Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin meminta seluruh pemerintah daerah memastikan semua pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kewajiban pemberi kerja tersebut diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Pasal 13 Beleid tersebut mengatur bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

"Pemerintah daerah harus terus memastikan seluruh pemberi kerja mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta JKN-KIS, termasuk pekerja informal," kata Ma'ruf Amin dalam acara Penghargaan UHC Award 2024 di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Sampai 1 Agustus 2024 cakupan kepesertaan JKN mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,19% dari total populasi penduduk Indonesia per semester I/2024 sebanyak 281.603.800 jiwa.

Capaian tersebut telah memenuhi target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 di mana pada 2024 total peserta JKN mencapai 98%.

"Namun demikian, pelaksanaan program masih perlu terus dievaluasi, terutama permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet," kata Ma'ruf Amin.

Pada kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin meminta BPJS Kesehatan memperluas jangkauan kepesertaan sampai 100%. Menurutnya, tokoh masyarakat dan tokoh agama perlu dilibatkan dalam sosialisasi manfaat JKN, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, terluar, dan sulit terjangkau.

"Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN," tegasnya.

Adapun bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN bisa dikenakan sanksi. Hal tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013.

Dalam pasal 5 disebutkan, sanksi pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Denda tersebut akan menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial. Besarannya adalah 0,1% setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.

Berdasarkan catatan Bisnis, ketidakpatuhan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan membuat pemerintah gagal mencapai target cakupan kepesertaan JKN 95% pada 2019 silam. Sampai akhir 2019 kepesertaan JKN hanya 224,2 juta jiwa atau hanya 83,5% dari total populasi penduduk Indonesia.

Saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sampai 31 Desember 2019 dari 33.133 badan usaha, sebanyak 7.807 badan usaha belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program JKN dan 25.326 badan usaha tidak menyampaikan data dengan lengkap dan benar.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mega Syariah optimistis pembiayaan rumah dapat tumbuh positif hingga akhir tahun 2014, meskipun ada tantangan tingginya suka pinjaman.

Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah, Raksa Jatnika Budi menjelaskan bahwa tantangan itu antara lain adalah tingginya suku bunga pinjaman yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR), hingga penurunan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2024.

“Prospek pembiayaan rumah masih besar, didorong oleh minat investasi masyarakat dan tingginya backlog perumahan dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga di Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Raksa menjelaskan, pihaknya menargetkan pertumbuhan pembiayaan rumah lebih dari 15-20% secara tahunan hingga Desember 2024.

Hingga Juli 2024, outstanding pembiayaan rumah Bank Mega Syariah telah tumbuh 8,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu juga selaras dengan pertumbuhan selama tiga tahun terakhir (2021-2023), yang mencetak rata-rata 25% year-on-year (yoy).

Selain itu, pihaknya juga menyebut bahwa pembiayaan rumah dengan skema FLPP telah berkontribusi terhadap lebih dari 12% total volume pembiayaan rumah secara keseluruhan.

“PPR [pembiayaan pemilikan rumah] masih menjadi penopang utama pembiayaan konsumer Bank Mega Syariah, dengan total volume outstanding PPR mencapai lebih dari 61% dari total pembiayaan konsumer per Juli 2024,” tandas Raksa.

Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, PT Bank Mega Syariah mencatatkan laba bersih sebesar Rp88,44 miliar pada semester I/2024.

Capaian ini turun 36,01% (year-on-year/YoY) atau secara tahunan ketimbang perolehan tahun sebelumnya sebesar Rp138,21 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, penurunan laba bank didorong oleh penyusutan pendapatan setelah distribusi bagi hasil 20,42% (YoY) menjadi Rp301,87 miliar per Juni 2024, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp379,3 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA--Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menggunakan teknologi face recognition atau pengenalan wajah di Rumah Sakit (RS) untuk mengantisipasi kecurangan atau fraud klaim bodong dana jaminan kesehatan.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya telah melakukan piloting project teknologi tersebut di banyak RS, namun belum serentak dilakukan.

"Jadi ke depan ada yang mau klaim, mohon maaf, bodong, itu asal datang pesertanya dengan muka otomatis itu bisa dikenali itu peserta atau bukan," kata Ghufron saat ditemui di TMII Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Modus lainnya yang bisa diantisipasi adalah klaim fiktif yang dilakukan rumah sakit yang sebenarnya tidak ada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ghufron menjelaskan setiap rumah sakit akan diminta untuk investasi teknologi tersebut. Dia menyebut investasi tersebut tergolong murah sehingga tidak perlu ada bantuan pemerintah untuk pengadaan.

"Itu murah sekali, di HP saja bisa. Kalau klaim di BPJS bisa ratusan juta, miliaran, itu [biaya pengadaan] almost nothing lah. Murah," ujarnya.

Ghufron mengklaim teknologi pengawasan BPJS Kesehatan terhadap operasional rumah sakit saat ini sudah sangat canggih. Bahkan dia membandingkan dengan pengawasan rumah sakit seperti di Amerika Serikat.

"Yang jelas BPJS ini canggih. Cari di negara mana, kita berani dibandingkan Amerika. Bandingkan perilaku seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia kita tahu. Bahkan bukan hanya rumah sakit, dokter satu orang di rumah sakit mana, sehari operasi berapa, kita tahu. Canggih," tegasnya.

Ghufron tidak menargetkan kapan teknologi ini akan serentak diterapkan di rumah sakit. Dia berharap penerapannya bisa segera dilakukan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim JKN dengan indikasi kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp35 miliar.

Dari hasil audit yang dilakukan tim gabungan KPK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BPJS Kesehatan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) ditemukan bahwa dari sampel enam rumah sakit yang melakukan klaim, ada tiga rumah sakit diduga melakukan modus phantom billing atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN.

Rinciannya, satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif Rp20 miliar sampai Rp30 miliar. Kemudian, satu rumah sakit di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar sampai Rp3 miliar, serta satu rumah sakit terindikasi fraud Rp4 miliar sampai Rp10 miliar.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan ada dua modus yang dilakukan rumah sakit, yakni phantom billing dan phantom/manipulation diagnosis.

Manipulation diagnosis dilakukan dengan memberikan diagnosis yang berbeda dengan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi. Dalam artian, oknum pelaku fraud diduga menggelembungkan klaim JKN.

"Bedanya phantom billing orangnya enggak ada, terapinya enggak ada, [tetapi] klaimnya ada. Kalau medical diagnosis. orangnya ada terapinya ada, klaimnya kegedean. Secara sengaja terapi dua kali diklaim 10 kali," jelas Pahala.

Bisnis.com, JAKARTA - Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan paling lambat Juni 2025. Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberi sinyal iuran BPJS kelas I dan II akan naik saat KRIS berlaku atau mulai tahun depan.

Ghufron menjelaskan peran pembiayaan kesehatan tidak hanya dipegang pemerintah saja, tapi termasuk pihak swasta. Dia mencontohkan pembiayaan bersama itu bisa dilakukan ketika peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kelas II atau I ingin mendapat pelayanan VIP maka ada asuransi tambahan melalui skema Coordination of Benefit atau CoB.

CoB adalah sistem yang digunakan untuk menentukan tanggung jawab pembayaran untuk klaim kesehatan apabila individu memiliki lebih dari satu penjamin, seperti misalnya memiliki BPJS Kesehatan dan asuransi swasta yang dianggap sebagai asuransi kesehatan tambahan atau top-up payer.

Saat ini, pemerintah melalui amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 sedang melakukan standarisasi rumah sakit pelajanan peserta JKN dengan 12 standar yang diatur di dalam beleid tersebut.

Maka abalila standar tersebut sudah berlaku, Ghufron memastikan ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Bisa. Bisa naik [iuran BPJS Kesehatan]. Saya kira ini sudah waktunya naik juga," kata Ghuforn saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Besaran iuran hingga paket manfaat BPJS Kesehatan yang diberikan nantinya akan diatur detail di dalam Peraturan Presiden.

Adapun, untuk besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini, bagi peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I iurannya Rp150.000, kelas II Rp100.000 dan kelas III Rp42.000 per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp7.000 per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp35.000.

Ghufron memastikan tidak ada kenaikan iuran untuk kelas III yang mayoritas adalah kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Kalau III gak akan naik. Kelas III itu kan mohon maaf, umumnya kelas III PBI, kan kelas III. Kenapa dia PBI, tidak mampu. Masak tidak mampu mau kelas VIP pindah, ini gak mampu beneran apa?" kata Ghufron.

Ghufron sebelumnya menyebut bahwa penyesuaian tarif KRIS saat ini menunggu evaluasi. Setelah adanya evaluasi, baru ditentukan seperti apa manfaat layanan, tarif, hingga iuran.

Namun, dia belum bisa memastikan Perpres yang mengatur iuran dan paket manfaat KRIS tersebut akan terbit di tahun ini atau 2025 nanti.

Bisnis.com, JAKARTA--PT Asuransi Allianz Life Syariah pada Juni 2024 berhasil mencatat laba setelah merugi di periode yang sama di tahun sebelumnya. Di semester I/2024 Allianz Life Syariah mencatatkan laba Rp434,67 juta, setelah rugi Rp41,15 miliar di semester I/2023.

Direktur Allianz Life Syariah Indonesia, Jazilah Firdaus mengatakan, tren industri jiwa syariah di awal 2024 memang sedang lesu. Hal itu tercermin pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa usaha asuransi jiwa syariah mencatat rugi dua bulan beruntun, masing-masing Rp99,25 miliar pada April 2024 dan Rp85,01 miliar di Mei 2024.

Sementara di Juni 2024 Allianz Syariah mencatat laba usaha Rp521,07 juta, turun signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp166,66 miliar. Pada Juni 2023 Allianz mencatatkan kerugian meski mencatat laba usaha, hal ini karena tertekan beban usaha yang mencapai Rp544,55 miliar.

"Sejalan dengan perkembangan dan tren yang terjadi pada industri Asuransi Syariah di Indonesia, Allianz Syariah juga mencatat penurunan laba terutama pada dana tabarru di mana penyebab utamanya adalah kenaikan nilai klaim termasuk penebusan polis yang cukup signifikan," kata Jazilah kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Namun di sisi lain, lanjutnya, tren kenaikan klaim ini sudah menjadi fokus dan hal yang terus perusahaan antisipasi secara optimal, sehingga perusahaan tetap dapat membukukan pertumbuhan laba melalui pertumbuhan kontribusi peserta yang sesuai dengan target dan juga optimalisasi pada beban operasional yang dijaga secara efisien di bawah target.

"Di tengah kondisi tersebut, kami melihat bahwa market share asuransi syariah di Indonesia masih berada pada angka 2,52% dan masih terdapat peluang yang besar untuk terus bertumbuh," kata Jazilah.

Jazilah percaya, dengan penekanan nilai universal dan nilai tolong menolong yang berdasar pada kaidah syariah, industri asuransi syariah tetap dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Sementara untuk strategi Allianz Syariah dalam memperluas penetrasinya, Jazilah mengatakan Allianz Syariah tetap terus berinovasi pada produk asuransi jiwa syariah yang variatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

"Setelah spin off, Allianz Syariah tetap melanjutkan inisiatif edukasi dan pencanangan gerakan mengasuransikan masyarakat secara gratis dengan produk asuransi mikro jiwa syariah ke berbagai kalangan masyarakat, baik lewat kegiatan roadshow ke beberapa kota dan kerja sama dengan berbagai komunitas," kata dia.

Selain itu, pada tahun ini Allianz Syariah juga telah meluncurkan produk asuransi jiwa syariah AlliSya LegacyMax untuk persiapan perencanaan warisan yang juga tersedia bagi kalangan muda. "Beberapa inisiatif ini merupakan bagian dari tujuan kami untuk meningkatkan penetrasi asuransi jiwa syariah ke depannya," sambungnya.

Allianz Syariah, kata dia, juga memaksimalkan beberapa strategi bisnis di antaranya yaitu dengan memperkuat strategi melalui jalur distribusi keagenan, yang salah satunya dengan melibatkan generasi muda di mana saat ini agen milenial dan Gen-Z Allianz Syariah telah mendominasi lebih dari 70% jumlah agen Allianz.

Berikutnya, yakni dengan memperluas kemitraan dengan perbankan (bancassurance) untuk menjangkau nasabah lebih luas lewat nasabah-nasabah mitra bank.

"Ketiga, adalah dengan memanfaatkan kehadiran dari proses digitalisasi atau teknologi yang ada. Melalui digital tool yang mudah digunakan, Allianz Syariah dapat memudahkan jangkauan calon nasabah yang ingin mendapatkan atau menggunakan produk melalui proses yang cepat dan praktis," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang HUT ke-79, Republik Indonesia mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) pada perhelatan UHC Awards 2024. Penghargaan ini menandai pencapaian Indonesia dalam menyediakan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi warganya melalui Program JKN, yang telah berlangsung selama satu dekade. Di samping itu, Indonesia telah mencapai UHC lebih dari 98 persen, melampaui target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, di mana target kepesertaan JKN pada tahun 2024 sebanyak 98 persen.

Penghargaan UHC Awards 2024 secara resmi diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, pada Kamis (8/8). Didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, penghargaan ini diserahkan kepada pemimpin daerah di 33 provinsi, serta 460 kabupaten/kota.

“Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” terang Ma’ruf Amin.

Dirinya juga menegaskan bahwa pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan, tanpa terkendala biaya dan lokasi.

Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC. Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.

“UHC sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, yang sejalan dengan prinsip kami. Dalam mencapai UHC, melibatkan berbagai upaya yang signifikan, seperti menjangkau semua masyarakat, dan memastikan pengelolaan Program JKN dalam rangka keberlanjutan finansial,” ucap Mohammed Azman.

Ia juga menuturkan pencapaian ini merupakan wujud komitmen dan kerja keras BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Republik Indonesia. Menurutnya tonggak sejarah ini merupakan bukti keberhasilan upaya kolaboratif semua stakeholder yang terlibat dalam ekosistem JKN.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan bahwa per 1 Agustus 2024 jumlah peserta JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau setara dengan 98,19 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini mencerminkan komitmen kuat negara dalam memastikan akses kesehatan bagi seluruh warga.

"Predikat UHC Ini adalah bukti bahwa cakupan akses kesehatan di Indonesia sudah semakin luas. Pencapaian UHC ini bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Hal ini juga sejalan dengan pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 untuk kepesertaan JKN sebesar 98 persen," ucap Ghufron.

Ghufron menekankan bahwa capaian UHC ini tidak hanya berbicara tentang jumlah peserta yang besar, tetapi juga tentang bagaimana Program JKN memastikan akses yang adil dan merata untuk warga Indonesia.

"Untuk mendukung akses layanan kesehatan yang luas, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Tidak hanya itu, untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BPJS Kesehatan juga juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS). Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan rumah sakit terapung, yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil," jelas Ghufron.

Sejak diluncurkan, Program JKN terus menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah peserta maupun pengelolaan dana. Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, dan angka ini melonjak drastis menjadi menjadi Rp151,7 triliun pada tahun 2023.

"Yang menarik adalah kolektibilitas iuran JKN pada tahun 2023 mencapai 98,62 persen. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia sudah semakin tinggi akan pentingnya membayar iuran JKN secara rutin untuk menjaga keberlanjutan Program JKN," terang Ghufron.

Ghufron juga mengatakan bahwa peningkatan jumlah peserta dan iuran juga membawa tantangan tersendiri. Pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk menangani 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik. Menurutnya ini adalah tantangan besar bagi BPJS Kesehatan karena di satu sisi semakin banyak masyarakat yang tertolong. Namun di sisi lain, BPJS Kesehatan harus mampu mengendalikan biaya pelayanan kesehatan.

Lalu untuk meningkatkan kemudahan akses layanan kesehatan, BPJS Kesehatan terus berinovasi salah satunya melalui Aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur, seperti pendaftaran untuk peserta mandiri, perubahan FKTP, skrining riwayat kesehatan, konsultasi dengan dokter, dan pencarian fasilitas kesehatan terdekat. Fitur Antrean Online juga dihadirkan untuk mengurangi waktu tunggu peserta, dan mengurai penumpukan antrean di fasilitas kesehatan, sehingga memungkinkan peserta JKN mengambil nomor antrean dari mana saja dan kapan saja.

"Dulu jika ingin berobat harus antre dari pagi, bahkan barang-barang seperti jaket, helm, hingga sandal ikut antre. Sekarang, dengan fitur Antrean Online, peserta bisa lebih fleksibel untuk mengambil antrean, dan bisa dilakukan pada sela-sela kegiatan," ujar Ghufron.

Selain itu terdapat fitur i-Care JKN, yang memungkinkan peserta dan dokter melihat riwayat medis, obat-obatan, dan tindakan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Dengan i-Care JKN ini memungkinkan untuk memberikan penanganan lebih cepat dan tepat.

"Pemanfaatan layanan JKN juga terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan layanan. Angka ini melonjak menjadi 606,7 juta pemanfaatan pada tahun 2023, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Peningkatan ini mencerminkan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan layanan JKN," kata Ghufron.

Ghufron juga mengatakan bahwa tahun ini kesepuluh kalinya secara berturut-turut BPJS Kesehatan berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk laporan keuangan. Ini menunjukkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola Program JKN yang kompleks.

"Kesehatan adalah hak setiap warga negara. Melalui Program JKN, harapannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, menciptakan generasi yang lebih sehat, dan mampu bersaing di tingkat global. Predikat UHC yang diraih Indonesia bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga titik awal untuk terus memperbaiki dan memperluas layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin memberi tantangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar seluruh populasi di Indonesia terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sampa 1 Agustus 2024 cakupan kepesertaan JKN mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,19% dari total popuasi penduduk Indonesia per semester I/2024 sebanyak 281.603.800 jiwa.

Capaian tersebut telah memenuhi target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 di mana pada 2024 total peserta JKN mencapai 98%.

Hal tersebut Ma'ruf Amin sampaikan dalam acara pemberian penghargaan kepada 33 provinsi dan 452 kabupaten/kota yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan JKN minimal 95% dari total penduduk.

"Saya harap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh di wilayahnya," kata Ma'ruf Amin di TMII Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Dengan capaian tersebut, tersisa 1,81% dari total populasi masyarakat Indonesia yang belum menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan. Ma'ruf Amin meminta BPJS Kesehatan terus memperluas cakupan kepesertaan JKN hingga 100%.

"Perluas jangkauan kepesertaan sampai 100%. Hanya tinggal sedikit, sedikit lagi saja. Kalau 98% sudah bisa, 100% pun tinggal nil saja," kata orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Ditemui usai acara, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan permintaan Ma'ruf Amin tersebut bukan perkara mudah karena demografi penduduk Indonesia yang missing the middle alias bukan kategori miskin, tapi tidak tergolong kaya.

"Kalau di sebuah negara caranya gampang, bikin Undang-Undang, pokoknya sisanya dijamin oleh negara. Itu lebih cepat lagi. Tapi maslaahnya keuangan kan," kata Ghufron.

Kendala lainnya adalah soal presepsi masyarakat yang belum seragam. Ghufron memandang banyak masyarakat yang merasa berat untuk menyisihkan uangnya untuk iuran BPJS Kesehatan.

"Dia mampu beli rokok, rokok berapa sebulan bisa Rp500.000, BPJS hanya Rp42.000 (kelas III), merasa berat. Jadi selain kemampuan ya kemauan membayar," kata Ghufron.

Adapun, cakupan kepesertaan JKN di dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 ditargetkan dapat terealisasi hingga 100% dari total populasi di 2030 nanti.

Bisnis.com, JAKARTA – Capitol Group merampungkan proses akuisisi terhadap Asuransi Staco Mandiri. Akuisisi ini dinyatakan tuntas setelah diterbitkannya surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-21/D.05/2024 pada 2 Agustus 2024.

Presiden Direktur Asuransi Staco Mandiri Sigit Suciptoyono menjelaskan setelah proses akuisisi ini, Capitol Group langsung melakukan peningkatan modal dasar perusahaan menjadi Rp250 miliar dan modal disetor sebesar Rp180 miliar.

"Dengan langkah ini, kami memastikan bahwa ekuitas perusahaan telah mencapai minimal Rp250 miliar, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh OJK," ujar Sigit kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan bahwa Capitol Group sebagai pemegang saham baru berkomitmen untuk terus meningkatkan modal dasar dan modal disetor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) No. 23 Tahun 2023.

Dalam menjalankan visi strategisnya, Sigit memaparkan beberapa langkah yang akan diambil oleh perusahaan. Langkah awal, perusahaan akan melakukan sinergi bisnis dengan usaha-usaha yang tergabung dalam Capitol Group serta mitra-mitra bisnisnya. "Kami percaya bahwa sinergi ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan," kata Sigit.

Selain itu, dengan semakin kuatnya permodalan perusahaan, Asuransi Staco Mandiri akan membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai sumber bisnis, baik dari sektor perbankan maupun non-bank. "Kami melihat banyak potensi kerja sama yang dapat dikembangkan, terutama dalam sektor keuangan," tambahnya.

Tidak hanya itu, perusahaan juga berencana untuk mengembangkan produk-produk lini keuangan, seperti kontra bank garansi dan surety bond, yang diharapkan dapat memperluas layanan dan meningkatkan daya saing di pasar.

Dengan tuntasnya akuisisi ini, manajemen baru Asuransi Staco Mandiri telah ditunjuk, dengan Sigit Suciptoyono dipercaya untuk memimpin perusahaan sebagai Presiden Direktur. "Kami siap membawa perusahaan ini menuju pertumbuhan yang lebih baik dan memberikan kontribusi nyata bagi industri asuransi di Indonesia," pungkas Sigit.

Capitol Group adalah group usaha yang menjalankan bisnis perkebunan, properti, trading dan trading internasional. Perusahaan ini digawangi oleh sejumlah cucu dari pendiri Sinarmas Group. Namun, perusahaan ini berdiri secara mandiri dan terpisah dengan Sinar Mas.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat ke level Rp15.894 per dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis (8/8/2024). Sementara itu, berdasarkan Bloomberg nilai tukar yen Jepang berada pada level Rp108,72 pada penutupan pukul 15.59 WIB.

Terdapat sejumlah sentimen yang akan memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari luar negeri, para trader saat ini mengharapkan pelonggaran suku bunga sebesar 110 basis poin (bps) tahun ini dari The Fed.

CME FedWatch Tools memperkirakan peluang pemangkasan suku bunga 50 bps hampir 70% pada bulan September, turun dari 85% dari awal pekan ini.

Para pembuat kebijakan bank sentral AS pada hari Senin menolak anggapan bahwa data pekerjaan Juli yang lebih lemah dari perkiraan berarti ekonomi sedang dalam resesi. Akan tetapi, pembuat kebijakan Bank Sentral AS juga memperingatkan bahwa Fed perlu memangkas suku bunga untuk menghindari hasil seperti itu.

Sementara itu, wakil Gubernur Bank of Japan (BoJ) Shinichi Uchida mengatakan BoJ tidak akan menaikkan suku bunga saat pasar tidak stabil. Komentarnya memicu optimisme bahwa suku bunga Jepang tidak akan naik setajam yang awalnya diperkirakan oleh bank.

BOJ telah menaikkan suku bunga minggu lalu dan mengisyaratkan kenaikan lebih lanjut tahun ini, dengan perubahan sikap agresif yang tak terduga menjadi beban utama di pasar Jepang.

Dari dalam negeri, sentimen datang dari cadangan devisa Indonesia per akhir Juli 2024. Bank Indonesia menyebutkan cadangan devisa Indonesia di akhir Juli 2024 sebesar US$145,4 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2024 sebesar US$140,2 miliar.

"Kenaikan posisi cadangan devisa ini terutama dipengaruhi oleh penerbitan sukuk global pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa," kata Ibrahim.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 15.02 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.880 dan harga jual sebesar Rp15.910 berdasarkan e-rate. Lalu, berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp15.779 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.099 per dolar AS.

Nilai tukar yen Jepang terhadap rupiah di BCA untuk e-rate berada dalam rentang Rp108,83 untuk beli dan Rp10908 kurs jual. Sedangkan kurs yen Jepang untuk TT Counter, BCA menetapkan nilai tukar Rp107,39 untuk beli dan Rp110,80 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 15.45 WIB masing-masing sebesar Rp15.885 dan Rp15.910 untuk e-rate. Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.775 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.025 per dolar AS.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli yen Jepang sebesar Rp108,57 dan harga jual sebesar Rp109,14 berdasarkan e-rate. Kurs yen Jepang di BRI hari ini untuk TT Counter adalah Rp107,35 untuk beli dan Rp110,77 untuk kurs jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.53 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.955 dan harga jual sebesar Rp15.975 berdasarkan e-rate.

Selanjutnya, kurs yen Jepang untuk beli berdasarkan special rate berada pada level Rp109,38 dan jual Rp109,10.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 16.05 WIB masing-masing sebesar Rp15.878 dan Rp15.918. Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.735 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.085 per dolar AS.

Sedangkan special rate di BNI untuk yen Jepang adalah Rp107,59 untuk beli dan Rp110,31 untuk jual.

Bisnis.com, JAKARTA - Hari-hari ini, jagat maya dihebohkan tontonan sekelompok anak dengan nilai terbaik dipertandingkan dalam sebuah reality show adu pintar. Diskusi di media sosial tidak hanya sebatas keseruan program bernama Clash of Champions, melainkan hingga bagaimana mendidik anak sepintar itu.

Informasi biaya sekolah menengah atas dengan kurikulum internasional pun berseliweran di medsos. Tak tanggung, biaya masuk sekolah bertaraf internasional bisa puluhan hingga ratusan juta dengan SPP bulanan setara UMR Jakarta.

Seakan ditampar realita, “Kalau mau pintar dan masuk sekolah bagus, biayanya selangit.”

Salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah mengelola dana pendidikan anak secara efektif dan sedini mungkin.

Wealth Management Business Head PT Bank CIMB Niaga Tbk Masagus Tirza bercerita ada sejumlah komponen biaya utama yang mesti disiapkan saat memiliki anak, yakni pendidikan, kesehatan, ekstrakurikuler, dan biaya darurat.

Persiapan yang mesti sangat matang yakni biaya pendidikan. Demi pendidikan berkualitas, orang tua mesti merogoh kocek cukup dalam di setiap jenjang pendidikan anak.

"Proyeksikan dahulu, kebutuhan anak bukan hanya berapa besarnya, tapi kapan harus mengeluarkannya. Baru memilih instrumen investasi yang paling cocok memenuhi masing-masing itu," ungkapnya kepada Bisnis dalam sesi wawancara, pekan lalu.

Tenor investasi mesti disesuaikan dengan waktu dana pendidikan digunakan. Orang tua, lanjutnya, perlu menyiapkan kantung berbeda bagi masing-masing waktu.

Perbesar

Mengutip kampanye #GetWealthSoon dari CIMB Niaga, produk investasinya cukup lengkap demi memenuhi kebutuhan dana pendidikan anak. Jika dibagi per jenjang sejak lahir, anak akan masuk TK dalam 4 tahun, SD dalam 7 tahun, SMP dalam 12 tahun, SMA dalam 15 tahun, hingga pendidikan tinggi dalam 17 tahun.

CIMB Niaga memiliki layanan unggulan investasi berkala yakni CIMB Niaga Regular Investment Saving Plan (CRISP) yang memudahkan berinvestasi karena ada fasilitas auto debit beragam produk reksa dana pilihan. Apalagi, terdapat fitur bebas biaya transaksi reksa dana sesuai ketentuan yang berlaku.

Orang tua dapat memilih instrumen investasi risiko rendah sieperti obligasi dan bankSurat Berharga Negara (SBN) ritel ataupun reksa dana pasar uang ritel untuk penggunaan jangka pendek. Jangka menengah seperti SD dan SMP, dapat memilih reksadana campuran. Sedangkan, jangka panjang seperti SMA dan Pendidikan Tinggi, bisa menyimpan di reksa dana saham.

Selain itu, orang tua dapat mendiversifikasi aset investasi ke mata uang valas bila ada rencana menggunakan valas untuk pendidikan anak. Seluruh layanan ini menariknya sudah terangkum dalam satu aplikasi OCTO Mobile.

Tirza mengakui, orang tua acap menghadapi tantangan, terutama ketika ada kebutuhan mendesak, sehingga dana yang disiapkan terpakai dan dari fear of missing out (FOMO) mengikuti orang tua lain, tanpa diimbangi kemampuan keuangan.

“Sebagai orang tua, memilih pendidikan berkualitas memang kewajiban, tetapi menyesuaikan dengan kemampuan jauh lebih penting. Jangan sampai FOMO mengganggu pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai upaya mengoptimalkan aset perseroan dan memberikan peluang investasi cerdas kepada masyarakat, Bank Mandiri bersama Anak Perusahaan menggelar Mandiri Lelang Festival 2024. Acara yang akan berlangsung mulai 8 Agustus hingga 10 Oktober 2024, merupakan langkah strategis Bank Mandiri dalam memperkenalkan dan memasarkan aset-aset berkualitas perseroan kepada masyarakat luas.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar menjelaskan, Mandiri Lelang Festival 2024 akan dibuka secara resmi pada 6 Agustus 2024 dengan dua sesi yang diadakan di Auditorium Lantai 3 Plaza Mandiri.

Sesi pertama, Opening Mandiri Lelang Festival, akan berlangsung dari pukul 09.30 hingga 11.00 secara offline. Kemudian, sesi kedua yaitu Lelang Sukarela, akan diadakan secara hybrid, menggabungkan pengalaman lelang secara online dan offline.

Khusus pada sesi ini, sebanyak 34 barang akan dilelang, dan hasilnya akan disumbangkan kepada Mandiri Amal Insani sebagai bentuk komitmen sosial Bank Mandiri.

Dalam festival ini, Bank Mandiri berkolaborasi dengan anak perusahaan, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mandiri Taspen (Mantap), Mandiri Tunas Finance (MTF), dan Mandiri Utama Finance (MUF), untuk menawarkan lelang aset tanah, bangunan, hingga kendaraan.

"Dalam event ini kami menawarkan beragam aset yang dapat dimiliki masyarakat sebagai bagian dari pilihan investasi yang menguntungkan," ujar Alexandra di Jakarta, Kamis (8/8).

Tercatat, ada sebanyak 8.000 lebih aset tanah dan bangunan serta 900 unit kendaraan siap dilelang di mandiri Lelang festival tahun ini. “Kami berharap melalui festival ini, masyarakat dapat memanfaatkan peluang untuk memperoleh aset-aset berkualitas dengan harga menarik,” imbuh Alexandra.

Perbesar

Hal ini lanjut Alexandra, sejalan dengan upaya Bank Mandiri untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan aset berkualitas dengan harga terjangkau yang selaras dengan misi perseroan untuk menyediakan solusi finansial terbaik kepada masyarakat.

Untuk itu, Bank Mandiri turut menawarkan suku bunga super promo, yakni 3,95% fix hingga tiga tahun untuk properti yang dilelang dalam festival ini.

Sebagai informasi, sejak pertama kali diadakan pada tahun 2022, Mandiri Lelang Festival telah menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dari jumlah barang yang dilelang maupun total limit lelang. Pada tahun 2022, festival ini pun berhasil melelang 1.901 aset dengan limit Rp. 2,66 Triliun

Sementara pada tahun 2023, jumlah barang yang dilelang meningkat menjadi 2.419 dengan total limit Rp. 4,16 triliun. “Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang terus bertambah terhadap peluang investasi melalui lelang,” pungkas Alexandra.

Untuk informasi detail mengenai Mandiri Lelang Festival 2024, dapat mengunjungi http://bmri.id/mandirilelangfestival2024

Bisnis.com, JAKARTA — Bertambah lagi jumlah dana pensiun program manfaat pasti yang gugur. Sorotan pun tertuju pada program pensiun manfaat pasti yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan pengumuman di laman resminya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi membubarkan Dana Pensiun Mandom Indonesia terhitung efektif sejak tanggal 31 Mei 2024. Pembubaran itu termuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KADK) No. KEP-55/D.05/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Mandom Indonesia.