Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5% pada akhir 2024. Padahal, sempat terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara kuartalan pada Kuartal II/2024 dan Kuartal III/2024.

Airlangga menjelaskan, sepanjang tahun ini pertumbuhan ekonomi secara tahunan yaitu 5,11% (Kuartal I/2024), 5,05% (Kuartal II/2024), dan terbaru 4,95% (Kuartal III/2024). Artinya, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif dari Januari—September 2024 masih mencapai 5,03%.

Oleh sebab itu, meski sempat terjadi perlambatan dalam dua kuartal belakangan, dia tetap meyakini pertumbuhan ekonomi mencapai setidaknya 5% sepanjang 2024 sesuai proyeksi banyak lembaga dunia seperti IMF.

"Tentunya kita berharap kuartal keempat [pertumbuhan ekonomi] bisa lebih baik," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar beralasan, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III/2024 karena tidak ada perayaan hari raya besar seperti Kuartal II/2024—ada perayaan Idulfitri dan Iduladha.

Di samping itu, Airlangga meyakini pertumbuhan ekonomi yang berada di sekitar 5% tetap bagus—mengingat masih tingginya tensi geopolitik global dengan esklalasi perang di Timur Tengah, ketidakpastian hasil Pemilu Amerika Serikat, hingga pelemahan kelas menengah.

Dia mencontohkan, jika dibandingkan dengan negara-negara mitra lain maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlalu buruk. Apalagi, menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh.

"Kita lihat Singapura juga relatif rendah di 4,1%, Arab Saudi 2,8%, dan Meksiko 1,5%. Pertumbuhan kita ini diikuti oleh inflasi yang rendah yang 1,7%, dan kita juga punya rasio utang terkendali di bawah 40%, yaitu di 39,4%," ujar Airlangga.

Sebagai informasi, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,0% atau stagnan dari tahun lalu. Sementara itu, outlook pertumbuhan ekonomi 2024 dari pemerintah mencapai 5,1%.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap telah mendapat empat arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Usai bertemu Menko AHY, Nusron diminta untuk melakukan percepatan pengadaan lahan bagi empat proyek prioritas, di antaranya lahan proyek konektivitas, swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi.

“Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah. Untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur yang fokusnya Pak Menko ini ada empat bidang infrastruktur,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Nusron menjelaskan, pembentukan panitia satuan tugas yang khusus untuk membebaskan lahan-lahan proyek infrastruktur tersebut dilakukan untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur.

Salah satu yang jadi prioritas yakni pengadaan lahan untuk penyelesaian lahan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

“Mulai dari pembangunan jalan tol, pelabuhan dan sebagainya. Ini kami harus petakan dan siapkan panitia pengadaan tanah. Sumber tanahnya bisa tanah yang dari negara, tanah yang terlantar,” tegasnya.

Sementara itu, untuk pengadaan lahan swasembada pangan Kementerian ATR/BPN bakal menargetkan pengadaan lahan sekitar 3 juta hektare (ha).

“Tentunya hari ini kalau berdasarkan hitungan kasar, ini belum ada KP2B [Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan] ya baru estimasi kasar, butuh sekitar 3 juta ha sawah baru,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai anyar BBN Airlines Indonesia mengubah jadwal penerbangan dua rute pesawat miliknya yaitu Jakarta (CGK)-Surabaya (SUB) pp dan Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS) pp.

Manajemen BBN Airlines menyebutkan pihaknya telah menggeser jadwal penerbangan dua rute tersebut. Namun, manajemen tidak memerincikan alasan mengapa jadwal diganti.

“Untuk dua rute [DPS dan SUB] digeser jadwalnya. Sudah bisa dilihat di OTA [online travel agent],” kata manajemen BBN Airlines kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Berdasarkan penelusuran Bisnis di salah satu website penyedia tiket pesawat, penerbangan BBN Airlines rute CGK-SUB berganti menjadi pukul 05.30 WIB dengan harga Rp1,04 juta. Sebelumnya, rute CGK-SUB ini dijadwalkan berangkat pukul 19.35 WIB.

Sementara untuk rute sebaliknya, pesawat BBN Airlines terbang pukul 19.35 WIB. Penerbangan tersebut tersedia tiga kali seminggu.

Kemudian, untuk rute CGK - DPS dijadwalkan berangkat pada pukul 16.45 WIB seharga Rp1,27 juta. Sementara itu, untuk rute sebaliknya berangkat pukul 21.15 WITA dengan harga Rp1,18 juta per tiket.

Sebelumnya, BBN Airlines Indonesia menjadwalkan pesawatnya berangkat dari Jakarta menuju Denpasar ini pada pukul 07.10 WIB dengan harga tiket Rp 1,4 juta. Untuk rute sebaliknya, BBN Airlines membanderol tiket seharga Rp1,2 juta yang berangkat pada pukul 11.10 WITA.

Selain menggeser jadwal penerbangan, BBN Airlines juga menonaktifkan penerbangan rute Jakarta (CGK) - Balikpapan (BPN) (pp).

Head of Marketing BBN Airlines Indonesia Rosye Risandy mengatakan, CGK - BPN (pp) sedang ditinjau ulang karena okupansi yang rendah.

“Kami berkomitmen untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang telah terjadi dan meningkatkan layanan kami kedepan. Saat ini, kami sedang meninjau kembali rute Balikpapan,” kata Rosye kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Rosye mengatakan, peninjauan kembali memang terkait dengan operasional yaitu tidak terpenuhinya permintaan pasar atau demand yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri China Li Qiang menyatakan optimisme pemerintahannya dalam memulihkan ekonomi Negeri Panda dan juga mengambil tindakan nyata terhadap AS dan Uni Eropa dalam hal perdagangan.

“Pemerintah China memiliki kemampuan untuk mendorong perbaikan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Li dalam pidatonya pada Selasa (5/11/2024) pada pembukaan Pameran Impor Internasional China di Shanghai dikutip dari Bloomberg.

Dia menambahkan bahwa para pejabat memiliki ruang yang luas untuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Li juga menegaskan kembali bahwa China akan mencapai target pertumbuhan ekonominya sekitar 5%.

Pernyataan Li mengenai perekonomian menggarisbawahi optimisme para pejabat China bahwa mereka dapat mencapai target ekspansi di tengah lemahnya sentimen konsumen, tekanan deflasi, dan kesengsaraan pasar properti.

Data terkini tampaknya mendukung hal tersebut. Pada hari Selasa, ukuran aktivitas jasa swasta bulan lalu meningkat pada laju tercepat sejak bulan Juli, sebuah tanda bahwa permintaan konsumen mungkin membaik setelah Beijing berupaya untuk menopang pertumbuhan dengan serangkaian langkah stimulus.

Investor tengah menunggu rincian dukungan fiskal setelah pemerintah China meluncurkan paket stimulus tersebut. Dukungan itu bisa didapat pada pertemuan badan legislatif tertinggi minggu ini.

Indeks acuan CSI 300 China tercatat naik 2,3% pada 13.18 waktu setempat di Shanghai, kenaikan terbesar dalam lebih dari dua minggu. Indeks Hang Seng China Enterprises menguat 1,9%.

Li juga tampak mengolok-olok AS dan Uni Eropa atas kebijakan perdagangan mereka, dengan menyebutkan “berbagai tindakan ketidakjujuran,” tanpa menjelaskan secara spesifik.

China mengajukan keluhan kepada World Trade Organization (WTO) mengenai pungutan Uni Eropa terhadap impor kendaraan listrik China pada Senin (4/11/2024) waktu setempat. AS telah memberlakukan tarif kendaraan listriknya sendiri, dan Washington juga berupaya untuk memotong akses China terhadap teknologi chip canggih, dengan alasan kekhawatiran militer.

Berbicara setelah Li, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memuji China atas penanganan perdagangan mereka dalam menghadapi “praktik perdagangan yang tidak jelas, merendahkan dan tidak adil” oleh negara-negara yang tidak disebutkan namanya.

Perjalanan pemimpin Malaysia ini terjadi ketika negara mayoritas Muslim tersebut semakin dekat dengan Beijing, dan Anwar secara terbuka mengkritik AS atas dukungannya terhadap Israel. Bulan lalu, Malaysia, Indonesia, Vietnam dan Thailand menjadi negara mitra blok BRICS yang diharapkan China dan Rusia dapat menjadi penyeimbang negara-negara Barat yang dipimpin AS.

Pernyataan Li dan Anwar muncul tepat sebelum warga Amerika menuju tempat pemungutan suara, sehingga meningkatkan kemungkinan masa jabatan kedua bagi Donald Trump. Dia mengancam akan mengenakan tarif sebesar 60% pada produk-produk Tiongkok, sebuah tindakan yang hampir pasti akan memicu pembalasan dari Beijing.

Pada hari Senin, Li bertemu dengan sekelompok eksekutif perusahaan yang menghadiri CIIE.

“Pesan utamanya adalah China kuat, perekonomiannya tumbuh dan terdapat banyak peluang,” kata Jerry Felton, CEO pembuat vitamin dan suplemen yang berbasis di Idaho, Melaleuca Inc.

Beberapa CEO juga menyampaikan tantangannya, terutama terkait perekonomian global, kata Felton yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) semringah usai mendapat kepastian alokasi lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung program 3 juta rumah.

Dalam penjelasannya, Ara mengaku telah mendapat dua wilayah potensial yang bakal dijadikan untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Yakni di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [Hak Guna Bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Dirinya menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap untuk di survei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia sebesar 6 hektar.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa nantinya lahan-lahan tersebut bakal dibangun untuk mendukung program 3 juta rumah yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS berpenghasilan rendah, TNI, hingga Polri.

Pada saat yang sama, Nusron menuturkan bahwa kejelasan pembebasan lahan tersebut bakal direalisasikan dalam 100 hari pertama dirinya menjabat.

“Kalau itu [pengalokasian lahan untuk Kementerian PKP] cepat, dalam 100 hari ini Insya Allah bisa,” tuturnya.

Adapun, tambah Nusron, Kementerian ATR/BPN sendiri pada dasarnya telah menyiapkan alokasi lahan seluas 1,3 juta hektare. Akan tetapi, jenis lahannya masih perlu dilakukan kurasi apakah benar-benar cocok untuk dibangun kawasan permukiman atau tidak.

Dia menyebut, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan untuk melakukan pemetaan tersebut.

“Tadi waktu ada Pak AHY sudah kami sampaikan. Kami punya potensi lahan yang terlantar itu 1,3 juta hektare. Tapi, dari 1,3 juta hektare itu kan pasti tidak cocok semua untuk rumah saja. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) semringah usai mendapat kepastian alokasi lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung program 3 juta rumah.

Dalam penjelasannya, Ara mengaku telah mendapat dua wilayah potensial yang bakal dijadikan untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Yakni di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [Hak Guna Bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Dirinya menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap untuk di survei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia sebesar 6 hektar.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa nantinya lahan-lahan tersebut bakal dibangun untuk mendukung program 3 juta rumah yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS berpenghasilan rendah, TNI, hingga Polri.

Pada saat yang sama, Nusron menuturkan bahwa kejelasan pembebasan lahan tersebut bakal direalisasikan dalam 100 hari pertama dirinya menjabat.

“Kalau itu [pengalokasian lahan untuk Kementerian PKP] cepat, dalam 100 hari ini Insya Allah bisa,” tuturnya.

Adapun, tambah Nusron, Kementerian ATR/BPN sendiri pada dasarnya telah menyiapkan alokasi lahan seluas 1,3 juta hektare. Akan tetapi, jenis lahannya masih perlu dilakukan kurasi apakah benar-benar cocok untuk dibangun kawasan permukiman atau tidak.

Dia menyebut, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan untuk melakukan pemetaan tersebut.

“Tadi waktu ada Pak AHY sudah kami sampaikan. Kami punya potensi lahan yang terlantar itu 1,3 juta hektare. Tapi, dari 1,3 juta hektare itu kan pasti tidak cocok semua untuk rumah saja. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif pada hari ini, Selasa (5/11/2024). Basuki mendapat gaji dan tunjangan baru.

Penunjukan Basuki menjadi Kepala OIKN tersebut melanjutkan statusnya usai sebelumnya sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN terhitung sejak Juni, menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

Usai mengembang jabatan baru tersebut, Basuki bakal mendapat hak keuangan mencapai Rp172,71 juta setiap bulannya.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN.

Adapun rinciannya, hak keuangan mencapai Rp172,71 triliun itu terdiri dari gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13,6 juta dan tunjangan kinerja Rp153,42 juta.

Sementara itu, Wakil Kepala OIKN mengantongi hak keuangan sebesar Rp155,18 juta setiap bulan. Perinciannya, gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat Rp634,77, tunjangan jabatan Rp11,56 juta, tunjangan kinerja Rp138,07 juta.

Tak berhenti sampai disitu, dua petinggi jajaran OIKN juga bakal dibekali fasilitas lainnya, berupa dana operasional. Di mana, besaran dana operasional Kepala OIKN Rp178 juta dan Wakil Kepala OIKN sebesar Rp145 juta.

"Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumpsum dan sebesar 20% untuk untuk dukungan operasional lainnya," tulis beleid tersebut.

Sementara itu, gaji Basuki Hadimuljono saat menjadi Menteri sendiri diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2000. Di mana, gaji pokok Menteri Negara sebesar Rp5,04 juta serta tunjangan Rp13,6 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Umum (Perum) Bulog melaporkan realisasi impor beras hingga Oktober 2024 telah mencapai 2,92 juta ton untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyampaikan, pengadaan impor beras tersebut diperoleh Perum Bulog dari sejumlah negara dengan melalui proses tender.

“Untuk pengadaan impor beras sampai hari ini realisasinya 2,92 juta ton,” kata Wahyu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Wahyu, pengadaan impor beras utamanya berasal dari Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

Secara terperinci, hingga Januari-Oktober 2024, Indonesia paling banyak mendatangkan beras dari Thailand yakni sebanyak 1,04 juta ton. Kemudian, ada Vietnam dengan total sebanyak 1,02 juta ton, diikuti Myanmar 451.468 ton, Pakistan 388.675 ton, dan Kamboja 22.500 ton.

Wahyu menuturkan, pengadaan impor beras dilakukan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukan langsung dalam pengadaan impor beras guna memenuhi cadangan pangan pemerintah.

“Ini negara-negara yang sampai tanggal 1 kami lakukan pengadaan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukkan langsung di dalam pengadaan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Perum Bulog hingga 1 November 2024 telah merealisasikan sebesar 1,12 juta ton setara beras untuk pengadaan gabah beras dalam negeri.

Kemudian, penyerapan gabah kering panen (GKP) yang diperoleh Perum Bulog dari sentra penggilingan padi masing-masing sebesar 58.681 ton untuk gabah dan 54.968 ton untuk beras.

Perum Bulog juga telah merealisasikan penyaluran beras stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) untuk strategi operasi pasar, yakni sebesar 1.23 juta ton atau 81,07% dari target 1,51 juta ton pada 2024.

“Penyaluran SPHP tertinggi pada Februari 2024 karena itu menunggu masa panen di Maret dan penurunan pada Maret karena harga beras di pasaran turun,” ungkapnya.

Adapun, pemerintah pada tahun ini sepakat untuk mendatangkan 3,6 juta ton beras impor. Merujuk Prognosa Neraca Pangan per 25 September 2024, realisasi impor beras Januari-Agustus 2024 mencapai 2,9 juta ton, sementara pada September-Desember 2024 pemerintah berencana mendatangkan 1,5 juta ton beras. Dengan demikian, total impor beras tahun ini mencapai 4,4 juta ton.

Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya mencatat produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diramal mencapai 30,34 juta. Jumlah tersebut turun 760.000 ton atau 2,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Penurunan produksi terjadi pada periode Januari-April 2024 sebesar 1,91 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu. Kendati begitu, BPS mencatat bahwa pada periode Mei-Agustus 2024 dan periode September-Desember 2024 produksi beras diperkirakan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

Sementara itu, total konsumsi beras pada periode Januari-Desember 2024 mencapai 30,92 juta ton, atau meningkat 310.000 ton dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah berencana melakukan pengadaan 1 juta ton beras impor seiring adanya perkiraan penurunan produksi beras nasional sebesar 2,43% tahun ini.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pengadaan 1 juta ton beras impor telah mempertimbangkan neraca produksi dan perkiraan cadangan beras yang harus dimiliki hingga Februari 2025.

“Itu memang ada tambahan 1 juta ton. 1 juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa melewati bulan Februari,” tutur Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Wahyu Suparyono mengungkapkan Perum Bulog ke depan akan menjadi lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, Bulog nantinya tak lagi menjadi Badan Usaha.

Wahyu menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan tersebut, sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).

“Nanti, kita Bulog, menjadi lembaga pemerintah lainnya,” ungkap Wahyu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (5/11/2024), Wahyu mengungkap bahwa Prabowo ingin melakukan transformasi kelembagaan terhadap Perum Bulog.

Mantan Bos Asabri itu menyebut, Perum Bulog akan kembali menjadi Badan Urusan Logistik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk itu, pihaknya selama enam bulan terakhir tengah bersiap untuk melakukan transisi kelembagaan.

Merujuk Peraturan Pemerintah No. 13/2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Perum Bulog yang selanjutnya disebut perusahaan merupakan badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN.

Jauh sebelum menjadi Badan Usaha, Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BULOG dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dan stabilisasi harga dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru.

Setelah melakukan sejumlah perubahan tugas, pemerintah pada 2000 mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keputusan Presiden No.29/2000

Kemudian, melalui Keputusan Presiden No.103 tanggal 13 September 2001, sebagai LPDN Bulog berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Pada 20 Januari 2003, LPND Bulog berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog (selanjutnya disebut Perum Bulog) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog dan Peraturan Pemerintah No.61/2003 tentang Perubahan atas PP No.7/2003 pasal 70 dan 71.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi Indonesia terpantau mengalami tren perlambatan sepanjang tahun ini. Di mana pada kuartal I/2024 mampu tumbuh 5,11% secara tahunan, namun melandai pada kuartal II menjadi 5,05% dan teranyar kuartal III/2024 di angka 4,95%.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam melihat pada sisa akhir 2024 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan naik signfikan.

Menurutnya, peningkatan produk domestik bruto (PDB) akan tertahan di level 4,95% hingga 5% secara tahunan atau year on year (YoY).

“Kuartal IV/2024 pesimis mengalami kenaikan di tengah masih maraknya PHK dan belum adanya kebijakan yang benar-benar dapat menaikkan permintaan,” ujarnya, Selasa (4/11/2024).

Senada, ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang memperkirakan langkah-langkah stimulus pemerintah akan mendukung pertumbuhan domestik, dengan proyeksi tingkat pertumbuhan PDB setahun penuh sebesar 5%.

Perlambatan ini tercermin dari aktivitas manufaktur yang telah mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut. Akibatnya, permintaan domestik melemah, yang selanjutnya berdampak pada konsumsi. Periode kembali ke sekolah juga menekan daya beli rumah tangga, yang berkontribusi pada pertumbuhan konsumsi yang lebih lambat.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku kuartal III/2024 mencapai Rp5.638,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.279,6 triliun.

Hingga kuartal III/2024 atau secara kumulatif Januari–September 2024, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,03%. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,29%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,10 persen.

Pada kesempatan berbeda, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky memprediksikan pertumbuhan ekonomi secara full year akan berada di rentang 5% hingga 5,05% atau dengan nilai tengah 5,03% pada 2024.

Riefky berpandangan untuk sisa tahun ini, perekonomian Indonesia berpotensi tidak akan tumbuh signifikan sebelum munculnya faktor musiman akhir tahun yaitu periode libur natal dan tahun baru.

Walaupun isu struktural memburuknya produktivitas telah berlangsung selama beberapa tahun, kondisi ini semakin terlihat jelas di 2024.

“Tanpa adanya transformasi struktural dalam waktu dekat, besar kemungkinan perekonomian Indonesia akan terus mengandalkan faktor musiman untuk tumbuh dan berpotensi butuh dorongan lebih besar hanya untuk tetap bisa tumbuh 5%,” tuturnya.

Di samping isu domestik, berbagai faktor eksternal juga berpotensi memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia.

Seperti tensi geopolitik, era pelonggaran suku bunga moneter, dan rekonfigurasi agenda ekonomi berbagai negara pascaberlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) di berbagai belahan dunia, stimulus masif oleh pemerintah China, dan potensi disrupsi rantai nilai global kemungkinan akan memberikan dampak terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun mendatang.

Optimistis 5,1% Pada 2024

Untuk itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro melihat pilihan pemerintah untuk mencapai target outlook di angka 5,1% perlu dorongan yang berasal dari konsumsi masyarakat ekonomi kelas bawah berupa perlindungan sosial maupun bantuan sosial.

Berbeda dengan kelas menengah, pemerintah justru perlu mengambil dan mempertimbangkan kebijakan dengan bijak agar konsumsi kelompok masyarakat ini tidak tergerus.

“Untuk kelas menengah, bisa ditahan dulu kenaikan biaya di akhir tahun ini,” ujarnya.

Sementara untuk lebih mendorong perekonomian, pemerintah perlu mendorong sektor yang memiliki daya tumbuh tinggi dan daya serap tenaga kerja juga besar seperti sektor pertanian dan industri.

Meski telah menyerap cukup banyak tenaga kerja, kedua sektor tersebut pun mengalami perlambatan pertumbuhan PDB pada kuartal III/2024.

Selama Agustus 2023–Agustus 2024, lapangan usaha Pertanian, Perdagangan dan Industri Pengolahan menjadi sektor tertinggi peningkatan tenaga kerja, yaitu masing- masing sekitar 1,31 juta orang, 0,78 juta orang, dan 0,66 juta orang.

“Makanya perlu ada dorongan atau stimulus supaya pertumbuhan di kedua sektor tersebut membaik dan menyerap lebih banyak tenaga kerja,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprakirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1% selama 2024 dan 5,2% pada 2025, sesuai dengan perkembangan fiskal dan moneter yang masih positif hingga kuartal III/2024.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh di atas 5% pada kuartal III/2024. Dia mengungkapkan, angka pastinya akan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2024.

"Dengan perkembangan perekonomian yang kita pantau dan kita prediksi hingga akhir tahun 2024, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun adalah mencapai 5,1%," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2024).

Bendahara negara itu menjelaskan keyakinan tersebut berdasarkan perkembangan konsumsi rumah tangga yang masih terjaga secara positif khususnya kelas menengah atas sehingga diyakini akan mendorong aktifitas manufaktur dan perdagangan.

Namun, realisasi ekonomi secara setahun penuh baru akan terekam dan diumumkan oleh BPS pada Februari tahun depan. Apakah target pemerintah akan tercapai?

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024 sebesar 4,95% secara tahunan atau lebih lambat dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,05%.

Melihat dari sisi lapangan usaha, sebanyak 10 dari 17 sektor ekonomi juga mengalami perlambatan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Meski melambat, Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menegaskan bahwa lapangan usaha tersebut tetap mencatatkan pertumbuhan dan bukan berarti tidak tumbuh.

Sementara itu, lima lapangan usaha mencatatkan kontribusi terbesar terhadap ekonomi, yakni Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, dan Pertambangan menunjukkan pertumbuhan positif.

“Total share kelima lapangan usaha ini adalah sebesar 64,94% terhadap PDB,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (5/11/2024).

Melihat data distribusi dan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha, sektor pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan PDB dari 3,25% pada kuartal II/2024 menjadi 1,69% pada kuartal III/2024.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tinggi, namun melambat dari 9,56% pada kuartal II/2024 menjadi 8,64%, yakni Transportasi & Pergudangan sejalan dengan peningkatan jumlah penumpang seluruh moda angkutan dan peningkatan pengiriman barang.

Akomodasi & Makan Minum juga tetap tumpuh meski melambat karena didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisman, kegiatan MICE maupun event berskala nasional dan internasional, seperti Moto GP Mandalika, PON XXI, dan International Sustainability Forum.

Perlambatan terdalam berasal dari sektor Jasa Keuangan yang sebelumnya tumbuh 7,9% pada kuartal II/2024 menjadi 5,49% pada kuartal III/2024.

Meski demikian, Amalia menekankan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut lapangan usaha pada periode tersebut memang masih ditopang oleh industri pengolahan.

“Jika dilihat dari sumber pertumbuhan, maka pada kuartal III/2024 industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yang sebesar 0,96% [terhadap pertumbuhan ekonomi 4,95%],” ujarnya.

Berikut Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha secara Tahunan YoY

Bisnis.com, JAKARTA - Plt CEO Lion Air dan direktur keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) digadang-gadang menjadi calon kuat Direktur Utama GIAA.

Melansir pemberitaan Bloomberg, Pelaksana tugas CEO di Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan dikabarkan menjadi kandidat utama menggantikan Irfan Setiaputra. Kandidat potensial lainnya adalah Chief Financial Officer Garuda, Prasetio.

Sumber Bloomberg menyebutkan penunjukan direktur utama GIAA akan dilaksanakan pada pertengahan November 2024. Perwakilan Lion Air juga menolak untuk memberikan komentar.

Seorang pejabat Garuda mengatakan bahwa penunjukan anggota dewan merupakan prerogatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pergantian posisi disebut merupakan upaya pemerintah baru untuk meningkatkan profitabilitas maskapai dan mendukung ekspansinya.

Seperti yang diketahui, Kementerian BUMN berencana untuk kembali merombak susunan pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada November 2024.

Pihak direksi Garuda Indonesia menyatakan bahwa RUPSLB tersebut akan dilaksanakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada tanggal 15 November 2024. Agenda tunggal dalam rapat ini adalah perubahan susunan pengurus GIAA.

“Agenda ini merupakan usulan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara [BUMN] Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna, sesuai dengan surat nomor: SR-463/MBU/09/2024 tertanggal 24 September 2024,” demikian pernyataan direksi GIAA dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (25/10/2024).