Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah nominal klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan sepanjang Januari—Agustus 2024 ini meningkat 13% (year on year/YoY) dibanding periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan tersebut seiring dengan lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja terkena PHK Januari—Agustus 2024 mencapai 190.639 pekerja, naik 27,75% (YoY) dibanding periode Januari-Agustus 2023 sebanyak 149.227 pekerja.

"Selama 2024 hingga 31 Agustus BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sejumlah lebih dari 37.000 pekerja ter-PHK dengan total nominal mencapai Rp264,61 miliar," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Sementara itu, hingga 31 Agustus 2024 total dana kelolaan program JKP BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp13,74 triliun.

Adapun pada periode Januari—Juli 2024, klaim JKP yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp237,04 miliar. Artinya, pada Agustus lalu BPJS Ketenagakerjaan membayar klaim JKP sebesar Rp27,57 miliar.

Lonjakan klaim JKP pada Agustus tersebut sejalan dengan PHK yang meningkat 7,87% mtm dari 42.863 pekerja pada Juli 2024 bertambah menjadi 46.240 pekerja pada Agustus 2024.

"Sejalan dengan dengan masih berguirnya gelombang PHK, tren klaim JKP sejak Januari juga menangalami peningkatan," kata Oni.

Sementara dari sisi aset, pada periode Januari-Juli 2024 aset kelolaan JKP mencapai Rp13,43 triliun. Artinya, pada Agustus 2024 terjadi penambahan aset JKP sebesar Rp0,31 triliun meskipun jumlah klaim JKP membesar.

Dalam tren PHK yang meningkat, Oni menegaskan pihaknya berkomitmen mengelola dana program JKP secara profesional, transparan, hati-hati serta sesuai aturan yang berlaku.

"Kami mengelola dengan prinsip liability driven yang artinya kita tidak hanya mencari return, tapi kita juga memastikan bahwa klaim dari peserta bisa kita bayarkan dengan demikian pekerja di Indonesia bisa Bekerja Keras Bebas Cemas dikarenakan dana pekerja dipastikan aman dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan para pekerja," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah nominal klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan sepanjang Januari—Agustus 2024 ini meningkat 13% (year on year/YoY) dibanding periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan tersebut seiring dengan lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja terkena PHK Januari—Agustus 2024 mencapai 190.639 pekerja, naik 27,75% (YoY) dibanding periode Januari-Agustus 2023 sebanyak 149.227 pekerja.

"Selama 2024 hingga 31 Agustus BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sejumlah lebih dari 37.000 pekerja ter-PHK dengan total nominal mencapai Rp264,61 miliar," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Sementara itu, hingga 31 Agustus 2024 total dana kelolaan program JKP BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp13,74 triliun.

Adapun pada periode Januari—Juli 2024, klaim JKP yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp237,04 miliar. Artinya, pada Agustus lalu BPJS Ketenagakerjaan membayar klaim JKP sebesar Rp27,57 miliar.

Lonjakan klaim JKP pada Agustus tersebut sejalan dengan PHK yang meningkat 7,87% mtm dari 42.863 pekerja pada Juli 2024 bertambah menjadi 46.240 pekerja pada Agustus 2024.

"Sejalan dengan dengan masih berguirnya gelombang PHK, tren klaim JKP sejak Januari juga menangalami peningkatan," kata Oni.

Sementara dari sisi aset, pada periode Januari-Juli 2024 aset kelolaan JKP mencapai Rp13,43 triliun. Artinya, pada Agustus 2024 terjadi penambahan aset JKP sebesar Rp0,31 triliun meskipun jumlah klaim JKP membesar.

Dalam tren PHK yang meningkat, Oni menegaskan pihaknya berkomitmen mengelola dana program JKP secara profesional, transparan, hati-hati serta sesuai aturan yang berlaku.

"Kami mengelola dengan prinsip liability driven yang artinya kita tidak hanya mencari return, tapi kita juga memastikan bahwa klaim dari peserta bisa kita bayarkan dengan demikian pekerja di Indonesia bisa Bekerja Keras Bebas Cemas dikarenakan dana pekerja dipastikan aman dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan para pekerja," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengakui pihaknya tidak bisa hanya mengandalkan hasil investasi untuk menutup besaran klaim jaminan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Pada 2023, pendapatan iuran Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencapai Rp151,69 triliun, lebih kecil dibanding beban jaminan kesehatan yang mencapai Rp158,85 triliun. Kondisi ini memburuk dibanding 2022 ketika pendapatan iuran mampu menutup jumlah beban klaim, yang masing-masing nilainya Rp144,04 triliun dibanding Rp113,47 triliun.

Pada 2023, DJS Kesehatan masih surplus berkat pendapatan investasi yang mencapai Rp5,71 triliun, yang meningkat 97,92% dibanding Rp2,88 triliun pada 2022.

"Kita masih punya aset [dari] hasil investasi segala macam. Tetapi memang sudah waktunya [besaran iuran] untuk disesuaikan karena setiap dua tahun [memungkinkan dievaluasi]," kata Ghufron kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Meski secara regulasi BPJS Kesehatan memungkinkan melakukan evaluasi tarif dua tahun sekali, nyatanya pemerintah sudah menahan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan selama 4 tahun. Terakhir kali iuran BPJS Kesehatan naik yakni pada 1 Juli 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 Tahun 2020.

Kondisi ini kemudian semakin menantang ketika terjadi inflasi medis di mana perkiraan dari Mercer Marsh Benefits (MMB) Health Trends 2024 inflasi medis di Indonesia masih akan berada di angka 13% pada 2024.

Dengan iuran yang belum naik meski ada inflasi medis, Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan mengambil strategi antara lain dengan melakukan pengendalian fraud atau kecurangan. Fraud ini membuat BPJS Kesehatan harus membayar klaim lebih besar dari yang semestinya.

"Colllection rate juga kita naikkan dengan kerjasama dengan berbagai channel payment, jadi pembayarannya sudah lebih dari 190.000 channel. Jadi dipermudah," kata Ghufron.

Adapun untuk besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini, bagi peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I iurannya Rp150.000, kelas II Rp100.000 dan kelas III Rp42.000 per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp7.000 per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp35.000.

Saat ini dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 membuka ruang dilakukan penyesuaian tarif BPJS Kesehatan. Regulasi ini mengamatkan Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan paling lambat Juni 2025.

Ghufron mengatakan apabila KRIS berlaku, akan dilakukan kenaikan tarif khususnya bagi kelas I dan II. "Bisa. Bisa naik. Saya kira ini sudah waktunya naik juga. Kalau kelas III tidak akan naik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti persaingan pasar asuransi umum di lini usaha asuransi kredit dan surety bond menjadi tantangan bagi pertumbuhan industri lembaga penjaminan.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menjelaskan asuransi kredit adalah pertanggungan asuransi atas objek pertanggungan atau atas jiwa debitur. Sementara itu, surety bond sebenarnya menjadi produk dari industri penjaminan.

"Namun kemudian dibolehkan dijual oleh perusahaan asuransi umum setelah ada keputusan MK [Mahkamah Konstitusi]. Karena surety bond sudah lama dijual oleh perusahaan asuransi," kata Abitani kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Sebagai informasi, sejak terbitnya Undang-Undang Penjaminan, perusahaan asuransi umum dianggap tidak lagi dapat memasarkan produk penjaminan atau suretyship. Namun, berdasarkan putusan MK tahun 2020, lini usaha suretyship dapat dilakukan oleh perusahaan penjaminan dan asuransi.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga memperkenankan suretyship dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi. Landasan hukum asuransi umum bisa memasarkan lini usaha penjaminan/suretyship juga diperkuat dengan UU P2SK jo. POJK Nomor 20 tahun 2023.

"Persaingan akan menjadi baik apabila kompetensi, kapasitas dan pelayanan sebagai alat persaingannya. Perusahaan penjaminan atau perusahaan akan memiliki prospek yang sama besar," kata Abitani.

Kondisi yang tumpang tindih antara pasar industri penjaminan dan asuransi umum ini dinilai OJK sebagai salah satu tantangan pertumbuhan industri penjaminan di Indonesia. Tertahannya laju pertumbuhan industri penjaminan bisa dilihat dari rasio outstanding penjaminan terhadap PDB Indonesia.

OJK mencatat, meski skema penjaminan kredit sudah dikenalkan pemerintah sejak 1970, nyatanya peranan skema penjaminan kredit masih belum optimal jika dilihat dari rasio outstanding penjaminan terhadap PDB pada 2023 yang hanya sebesar 2,6%. Sementara negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia memiliki rasio yang lebih tinggi, yaitu sebesar 3,8% dan 51,1% pada 2022.

Sementara bila dibandingkan nilai premi asuransi kredit dengan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), OJK menjatat nilai premi asuransi kredit dan surety bondpada 2023 mencapai Rp30,76 triliun, sedangkan IJP perusahaan penjaminan hanya sebesar Rp7,92 triliun. Dengan kata lain, premi asuransi kredit 3,88 kali lebih besar dibanding IJP perusahaan penjaminan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi kartu kredit mencapai Rp37,19 triliun per Juli 2024. Nilai transaksi tersebut naik 2,94% secara tahunan (year on year/YoY) dari sebelumnya Rp36,13 triliun.

Berdasarkan data Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) yang dirilis Bank Indonesia, nilai transaksi kartu kredit tersebut terbagi menjadi dua komponen, yakni nilai transaksi tunai dan nilai transaksi belanja, yang masing-masing di dalamnya terdapat komponen domestik dan internasional.

Adapun, nilai transaksi kartu kredit didominasi oleh komponen nilai transaksi belanja yang mencapai Rp36,47 triliun. Sisanya, yakni Rp722 miliar merupakan nilai transaksi tunai pada Juli 2024.

Kenaikan tidak hanya tidak terjadi nilai transaksi, melainkan juga pada volume transaksi kartu kredit yang ikut tumbuh 15,35% secara tahunan. Volume tersebut naik menjadi 39,83 juta transaksi, dari yang sebelumnya 34,53 juta transaksi.

Selanjutnya, jumlah kartu kredit yang beredar pun tak kalah menanjak, yakni mencapai 18,16 juta unit pada Juli 2024 naik 2,66% (YoY) dibandingkan Juli 2023 sebanyak 17,69 juta unit. Hal ini seakan membuktikan bahwa bisnis kartu kredit masih terus bertumbuh di tengah gempuran ragam produk keuangan inovatif paylater.

Bahkan, kini pemain bank makin gencar dalam merilis beragam produk kartu kredit. Teranyar, PT Bank DBS Indonesia yang merilis Kartu Kredit digibank Z Visa Platinum yang terbuat dari bahan yang didaur ulang. DBS Indonesia pun menargetkan 50.000 kartu bisa terbit hingga akhir 2024.

Consumer Banking Director DBS Indonesia Melfrida Gultom menyampaikan peluncuran ini juga menjadi upaya menjaga daya saing DBS Indonesia di pasar di tengah layanan paylater yang makin populer.

Dia juga menyebut milenial dan Gen Z yang berumur 25—30 tahun ini berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan kredit. Pasalnya, segmen ini berada dalam kelompok usia produktif dan sering kali aktif dalam transaksi digital dan konsumsi produk keuangan seperti kartu kredit.

"Untuk Z Card ini 2024 ini kami targetkan 50.000 [kartu]. Adapun, dengan target yang cukup ambisius ini, saya rasa jelas kita menyikapi penurunan tingkat suku bunga dengan positif lewat pilihan produk," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (20/9/2024).

Sebelumnya, Head of Card and Loan Business DBS Indonesia Ari Lastina juga mengatakan inovasi terbaru ini menjadi suatu jawaban untuk kebutuhan generasi muda yang makin memerhatikan masalah keberlanjutan dan lingkungan namun tetap memanfaatkan fitur kartu kredit.

DBS Indonesia pun memfasilitasi beragam nilai tambah atas produk ini, misalnya keleluasaan bertransaksi lewat fitur pay later 0% hingga 6 bulan yang bisa dinikmati untuk transaksi di mana pun dan kapan pun hingga transaksi yang efisien melalui aplikasi digibank by DBS yang dapat diakses kapan pun.

Tak hanya DBS Indonesia, PT Bank UOB Indonesia bersama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) juga misalnya, yang meluncurkan produk kartu kredit co-branded anyar yakni UOB Telkomsel.

Consumer Banking Director UOB Indonesia Cristina Teh Tan menjelaskan bahwa kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi pelat merah tersebut dijalin atas kebutuhan gaya hidup digital nasabah, tak terkecuali segmen Gen Z.

Menurutnya, gaya hidup digital Tanah Air telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir, misalnya dalam hal penetrasi internet dan opsi berbelanja secara daring melalui lokapasar alias e-commerce.

Cristina memaparkan, pengguna internet dalam negeri saat ini telah mencapai 185,3 juta orang, yang mana 11,7% segmen Gen Y dan Gen Z tercatat memiliki pengeluaran rutin untuk hiburan dan rekreasi. Sementara itu, pihaknya juga mencatat bahwa 59,3% pengguna internet melakukan pembelian secara online tiap minggunya.

Pada saat yang sama, Cards & Payment Head UOB Indonesia Herman Soesetyo menyebut bahwa geliat bisnis paylater itu tak serta-merta berujung pada masalah kompetisi dengan produk konvensional perbankan, dalam hal ini kartu kredit. Pasalnya, dia menilai ada kesempatan yang bisa dieksplorasi dari situasi tersebut.

"Jadi kita lihat ke depannya pasti ada jalan paylater bisa berkolaborasi dengan kartu kredit," katanya.

Dia menjelaskan, secara prinsip, banyak fitur dari BNPL yang telah ada dalam installment kartu kredit sejak waktu yang lama. Hal ini menandakan bahwasanya terdapat banyak kerja sama yang bisa dicapai antara kedua produk tersebut, mengingat hal serupa juga telah berjalan di industri keuangan.

"Kita enggak akan setop [kartu kredit], kita lihat ke depan ini selalu ada opportunity, selalu positif mengeksplorasi opportunity tersebut," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali mencatatkan prestasi di kancah internasional dengan masuk dalam daftar "World's Most Trustworthy Companies 2024" yang dirilis oleh majalah terkemuka Newsweek tingkat global yang berpusat di New York, US.

Pengakuan ini menegaskan komitmen BRI dalam menjaga kepercayaan dan integritas sebagai salah satu institusi keuangan terdepan di dunia.

Daftar tersebut disusun Newsweek dan Statista berdasarkan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan global yang menonjol dalam hal kepercayaan nasabah, pekerja dan investor terhadap kualitas produk dan jasa yang dihasilkan, keadilan dalam hal gaji pekerja serta kepemimpinan yang kuat.

Di tahun keduanya, daftar ini menilai 1.000 perusahaan di seluruh dunia, berasal dari 20 negara dan 23 industri berbeda. Pemeringkatan berdasarkan survei kepada 70.000 partisipan dan 230 ribu evaluasi dari nasabah, investor dan pekerja.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan kebanggaannya atas pengakuan ini.

“Kami merasa terhormat dapat diakui sebagai salah satu perusahaan paling terpercaya di dunia. Pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh insan BRILiaN (pekerja BRI) yang senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan mengedepankan transparansi serta integritas dalam setiap aktivitas operasional dan bisnis perseroan,” ungkapnya.

Sunarso menambahkan bahwa pengakuan ini menjadi motivasi bagi BRI untuk terus melanjutkan komitmen dalam membangun ekosistem perbankan yang lebih kuat dan terpercaya, baik di Indonesia maupun di panggung global.

“BRI akan terus meningkatkan inovasi layanan, memastikan keamanan transaksi, serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia,” imbuhnya.

“Dengan pencapaian ini, BRI semakin mempertegas posisinya sebagai perusahaan yang tidak hanya unggul dalam kinerja, tetapi juga menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari nasabah, pekerja hingga investor melalui praktik praktik penerapan Good Corporate Governance,” pungkas Sunarso.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mega Syariah merilis Syariah Card, kartu pembiayaan alias kartu kredit berbasis syariah yang didesain sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006.

Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji menyampaikan perseroaan menargetkan satu juta kartu dalam waktu 10 tahun.

"Posisi hari ini forecast yakni Desember 2024 semoga kita 40.000 kartu dengan total End Net Receivables [ENR] tembus Rp160 miliar," ujarnya, Jumat 20/9/2024).

Pada saat yang sama, Direktur Utama Bank Mega Syariah Yuwono Waluyo menargetkan pertumbuhan ENR mencapai lebih dari Rp500 miliar dalam 3 tahun. Adapun, kontribusi fee based income (FBI) Syariah Card terhadap total FBI Bank Mega Syariah sebesar 23,38%.

Menurutnya, sejauh ini penetrasi produk kartu kredit berbasis syariah masih rendah, padahal potensi pasar yang tersedia sangat besar. Adapun, saat ini, baru ada dua bank umum syariah yang memiliki produk kartu pembiayaan syariah.

“Saat ini semakin banyak masyarakat yang menginginkan produk halal, termasuk dalam penggunaan kartu kredit. Syariah Card dapat menjadi pilihan produk syariah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan tetap mengikuti ketentuan syariah,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Berbeda dengan kartu kredit konvensional yang menerapkan sistem bunga, Syariah Card mengenakan biaya bulanan dan biaya tahunan tetap, yang relatif lebih rendah dari bunga kartu kredit konvensional.

Selain itu, Syariah Card juga menerapkan mekanisme potongan biaya bulanan bersih (net monthly fee) yang diberikan kepada pemegang kartu berdasarkan penggunaan dan pembayaran mereka.

Dia menyebut untuk memperluas penetrasi pasar, Bank Mega Syariah terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya berbagai komunitas dan ekosistem islam.

Tercatat, sejak soft launching pada April 2023, Syariah Card telah mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Pada periode Januari - Agustus 2024, jumlah kartu baru yang diterbitkan mengalami pertumbuhan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan periode April - Desember 2023.

Transaksi menggunakan Syariah Card juga menunjukkan pertumbuhan lebih dari empat kali lipat, atau lebih dari 300%. Sedangkan, outstanding pembiayaan tumbuh lebih dari tiga kali lipat atau lebih dari 200%.

“Jumlah transaksi Syariah Card sudah mencapai lebih dari Rp240 miliar per Agustus 2024. Kami menargetkan dapat mencapai 500.000 kartu dalam 5 tahun sejak diluncurkan di 2023” ujar Yuwono.

Dalam mendukung proses akuisisi, Syariah Card akan memanfaatkan berbagai channel digital onboarding atau pendaftaran aplikasi Syariah Card secara online. Nasabah juga dapat melakukan pengecekkan mutasi, e-billing, bayar tagihan, serta mengubah tagihan menjadi cicilan melalui aplikasi mobile banking M-Syariah.

Bagi nasabah yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri, kata Yuwono, Syariah Card didukung oleh jaringan VISA sehingga nasabah Bank Mega Syariah dapat melakukan transaksi cashless di jutaan merchant yang ada di 200 negara dan wilayah.

Pada saat yang sama, Country Manager Visa Indonesia Vira Widiyasari mengatakan pihaknya mendukung Bank Mega Syariah dalam peluncuran Syariah Card. Kartu ini merupakan wujud komitmen Visa untuk berkolaborasi dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang, namun tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

“Sehingga melalui jaringan Visa, Syariah Card sudah dapat digunakan untuk bertransaksi hingga ke 130 juta merchant Visa di lebih dari 200 negara dan wilayah, secara cepat, dan aman,” ungkap Vira.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank UOB Indonesia siap untuk melakukan pembayaran bunga dan pelunasan pokok Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017.

Corporate Secretary UOB Indonesia Susilowati mengatakan Bank UOB Indonesia telah menyediakan dana sebesar Rp511,56 miliar untuk melunasi pokok obligasi yang akan jatuh tempo pada 17 Oktober 2024.

“Pembayaran akan dilakukan melalui agen pembayaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal yang telah ditentukan,” tulisnya berdasarkan keterbukaan informasi, Jumat (20/9/2024).

Sebagaimana diketahui UOB Indonesia sempat menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp500 miliar.

Obligasi Subordinasi tersebut diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai nominal, berjangka waktu tujuh tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi, setelah dikurangi dengan biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung perkembangan aset produktif.

Selain itu, Obligasi Subordinasi tersebut juga diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016 untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan.

Adapun, Obligasi Subordinasi tersebut menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi.

Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada 17 Januari 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada 17 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesiamasih memuncaki daftar 10 perusahaanasuransi jiwadengan nilai aset terbesar di Indonesia pada periode Agustus 2024.

Hal itu terungkap dari data yang dihimpunBisnisdari laporan bulanan asuransi jiwa terkait kinerja keuangan bisnis konvensional.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank mulai meramu strategi untuk menyesuaikan suku bunga simpanan dan pinjaman, usai Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan alias BI Rate menjadi 6% pada Rabu (18/9/2024).

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode September 2024, Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan sejumlah faktor yang membuat suku bunga perbankan tetap terjaga.

Kondisi likuiditas yang memadai dan efisiensi perbankan dalam pembentukan harga dinilai kian membaik, salah satunya didorong oleh publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK). Hal ini berdampak pada besaran suku bunga deposito dan kredit.

“Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Agustus 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,73% dan 9,21%, stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya,” tuturnya.

Selain itu, Perry menyebut bahwa likuiditas perbankan yang memadai ini sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Dari sisi pemain, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) menyambut baik kebijakan bank sentral Tanah Air itu. Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan menilai bahwa langkah tersebut dapat mempercepat pertumbuhan kredit di sektor perbankan.

"Penurunan suku bunga ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk lebih leluasa mengembangkan bisnisnya karena beban bunga menjadi lebih kecil," katanya dalam konferensi pers di Kantor Maybank Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).

Kendati demikian, Steffano enggan berkomentar detail mengenai transmisi suku bunga yang akan dilakukan bank berlogo kepala harimau itu. Dia hanya berharap kebijakan BI berimbas pada penurunan biaya dana ataucost of fundsehingga Maybank bisa terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan suku bunga yang lebih murah.

Setali tiga uang, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) juga menilai bahwa pemangkasan BI Rate dapat meringankan biaya dana perbankan. Corporate Secretary BMRI Teuku Ali Usman mengapresiasi keputusan BI sebagai langkah tepat dalam menjaga pasar keuangan nasional.

"Pengurangan biaya dana pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi efisiensi operasional serta pertumbuhan kredit," katanya kepadaBisnis, dikutip pada Jumat (20/9/2024).

Sementara itu, Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Agustya Hendy Bernadi menjelaskan bahwa perseroan akan melakukanreviusuku bunga secara berkala dan terus membuka ruang untuk penyesuaian, baik dari sisi simpanan maupun pinjaman.

Seiring dengan penurunan BI Rate, bank pelat merah tersebut meyakini bahwa target penyaluran kredit hingga akhir tahun akan tercapai. Per semester II/2024 lalu, BRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.336,78 triliun, tumbuh 11,2% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/YoY).

“BRI masih optimistis dapat mencatatkan pertumbuhan sesuai target yang ditetapkan, yakni 10-12% YoY pada akhir tahun,” tandas Hendy.

Pernyataan berbeda disampaikan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk alias BBNI. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar memastikan bahwa pihaknya belum bisa melakukan penyesuaian suku bunga dalam waktu dekat karena akan terlebih dahulu mencermati kondisi pasar keuangan ke depan.

“Penyesuaian suku bunga belum bisa dilakukan segera ini, [karena] ada gap dan tergantung kondisi market,” katanya saat dihubungi Bisnis, Jumat (20/9/2024) petang.

Sementara itu, mengenai prospek kinerja industri perbankan di era suku bunga yang lebih rendah, Royke berharap bahwa kondisi likuiditas di pasar keuangan dapat lebih longgar.

Bank Butuh Waktu

Adapun, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch. Amin Nurdin berpendapat bahwa bank memerlukan waktu sekitar 3–6 bulan untuk menyesuaikan kebijakan bank sentral tersebut. Pasalnya, suku bunga acuan berpengaruh terhadap dua sisi intermediasi bank, yakni untuk menghimpun (funding) dan menyalurkan (lending) dana.

“Ini dilema saja. Pasti akan ada imbas terhadap net interest income [pendapatan bunga bersih] berkurang, atau NIM [net interest margin/margin bunga bersih]-nya bahkan turun. Nah, ini kan tidak secara langsung,” katanya kepada Bisnis.

Dia melanjutkan, seiring dengan perhitungan instrumen terkait oleh bank, penurunan suku bunga acuan BI belum akan berimbas banyak terhadap performa kredit perbankan dalam jangka pendek.

Lain halnya dalam jangka panjang alias di atas periode 6 bulan. Menurut Amin, usai melakukan koreksi tingkat suku bunga sebagaimana kebijakan BI, bank akan memiliki kelonggaran dan perhitungan lebih matang untuk melakukan ekspansi kredit yang berkualitas.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mega Syariah membeberkan progress terkait aksi korporasi initial public offering (IPO) atau melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Itu artinya, aksi IPO dari bank syariah besutan konglomerat Chairul Tanjung ini akan menyusul empat bank syariah lainnya yang telah melantai di bursa lebih dulu yaitu Bank Panin Dubai Syariah (PNBS), BTPN Syariah (BTPS), Bank Syariah Indonesia (BRIS), dan Bank Aladin Syariah (BANK).

Meski begitu, Direktur Utama Bank Mega Syariah Yuwono Waluyo menyatakan bahwa perusahaan masih menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan IPO, terutama ketika situasi global mendukung dan kondisi bisnis perusahaan stabil.

“Kalau ngomongin target, targetnya lebih kepada pada saat situasi global itu cukup mendukung dan bisnis kita cukup sustain. Mulai saat itulah yang itu mungkin harapannya bisa terjadi [IPO] di 2025 atau 2026 paling lama,” ujarnya di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Menurutnya, apabila kondisi global sudah membaik dan bisnis perusahaan juga stabil, maka melalui IPO, perusahaan akan memiliki peluang untuk berkembang jauh lebih besar.

Niatan untuk melantai di BEI sendiri tidak hanya datang dari Bank Mega Syariah, Nanobank Syariah pun sempat buka suara terkait rencananya untuk listing di bursa setelah menjalankan aksi pemisahan atau spin off dari status unit usaha syariah (UUS) PT Bank Sinarmas Tbk. (BSIM) menjadi bank umum syariah (BUS) per 2 Januari 2024.

Presiden Direktur Bank Nano Syariah Halim menyebut IPO bakal dilakukan setelah 2025.

“Kenapa? Karena kita masih punya PR untuk menyelesaikan BMPD [batas maksimum penyaluran dana],” ujarnya kepada Bisnis.

Lebih lama, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. juga sempat menyebut bahwa rencana listing awalnya ditargetkan rampung pada akhir 2023. Namun, rencana tersebut urung terlaksana hingga awal 2024.

Saat itu, Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji mengatakan terdapat kendala yang menghampiri Bank Muamalat sehingga listing urung terlaksana.

Selain itu, PT Bank Jabar Banten Syariah atau Bank BJB Syariah berencana melantai di bursa. Rencana BJB Syariah itu dikemukakan dalam laporan pelaksanaan public expose yang diselenggarakan pada 22 Maret 2022, di keterbukaan informasi.

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) Yuddy Renaldi menjelaskan BJB Syariah mengatakan setelah IPO, anak usaha dari Bank BJB itu dipersiapkan untuk menjadi bank digital syariah.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI (BRIS) dan PT Bank Mega Syariah memiliki perbedaan sikap terkait pengembangan fitur buy now pay later atau paylater.

Sebagaimana diketahui, saat ini bisnis paylater perbankan sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bahkan, pertumbuhannya menyalip perusahaan pembiayaan yang terlebih dahulu memperkenalkan produk paylater.