Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menambah empat perusahaan industri baru yang berhak mendapat harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah untuk industri.

Tambahan industri penerima HGBT tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, perubahan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dari menteri perindustrian terkait pengguna gas bumi tertentu.

Dia mengatakan, sejak aturan teranyar ditetapkan pada 9 Oktober 2024 empat perusahan baru tadi berhak menerima gas bumi dengan harga murah.

"Penambahan empat industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu, yang berarti mulai sekarang, industri tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri," kata Agus melalui keterangan resminya, dikutip pada Sabtu (12/10/2024).

Di sisi lain, aturan terbaru itu mencabut status sembilan perusahaan industri yang sebelumnya terdaftar sebagai pengguna gas bumi tertentu. Artinya, industri-industri tersebut tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu.

Salah satu industri yang mendapat harga gas murah adalah PT KCC Glass Indonesia, produsen kaca asal Korea Selatan yang resmi beroperasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah pada Oktober 2024. Proyek yang menelan investasi sekitar Rp12 triliun ini diproyeksikan akan menjadi perusahaan kaca terbesar se-Asia Tenggara.

Berikut daftar empat perusahaan baru yang berhak mendapat harga gas bumi tertentu (HGBT):

1. PT Indonesia Nippon Steel Pipe

PT Indonesia Nippon Steel Pipe mendapat pasokan gas bumi dari wilayah Jawa bagian barat (JBB) dan Lampung melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk alias PGN.

Sumber pasokan gas perusahaan berasal dari Medco E&P Grissik Ltd - Wilayah Kerja (WK) Corridor atau pasokan untuk seluruh pengguna gas bumi tertentu melalui PGN di wilayah JBB dan Lampung.

Adapun, harga gas bumi yang diterima perusahaan senilai US$5,44 per millions of British thermal units (MMBtu). Sementara harga penyesuaiannya senilai US$4,5 per MMBTU.

Selanjutnya, biaya transportasi US$2 per MMBTU termasuk PPN. Lalu, harga gas bumi tertentu di plant gate US$8,04 per MMBtu. Adapun, volume gas buminya mencapai 0,210 billion British thermal unit per day (BBtud).

2. PT Rumah Keramik Indonesia

PT Rumah Keramik Indonesia mendapat pasokan gas bumi di wilayah Jawa Tengah melalui PGN. Adapun, sumber pasokan gas bumi berasal dari PT Pertamina EP Cepu-WK Cepu.

Harga gas bumi yang diterima PT Rumah Keramik Indonesia senilai US$6,7 per MMBtu, sementara harga penyesuaian mencapai US$6,1 per MMBtu. Lalu, biaya transportasi US$1,94 per MMBtu termasuk PPN. Kemudian, harga gas bumi tertentu di plant gate US$6,5 per MMBtu. Sedangkan volume gas buminya mencapai 1,35 BBtud.

3. PT KCC Glass Indonesia

PT KCC Glass Indonesia memperoleh pasokan gas dari wilayah Jawa Tengah melalui PGN.Sumber pasokannya berasal dari PT Pertamina EP Cepu-WK Cepu.

Harga gas bumi untuk PT KCC Gass Indonesia dipatok senilai US$6,7 per MMBtu, sedangkan harga penyesuaian adalah senilai US$4,65 per MMBtu.

Selanjutnya, biaya transportasi mencapai US$1,36 per MMBtu, termasuk PPN. Kemudian, harga gas bumi tertentu di plant gate mencapai US$6 per MMBtu. Adapun volume gas buminya mencapai 8 BBtud.

4. Rainbow Tubulars Manufactures

Rainbow Tubulars Manufactures dapat menggunakan gas di wilayah Kepulauan Riau melalui PGN. Adapun, sumber pasokan gas bumi berasal dari Medco E&P Grissik Ltd-WK Corridor atau pasokan untuk seluruh pengguna gas bumi tertentu melalui PGN di wilayah Kepulauan Riau.

Harga gas bumi yang diperoleh Rainbow Tubulars Manufactures mencapai US$5,44 per MMbtu, sementara harga penyesuaian adalah senilai US$4,16 per MMBtu.

Lalu, tarif penyaluran mencapai US$1,85 per MMBtu termasuk PPN. Sedangkan, harga gas bumi tertentu di plant gate mencapai US$6,01 per MMBtu. Adapun, volume gas buminya mencapai 0,152 BBtud.

Bisnis.com, JAKARTA – Penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di lokasi saat ini tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Eny Yulida, Kepala Dusun Sidodadi, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku. Ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan penetapan lokasi berada di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara masyarakat di dusunnya menyambutnya.

“Yang pasti harga tanah langsung naik. Ada saja yang mencari lahan entah untuk bisnis atau untuk tempat tinggal,” tuturnya.

Meskipun saat pengumuman lokasi persis masih belum diketahui, dampak yang dirasakan oleh masyarakat pun mulai terasa. Apalagi setelah pemerintah membangun Titik Nol Nusantara pada 2022 yang menandai titik awal pengukuran dan pemetaan untuk seluruh wilayah IKN Nusantara. “Semakin ramai kunjungan ke sini. Rumah makan pun juga nambah. Oiya, jalan akses menuju ke lokasi juga semakin baik,” katanya.

Sebelumnya, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki akses infrastruktur yang jauh dari kata memadai. Jalan akses yang membelah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto sebelumnya pun tak sepenuhnya mendapatkan perkerasan aspal. Hanya 7 kilometer jalan dari persimpangan di KM 38 Jalan Soekarno Hatta, jalan utama dari Balikpapan ke Samarinda, yang mendapatkan perkerasan aspal selebihnya bebatuan.

Untuk menuju ibu kota kabupaten di Kecamatan Penajam, durasi waktu yang ditempuh adalah hingga 4 jam. Adapun, untuk ke Balikpapan durasi waktu yang diperlukan mencapai 2 jam. Apabila hujan turun, durasi waktu tempuh bisa lebih lama karena harus berjibaku di tanah merah.

Sekarang, jalan akses sudah sepenuhnya dibuat dengan perkerasan beton dari persimpangan KM 38 hingga tembus ke Penajam. Dengan adanya perbaikan jalan tersebut, waktu tempuh menuju Penajam hanya 2 jam. Sementara ke Balikpapan bisa hanya 1,5 jam. Apalagi menggunakan jalan tol, waktu tempuhnya bisa lebih singkat lagi.

Eny bercerita kehadiran IKN Nusantara juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas bisnis yang ada di wilayahnya. Selain rumah makan, banyak pula yang membangun penginapan, kos-kosan, atau rumah singgah untuk para kontraktor di IKN Nusantara. Tarifnya pun beragam. Apabila sebelumnya antara Rp5 juta sampai dengan Rp15 juta per tahun, kini bisa mencapai Rp25 juta – Rp30 juta per tahun bergantung pada ukuran rumah yang disewakan.

“Kami bersyukur dengan adanya pembangunan IKN Nusantara ini karena banyak manfaat positifnya juga ke kami,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Junaidin, menyatakan harapannya agar pembangunan IKN disertai dengan perbaikan jalan lingkungan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten dalam perbaikan jalan, mengingat keterbatasan anggaran desa untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Menurut Junaidin, pembangunan jalan lingkungan di Kecamatan Sepaku harus dilakukan bersamaan dengan pembangunan IKN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi petani setempat. Ia menegaskan bahwa jalan yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Junaidin mendukung sepenuhnya pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, mengingat banyaknya dampak positif bagi daerah tersebut. Ia mencatat bahwa infrastruktur jalan poros di kecamatan tersebut telah diperbaiki oleh pemerintah pusat, serta adanya peningkatan jaringan internet dan pasokan air bersih sebagai dampak dari pembangunan IKN.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia mengekspor total 30 kontainer produk perikanan senilai US$1.315 juta atau setara Rp19,79 miliar ke China, Amerika Serikat, Australia, Vietnam, Filipina, dan Yordania. Pelepasan ekspor 30 kontainer tersebut dilakukan bertahap sejak 11-13 Oktober 2024.

Komoditas yang diekspor meliputi Frozen Yellowfin Tuna, Frozen Skipjack, Frozen Squid, Frozen Milkfish, Frozen Barramundi, dan Snapper.

“Pelepasan ekspor ini menjadi simbol bahwa komoditas perikanan Indonesia masih menjadi primadona di pasar internasional,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangannya, Minggu (13/10/2024).

Trenggono mengatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tujuan utama ekspor imbas adanya penurunan daya beli masyarakat menjadi tantangan Indonesia dalam mencapai target ekspor perikanan.

Untuk itu, pemerintah terus mendorong upaya diversifikasi pasar ekspor produk perikanan ke pasar-pasar potensial guna mencapai target ekspor perikanan yakni sebesar US$7,2 miliar pada 2024.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk mendukung pelaku usaha. Mulai dari menyiapkan bahan baku berkualitas melalui Good Manufacturing Practices (GMP), sistem jaminan mutu di sepanjang rantai pasok, sistem logistik, dan distribusi yang handal.

Selain itu, pemerintah juga memberikan akses pasar dan promosi yang mumpuni guna meningkatkan kinerja ekspor nasional, baik di pasar utama maupun pasar potensial.

“Saya harap kedepan ekspor perikanan semakin meningkat agar berdampak pada masyarakat, khususnya nelayan,” ujarnya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor perikanan Indonesia pada periode Januari-Agustus 2024 mencapai US$3,73 miliar dengan volume 896.000 ton.

Komoditas utama ekspor Indonesia meliputi udang sebesar 27,8%, diikuti tuna-cakalang 17,5%, cumi-sotong-gurita 14,1%, rajungan-kepiting 9,6%, rumput laut 6,1%, dan tilapia 1,6%.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistiyo mengatakan, tuna-cakalang menjadi produk perikanan yang begitu diminati di pasar internasional dan menjadi komoditas utama ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dengan kontribusi 12,3% dari total ekspor produk perikanan ke negara tersebut.

Sementara itu, kontribusi ekspor tuna-cakalang pada periode Januari-Agustus 2024 di pasar Jepang sebesar 24,2%, Vietnam 18,0%, Australia 39,5%, Filipina 50,7%, dan Yordania 97,7%.

“Tentu ini kado bagi tahun tuna mengingat tuna-cakalang Indonesia jadi primadona di pasar internasional,” pungkas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkap siasat Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menggenjot laju pertumbuhan ekonomi dapat tembus 8%.

Hashim menjelaskan, realisasi target ekonomi tumbuh 8% itu salah satunya bakal diraih lewat percepatan bisnis pada sektor properti. Pasalnya, sektor properti dan perumahan memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan lain, sehingga dapat mengangkat dunia usaha dan perekonomian nasional

“Hal itu luar biasa, sehingga dapat membantu target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun,” tuturnya dalam dialog Sukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah Setiap Tahun, dikutip Minggu (13/10/2024).

Pada saat yang sama, Hashim berharap agar ke depan Indonesia dapat banyak mencontoh China. Dia melihat Negara Tirai Bambu itu berhasil memacu laju pertumbuhan ekonominya lewat sektor properti dan perumahan.

Adapun, selama 35 tahun sektor properti dan perumahan menjadi tulang punggung ekonomi China, sehingga tidak bisa dibantah ini membuat China berhasil keluar dari kemiskinan.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Burhanuddin Abdullah menilai pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 bisa mengulang pencapaian pada era Presiden Soeharto. Dengan demikian, target ekonomi tumbuh 8% diyakini dapat tercapai.

Dia menyebut pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) RI pada era Soeharto pernah terjadi sebanyak delapan kali. Padahal, kualitas sumber daya manusia dan teknologi saat itu belum seperti saat ini.

"Kalau pemerintahan Orde Baru saja bisa yang pada waktu itu kira-kira kapasitas manusia Indonesia lebih rendah dan teknologi pada waktu itu juga lebih terbatas dari pada sekarang, maka ke depan kita lebih mungkin sebetulnya untuk mencapai 8% apalagi dengan kepemimpinan Prabowo Subianto," ujarnya pada acara Seminar Nasional IKA Unpad, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan para direktur jenderal atau dirjen di kementeriannya untuk menolak disetir oleh partai politik tertentu.

Apalagi, kata Bahlil yang merupakan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), anak buahnya harus berani menolak intervensi suatu partai maupun pihak tertentu dalam mengelola sumber daya alam.

Dia menuturkan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Bukan untuk kesejahteraan satu kelompok tertentu. Bukan kesejahteraan untuk satu perusahaan tertentu, bukan juga untuk kesejahteraan suatu partai tertentu," kata Bahlil di hadapan para dirjen dan pegawai Kementerian ESDM dalam acara Fun Run & Fun Walk di TMII, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Sekalipun Bahlil merupakan pemimpin Golkar, dia meminta para anak buahnya tidak terlena. Dia meminta mereka untuk bekerja dengan mengutamakan kepentingan rakyat sesuai aturan berlaku.

Eks ketua umum Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu pun mewanti-wanti agar para dirjen tidak sembarangan menerima kunjungan dari suatu partai politik tertentu. Dia menegaskan semua harus dengan sepengetahuan dirinya sebagai menteri ESDM.

Dia menilai hal ini penting. Sebab, berdasarkan catatan Bahlil kerap partai politik tertentu mencatut namanya tatkala bertemu para dirjen. Bahlil mengatakan oknum partai politik mengaku-ngaku sudah bertemu dirinya sebelumnya.

"Aturan harus ditegakkan Bapak Ibu semua, jangan ada yang datang besok kepada dirjen minerba dari salah satu partai politik mengatakan dia sudah ketemu menteri. Wajib hukumnya untuk tanya saya [terlebih dahulu]," tutur Bahlil.

Oleh karena itu, sekali lagi Bahlil menegaskan bahwa anak buahnya jangan mau diintervensi partai politik tertentu.

"Kepada semua dirjen semua, SKK Migas jangan kalian diolah-olah, tanya [terlebih dahulu] kepada dirjen, tanya kepada saya. Kepada seluruh pegawai ESDM harus jaga muruah dan nama baik ESDM," tutup Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) melalui anak usahanya yakni PT Jasamarga Jogja Bawen (PT JJB) mengungkap progres konstruksi Jalan Tol Yogyakarta-Bawen saat ini tengah dikebut proses pembangunannya. Perusahaan operator jalan tol itu menargetkan Tol Yogyakarta-Bawen seksi 1 dan seksi 6 bisa rampung pada 2026.

Direktur Utama PT JJB AJ Dwi Winarsa menjelaskan saat ini pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan dua seksi Tol Yogyakarta – Bawen. Pertama, yakni seksi 1 Ruas Yogyakarta-Simpang Susun (SS) Banyurejo sepanjang 8,80 Km yang pengerjaannya telah mencapai 67,06%, sementara progres pembebasan lahan sebesar 95,29%.

Kedua yakni konstruksi seksi 6 Ruas Ambarawa-Bawen sepanjang 4,98 Km yang telah mencapai 34,09%, dengan progres pembebasan lahan sebesar 78,06%.

“Saat ini, fokus pembangunan proyek Jalan Tol Yogyakarta - Bawen merupakan konstruksi seksi 1 Ruas Yogyakarta - SS Banyurejo sepanjang 8,80 Km, dan seksi 6 Ruas Ambarawa - Bawen sepanjang 4,98 Km,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (13/10/2024).

Dwi menjelaskan, kedua seksi yang penyelesaiannya menjadi prioritas utama ini ditargetkan selesai pada kuartal II/2026 untuk seksi 1. Sementara untuk seksi 6 ditargetkan rampung pada kuartal IV/2025.

Dia merinci, khusus untuk pembebasan lahan seksi 1 ruas Yogyakarta – SS Banyurejo, pihaknya akan merealisasikan Uang Ganti Kerugian (UGK) ke tujuh desa dan ditargetkan akan selesai tahun ini. Di antaranya meliputi Desa Tirtoadi, Desa Margomulyo, Desa Margokaton, Desa Margodadi, Desa Sumberejo, Desa Tambakrejo, dan Desa Banyurejo.

Sementara itu, untuk sisa tanah yang belum dibebaskan, seperti tanah karakteristik khusus (Tanah Wakaf dan Tanah Instansi), juga ditargetkan akan selesai tahun ini.

Kemudian, pada pembebasan lahan seksi 6 di Ruas Ambarawa-Bawen, terdapat 4 desa yang terdampak atas Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, meliputi Desa Kandangan, Desa Doplang, Kelurahan Bawen serta Desa Kupang, yang sebagian besar bidang telah melakukan pembayaran UGK.

“Progres konstruksi seksi 6 Ruas Ambarawa-Bawen saat ini sedang dalam proses perizinan kepada instansi yang terdampak. Instansi-instansi tersebut berada di daerah Kabupaten Semarang. Pekerjaan yang dilakukan di lapangan meliputi pengerjaan borpile jembatan dan pekerjaan box underpass Simpang Susun Ambarawa,” tambahnya.

Jalan Tol Yogyakarta-Bawen membentang melintasi dua provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah sepanjang 66,32 Km dan Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 8,80 Km.

Proyek ini terbagi menjadi 6 seksi, yaitu seksi 1 Yogyakarta-Banyurejo (8,80 Km), seksi 2 Banyurejo-Borobudur (15,20 Km), seksi 3 Borobudur-Magelang (8,10 Km), seksi 4 Magelang-Temanggung (16,65 Km), seksi 5 Temanggung-Ambarawa (21,39 Km), dan seksi 6 Ambarawa-Bawen (4,98 Km).

Ketika beroperasi penuh nanti, perjalanan antara Semarang dan Yogyakarta diharapkan menjadi lebih efisien, dengan waktu tempuh yang awalnya 3 jam dapat dipersingkat menjadi hanya 1,5 jam.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ternyata tidak semata-mata berdampak pada tumbuhnya sektor konstruksi dan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim).

Priyanto tak pernah membayangkan bisnis pengembangan holtikultura yang ditekuninya selama bertahun-tahun di Kalimantan Timur ternyata ikut merasakan dampak positif dari pembangunan proyek IKN, yang dimulai sejak 2019.

Ketua Koperasi Taruna Bina Mandiri tersebut mengatakan banyak orang tak mengetahui Bahwa wilayah Kalimantan Timur, khususnya Penajam Paser, memiliki potensi besar dalam pengembangan tanaman holtikultura. Sektor pangan kian prospektif dengan tingginya permintaan pangan untuk memenuhi kebutuhan di IKN.

Priyanto menuturkan pihaknya mendapat pesanan dalam jumlah yang sangat besar untuk puncak perayaan HUT ke-79 RI yang digelar di Istana Negara IKN pada 17 Agustus 2024.

“Jantung saya berdetak sangat kencang. Saya tidak percaya bahwa Koperasi Taruna Bina Mandiri masuk sebagai tim kerja untuk acara HUT ke-79 RI di IKN. Ini merupakan sejarah bagi kami,” ujar Priyanto ketika dihubungiBisnisbeberapa waktu silam.

Dengan menggandeng kelompok petani di Penajam Paser, Koperasi Taruna Bina Mandiri memaksimalkan teknologi pertanian untuk menjaga kualitas produk tetap konsisten dan sesuai dengan pasar ekspor.

Dia mengaku kerja sama dengan panitia saat perayaan HUT ke-79 RI di IKN merupakan langkah awal pihaknya untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di Kalimantan maupun kancah global. Menurutnya, proyek IKN dapat memberikan kesempatan berusaha lebih besar bagi petani untuk merasakan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah.

“Kami siap jika nanti diajak kerja sama untuk menjadi pusat produksi buah di IKN Nusantara. Kami akan merasa sangat bangga dan menjalin komitmen dengan kelompok tani,” imbuhnya.

Senada dengan Priyanto, Dharma Andhika Djaya juga merasakan dampak positif dari pembangunan IKN Nusantara terhadap perekonomian di wilayah tersebut.

Dharma, yang bekerja sebagai supir rental mobil di Penajam Paser, mengaku bersyukur lantaran proyek IKN telah menggenjot sektor pariwisata di tempat tinggalnya.

“Kami yang bekerja di bidang rental mobil sangat bersyukur dengan pembangunan IKN. UMKM juga meningkat karena banyak yang ingin beli oleh-oleh setelah berkunjung dari IKN. Akhirnya, usaha-usaha warga sekitar menjadi lebih besar,” ujarnya.

Dia mengatakan warga di sekitar Penajam Paser mendukung pembangunan IKN karena mampu meningkatkan taraf hidup mereka.

Dharma menuturkan dahulu kala, jalan-jalan di sekitar tempat tinggalnya tidak begitu bagus. Namun, lanjutnya, pembangunan kian merata setelah pemerintah memindahkan Ibu Kota ke IKN dan mendorong berbagai proyek di wilayah tersebut.

“Dulu akses jalan sempit dan banyak yang rusak, tapi sekarang makin bagus,” katanya.

Bukti nyata proyek IKN sebagai instrumen pemerintah pusat untuk melaksanakan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia diamini oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik.

Dia mengatakan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim merupakan keputusan yang tepat. Selain itu, pembangunan IKN juga bakal memperkuat posisi Betua Etam sebagai salah satu pusat peradaban modern di Indonesia.

“Gagasan [pemindahkan ibu kota] ke IKN sudah tepat. Perhatian ke Indonesia Timur harus dilakukan. Dengan adanya IKN, arah pembangunan ke depan secara otomatis akan berorientasi ke wilayah Timur,” ujarnya.

Dari Jawa Sentris ke Indonesia Sentris

Selama satu dekade memimpin Indonesia, Presiden RI Jokowi berhasil mengubah pola pembangunan yang sebelumnya berfokus di Pulau Jawa kini menjadi merata di berbagai wilayah, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Selama Puluhan tahun, pembangunan yang masif selalu dilakukan di Pulau Jawa lantaran banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di sana. Padahal, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa. Justru, dia mengingatkan bahwa Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia Sentris yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara,” kata Presiden Jokowi.

Meski diterpa berbagai tantangan dan ketidakpastian global, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo terjaga di level 5%. Stabilitas ekonomi itu menopang tercapainya pembangunan di berbagai penjuru Tanah Air, utamanya i di provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa.

Tercatat ada tiga provinsi yang ekonominya melesat selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Ketiga provinsi tersebut, yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Selain pembangunan IKN, keberanian Presiden Jokowi untuk fokus pada industri penghiliran atau hilirisasi mineral ternyata sukses mendongkrak perekonomian di daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menjadi yang tertinggi secara nasional pada 2023, yaitu mencapai 20,49% (year-on-year/yoy). Adapun, tumbuhnya ekonomi di wilayah tersebut seiring dengan produksi yang meningkat dari pabrik-pabrik hilirisasi nikel.

Mengacu data BPS sepanjang 2023, Provinsi Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan tertinggi, sebesar 20,49% (yoy), yang kemudian diikuti oleh Sulawesi Tengah sebesar 11,91% (yoy) dan Kalimantan Timur 6,22% (yoy). Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan industri yang cukup besar di kedua provinsi tersebut berasal dari industri olahan barang tambang, terutama industri feronikel.

Sementara itu, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Investasi/BKPM) mencatat Kalimantan Timur masuk ke dalam 5 besar wilayah dengan investasi jumbo. Utamanya, investasi yang masuk ke Kalimantan Timur ditopang oleh kehadiran proyek IKN.

Menurut Kementerian Investasi/BKPM, kawasan IKN menjadi wilayah favorit penanaman modal dalam negeri (PMDN) sepanjang semester I/2024 dengan realisasi investasinya mencapai Rp24,4 triliun. Bila dibandingkan dengan capaian realisasi investasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya, nilai investasi yang disuntik oleh penanam modal dalam negeri ke Kalimantan Timur naik 8,9% dari Rp22,4 triliun pada semester I/2023 menjadi Rp24,4 triliun pada semester I/2024.

Percepatan Pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa diharapkan membuka gerbang pintu investasi yang lebih besar bagi wilayah lain, termasuk Pulau Kalimantan, Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi, hingga Pulau Papua.

Pengembangan ekonomi di luar Pulau Jawa, khususnya Pembangunan infrastruktur IKN, dapat menjadi jalan pembuka dalam mencapai pemerataan ekonomi di jangka panjang yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Selama 10 tahun masa pemerintahan, Presiden Jokowi membawa kontribusi besar dalam memperpanjang daftar portofolio infrastruktur nasional, tak terkecuali IKN.

Semangat Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran atau dari luar Pulau Jawa merupakan agenda prioritas Nawacita yang digagasnya pada 2014. Hal itu terlihat dari kucuran anggaraninfrastruktur yang sangat besar. Bahkan, anggaran infrastruktur pemerintah menembus Rp3.592 triliun selama satu dekade kepemimpinannya.

Komitmen Presiden Jokowi untuk fokus membangun IKN sebagai kota modern tercermin dari alokasi anggaran yang telah dikucurkan pemerintah sejak 2022 hingga 2024. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total alokasi anggaran Pembangunan IKN yang telah digelontorkan pemerintah mencapai Rp75,0 triliun dalam tiga tahun terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mendorong pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk fokus menarik foreign direct investment alias investasi asing ke dalam negeri untuk mendorong komponen utama pertumbuhan ekonomi.

Yusuf menjelaskan bahwa FDI satu-satunya cara mengisi kekosongan permodalan di dalam negeri. Dia mengingatkan, ketersediaan tabungan dalam negeri tidak bisa memodali kebutuhan industrialisasi.

"Sehingga untuk mendanai pembangunan mau tidak mau kita membutuhkan investasi asing dari luar," jelas Yusuf kepada Bisnis, Minggu (13/10/2024).

Dalam konteks tersebut, dia menekankan pentingnya investasi di industri manufaktur karena berpotensi menyerap banyak tenaga kerja. Jika tenaga kerja banyak terserap maka konsumsi rumah tangga akan meningkat.

Yusuf mengingatkan, konsumsi rumah tangga merupakan pemberi kontribusi terbesar ke pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Selama kuartal II/2024 misalnya, data Badan Pusat Statistik mengungkapkan kontribusi konsumsi rumah tangga sebesar 54,53% kepada pertumbuhan ekonomi.

"Ini [investasi di sektor manufaktur] seharusnya bisa berdampak positif terhadap konsumsi rumah tangga," ucapnya.

Tidak sampai situ, investasi di sektor industri juga bisa mendorong peningkatan ekspor. Bagaimanapun, lanjutnya, investasi di sektor industri ini seharusnya bisa melahirkan inovasi produk yang punya nilai tambah tinggi.

"Dengan nilai tambah yang tinggi maka seharusnya kompetitif produk ekspor Indonesia akan bisa bersaing dengan produk ekspor dari negara lain," tutupnya.

Upaya Pemerintah Dorong Investasi

Sebelumnya, Menteri Investasi Rosan Roeslani sudah menyatakan investasi dan ekspor akan menjadi tumpuan perekonomian Indonesia ke depan agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti target presiden terpilih Prabowo Subianto.

Rosan menjelaskan bahwa beberapa tahun belakangan pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5%. Padahal, sambungnya, target pertumbuhan ekonomi ke depan mencapai 5,5—8%.

Dia pun mendetailkan, selama ini pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi hingga 53%—54%. Oleh sebab itu, ke depan ketergantungan kepada konsumsi rumah tangga harus diubah agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

"Jadi kalau kita lihat dua hal yang bisa membuat pertumbuhan kita ke depan untuk terus berkembang di atas 5%—8%, investasi dan ekspor," ungkap Rosan dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (9/102/2024).

Sejalan dengan itu, mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini mengungkapkan fokus pemerintah ke depan adalah menarik investasi yang berorientasi ekspor, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pada kesempatan berbeda, Rosan juga mengaku terus mendorong pembangunan kawasan industri yang menggunakan energi bersih. Bahkan, dia mengungkapkan pemerintah telah berencana untuk mempercepat pembangunan kawasan industri berbasis energi bersih.

Bagaimanapun, sambungnya, permintaan global sudah mengarah ke industri berkelanjutan. Jika Indonesia tidak menyesuaikan permintaan tersebut maka akan kalah saing dari negara-negara tetangga seperti Vietnam yang sudah menerima investasi di 13 kawasan industri hijau dari Singapura.

"Kalau kita bicara menarik investasi di sektor EV manufacturing, EV car, EV battery, mereka [negara-negara maju] juga menuntut sumber energi yang digunakan berasal dari energi bersih. Kenapa? Supaya sesuai dengan visi mereka," kata Rosan dalam acara Kompas100 CEO Forum yang dikutip dari rilis media BKPM, Sabtu (12/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2025 akan diumumkan pada November 2024. Dewan pengupahan Nasional (Depenas) pun tengah menggodok penetapan UMP.

Tahun ini, penetapan UMP mengikuti formulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. Meski tidak semua pihak puas dengan formula ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya mengatakan formula ini penting dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha.

“Kami berharap implementasinya dapat berlangsung efektif dalam beberapa tahun ke depan untuk melihat dampak positif pada perekonomian nasional,” ujar Ida dalam Sidang Pleno ke-4 dengan Depenas Masa Jabatan 2023-2026 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/9/2024).

Sebelumnya, penetapan UMP 2024 juga mengikuti formulasi diatur dalam PP No.51/2023. Merujuk pada formula tersebut, Gorontalo menjadi provinsi dengan kenaikan UMP terendah di 2024.

Dalam beleid ini, formula kenaikan upah minimum tergantung tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa. Sedangkan rumus kenaikan upah adalah UMP = inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu/α).

Dengan formula upah pada tahun lalu ini, UMP Gorontalo hanya naik sebesar 1,20% menjadi Rp3.025.100,00 dari sebelumnya Rp2.989.350,00. UMP Aceh juga naik tipis dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 1,38%.

Provinsi lainnya dengan kenaikan UMP 2024 terendah yakni Sulawesi Selatan 1,45%, Sulawesi Barat 1,50%, Sumatra Selatan 1,55%, dan Sulawesi Utara 1,72%. Lalu, Banten 2,50%, Sumatra Barat 2,51%, Kalimantan Tengah 2,53%, dan NTT 2,96%.

Sementara itu, Maluku Utara menjadi provinsi dengan kenaikan UMP tertinggi di 2024. Tercatat UMP 2024 Maluku Utara naik 7,50% menjadi Rp3.200.000,00 dari UMP 2023 Rp2.812.827,66.

Disusul oleh DI Yogyakarta yang naik sebesar 7,27% menjadi Rp2.125.897,61, dan Jawa Timur yang naik sebesar 6,13%. Diikuti provinsi Sulawesi Tengah 5,28%, Kalimantan Timur 4,98%, dan Maluku 4,87%.

Berikut daftar 10 provinsi dengan kenaikan UMP terendah dan tertinggi di 2024:

UMP 2024 dengan Kenaikan Terendah:

1. Gorontalo 1,20%
2. Aceh 1,38%
3. Sulawesi Selatan 1,45%
4. Sulawesi Barat 1,50%
5. Sumatra Selatan 1,55%
6. Sulawesi Utara 1,72%
7. Banten 2,50%
8. Sumatra Barat 2,51%
9. Kalimantan Tengah 2,53%
10. NTT 2,96%

UMP 2024 dengan Kenaikan Tertinggi

• Maluku Utara 7,50%
• DIY Yogyakarta 7,27%
• Jawa Timur 6,13%
• Sulawesi Tengah 5,28%
• Kalimantan Timur 4,98%
• Maluku 4,87%
• Sulawesi Tenggara 4,60%
• Kalimantan Selatan 4,22%
• Papua 4,13%
• Jawa Tengah 4,02%

Bisnis.com, JAKARTA - Penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2025 akan diumumkan pada November 2024. Dewan pengupahan Nasional (Depenas) pun tengah menggodok penetapan UMP.

Tahun ini, penetapan UMP mengikuti formulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. Meski tidak semua pihak puas dengan formula ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya mengatakan formula ini penting dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha.

“Kami berharap implementasinya dapat berlangsung efektif dalam beberapa tahun ke depan untuk melihat dampak positif pada perekonomian nasional,” ujar Ida dalam Sidang Pleno ke-4 dengan Depenas Masa Jabatan 2023-2026 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/9/2024).

Sebelumnya, penetapan UMP 2024 juga mengikuti formulasi diatur dalam PP No.51/2023. Merujuk pada formula tersebut, Gorontalo menjadi provinsi dengan kenaikan UMP terendah di 2024.

Dalam beleid ini, formula kenaikan upah minimum tergantung tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa. Sedangkan rumus kenaikan upah adalah UMP = inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu/α).

Dengan formula upah pada tahun lalu ini, UMP Gorontalo hanya naik sebesar 1,20% menjadi Rp3.025.100,00 dari sebelumnya Rp2.989.350,00. UMP Aceh juga naik tipis dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 1,38%.

Provinsi lainnya dengan kenaikan UMP 2024 terendah yakni Sulawesi Selatan 1,45%, Sulawesi Barat 1,50%, Sumatra Selatan 1,55%, dan Sulawesi Utara 1,72%. Lalu, Banten 2,50%, Sumatra Barat 2,51%, Kalimantan Tengah 2,53%, dan NTT 2,96%.

Sementara itu, Maluku Utara menjadi provinsi dengan kenaikan UMP tertinggi di 2024. Tercatat UMP 2024 Maluku Utara naik 7,50% menjadi Rp3.200.000,00 dari UMP 2023 Rp2.812.827,66.

Disusul oleh DI Yogyakarta yang naik sebesar 7,27% menjadi Rp2.125.897,61, dan Jawa Timur yang naik sebesar 6,13%. Diikuti provinsi Sulawesi Tengah 5,28%, Kalimantan Timur 4,98%, dan Maluku 4,87%.

Berikut daftar 10 provinsi dengan kenaikan UMP terendah dan tertinggi di 2024:

UMP 2024 dengan Kenaikan Terendah:

1. Gorontalo 1,20%
2. Aceh 1,38%
3. Sulawesi Selatan 1,45%
4. Sulawesi Barat 1,50%
5. Sumatra Selatan 1,55%
6. Sulawesi Utara 1,72%
7. Banten 2,50%
8. Sumatra Barat 2,51%
9. Kalimantan Tengah 2,53%
10. NTT 2,96%

UMP 2024 dengan Kenaikan Tertinggi

• Maluku Utara 7,50%
• DIY Yogyakarta 7,27%
• Jawa Timur 6,13%
• Sulawesi Tengah 5,28%
• Kalimantan Timur 4,98%
• Maluku 4,87%
• Sulawesi Tenggara 4,60%
• Kalimantan Selatan 4,22%
• Papua 4,13%
• Jawa Tengah 4,02%

Bisnis.com, JAKARTA –- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo mengungkap alasan Presiden terpilih Prabowo Subianto hendak membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang juga adik kandung Prabowo Subianto itu menjelaskan kehadiran Kementerian Perumahan sebagai bentuk perhatian Prabowo terhadap kesejahteraan masyarakat RI. Khususnya, untuk memperlancar implementasi program pembangunan 3 juta rumah.

“Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak lama telah sering menyebut dan membahas tentang gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting, serta pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (13/10/2024).

Hashim menekankan, komitmen pemerintah ke depan menekan angka stunting tak hanya difokuskan lewat realisasi program makan bergizi gratis saja, melainkan juga melalui pengadaan hunian yang layak.

Pasalnya, tegas Hashim, tempat tinggal dan lingkungan juga memengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Dengan demikian, untuk memberantas stunting dan mengentaskan kemiskinan masyarakat dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh termasuk pentingnya anak dan keluarga Indonesia tinggal di rumah layak huni dengan lingkungan perumahan yang baik.

Atas dasar pertimbangan yang jelas tentang pentingnya perumahan dalam menekan angka stunting dan memberantas kemiskinan, maka pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan.

Dalam rencananya, implementasi 3 juta rumah itu secara rinci terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.

“Saya mau sampaikan bahwa 3 juta rumah ini adalah per tahun, sehingga kalau satu periode (5 tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Senada, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memang sempat mengungkap sulitnya menggarap proyek perumahan. Karenanya, dirinya mengaku pembentukan Kementerian Perumahan baik untuk dijalankan.

Akan tetapi, hingga saat ini Basuki mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai teknis pembentukan Kementerian Perumahan tersebut. Dirinya juga mengaku belum mengetahui siapa saja nama yang masuk ke dalam bursa Menteri Perumahan.

“Belum ada [pembicaraan Kementerian Perumahan], saya kira bagus karena dengan program prioritas bila untuk [menyukseskan] 3 juta rumah, itu menjadi bagus,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (18/9/2024).

Basuki menuturkan, untuk mengentaskan backlog tak cukup hanya dilakukan dengan pembentukan organisasi perumahan semata. Terlebih, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luas mencapai hingga 175 turunan industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi Rosan Roeslani menyoroti kondisi perekonomian Indonesia yang masih bergantung kepada konsumsi rumah tangga. Sementara ekonom menilai perekonomian yang ideal tidak boleh didominasi satu faktor tertentu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi selama kuartal II/2024 yaitu dengan distribusi sebanyak 54,53%.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan ketergantungan kepada konsumsi rumah tangga akan berdampak negatif ketika perekonomian sedang lesu. Jika lapangan kerja dan upah tinggi sangat terbatas maka otomatis konsumsi rumah tangga akan merosot.

"Ini juga sudah terlihat dalam konteks Indonesia di mana perlambatan konsumsi rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir ini juga akhirnya ikut memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan," jelas Yusuf kepada Bisnis, Minggu (13/10/2024).

Kendati demikian, sambungnya, faktor konsumsi rumah tangga juga tidak selalu buruk. Dia mencontohkan, kini China sedang berupaya meningkatkan konsumsi masyarakatnya karena mesin perekonomiannya yang selama ini ditopang ekspor dan investasi mulai melambat.

Oleh sebab itu, yang terpenting adalah tidak bergantung ke satu faktor. Dengan begitu, jika salah satu faktor sedang lesu maka tidak memberi dampak langsung ke perekonomian suatu negara.

"Setiap komponen punya konsekuensi tersendiri. Misalnya suatu negara sangat besar proporsinya di ekspor maka ketika perekonomian global sedang lesu akibat sentimen seperti geopolitik, negara tersebut akan terdampak cukup hebat dan ini bisa kita lihat misalnya contoh kasusnya seperti Singapura," ujar Yusuf.

Dalam konteks Indonesia, Yusuf mendorong agar kontribusi investasi dan ekspor ke perekonomian ditingkatkan. Untuk investasi, menurutnya, Foreign Direct Investment (FDI) atau penanaman modal asing harus diutamakan untuk mengisi kekosongan permodalan di dalam negeri.

Apalagi, dia meyakini dampak investasi asing bisa merembet ke banyak sektor termasuk peningkatan konsumsi secara umum. Dalam konteks itu, dia menekankan pentingnya investasi di industri manufaktur karena berpotensi menyerap banyak tenaga kerja.

"Ini seharusnya bisa berdampak positif terhadap konsumsi rumah tangga," ucapnya.

Tak sampai situ, investasi di sektor industri juga bisa mendorong peningkatan ekspor. Bagaimanapun, lanjutnya, investasi di sektor industri seharusnya bisa melahirkan inovasi produk yang punya nilai tambah tinggi.

"Dengan nilai tambah yang tinggi maka seharusnya kompetitif produk ekspor Indonesia akan bisa bersaing dengan produk ekspor dari negara lain," tutupnya.

Upaya Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Investasi Rosan Roeslani sudah menyatakan investasi dan ekspor akan menjadi tumpuan perekonomian Indonesia ke depan agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti target presiden terpilih Prabowo Subianto.

Rosan menjelaskan, beberapa tahun belakangan pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5%. Padahal, sambungnya, target pertumbuhan ekonomi ke depan mencapai 5,5—8%.

Dia pun mendetailkan, selama ini pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi hingga 53—54%. Oleh sebab itu, ke depan ketergantungan kepada konsumsi rumah tangga harus diubah agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

"Jadi kalau kita lihat dua hal yang bisa membuat pertumbuhan kita ke depan untuk terus berkembang di atas 5—8%, investasi dan ekspor," ungkap Rosan dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (9/102/2024).

Sejalan dengan itu, mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini mengungkapkan fokus pemerintah ke depan adalah menarik investasi yang berorientasi ekspor, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Kendati demikian, Rosan mengakui bahwa pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah (PR). Dia mencontohkan, Singapura bisa menjadi negara maju karena adanya kepastian hukum dan tata kelola usaha yang jelas dan benar.

"Kita harus keep reforming ourselves [mereformasi diri sendiri], baik di regulasi maupun banyak hal, dan bagaimana kita, PR paling besar, mengharmonisasikan antara kebijakan pusat, daerah, hingga kabupaten/kota," jelasnya.