Bisnis.com, NUSANTARA - PT PP (Persero) Tbk (“PTPP”) sebagai kontraktor utama dalam pembangunan Proyek Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) telah berhasil dalam memfasilitasi pendaratan perdana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85 di Bandara Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa (24/09/2024).

Kedatangan pesawat tersebut disambut dengan prosesi water salute yang menandai momen bersejarah dalam operasional bandara tersebut. Turut menyaksikan secara langsung pendaratan perdana Pesawat Kepresidenan yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri ATR/BPN dan Plt. Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Pj Bupati Penajam Paser Utara Muhammad Zainal Arifi, Ketua Satgas Pembangunan IKN PUPR Danis H. Sumadilaga, dan Yul Ari Pramuraharjo Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PTPP.

Sampai dengan saat ini progress pembangunan proyek Bandara IKN memiliki panjang Runway 2200 x 45 Meter yang dapat menampung 3 pesawat narrow body atau 1 pesawat narrow body dan 3 helicopter. Proyek ini akan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024 yang nantinya dapat menampung 7 pesawat narrow body (Pesawat Boeing 737 atau Airbus A320) dan 3 pesawat wide body dengan panjang Runway bandara yaitu 3000 x 60 Meter.

Pada pendaratan perdana ini Presiden Joko Widodo mengucapkan rasa syukur atas kesuksesan dari pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara Nusantara, “Alhamdulillah ini landing yang pertama, yang semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar. Dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara (Nusantara Airport),” ujar Presiden. Selanjutnya Presiden RI melakukan peninjauan proyek Bandara IKN dan menelusuri runway, pada peninjauan tersebut

Presiden RI mengucapkan apresiasi pendaratan yang berjalan dengan lancar, “Mulus, ya sangat bagus, (bandara) tidak terlalu besar, tapi lebih dari cukup,” ucap Jokowi di Bandara IKN.

Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PTPP Yul Ari Pramuraharjo bangga atas keberhasilan pendaratan pesawat Presiden RI pertama kali di Proyek Bandara IKN, “Alhamdulillah pendaratan perdana pesawat Presiden RI di Bandara Nusantara berhasil dan berjalan dengan sempurna, tentunya PTPP sebagai kontraktor utama sangat bangga telah dipercaya menjadi bagian besar dalam momen bersejarah ini,” ucap Yul Ari.

PTPP optimis dalam menyelesaikan proyek Bandara IKN yang ditargetkan pada akhir tahun 2024, “Progress pembangunan Bandara Nusantara akan terus berlanjut, dengan komitmen yang tinggi kami yakin akan menyelesaikan proyek ini dengan kualitas terbaik, tepat waktu, zero accident, dan sesuai dengan standard yang telah ditentukan,” tutup Yul Ari.

Bisnis.com, BATANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong ExxonMobil Cepu Ltd selaku operator lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu untuk meningkatkan produksi minyak hingga mencapai 150.000 barel minyak per hari (bopd) pada 2026.

Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam kunjungan kerja ke lapangan minyak tersebut di Bojonegoro, Jawa Timur hari ini, Senin (30/9/2024).

Bahlil meminta produksi minyak Blok Cepu ditingkatkan mengingat produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan, sehingga upaya peningkatan produksi minyak nasional menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

"Saat ini, tingkat produksi minyak nasional sekitar 577.000 bopd. Dari jumlah tersebut, Blok Cepu masih memberikan kontribusi sekitar 144.000 bopd, menjadikannya salah satu yang terbesar secara nasional," ujar Bahlil dikutip dari keterangan resminya.

Menurut dia, peningkatan produksi minyak juga diperlukan untuk menekan defisit minyak yang saat ini terjadi. Dalam hal ini, dia meminta Presiden Direktur ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) Carole Gall untuk terus menggenjot produksi dari 125.000 bopd pada 2026 menjadi 150.000 bopd.

"Exxon menargetkan 125.000 barel untuk 2026. Tapi saya punya keyakinan, dengan sistem manajemen, etos kerja, dan kreativitas tim Exxon di lapangan, ExxonMobil harus bisa mencapai di atas 150.000 barel per hari pada tahun 2026 untuk mengurangi defisit lifting kita," tutur Bahlil.

Lebih lanjut, dia juga menyebutkan bahwa pemerintah saat ini dan mendatang di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto akan mendukung upaya peningkatan produksi minyak tersebut karena berdampak besar bagi penerimaan negara dan cadangan devisa.

Menurut Bahlil, Indonesia membutuhkan dukungan dari perusahaan-perusahaan berpengalaman untuk meningkatkan produksi minyak.

"Presiden terpilih, Pak Prabowo, memerintahkan saya untuk menyelesaikan masalah lifting minyak ini, karena peningkatan lifting pasti akan meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi impor," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur EMCL Carole Gall menuturkan, pihaknya berkomitmen untuk bekerja keras meningkatkan produksi Blok Cepu.

Adapun, salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah produksi minyak pertama dari pemboran Banyu Urip infill clastic pada 2024, yang menghasilkan 13.300 bopd.

"Ini adalah langkah penting dalam upaya kami untuk terus meningkatkan produksi dari Blok Cepu. Kami benar-benar membuat sejarah dengan Banyu Urip infill clastic drilling," ujar Carole.

Keberhasilan EMCL dalam menghasilkan minyak perdana dari pemboran sumur infill clastic ini menjadi program strategis bagi ExxonMobil, mitra, dan Indonesia.

"Program ini sangat penting bagi ExxonMobil, para mitra, dan Indonesia. Program ini akan berkontribusi untuk mencapai target produksi nasional dan memperkuat ketahanan energi Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dunia penerbangan kedatangan pemain baru, BBN Airlines Indonesia dengan rute penerbangan Jakarta - Surabaya. Harga tiket pesawat maskapai baru tersebut menjadi sorotan.

Maskapai yang merupakan anak perusahaan Avia Solutions Group ini menawarkan harga tiket pesawat yang lebih murah dibandingkan dengan maskapai lainnya di rute tersebut.

Berdasarkan penelusuran Bisnis pada salah satu aplikasi penyedia jasa tiket pesawat pukul 12.00 WIB, BBN Airlines menawarkan harga termurah di kelasnya untuk penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta (CGK) ke Bandara Juanda (SUB).

Pada penerbangan Rabu (2/10/2024), tiket dibanderol di harga Rp946.608 per paket dengan keberangkatan pukul 17.20 WIB dan tiba pada 18.45 WIB. Untuk penerbangan lain seperti Grup Lion yaitu Lion Air dan Batik Air dipatok di kisaran Rp985.271 hingga Rp2,76 juta.

Kemudian untuk Garuda Indonesia juga ditawarkan dengan harga hingga Rp2,63 juta sementara Citilink berada di kisaran Rp1,01 juta hingga Rp1,18 juta per tiket. Adapun untuk Pelita Air berada di posisi Rp1,08 juta per tiket.

Di akhir pekan Jumat (5/10/2024), BBN Airlines berani menawarkan harga lebih murah yaitu Rp849.108 per tiket dibandingkan seluruh maskapai di kelasnya.

Meski demikian, jika melakukan pemesanan melalui website resmi BBN Airlines, harga yang dipatok berkisar Rp970.000 per tiket setidaknya untuk penerbangan seminggu ke depan.

Seperti yang diketahui, Maskapai baru BBN Airlines Indonesia resmi melakukan penerbangan berjadwal perdana pada Jumat, (27/9/2024) dengan rute Jakarta-Surabaya dan sebaliknya.

Dalam penerbangan perdananya tersebut, pesawat BBN Airlines Indonesia terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Internasional Juanda Surabaya dan sebaliknya.

Melalui unggahan akun resmi Instagramnya, BBN Airlines memberi sinyal akan membuka rute penerbangan ke Balikpapan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap dampak positif dari terbentuknya lembaga Central Counterparty (CCP) untuk derivatif suku bunga dan nilai tukar atau CCP SBNT.

Mahendra menjelaskan, pembentukan CCP merupakan bagian pengembangan pasar uang dan valuta asing. Hal tersebut sesuai dengan amanat dan mandat yang tercantum dalam UU No. 4/2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK).

Dia memaparkan, pembentukan CCP di Indonesia adalah salah satu elemen kunci dalam reformasi pasar derivatif. Menurut Mahendra, hal ini tidak hanya akanm eningkatkan stabilitas sistem keuangan dan menurunkan counterparty risk, melainkan juga membawa transparansi dan efisiensi lebih besar dalam pasar derivatif yang ditransaksikan di luar bursa atau over-the-counter derivative.

Keberadaan CCP akan memberikan manfaat bagi industri jasa keuangan di Indonesia, terutama dalam memitigasi risiko kredit pihak lawan serta meningkatkan efisiensi dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi derivatif.

"Dengan beroperasinya CCP, pasar derivatif di Indonesia akan menjadi lebih teratur, stabil, dan kredibel di mata investor global," jelas Mahendra dalam acara Peluncuran CCP di Gedung Bank Indonesia, Jakarta pada Senin (30/9/2024).

Dia melanjutkan, kehadiran CCP diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku pasar, khususnya sektor perbankan yang akan menjadi anggota CCP. Pembentukan CCP adalah langkah besar yang diharapkan membawa manfaat luas bagi industri jasa keuangan Indonesia.

Mahendra mengatakan, dengan peranan penting mengurangi risiko pihak lawan dan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, CCP akan meningkatkan percayaan dan partisipasi pasar, sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan.

Adapun, sebagai regulator, Mahendra mengatakan OJK selalu memberikan dukungan penuh terhadap implementasi agenda G20 over-the-counter derivative market reform, termasuk dalam proses pembentukan dan persiapan operasionalisasi CCP.

Salah satu bentuk dukungan OJK dalam pembentukan lembaga ini adalah dalam proses penyertaan modal yang dilakukan oleh 8 bank di Indonesia terhadap PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang akan berperan sebangai lembaga CCP tersebut dan penyertaan modal oleh Bank Indonesia (BI) sendiri.

"Hal ini juga menegaskan komitmen pengembangan implementasi CCP di Indonesia. Ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam memastikan bahwa sektor jasa keuangan Indonesia memiliki fondasi yang kokoh menghadapi tantangan ke depan," kata Mahendra.

Bisnis.com, JAKARTA — TerpilihnyaShigeru Ishibasebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP), partai berkuasa di Jepang, sekaligus kandidat kuat perdana menteri, memberikan angin segar bagi rencana bank sentral Jepang, Bank of Japan (BOJ) untuk menormalisasi kebijakan moneter ultra-longgar.

Ishibayang dipersiapkan sebagai pengganti Perdana Menteri Fumio Kishida lantaran undur diri pada September lalu berhasil mengalahkan sembilan kandidat lainnya dalam pemilihan di partai tersebut, Jumat (27/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan outlook atau proyeksi realisasi investasi sebesar Rp6.350 triliun selama 2019—2024 atau periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rosan menjelaskan realisasi investasi mencapai Rp5.931 triliun sejak 2019 hingga semester I/2024. Dia pun menegaskan angka tersebut masih akan bertambah hingga pemerintahan Jokowi berakhir nanti.

"Selama periode Kabinet Indonesia Maju sampai dengan Juni 2024, terdapat realisasi investasi sebesar Rp5.931,3 triliun yang diperkirakan sampai dengan akhir September 2024 ini akan mencapai Rp6.350 triliun," jelas Rosan ketika berikan pidato dalam Anugerah Layanan Investasi 2024 di Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini merincikan terjadi pertumbuhan realisasi investasi ±18% setiap tahunnya. Lalu, ada peningkatan investasi sebesar 90,2% dibandingkan periode pertama pemerintahan Jokowi (2014—2019).

Bahkan, Rosan mengklaim kini investasi sudah tidak Jawasentris. Menurutnya, sebaran investasi sudah lebih banyak di luar Pulau Jawa sejak 2020.

"Pencapaian realisasi investasi ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah direspons sangat baik, direspons sangat positif," katanya.

Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 7.188.479 orang selama periode kedua Jokowi.

Rosan menegaskan penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu tantangan terbesar pemerintah sehingga harus tetap menjadi fokus ke depannya.

"Dari sisi penciptaan lapangan kerja, juga tercipta penyerapan tenaga kerja total selama Kabinet Indonesia Maju adalah 7.188.479 tenaga kerja di Indonesia atau rata-rata kurang lebih pertahunnya 1.437.695," ujarnya.

Sebagai perbandingan, dikutip dari dataindonesia.id, setidaknya ada 7.429.200 tenaga kerja yang terserap selama 2014—2019 atau periode pertama pemerintahan Jokowi. Artinya, realisasi penyerapan tenaga kerja periode kedua pemerintahan Jokowi lebih rendah daripada periode pertamanya (lebih rendah sekitar 240.721 tenaga kerja).

Rosan turut mengungkapkan Kementerian Investasi/BKPM telah mengeluarkan perizinan berusaha berbasis resiko sebanyak 10.382.846 NIB (nomor induk berusaha) selama 4 Agustus 2021 sampai dengan 27 September 2024.

Perizinan berusaha itu dikeluarkan melalui sistem Online Single Submission. Rosan pun meyakini, capaian menunjukkan bahwa perizinan berusaha sudah semakin mudah didapatkan. "Dan mayoritas dari izin yang kita berikan adalah kepada usaha kecil dan menengah," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mendorong hilirisasinikel berkelanjutan sebagai upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Wakil Ketua Tim TKN Prabowo-Gibran yang juga Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eddy Soeparno mengungkapkan, dari total 130 juta ton cadangan nikel dunia, sebanyak 55 juta ton atau setara 42%-nya tersimpan di Indonesia.

“Hilirisasi nikel secara berkelanjutan jadi salah satu fokus utama mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Tantangannya, bagaimana memastikan pemerintah Indonesia ke depannya melaksanakan hilirisasi nikel secara berkelanjutan,” kata Eddy dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Adapun, setelah adanya larangan ekspor nikel mentah sejak 1 Januari 2020, membuat industri pengolahan hasil tambang atau smelter nikel bermunculan di Indonesia.

Eddy menuturkan bahwa peningkatan kapasitas smelter berdampak signifikan bagi peningkatan produksi dan pasokan nikel Indonesia di pasar global.

Pada 2023, pasokan nikel Indonesia membanjiri 55% pasokan global dan diperkirakan naik menjadi 64% sepanjang 2024. Menurut Eddy, hilirisasi mineral, terutama nikel, bukan hanya strategis untuk meningkatkan nilai tambah, melainkan juga menjadi motor penggerak transisi energi melalui ekosistem kendaraan listrik.

“Indonesia berpotensi besar untuk memimpin pasar global hilirisasi nikel, termasuk baterai untuk kendaraan listrik. Ini sejalan dengan kebutuhan dunia terhadap kendaraan listrik,” ujarnya.

Namun, Eddy menilai bahwa Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan proses hilirisasi nikel dan transisi energi agar tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip ESG (environmental, social, governance).

“Terutama dalam hal penggunaan energi yang ramah lingkungan, seperti pengurangan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batubara,” ujar Eddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perusahaan nasional lainnya tidak akan dikenai pajak minimum global sebesar 15%.

Prastowo merasa banyak yang salah paham dengan wacana penerapan pajak minimum global 15% yang belakangan banyak diberitakan. Dia pun menjelaskan, subjek pajak minimum global hanya korporasi multinasional (multinational corporation/MNC).

"Pajak minimum global, yang merupakan inisiatif global, justru untuk menangkal penghindaran pajak yg berpotensi dilakukan perusahaan multinasional dan dapat merugikan Indonesia," ujar Prastowo dalam akun media sosial X-nya, @prastow, Senin (30/9/2024).

Dia menjelaskan, pajak minimum global merupakan inisiatif dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sejak 2013. Indonesia, sambungnya, sudah terlibat sejak awal.

Prastowo pun menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi sebelum Indonesia bisa menerapkan pajak minimum global. Dia pun berharap pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya bisa memanfaatkan pajak minimum global dengan sebaik-baiknya.

"Jalan panjang berliku, semoga baik bagi bangsa kita, semoga pemerintahan baru dapat menjalankannya secara efektif," tutupnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyebutkan penerapan pajak minimum global di Indonesia berpotensi menambah penerimaan pajak bagi negara sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp8,8 triliun.

Thomas menyampaikan potensi pajak tersebut akan berasal dari pengenaan top-up tax dari peraturan pajak minimum global yang sebesar 15%. Di mana apabila tarif pajak efektif suatu perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tidak mencapai 15%, otoritas pajak setempat akan mengenakan top-up tax.

"Berdasarkan analisis dampak Indonesia, penerapan pajak minimum global ini akan menghasilkan penerimaan pajak sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp8,8 triliun, terutama melalui top-up tax," ujarnya dalam The 2nd International Tax Forum, Selasa (24/9/2024).

Keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut menyampaikan, jika Indonesia tidak menerapkan pajak minimum global sebesar 15% itu maka potensi pajak akan diambil negara lain. Menurutnya, langkah tersebut sama dengan Indonesia memberikan subsidi kepada negara lain.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti bahaya apabila Indonesia menerapkan kebijakan pajak minimum global tanpa diikuti oleh negara-negara lain.

Yusuf menjelaskan, OECD merumuskan tarif pajak minimum global karena selama ini banyak negara yang memberi insentif pajak untuk menarik investasi asing. Masalahnya, insentif pajak tersebut membuat perang tarif antar negara.

Jika negara-negara bersaing menurunkan tarif pajak maka negara berkembang akan selalu kalah dari negara maju. Oleh sebab itu, kebijakan pajak minimum global diharapkan dapat mengakhiri perang pajak tersebut.

"Tentu hal ini dengan asumsi negara-negara yang disinyalir sebagai surga pajak juga ikut menerapkan kebijakan ini, karena kebijakan ini sangat dipengaruhi seberapa besar atau banyak negara yang terlibat," jelas Yusuf kepada Bisnis, Rabu (25/9/2024).

Dalam konteks Indonesia, sambungnya, pemerintah harus melakukan penyesuaian aturan teknis apabila ingin menerapkan kebijakan pajak minimum global.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas Barang Impor Ilegal telah mengamankan 970 item atau sekitar 415.000 pcs lebih produk kosmetikimpor ilegal senilai Rp11,44 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, temuan ini merupakan hasil penindakan dan intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik impor ilegal di berbagai wilayah Indonesia sejak Juli hingga September 2024.

“Temuan produk kosmetik impor ilegal yang diamankan 970 item dengan nilai keekonomian sejumlah Rp11,4 miliar,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Senin (30/9/2024).

Sebagai informasi, produk kosmetik merupakan salah satu dari tujuh komoditas yang menjadi fokus pengawasan satgas impor ilegal.

Adapun, beberapa bulan lalu, Zulhas mengungkap bahwa para pelaku usaha dalam negeri mengaku kewalahan menghadapi serbuan produk-produk yang datang yang tanpa izin BPOM dan instansi terkait lainnya.

Menurutnya, serbuan produk kosmetik ilegal sangat berdampak buruk. Bagi konsumen, penggunaan produk ilegal tentu akan sangat merugikan lantaran tidak memiliki jaminan apakah produk tersebut layak digunakan atau tidak. Selain konsumen, tentu produk ilegal tersebut merugikan negara utamanya dari sisi pajak, hingga industri kosmetik Tanah Air yang tengah berkembang.

“Industri beauty kita yang sekarang ini sedang berkembang dengan cukup baik, bagus ya, tidak kalah bersaing dengan negara-negara mana pun,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan 45 kasus telah berhasil ditangani dalam kurun waktu Juni-September 2024 di berbagai wilayah seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua.

“Produk ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang dan berbahaya,” ungkapnya.

Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, Ikrar menyebut bahwa sebagian besar produk berasal dari China, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Merek produk ilegal tersebut antara lain Lamellia hingga Brilliant.

Dia mengatakan, masyarakat perlu mengetahui merek produk kosmetik impor ilegal belum teregistrasi di BPOM.

Selanjutnya, produk-produk ilegal yang telah diamankan ini akan dimusnahkan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Ikrar menuturkan, penggunaan kosmetik tanpa izin edar atau mengandung bahan berbahaya sangat berisiko bagi kesehatan.

“Badan POM berkomitmen untuk mewujudkan pengawasan kosmetik secara berimbang,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas Barang Impor Ilegal telah mengamankan 970 item atau sekitar 415.000 pcs lebih produk kosmetikimpor ilegal senilai Rp11,44 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, temuan ini merupakan hasil penindakan dan intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik impor ilegal di berbagai wilayah Indonesia sejak Juli hingga September 2024.

“Temuan produk kosmetik impor ilegal yang diamankan 970 item dengan nilai keekonomian sejumlah Rp11,4 miliar,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Senin (30/9/2024).

Sebagai informasi, produk kosmetik merupakan salah satu dari tujuh komoditas yang menjadi fokus pengawasan satgas impor ilegal.

Adapun, beberapa bulan lalu, Zulhas mengungkap bahwa para pelaku usaha dalam negeri mengaku kewalahan menghadapi serbuan produk-produk yang datang yang tanpa izin BPOM dan instansi terkait lainnya.

Menurutnya, serbuan produk kosmetik ilegal sangat berdampak buruk. Bagi konsumen, penggunaan produk ilegal tentu akan sangat merugikan lantaran tidak memiliki jaminan apakah produk tersebut layak digunakan atau tidak. Selain konsumen, tentu produk ilegal tersebut merugikan negara utamanya dari sisi pajak, hingga industri kosmetik Tanah Air yang tengah berkembang.

“Industri beauty kita yang sekarang ini sedang berkembang dengan cukup baik, bagus ya, tidak kalah bersaing dengan negara-negara mana pun,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan 45 kasus telah berhasil ditangani dalam kurun waktu Juni-September 2024 di berbagai wilayah seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua.

“Produk ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang dan berbahaya,” ungkapnya.

Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, Ikrar menyebut bahwa sebagian besar produk berasal dari China, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Merek produk ilegal tersebut antara lain Lamellia hingga Brilliant.

Dia mengatakan, masyarakat perlu mengetahui merek produk kosmetik impor ilegal belum teregistrasi di BPOM.

Selanjutnya, produk-produk ilegal yang telah diamankan ini akan dimusnahkan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Ikrar menuturkan, penggunaan kosmetik tanpa izin edar atau mengandung bahan berbahaya sangat berisiko bagi kesehatan.

“Badan POM berkomitmen untuk mewujudkan pengawasan kosmetik secara berimbang,” tegasnya.

Bisnis.com, BATANG - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera memulai pembangunan proyek pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap II (ruas Batang-Cirebon-Semarang-Kandang Haur Timur) pada September 2024.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan meresmikan langsung first welding atau pengelasan pertama konstruksi pipa transisi gas bumi Cisem II yang bermula di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah hari ini, Senin (30/9/2024).

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pembangunan pipa dengan panjang 245 kilometer (km) ini akan memakan waktu 18 bulan atau ditargetkan rampung pada Februari 2026.

"Pengelasan pertama ini sebenarnya sama dengan groundbreaking. Tapi karena ini pipa kan, berarti first welding. Ini adalah titik awal," kata Laode saat ditemui disela-sela persiapan peresmian, Senin (30/9/2024).

Sebagaimana diketahui, penandatanganan kontrak Cisem II yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) itu telah dilakukan pada Agustus 2024 lalu. Adapun, kontrak senilai Rp2,8 triliun itu telah ditandatangani oleh pemenang lelang yaitu KSO PT Timas Suplindo - PT Pratiwi Putri Sulung.

Nilai kontrak proyek ini mencakup paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan pipa transmisi gas bumi Cisem tahap II ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menegaskan momentum tersebut tak berarti pekerjaan selesai, justru baru dimulai dan harus dirampungkan tepat waktu.

"Jadi bukan pekerjaan selesai, ini kita baru mulai. Tolong nafasnya diatur, perencanaanya harus kuat, karena ini kerjaan 2 tahun. Kita tidak bisa mundur karena nanti kalau mundur banyak hal yang terpengaruh," kata Dadan melalui siaran pers, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Dadan mengingatkan bahwa proses penanganan proyek Cisem tahap II ini berbeda karena merupakan PSN yang menyangkut amanat langsung dari Presiden RI Joko Widodo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tiga kota terbesar di China mengumumkan pelonggaran terbaru peraturan bagi pembeli rumah. Langkah ini merupakan bentuk tindak lanjut dari upaya terbaru pemerintah pusat untuk menopang sektor properti yang terdampak.

Mengutip Bloomberg, Senin (30/9/2024), pusat perdagangan Guangzhou menjadi kota pertama yang menghapus semua pembatasan. Dalam pernyataannya, pemerintah setempat mengatakan pihaknya akan berhenti meninjau kelayakan pembeli rumah dan tidak lagi membatasi jumlah rumah yang dimiliki.

Sementara itu, Kota Shanghai dan Shenzhen mengatakan akan mengizinkan lebih banyak orang untuk membeli tempat tinggal di daerah pinggiran kota, serta mengizinkan orang lain untuk membeli lebih banyak rumah.

Shanghai, pusat keuangan China, dan Shenzhen, kota di bagian selatan China yang terkenal dengan industri teknologinya, juga mengumumkan bahwa mereka menurunkan rasio uang muka minimum untuk rumah pertama dan kedua masing-masing menjadi 15% dan 20%, dalam upaya untuk meningkatkan permintaan.

Pada akhir September ini, China meluncurkan paket stimulus terbesarnya untuk menopang pasar properti yang Lesu. Mereka menurunkan biaya pinjaman hipotek sebesar US$5,3 triliun dan mengurangi persyaratan uang muka untuk pembelian rumah kedua ke titik terendah dalam sejarah.

Para pemimpin terkemuka juga menjanjikan tindakan untuk menghentikan tren pelemahan pasar properti melemah. Arahan pemerintah pusat, termasuk mendorong kota-kota untuk merevisi peraturan pembelian rumah rumah, membuka jalan bagi kota-kota terbesar di China untuk menerapkan pelonggaran.

Pada Minggu kemarin, bank sentral China, People's Bank of China (PBOC) juga mengumumkan mereka akan mengizinkan refinancing hipotek. Langkah ini, menggarisbawahi urgensi China untuk membendung perlambatan yang disebabkan oleh sektor perumahan karena negara tersebut menghadapi prospek meningkatnya proteksionisme dan prospek global yang lemah.

PBOC mengatakan, pemilik rumah akan dapat menegosiasikan kembali persyaratan dengan pemberi pinjaman mereka saat ini mulai 1 November mendatang. Mereka yang memilih suku bunga hipotek tetap juga dapat menegosiasikan ulang pinjaman baru berdasarkan suku bunga pinjaman terbaru, suku bunga referensi untuk pinjaman hipotek.

Langkah-langkah tersebut akan memangkas suku bunga peminjam individu rata-rata 50 basis poin, dan mengurangi beban bunga tahunan mereka sekitar 150 miliar yuan atau US$21 miliar, kata Gubernur PBOC Pan Gongsheng pada awal September. Bank biasanya menilai kembali pinjaman yang ada pada awal tahun berdasarkan suku bunga pinjaman lima tahun, yang telah diturunkan sebesar 35 basis poin.

China akan mengizinkan pembiayaan kembali (refinancing) hipotek untuk rumah pertama dan kedua, menurut pernyataan terpisah oleh badan disiplin mandiri suku bunga yang diawasi oleh bank sentral. Dimasukkannya pembeli rumah kedua untuk pembiayaan kembali hipotek menandai perluasan dari upaya serupa tahun sebelumnya, yang hanya berlaku untuk pembeli rumah pertama.

Dorongan pembiayaan kembali hipotek tahun lalu menurunkan suku bunga rata-rata sebesar 73 basis poin dan menurunkan beban bunga tahunan peminjam sekitar 170 miliar yuan, kata PBOC dalam laporan bulan Juli.

Bank-bank besar harus mengumumkan peraturan rinci selambat-lambatnya 12 Oktober dan menyelesaikan pembiayaan kembali hipotek sebelum 31 Oktober.

Pemberi pinjaman milik negara termasuk Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Bank of China Ltd., Bank of Communications Co. dan Agricultural Bank of China Ltd. semuanya mengumumkan peraturan mereka segera setelah pernyataan PBOC.