Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus berupaya menciptakan dampak positif melalui praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam setiap operasional bisnisnya. Diketahui, kinerja per semester I-2024, untuk portofolio kredit kepada sektor berkelanjutan (sustainable financing) sendiri sudah mencapai Rp793,6 triliun, atau sebesar 65,2% dari total pembiayaan dan investasi corporate bond yang dilakukan BRI.

Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto mengungkapkan, dalam menyalurkan kredit tersebut, perseroan tetap memastikan seluruh portofolio investasi dan pinjaman selaras dengan standard ESG. Hal itu diungkapkan dalam acara Media Briefing Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas, bertajuk “Memaksimalkan Peran Lembaga Jasa Keuangan di Era ESG” di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (12/09/2024). Acara tersebut juga dihadiri oleh Ekonom Ryan Kiryanto.

Dalam menyalurkan kredit berkelanjutan, BRI tetap berfokus pada penyaluran kredit kepada Kredit KKUB (Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan), yang terdiri dari penyaluran kredit ke sektor sosial sebesar Rp699,8 triliun, kemudian disusul kredit KUBL (Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan) sebesar Rp89,8 triliun. KUBL terdiri dari penyaluran kredit kepada sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berwawasan lingkungan senilai Rp60,83 triliun, transportasi hijau sebesar Rp11,47 triliun, energi terbarukan Rp6,48 triliun, dan sektor KUBL lainnya sebesar Rp11 triliun.

“Sebagai institusi keuangan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan, BRI telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh portofolio investasi dan pinjaman yang disalurkan selaras dengan standar ESG, salah satunya identifikasi terkait pemberian kredit untuk green sector yang mengacu pada kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL),” ujarnya.

Acuan ini sesuai dengan POJK No.51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Terbuka; POJK No.60 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond); dan POJK No. 18. Kemudian dalam penyaluran kredit, BRI mengacu pada Loan Portfolio Guidelines (LPG) yang menetapkan persyaratan kredit, termasuk penggunaan daftar periksa (checklist) terkait aspek ESG. Aspek ESG menjadi salah satu aspek dalam know your customer (KYC) yang mengonfirmasi apakah calon debitur memiliki isu terkait lingkungan, sosial, hukum, atau litigasi.

“BRI mengadopsi pendekatan komprehensif dalam menilai risiko ESG, mulai dari identifikasi sektor-sektor berisiko tinggi hingga penerapan standar yang dikeluarkan oleh regulator untuk memitigasi potensi dampak negatif pada lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan,” tambahnya. Adapun beberapa upaya BRI untuk penilaian resiko terkait faktor-faktor ESG di antaranya LPG Pre-Screening, dan Loan Sub-sector Policy.

Sementara itu, Ekonom Ryan Kiryanto pun mengapresiasi komitmen BRI dalam penerapan prinsip ESG. Menurutnya, BRI telah berhasil mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam operasionalnya dengan cara yang transparan dan berdampak nyata.

"BRI adalah contoh cemerlang dari sebuah institusi keuangan yang tidak hanya memenuhi standar ESG, tetapi juga menunjukkan dedikasi yang konsisten dalam menerapkannya,” ungkap Ryan. Perusahaan bersandi BBRI ini diakui mampu mendorong sektor perbankan lainnya untuk mengikuti jejak mereka. BRI telah menjadi teladan dalam industri perbankan di Indonesia dengan kinerja mengesankan.

"BRI adalah contoh nyata bagaimana institusi keuangan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan menciptakan dampak positif melalui praktik ESG yang baik,” tutup Ryan.

Dengan pengakuan dari berbagai pihak, BRI semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam penerapan prinsip ESG di sektor perbankan, menunjukkan bahwa keberhasilan dalam keberlanjutan bukan hanya sebuah tujuan, tetapi merupakan bagian integral dari strategi dan operasional perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali meraih predikat bergengsi berupa World’s Most Trustworthy Company atau perusahaan paling dapat dipercaya di dunia versi Majalah Newsweek. Mewakili Indonesia, BCA menduduki peringkat pertama di dunia untuk kategori Banks selama dua tahun beruntun, mengungguli 66 bank lainnya yang berasal dari berbagai negara.

Posisi BCA tersebut mengungguli sejumlah bank terkemuka dari berbagai negara, seperti DBS Group asal Singapura, Bank do Brasil asal Brasil, State Bank of India asal India, serta bank-bank lainnya.

Peringkat tersebut diberikan oleh Newsweek setelah melakukan survei independen terhadap

70.000 partisipan, serta mengevaluasi sekitar 230.000 respon dari gabungan pelanggan, investor, dan karyawan perusahaan. Dalam menentukan World’s Most Trustworthy Company, Newsweek juga bekerja sama dengan perusahaan penelitian data global, Statista, mengumpulkan data untuk 23 industri di 20 negara. Selain itu, dilakukan pula analisis penyebutan perusahaan (company mentions) atau social listening pada sejumlah platform media sosial.

Newsweek merupakan media global yang bermarkas di New York, Amerika Serikat, dan sudah berdiri selama lebih dari 90 tahun. Menjangkau sekitar 100 juta pembaca per bulan, majalah Newsweek memiliki belasan platform cetak dan digital.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, “Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan Majalah Newsweek kepada kami. Kami sangat bersyukur bisa mewakili Indonesia menjadi bank yang paling dapat dipercaya di dunia. Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan setiap nasabah yang telah setia mempercayakan solusi keuangannya kepada BCA. Kepercayaan nasabah terus menjadi sumber tenaga bagi kami untuk menyediakan platform perbankan transaksi yang aman dan nyaman.”

Sejak didirikan dan beroperasi pada tahun 1957, BCA selalu berupaya menjadi bank yang senantiasa dekat di sisi nasabah. BCA berupaya untuk terus menjaga kepercayaan nasabah melalui inovasi berkesinambungan pada platform perbankan transaksi.

BCA secara konsisten mengembangkan beragam customer touchpoints dalam melayani kebutuhan nasabah di berbagai segmen. Jaringan hybrid banking BCA yang luas memungkinkan

para nasabah untuk bertransaksi dengan nyaman melalui platform pilihan mereka. Nasabah memiliki fleksibilitas untuk menggunakan kanal online, baik dari aplikasi mobile banking myBCA dan BCA mobile maupun internet banking, maupun kanal tradisional lainnya seperti kantor cabang dan ATM/CRM (Cash Recycling Machines). Beragam kanal tersebut didukung oleh integrated contact center bernama Halo BCA. Layanan terintegrasi Halo BCA mencakup aplikasi chatting WhatsApp, platform media sosial, dan aplikasi HaloBCA.

Selain keberhasilan meraih predikat World’s Most Trustworthy Company dari Newsweek, sebelumnya BCA juga meraih predikat sebagai Bank Terbaik di Indonesia (#1 World Best Bank) yang diberikan oleh Forbes. Tak hanya itu, BCA juga menjadi perusahaan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang berhasil meraih Penghargaan Gallup Global Customer Engagement. Pencapaian-pencapaian ini menandai dedikasi perusahaan dalam menjaga kepercayaan nasabah dengan menyediakan layanan unggulan dan berkualitas.

Kepercayaan nasabah kepada BCA juga tercermin dari basis nasabah yang terus bertumbuh secara konsisten. Hingga akhir Juni 2024, BCA telah melayani lebih dari 37 juta rekening nasabah. Selaras dengan hal itu, total frekuensi transaksi yang diproses BCA naik 21% YoY mencapai 17 miliar, atau artinya BCA melayani hampir 100 juta transaksi nasabah per hari. Khusus di kanal digital, frekuensi transaksi mobile dan internet banking mencapai 14,8 miliar, naik 24% YoY.

“Tidak hanya kepada nasabah, kami juga ingin berterima kasih untuk dukungan pemerintah dan seluruh stakeholders, serta kerja keras seluruh insan BCA di penjuru negeri. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BCA untuk terus berinovasi sesuai kebutuhan nasabah. Dengan komitmen Senantiasa di Sisi Anda, BCA berkomitmen memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam melalui layanan perbankan yang relevan dan berkualitas,” tutup Jahja Setiaatmadja.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatat nilai transaksi bruto (gross transaction value/GTV) dari aplikasi perbankan Livin' by Mandiri mencapai Rp3.600 triliun hingga Agustus 2024. Selain itu, aplikasi segmen wholesale Kopra by Mandiri berhasil mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp20.000 triliun dalam periode yang sama.

Direktur Technology Information Bank Mandiri Timothy Utama menyebut capaian tersebut menunjukkan posisi perseroan sebagai bank dengan platform digital terbesar, karena menunjang seluruh solusi perbankan, dari sisi retail hingga consumer banking.

"Jadi Livin’ by Mandiri ini berkembang sudah sangat luar biasa. Sekarang gross transaction value kita tahun ini sudah Rp3.600 triliun. Kopra [by Mandiri] kita sudah Rp20 ribu triliun lebih,” katanya kepada wartawan di Mandiri Digital Tower, Jakarta Barat, Rabu (19/9/2024).

Lebih lanjut, Timothy mengungkapkan bahwa perseroan tengah bergeliat memperkuat infrastruktur teknologi melaluicapital expenditure(capex) alias alokasi belanja modal.“50% darifee-based incomebank itu untuk capex IT. Jadi kita bisasustainuntuk maju ke depannya, imbuhnya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa jumlah pengguna Livin’ by Mandiri saat ini nyaris menyentuh angka 29 juta pengguna per Agustus 2024. Menurut Timothy, sekitar 85% dari jumlah tersebut merupakan pengguna aktif.

Diberitakan sebelumnya, Gedung Mandiri Digital Tower milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) resmi beroperasi pada Rabu (18/9/2024) kemarin. Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri peresmian gedung anyar bank pelat merah tersebut.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan bahwa pembangunan Mandiri Digital Tower di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat merupakan bagian dari transformasi digital yang telah berlangsung sejak Oktober 2021.

“Digital tower ini merupakan satu langkah yang terkait dengan inovasi digital Bank Mandiri yang akan terus meningkatkan daya saing dalam mendukung perekonomian nasional,” katanya dalam sambutan.

Menurut Darmawan, dengan keseluruhan 32 lantai yang dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektare, Mandiri Digital Tower nantinya akan menjadi kantor pusat informasi dan teknologi bagi sekitar 4.400 talenta digital.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) buka suara perihal peluang pemisahan unit usaha syariah (UUS) atau spin-off Maybank Indonesia Syariahmenjadi bank umum syariah (BUS).

Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan menyebut bahwa total aset unit syariah bank berlogo kepala harimau itu telah menyentuh Rp42 triliun sejauh ini, utamanya berkat strategisharia firstyang diterapkan sejak satu dekade lalu.

"Sejak 2013 kami menerapkansharia first.Secara komposisi pun cukup baik, per hari ini sudah ada Rp42 triliun portfolio kita di [unit usaha] syariah," katanya usai konferensi pers kerja sama strategis dengan Batumbu di Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Mengenai peluang untuk segera melakukanspin-off, dia menyatakan bahwa Maybank Indonesia akan mengikuti peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Pasal 59 beleid tersebut mengatur bahwaspin-offwajib dilakukan oleh bank umum apabila nilai aset UUS telah mencapai 50% dari total aset induk, dan/atau menyentuh jumlah minimal Rp50 triliun.

"Aturannya kan begitu mencapai Rp50 triliun atau 50% [total aset induk], kita harusspin-off. Maka kita akan ikuti peraturan," paparnya.

Ketika ditanya perihal persiapan aksi korporasi tersebut, Steffano enggan banyak berkomentar. Dia hanya mengatakan bakal bersiap menggelarspin-offapabila sudah mendekati ketentuan yang ditetapkan OJK.

"Tentunya kalau sudah mendekati, kita harus siap-siap. Semakin cepat [mencapai Rp50 triliun], semakin baik," ujarnya.

Berdasarkan catatanBisnis, aset UUS Maybank Indonesia pada penghujung 2023 lalu telah mencapai Rp41,04 triliun, meningkat 2,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari nominal Rp40,04 triliun pada periode sebelumnya.

Jumlah tersebut memberikan kontribusi pada total aset bank (standalone) sebanyak 25,9% per periode yang sama. Kontribusi ini merupakan yang tertinggi di industri perbankan pada Desember 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 17—18 September 2024. Sejumlah bank pun berancang-ancang menyesuaikan suku bunga deposito dan kredit.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan likuiditas yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang semakin baik, antara lain didorong oleh publikasi asesmen transparansi SBDK, berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga.

“Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Agustus 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,73% dan 9,21%, stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya,” ujarnya dalam konferensi pers RDG Bulanan, Rabu (18/9/2024).

Menurutnya, likuiditas perbankan yang memadai ini sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Adapun, suku bunga deposito perbankan memang mulai melandai. Di mana, bunga deposito satu bulan perbankan mencapai level 4,73% pada Agustus 2024, capaian ini sama dengan bulan sebelumnya yaitu Juli 2024.

Namun, suku bunga deposito Agustus 2024 masih lebih tinggi jika dibandingkan pada akhir tahun lalu atau Desember 2023 di level 4,69%.

Sementara itu, untuk suku bunga kredit per Agustus mencapai 9,21%, angka ini turun dari bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 sebesar 9,23%. Bahkan, suku bunga ini kian turun dari akhir Desember 2023 yang sempat mencapai 9,25%.

Sejalan dengan catatan BI, sejumlah perbankan tahun ini memang telah berancang-ancang melakukan penyesuaian suku bunga simpanannya.

Meski demikian, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan mengatakan penurunan bunga acuan tidak serta merta langsung diikuti penurunan bunga kredit dan bunga deposito. Pasalnya, bank masih menunggu dampak dari penurunan bunga ini ke penurunan biaya dana alias cost of fund sesuai ekspektasi bank sebelum menyesuaikan bunga.

"Butuh waktu kurang lebih 1-2 bulan sebelum melakukan penyesuaian suku bunga. Kembali lagi, ini tergantung pada evaluasi bank atas biaya dana dan likuiditas bank," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (19/9/2024).

Dari sisi pemain, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon LP Napitupulu pun menyambut baik penurunan BI Rate, lantaran dapat memberikan kelonggaran likuiditas yang saat ini mahal, sekaligus bisa membantu pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Direktur Distribution & Institutional Funding BTN Jasmin juga menjelaskan bahwa perseroan sedang mengkaji penurunan suku bunga, mengingat dengan sempat tertahannya suku bunga di level tinggi yakni 6,25% membuat cost of fund menjadi sangat tinggi.

"Sehingga, dengan turunnya suku bunga acuan dari 6,25% jadi 6% BTN menyambut baik, semoga bank lain juga sepakat untuk mereview suku bunga simpanannya," ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (19/9/2024).

Berdasarkan presentasi perusahaan, per Juni 2024 CoF BTN mencapai 4,1% ytd. Jasmin pun menyebut bahwa perseroan menargetkan CoF berada di level 3,79% pada akhir tahun 2024.

"Transmisi akan disesuaikan bertahap, kecuali untuk KPR subsidi [FLPP] di mana suku bunga 5% fixed 20 tahun tidak berubah," ucapnya.

Hal ini pun diamini Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) Rita Mirasari yang menyebut dengan adanya penurunan BI Rate menjadi 6%, perseroan akan mengkaji ulang strategi bisnis termasuk suku bunga perbankan. Menurutnya, pemangkasan hari ini dianggap sebagai peluang bisnis potensial bagi perseroan.

“Tentu kita akan kaji seluruhnya [simpanan dan kredit], setiap kali ada opportunity apapun kita akan melihat ini sebagai bentuk kajian untuk strategi bisnis,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengatakan dalam penetapan suku bunga, termasuk simpanan dan kredit akan tergantung pada beberapa aspek. Pertama, kondisi likuiditas juga mempertimbangkan strategi pengembangan usaha dan juga kondisi eksternal.

“Termasuk perkembangan suku bunga acuan dan juga pasar global maupun domestik,” katanya.

Lalu, dengan perubahan-perubahan suku bunga acuan yang ada, kata Sigit, perseroan akan memperhatikan hal tersebut. Namun, ini juga sangat tergantung pada permintaan dari kredit, dan kondisi likuiditas pasar yang ada.

“Sehingga ini tentu nanti sangat dinamis tergantung bagaimana situasi yang kita hadapi pada saat ada perubahan dari suku bunga acuan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan keuangan non-bank, termasuk asuransi, akan melakukan strategi baru untuk mengotimalkan pendapatan nvestasi seiring dengan arah suku bunga yang berbalik arah. Keuntungan dari bunga deposito hingga imbal hasil obligasi tinggi perlahan memudar.

Bank Indonesia (BI), dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 17-18 September 2024, memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 6%. Langkah ini diharapkan dapat mendorong aktivitas investasi di sektor tersebut.

Tidak hanya di Indonesia, kebijakan serupa juga diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed). Dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 18 September 2024, The Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75-5%.

Merespons momentum suku bunga yang rendah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berencana meningkatkan target investasi pada tahun ini. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyatakan optimisme meskipun tantangan tetap ada.

"Hampir sama dengan pendapatan investasi 2023. Meskipun berat, kita optimis," ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (19/9/2024).

Per 31 Desember 2023, pendapatan investasi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tercatat mencapai Rp5,71 triliun, melonjak 98,26% dari Rp2,88 triliun pada tahun sebelumnya.

Investasi yang dilakukan BPJS Kesehatan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Instrumen investasi yang diperbolehkan mencakup deposito, giro premium, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), serta Surat Berharga Negara (SBN).

"Kita mengikuti peraturan pemerintah dalam investasi ini, misalnya melalui surat berharga negara dan deposito," jelas Ghufron.

Lebih lanjut, Ghufron menambahkan bahwa BPJS Kesehatan menargetkan hasil investasi DJS Kesehatan pada 2024 sebesar Rp4,7 triliun. Strategi yang diterapkan adalah menempatkan 50% portofolio investasi pada deposito dan 50% pada SBN.

Langkah ini diambil sebagai antisipasi penurunan DJS dari Rp86,6 triliun pada 2023 menjadi Rp68 triliun pada 2024, serta untuk menjaga likuiditas yang dibutuhkan menghadapi peningkatan beban manfaat akibat kenaikan tarif tahun sebelumnya.

Dengan penurunan suku bunga ini, BPJS Kesehatan berharap dapat mengoptimalkan investasi untuk mendukung keberlanjutan program jaminan sosial kesehatan di Indonesia.

Bisnis.com,JAKARTA -- Pemerintah mengumumkan rancangan kebijakan yang menarik perhatian di akhir masa jabatannya dengan meningkatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) alias dari BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah pro-buruh yang diambil Jokowi setelah rentetan kritik dari kalangan pekerja.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai kebijakan ini sebagai upaya Jokowi untuk memberikan 'hadiah terakhir' bagi buruh di akhir masa kekuasaannya. “Jokowi ingin menunjukkan keberpihakannya kepada buruh, meski terkesan terlambat setelah berbagai kontroversi kebijakan seperti UU Cipta Kerja,” ujar Adi, Rabu (18/9/2024).

Sebelumnya, kalangan buruh kerap melayangkan protes terkait berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pada 2019 dan kontroversi RUU Pilkada yang dikaitkan dengan isu politik keluarga Jokowi. Kendati demikian, Adi mengapresiasi langkah Jokowi yang menaikkan manfaat JKP meski dianggap terlambat.

Pemerintah mengumumkan rancangan kenaikan manfaat JKP sebesar 45% dari upah terakhir dengan batas maksimum Rp5 juta selama 6 bulan berbanding hanya 3 bulan dalam aturan saat ini. Selain itu, kriteria penerima manfaat akan diperluas untuk mencakup pekerja dengan Perjanjian Waktu Tertentu (PWKT), serta alokasi biaya pelatihan bagi penerima manfaat ditingkatkan menjadi Rp2,4 juta dari sebelumnya Rp1 juta.

"Meski terlambat, kebijakan ini tetap layak diapresiasi karena buruh akan merasakan peningkatan kesejahteraan," tambah Adi.

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Effendi, mengatakan bahwa kebijakan ini seharusnya dilakukan sejak 2023, saat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melanda sektor tekstil di Indonesia. "Ada kemungkinan unsur politis di balik kebijakan ini, mengingat buruh menjadi kelompok yang sering mendemo Jokowi," kata Tadjudin.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Andi Gani Nena Wea, sebelumnya bertemu dengan Jokowi pada 17 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi berjanji akan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada buruh sebelum masa jabatannya berakhir.

"Presiden menegaskan bahwa kebijakan di akhir masa jabatannya ini diharapkan membuat buruh merasa bahagia," ungkap Andi Gani.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) menegaskan komitmennya untuk mengelola investasi dengan prinsip kehati-hatian, meskipun terjadi fluktuasi pada suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate).

Seperti diketahui, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 17–18 September 2024.

President Director Zurich Syariah Hilman Simanjuntak menjelaskan sebagai perusahaan asuransi syariah, pihaknya harus mengelola dana dengan sangat hati-hati pasalnya dana tabarru dan dana perusahaan dipisahkan.

"Kami selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana, baik saat suku bunga naik maupun turun, dengan tetap mengikuti tata kelola yang baik," ungkap Hilman dalam acara Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2024 di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Hilman menambahkan, Zurich Syariah sebagian besar berinvestasi pada instrumen sukuk dan obligasi pemerintah, yang disesuaikan dengan profil liabilitas atau beban perusahaan. Menurutnya, pengelolaan investasi lebih berfokus pada penyesuaian dengan liabilitas perusahaan, memastikan kewajiban yang jatuh tempo dapat dipenuhi tepat waktu.

“Liabilitas yang jatuh tempo satu tahun, harus disiapkan dengan aset yang juga jatuh tempo dalam satu tahun. Begitu pula untuk liabilitas jangka panjang, kami sesuaikan dengan aset investasi jangka panjang,” jelas Hilman.

Hilman juga menekankan bahwa tujuan utama Zurich Syariah adalah menjaga tingkat solvabilitas perusahaan, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. Fluktuasi suku bunga, menurutnya, bukan hal yang diabaikan, tetapi fokus utama adalah menjaga stabilitas keuangan.

Laporan keuangan Zurich Syariah pada Agustus 2024 mencatat rasio solvabilitas dana tabarru sebesar 733,07% dan dana perusahaan sebesar 1.195,29%, jauh di atas batas minimal yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 120%. Sebagian besar investasi Zurich Syariah ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara, dengan total nilai Rp1,25 triliun dari total investasi Rp1,45 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus menegaskan komitmennya sebagai mitra finansial utama pebisnis dengan menghadirkan layanan yang adaptif dan solutif. Melalui program unggulan Kongsi-Kongsi 2024, bank ini tidak hanya memberikan apresiasi bagi para nasabah bisnis setianya, tetapi juga membuka peluang baru untuk memperkuat jaringan dan menciptakan sinergi antar pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Berbeda dari Kongsi-Kongsi tahun sebelumnya, program tahun ini akan dilaksanakan sebanyak 12 kali, baik secara online maupun offline dengan mengundang lebih dari 2.000 nasabah pebisnis Bank Mandiri dari seluruh Indonesia. SVP Retail Deposit Product and Solution Bank Mandiri Evi Dempowati mengatakan, Kongsi-Kongsi kali ini hadir dengan konsep yang berbeda dan lebih menarik.

Selain bincang bisnis bersama pakar industri, program ini juga menawarkan lelang hadiah eksklusif, seperti e-voucher, logam mulia, hingga iPhone 15, yang bisa didapatkan melalui penukaran Livin’poin. Salah satu sesi bincang bisnis akan menghadirkan Billy Kurniawan, pendiri Jiwa Group, yang berbagi inspirasi dengan tema "Berani penuhi panggilan jiwa, bikin bisnis makin istimewa ala kopi Janji Jiwa."

“Melalui Kongsi-Kongsi 2024, kami berkomitmen lebih dari sekadar memberikan apresiasi. Kami ingin membuka jalan bagi para nasabah untuk berkolaborasi, memperkuat jaringan, dan tumbuh bersama Bank Mandiri,” terang Evi dalam keterangan resminya, Kamis (19/9).

Hingga akhir Agustus 2024, terdapat lebih dari empat juta nasabah pebisnis aktif Bank Mandiri dengan total transaksi 152 juta atau tumbuh 37% secara year on year (YoY) dan nilai transaksi Rp1.170 triliun, YoY tumbuh 26%.

Dalam upaya terus memberikan solusi inovatif, Bank Mandiri memperkuat kehadirannya melalui super app Livin’ by Mandiri yang dilengkapi fitur-fitur unggulan, termasuk tabungan multicurrency untuk transaksi global bebas konversi, Livin’ investasi, Livin’ Sukha, transfer valas, dan banyak lagi.

Selain itu, bank berlogo pita emas ini turut mengembangkan super platform Kopra by Mandiri untuk nasabah korporasi yang mampu memberikan solusi end to end kebutuhan transaksi nasabah. Tak berhenti di situ, Bank Mandiri juga telah menghadirkan Livin’ Merchant, aplikasi kasir gratis untuk mendukung bisnis UMKM.

Evi menambahkan, menyambut HUT ke-26 Bank Mandiri berkomitmen menjadi mitra strategis yang tidak hanya menawarkan layanan finansial, tetapi juga membuka peluang kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan usaha di seluruh Indonesia. “Melalui program Kongsi-Kongsi 2024, Bank Mandiri terus memperkuat ekosistem bisnis dengan menghadirkan solusi yang adaptif dan solutif, mendukung nasabah dalam menghadapi tantangan bisnis yang dinamis,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menilai penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) akan memberikan dampak positif terhadap pasar Indonesia, khususnya bagi sektor multifinance.

Presiden Direktur CNAF, Ristiawan Suherman, menyampaikan bahwa penurunan ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan pasar dan meningkatkan daya beli konsumen.

“Dengan penurunan suku bunga, masyarakat yang sebelumnya ragu karena kenaikan suku bunga kini memiliki dorongan positif untuk kembali melakukan kredit,” ujar Ristiawan dalam wawancara dengan Bisnis, Kamis (19/9/2024).

Ristiawan menambahkan bahwa kondisi ini membuka peluang bagi CNAF untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan baru. Meski demikian, CNAF tetap memantau kondisi suku bunga yang berpotensi fluktuatif di masa mendatang.

Dalam rangka mengantisipasi risiko tersebut, perusahaan melakukan diversifikasi pendanaan melalui kerjasama dengan lembaga non-bank serta badan usaha lainnya, termasuk pembiayaan bersama (joint financing), pinjaman jangka pendek, dan penerbitan sukuk dengan margin kompetitif.

"Kami tetap berkomitmen memberikan suku bunga pembiayaan yang kompetitif kepada nasabah berdasarkan prinsip risk-based pricing. Ini memastikan portofolio CNAF terus tumbuh sehat dan menguntungkan," jelas Ristiawan.

Selain dukungan dari induk usaha dalam bentuk pembiayaan bersama dan pinjaman bilateral, CNAF juga menjalin kerjasama dengan sejumlah bank lain untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Dukungan tersebut membantu perusahaan menjaga kestabilan bisnis di tengah dinamika pasar.

Bisnis.com, JAKARTA--Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai perpanjangan Presiden untuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) optmistis dana kelolaan program Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP) alias tunjangan pengangguran yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan tetap aman meskipun ada rancangan kenaikan manfaat oleh pemerintah.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan menaikkan manfaat program JKP menjadi dibayarkan 45% dari upah terakhir dengan batas Rp5 juta dalam 6 bulan berturut. Sebelumnya hanya 3 bulan yang menerima manfaat ini, sedangkan 3 bulan sisanya hanya dibayarkan 25%.

Tidak cuma itu, pemerintah juga akan memperluas kriteria penerima manfaat JKP kepada pekerja Perjanjian Waktu Tertentu (PWKT), dan menambah alokasi biaya pelatihan penerima manfaat menjadi Rp2,4 juta dari sebelumnya Rp1 juta. Dengan kenaikan manfaat tersebut, ketahanan dana JKP menjadi dipertanyakan.

Apalagi saat ini sedang terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melonjak membuat klaim yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan semakin besar. Sampai Juli 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sebanyak 32.931 klaim, atau meningkat 8,7% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Kinerja investasi pada program JKP membantu ketahanan dana. Tren PHK sejauh ini masih pada sektor tertentu terutama garmen tekstil," kata Anggota DJSN Mickael Bobby Hoelman kepada Bisnis, Rabu (18/9/2024).

Respons Mickael tersebut juga menjawab tantangan pemerintah, apakah mampu mempertahankan proyeksi rasio klaim JKP di level 20,3% pada 2029 nanti ketika manfaat JKP naik tapi iurannya tetap.

Sementara bila dilihat dalam laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan 2023, komposisi pendapatan investasi pada Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan program JKP terbilang minor. Angkanya hanya Rp630,5 miliar atau hanya 18,81% dari total pendapatan pada 2023 sebesar Rp3,35 triliun. Sisanya, adalah pendapatan dari dana rekomposisi Rp1,41 triliun, pendapatan iuran pemerintah pusat Rp1,30 triliun, dan pendapatan lain Rp134 juta.

Pada 2023, pendapatan investasi JKP jauh lebih kecil dari pendapatan investasi di DJS Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang mencapai Rp4,06 triliun, DJS Jaminan Kematian (JKM) Rp1,15 triliun, DJS Jaminan Hari Tua (JHT) Rp29,70 triliun, dan juga pendapatan investasi dari DJS program Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp10,32 triliun.

Adapun iuran JKP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 adalah sebesar 0,46% dari total upah pekerja sebulan. Dari angka tersebut, 0,22% dibayarkan oleh pemerintah. Sisanya, 0,14% dari rekomposisi iuran JKK dan 0,10% rekomposisi iuran program JKM.

Dalam hal ketahanan dana, Mickael juga menyoroti kaitannya dengan rekomposisi iuran JKK dan JKM dalam iuran JKP. "Ketahanan dana masih aman sejauh ini. Upaya perbaikan harus selaras mengingat isu rekomposisi dalam JKP dengan program JKK dan JKM. Upaya perbaikan aturan di JKP perlu harmonis pula dengan PP [Peraturan Pemerintah] terkait JKK dan JKM," kata Mickael.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan saat ini rasio klaim JKP masih kecil, di sekitar 10%. Dengan tren PHK yang meningkat, Timboel menghitung dengan ketahanan dana JKP saat ini hal itu hanya akan menaikkan rasio klaim ke level 20%.

Dengan kondisi keuangan tersebut, Timboel menilai presentase iuran JKP yang dipotong dari upah pekerja tidak perlu naik. "Secara persentase iuran JKP tidak perlu naik dulu, namun secara nominal akan naik karena adanya kenaikan upah minimun tiap tahun," kata Timboel.

Namun, Timboel tidak bisa memastikan ketahanan dana JKP akan berlangsung dalam jangka panjang. Beberapa indikatornya seperti tren PHK yang melonjak, di mana PHK pada bulan Juli 2024 mencapai 42.863, melesat 1.186% dibanding jumlah PHK pada Januari 2024 sebesar 3.332.

Secara akumulasi, pekerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga Juli 2024 sebanyak 144.399 pekerja.

Apalagi, rasio kesehatan keuangan JKP pada 2023 merosot drastis menjadi 431 bulan dibanding 2.807 bulan pada 2022. Oleh karena itu, untuk memastikan ketahanan dana JKP dalam jangka panjang menurutnya iuran jaminan sosial harus ditinjau berkala, apalagi ada kenaikan manfaat.

"Jadi tetap iuran harus dinaikkan. Mengenai kapan, nah itu akan dihitung aecara aktuaria agar rasio klaim rendah dan ketahanan dana semakin kuat.

Karena rasio klaim masih rendah sekitar 10%, dan dana JKP masih besar sekitar Rp12 triliun maka kenaikan manfaat bisa dilakukan," kata Timboel.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 17—18 September 2024. Kondisi suku bunga deposito dan kredit bank terpantau mulai melandai.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan likuiditas yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang semakin baik, antara lain didorong oleh publikasi asesmen transparansi SBDK, berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga.

“Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Agustus 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,73% dan 9,21%, stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya,” ujarnya dalam konferensi pers RDG Bulanan, Rabu (18/9/2024).

Menurutnya, likuiditas perbankan yang memadai ini sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Adapun, suku bunga deposito perbankan memang mulai melandai. Di mana, bunga deposito satu bulan perbankan mencapai level 4,73% pada Agustus 2024, capaian ini sama dengan bulan sebelumnya yaitu Juli 2024.

Namun, suku bunga deposito Agustus 2024 masih lebih tinggi jika dibandingkan pada akhir tahun lalu atau Desember 2023 di level 4,69%.

Sementara itu, untuk suku bunga kredit per Agustus mencapai 9,21%, angka ini turun dari bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 sebesar 9,23%. Bahkan, suku bunga ini kian turun dari akhir Desember 2023 yang sempat mencapai 9,25%

Sejalan dengan catatan BI, sejumlah perbankan tahun ini memang telah berancang-ancang melakukan penyesuaian suku bunga simpanannya.

Hal ini diamini Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) Rita Mirasari yang menyebut dengan adanya penurunan BI Rate menjadi 6%, perseroan akan mengkaji ulang strategi bisnis termasuk suku bunga perbankan. Menurutnya, pemangkasan hari ini dianggap sebagai peluang bisnis potensial bagi perseroan.

“Tentu kita akan kaji seluruhnya [simpanan dan kredit], setiap kali ada opportunity apapun kita akan melihat ini sebagai bentuk kajian untuk strategi bisnis,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengatakan dalam penetapan suku bunga, termasuk simpanan dan kredit akan tergantung pada beberapa aspek. Pertama, kondisi likuiditas juga mempertimbangkan strategi pengembangan usaha dan juga kondisi eksternal.

“Termasuk perkembangan suku bunga acuan dan juga pasar global maupun domestik,” katanya.

Lalu, dengan perubahan-perubahan suku bunga acuan yang ada, kata Sigit, perseroan akan memperhatikan hal tersebut. Namun, ini juga sangat tergantung pada permintaan dari kredit, dan kondisi likuiditas pasar yang ada.

“Sehingga ini tentu nanti sangat dinamis tergantung bagaimana situasi yang kita hadapi pada saat ada perubahan dari suku bunga acuan,” tandasnya.

Senada, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan bank akan mempertimbangkan penyesuaian baik pada sisi kredit maupun penghimpunan dana, tergantung pada tren suku bunga acuan.

“Kalau trennya bunga acuan turun, ya pasti kita ikutin tren,” ucapnya.