Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar fintechP2P lending atau pinjaman online (pinjol) legal dan berizin yang terbaru. Perusahaan-perusahaan dalam daftar tersebut beroperasi secara resmi dan ada dalam pengawasan OJK, sehingga pastikan peminjaman hanya dilakukan di perusahaan pinjol legal.

OJK mencatat ada sebanyak 98 perusahaan fintech yang berizin per 12 Juli 2024. Jumlah tersebut turun signifikan jika dibandingkan dengan periode 2020 yang sempat mencapai 157 perusahaan.

Berdasarkan catatan Bisnis, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau (Satgas PASTI) telah menemukan dan memblokir sebanyak 1.591 pinjol ilegal sepanjang Januari—Juni 2024.

Dengan demikian, OJK telah memblokir 8.271 pinjol ilegal sejak 2017 sampai dengan Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan pengaduan entitas ilegal sebanyak 8.633 pengaduan sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2024.

Jumlah pengaduan tersebut meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 8.213 pengaduan dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 420 pengaduan.

Sebagai informasi, agar tidak terjebak dalam pinjol ilegal dan tidak aman, pengecekan legalitas pinjol dapat dilakukan melalui website OJK di menu statistik fintech, berikut tautan atau link-nya: https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Default.aspx.

Berikut adalah 98 daftar pinjol berizin OJK yang berlaku sampai hari ini:

• AdaKami (adakami.id)
• 360 Kredi (360kredi.id)
• AdaKami (adakami.id)
• AdaModal (adamodal.co.id)
• AdaPundi (adapundi.com)
• Akseleran (akseleran.co.id)
• Aktivaku (aktivaku.com)
• Alami (p2p.alamisharia.co.id)
• Amartha (amartha.com)
• Ammana.id (ammana.id)
• Asetku (asetku.co.id)
• Avantee (avantee.co.id)
• AwanTunai (awantunai.co.id)
• BantuSaku (bantusaku.id)
• Batumbu (batumbu.id)
• Boost (myboost.co.id)
• Cairin (cairin.id)
• Cashcepat (cashcepat.id)
• Cicil (cicil.co.id)
• Crowde (Crowde.co)
• Crowdo (crowdo.co.id)
• Dana Syariah (danasyariah.id)
• DanaBagus (danabagus.id)
• danabijak (danabijak.com)
• Danacita (danacita.co.id)
• Danai.id (danai.id)
• Danain (danain.co.id)
• Danakini (danakini.co.id)
• Danamas (p2p.danamas.co.id)
• Danamerdeka (danamerdeka.co.id)
• Danarupiah (danarupiah.id)
• Doeku (doeku.id)
• Dompet Kilat (dompetkilat.co.id)
• Duha SYARIAH (duhasyariah.com)
• DUMI (minjem.com)
• Easycash (easycash.id)
• Edufund (edufund.co.id)
• Esta Kapital Fintek (estakapital.co.id)
• Ethis (ethis.co.id)
• Findaya (findaya.co.id)
• Finmas (finmas.co.id)
• FinPlus (finplus.co.id)
• Fintag (fintag.id)
• GandengTangan (gandengtangan.co.id)
• Gradana (gradana.co.id)
• iGrow (igrow.asia)
• IKI Modal (ikimodal.com)
• Indodana (indodana.id)
• Indofund.id (indofund.id)
• Indosaku (indosaku.id)
• Investree (investree.id)
• Invoila (invoila.co.id)
• Ivoji (ivoji.id)
• Julo (julo.co.id)
• KawanCicil (kawancicil.co.id)
• Klik Kami (klikkami.co.id)
• KlikA2C (klika2c.co.id)
• KlikCair (klikcair.com)
• klikUMKM (klikumkm.co.id)
• KoinP2P (koinp2p.com)
• Komunal (komunal.co.id)
• KrediFazz (kredifazz.id)
• Kredinesia (kredinesia.id)
• Kredit Pintar (kreditpintar.com)
• KREDITO (kredito.id)
• Kreditpro (kreditpro.id)
• KTA Kilat (pendanaan.com)
• Lahan Sikam (lahansikam.co.id)
• Lentera Dana Nusantara (lenteradana.co.id)
• Lumbungdana (lumbungdana.co.id)
• Maucash (maucash.id)
• Mekar (mekar.id)
• Modal Nasional (modalnasional.co.id)
• Modalku (modalku.co.id)
• ModalRakyat (modalrakyat.id)
• OVO Finansial (ovofinansial.com)
• Papitupi Syariah (papitupisyariah.com)
• Pinjam Gampang (kreditplusteknologi.id)
• Pinjam Modal (pinjammodal.id)
• Pinjam Yuk (pinjamyuk.co.id)
• PinjamanGO (pinjamango.co.id)
• PinjamDuit (pinjamduit.co.id)
• Pinjamwinwin (pinjamwinwin.com)
• Pintek (pintek.id)
• Pohondana (pohondana.id)
• qazwa.id (qazwa.id)
• Restock.ID (restock.id)
• Ringan (ringan.co.id)
• Rupiah Cepat (rupiahcepat.co.id)
• SamaKita (samakita.co.id)
• Samir (samir.co.id)
• Sanders One Stop Solution (sanders.co.id)
• Singa (singa.id)
• Solusiku (solusi-ku.id)
• Toko Modal (tokomodal.co.id)
• TrustIQ (trustiq.id)
• UangMe (uangme.id)
• Uatas (uatas.id)
• UKU (ukuindo.com)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) meraih restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengangkatan Eri Budiono sebagai Direktur Utama, menggantikan Tjandra Gunawan yang telah mengundurkan diri.

Eri Budiono ditetapkan sebagai Direktur Utama Bank Neo setelah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui fit and proper test yang dilakukan sebelumnya. Keputusan ini dikukuhkan melalui akta pengukuhan rapat pada Jumat (9/8/2024).

Bankir dengan pengalaman lebih dari 30 tahun ini, dipilih oleh pemegang saham BBYB dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada April 2024.

Pengalaman Eri Budiono membentang di sejumlah bank internasional dan regional, mulai dari Bank HSBC Indonesia, Maybank Indonesia, hingga Rabobank International Indonesia. Eri meraih gelar Sarjana di bidang Banking & Finance dari Monash University.

"Mewakili seluruh Neobankers, saya mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Eri Budiono," ujar Direktur Bisnis Bank Neo Commerce, Aditya Windarwo, dalam keterangan resmi yang dikutip pada Sabtu (10/8/2024).

Aditya menyatakan dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di industri perbankan, manajemen berkeyakinan Eri merupakan sosok yang tepat untuk memimpin perseroan.

Selain itu, perubahan pengurus BBYB juga diharapkan memperkuat struktur manajemen, meningkatkan tata kelola, dan menjadikan perseroan sebagai pilihan utama dalam layanan perbankan digital di Indonesia.

Berikut susunan Direksi Bank Neo Commerce per Agustus 2024:

• Direktur Utama: Eri Budiono
• Direktur Bisnis: Aditya W. Windarwo
• Direktur Kepatuhan: Ricko Irwanto
• Direktur Teknologi Sistem Informasi: Chen Jun

Menanggapi kabar ini, Eri Budiono berkomitmen meningkatkan daya saing dan kredibilitas perseroan sebagai bank digital pilihan utama masyarakat Indonesia.

Eri juga berharap dapat membawa Bank Neo Commerce ke tingkat yang lebih tinggi dengan memberikan pelayanan optimal, menghadirkan keamanan produk perbankan, dan menjadi bank yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

"Ke depan, diharapkan BNC bisa terus memberikan pelayanan yang baik dan pada akhirnya meningkatkan kredibilitas bank sebagai bank dengan layanan digital yang menjadi pilihan utama masyarakat," pungkasnya.

***

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Super App milik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang biasa disebut BRImo mencatatkan pencapaian yang impresif hingga akhir Triwulan II 2024. Berikut beberapa fakta menarik terkait BRImo:

1. Tambah 14 user baru per Menit

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan hingga akhir Juni tercatat pengguna BRImo mencapai 35,2 juta user, atau tumbuh 26,6% secara year on year.

Artinya, dalam satu tahun terdapat penambahan 7,4 juta user baru atau rata rata per menit terdapat penambahan 14 user baru!

2. Dalam 6 Bulan Volume transaksi tembus Rp2.574,9 triliun

Andrijanto juga mengungkapkan volume transaksi BRImo hingga akhir Triwulan II 2024 mencapai Rp2.574,9 triliun atau tumbuh 35,8% yoy. “Pencapaian tersebut tak lepas dari upaya BRI yang terus menambah dan memperbarui fitur-fitur di aplikasi BRImo,” imbuhnya.

BRImo dilengkapi dengan fitur untuk top Up uang digital, tagihan, setor tarik & tunai, lifestyle, asuransi, donasi, konversi valas hingga catatan keuangan.

Bahkan di BRImo ada juga fitur investasi yang memungkinkan nasabah untuk investasi melalui deposito, emas, SBN atau surat berharga negara dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK).

Hal ini, kata Andrijanto, dilakukan BRI untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi secara digital. "Kami terus menambah fitur (BRImo) untuk memberikan kemudahan-kemudahan ke masyarakat dalam bertransaksi secara digital," kata Andrijanto.

Perbesar

3. Mampu Melayani lebih dari dari 25.000 transaksi per detik

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Digital dan TI BRI Arga M. Nugraha mengatakan bahwa saat ini back-end system BRImo telah mampu melayani lebih 25.000 transaksi per detik.

"Kapasitas ini akan terus kami tingkatkan untuk mengantisipasi lonjakan transaksi yang terjadi, misalnya seperti saat momen gajian atau libur panjang, serta perayaan hari-hari raya," ujarnya.

Hal ini ditunjang oleh fakta bahwa BRI mengalokasikan sumber daya yang cukup besar untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan teknologi BRImo.

4. Mobile Banking dengan rating tertinggi di Playstore dan Appstore

Saat ini super app BRImo menjadi aplikasi mobile banking dengan rating terbaik dibandingkan aplikasi mobile banking perbankan konvensional lainnya di Indonesia.

Data tersebut didapatkan berdasarkan jumlah pengunduh pengguna Android (Playstore) dan IOS (AppStore). Tercatat, para pengguna Android memberikan rating 4,7 dengan 1 juta review, sementara pengguna IOS memberikan rating 4,7 dengan total 147 ribu review. Hal tersebut menunjukkan kepuasan para pengguna BRImo terhadap aplikasi tersebut.

Bisnis.com, PARAPAT - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap membentuk Anti-Scam Center untuk menindaklanjuti laporan nasabah yang terkena penipuan, khususnya secara online fraud.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pembentukan Anti-Scam Center terinspirasi dari kebijakan yang telah diterapkan di Singapura.

Kiki, sapaan akrabnya, mengungkapkan Anti-Scam Center terdiri dari banyak stakeholder, mulai dari OJK, pemerintah, Bank Indonesia, kepolisian, hingga pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

Anti-Scam Center merupakan hasil dari inisiatif 16 kementerian/lembaga (K/L) yang telah mendapat restu dari Presiden Jokowi. OJK mewajibkan semua bank untuk bergabung dalam satuan tugas (satgas) tersebut.

"Semua stakeholder sepakat harus ada kolaborasi dan pembentukan Anti-Scam Center untuk mencegah kerugian di masyarakat. Hal ini bukan sesuatu yang baru, di Singapur asudah ada. Tujuannya menjadi forum koordinasi agar kita bisa cepat menepis penipuan di Indonesia," ujarnya dalam acara Media Briefing Jurnalis yang digelar di Parapat, Kabupaten Toba, Sumatra Utara pada Jumat malam (9/8/2024).

Lantas, bagaimana cara kerja Anti-Scam Center?

Kiki memberi contoh salah satu nasabah yang terlanjut memberikan one time password (OTP) kepada penipu. Dalam sekejap, uang yang diambil penipu mungkin sudah ditransfer ke rekening bank lain dalam waktu singkat. Imbasnya, uang nasabah tak bisa kembali.

Oleh karena itu, OJK membutuhkan koordinasi antara satu bank dengan bank lain guna melacak perpindahan uang nasabah yang menjadi korban penipuan. Dia berharap pembentukan Anti-Scam Center bisa membantu uang nasabah kembali, meski sudah ditransfer ke rekening penipu.

"Anti-Scam Center ini harapannya bagi nasabah sadar uang sudah hilang, asal waktunya cepet, bisa dikejar karena bank-bank akan duduk bersama di satu lokasi. Misalnya uang ditransfer korban ke bank A, lalu ditransfer penipu masuk ke bank B. Nah, bisa langsung di-blokir. Kami bisa kejar uang yang terlanjur ditransfer ke orang yang kena tipu tadi," jelas Kiki.

Ke depan, dia berharap stakeholder Anti-Scam Center tidak cuma pihak perbankan. Dia berharap pelaku usaha sistem pembayaran dan market place bergabung menjadi ke dalam satgas Anti-Scam Center. Kiki menilai kejadian penipuan online kini menjamur ke produk sistem pembayaran, misalnya dompet digital (e-wallet).

Kiki mengatakan pembentukan Anti-Scam Center kini memasuki tahap finalisasi dan siap diterapkan secara bertahap mulai bulan ini.

"Kami akan soft launching dalam waktu dekat, pokoknya running smooth dulu," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA--Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyebut iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah selayaknya naik demi menjaga kesehatan kas BPJS.

Timboel menjelaskan kenaikan iuran peserta JKN sudah ditahan sejak 2020 meskipun dalam regulasi iuran JKN dapat dievaluasi setiap dua tahun.

Dalam laporan keuangan BPJS Kesehatan 2023, pendapatan iuran tercatat sebesar Rp151,69 triliun sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp158,85 triliun.

"Bisa [saja kemungkinan] sekarang, 2024 [beban jaminan menjadi] Rp170, atau Rp175 triliun. Sementara penerimaan iuran tidak naik-naik. Sehingga kalau pembiayaan meningkat, input tidak signifikan naik, artinya akan terjadi defisit tahun berjalan," kata Timboel kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Meskipun beban jaminan kesehatan lebih besar daripada pendapatan iuran, pada 2023 BPJS Kesehatan bisa tetap surplus tahun berjalan Rp157,22 miliar karena ada kontribusi pendapatan SiLPA Kapitasi Rp117,95 miliar, pendapatan investasi Rp5,71 triliun, hingga pendapatan lainnya Rp596,94 miliar.

Surplus tahun berjalan 2023 menyusut dibanding capaian 2022 sebesar Rp17,74 triliun. Sementara itu, sampai 31 Desember 2023, BPJS Kesehatan mencatatkan aset neto sebesar Rp56,66 triliun.

"Tapi kan ini akan tergerus aset berishnya. Jadi mau gak mau memang sumber pendapatan JKN itu kan dari iuran, mayoritas.," katanya.

Timboel memprediksi tahun ini pendapatan iuran kemungkinan akan naik hanya sekitar Rp4 triliun di angka Rp155 triliun, sedangkan pembiayaan jaminan kesehatan bisa naik Rp10 triliun sampai Rp15 triliun.

"Sehingga defisitnya semakin besar. Jadi mau gak mau iuran harus naik," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA-- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penyaluran pinjaman fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) kepada sektor produktif mencapai 50% sampai 70% pada 2028.

Namun faktanya, pinjaman online ke sektor produktif makin merosot porsinya. Cotohnya tren penyaluran pada Februari hingga Mei 2024, di mana berturut-turut porsi pinjaman ke sektor produktif sebesar 45,52%, 33,61%, 31,86%, menjadi hanya 31,52%.

Kepala Eksekutif Pengawas Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman menjelaskan upaya OJK untuk meningkatkan porsi penyaluran ke sektor produktif telah tertuang dalam roadmap Fintech P2P Lending 2023-2028.

"Yang pertama adalah dengan mendukung adanya relaksasi batas maksimum pembiayaan melalui regulasi," kata Agusman dalam jawaban tertulis konferensi pers RDKB Juli 2024, dikutip Jumat (9/8/2024).

Saat ini OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK yang mengatur kenaikan batas atas pendanaan produktif dari Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar.

Upaya kedua yang ditempuh OJK agar penyaluran pinjaman ke sektor produktif makin besar adalah dengan memperluas jalur distribusi penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM.

"Dan yang ketiga adalah optimalisasi program sinergi untuk mendorong pembiayaan ke luar Jawa," kata Agusman.

Data OJK mencatat pada Mei 2024 pinjaman yang diberikan penyelenggara pinjol untuk wilayah Jawa sebesar Rp19,61 triliun dengan jumlah akun penerima pinjaman 5.151.423. Jumlah itu sangat timpang dengan luar Jawa dengan nominal sebesar Rp340,23 miliar dengan jumlah akun penerima sebanyak 136.303.

Sementara itu, secara akumulasi total sampai Mei 2024, aliran dana pinjol yang mengalir ke Jawa mencapai Rp641,24 triliun, sedangkan yang mengalir di luar Jawa hanya Rp19,99 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pelaku perjudian daring alias judionlinebakal masuk dalam daftar hitam lembaga keuangan, dalam hal ini perbankan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta pihak bank memblokir ribuan rekening yang memiliki rekam jejak transaksi judi online. OJK juga meminta adanya pelacakan hingga identitas pemilik rekening tersebut.

“Kalau memang terbukti melanggar hukum yang ada, berarti bisa-bisa untuk semua rekening orang itu di-blacklist dari lembaga keuangan,” katanya kepada wartawan di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Namun , dia menyebut bahwa proses tersebut tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. OJK bersama bank melakukan penelusuran lebih lanjut dengan menggunakan informasi komprehensif dari pemilik rekening bank yang telah diblokir.

Lebih lanjut, Mahendra memaparkan bahwasanya pelanggaran transaksi judi online bermuara pada individu sebagai pelaku, bukan rekening yang digunakan.

“Pelanggar itu kan bukan rekening, pelanggar itu orang. Rekening yang diblokir adalah satu hal, tetapi untuk seluruh hal dia telah menyebabkan masalah bagi integritas lembaga jasa keuangan itu karena melakukan tindakan-tindakan yang ilegal,” sambungnya.

Itu sebabnya, sembari merumuskan tindakan yang tepat, OJK tetap mendalami rekening lain yang berkaitan dengan pelaku judi online. Sementara itu, dari segi penegakan hukum, Mahendra juga mempersilakan pihak berwenang untuk melakukan penyidikan dan penelitian lebih lanjut.

Diberitakan sebelumnya, OJK telah memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang terindikasi terlibat transaksi judi online. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan bahwa OJK konsisten melakukan berbagai upaya pemberantasan judi online sebagaimana kewenangan yang ada.

"Regulator juga meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online dan melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

Kemudian, jika dari hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi online, perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank (blacklisting).

Menurut Dian, berbagai upaya dilakukan bank untuk meminimalisir pemanfaatan rekening bank terkait transaksi judi online. Upaya ini mulai dari menindaklanjuti permintaan OJK untuk melakukan pemblokiran rekening, mengatasi praktek jual beli rekening, dan menyesuaikan parameter transaksi sehingga dapat menjaring transaksi dalam nominal kecil seperti yang banyak terjadi pada transaksi judi online yang dapat dimulai dari nominal Rp10.000.

Selain itu, pihak bank juga disebutnya melakukan web crawling dan berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk menutup website judi online, serta memantau aktivitas transaksi lintas batas negara.

Bisnis.com, JAKARTA-- PT BNI Life Insurance atau BNI Life menargetkan hasil investasi sebesar Rp1,5 triliun pada 2024. Target tersebut dipatok saat terjadi tren penurunan hasil investasi asuransi jiwa dalam paruh pertama 2024.

Plt Direktur Utama BNI Life, Neny Asriany mengatakan untuk mengoptimalkan hasil investasi, pihaknya secara aktif melakukan trading dan realized gain saat adanya momentum pemangkasan suku bunga.

"Target hasil investasi BNI Life tahun 2024 sebesar Rp1,5 triliun," kata Neny kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Adapun pada 2023, secara konsolidasi BNI Life mencatatkan penerimaan dari hasil investasi sebesar Rp1,44 triliiun, turun 31,87% atau Rp675,33 miliar dari Rp2,11 triliun pada 2022.

Neny mengatakan untuk mengejar terget tersebut tantangannya adalah adanya tensi geopolitik global yang memanas serta ketidakpastian ekonomi global.

"Namun kami melihat ditengah ketidakpastian ekonomi global tersebut, Indonesia dapat menjadi pilihan investasi yang dipertimbangkan diantara negara berkembang," kata dia.

Adapun, hasil investasi BNI Life unit konvensional per Juni 2024 tercatat sebesar Rp533,28 miliar. Capaian pada kuartal II/2024 tersebut membaik dari capaian di kuartal I di mana BNI Life mencatatkan hasil investasi Rp360,98 miliar.

Namun, secara year-on-year (YoY) hasil investasi BNI Life per Juni 2024 turun 36% dari Rp841,99 miliar pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono mengungkap tren penurunan hasil investasi asuransi jiwa pada paruh pertama 2024 ini.

"Hasil investasi perusahaan asuransi jiwa mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 29,99% YoY menjadi Rp11,46 triliun pada Juni 2024" kata Ogi.

Dia menjelaskan, penurunan hasil investasi terbesar terjadi pada lini usaha PAYDI, khususnya hasil investasi dari instrumen saham dan reksadana.

OJK mencatat, asuransi jiwa memiliki penempatan yang cukup signifikan pada instrumen saham dan reksadana, masing-masing sebesar 26% dan 14% dari total investasi.

Faktor lain yang membuat penurunan hasil investasi asuransi jiwa di semester I/2024 adalah dampak dari pengaruh kondisi pertumbuhan ekonomi terutama saat arus investasi di pasar modal tertekan.

"Hal ini berdampak terhadap kinerja sektor pasar modal di mana pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang turun hingga 6% lebih dari awal tahun," kata Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan asuransi harus menghadapi pukulan berat akibat klaim jutaan dolar AS terkait pengembalian uang tiket konser Taylor Swift yang dibatalkan di Austria.

Sebagaimana diketahui, konser Taylor Swift di Wina pada pekan ini dibatalkan akibat adanya ancaman serangan teroris di Stadion Ernst Happel. Sebanyak 195.000 ‘Swifties’ diperkirakan akan hadir, termasuk banyak dari luar negeri.

Melansir Reuters, Jumat (9/8/2024), Barracuda Music, penyelenggara konser tersebut, menyatakan bahwa seluruh tiket akan dikembalikan dalam waktu 10 hari. Namun, pihak penyelenggara tidak dapat dihubungi oleh Reuters untuk dimintai komentar terkait ketentuan asuransi.

Untuk diketahui, penyelenggara acara olahraga dan hiburan besar biasanya membeli asuransi pembatalan acara, yang sebagian besar cenderung diasuransikan melalui Lloyd's of London oleh konsorsium perusahaan asuransi.

Juru bicara Lloyd's of London mengonfirmasi bahwa asuransi pembatalan acara ditawarkan di Lloyd's, tetapi mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengomentari kebijakan tertentu.

Adapun, serangan teroris biasanya tidak tercakup dalam polis pembatalan acara, tapi pemegang polis umumnya membeli perlindungan ekstra terhadap ancaman dari serangan tersebut.

Direktur pelaksana pemeringkatan lembaga keuangan global di Morningstar DBRS, Marcos Alvarez, mengatakan bahwa kerugian akibat pembatalan konser Taylor Swift bisa mencapai puluhan juta dolar.

Di sisi lain, kerugian asuransi kemungkinan besar akan dibatasi oleh fakta bahwa konser-konser tersebut dapat dijadwal ulang.

Kepala penelitian sindikat di Argenta Private Capital Andrew Colcomb berpendapat bahwa perlindungan itu disusun sedemikian rupa sehingga perusahaan asuransi tidak akan bertanggung jawab atas pembatalan tur secara keseluruhan.

Asuransi pembatalan acara biasanya juga mencakup penundaan, pemindahan acara ke lokasi lain, biaya sewa tempat, bayaran artis, dan tiket.

Sementara itu, polisi Inggris pada Kamis mengatakan bahwa tidak ada indikasi serangan yang direncanakan yang akan berdampak pada kembalinya Swift minggu depan ke Stadion Wembley, London, untuk lima pertunjukan terakhirnya di Eropa.

Tur Eras Swift diperkirakan akan menghasilkan hampir US$2 miliar dari penjualan tiket.

Bisnis.com, KABUPATEN TOBA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pelaku industri keuangan untuk mempermudah layanan bagi para penyandang disabilitas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan masyarakat penyandang disabilitas perlu dibekali dengan keterampilan literasi keuangan agar menjadi lebih mandiri secara finansial dan hidup sejahtera.

“OJK mendorong Pelaku Usaha Jasa Keuangan [PUJK] untuk menyediakan ekosistem yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ujarnya dalam acara edukasi keuangan yang digelar di Pendopo Kantor Bupati Toba, Balige Sumatera Utara, Jumat (9/8/2024).

Kiki, sapaan akrabnya, mengakatan OJK berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, termasuk kepada kelompok penyandang disabilitas. Hal itu merupakan salah satu sasaran prioritas penerima program edukasi keuangan yang tercantum dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025.

Menurutnya, sinergi yang dibangun antara OJK bersama Pemerintah Kabupaten Toba tersebut merupakan bagian dari implementasi program prioritas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 melalui Program Kerja Peduli Disabilitas.

Dia menegaskan OJK berkomitmen untuk terus berupaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dan berpihak pada keberdayaan penyandang disabilitas untuk bisa memanfaatkan produk dan layanan keuangan.

Komitmen tersebut ditunjukkan dengan adanya POJK 22/ 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 54 ayat 3.

“OJK mewajibkan PUJK memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan konsumen yang ramah disabilitas serta mendukung penyediaan layanan khusus kepada konsumen penyandang disabilitas,” imbuhnya.

Bukan itu saja, Kiki mengatakan OJK mengeluarkan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.

Perbesar

Tidak hanya dari peningkatan literasi keuangan, OJK juga mendorong keuangan yang inklusif bagi kelompok segmen disabilitas dengan meluncurkan Program Satu Disabilitas Satu Rekening (TUNTAS).

“Harapannya dengan membuka akses keuangan maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Toba Poltak Sitorus program edukasi dibutuhkan penyandang disabilitas agar lebih cakap dalam mengelola keuangan pribadi dan terampil dalam memilih produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya.

“Mereka harus memiliki kewaspadaan terhadap penawaran investasi dan pinjaman online ilegal yang sekarang marak terjadi,” katanya.

OJK dan lembaga jasa keuangan juga menyampaikan berbagai materi edukasi keuangan antara lain Pengenalan OJK, Waspada Investasi dan Pinjaman Online Ilegal, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tabungan Emas, dan Asuransi Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA--Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah membentuk tim bersama yang bertugas menghitung penyesuaian iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.

Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN Muttaqien menjelaskan berdasarkan amanah Pasal 103B ayat (8) dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, penetapan manfaat, tarif, dan iuran tersebut paling lambat 1 Juli 2025.

"Untuk itu DJSN telah mengeluarkan Surat Keputusan Tim Bersama Pembahasan Manfaat, Tarif, dan Iuran yang terdiri antar Kementerian lembaga, yaitu DJSN, Kemenko PMK, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BPJS Kesehatan untuk melakukan perhitungan berdasarkan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang berlaku umum," kata Muttaqien kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Sampai saat ini tim tersebut masih berproses melakukan perhitungan teknokratis berdasarkan data-data yang ada.

Muttaqien merinci faktor apa saja yang menjadi dasar perhitungan penyesuaian iuran JKN, antara lain adalah penyesuaian besaran iuran dengan kebijakan baru seperti Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK).

Kemudian juga implementasi rujukan berbasis kompetensi, besaran tarif fasilitas kesehatan (faskes), hingga penambahan faskes dan kapasitas pelayanan.

Penyesuaian tarif dan manfaat JKN juga akan mempertimbangkan kemampuan terbaik BPJS dalam mengendalikan biaya dan mutu layanan, pencegahan dan penindakan keurangan atay fraud, sampai mekanisme urun biaya.

"Selain itu, besaran Iuran juga akan dipengaruhi oleh inflasi, kebutuhan biaya Jaminan Kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah mengukur tingkat kemampuan peserta dan pemerintah dalam membayar iuran," kata dia.

BPJS Kesehatan sebelumnya memastikan penyesuaian tarif baru nanti tetap akan mempertimbangkan kemampuan finansial peserta JKN.

Bisnis.com, JAKARTA--Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah membentuk tim bersama yang bertugas menghitung penyesuaian iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.

Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN Muttaqien menjelaskan berdasarkan amanah Pasal 103B ayat (8) dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, penetapan manfaat, tarif, dan iuran tersebut paling lambat 1 Juli 2025.

"Untuk itu DJSN telah mengeluarkan Surat Keputusan Tim Bersama Pembahasan Manfaat, Tarif, dan Iuran yang terdiri antar Kementerian lembaga, yaitu DJSN, Kemenko PMK, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BPJS Kesehatan untuk melakukan perhitungan berdasarkan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang berlaku umum," kata Muttaqien kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Sampai saat ini tim tersebut masih berproses melakukan perhitungan teknokratis berdasarkan data-data yang ada.

Muttaqien merinci faktor apa saja yang menjadi dasar perhitungan penyesuaian iuran JKN, antara lain adalah penyesuaian besaran iuran dengan kebijakan baru seperti Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK).

Kemudian juga implementasi rujukan berbasis kompetensi, besaran tarif fasilitas kesehatan (faskes), hingga penambahan faskes dan kapasitas pelayanan.

Penyesuaian tarif dan manfaat JKN juga akan mempertimbangkan kemampuan terbaik BPJS dalam mengendalikan biaya dan mutu layanan, pencegahan dan penindakan keurangan atay fraud, sampai mekanisme urun biaya.

"Selain itu, besaran Iuran juga akan dipengaruhi oleh inflasi, kebutuhan biaya Jaminan Kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah mengukur tingkat kemampuan peserta dan pemerintah dalam membayar iuran," kata dia.

BPJS Kesehatan sebelumnya memastikan penyesuaian tarif baru nanti tetap akan mempertimbangkan kemampuan finansial peserta JKN.