Bisnis.com, JAKARTA - Bank milik Wings Group PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. (MASB) melaporkan pengangkatan efektif Budi Setiawan sebagai direktur kepatuhan perseroan.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Rabu (4/9/2024) perseroan telah memperoleh Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-110/D.03/2024 tanggal 30 Agustus 2024

"Pengangkatan Budi Setiawan selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Multiarta Sentosa Tbk telah disetujui," tulis manajemen yang dikutip Rabu (4/9/2024).

Sehubungan dengan hal tersebut, perseroan juga telah melaporkan pengangkatan Budi Setiawan yang telah efektif pada 30 Agustus 2024 melalui surat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 264/B/DIR/MAS/092024 tanggal 3 September 2024.

Sebelumnya, disebutkan bahwa Budi efektif menjabat sebagai direktur baru terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun, pengangkatan ini sesuai dengan hasil RUPS Tahunan tanggal 8 Mei 2024 mengenai perubahan pengurus Bank Multiarta Sentosa.

Melansir dari situs resmi perusahaan, Budi lahir di Jakarta pada 1975, Lulusan Universitas Bina Nusantara jurusan Akuntansi pada tahun 1998.

Dia mengawali karier di bidang perbankan di Bank Ekonomi Raharja sejak tahun 1995 hingga tahun 2017 dengan jabatan terakhir sebagai AVP Financial Crime Compliance, dan kemudian bergabung dengan Bank HSBC Indonesia dari tahun 2017 hingga Tahun 2022 dengan jabatan terakhir adalah VP Financial Crime Compliance.

Setelah itu melanjutkan kariernya di Bank MNC International Tbk. (BABP) dengan jabatan terakhir sebagai Compliace Group Head, dan kemudian bergabung dengan Bank Sinarmas Tbk. (BSIM) juga sebagai Compliance Group Head hingga Januari 2024. Bergabung dengan Bank MAS pada Januari 2024 dan pada Mei 2024 menjadi Direktur Kepatuhan.

Adapun, jajaran kepengurusan MASB menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Hendrik Tanojo

Komisaris: Juwita Ekawati Winoto

Komisaris Independen: Nancy Herawati

Komisaris Independen: Tommy Mukdani

Dewan Direksi

Direktur Utama: Ho Danny Hartono

Direktur: Budi Afandi Winoto

Direktur: Fely Retnowati

Direktur: Rahmat Bagas Santoso

Direktur: Budi Setiawan

Bisnis.com, JAKARTA — Divisi jasa keuangan PT Astra International Tbk., Astra Financial menutup gelaran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di Jakarta dan Surabaya dengan transaksi senilai Rp2,93 triliun dengan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) mencapai sebanyak 8.278 untuk unit roda empat dan roda dua.

Angka tersebut meningkat 2,88% apabila dibandingkan dengan transaksi pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,85 triliun. Sebelumnya, Astra Financial mencatatkan transaksi senilai Rp2,53 triliun dalam GIIAS 2024 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang pada 18-28 Juli 2024.

Kemudian, dalam perhelatan GIIAS Surabaya yang berlangsung 28 Agustus-1 September 2024 di Grand City Convex Surabaya, Astra Financial membukukan nilai transaksi senilai Rp407,15 miliar.

“Apabila dijumlahkan secara keseluruhan antara GIIAS Jakarta dan Surabaya, maka tahun 2024 ini Astra Financial mencatatkan total transaksi senilai Rp2,932 triliun, atau naik sebesar 2,88% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp2,85 triliun,” tutur Tan Chian Hok, selaku Project Director Astra Financial GIIAS 2024 dalam keterangan resminya pada Rabu (4/8/2024).

Tan Chian Hok menyebut Astra Financial hadir bersama 10 dari 14 unit bisnisnya yakni Astra Credit Companies (ACC) dan Toyota Astra Financial Services (TAF) untuk kendaraan roda empat. Kemudian, PT Federal International Finance untuk pembiayaan kendaraan roda dua.

Untuk pembiayaan roda empat melalui ACC dan TAF berhasil mencatatkan nilai transaksi senilai Rp2,874 triliun atau meningkat sebesar 1,94% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp2,819 triliun, sedangkan total penyaluran pembiayaan roda empat sebanyak 7.419 SPK.

Sementara itu, transaksi untuk sepeda motor Honda yang dilakukan oleh FII di GIIAS Jakarta dan Surabaya 2024 mencapai Rp19,50 miliar. Adapun total penyaluran pembiayaan sepeda motor Honda oleh FIF di event tersebut sebanyak 859 SPK, meningkat 5,66% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 813 SPK.

Pada proteksi kendaraan melalui Asuransi Astra,total jumlah unit transaksi yang dibukukan selama perhelatan GIIAS Jakarta dan Surabaya 2024 adalah sebanyak 390 transaksi.

Adapun nilai premi yang dibukukan mencapai Rp2,99 miliar, atau meningkat sebesar 21,40% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,47 miliar. Sedangkan untuk proteksi jiwa Astra Life, membukukan nilai premi sebesar Rp28,97 miliar, atau meningkat sebesar 8,56% dibandingkan tahun sebelumnya.

Di bisnis keuangan digital, SEVA berhasil mencatatkan 5.395instant approvalselama perhelatan GIIAS Jakarta dan Surabaya 2024 dengan pencapaian sebesar 134,88% dari target yang telah ditetapkan.

Transaksi keuangan digital dari AstraPay juga mencatatkan pencapaian positif dengan jumlah transaksi sebanyak 31.364 transaksi atau setara dengan 179,22% dari target awal.

Selain itu, Maucash yang bergerak dalam bidang fintech P2P lending mencatatkan pencapaian sebesar 129,82% dengan jumlah sebanyak 714 transaksi. Sementara Moxawealth-tech appdari Astra Financial turut memenuhi target sebesar 172,36% dengan total sebanyak 4.309 registrasi akun baru.

Selain itu, pendatang baru di bisnis Bank Digital dalam perhelatan GIIAS 2024, Bank Saqu, juga mencatat kinerja positif. Tercatat sebanyak 16.027 transaksi terbentuk dengan pencapaian target sebesar 200,00%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan buka suara soal rasio klaim program Jaminan Kematian (JKM) yang diproyeksi akan tembus 100% mulai 2026.

Pemerintah memproyeksi rasio klaim program JKM pada 2026 mencapai 113,2%, kemudian memburuk menjadi 118,5% pada 2027, menjadi 122,2% pada 2028, dan menjadi 124,6% pada 2029.

"Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain jumlah pekerja yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan juga semakin meningkat. Kemudian peningkatan manfaat pada program Jaminan Kematian, seperti manfaat beasiswa pendidikan anak dari TK hingga perguruan tinggi," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Meski ada risiko beban klaim JKM lebih tinggi dari pendapatan iuran, Oni mengatakan meningkatnya rasio klaim JKM adalah sebagai wujud negara hadir memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja apapun profesinya.

Perlindungan tersebut, kata dia, tidak hanya menyasar pekerja penerima upah atau pekerja formal, tetapi juga kepada Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja informal.

Adapun rasio klaim JKM tahun ini diproyeksikan masih aman, mencapai 91,4%, meskipun memiliki tren meningkat. Sementara itu, proyeksi aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) program JKM pada 2024 sebesar Rp8,20 triliun, dan pada tahun 2025 diperkirakan masih positif.

Meski aset neto DJS program JKM pada 2025 diperkirakan masih positif, apabila rasio klaim program JKM tidak bisa dikendalikan akan berpotensi mengalami defisit pada 2027.

Berdasarkan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan 2023 audited, aset neto DJS program JKM pada 2023 turun 0,29% year-on-year (yoy) menjadi Rp10,78 triliun dari Rp10,81 triliun pada 2022.

DJS program JKM mencatatkan defisit tahun berjalan sebesar Rp653,31 miliar sehingga saldo akhir DJS program JKM pada 2023 mencapai Rp10,12 triliun.

Pada 2023, pendapatan iuran program JKM mencapai Rp3,55 triliun sedangkan beban jaminan mencapai Rp3,21 triliun. Adapun total pendapatan tercatat Rp4,72 triliun dan total beban mencapai Rp5,38 triliun.

Dari sini, DJS program JKM mengalami defisit tahun berjalan Rp653,31 miliar, semakin memburuk dibanding defisit tahun berjalan 2022 yang mencapai Rp32,36 miliar.

"Terkait ketahanan dana program JKM, ada sejumlah opsi yang telah kami kaji dengan mempertimbangkan beberapa aspek," kata Oni.

Untuk menjaga ketahanan dana program JKM, BPJS Ketenagakerjaan juga berkoordinasi dengan lintas lembaga. Oni mengatakan BPJS Ketenagakerjaan setiap triwulan rutin membuat laporan kepada Presiden dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Selain itu juga kami mendiskusikan hal yang sama kepada DPR dan DJSN pada setiap kesempatan termasuk berdiskusi kepada akademisi dan expert mengenai ketahanan dana tersebut," kata Oni.

Sementara itu, anggota Dewan Jaminan Nasional (DJSN) Indra Budi menjelaskan melesatnya rasio klaim JKM disebebkan karena beban klaim yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan tidak seimbang dengan pendapatan iuran.

Dalam PP 82 Tahun 2019 mengatur bahwa total manfaat program JKM mencapai Rp42 juta, yang terdiri dari santunan kematian Rp20 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, dan santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta.

Selain itu, juga ada manfaat berupa beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp174 juta untuk maksimal dua orang anak. Manfaat beasiswa ini diberikan kepada peserta dengan masa iuran minimal tiga tahun dan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

Beleid tersebut merupakan revisi pertama dari PP 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam revisi pertama tersebut nilai manfaat JKM ditingkatkan, namun iurannya masih mengacu ketentuan lama, yakni iuran JKM bagi PBPU sebesar Rp6.800 per bulan, sedangkan Peserta Penerima Upah (PPU) sebesar 0,3% dari upah sebulan.

Dengan faktor pemasukan dari sisi iuran yang kecil itu, masalah lainnya adalah longgarnya reguasi yang dimanfaatkan oknum-oknum untuk mendaftarkan pasien kritis menjadi peserta JKM.

"Bayangkan, orang baru bayar sebulan dua bulan terus meninggal. Berarti kan cuma bayar Rp6.800 atau paling lama tiga bulan lah, Rp6.800 kali tiga bulan, itu dia dapat Rp42 juta," kata Indra kepada Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Sebagai solusi, DJSN mengusulkan dilakukan perubahan ketiga atas PP 44 Tahun 2015. Karena dalam perubahan kedua beleid tersebut, yakni di PP 49 Tahun 2023, hanya mengatur terkait kepesertaan JKK dan JKM dari segmen pegawai pemerintah non-ASN.

Sementara itu, BPJS Watch menyoroti setidaknya ada tiga regulasi yang membenani ketahanan dana JKM. Pertama adalah PP Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Beleid tersebut mengatur sumber pendanaan JKP diambil dari rekomposisi iuran JKM sebesar 0,10%.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyarankan ketentuan tersebut harus direvisi dengan mengganti sumber pendapatan yang direkomposisi adalah dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Regulasi kedua adalah PP nomor 82 tahun 2019 tentang besaran manfaat JKM.

Regulasi ketiga adalah PP Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19. Beleid tersebut memberikan keringanan pembayaran iuran JKM sebesar 99% dari periode Agustus 2020 hingga Januari 2021.

Apabila kondisi tersebut tidak dilakukan pembenahan, Timboel memprediksi pada 2027 aset JKM BPJS Ketenagakerjaan bisa defisit.

"Ya memang 2027 diduga, diprediksi akan defisit. Rasio klaimnya di atas 100% lebih. Artinya memang ketahanan dana JKM terus menurun. Dan itu kalau secara ketentuan ya sebenarnya tidak baik. Karena ketahanan dana itu kan bisa memastikan klaim dibayar," kata Timboel.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI merayakan Hari Pelanggan Nasional (HPN) dengan semangat inovasi. Dalam perayaan HPN tahun ini BRI mengusung tema "Artificial Intelligence Membuat Pelayanan Pelanggan Lebih Responsif dan Personal", tema ini selaras dengan komitmen BRI dalam mengoptimalkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman perbankan nasabah.

Direktur Utama BRI Sunarso menegaskan komitmen perseroan untuk menyediakan pelayanan terbaik bagi pelanggan. “Kami memahami bahwa di era digital ini, kecepatan dan personalisasi menjadi kebutuhan utama bagi nasabah kami. Oleh karena itu, BRI terus mengembangkan berbagai produk dan layanan yang didukung oleh Artificial Intelligence atau AI, guna memberikan pelayanan yang lebih responsif dan personal.” ujarnya.

Merespons tuntutan era digital akan kecepatan dan personalisasi layanan, BRI telah mengembangkan berbagai produk dan layanan berbasis AI. Salah satu produk yang telah menjadi andalan adalah BRImo super apps, yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses berbagai layanan perbankan dengan mudah dan cepat.

Selain itu, BRI juga menyediakan layanan virtual Assistant berbasis AI yaitu “Sabrina” yang siap membantu nasabah kapan saja dan di mana saja dengan solusi yang cepat, tepat dan personal. Inovasi ini merupakan bagian dari strategi BRI untuk memberikan layanan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Sabrina kini dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0812 1214 017 untuk memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan informasi terkait produk dan layanan BRI. Melalui layanan ini, nasabah dapat dengan mudah menemukan lokasi kantor BRI, ATM dan AgenBRILink terdekat, serta memperoleh rekomendasi merchant BRI. Selain itu, nasabah juga dapat melakukan pengecekan mutasi rekening dan saldo melalui Chat Banking, serta menyampaikan pengaduan yang dapat dilacak proses penyelesaiannya.

Dengan terus mengadopsi teknologi terkini dan mempertahankan pendekatan layanan yang berfokus pada nasabah, BRI mengukuhkan posisinya sebagai bank terkemuka di Indonesia yang responsif terhadap kebutuhan nasabah di era digital. Perayaan Hari Pelanggan Nasional ini menjadi momentum bagi BRI untuk menegaskan kembali komitmennya dalam memberikan layanan perbankan terbaik serta memanfaatkan kekuatan AI untuk menciptakan pengalaman perbankan yang lebih personal dan efisien bagi jutaan nasabahnya di seluruh Indonesia.

Sunarso menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh nasabah atas kepercayaan dan kesetiaan yang telah diberikan. “BRI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah BRI atas kesetiaan dan kepercayaan yang diberikan kepada BRI. Kami menyadari bahwa kepercayaan dan kesetiaan nasabah merupakan faktor penting, maka BRI terus berinovasi untuk memastikan bahwa setiap pengalaman nasabah bersama BRI adalah yang terbaik," pungkasnya.

Rayakan Hari Pelanggan Nasional 2024 bersama BRI! Nikmati beragam promo dan penawaran menarik di berbagai merchant. Kunjungi bbri.id/hpn24 sekarang dan temukan kejutannya! Selamat Hari Pelanggan Nasional 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menjadi dua bank menengah yang mencatatkan kinerja positif pada semester I/2024. BSI dan CIMB Niaga juga dikabarkan bakal masuk ke bisnis paylater dalam waktu dekat.

Jika diteliti, laba CIMB Niaga dan BSI pada semester I/2024 berjarak makin tipis. CIMB membukukan laba bersih Rp3,40 triliun, sementara BRIS mencatatkan laba bersih senilai Rp3,39 triliun.

Bisnis, JAKARTA— Pemerintah memproyeksi rasio klaim jaminan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang berpotensi menimbulkan risiko fiskal apabila terjadi tekanan kesehatan keuangan yang dinilai dari rasio klaim dan pertumbuhan aset neto.
Rasio klaim tersebut termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) tahun ini, seperti yang tertuang dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025.

Ruang Risiko Fiskal BPJS Ketenagakerjaan Kian Lebar
Secara umum, risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024 relatif terkendali. Namun untuk jangka menengah, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kondisi ketahanan dana program JKM yang menurun akibat pandemi Covid-19, peningkatan manfaat, dan berlakunya rekomposisi iuran. Demikian seperti yang dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025, Selasa (3/9/2024).

Dalam program JKK, pemerintah memproyeksi rasio klaim 2024 ini sebesar 39,5% dengan tren menurun, dan rasio likuiditas sebesar 517,21%, serta aset neto sebesar Rp59,95 triliun. Kondisi tersebut dikategorikan aman dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Untuk program JKM, proyeksi pemerintah adalah rasio klaim 2024 ini mencapai 91,4% dan memiliki tren meningkat. Proyeksi aset neto tahun ini sebesar Rp8,20 triliun, dan pada tahun 2025 diperkirakan masih positif. Proyeksi ini dilakukan berdasarkan skenario adanya rekomposisi iuran JKM sebesar 0,1% untuk pendanaan program JKP.

PR Asuransi Tani Wujudkan 'Mimpi' Lumbung Pangan Prabowo
Celah perlindungan asuransi pertanian dapat menjadi ‘lubang hitam’ yang menggerus kesejahteraan petani. Perlu upaya ekstra untuk memperluas jangkauan penetrasi asuransi pertanian seiring dengan program lumbung pangan yang digadang-gadang oleh pemerintahan presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

Termasuk dalam program lumbung pangan atau food estate di antaranya mencakup mencetak sawah seluas 250.000 hektare (ha), pengembangan kawasan 285.000 ha, pengembangan kawasan jagung 250.000 ha. Lalu, membangun bendungan sebanyak 12 unit, membangun jaringan irigasi 17.000 ha, memperluas lahan pertanian pangan produktif 20,4 km², hingga asuransi pertanian 1 juta ha.

Lebih lanjut, pemerintah Prabowo nantinya juga akan melakukan peningkatan akses pembiayaan petani seperti dengan program KUR pertanian/alsintan hingga subsidi resi gudang. Proyek ketahanan pangan itu akan dijalankan di tiga provinsi yaitu Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatera Utara (Sumut), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bagaimana respons pelaku asuransi pertanian terhadap potensi dari ambisi pembangunan lumbung pangan di Tanah Air di bawah pemerintahan Prabowo Subianto? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Sekuritas Asing hingga Lokal Revisi Naik IHSG
Sejumlah sekuritas merevisi naik target indeks harga saham gabungan (IHSG) di tengah geliat pasar saham di Tanah Air akibat masuknya dana investor asing sejalan dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan pada bulan ini.

Mirae Asset Sekuritas, perusahaan sekuritas asal Korea Selatan merevisi target IHSG menjadi 7.915 sejalan dengan masuknya dana asing. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta mengatakan berdasarkan riset yang dilakukan, pihaknya telah merevisi proyeksi IHSG hingga akhir 2024 menjadi 7.915, dari sebelumnya 7.585.

Dia juga menyambut positif, adanya potensi penerapan kebijakan pemangkasan suku bunga acuan atau rate cut, dari bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed. Menurutnya, sentimen itu akan mendorong likuiditas tambahan masuk ke pasar saham sehingga mendorong kinerja indeks komposit.

Gerak Cepat PGEO Akselerasi Potensi Geotermal Kenya
Potensi panas bumi yang melimpah di Kenya menarik perhatian PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. untuk ikut mengelolanya. Agresivitas negara tersebut dalam mengembangkan geotermal diharapkan bisa memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) memastikan bakal mengakselerasi proyek pengembangan panas bumi di Kenya. Di negara tersebut, perusahaan berencana untuk menggarap dua proyek berbeda, yakni Suswa dan Langolot.

Direktur Utama PGEO Julfi Hadi mengatakan bahwa pihaknya fokus untuk menjadikan emiten Pertamina Group tersebut sebagai produsen panas bumi kelas dunia. Hal tersebut membuat PGEO aktif mencari peluang di luar negeri, sambil tetap menjaga fokusnya mengembangkan panas bumi di Tanah Air.

Amundi AM, MI Asal Prancis Bakal Kuasai Minoritas Saham BRI MI
Manajer investasi asal Prancis, Amundi membeli saham anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) di bidang manajemen investasi, PT BRI Manajemen Investasi dengan porsi minoritas.

Dalam keterbukaan informasinya, manajemen Bank Rakyat Indonesia, termasuk Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia Agustya Hendy Bernadi dan Department Head Adi Budiman mengatakan bahwa pada 30 Agustus 2024 perusahaan telah melakukan penandatanganan perjanjian dengan Amundi Asset Management. Perjanjian itu merupakan Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Bersyarat atau Conditional Share Subscription Agreement.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa perjanjian itu bagian dari rencana transaksi pemesanan saham baru PT BRI Manajemen Investasi oleh Amundi. Perusahaan pun menegaskan tetap mengendalikan secara dominan entitas anak di bidang manajemen investasi itu. Berita selengkapnya bisa diakses melalui Bisnisindonesia.id.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengelola Informasi Kredit (APIIK) menilai Indonesia masih memiliki tantangan inefisiensi pemanfaatan data keuangan, serta perlunya peningkatan evaluasi kelayakan kredit, dalam rangka menjaga pertumbuhan bisnis sektor keuangan di masa depan.

Ketua Umum APIIK Yohanes Arts Abimanyu menyampaikan buktinya berdasarkan rasio produk domestik bruto (PDB) terhadap utang rumah tangga di Indonesia masih berada di angka yang rendah, yaitu 16%.

Perbandingan ini jauh di bawah negara-negara seperti India dan Filipina, yang mencapai rata-rata 30%. Padahal, tingkat adopsi layanan keuangan di Indonesia telah mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu sekitar 85% dari populasi.

Data dari World Bank pada 2021 pun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk unbanked atau individu yang cukup umur, tetapi tidak memiliki rekening bank terbesar ke-4 di dunia, yaitu sebanyak 97,74 juta orang dewasa. Jumlah ini setara dengan 48% populasi dewasa di dalam negeri.

Fenomena itu pula yang mendorong tiga Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK), PT Kredit Biro Indonesia Jaya (CBI), dan PT PEFINDO Biro Kredit (idScore) menggagas APIIK pada tahun ini.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan tentang peran penting biro kredit dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan efisien," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (3/9/2024).

Sebagai langkah awal, APIIK melakukan studi besama EY Parthenon mengenai Ekosistem Pelaporan Kredit Indonesia dalam rangka memberikan pandangan yang komprehensif kepada regulator dan pemangku kepentingan terkait kondisi infrastruktur kredit nasional.

Studi ini berupaya memahami kinerja dan dinamika sektor pelaporan kredit di Indonesia, memahami industri pelaporan kredit global khususnya interaksi antara Public Credit Registry (PCR) dan Private Credit Bureau (PCB), serta mengidentifikasi berbagai kesenjangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan kapabilitas penilaian kredit.

Hasil dari studi tersebut merekomendasikan agar Indonesia mempertahankan pendekatan sistem ganda (dual system approach) untuk infrastruktur pelaporan kreditnya, di mana PCR dan PCB memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Saat ini, PCR di Indonesia direpresentasikan oleh SLIK OJK, yang fungsinya adalah sebagai basis data terpusat untuk data dari lembaga jasa keuangan (LJK).

Sementara PCB atau Biro Kredit Swasta mengumpulkan data beragam dari non-lembaga jasa keuangan (Non-LJK) untuk menghasilkan laporan terperinci dan skor kredit yang menilai kelayakan kredit dan pola penggunaan kredit.

Kombinasi keduanya diharapkan bisa mencapai tujuan nasional yakni meningkatkan inklusi keuangan pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan (unbanked).

Selain itu, semakin memastikan penilaian risiko yang kuat, menjaga privasi data yang aman, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pelaporan kredit secara keseluruhan.

Partner EY-Parthenon Anugrah Pratama menjelaskan bahwa adopsi pendekatan sistem ganda akan mengatasi inefisiensi yang ada saat ini dan meningkatkan pemanfaatan data kredit secara signifikan.

"Ke depannya, pendekatan ini dapat meningkatkan inklusivitas keuangan dan memungkinkan penilaian kelayakan kredit yang lebih akurat, memperluas akses keuangan bagi UMKM, mendukung manajemen risiko kredit, dan menghasilkan produk keuangan yang lebih baik untuk pasar Indonesia," jelasnya.

Ketua Dewan Pengawas APIIK Rizana Noor menambahkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam sektor kredit.

"Perbaikan berkelanjutan dalam infrastruktur dan model akses berbagi data sangat penting untuk menyediakan akses data yang adil dan dapat diandalkan untuk PCB, serta untuk mengembangkan platform berbagi data yang aman dan mendorong inovasi," ungkap Rizana.

Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses yang setara dan transparan terhadap data kredit. Hal ini penting untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan efisien, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rangka menyambut transformasi sistem pelaporan kredit di Indonesia, APIIK berkomitmen untuk berkolaborasi dengan LJK, Non-LJK, penyedia data lain, dan regulator untuk mendukung adopsi sistem ganda ini.

"APIIK yakin bahwa inovasi ini akan mendorong pergeseran dari inklusi keuangan ke pendalaman keuangan, yang memungkinkan lembaga keuangan untuk menawarkan layanan dan produk yang lebih luas kepada masyarakat," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyarankan pemerintah perlu merevisi Peraturan Pemerintah yang mengatur besaran iuran program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

Anggota DJSN Indra Budi mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan dana kelolaan program JKM yang berisiko mengalami lonjakan klaim. Bahkan, mulai 2026 diproyeksikan rasio klaim JKM tembus 100%.

Saat ini, total manfaat program JKM mencapai Rp42 juta, yang terdiri dari santunan kematian Rp20 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, dan santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta.

Selain itu, juga ada manfaat berupa beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp174 juta untuk maksimal dua orang anak. Manfaat beasiswa ini diberikan kepada peserta dengan masa iuran minimal tiga tahun dan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

Dengan klaim yang besar itu, Indra menilai tak sebanding dengan iuran JKM yang didapatkan BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi iurannya ini juga kekecilan, dan untuk yang PBPU [Peserta Bukan Penerima Upah] itu pukul rata. Kalau JKK [Jaminan Kecelakaan Kerja] sama JHT [Jaminan Hari Tua] itu kan untuk PBPU kan dia dibuat dalam bentuk skala penghasilan," kata Indra kepada Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Berdasarkan PP No. 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, iuran JKM bagi PBPU sebesar Rp6.800 per bulan, sedangkan Peserta Penerima Upah (PPU) sebesar 0,3% dari upah sebulan.

Indra mengatakan, sebenarnya beleid tersebut telah direvisi dua kali. Pertama adalah diubah dengan PP Nomor 82 tahun 2019. Revisi kedua ini mengatur kenaikan besaran manfaat program JKM. yakni menjadi Rp42 juta dan beasiswa Rp174 juta.

Revisi ketiga, adalah dengan PP No. 49/2023 yang mengatur terkait kepesertaan JKK dan JKM dari segmen pegawai pemerintah non-ASN.

"Jadi ketentuan yang berkaitan dengan manfaat dan iuran itu sebenarnya masih sama. Jadi yang harus dilakukan itu perubahan ketiga," kata Indra.

Dia mengusulkan, perubahan dalam revisi ketiga tersebut bisa diatur tentang pemberian manfaat JKM sebesar Rp42 juta dilakukan berkala, selain juga mengatur besaran iurannya. Hal itu diperlukan untuk menjaga keseimbangan besaran iuran yang didapat dengan pembayaran klaim yang ditanggung.

Indra mengatakan, urgensi revisi PP ini sudah dibahas dengan Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Dalam proses merevisi PP ini, dia menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan bisa mengusulkan izin prakarsa kepada Presiden.

Namun, Indra belum mengetahui sampai mana pembahasan revisi PP tersebut. "Posisinya secara surat resmi itu belum diajukan, tapi waktu kami melakukan pembahasan memang bareng Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Harusnya Kementerian Ketenagakerjaan bisa pro aktif," urainya.

Risiko defisit dana JKM BPJS Ketenagakerjaan karena beban klaim yang melesat tanpa dibarengi pendapatan iuran ini telah menjadi atensi DJSN sejak lama. Dengan nasib revisi PP yang saat ini masih abu-abu itu, Indra berharap hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

"Mungkin DJSN nanti akan menyampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja yang baru untuk segera melakukan revisi ketiga terhadap PP 44 yang mengatur JKM ini supaya tidak defisit ke depannya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menegaskan bahwa penurunan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia tidak berdampak pada pembiayaan kendaraan yang disalurkan perusahaan.

Presiden Direktur CNAF, Ristiawan Suherman, menyatakan bahwa meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan persentase penduduk kelas menengah pasca pandemi, CNAF tetap mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan baru. "Penyaluran pembiayaan baru mobil baru dan mobil bekas di CNAF tetap tumbuh pada 2024 ini," ujar Ristiawan dalam wawancara dengan Bisnis pada Selasa (3/9/2024).

Menurut BPS, proporsi kelas menengah pada 2024 mencapai 17,13%, lebih rendah dibandingkan pada 2019 yang sebesar 21,45%. Jumlah penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah juga turun menjadi 185,35 juta orang (66,35%) pada 2024, dibandingkan dengan 186,18 juta orang (69,65%) pada 2019.

Dia menyebutkan, CNAF berhasil mencatatkan penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp6,29 triliun hingga Agustus 2024, tumbuh 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp5,32 triliun. Dari sisi jumlah unit, pembiayaan juga meningkat 7% year on year (yoy) dari 24.451 unit pada Agustus 2023 menjadi 26.253 unit pada Agustus 2024.

Ristiawan merinci, penyaluran pembiayaan mobil baru tumbuh 18% yoy, dari Rp1,34 triliun pada Agustus 2023 menjadi Rp1,58 triliun pada Agustus 2024. Sementara itu, penyaluran pembiayaan mobil bekas mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 68% yoy, dari Rp2,36 triliun menjadi Rp3,96 triliun pada periode yang sama.

CNAF tetap fokus pada pembiayaan kendaraan roda empat, termasuk mobil baru, mobil bekas, dan refinancing, dengan target total penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp9 triliun pada 2024.

Untuk mencapai target tersebut, CNAF menerapkan strategi pengembangan digitalisasi guna mempermudah, mengamankan, dan mengefisienkan transaksi, serta menerapkan metode Risk Based Pricing dalam penetapan suku bunga. "Kami juga terus bersinergi dengan induk usaha untuk menjaring nasabah melalui program referral," tutup Ristiawan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terancam mengalami defisit dalam beberapa tahun mendatang.Penyebab defisit BPJS Ketenagakerjaan ini ditenggarai juga disumbang oleh fraud.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, bila rasio klaim kematian tidak bisa dijaga, DJS program JKM dalam tiga tahun ke depan, besar kemungkinan akan mencatatkan angka negatif.

"Ya memang 2027 diduga, diprediksi akan defisit. Rasio klaimnya di atas 100% lebih. Nah artinya memang ketahanan dana JKM terus menurun. Dan itu kalau secara ketentuan ya sebenarnya tidak baik. Karena ketahanan dana itu kan bisa memastikan klaim dibayar," kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Dalam bayang-bayang defisit tersebut, Timboel menemukan justru praktik-praktik kecurangan atau fraud masih terjadi. Bahkan, dia mengatakan pelakunya adalah oknum dari Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai), keagenan jaminan sosial yang dibuat BPJS Ketenagakerjaan.

Modusnya, pendaftaran peserta program JKM dilakukan saat yang bersangkutan sudah dalam masa kritis.

"Orang-orang yang sudah mau meninggal, didaftarkan. Sebulan kemudian meninggal, dibayar [klaim] Rp42 juta. Nah tetapi ketika mendaftar, dia harus dikasih tau dulu posisi ini sehat atau enggak," kata Timboel.

Timboel menilai, fraud tersebut terjadi karena pengawasan yang tidak ketat. Mereka yang sudah kritis bisa lolos menjadi peserta JKM karena tidak ada prosedur seleksi yang baik.

"Karena memang sudah menghidap penyakit. Akhirnya bayar Rp42 juta. Nah ini kan dari sisi pengeluaran besar. Jadi faktor fraud itu juga sangat menentukan [rasio klaim meningkat]," kata Timboel.

Proses pendaftaran yang tidak ketat ini kata Timboel juga berakibat pada contoh fraud lainnnya, yakni peserta yang sebenarnya bukan berstatus pekerja namun bisa mendaftar program JKM. Kemudian, juga ada pemalsuan identitas peserta program JKM.

"Misalnya ini juga seperti di Sukabumi, pernah ada kasus. KTP-nya dipalsukan sehingga dia daftar. Padahal dia sudah lewat 65 tahun," ujarnya.

Bisnis.com, BADUNG – PT Bank Mandiri (Persero) Tbjk. (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) siap menggarap potensi pasar Afrika.

Direktur Institutional Banking BNI Munadi Herlambang menyatakan bahwa BNI melihat Afrika sebagai pasar dengan potensi yang sangat besar. Ini tecermin bagaimana BUMN Indonesia telah menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Afrika, seperti MIND ID, Pertamina, dan Biofarma.

Tak hanya itu, kata dia Afrika yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, menjadi modal bagi suatu bisnis yang berkelanjutan

“BNI melihat ini sebagai potensi pasar yang cukup bagus, volume transaksi nanti dilihat seberapa besar,” ujarnya kepada Bisnis usai agenda Panel Discussion bertema Economic Transformation dalam Indonesia-Africa Forum (IAF) 2024, Senin (2/9/2024).

Dirinya juga melihat bahwa Afrika telah menjadi salah satu tujuan investasi paling potensial di tengah meredupnya perekonomian beberapa negara emerging, termasuk China.

“Yang paling sustain adalah alam, beberapa negara Eropa yang maju dan tidak punya kekayaan alam sudah sunset, dan Afrika salah satu negara yang masih punya SDA besar,” ungkapnya.

Menurutnya, teknologi telah menjadi elemen esensial yang tak terpisahkan dari upaya perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk dengan mengoptimalkan tren digital dan teknologi terkini, seperti penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan.

Kemudian, BNI juga mengoptimalkan Open Banking, Mobile Banking & Payments, serta Big Data & Analytics yang menjadikan BNI fokus memenuhi kebutuhan pelanggan dan membuat nasabah lebih mudah melakukan transaksi, baik untuk keperluan pribadi dan penggunaan bisnis.

Sebagai bank global yang diamanatkan oleh Kementerian BUMN, BNI pun memiliki peran penting dalam menghubungkan Indonesia dengan dunia, guna mendukung ekspansi layanan dan transaksi perbankan secara internasional.

“BNI melihat ini sebagai potensi besar yang bisa ditangkap secara business banking,” ungkapnya.

Geliat Bank Mandiri

Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi juga mengatakan bahwa pasar Afrika cukup menarik bagi perseroan terutama dalam mendukung para nasabah mandiri yang berbisnis di pasar Afrika.

“Secara kajian terus kami lakukan terutama peningkatan ragam produk dari Indonesia yang dapat dikirimkan ke pasar Afrika,” ujarnya kepada Bisnis.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi yang juga menjadi salah satu panelis pada gelaran internasional ini memaparkan berbagai peluang dan tantangan transformasi dan pemanfaatan digital di sektor perbankan bagi para pemangku kepentingan sektor publik dan swasta dari Afrika dan Indonesia.

Dalam paparannya, Darmawan juga menyebut, melalui transformasi digital, Bank Mandiri berupaya mengembangkan super platform Kopra by Mandiri untuk nasabah wholesale dan superapp Livin’ by Mandiri bagi nasabah ritel.

Tak hanya itu, perseroan juga telah menghadirkan layanan Livin’ Merchant untuk pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Selain itu, Bank Mandiri telah mentransformasi 241 kantor cabang menjadi Smart Branches yang didukung dengan teknologi back-end yang ditingkatkan dan sejumlah peningkatan operasional dan terkait bakat untuk mendukung portofolio tersebut.

Dalam melakukan ekspansi jaringan bisnis, pengembangan teknologi digital melalui Livin’ dan Kopra juga dilengkapi dengan inisiatif Mandiri Agen, terutama untuk wilayah terluar di Tanah Air.

“Saat ini, lebih dari 80% akun baru dari nasabah ritel telah didaftarkan melalui Livin’ by Mandiri. Sedangkan Kopra by Mandiri telah menangani transaksi bisnis dengan volume lebih dari US$1,2 miliar dalam periode 12 bulan terakhir,” katanya.

Lanjutnya, melalui program Livin’ Around the World, Livin’ by Mandiri telah berekspansi ke mancanegara, melayani transaksi finansial dan gaya hidup bagi diaspora di lebih 120 negara.

Hingga akhir Agustus 2024, lebih dari 62.000 User Registered melalui program Livin’ Around the World ini.

“Mulai dari tabungan, transfer valas, hingga fitur berinvestasi, Livin’ by Mandiri menghadirkan seluruh kebutuhan transaksi finansial nasabah dalam genggaman. Ini sebagai bentuk komitmen kami untuk untuk meningkatkan peran BUMN Go Global,” tuturnya.

Kesepakatan RI-Afrika

Sebelumnya, ementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan realisasi nilai kesepakatan bisnis antara Indonesia dan Afrika dalam perhelatan Indonesia Africa-Forum (IAF) hari ke-3 mencapai US$2,95 miliar atau setara dengan Rp45,83 triliun (asumsi kurs Rp15.538 per dolar AS).

Itu artinya, angka ini naik US$50 juta atau sekitar Rp776,8 miliar dari hari sebelumnya atau hari ke-2 yang sempat menyentuh US$2,9 miliar.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury optimistis nilai kesepakatan bisnis dengan negara-negara Afrika dapat mencapai US$3,5 miliar hingga akhir September 2024, dengan beberapa peluang tambahan yang telah dijajaki.

“Kita optimis mencapai target untuk bisa memiliki perjanjian di sektor bisnis atau B2B agreement dengan negara-negara di Afrika itu bisa menembus angka US$3,5 miliar atau Rp55 triliun rupiah,” ujarnya di sela-sela agenda Indonesia-Africa Forum di Nusa Dua Bali, Selasa (3/9/2024).

Menurutnya, capaian ini sebagian berasal kesepakatan-kesepakatan lain yang telah difinalisasi dalam 1-3 minggu terakhir sebelum forum IAF digelar.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) atau Mandala Finance menyebut penyaluran pembiayaan perseroan masih menunjukan pertumbuhan yang positif. Meskipun jumlah segmen menengah turun dalam lima tahun belakangan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai menurun pasca pandemi, sebaliknya jumlah dan persentase penduduk menuju kelas menengah meningkat.

Adapun, proporsi kelas menengah pada 2024 mencapai 17,13% lebih rendah dibandingkan pada 2019 yakni 21,45%. Pada 2024 jumlah penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah sebanyak 185,35 juta orang 66,35%, lebih sedikit daripada 2019 yakni 186,18 juta orang atau 69,65% dari total penduduk.

“Kami melihat meskipun adanya tantangan pengeluaran segmen menengah untuk kendaraan yang semakin sedikit, penyaluran pembiayaan Mandala menunjukkan pertumbuhan yang positif,” Managing Director Mandala Finance Christel Lesmana kata saat dihubungi Bisnis pada Selasa (3/8/2024).

Adapun total penyaluran pembiayaan Mandala Finance telah mencapai Rp3,8 triliun, yang mana tumbuh 18,75% secara tahunan (year on year/yoy).

Hingga saat ini, Christel menyebut pembiayaan Mandala masih didominasi oleh pembiayaan motor baru dan bekas serta pembiayaan multiguna untuk berbagai kebutuhan, salah satunya sebagai modal kerja sektor produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya segmen usaha yang berskala mikro dan kecil.

Selain itu, pembiayaan kendaraan roda empat, khususnya kendaraan bekas juga menunjukkan peningkatan permintaan. Christel menyebut bahwa pihaknya optimistis penyaluran akan terus meningkat sampai akhir tahun.

Pihaknya memiliki strategi diversifikasi portofolio, penyaluran pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian yang tepat sasaran untuk menjaga portofolio bisnis yang sehat serta peningkatan inovasi teknologi dalam produk dan layanan.

“Kami yakin dapat menghadapi dinamika ekonomi dan mencapai target Perusahaan di tahun ini,” ungkapnya.