Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti bahaya apabila Indonesia menerapkan kebijakan pajak minimum global tanpa diikuti oleh negara-negara lain.

Yusuf menjelaskan, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merumuskan tarif pajak minimum global karena selama ini banyak negara yang memberi insentif pajak untuk menarik investasi asing. Masalahnya, insentif pajak tersebut membuat perang tarif antar negara.

Jika negara-negara bersaing menurunkan tarif pajak maka negara berkembang akan selalu kalah dari negara maju. Oleh sebab itu, kebijakan pajak minimum global diharapkan dapat mengakhiri perang pajak tersebut.

"Tentu hal ini dengan asumsi negara-negara yang disinyalir sebagai surga pajak juga ikut menerapkan kebijakan ini, karena kebijakan ini sangat dipengaruhi seberapa besar atau banyak negara yang terlibat," jelas Yusuf kepada Bisnis, Rabu (25/9/2024).

Dalam konteks Indonesia, sambungnya, pemerintah harus melakukan penyesuaian aturan teknis apabila ingin menerapkan kebijakan pajak minimum global.

Dia menjelaskan, OECD menawarkan tiga skema utama dalam penerapan pajak minimum global yaitu income inclusion rule (aturan penyertaan pendapatan), undertaxed payment rule (aturan pembayaran yang dikenakan pajak rendah), dan cold fight domestic minimum top up tax (pajak tambahan minimum domestik).

"Tentu Indonesia perlu melakukan atau melihat, apakah tiga skema ini bisa diterapkan dengan kebijakan ataupun aturan regulasi pajak saat ini," ujarnya.

Selain itu, Yusuf mengusulkan agar pemerintah juga harus mencari pemikat lain agar investor asing mau masuk ke Indonesia. Menurutnya, pemerintah bisa memberikan jaminan kepada calon investor lewat kepastian hukum dan prospek perekonomian dalam jangka panjang.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyebutkan penerapan pajak minimum global di Indonesia berpotensi menambah penerimaan pajak bagi negara sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp8,8 triliun.

Thomas menyampaikan potensi pajak tersebut akan berasal dari pengenaan top-up tax dari peraturan pajak minimum global yang sebesar 15%. Di mana apabila tarif pajak efektif suatu perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tidak mencapai 15%, otoritas pajak setempat akan mengenakan top-up tax.

"Berdasarkan analisis dampak Indonesia, penerapan pajak minimum global ini akan menghasilkan penerimaan pajak sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp8,8 triliun, terutama melalui top-up tax," ujarnya dalam The 2nd International Tax Forum, Selasa (24/9/2024).

Keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut menyampaikan, jika Indonesia tidak menerapkan pajak minimum global sebesar 15% itu maka potensi pajak akan diambil negara lain. Menurutnya, langkah tersebut sama dengan Indonesia memberikan subsidi kepada negara lain.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pesawat telah melakukan pendaratan di Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara termasuk pesawat kepresidenan serta tiga pesawat milik TNI Angkatan Udara.

Pesawat yang membawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pesawat jenis RK-85 atau dikenal juga dengan BAe 146. Kemudian tiga pesawat milik TNI AU yaitu, Hercules C-130 yang merupakan esawat angkut militer besar yang terkenal dengan kemampuan lepas landas dan mendarat di landasan pacu pendek atau tidak disiapkan.
Kemudian CN 295 yang merupakan pesawat angkut taktis yang digunakan untuk berbagai misi militer, termasuk transportasi pasukan dan logistik. Serta Casa 212 yaitu esawat turboprop kembar berukuran kecil yang digunakan untuk keperluan sipil dan militer, ideal untuk penerbangan regional.

Spesifikasi 4 Pesawat yang Diuji Coba di Bandara IKN Nusantara

1. Pesawat RJ-85

Pesawat RJ-85, yang sudah digunakan sejak era Presiden Kedua RI, Soeharto pada pertengahan 1990, kembali hadir di IKN. Selain sebagai pesawat kepresidenan, RJ-85 juga digunakan oleh Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina.

RJ-85, yang diproduksi oleh British Aerospace, dilengkapi empat mesin jet. Pesawat ini pertama kali diproduksi pada 1981, dengan jarak jelajah hingga 2.796 kilometer dan kecepatan maksimal 750 kilometer/jam. Versi BAE 146-200 dari RJ-85 dilengkapi dengan mesin Honeywell LF507-1F, membuatnya lebih efisien dan ideal untuk lepas landas dari landasan pacu pendek. Kabin pesawat ini mampu menampung hingga 112 penumpang.

2. Pesawat Hercules C-130

Pesawat Hercules C-130 yang juga mendarat di IKN merupakan salah satu pesawat angkut militer utama. Pesawat ini telah dikenal mampu mendarat dan lepas landas di landasan yang pendek dan kurang disiapkan, menjadikannya pilihan tepat untuk keperluan militer.

Spesifikasinya termasuk panjang 34,69 meter, tinggi 11,9 meter, dan lebar sayap 39,7 meter. Pesawat ini dilengkapi dengan empat mesin turboprop Rolls-Royce AE 2100D yang menghasilkan daya sebesar 4.700 tenaga kuda. Pesawat ini dapat membawa beban maksimal hingga 20 ton dengan kecepatan maksimal 660 kilometer per jam di ketinggian 6.706 meter. Sistem avioniknya terintegrasi penuh dengan navigasi canggih dan sistem flight station modern.

3. Pesawat CN 295

Pesawat CN 295 milik TNI AU yang juga telah mendarat di IKN, dikenal sebagai pesawat angkut taktis. Dengan berat lepas landas maksimum 23.200 kilogram, pesawat ini memiliki kapasitas bahan bakar 7.500 liter dan mampu membawa muatan hingga 9.250 kilogram. Kecepatan jelajahnya mencapai 260 knots, dan pesawat ini mampu lepas landas di landasan sepanjang 670 meter persegi.

CN 295 mampu menempuh jarak hingga 700 mil laut dengan muatan penuh, sementara dengan muatan yang lebih ringan, pesawat ini bisa terbang sejauh 2.500 mil laut. Jangkauan feri pesawat ini mencapai 2.820 mil laut.

4. Pesawat Casa 212

Pesawat Casa 212 milik TNI AU juga termasuk di antara pesawat yang mendarat di Bandara IKN. Pesawat ini adalah pesawat turboprop kembar yang digunakan baik untuk keperluan sipil maupun militer. Pesawat ini dirancang di Spanyol dan diproduksi di Indonesia oleh PT Dirgantara Indonesia.

Dengan kecepatan maksimal 370 kilometer per jam dan jarak tempuh hingga 1.433 kilometer, pesawat ini memiliki daya tanjak sebesar 497 meter per menit. Casa 212 dapat membawa sekitar 21 penumpang, menjadikannya pesawat yang ideal untuk penerbangan regional.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pesawat telah melakukan pendaratan di Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara termasuk pesawat kepresidenan serta tiga pesawat milik TNI Angkatan Udara.

Pesawat yang membawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pesawat jenis RK-85 atau dikenal juga dengan BAe 146. Kemudian tiga pesawat milik TNI AU yaitu, Hercules C-130 yang merupakan esawat angkut militer besar yang terkenal dengan kemampuan lepas landas dan mendarat di landasan pacu pendek atau tidak disiapkan.
Kemudian CN 295 yang merupakan pesawat angkut taktis yang digunakan untuk berbagai misi militer, termasuk transportasi pasukan dan logistik. Serta Casa 212 yaitu esawat turboprop kembar berukuran kecil yang digunakan untuk keperluan sipil dan militer, ideal untuk penerbangan regional.

Spesifikasi 4 Pesawat yang Diuji Coba di Bandara IKN Nusantara

1. Pesawat RJ-85

Pesawat RJ-85, yang sudah digunakan sejak era Presiden Kedua RI, Soeharto pada pertengahan 1990, kembali hadir di IKN. Selain sebagai pesawat kepresidenan, RJ-85 juga digunakan oleh Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina.

RJ-85, yang diproduksi oleh British Aerospace, dilengkapi empat mesin jet. Pesawat ini pertama kali diproduksi pada 1981, dengan jarak jelajah hingga 2.796 kilometer dan kecepatan maksimal 750 kilometer/jam. Versi BAE 146-200 dari RJ-85 dilengkapi dengan mesin Honeywell LF507-1F, membuatnya lebih efisien dan ideal untuk lepas landas dari landasan pacu pendek. Kabin pesawat ini mampu menampung hingga 112 penumpang.

2. Pesawat Hercules C-130

Pesawat Hercules C-130 yang juga mendarat di IKN merupakan salah satu pesawat angkut militer utama. Pesawat ini telah dikenal mampu mendarat dan lepas landas di landasan yang pendek dan kurang disiapkan, menjadikannya pilihan tepat untuk keperluan militer.

Spesifikasinya termasuk panjang 34,69 meter, tinggi 11,9 meter, dan lebar sayap 39,7 meter. Pesawat ini dilengkapi dengan empat mesin turboprop Rolls-Royce AE 2100D yang menghasilkan daya sebesar 4.700 tenaga kuda. Pesawat ini dapat membawa beban maksimal hingga 20 ton dengan kecepatan maksimal 660 kilometer per jam di ketinggian 6.706 meter. Sistem avioniknya terintegrasi penuh dengan navigasi canggih dan sistem flight station modern.

3. Pesawat CN 295

Pesawat CN 295 milik TNI AU yang juga telah mendarat di IKN, dikenal sebagai pesawat angkut taktis. Dengan berat lepas landas maksimum 23.200 kilogram, pesawat ini memiliki kapasitas bahan bakar 7.500 liter dan mampu membawa muatan hingga 9.250 kilogram. Kecepatan jelajahnya mencapai 260 knots, dan pesawat ini mampu lepas landas di landasan sepanjang 670 meter persegi.

CN 295 mampu menempuh jarak hingga 700 mil laut dengan muatan penuh, sementara dengan muatan yang lebih ringan, pesawat ini bisa terbang sejauh 2.500 mil laut. Jangkauan feri pesawat ini mencapai 2.820 mil laut.

4. Pesawat Casa 212

Pesawat Casa 212 milik TNI AU juga termasuk di antara pesawat yang mendarat di Bandara IKN. Pesawat ini adalah pesawat turboprop kembar yang digunakan baik untuk keperluan sipil maupun militer. Pesawat ini dirancang di Spanyol dan diproduksi di Indonesia oleh PT Dirgantara Indonesia.

Dengan kecepatan maksimal 370 kilometer per jam dan jarak tempuh hingga 1.433 kilometer, pesawat ini memiliki daya tanjak sebesar 497 meter per menit. Casa 212 dapat membawa sekitar 21 penumpang, menjadikannya pesawat yang ideal untuk penerbangan regional.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal bahwa konstruksi Jalan Tol Akses Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa saja terlambat penyelesaiannya hingga pertengahan 2025.

Jokowi menjelaskan, pada opsi pertama memang Jalan Tol Akses IKN itu ditargetkan bakal rampung pada akhir Desember 2024. Percepatan Upaya pembangunan itu dilakukan guna melengkapi ekosistem untuk menggenjot laju investasi dan populasi di IKN.

“Tetapi pada akhir tahun ini setelah jalan tolnya jadi kira-kira akan memakan waktu hanya 40-50 menit atau maksimal kalau masih terlambat [konstruksi] jalan tolnya di pertengahan tahun depan [selesai],” kata Jokowi dalam siaran langsung dalam YouTube Sekretariat Negara, dikutip Rabu (25/9/2024).

Pasalnya, saat ini Tol Akses IKN masih dalam tahap penyelesaian konstruksi. Di mana, waktu yang perlu ditempuh para pengunjung IKN dari Balikpapan bisa mencapai 1,5 jam hingga 2 jam lebih.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa terdapat 3 Seksi tol IKN yang dapat dikebut rampung penyelesaiannya pada akhir 2024.

Adapun, hingga periode Agustus 2024, tiga seksi utama yang tengah dilakukan percepatan pembangunannya rata-rata progresnya mencapai 90%. Dengan perincian, Akses Tol 3A Karang Joang - KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer (km) mencapai 83%.

“Kemudian Tol IKN Seksi 3B [KKT Kariangau - Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km] progresnya mencapai 96%,” kata Basuki dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (21/8/2024).

Selanjutnya, progres Tol IKN Seksi 5A Simpang Tempadung - Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km saat ini progresnya telah mencapai 91%.

Sementara itu, akan terdapat 2 ruas lainnya yang ditargetkan rampung pada Juni 2025. Kedua ruas yang dimaksud yakni Jalan Tol IKN Seksi 6B dan akses Tol IKN 6C.

Adapun, Tol IKN seksi 6B merupakan Outer Ring Road - Sp. ITCHI, dan akses Tol IKN Seksi 6C Sp. ITCHI - Simpang 1B Sumbu Kebangsaan Sisi Timur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Menteri Basuki saat melakukan peninjauan Jalan Tol IKN Seksi 6B dan Akses Tol IKN 6C mendorong percepatan pembangunan ruas tersebut agar dapat segera beroperasi pada tahun depan.

"Sudah bagus dan rapi. Target selesai Juni 2025," kata Basuki dalam keterangan resminya, Senin (16/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan dalam waktu 10 tahun ke depan pasokan listrik Indonesia minimal 60% harus bersumber dari energi baru terbarukan (EBT).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, target bauran EBT tersebut akan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2025-2035.

"Saya mulai sejak diperintahkan Presiden Jokowi dan Prabowo untuk kita konversi RUPTL 2025-2035, 10 tahun ke depan minimum 60% harus EBT," kata Bahlil dalam agenda Green Initiative Conference 2024, Rabu (25/9/2024).

Terlebih, Indonesia memiliki potensi EBT sebesar 40% dari total cadangan EBT di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, Indonesia juga memiliki 40% cadangan panas bumi atau geotermal dunia.

Namun, tak dapat dipungkiri, Bahlil menyebut, terdapat tiga masalah besar yang dihadapi untuk mewujudkan sumber daya listrik dengan EBT. Salah satunya terkait ketersediaan jaringan transmisi listrik.

"Masalahnya ada tiga, pertama transisi. Jadi, panas bumi geotermal, kemudian angin, air itu ada betul sumbernya, tetapi jaringannya belum ada, kalau PLN atau swasta bangun ini mau dijual ke mana karena nggak punya jaringan," jelasnya.

Untuk itu, dia meminta PLN untuk mengidentifikasi lokasi sumber-sumber energi baru terbarukan. Di sisi lain, pemerintah akan membuat kebijakan intervensi untuk pembangunan jaringan listrik.

Lebih lanjut, investasi untuk menyambungkan sumber daya EBT membutuhkan investasi yang tidak murah, bahkan membutuhkan capital expenditure (capex) triliunan rupiah.

Tak hanya itu, Bahlil juga saat ini tengah mengkaji ulang kerja sama ekspor listrik berbasis EBT dengan mendahulukan kebutuhan nasional.

Pihaknya tak mempermasalahkan ekspor listrik hijau. Namun, dia menilai Indonesia juga harus berhati-hati dalam melangkah, terutama untuk memastikan dapat unggul dalam konteks EBT.

"Terkait dengan ekspor listrik, kami lagi mengkaji dari Kementerian ESDM karena memang seluruh perangkat regulasinya ada di ESDM. Kami akan siapkan, kami akan memberikan, tapi saya akan mementingkan kepentingan nasional," kata Bahlil.

Dengan ekspor listrik, menurut Bahlil, nilai daya saing dan keunggulan komparatif EBT nasional justru diberikan kepada negara lain. Padahal, dia menilai Indonesia sendiri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong industri smelter yang masih menggunakan pembangkit listrik berbasis batu bara untuk beralih menggunakan energi baru terbarukan (EBT).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah mendorong peraturan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk diterapkan terhadap industri, salah satunya smelter yang menggunakan energi fosil.

"Di Weda Bay itu membangun industri hilirisasi dari bahan baku nikel. Sekarang, dia sudah punya kurang lebih sekitar 8-10 gigawatt. Artinya, 8.000 megawatt sampai 10.000 megawatt," kata Bahlil dalam agenda Green Initiative Conference 2024, Rabu (25/9/2024).

Bahlil menerangkan, pihaknya telah mendiskusikan dengan pengelola smelter Weda Bay yaitu The Weda Bay Nickel (WBN) bahwa pada 2025, pengolahan nikel di Weda Bay akan menggunakan listrik dari energi surya yang dipasang di lahan bekas tambang.

Selanjutnya, dia menargetkan pada 2030, minimal 60%-70% pasokan listrik smelter dari EBT.

"Di saat bersamaan, dalam konteks investasi industri dan pertumbuhan ekonomi, dunia, bahkan Indonesia, sudah mulai insaf bertahap karena kita dulunya masih berpikir tentang mencari uang cepat, tanpa memperhatikan proses-proses lingkungan dengan baik," ujarnya.

Hal ini juga untuk mendorong optimalisasi potensi energi baru terbarukan, di mana 40% dari total cadangan energi baru terbarukan yang ada di kawasan Asia Tenggara, terdapat di Indonesia.

Tak hanya itu, Bahlil juga mendorong smelter yang memproduksi hanya sampai dengan nickel pig iron (NPI) disyaratkan menggunakan energi baru terbarukan atau minimal menggunakan gas sebagai sumber listriknya.

Dia tak memungkiri investasi untuk menggunakan listrik dari EBT memang masih lebih mahal dibandingkan batu bara.

"Tetapi, mahalnya capex [capital expenditure/belanja modal] untuk melakukan investasi terhadap power plant yang berorientasi pada energi baru terbarukan, itu ditutupi dengan harga produk yang memang harganya lebih mahal daripada produk yang dihasilkan dari energi batu bara atau fosil, yang kalau dihitung secara ekonomi, itu no issue," jelasnya.

Sementara itu, pemerintah saat ini juga tengah menyusun

pihaknya juga bertahap dalam RUPTL PLN memasukkan besaran MW untuk energi buatan terbarukan beserta dengan detailnya mekanisme pemanfaatan energi listrik hijau tersebut.

"Berapa investasi yang dilakukan oleh pengusaha yang akan melakukan ini sama dengan PLN, kita tarik, break even point-nya, itu 8-10 tahun. Setelah harganya tinggi, langsung turun perlahan-lahan, supaya PLN jangan terlalu dikorbankan, dan subsidi negara tidak terlalu besar," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Drajad Wibowo menilai bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% akan membebani perekonomian, karena konsumsi berpotensi tertekan. Apalagi, saat ini jumlah kelas menengah terus turun.

Hal tersebut disampaikan Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024). Dia menjelaskan bahwa pemerintah memerlukan pendapatan lebih tinggi ketika kondisi fiskal semakin ketat, dengan lebih dari Rp1.000 triliun dihabiskan untuk keperluan terkait utang.

Menurutnya, kunci meningkatkan pendapatan negara dalah reformasi di sisi fiskal, terutama perpajakan. Namun, hal itu bukan dengan mengejar kantong pajak yang sudah ada, seperti melalui rencana kenaikan PPN menjadi 12%.

Drajad sejatinya merupakan Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) yang masuk koalisi pemerintahan berikutnya. Namun, Drajad menyampaikan pandangannya secara personal, bahwa kenaikan PPN justru akan membebani perekonomian.

"Saya sebagai pribadi, bukan sebagai anggota tim Prabowo-Gibran atau pun sebagai orang PAN, sebagai pribadi, saya enggak setuju dengan kenaikan PPN [menjadi] 12%. Karena dari tracking yang saya lakukan, monitoring yang saya lakukan, the risk is just to high [risikonya terlalu tinggi]," ujar Drajad pada Rabu (25/9/2024).

Adanya deindustrialisasi dan tarif PPN yang sudah naik ke 11% dua tahun terakhir menurut Drajad turut berpengaruh pada tekanan kelas menengah. Padahal, kelas menengah merupakan salah satu tulang punggung konsumsi domestik, yang menjadi komponen utama perekonomian Indonesia.

"Saya tracking pertumbuhan kita kuartalan sejak krisis Asia [1998] itu growth kita closely align dengan consumption growth [pertumbuhan konsumsi]. Kalau consumption growth melambat, karena kelas menengah drop, bagaimana kita bisa mengejar target pertumbuhan [ekonomi]?" ujarnya.

Drajad mengakui bahwa kenaikan PPN menjadi 12% memang sudah menjadi mandat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, dia berharap pemerintahan Prabowo akan meninjau ulang aturan itu, mempertimbangkan tekanan ekonomi yang ada.

"Saya pribadi kurang sepakat dengan 12%, tetapi itu sudah ada di undang-undang. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa di-review lagi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan masih terdapat peluang untuk agenda peletakan batu pertama atau groundbreaking kembali dilaksanakan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebelum dirinya memasuki masa purnabakti pada 20 Oktober 2024.

“Ya belum tentu. Nanti jangan-jangan seminggu lagi banyak yang ingin groundbreaking lagi,” kata Jokowi usai melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Delonix Nusantara di IKN, Rabu (25/9/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, groundbreaking IKN investasi tahap 8 diikuti oleh tiga investor asing. Dari tiga investor asing tersebut hanya satu yang bakal menanamkan modalnya lewat skema investasi langsung atau investasi 100%.

Adapun, dua investor asing lainnya bakal berinvestasi di IKN melalui skema kerja sama dengan mitra perusahaan lokal.

Jokowi menyatakan investor asing yang investasi langsung di IKN yakni Delonix yang merupakan perusahaan asal China. Nantinya, Delonix akan membangun proyek mix-used yang mencakup pembangunan mal, hotel hingga apartemen.

Sementara itu, dua investor asing yang bakal bermitra dengan pengusaha lokal yakni Australian Independent School dan Magnum Estate yang merupakan perusahaan properti asal Rusia.

Untuk nilai investasi yang bakal dikucurkan oleh Magnum Estate mencapai Rp300 miliar, sedangkan nilai investasi dari Delonix sebesar Rp500 miliar dan Australian Independent School menyuntikan dana hingga Rp150 miliar. Sehingga total investasi asing yang masuk ke IKN mencapai Rp950 miliar.

Selain groundbreaking proyek investasi asing, Jokowi juga melakukan groundbreaking sejumlah proyek dari investor dalam negeri, Rabu (25/9/2024).

Investor lokal yang melakukan groundbreaking hari ini adalah D’Prima Hotel Nusantara dengan nilai investasi mencapai Rp100 miliar dan Teras Hutan Ibu Kota Nusantara by Plataran yang menyuntikkan dana Rp25 miliar. Jadi, total untuk investor dalam negeri memberi modal hingga Rp125 miliar.

Alhasil, total investasi yang mengalir ke IKN pada groundbreaking tahap 8 mencapai Rp1,075 Triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking sejumlah proyek, termasuk investasi asing perdana di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Jokowi mengaku senang dengan masuknya tiga investor asing ke IKN dengan total nilai investasi mencapai Rp950 miliar.

“Ya, ini yang paling penting investor, investasi asing sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara. Tadi pagi dari Australia untuk bidang pendidikan, kemudian Rusia untuk properti dan juga China untuk properti,” kata Jokowi usai melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Delonix Nusantara di IKN, Rabu (25/9/2024).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa investasi asing yang masuk menunjukkan kepercayaan dari investor baik lokal maupun internasional terhadap pembangunan IKN.

“Ini menunjukkan Nusantara memang tempat yang sangat menarik untuk investasi,” ucapnya.

Namun, Kepala Negara melanjutkan bahwa untuk urusan pembangunan dan fasilitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) memang semua dipegang oleh pemerintah.

Lebih lanjut, dia mengeklaim ke depannya masih ada investor asing yang bakal merealisasikan investasi di IKN. Mengingat, sejumlah dokumen tertulis atau Letter of Intent (LoI) sudah masuk ke pemerintah melalui Otorita IKN (OIKN)

“Ini yang sudah tanda tangan LoI kan sudah banyak, kan diseleksi, kan diskrining. Tidak semua masuk langsung diiyakan, ini masuk iya, ini masuk iya, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di IKN. Agar terbangun sebuah ekosistem yang baik sehingga nusantara menjadi lokasi yang menarik,” tuturnya.

Mantan Wali Kota Solo itu pun menegaskan bahwa masih terdapat peluang groundbreaking kembali digelar sebelum dirinya memasuki masa purnabakti pada 20 Oktober 2024 mendatang.

“Ya belum tentu. Nanti jangan-jangan seminggu lagi banyak yang ingin groundbreaking lagi,” ujarnya kepada wartawan.

Berdasarkan catatan Bisnis, groundbreaking IKN investasi tahap 8 di Nusantara diikuti oleh tiga investor asing. Dari tiga investor asing tersebut hanya satu yang bakal menanamkan modalnya lewat skema investasi langsung.

Adapun, dua investor asing lainnya bakal berinvestasi di IKN melalui skema kerja sama membangun mitra dengan perusahaan lokal.

Investor asing yang bakal menyuntik pendanaan secara langsung yakni Delonix yang merupakan perusahaan asal China. Nantinya, Delonix akan membangun kawasan mix-used mencakup pembangunan mal, hotel hingga apartemen.

Sementara itu, dua investor asing yang bakal bermitra dengan pengusaha lokal RI yakni Australian Independent School dan Magnum Estate yang merupakan perusahaan properti asal Rusia.

Untuk nilai investasi yang bakal dikucurkan oleh Magnum Estate tersebut mencapai Rp300 miliar, sedangkan nilai investasi dari Delonix menginjak angka Rp500 miliar dan Australian Independent School menyuntikan dana hingga Rp150 miliar. Sehingga total investasi asing yang masuk ke IKN mencapai Rp950 miliar.

Selain peletakan batu pertama untuk investasi asing, Jokowi juga melakukan groundbreaking sejumlah proyek dari investor dalam negeri pada hari ini, Rabu (25/9/2024).

Mulai dari D’Prima Hotel Nusantara dengan nilai investasi mencapai Rp100 miliar dan Teras Hutan Ibu Kota Nusantara by Plataran yang menyuntikkan dana kisaran Rp25 miliar. Jadi, total untuk investor dalam negeri memberi modal hingga Rp125 miliar.

Alhasil, total investasi yang masuk pada hari ini, Rabu (25/9/2024) untuk groundbreaking ke-8 di IKN mencapai Rp1,075 Triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap perkembangan terbaru Perundingan Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Airlangga mengatakan perundingan IEU CEPA telah memasuki putaran ke-19 yang akan dilangsungkan pada hari ini, Rabu (25/9/2024). Dia menuturkan, Indonesia akan menegaskan posisinya dan memberikan ultimatum terakhir Uni Eropa agar tidak lagi mengubah atau menambah isu-isu baru dan segera meratifikasi kesepakatan tersebut.

"Kalau Uni Eropa terus pindah gawangnya, (Indonesia) ada batasnya," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Sebelumnya, Airlangga mengklaim, notabenenya sudah tercapai kesepakatan ihwal isi IEU-CEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kendati demikian, kesepakatan tersebut berubah karena kini Uni Eropa memiliki pemerintahan baru.

"Jadi perundingan yang sudah 9 tahun, yang tadinya kita sudah keputusan, kita akan selesaikan, tetapi new kabinet di sana [pemerintah baru Uni Eropa] tentu punya permintaan baru lagi," jelas Airlangga.

Mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan, pemerintah masih terus berupaya melakukan finalisasi kesepakatan IEU-CEPA meski perundingan berjalan alot. Menurutnya, Uni Eropa meminta kesepakatan ulang soal tiga isu.

"Mereka ingin agar masalah impor itu segera dipermudah di Indonesia, kemudian mereka masih berkeras mengenai bea keluar, dan juga mereka masih berkeras mengenai perpajakan di transmisi digital," ungkap Airlangga.

Dia menjelaskan, isu-isu tersebut yang buat kesepakatan IEU-CEPA masih menggantung hingga sekarang.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa makin banyak investasi mancanegara yang mulai berdatangan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan kawasan mixed-use Delonix Nusantara menandakan kepercayaan investor global terhadap potensi besar yang dimiliki oleh IKN.

Hal ini dia sampaikan saat melakukan groundbreaking pembangunan kawasan mixed-use Delonix Nusantara yang berada di kawasan IKN Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu (25/9/2024)

"Mulai berdatangan investasi-investasi dari mancanegara yang memberikan kepercayaan dan rasa confident kita bahwa Nusantara adalah lokasi yang sangat menarik bagi sebuah investasi," ujarnya dalam forum itu.

Delonix Nusantara, yang didukung oleh Delonix Group dari China, akan dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp500 miliar di atas lahan seluas 24.000 meter persegi. Proyek ini akan menjadi kawasan properti mixed-use, yang mencakup berbagai fasilitas didalamnya.

"Akan dikembangkan menjadi model J hotel, serviced apartemen, pusat perbelanjaan, perkantoran dan pusat olahraga dan kebugaran di kawasan Ibu Kota Nusantara ini," ungkapnya.

Delonix Group, sebagai jaringan hotel dan gaya hidup internasional, diharapkan menjadi salah satu pelopor investasi asing yang berkontribusi besar dalam pengembangan IKN.

Presiden Ke-7 RI itu juga memberikan imbauan kepada para investor untuk memanfaatkan momentum saat ini karena harga tanah di IKN yang masih terjangkau.

"Harga tanahnya masih murah pada tahun ini tapi tahun depan kita tidak tahu harga tanah bisa lipat 2x, bisa lipat 3x, bisa lipat 5x, bisa 10x. Jadi perlu saya ingatkan kalau mau berinvestasi, tahun ini," ucapnya.

Dengan pengalaman Delonix Group yang telah mengoperasikan lebih dari 1.600 properti hotel di berbagai negara, Jokowi optimis Delonix Nusantara akan berkembang pesat di IKN.

Selain itu, kata Jokowi Delonix Nusantara juga akan menjadi salah satu bagian penting dalam membangun masa depan ibu kota baru ini.

"Delonix Nusantara akan berkembang pesat di Nusantara dan menjadi bagian dari kemajuan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia," pungkas Jokowi.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara ini adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Plt. Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Presiden Delonix Group Indonesia Bill Lin, serta Founder and Chairman Delonix Group Alex Zheng.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Pasifik pada 2025 diprediksi akan mengungguli tren global. Meski demikian, sejumlah faktor seperti melambatnya pertumbuhan di China dan tensi geopolitik masih membayangi prospek kawasan ini.

Berdasarkan laporan terbaru Moody's Analytics, pertumbuhan ekonomi kawasan Asia-Pasifik diproyeksikan tumbuh sebesar 3,9% pada 2024. Sementara itu, pertumbuhan pada 2025 diproyeksikan sebesar 4% pada tahun 2025, melampaui perekonomian global yang diprediksi pada kisaran 2,6%—2,7%.

"Pertumbuhan di negara-negara maju di kawasan ini akan meningkat pada tahun 2025, mengimbangi momentum perlambatan pada 2025 di negara berkembang di Asia," jelas laporan tersebut.

India diproyeksikan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik pada kawasan ini tahun depan dengan 6,5%, disusul oleh Vietnam dan FIlipina sebesar masing-masing 6,2% dan 6,1%.

Menyusul di belakangnya adalah Indonesia dengan proyeksi pertumbuhan 4,8% pada 2025 mendatang. Pertumbuhan ini mengungguli China yang diprediksi mencatatkan pertumbuhan 4,6%, sementara itu Malaysia diproyeksikan tumbuh 4,7%.

Dalam laporannya, Moody's memaparkan kondisi perekonomian di Asia Pasifik akan cukup beragam. Pada negara-negara berkembang di Asia, pertumbuhan akan melambat menjadi 5,1% pada 2024 dan 4,9% pada tahun 2025 dari 5,5% pada tahun 2023.

Momentum perlambatan ekonomi di China akan menjadi faktor utama. Permintaan domestik yang lemah akan membatasi pertumbuhan PDB China menjadi 4,7% pada 2024, jauh di bawah target resmi sebesar 5%. Pada 2025, Moody's memproyeksikan pertumbuhan akan melambat menjadi 4,6%.

Selain itu, normalisasi pertumbuhan di India akan turut menyeret kinerja kawasan. Setelah pemulihan yang kuat pascapandemi sebesar 7,8% pada tahun 2023, PDB India akan melambat menjadi 7,1% pada 2024 dan 6,5% pada 2025.

Perbesar

Sementara itu, kawasan Asia Tenggara berada dalam kondisi yang lebih baik. Untuk blok Asean, pemulihan pasca-pandemi yang tertunda sebagian besar akan mendukung percepatan pertumbuhan PDB pada 2024 dan 2025.

Adapun, perdagangan telah menjadi pendorong utama pertumbuhan di sebagian besar kawasan Asia Pasifik, namun dampaknya tidak merata. Vietnam telah menjadi negara dengan kinerja terbaik, dengan upaya untuk mendiversifikasi rantai pasokan yang menjadikan negara ini pusat manufaktur.

Sementara itu, Taiwan dan Korea Selatan juga menikmati pertumbuhan ekspor yang kuat. Moody's menyebut, untuk kedua negara ini, kebangkitan kecerdasan buatan telah mendorong permintaan akan semikonduktor canggih.

Adapun, booming teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) belum berdampak pada negara-negara Asia Tenggara yang sebagian besar memproduksi chip kelas bawah hingga menengah.

Sementara itu, ekspor China juga tetap stabil, sementara pertumbuhannya masih berada di rata-rata tingkat pertumbuhan untuk wilayah ini, sebagai eksportir terbesar di dunia, bahkan pertumbuhan satu digit pun mempunyai dampak global.

Di sisi lain, meningkatnya aktivitas ekspor China telah memicu proteksionisme di luar negeri. Tahun ini, banyak negara telah menaikkan tarif panel surya, kendaraan listrik, baja, aluminium, dan ritel bernilai rendah untuk barang-barang buatan China.

Beberapa negara yang menaikkan pungutan kepada China mencakup negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada, serta pasar negara berkembang seperti Brasil, Meksiko, Turki, dan Pakistan.

Negara lain, termasuk India, Jepang, Inggris, Argentina dan Vietnam, telah meluncurkan penyelidikan anti-dumping.

Sementara itu, tingkat inflasi harga konsumen di Asia Pasifik terpantau telah mendingin meski masih terjadi gangguan sesekali. Secara umum, inflasi sejalan dengan target bank sentral ataurata-rata sebelum pandemi.

Namun, risiko-risikonya masih cenderung mengarah pada inflasi yang melebihi batas (overshooting) dan bukannya terlalu rendah (undershooting).

"Sementara itu, harga pangan sedang melonjak dan harga energi berada di atas rata-rata sebelum pandemi. Peningkatan harga komoditas dapat memicu inflasi, mendorong pengetatan kebijakan moneter yang akan sangat membebani wilayah tersebut," jelas laporan tersebut.

Bayang-Bayang Tensi Geopolitik

Tensi geopolitik juga menjadi salah satu faktor yang dapat membebani pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik.

Pemilu di AS memunculkan potensi pergeseran kebijakan ekonomi Negeri Paman Sam. Hal tersebut karena ekspor Amerika Serikat mendorong pertumbuhan di sebagian besar wilayah Asia Pasifik.

Kemenangan Capres dari Partai Demokrat, Kamala Harris, kemungkinan besar tidak akan mengubah banyak kebijakan-kebijakan yang ada. Sebaliknya, kemenangan Donald Trump kemungkinan akan mengakibatkan tarif yang lebih tinggi dan perselisihan perdagangan yang merugikan perekonomian Asia Pasifik melalui penurunan volume ekspor dan menurunnya kepercayaan diri.

Adapun, di Eropa, kebangkitan gerakan politik sayap kanan dalam pemilu baru-baru ini juga menimbulkan kekhawatiran serupa. Hal ini berpotensi mengarah pada kebijakan yang berfokus pada kepentingan dalam negeri dan mengurangi perdagangan internasional.

"Secara keseluruhan, perekonomian Asia Pasifik maju dua langkah dan mundur satu langkah. Meskipun kinerja wilayah ini lebih baik dari kawasan lain, pertumbuhan masih bertumpu pada fondasi yang tidak stabil," pungkasnya.