjadi nasabah BCA Solitaire. Sebab ada syarat yang harus dipenuhi.

Dilansir dari laman resmi BCA, inilah beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nasabah BCA Solitaire:

1. Nasabah harus mendapatkan undangan dari BCA untuk menjadi bagian dari BCA Solitaire.

2. Memiliki total saldo gabungan dari tabungan, giro, deposito dan investasi dalam 3 bulan terakhir sebesar Rp5 miliar (tidak termasuk ke dalam kategori performing loan).

Hal-hal penting yang perlu diketahui soal BCA Solitaire

1. Nasabah dapat menyesuaikan portofolio agar tidak terkena layanan bulanan BCA sebesar Rp2,5 juta per bulan.

2. BCA dapat mengakhiri keanggotaan BCA Solitaire jika

• Terkena biaya BCA Solitaire 6 kali dalam periode 12 bulan.
• Masa keanggotaan BCA Solitaire telah berakhir dan portofolio tidak sesuai dengan ketentuan di nomor 1.
• Tersangkut kasus pidana dan ditetapkan sebagai terpidana.
• Tingkat kolektibilitas kredit nasabah BCA Solitaire menurun menjadi kurang lancar.