Bisnis.com, JAKARTA – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menjalankan program-program pemberdayaan untuk terus menambah jumlah pengusaha muda di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendukung visi pemerintah dalam menyambut Indonesia Emas 2045.

Salah satu program pemberdayaan BRI untuk pengusaha muda adalah Program Pengusaha Muda Brilian (PMB) yang hadir kembali. Tahun ini adalah tahun keempat program Pengusaha Muda Brilian terselenggara, dan di tahun ini terdapat 2.196 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mendaftar. Angka tersebut menunjukkan respons positif dari pengusaha UKM Indonesia, jumlahnya meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Director Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto mengatakan bahwa program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan luas terhadap kemajuan dan pengembangan kapasitas serta kualitas UKM terutama untuk para pengusaha muda di Indonesia.

PMB 2024 diselenggarakan di 10 kota, termasuk dua kota penyelenggaraan baru yaitu Palembang dan Balikpapan. Kota penyelenggaraan di Palembang mangakomodir jangkauan wilayah Sumatera Barat dan kota penyelenggaraan Balikpapan mengakomodir jangkauan wilayah Kalimantan karena pertimbangan kedekatan dengan wilayah IKN dan terdapat potensi perkembangan ekonomi di sana.

“BRI memandang semangat UKM di Indonesia, khususnya di 10 kota wilayah penyelenggaraan harus terus didukung dengan kapasitas BRI sebagai lembaga keuangan yang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan UKM melalui progam pemberdayaan,” ujarnya.

Kategori Pengusaha Muda Brilian pun bertambah menjadi 5 kategori (dari sebelumnya 4 kategori), yaitu food & beverage, fashion & wastra, accessories & beauty, home décor & craft, dan healthcare/wellness.

Nantinya, akan dipilih lima terbaik dari masing-masing kategori sebagai pemenang dan 1 juara favorit yang mendapat voting paling banyak melalui website PMB dengan hadiah total Rp390 juta dan pinjaman dengan suku bunga subsidi 0% (syarat dan ketentuan yang berlaku). Tak hanya itu, pemenang juga akan dicarikan market seperti kolaborasi dengan pasar ritel.

Salah satu contoh alumni Pengusaha Muda Brilian yang sukses adalah Orlenalycious dari Bali, yang merasakan kenaikan omset 20-30% setelah mengikuti PMB. Mereka mendapatkan dampak positif terutama dari sisi awareness, opportunity untuk collab, dan interact dengan brand lebih besar atau dengan business owner yang lain. Diharapkan kisah inspiratif tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berkarya dan berinovasi demi kemajuan bangsa.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi jiwa PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) mencatatkan pertumbuhan premi dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit linked sebesar 11% per Agustus 2024.

Head of Customer and Marketing MSIG Life Lukman Auliadi mengatakan setidaknya ada tiga strategi MSIG Life dalam meningkatkan premi PAYDI. Pertama adalah dengan adaptasi regulasi, yaitu memantau dan menyesuaikan operasi perusahaan dengan regulasi baru untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi.

Kedua adalah melalui inovasi produk. MSIG Life, jelas Lukman, mengintegrasikan umpan balik dari pelanggan dan tren pasar ke dalam pengembangan produk agar tetap relevan dan kompetitif.

"Total pendapatan premi dari PAYDI hingga Agustus 2024 mencapai Rp896 miliar, tumbuh 11% year-on-year (yoy)," kata Head of Customer and Marketing MSIG Life Lukman Auliadi kepada Bisnis, dikutip Minggu (13/10/2024).

Upaya selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan dari PAYDI adalah dengan meningkatkan layanan pelanggan. Lukman menyampaikan hal itu dilakukan dengan teknologi dan pelatihan, supaya dapat menaikkan kepuasan dan mempertahankan loyalitas nasabah.

Bagi MSIG LIfe, produk unit link di industri asuransi jiwa memiliki prospek yang baik. Lukman menjelaskan alasannya karena produk PAYDI menawarkan fleksibilitas bagi nasabah untuk menentukan anggaran dan pilihan proteksi sesuai kebutuhan mereka, sehingga PAYDI tetap memiliki segmen pasarnya sendiri.

Adapun, PAYDI ditujukan untuk segmen menengah ke atas, di mana hal ini sejalan dengan aturan minimum premi dan memiliki pemahaman finansial dan investasi baik serta mencari solusi asuransi-investasi jangka panjang.

"PAYDI menyasar ke mereka yang paham dan ingin mengelola risiko investasi secara aktif, serta mencari keseimbangan antara proteksi dan potensi pertumbuhan investasi," kata Lukman.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Permata Tbk. (BNLI) memberikan bocoran mengenai aksi lanjutan dari Bangkok Bank selaku pemegang saham pengendali terhadap orientasi bisnis perseroan ke depan.

Direktur Utama Bank Permata Meliza M. Rusli menyatakan Bangkok Bank menginginkan agar Bank Permata dapat menjadi penopang nasabah asal Indonesia yang melakoni bisnis di luar negeri dengan transaksicross-border.

“Mereka [Bangkok Bank] itu ingin sekali supaya PermataBank Ini digunakan untuk men-supportnasabah-nasabah yang mempunyai bisnis di luar Indonesia. Jadi itu adalah visi mereka dari dulu,” katanya menjawab pertanyaanBisnisdi Jakarta Pusat, dikutip Minggu (13/10/2024).

Menurutnya, visi tersebut juga berangkat dari kinerja historis Bangkok Bank yang banyak menyokong ekspansi perusahaan asal Thailand ke luar negeri, terutama dengan membuka kantor cabang.

Seiring dengan mulai banyak perusahaan Indonesia yang merambah pasar luar negeri, Meliza menyatakan Bank Permata dapat mengambil peran serupa. Namun demikian, dirinya menggarisbawahi bahwa emiten dengan kode saham BNLI itu tetap menjadi bank lokal yang mengoperasikan bisnisnya sesuai kearifan dan regulasi yang diterapkan di Tanah Air.

“Kami ingin kearifan lokal yang kami miliki di PermataBank ini justru untuk dapat memperkaya nasabah-nasabah kami yang berada di luar Indonesia maupun yang ada di Indonesia agar bisa mengembangkan bisnis mereka,” sambungnya.

Dia melanjutkan, hingga saat ini, pangsa pasar Bank Permata masih didominasi oleh nasabah non-individual atau korporasi dengan porsi melampaui 60%. Segmen ini juga terbagi dalam berbagai kelas, yakni kecil, menengah, hingga korporasi besar.

Sementara itu, sekitar 32% di antaranya merupakan segmen nasabah individual. Denganbrandingyang kian dekat dengan Bangkok Bank, dirinya berharap agar Bank Permata dapat pula dikenal melayani semua segmen.

“Kami berharap sebenarnyabrandingini lebih untuk menunjukkan bahwa PermataBank ini melayani semua segmen, tidak terbatas hanya korporasi atau hanya perusahaan saja,” pungkas Meliza.

Berdasarkan catatanBisnis, Bangkok Bank saat ini telah memenuhi syarat kepatuhan pemegang saham pengendali dari Bank Permata. Bank asal Thailand ini sebelumnya melakukan akuisisi kepemilikan BNLI pada Mei 2020 sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Pada Agustus 2024, Bangkok Bank telah melepas 3,47 miliar saham BNLI untuk memenuhi kewajiban pengalihan kembali saham setelah penawaran penawaran tender wajib berdasarkan POJK No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Dari aksi tersebut, kini Bangkok Bank menggenggam 89,12% saham Bank Permata, sedangkan 10,88% sisanya dimiliki oleh publik.

Bank Permata pun turut mengubah logo menjadi bunga lotus, yang identik dengan Bangkok Bank, pada Jumat (27/9/2024) lalu. Manajemen menyatakan bahwa logo anyar itu merupakan bagian dari penyelarasan strategi dan bisnis dengan tujuan untuk menciptakan citra yang kohesif, terpadu, dan sepadan dengan Bangkok Bank sebagai pemegang saham pengendali.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan kredit industri pengolahan sebagai motor pertumbuhan kredit akan terus naik hingga akhir tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut bahwa industri pengolahan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi terbesar pada penyaluran kredit perbankan selama delapan bulan pertama 2024.

“Per Agustus 2024, porsi kredit ke sektor ini mencapai 15% dari total kredit perbankan, yang merupakan penyaluran kredit terbesar kedua di sektor produktif,” katanya dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (13/10/2024).

Dian melanjutkan, dari sisi pertumbuhan kredit, industri pengolahan juga mencatatkan laju cukup tinggi dengan kenaikan 8,15% secara tahunan (year-on-year/yoy). Jumlah ini terbilang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 3,35% yoy.

Selain itu, berdasarkan Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) kuartal III/2024 terlihat industri pengolahan menjadi motor pertumbuhan kredit, di samping sektor perantara keuangan dan sektor perdagangan besar dan eceran.

“Ke depannya, penyaluran kredit di sektor ini juga diproyeksikan masih akan bertumbuh dan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan kredit,” pungkas Dian.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri pengolahan menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi lapangan usaha pada kuartal II/2024.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menyebut kinerja industri pengolahan tumbuh 3,95%year-on-yeardan menyumbang 0,79% terhadap pertumbuhan ekonomi hingga bulan keenam tahun ini yang mencapai 5,05%.

Sektor konstruksi menyusul pada peringkat berikutnya dengan menyumbang andil 0,67% terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor perdagangan 0,63%, dan sektor telekomunikasi menyumbang 0,5% terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama.

"Industri pengolahan tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri," ujar Edy, Senin (5/8/2024) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) merilis laporan keuangan 2023. Atas kinerja tahun lalu itu, Askrindo melaporkan membukukan laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp1,63 triliun.

Capaian laba Askrindo 2023 ini di bawah capaian tahun sebelumnya. Pada 2022, Askrindo mencatatkan laba Rp1,7 triliun.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Neraca, dikutip Minggu (13/10/2024), perusahaan melaporkan mengalami kenaikan premi bruto menjadi Rp7,29 triliun dari sebelumnya Rp6,02 triliun.

Meski demikian, pendapatan premi reasuransi bruto mengalami penurunan dari Rp6,47 triliun menjadi Rp3,36 triliun. Selanjutnya imbal jasa kafalah bruto juga turun dari Rp964,55 miliar menjadi Rp756,65 miliar pada 2023. Sedangkan cadangan premi turun dari Rp2,23 triliun menjadi Rp1,48 triliun.

Capaian ini membuat Askrindo mengalami penurunan pendapatan premi bersih dari Rp13,99 triliun pada 2022 menjadi Rp11,1 triliun pada tahun lalu.

Dalam periode yang sama, klaim bruto yang ditanggung Askrindo mencapai Rp5,93 triliun, naik dari Rp4,9 triliun pada tahun sebelumnya.Sementara itu klaim reasuransi bruto naik dari Rp4,83 triliun menjadi Rp5,12 triliun sedangkan klaim reasuransi turun dari Rp1,33 triliun menjadi Rp795,29 triliun. Capaian ini membuat beban klaim bersih perusahaan turun dari Rp7,76 triliun menjadi Rp7,3 triliun.

Dalam laporan keuangan yang sama, Askrindo mengungkap aset perusahaan menjadi Rp34,94 triliun. Turun dari Rp37,17 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya.Penurunan aset ini utamanya disebabkan berkurangnya piutang premi bersih dari Rp6,53 triliun menjadi Rp4,74 triliun serta aset retrosesi dari Rp2,38 triliun menjadi Rp1,8 triliun.

Saat aset turun, Askrindo juga melaporkan penurunan liabilitas dari Rp27,97 triliun menjadi Rp26,02 triliun. Sementara ekuitas perusahaan tercatat naik dari Rp10,31 triliun menjadi Rp10,84 triliun.

Dalam periode ini, Askrindo melaporkan tingkat solvabilitas perusahaan (RBC) mencapai 682%, naik dibandingkan posisi 2022 sebesar 458%. Capaian ini semakin kuat di atas ketentuan OJK yang mensyaratkan RBC minimal 120%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) membeberkan tantangan dan peluang pertumbuhan penetrasi asuransi di Indonesia yang saat ini masih rendah bahkan dalam tren menurun.

Maria Rosalinda, Chief Risk & Compliance Officer Prudential Indonesia mengungkapkan saat ini masih banyak masyarakat yang masih Indonesia belum memahami produk asuransi. Terutama akan peran penting guna memastikan masa depan yang stabil melalui pengelolaan keuangan yang baik sejak dini.

"Hal ini disebabkan adanya informasi tentang asuransi yang dipandang kompleks dan kesediaan informasi yang terkonsentrasi di kota-kota besar di Indonesia," kata Maria kepada Bisnis, dikutip Minggu (13/10/2024).

Maria menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir Indonesia memang telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya literasi keuangan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2024 menunjukkan Indeks Literasi Keuangan 2023 sudah membaik menjadi 65,4% dibandingkan tahun 2022

Namun, katanya, masih ada peluang signifikan untuk tumbuh, terutama literasi di bidang asuransi yang mana angkanya masih di bawah Indeks Literasi Keuangan. Pada 2022 Indeks Literasi Asuransi masih di angka 31,72%, sedangkan Indeks Inklusi Asuransi baru mencapai 16,63%, di bawah angka Indeks Inklusi Keuangan sebesar 74,03%.

"Idealnya literasi keuangan dan asuransi berjalan beriringan, karena keduanya memberi pengetahuan bagi masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat, melindungi aset, dan menjaga kesejahteraan keluarga mereka," kata Maria.

Sayangnya kondisi ideal tersebut tidak tercermin dengan fakta yang ada. Maria menilai hal itu karena keterbatasan akses pada informasi di mana masih banyak orang Indonesia belum memahami dengan baik mengenai pentingnya asuransi, yang pada akhirnya tidak bisa memutuskan untuk mulai memiliki produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan fakta tersebut, Maria melihat ada peluang kolaborasi pemerintah dengan industri asuransi. Pemerintah sendiri telah memiliki program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan). Program ini bertujuan untuk memperluas literasi keuangan dan asuransi secara menyeluruh di tingkat nasional baik wilayah provinsi, kota, kabupaten, hingga wilayah 3T dengan fokus khusus pada peningkatan kesadaran akan manfaat asuransi dan penyederhanaan produk asuransi.

"Inisiatif ini menawarkan peluang bagi seluruh perusahaan asuransi di Indonesia untuk bersinergi, menggabungkan sumber daya dan keahlian guna memperluas jangkauan dan efektivitas edukasi asuransi," kata Maria.

Menurutnya kolaborasi tersebut tidak hanya memperkuat industri asuransi, tetapi juga membangun masyarakat yang aman secara finansial dan tangguh, serta dapat berinvestasi dalam kesehatan, masa depan, dan keluarga mereka.

"Prudential Indonesia hadir dan berkomitmen untuk mendukung program Gencarkan guna meningkatkan literasi asuransi secara merata di Indonesia. Kami percaya asuransi tidak boleh hanya dilihat sebagai produk keuangan, tetapi sebagai jaring pengaman penting yang melindungi keluarga dari berbagai risiko ke depannya," pungkasnya.

Sebagai informasi, OJK mencatat penetrasi asuransi di Indonesia mengalami penurunan dari 2020 sampai 2023. Trennya menurun berturut-turut setiap tahun adalah 3,11%, 3,05%, 2,71%, dan 2,59%. Pemerintah menargetkan penetrasi asuransi berada di level 3,2% pada 2027.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan kinerja pertumbuhan kredit perbankan hingga akhir 2024 bisa memenuhi target atau mencapai pertumbuhan sebesar 11%. Sejauh ini, realisasi laju kredit bank cukup menjanjikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae optimistis kredit bank dapat tumbuh mencapai 11% pada penghujung 2024, terutama jika melihat laju pertumbuhan yang masih dobel digit hingga Agustus 2024.

“Kami optimistis bahwa pertumbuhan kredit perbankan pada 2024 masih sesuai dengan target yang disampaikan oleh OJK pada awal tahun, yaitu di kisaran 9%-11%,” katanya dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (13/10/2024).

Hingga bulan kedelapan tahun ini, lanjut Dian, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,40% secara tahunan (year-on-year/yoy). Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan posisi 9,06% pada periode sama tahun sebelumnya.

Secara tahun berjalan aliasyear-to-date(ytd), kredit juga juga meningkat sebesar 5,89% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan secaraytdpada Agustus 2023 yaitu 4,92%.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menargetkan kredit perbankan tumbuh pada rentang 10%—12% hingga penghujung 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan pertumbuhan kredit pada Agustus 2024 tetap kuat dengan persentase 11,40% secara tahunan yoy.

"Perkembangan ini ditopang oleh sisi penawaran sejalan dengan minat penyaluran kredit yang terjaga, pendanaan yang memadai, realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, dan dukungan KLM [kebijakan insentif likuiditas makroprudensial] Bank Indonesia," katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Lebih lanjut, berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit pada Agustus 2024 ditopang oleh kredit modal kerja yang tumbuh 10,75% YoY, kredit investasi 13,08% YoY, serta kredit konsumsi 10,83% YoY. Sementara itu, pembiayaan syariah dan kredit UMKM juga tumbuh masing-masing sebesar 11,61% YoY dan 4,42% YoY.

Perry memaparkan, pertumbuhan kredit juga didukung oleh sisi permintaan yang tetap baik dari korporasi, terutama korporasi di sektor padat modal. Namun demikian, dia menyebut bahwa permintaan kredit korporasi di sektor padat karya perlu terus ditingkatkan.

"Sementara itu, permintaan kredit rumah tangga terjaga, terutama pada sektor properti. Secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor industri, LGA [listrik, gas, dan air], dan pengangkutan," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat Rp2,84 triliun modal asing keluar dari pasar keuangan Tanah Air selama pekan ini atau 7—10 Oktober 2024. Ekonom meyakini, hal tersebut diakibatkan para investor yang kembali melirik pasar keuangan Amerika Serikat (AS).

Chief of Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya menjelaskan, para investor masih cenderung ragu menanamkan modalnya ke emerging market atau pasar keuangan negara-negara berkembang.

Dia menjelaskan, perekonomian China belum terlihat akan pulih dalam waktu dekat karena signal penahanan stimulus. Belum lagi, sambungnya, resiko geopolitik yang masih tinggi buat harga komoditas fluktuatif sehingga terjadi aliran modal asing keluar dari negara berkembang untuk kembali ke AS.

"Beberapa waktu terakhir index dolar [AS] menguat dengan ekspektasi soft landing [inflasi melambat] dan less aggresive cut [pemangkasan suku bunga yang tidak terlalu agresif]," jelas Banjaran kepada Bisnis, dikutip Minggu (13/10//2024).

Kendati demikian, dia meyakini secara umum ke depan para investor akan lebih tertarik dengan pasar keuangan negara-negara berkembang. Oleh sebab itu, keluarnya modal asing dari pasar keuangan Indonesia diharapkan tidak menjadi tren.

"Dalam tren pelonggaran moneter global, led by The Fed [dipimpin bank sentral AS], secara umum uang kembali ke emerging market dengan timbal balik yang menarik untuk optimalisasi aset," ujar Banjaran.

Modal Asing Keluar RI

Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso merincikan bahwa notabenenya ada aliran modal asing masuk sebesar Rp4,37 triliun ke pasar surat berharga negara (SBN) pada pekan ini. Kendati demikian, lebih banyak investor asing yang menjual kepemilikannya baik di pasar saham maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Berdasarkan data transaksi 7—10 Oktober 2024, non residen [investor asing] tercatat jual neto sebesar Rp2,84 triliun; terdiri dari jual neto sebesar Rp4,47 triliun di pasar saham, beli neto sebesar Rp4,37 triliun di pasar SBN, dan jual neto sebesar Rp2,73 triliun di SRBI," ujar Denny dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Sementara itu, selama tahun ini atau 1 Januari—10 Oktober 2024, total ada aliran modal asing masuk sebesar Rp46,68 triliun di pasar saham, Rp41,19 triliun di pasar SBN, dan Rp193,61 triliun di pasar SRBI.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun tercatat di angka 68,30 bps per 10 Oktober 2024, naik dibandingkan 67,25 bps pada 4 Oktober 2024 sebesar.

Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat turun ke level 6,65% pada Jumat pagi (11/10/2024), dari level 6,67% pada Kamis (10/10/2024).

Sedangkan untuk nilai tukar rupiah, tercatat mengalami penguatan ke posisi Rp15.640 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat pagi (11/10/2024), dari posisi Rp15.660 per dolar AS pada penutupan Kamis sore (10/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons Bank Indonesia (BI) yang meminta perbankan meningkatkan kredit korporasi di sektor padat karya. Hal itu disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Agustus 2024 lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa BI telah memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui perluasan sektor usaha yang bisa mendapatkan insentif KLM, antara lain kredit ke sektor perdagangan dan otomotif; sektor listrik, gas dan air; sektor jasa sosial dan ekonomi kreatif.

“Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (13/10/2024).

Dia melanjutkan, berdasarkan realisasi hingga Agustus 2024, kredit pada sektor-sektor usaha yang mendapat insentif KLM dari BI tersebut terus tumbuh secara konsisten.

Menurutnya, permintaan kredit pada sektor-sektor tersebut diharapkan dapat menjadi prioritas sebagaimana insentif yang diguyurkan kepada masing-masing bank.

“Rencana BI memperluas insentif KLM ke sektor padat karya juga kami pandang akan bermanfaat, karena sektor padat karya yang semakin bertumbuh dan bergairah akan meningkatkan daya serap tenaga kerja,” lanjut Dian.

Selain itu, pendapatan masyarakat dinilai juga dapat meningkat, sehingga konsumsi juga akan meningkat dan memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan positif bagi perekonomian.

Sebelumnya, BI melaporkan penyaluran insentif KLM telah mencapai Rp256,1 triliun hingga minggu kedua September 2024. Bank BUMN menerima insentif KLM sebesar Rp118,6 triliun, diikuti oleh bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp110,5 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp24,4 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) Rp2,6 triliun.

Insentif ini disalurkan kepada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi mineral dan batu bara (minerba), pangan, UMKM, sektor otomotif, perdagangan, listrik, gas dan air (LGA), serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Pertumbuhan kredit juga didukung oleh sisi permintaan yang tetap baik dari korporasi, terutama korporasi di sektor padat modal, sedangkan permintaan kredit korporasi di sektor padat karya perlu terus ditingkatkan,” kata Perry, Rabu (18/9/2024).

Bisnis.com, DENPASAR - Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) telah melikuidasi 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Bali sejak 2005.

Kepala Kantor Perwakilan LPS II Bambang S Hidayat menjelaskan Sejak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beroperasi pada tahun 2005. Dalam periode operasi atau hingga September 2024, sudah ada 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang dilikuidasi oleh LPS.

Perinciannya, dua BPR/BPRS yang dalam proses likuidasi dan delapan sudah selesai ditangani. Total simpanan layak bayar dalam proses ini mencapai Rp277,21 miliar milik 19.884 rekening.

“Tutupnya BPR/BPRS bukan berarti perekonomian memburuk, namun lebih kepada persoalan tata kelola [sehingga bangkrut]. Penutupan BPR/BPRS pun relatif tidak akan berdampak kepada masyarakat umum secara luas. Khusus para pemegang rekening juga aman karena dijamin oleh LPS,” jelas Hidayat dalam Temu Media di Bali dikutip Minggu (13/10/2024)

Hidayat juga menjelaskan rata-rata Simpanan Bank Umum di Provinsi Bali pada Agustus 2024 mencatatkan peningkatan yang cukup kuat yaitu sebesar 8,08% year on year (yoy). Berdasarkan rekening, Provinsi Bali menempati urutan ke-17 secara nasional atau sebanyak 8,66 juta rekening.

Dari jumlah ini, secara nominal menempati urutan ke-7 dengan jumlah total simpanan masyarakat di perbankan di Bali sebanyak Rp171,64 triliun. "Perkembangan simpanan bank umum di Provinsi Bali mencatatkan pertumbuhan yang solid, dengan Provinsi Bali yang selalu tumbuh lebih dari nasional," ujar Hidayat.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga memaparkan mengenai kesiapan LPS dalam mengemban amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK), antara lain mengenai mandat sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan efektif mulai Januari 2028, atau 5 tahun sejak UUP2SK diundangkan. Menurutnya, penyelenggaraan PPP oleh LPS bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari Perusahaan Asuransi (PA) yang dicabut Izin Usaha (CIU).

“Sejalan dengan penetapan UUP2SK, LPS telah melakukan perubahan struktur organisasi untuk menjalankan amanat baru yang ditetapkan dalam UUP2SK, salah satunya mengenai pembidangan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis,” jelasnya.

Adapun, pada tahun 2023 LPS telah menyelesaikan perubahan organisasi termasuk pembentukan Badan Supervisi LPS, identifikasi kebutuhan SDM dan pemenuhan awal SDM untuk PPP, penyusunan proses bisnis, penyusunan tata kelola LPS dan tata tertib DK, serta penyusunan peraturan terkait Peraturan Pemerintah, Peraturan LPS, dan Peraturan Dewan Komisioner.

Sementara itu pada tahun 2024 ini LPS menargetkan untuk menyelesaikan segala Peraturan Pelaksanaan terkait UU P2SK. Selain itu, dijelaskan pula mengenai persiapan LPS di tahun 2025 mendatang, antara lain, Penyesuaian Blueprint IT, Pemenuhan SDM (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan kompetensi (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan IT untuk PPP (tahap awal) dan, Penyelesaian PKE (lanjutan).

Kemudian, pada tahun 2026- 2027 yaitu, Pemenuhan SDM (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan kompetensi (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan IT (lanjutan) untuk PPP, dan Pengembangan Infrastruktur IT.

Bisnis.com, DENPASAR - Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) telah melikuidasi 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Bali sejak 2005.

Kepala Kantor Perwakilan LPS II Bambang S Hidayat menjelaskan Sejak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beroperasi pada tahun 2005. Dalam periode operasi atau hingga September 2024, sudah ada 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang dilikuidasi oleh LPS.

Perinciannya, dua BPR/BPRS yang dalam proses likuidasi dan delapan sudah selesai ditangani. Total simpanan layak bayar dalam proses ini mencapai Rp277,21 miliar milik 19.884 rekening.

“Tutupnya BPR/BPRS bukan berarti perekonomian memburuk, namun lebih kepada persoalan tata kelola [sehingga bangkrut]. Penutupan BPR/BPRS pun relatif tidak akan berdampak kepada masyarakat umum secara luas. Khusus para pemegang rekening juga aman karena dijamin oleh LPS,” jelas Hidayat dalam Temu Media di Bali dikutip Minggu (13/10/2024)

Hidayat juga menjelaskan rata-rata Simpanan Bank Umum di Provinsi Bali pada Agustus 2024 mencatatkan peningkatan yang cukup kuat yaitu sebesar 8,08% year on year (yoy). Berdasarkan rekening, Provinsi Bali menempati urutan ke-17 secara nasional atau sebanyak 8,66 juta rekening.

Dari jumlah ini, secara nominal menempati urutan ke-7 dengan jumlah total simpanan masyarakat di perbankan di Bali sebanyak Rp171,64 triliun. "Perkembangan simpanan bank umum di Provinsi Bali mencatatkan pertumbuhan yang solid, dengan Provinsi Bali yang selalu tumbuh lebih dari nasional," ujar Hidayat.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga memaparkan mengenai kesiapan LPS dalam mengemban amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK), antara lain mengenai mandat sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan efektif mulai Januari 2028, atau 5 tahun sejak UUP2SK diundangkan. Menurutnya, penyelenggaraan PPP oleh LPS bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari Perusahaan Asuransi (PA) yang dicabut Izin Usaha (CIU).

“Sejalan dengan penetapan UUP2SK, LPS telah melakukan perubahan struktur organisasi untuk menjalankan amanat baru yang ditetapkan dalam UUP2SK, salah satunya mengenai pembidangan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis,” jelasnya.

Adapun, pada tahun 2023 LPS telah menyelesaikan perubahan organisasi termasuk pembentukan Badan Supervisi LPS, identifikasi kebutuhan SDM dan pemenuhan awal SDM untuk PPP, penyusunan proses bisnis, penyusunan tata kelola LPS dan tata tertib DK, serta penyusunan peraturan terkait Peraturan Pemerintah, Peraturan LPS, dan Peraturan Dewan Komisioner.

Sementara itu pada tahun 2024 ini LPS menargetkan untuk menyelesaikan segala Peraturan Pelaksanaan terkait UU P2SK. Selain itu, dijelaskan pula mengenai persiapan LPS di tahun 2025 mendatang, antara lain, Penyesuaian Blueprint IT, Pemenuhan SDM (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan kompetensi (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan IT untuk PPP (tahap awal) dan, Penyelesaian PKE (lanjutan).

Kemudian, pada tahun 2026- 2027 yaitu, Pemenuhan SDM (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan kompetensi (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan IT (lanjutan) untuk PPP, dan Pengembangan Infrastruktur IT.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mengungkapkan kunci agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah).

“Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia diperkirakan akan keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada tahun 2041 jika asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6% terpenuhi,” kata Sunarso dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, menurut Sunarso, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas US$ 4.465 (sumber: World Bank).

Terkait hal tersebut, Sunarso mengungkapkan dalam kajian BRI faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi 6% adalah investasi pada human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja. Pembentukan human capital juga perlu didorong oleh tiga faktor.

Pertama, Indonesia harus fokus dalam memaksimalkan kebutuhan nutrisi dan pangan. “Maka menjadi penting, kita fokus untuk memiliki strategi yang khusus, spesifik, dan visioner untuk masalah ketahanan pangan,” ujar Sunarso.

Perbesar

Kedua, negara punya tugas untuk menyejahterakan rakyat dan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan, cara terbaik untuk menyejahterakan rakyat adalah dengan memberikan mereka pekerjaan.

“Jadi semua orang pada usia produktif memang harus bekerja. Kalau begitu, pemerataan kesempatan kerja itu menjadi penting,” kata Sunarso. Untuk mendapatkan pemerataan kesempatan kerja dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana di dalamnya juga ada unsur pemerataan serta partisipasi masyarakat untuk ikut tumbuh dan berkembang.

“Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan,” ujar Sunarso.