Bisnis.com, JAKARTA - Produsen elektronik asal Korea Selatan, Samsung Electronics, melalui anak usahanya Samsung Display Co berencana membangun pabrik senilai US$1,8 miliar atau sekitar Rp27,36 triliun di Vietnam Utara pada tahun ini.

Pabrik tersebut akan memproduksi layar organic light-emitting diode (OLED) yang digunakan untuk mobil dan peralatan teknologi.

Mengutip Reuters pada Senin (23/9/2024), pabrik baru tersebut akan berlokasi di kawasan industri Yen Phong yang terletak di provinsi Bac Ninh, sebelah timur Hanoi. Dalam pernyataannya, pemerintah Vietnam mengatakan pabrik baru tersebut akan berdekatan dengan lokasi pabrik eksisting Samsung.

Otoritas Bac Ninh dan Samsung Display juga menandatangani nota kesepahaman mengenai proyek tersebut pada Minggu (22/9/2024) kemarin. Dengan rencana ini, total investasi Samsung di Bac Ninh akan meningkat menjadi US$8,3 miliar dari saat ini US$6,5 miliar.

Vietnam selama dekade terakhir telah menjadi salah satu pusat produksi paling menarik bagi perusahaan elektronik.

General Director Samsung Vietnam, Choi Joo Ho menuturkan, Samsung telah mendirikan enam pabrik manufaktur, satu pusat penelitian dan pengembangan, dan satu entitas penjualan di Vietnam, dengan investasi kumulatif sebesar $22,4 miliar.

Sebelumnya, pPertumbuhan ekonomi Vietnam diperkirakan semakin menguat dan melampaui target pemerintah tahun ini yang ditetapkan sebesar 6,5%.

Dilansir dari Bloomberg, Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam Nguyen Chi Dung mengatakan pertumbuhan ekonomi kemungkinan menyentuh angka 7% pada tahun ini sejalan dengan perkembangan sektor industri dan konstruksi.

"Jika momentum pertumbuhan ini dapat berlanjut dan semakin kencang, ekonomi 2024 bisa tumbuh sesuai target bahkan melampaui target yang ditetapkan pemerintah," ujar Dung dalam keterangan resmi yang termuat di situs pemerintah Vietnam.

IMF sebelumnya memprediksi PDB Vietnam dapat tumbuh 6% sepanjang tahun ini, meningkat dari 5% pada 2023. Jika terealisasi, maka Vietnam bakal menjadi salah satu negara di Asia dengan pertumbuhan tercepat.

Dung menambahkan ekonomi Vietnam juga terdongkrak oleh kenaikan ekspor dan investasi asing. Sebagai informasi, investasi asing yang dijanjikan untuk tahun ini dapat mencapai US$39 miliar hingga US$40 miliar, naik dari tahun lalu, menurut Tran Quoc Phuong, Wakil Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sering dijuluki 'Kementerian Sultan' karena memberikan tunjangan kinerja (tukin) tinggi kepada para pegawainya. Kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani ini pernah menaikkan tukin PNS hingga 300%. Berikut bocoran tukin PNS di lingkungan Kemenkeu.

Sebagai informasi, tukin bagi setiap kementerian/Lembaga (K/L) memiliki nominal yang berbeda-beda. Di Kementerian Keuangan, tunjangan kinerja paling besar berada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Di mana tunjangan kinerja pejabat struktural eselon I ditetapkan pada kisaran Rp84,60 juta hingga Rp113,37 juta per bulan. Sementara untuk pegawai DJP dengan struktural eselon II ditetapkan pada kisaran Rp56,78 juta hingga Rp81,94 juta per bulan.

Lalu, pejabat eselon III berada di kisaran Rp37,22 juta hingga Rp46,48 juta, sedangkan eselon IV sekitar Rp22,93 juta hingga Rp28,76 juta.

Sementara tunjangan kinerja yang diterima oleh Sri Mulyani selaku Menkeu, sesuai dengan peraturan presiden, sebesar 150% dari tukin tertinggi di lingkungan instansi tersebut.

Adapun, mengenai alasan kebijakan peningkatan tukin hingga 300%, Sri Mulyani buka suara. Dia menyampaikan hal tersebut semata-mata untuk mengurangi korupsi dan mendorong profesionalisme serta performa PNS dalam bekerja.

"Kalau mereka kerja perutnya belum tenang, memikirkan anaknya sekolah tidak cukup segala macam-macam ya you cannot expect mereka bener," ungkapnya dalam Peluncuran Buku Authorized Biography Sri Mulyani Indrawati No Limits "Reformasi Dengan Hati", Jumat (20/9/2024).

Pada kesempatan tersebut, Bendahara Negara mengungkapkan bahwa pada awalnya besaran kenaikan tukin yang diusulkan oleh Mantan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto hanya di rentang 30%, 40%, dan 60%.

"Kalau cuma segini, saya tidak akan pernah bisa minta mereka kerja. Gajinya belum dua minggu sudah abis. Jadi kalau diusahakan, kalau mau naiknya lebih gede lagi," tuturnya.

Lantas, Marwanto dan timnya meramu ulang kenaikan tukin bagi para PNS Kemenkeu. Tak tanggung-tanggung, pihaknya merancang dan mengusulkan persentase kenaikan tukin mulai dari 100%, 200%, hingga 300%.

Pada akhirnya, Sri Mulyani memilih untuk menaikkan tukin hingga 300% bagi para pegawainya. Keputusan tersebut diambil demi meningkatkan performa pegawai agar tidak lagi memikirkan hal-hal lain saat bekerja, utamanya masalah gaji atau pendapatan.

"Jadi, yang ini diberesin [kenaikan tukin], sambil kita memperbaiki tadi, kinerja, performa, pengawasan, dan yang lain-lain, ya semuanya dikerjakan satu satu," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis kehadiran smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) akan mentranformasikan Indonesia menjadi negara industri.

Jokowi menyayangkan bahwa selama ini Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi negara didominasi oleh 56% dengan bertumbuh pada konsumsi domestik.

Menurutnya, faktor tersebut yang harus dirubah sehingga ke depan PDB ekonomi Indonesia didominasi oleh pertumbuhan yang didorong oleh sisi produksi.

“Sehingga tadi kembali GDP growth kita tidak tergantung pada konsumsi tapi kita balikan menjadi tergantung pada produksi bertumpu pada produksi bukan bertumpu pada konsumsi,” ujarnya saat meresmikan Smelter Tembaga dan Pemurnian Logam Mulia PT. Amman Mineral Internasional Tbk, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/9/2024).

Lebih lanjut, dia pun mengaku gembira lantaran Indonesia sebagai pemilik cadangan tembaga dan diklaim olehnya masuk dalam 7 besar dunia telah memasuki babak baru dalam hilirisasi industri tembaga.

“Kita ingin menyongsong menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alamnya sendiri,” ucapnya.

Menurutnya, visi negara ke depan adalah agar kebutuhan produk-produk tembaga dunia ke depan bergantung pada Indonesia. Mulai dari permintaan terhadap lembaran katoda, kabel, hingga tube foil.

Oleh sebab itu, Jokowi meyakini kehadiran smelter tembaga dan pemurnian logam mulia Amman Mineral bakal mendongkrak nilai tambah untuk visi hilirisasi Tanah Air.

Apalagi, kata Jokowi smelter terbaru Amman di Sumbawa Barat itu akan memiliki kapasitas produksi hingga 220.000 ton katoda tembaga, kurang lebih 18 ton untuk produksi emas, 55 ton perak dan 850.000 ton produk yang dihasilkan dari asam sulfat.

“Bisa dibayangkan kalau penambangan dan pengolahan di Sumbawa yang dikerjakan oleh PT. Amman ini mengolah 900.000 ton konsentrat per tahun. Karena selama ini hanya diekspor dalam bentuk konsentrat mentahan, nilai tambahnya tidak berada di kita, nilai tambahnya berada di negara-negara lain yang memiliki smelter,” ujarnya dalam forum tersebut.

Kepala Negara pun mengatakan bahwa biaya yang dirogoh untuk membangun smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk ini menelan investasi hingga Rp21 triliun.

Nantinya, dalam proses operasi smelter yang dipasang. Perusahaam juga telah melakukan komisioning berbagai infrastruktur pendukung salah satunya dengan menggunakan teknologi double-flash cyclone untuk menghasilkan katoda tembaga sebagai produk utama.

Jokowi berharap dengan pengoperasian smelter itu bisa memberikan efek berganda atau multiplier effect sebanyak-banyaknya baik bagi masyarakat dan membuka lapangan kesempatan lapangan kerja di wilayah setempat.

“Kami harapkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di provinsi Nusa Tenggara Barat bisa naik, di Sumbawa Barat juga bisa naik dan yang mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya adalah rakyat di NTB dan rakyat di seluruh tanah air Indonesia,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Komisaris PT Amman Mineral Nusa Tenggara Hilmi Panigoro mengeklaim Perseroan membutuhkan waktu 14 bulan untuk membangun fasilitas smelter tembaga dan pemurnian logam mulia di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Pembangunan fisik megaproyek ini merupakan salah satu yang tercepat di dunia untuk skala proyek serupa,” ujar Hilmi saat memberikan pidato dalam agenda peresmian Smelter Tembaga dan Pemurnian Logam Mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/9/2024).

Lebih lanjut, Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) itu pun melanjutkan bahwa proses pembangunan smelter tersebut bukanlah perjalanan yang mudah mengingat ada banyak tantangan yang harus pihaknya hadapi.

Mulai dari tantagan teknis, pandemi covid-19, kenaikan suku bunga pinjaman hingga situasi politik dan ekonomi global yang mempersulit pengiriman alat-alat untuk proyek tersebut.

Kendati demikian, Hilmi mengatakan bahwa perusahaan kini telah bertranformasi menjadi operasi pertambangan yang berintegrasi penuh, mulai dari eksplorasi penambangan, pemerosesan

“Insyallah mulai tahun ini pemurnian melalui smelter tembaga dan logam mulia. Semoga dengan beroperasinya smelter tembaga ini, posisi indonesia di rantai pasok global tembaga makin kuat. Smelter ini juga akan mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan hilirisasi industri mineral dan memperkuat pertahanan industri nasional,” tandas Hilmi.

Adapun, smelter anak usaha PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) itu berdiri di atas lahan seluas 272 hektare di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB. Fasilitas smelter ini menggunakan teknologi canggih double flash smelting yang menggabungkan proses flash smelting dan flash converting.

Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir dari berbagai negara, seperti gas cleaning and sulfuric acid plant technology MECS Amerika Serikat, anode furnace kumera Finlandia, anode casting machine and electro refinery glencore techonology Australia, cathode striping machine metso Finlandia, anode preparation machine metso Finlandia.

Produksi katoda tembaga pertama dari fasilitas yang menelan investasi hingga Rp21 triliun tersebut akan dimulai pada akhir 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI secara tegas melarang segala aktivitas masyarakat di jalur kereta api kecuali untuk kepentingan operasional.

Larangan ini disampaikan menyusul insiden tragis yang mengakibatkan empat anak meninggal dunia setelah tertemper kereta api saat bermain di Km 88+700 Jalur Hulu, antara Stasiun Cikampek dan Stasiun Tanjung Rasa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menekankan bahwa aktivitas seperti bermain dan berolahraga di jalur kereta api sangat berbahaya dan melanggar hukum.

Dia mengingatkan bahwa kereta api tidak bisa berhenti mendadak, sehingga masyarakat yang beraktivitas di jalur tersebut berisiko tinggi mengalami kecelakaan.

“Kami ingatkan akan potensi bahaya bagi keselamatan masyarakat yang berada di jalur kereta api, hal ini karena kereta api tidak dapat berhenti mendadak. Kecepatan kereta yang tinggi dan panjangnya jarak yang dibutuhkan untuk melakukan pengereman, membuat setiap aktivitas di jalur rel sangat berisiko,” jelas Anne dalam keterangannya.

Larangan aktivitas di sepanjang jalur kereta api diatur dalam UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian. Pasal 199 undang-undang tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang mengganggu aktivitas di jalur kereta dapat dikenakan pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp15 juta.

Pelanggaran termasuk berada di jalur rel tanpa izin, menyeret barang, atau menggunakan jalur untuk keperluan lain yang mengganggu perjalanan kereta.

“KAI turut prihatin atas kejadian nahas yang menimpa korban. Kami harap kejadian serupa tidak terulang kembali. KAI melarang keras masyarakat untuk beraktivitas di sekitar jalur kereta api karena bisa mengganggu operasional kereta dan membahayakan keselamatan,” tegas Anne.

Seperti yang diketahui, empat orang warga yaitu dua dewasa dan 2 anak-anak tewas tertabrak Kereta Api Fajar Utama Solo dari arah Jakarta.

Manager Humas PT KAI Daop 3 Cirebon Rokhmad Makin Zainul menjelaskan kronologi terjadinya peristiwa naas tersebut. Awalnya kereta yang akan melintas sudah membunyikan suara peringatan berulang-ulang untuk memperingati warga yang beraktivitas di sekitar rel aktif.

"Pada kejadian tersebut kereta api Fajar Utama Solo dari arah Jakarta sudah membunyikan suling lokomotif berulang kali dan kemudian waktu yang berdekatan dari jalur hilir melintas kereta api Kertajaya Jurusan Surabaya-Pasarsenen dari arah Tanjungrasa namun warga tidak berpindah sehingga temperan tidak terhindarkan,” kata Rokhmad dalam keterangan resmi, dikutip Senin (23/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Jokowi meyakini kehadiran smelter Amman bakal mendongkrak nilai tambah untuk visi hilirisasi Tanah Air.

Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan bahwa smelter terbaru Amman di Sumbawa Barat itu akan memiliki kapasitas produksi hingga 220.000 ton katoda tembaga, kurang lebih 18 ton untuk produksi emas, 55 ton perak dan 850.000 ton produk yang dihasilkan dari asam sulfat.

“Bisa dibayangkan kalau penambangan dan pengolahan di Sumbawa yang dikerjakan oleh PT Amman ini mengolah 900.000 ton konsentrat per tahun. Karena selama ini hanya diekspor dalam bentuk konsentrat mentahan, nilai tambahnya tidak berada di kita, nilai tambahnya berada di negara-negara lain yang memiliki smelter,” ujar Jokowi saat meresmikan Smelter Tembaga dan Pemurnian Logam Mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk, Senin (23/9/2024).

Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan bahwa biaya yang dirogoh untuk membangun smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk ini menelan investasi hingga Rp21 triliun.

Dalam proses pengoperasian smelter ini, Amman telah melakukan commisioning berbagai infrastruktur pendukung salah satunya dengan menggunakan teknologi double-flash cyclone untuk menghasilkan katoda tembaga sebagai produk utama.

Harapannya, kata Jokowi, dengan pengoperasian smelter itu bisa memberikan efek berganda atau multiplier effect sebanyak-banyaknya baik bagi masyarakat dan membuka lapangan kesempatan lapangan kerja di wilayah setempat.

“Kami harapkan PDRB [produk domestik regional bruto] di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa naik, di Sumbawa Barat juga bisa naik dan yang mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya adalah rakyat di NTB dan rakyat di seluruh tanah air Indonesia,” katanya.

Adapun, smelter Amman berdiri di atas lahan seluas 272 hektare di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB. Fasilitas smelter ini menggunakan teknologi canggih double flash smelting yang menggabungkan proses flash smelting dan flash converting.

Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir dari berbagai negara, seperti gas cleaning and sulfuric acid plant technology MECS Amerika Serikat, anode furnace kumera Finlandia, anode casting machine and electro refinery glencore techonology Australia, cathode striping machine metso Finlandia, anode preparation machine metso Finlandia.

Produksi katoda tembaga pertama dari fasilitas ini akan dimulai pada akhir 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Budaya kerja di empat perusahaan akuntan terbesar dunia, yang dikenal dengan Big Four, mendapat sorotan usai salinan email dari Chairman Ernst & Young (EY) India, Rajiv Memani, yang membahas kematian tragis seorang karyawan bocor di media sosial.

Melansir India Times, dalam email tersebut, Memanimembahas kematian Anna Sebastian Perayil, wanita berusia 26 tahun yang bergabung dengan tim audit dan assurance EY di Pune pada bulan Maret, meninggal pada Juli diduga karena stres kerja yang luar biasa.

Ibu Anna, Anita Augustine, menulis surat kepada Memani menyoroti beban kerja yang berlebihan yang dihadapi putrinya, termasuk jam kerja yang panjang, tidak adanya libur di akhir pekan, dan pulang terlambat ke tempat tinggalnya.

“Anna dibebani dengan pekerjaan yang sangat melelahkan,” kata Augustine, seraya menambahkan bahwa putrinya sering pulang dengan kondisi ‘sangat kelelahan,’ bahkan terkadang tidak mengganti pakaiannya sebelum jatuh pingsan di tempat tidur.

Menteri Tenaga Kerja India kemudian menyelidiki lingkungan kerja EY menyusul surat tersebut.

“Investigasi menyeluruh terhadap dugaan lingkungan kerja yang tidak aman dan eksploitatif sedang dilakukan,” tulis Menteri Tenaga Kerja Shobha Karandlaje di X.

EY mengatakan bahwa mereka menempatkan kepentingan tertinggi pada kesejahteraan semua karyawan”.

“Kami menangani korespondensi keluarga dengan sangat serius dan rendah hati,” katanya dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Senin (23/9/2024).

Raksasa akuntansi ini mengatakan bahwa mereka bekerja dengan sekitar 100.000 orang di perusahaan-perusahaan anggotanya di India dan bahwa Perayil pernah bekerja di salah satu perusahaan tersebut selama empat bulan.

Kebutuhan akan upaya yang lebih baik untuk melindungi karyawan dalam pekerjaan dengan tekanan tinggi dari kesehatan fisik dan mental yang goyah telah dibahas secara luas juga setelah kematian seorang bankir junior di Bank of America pada bulan Mei, dan dengan JPMorgan menciptakan sebuah peran baru untuk mengatasi masalah ini.

Nascent Information Technology Employees Senate (NITES), sebuah serikat pekerja TI di India, pada hari Kamis menulis surat kepada kementerian tenaga kerja dan kementerian dalam negeri untuk meminta penyelidikan independen atas kematian Perayil, yang diklaim bunuh diri.

Perusahaan Akuntan Big Four

Melansir Investopedia, Big Four merupakan perusahaan akuntan global terbesar yang diukur berdasarkan pendapatan di Amerika Serikat, meliputi Deloitte, Ernst & Young (EY), PricewaterhouseCoopers (PwC), dan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

Perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan jasa audit, pajak, konsultasi strategi dan manajemen, penilaian, riset pasar, asurans, dan jasa penasihat hukum. Keempatnya merupakan sumber utama interpretasi hukum pajak dan standar akuntansi dan audit.

Deloitte

Sebagai yang terbesar di antara Empat Besar, tenaga kerja Deloitte tumbuh menjadi lebih dari 457.000 karyawan selama tahun fiskal 2023. Pendapatan tahunan perusahaan ini mencapai US$64,9 miliar. Deloitte beroperasi di 150 negara dan menduduki peringkat keenam sebagai tempat kerja terbaik pada tahun 2023.

PwC

Pada tahun 2023, PwC melaporkan pendapatan tahunan sebesar US$53,1 miliar, jumlah tertinggi kedua untuk Big Four. PwC juga menambah 36.000 lapangan kerja sepanjang tahun, meningkatkan jumlah tenaga kerjanya menjadi lebih dari 364.000 orang di 152 negara.

Perusahaan ini melakukan investasi sebesar US$3,7 miliar dalam hal talenta dan akuisisi bisnis untuk mengembangkan keahliannya di bidang cloud dan konsultasi teknologi serta meningkatkan kemampuan kecerdasan buatan.

EY

Untuk tahun fiskal 2023, Ernst & Young mencatat pendapatan senilai US$49,9 miliar. Perusahaan ini meluncurkan platform kecerdasan buatan dan asisten AI dengan model bahasa yang mampu berbicara dengan pengguna untuk membantu menciptakan ide dan penelitian pada tahun 2023. Perusahaan ini beroperasi di 150 negara.

KPMG

Pada tahun 2023, KPMG melaporkan pendapatan setara dengan US$36 miliar dengan pertumbuhan yang kuat di berbagai divisi. KPMG mempekerjakan lebih dari 273.000 orang di seluruh dunia, memiliki kantor di setiap negara bagian di Amerika Serikat, dan beroperasi di 143 negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan ekspor pasir berupa sedimentasi di laut memunculkan polemik di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, sejumlah pihak menduga kebijakan ini membuka peluang ekspor pasir ke Singapura untuk melancarkan megaproyek pelabuhan terbesar di Negeri Singa.

Polemik tersebut kembali mencuat setelah baru-baru ini, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag No.21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Revisi aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Salah satu ketentuan yang diatur beleid ini yaitu pemanfaatan sedimentasi di laut berupa pasir laut untuk ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menetapkan tujuh lokasi yang dapat dilakukan pengerukan pasir laut dengan dalih pengelolaan hasil sedimentasi di laut melalui penerbitan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16/2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Tujuh lokasi tersebut yakni Demak, Jawa Tengah dengan potensi volume hasil sedimentasi di laut sebanyak 1,72 miliar meter kubik, Surabaya, Jawa Timur dengan potensi sebanyak 399 juta meter kubik, dan Cirebon, Jawa Barat 621 juta meter kubik.

Kemudian, Indramayu, Jawa Barat dengan potensi volume hasil sedimentasi di laut sebanyak 1,10 miliar meter kubik, Karawang, Jawa Barat sebanyak 1,74 miliar meter kubik, Selat Makassar, Kalimantan Timur sebanyak 2,97 miliar meter kubik, dan Natuna-Natuna Utara, Kepulauan Riau sebanyak 9,09 miliar meter kubik.

Apabila di total, potensi volume hasil sedimentasi dari tujuh lokasi tersebut mencapai 17,65 miliar meter kubik.

Sejumlah pihak menduga kebijakan tersebut berpotensi membuka peluang ekspor pasir di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di Natuna dan Natuna Utara, ke Singapura guna mendukung rencana megaproyek pelabuhan terbesar di Negeri Singa.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai bahwa wilayah Natuna-Natuna Utara menjadi daerah yang paling ingin dikeruk. Pasalnya, dari total potensi volume hasil sedimentasi dari tujuh lokasi tersebut mencapai 17,65 miliar meter kubik, 51% berasal dari Natuna atau sebesar 9,09 miliar meter kubik.

Hal ini juga menimbulkan keraguan apakah mungkin hasil sedimentasi di Natuna dan Natuna Utara begitu luas dibandingkan enam lokasi lainnya sehingga negara mengeluarkan konsesi sampai 9,09 miliar meter kubik.

Dia menduga, ini ada kaitannya dengan rencana Singapura untuk membangun proyek reklamasi pelabuhan Tuas yang digadang-gadang bakal menjadi pelabuhan terbesar di dunia.

“Kita mencoba berbaik sangka, tapi kayaknya nggak bisa kami berbaik sangka dalam hal ini, karena 9 miliar itu bukan angka main-main,” ujar Susan dalam konferensi pers pekan lalu.

Kiara juga memperkirakan Indonesia berpotensi meraup penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp1.122 triliun dari ekspor pasir laut hasil sedimentasi.

Nilai tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan total kebutuhan material untuk diekspor diperkirakan mencapai 17,23 miliar meter kubik.

Dari total potensi volume hasil sedimentasi dari tujuh lokasi pengerukan hasil sedimentasi sebesar 17,65 miliar meter kubik dikurangi kebutuhan material reklamasi dalam negeri sebanyak 421 juta meter kubik.

Dengan menggunakan harga patokan luar negeri yakni sebesar Rp186.000 per meter kubik sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.6/2024 dan PNBP sebesar 35%, maka total PNBP yang diterima sebesar Rp1.122 triliun.

“Artinya ada Rp1.000 triliun PNBP akan diterima. Ini asumsi,” kata Susan.

Sementara itu, PNBP yang diterima negara dari penggunaan pasir laut di dalam negeri diestimasikan mencapai Rp11,7 triliun. Nominal tersebut dengan asumsi kebutuhan material reklamasi dalam negeri sebanyak 421 juta dengan menggunakan harga patokan Rp93.000 per meter kubik dan PNBP sebesar 30%.

Meski bisnis ini cukup menggiurkan, Susan lantas mempertanyakan dampaknya terhadap terhadap kedaulatan dan kesejahteraan nelayan. Jangan sampai, PNBP yang diterima tidak dirasakan manfaatnya oleh para nelayan.

“Artinya PNBP itu jadi nonsense kalau kemudian kita bicara hanya sebatas pada angka. Karena pada terapannya, kedaulatan dan kesejahteraan nelayan sangat jauh,” ujarnya.

Dalih Pemerintah & Upaya Pengawasan

Sementara itu, Presiden Jokowi menekankan agar kebijakan pembukaan ekspor untuk hasil sedimentasi di laut tidak disalahartikan sebagai pembukaan ekspor pasir laut yang selama 20 tahun ke belakang telah dilarang.

Dia menegaskan bahwa pemerintah hanya membuka keran ekspor untuk hasil sedimentasi di laut sehingga harapannya tak ada lagi pihak yang salah kaprah dalam mengartikan kebijakan pemerintah tersebut.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka adalah sedimen, sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan, nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya, sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen,” ujar Jokowi usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center dan Kantor FIBA Indonesia di Menara Danareksa Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan akan melakukan pengawasan dan verifikasi ketat guna memastikan proses ekspor pasir berupa sedimentasi di laut berjalan sesuai dengan regulasi.

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan, ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan memperbolehkan ekspor hasil sedimentasi di laut, bukan pasir laut.

Askolani mengatakan, proses pengawasan ekspor hasil sedimentasi di laut tersebut akan dilaksanakan oleh beberapa pihak di antaranya Kemenkeu, Kemendag, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan lainnya.

Dia menyebutkan, pemerintah nantinya akan membentuk tim bersama untuk mengawasi serta memverifikasi ekspor hasil sedimen tersebut. Meski demikian, Askolani tidak memerinci kapan tim tersebut akan dibentuk dan siapa saja anggotanya

"Itu akan diverifikasi oleh banyak unit kementerian untuk memastikan bahwa sedimen yang diambil itu tidak menyalahi ketentuan mengenai spesifikasinya (hasil sedimen laut)," kata Askolani saat ditemui di Kantor Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta pada Jumat (20/9/2024).

Adapun, Permendag No. 20/2024 mengatur spesifikasi hasil sedimen laut yang dapat diekspor. Pasir laut dengan spesifikasi pasir alam yang berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di laut yang memiliki ukuran butiran D50 kurang dari 0,25 mm atau D50 lebih besar dari 2,0 mm.

Persentase kandungannya yaitu kerang (shells)/CaCO3 lebih dari 15%, Au atau emas lebih dari 0,05 ppm; Ag atau perak lebih besar 0,05 ppm, Platina, Palladium, Rhodium, Rutenium, Iridium, Osmium lebih besar dari 0,05 ppm, kemudian Silika (SiO2) lebih besar 95%, Timah (Sn) lebih dari 50 ppm; Nikel (Ni) lebih dari 35 ppm, atau logam tanah jarang total lebih dari 100 ppm.

Pasir dengan spesifikasi tersebut dapat diekspor dengan catatan selain pasir alam yang termasuk pasir silika dan pasir kuarsa serta pasir alam lainnya.

"Kalau tim bersama itu nanti sudah bilang oke, baru boleh [diekspor]. Kalau kemudian itu dominan pasir silika, tidak boleh diekspor," jelas Askolani.

Bukan Solusi

Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Universitas Trilogi Jakarta Muhamad Karim meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan yang mengatur pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

“Kebijakan ini bukan solusi mengelola dan mengatasi sedimentasi laut,” kata Karim.

Dia menuturkan, secara oseanografi, sedimentasi laut ada yang bersifat alamiah. Misalnya, terjadi karena bencana alam seperti letusan gunung berapi yang mengalirkan laharnya lewat daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara ke laut.

Sedimentasi laut juga dapat terjadi akibat tindakan eksploitasi ekstraktivisme manusia di daerah hulu sungai dan pesisir yang masuk ke perairan laut, seperti penambangan dan sebagainya.

Alih-alih mensejahterakan nelayan, kebijakan ini justru dinilai mensejahterakan oligarki dan korporasi yang akan mendapat izin usaha penambangan pasir laut.

“Tentu bagi saya, kebijakan ini tidak akan mungkin mensejahterakan nelayan,” ujarnya.

Menurutnya, jika negara ingin mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat, pemerintah harus mencabut aturan-aturan tersebut.

“Tidak perlu lagi kita mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan masalah baru di negeri ini. Karena kita sudah banyak masalah,” pungkasnya.

Pada Mei 2023, pemerintah menerbitkan PP No.26/2023. Melalui aturan ini, pemerintah mengizinkan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut untuk reklamasi dalam negeri pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha.

Pemerintah juga mengizinkan hasil sedimentasi untuk diekspor, sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Departemen Perdagangan AS diperkirakan akan mengusulkan pelarangan perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) asal China pada kendaraan yang terhubung dan kendaraan otonom di AS karena masalah keamanan nasional.

Mengutip Reuters pada (23/9/2024), dua sumber yang mengetahui hal ini menyebut pemerintahan Presiden Joe Biden telah menyuarakan keprihatinan serius mengenai pengumpulan data oleh perusahaan-perusahaan China mengenai pengemudi dan infrastruktur AS serta potensi manipulasi asing terhadap kendaraan yang terhubung ke internet dan sistem navigasi.

Usulan peraturan tersebut akan melarang impor dan penjualan kendaraan dari China dengan komunikasi penting atau perangkat lunak atau perangkat keras sistem mengemudi otomatis, kata kedua sumber tersebut, yang menolak disebutkan namanya karena keputusan tersebut belum diungkapkan kepada publik.

Langkah ini merupakan peningkatan signifikan dalam pembatasan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat terhadap kendaraan, perangkat lunak, dan komponen China. Pekan lalu, pemerintahan Biden menerapkan kenaikan tarif yang tinggi terhadap impor China, termasuk bea masuk 100% pada kendaraan listrik serta kenaikan baru pada baterai kendaraan listrik dan mineral utama.

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan pada bulan Mei bahwa risiko perangkat lunak atau perangkat keras China pada kendaraan AS yang terhubung sangatlah signifikan.

“Anda dapat membayangkan dampak paling buruk secara teoritis jika ada beberapa juta mobil di jalan dan perangkat lunaknya dinonaktifkan,” katanya.

Presiden Joe Biden pada bulan Februari memerintahkan penyelidikan mengenai apakah impor kendaraan Tiongkok menimbulkan risiko keamanan nasional dibandingkan teknologi mobil yang terhubung – dan apakah perangkat lunak dan perangkat keras tersebut harus dilarang di semua kendaraan di jalan-jalan AS.

“Kebijakan China dapat membanjiri pasar kita dengan kendaraannya, sehingga menimbulkan risiko bagi keamanan nasional kita. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi dalam pengawasan saya,” kata Biden.

Departemen Perdagangan berencana memberikan waktu 30 hari kepada masyarakat untuk memberikan komentar sebelum peraturan tersebut difinalisasi, kata sumber tersebut.

Hampir semua kendaraan baru di jalan-jalan AS dianggap "terhubung". Kendaraan tersebut memiliki perangkat keras jaringan terpasang yang memungkinkan akses internet, memungkinkan mereka berbagi data dengan perangkat baik di dalam maupun di luar kendaraan.

Departemen Perdagangan AS juga berencana mengusulkan agar pelarangan perangkat lunak efektif pada model tahun 2027 dan pelarangan perangkat keras akan berlaku pada Januari 2029 atau model tahun 2030.

Larangan yang dimaksud mencakup kendaraan dengan fitur bluetooth, satelit dan nirkabel tertentu serta kendaraan otonom tinggi yang dapat beroperasi tanpa pengemudi di belakang kemudi.

Sekelompok anggota parlemen AS yang bipartisan pada bulan November menyuarakan kekhawatiran mengenai perusahaan otomotif dan teknologi Tiongkok yang mengumpulkan dan menangani data sensitif saat menguji kendaraan otonom di Amerika Serikat.

Larangan tersebut akan meluas ke musuh asing AS lainnya, termasuk Rusia, kata sumber tersebut.

Kelompok perdagangan yang mewakili produsen mobil besar termasuk General Motors Toyota, Volkswagen, Hyundai, dan lainnya telah memperingatkan bahwa mengubah perangkat keras dan perangkat lunak akan membutuhkan waktu.

Para produsen mobil itu mencatat sistem mereka "menjalani proses rekayasa, pengujian, dan validasi pra-produksi yang ekstensif dan, secara umum, tidak dapat dengan mudah ditukar dengan sistem atau komponen dari pemasok lain."

Departemen Perdagangan menolak berkomentar pada Sabtu pekan lalu.

Pada awal Agustus lalu telah muncul rincian rencana pelarangan yang akan dilakukan AS ke produsen mobil. Kendaraan ringan buatan China yang diimpor ke Amerika Serikat relatif sedikit.

Gedung Putih pada Kamis lalu menandatangani proposal final, menurut situs web pemerintah. Aturan ini bertujuan untuk memastikan keamanan rantai pasokan kendaraan yang terhubung dengan AS. Kebijakan ini akan berlaku untuk semua kendaraan di jalan-jalan AS, namun tidak untuk kendaraan pertanian atau pertambangan, kata sumber tersebut.

Biden mencatat bahwa sebagian besar mobil terhubung seperti ponsel pintar di atas roda, terhubung dengan telepon, sistem navigasi, infrastruktur penting, dan dengan perusahaan yang membuatnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) pada Senin (23/9/2024).

Jokowi terbang dengan menumpang pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Setibanya di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Negara akan berganti moda transportasi Helikopter Super Puma TNI AU. Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju kawasan smelter PT Amman Mineral Internasional Tbk., Kabupaten Sumbawa Barat.

"Presiden Jokowi akan melakukan peninjauan sekaligus meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk.," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Senin (23/9/2024).

Setelah peresmian, Presiden Ke-7 RI itu akan kembali ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah, untuk melakukan perjalanan menuju Provinsi Jawa Timur dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja berikutnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja kali ini adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, serta Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Heri Purwanto.

Bisnis.com, JAKARTA – Raksasa otomotf asal Amerika Serikat (AS), General Motors (GM) mengumumkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada 1.695 pekerja di pabrik Fairfax Assembly di negara bagian Kansas.

Mengutip Reuters pada Senin (23/9/2024), seorang juru bicara GM mengkonfirmasikan rencana PHK yang akan dilakukan oleh perusahaan. Putaran pertama dari dua putaran PHK ini akan dimulai pada 18 November mendatang.

Tahap pertama PHK ini akan berdampak pada 686 pekerja penuh waktu (full time) untuk sementara dan memberhentikan 250 karyawan tidak tetap. Pada tahap kedua, yang akan dimulai pada 12 Januari tahun depan, 759 pekerja penuh waktu akan diberhentikan sementara, kata juru bicara tersebut.

Pada Mei lalu, GM mengatakan akan menghentikan produksi Cadillac XT4 setelah Januari 2025 di Kansas, yang mengakibatkan PHK karyawan produksi. Meski demikikian, perusahaan membuka opsi produksi dilanjutkan pada akhir tahun 2025 untuk Bolt EV dan XT4 di jalur perakitan yang sama.

“Seperti yang diumumkan sebelumnya pada bulan Mei, GM menginvestasikan sekitar US$390 juta di Pabrik Perakitan Fairfax kami untuk menambah produksi Chevrolet Bolt EV baru,” kata juru bicara GM dalam pernyataan email.

Perusahaan menyebut para karyawan tetap diberhentikan sementara sebagai upaya design ulang pabrik. “Untuk memfasilitasi pemasangan perkakas baru, karyawan akan diberhentikan sementara hingga produksi dilanjutkan pada pertengahan tahun 2025,” tambah juru bicara tersebut.

Pada Agustus lalu, perusahaan juga telah memberhentikan lebih dari 1.000 karyawan tetap di seluruh dunia di seluruh unit perangkat lunak dan layanannya.

Sementara itu, mengutip Bloomberg, produsen mobil tersebut akan meluncurkan generasi baru Chevy Bolt tahun depan. Laporan dari tim analis Bloomberg Intelligence memperkirakan model kendaraan yang ramah anggaran tersebut dapat membantu meningkatkan produksi kendaraan listrik GM secara keseluruhan.

Adapun, pabrik Fairfax saat ini memproduksi model Chevrolet Malibu dan Cadillac XT4. Dalam situs resmi GM, pabrik tersebut ini mempekerjakan sekitar 2.275 pegawai. Sementara itu, secara keseluruhan, pabrikan mobil yang berbasis di Detroit ini mempekerjakan sekitar 163.000 orang di seluruh dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) masih perlu menaikkan nilai tawarnya agar dapat memikat para investor untuk berinvestasi di sektor ini. Merujuk pada data yang diterbitkan IHS Markit, Indonesia Investor Attractiveness di sektor hulu migas berada di posisi 9 dari 14 negara Asia Pasifik. Bahkan di regional Asean, Indonesia hanya unggul dari Vietnam dan Myanmar. Secara keseluruhan, attractiveness rating hulu migas Indonesia berada di angka 5,30.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, lifting minyak Indonesia telah mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2015. Pada tahun tersebut, realisasi lifting minyak tercatat 779 ribu barel per hari (bopd). Meskipun sempat naik menjadi 829 ribu bopd pada 2016, angka ini terus menurun hingga mencapai 605,4 ribu bopd pada tahun 2023. Tren serupa juga terlihat pada lifting gas, yang turun dari 1,202 juta barel setara minyak per hari (boepd) pada 2015 menjadi 960 ribu boepd pada 2023.

Penurunan lifting ini membuat Indonesia mulai melakukan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak sejak 2008 hingga sekarang. Impor ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bahan bakar minyak di dalam negeri yang menurut data dari CEIC data jumlahnya mencapai 1,6 juta barel per hari pada 2023.

Data dari SKK Migas menyebutkan, realisasi investasi hulu migas sepanjang semester I/2024 mencapai US$5,6 miliar. Adapun, target realisasi investasi hulu migas hingga akhir tahun ini ditetapkan senilai US$17,7 miliar.

Selain sumur migas yang telah berusia lebih dari 25 tahun sehingga memerlukan tambahan investasi, beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengajukan peralihan dari skema gross split ke skema cost recovery. Beberapa KKKS dengan skema gross split memiliki kesulitan produksi karena sumur migas yang tidak ekonomis.

Selain itu, rasio antara cadangan migas baru yang didapatkan dengan cadangan migas yang diproduksikan atau Reserves Replacement Ratio (RRR) pada 2023 mencapai 123,5%. RRR dengan angka mencapai 100% berarti cadangan baru yang ditemukan lebih besar dibandingkan dengan cadangan yang diproduksi pada tahun berjalan. Namun, nyatanya, penemuan cadangan tersebut bukan berarti juga dapat langsung dengan mudah berproduksi.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah permasalahan lahan eksplorasi dan eksploitasi. Tak sedikit lahan cadangan itu berimpitan dengan peruntukan lain, seperti lahan pertanian. Bahkan, SKK Migas pernah mengundang Kementerian Pertanian dalam Rapat kerja Pertanahan dan Kehutanan 2023 di Surabaya.

Dalam rapat koordinasi itu, Kementerian Pertanian berharap rapat koordinasi itu dapat menciptakan sinergi yang baik antara SKK Migas-Kontraktor KKS selaku pelaku industri hulu migas dengan Kementerian Pertanian sebagai regulator di sektor pertanian, sehingga kegiatan operasi hulu migas dapat berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dan sektor pertanian tidak kehilangan area produksinya.

Dalam rapat tersebut, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko menyampaikan komitmen SKK Migas dan KKKS untuk menjalankan kegiatan operasi hulu migas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, perlu ada terobosan dalam proses alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Alih fungsi LP2B termasuk di sektor migas berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 81 Tahun 2013. Dalam Permentan tersebut disebutkan, lahan LP2B yang mengalami alih fungsi harus diganti dengan luasan minimal 3 kali dari luas lahan yang dialihfungsikan termasuk membangun fasilitasnya. Penggantian lahan dilakukan dengan menggunakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Pattimura Ambon Izaac Tony Matitaputty mengatakan bahwa penciptaan ketahanan energi dan pangan harus berjalan beriringan. Ketika terjadi tumpang tindih lahan, solusi yang saling menguntungkan harus diupayakan untuk menghindari tumpang tindih penggunaan lahan yang merugikan salah satu pihak. "Di satu sisi bisa menjaga ketahanan energi, tapi ketahanan pangan juga jangan sampai terganggu," tegasnya.

Matitaputty mengusulkan pemberian lahan pengganti bagi masyarakat yang lahannya dialihfungsikan. Namun, mengingat keterbatasan lahan, terutama di Pulau Jawa, dia menyarankan penerapan program intensifikasi pertanian di lahan pengganti tersebut. Dia meyakini bahwa dengan pendekatan ini, produksi pangan tidak hanya dapat dipertahankan tetapi bahkan berpotensi untuk ditingkatkan.

"Kalau memang di lokasi pengganti memungkinkan diterapkan intensifikasi pertanian, maka bisa dilakukan untuk mempertahankan ketahanan pangan. Teknologi pertanian yang canggih kan sudah banyak," jelasnya.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mengimplementasikan gagasan-gagasan ini ke dalam kebijakan konkret yang dapat dijalankan di lapangan. Diperlukan koordinasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertanian, SKK Migas, pemerintah daerah, dan tentunya masyarakat petani sendiri, untuk mewujudkan keseimbangan yang diharapkan antara ketahanan energi dan ketahanan pangan nasional.

Salah satu upaya untuk menemukan solusi ini adalah melalui Focus Group Discussion yang digelar Bisnis Indonesia bertema “Memikat Investor Hulu Migas Demi Ketahanan Nasional”. Dalam acara yang akan digelar di Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada Senin (22/9/2024), narasumber yang ahli di sektor ini siap hadir membahas topik-topik penting mengenai upaya untuk mengakselerasi investasi di sektor hulu migas.

Mereka adalah Plt. Direktur Jenderal Minyak & Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Komite Pengawas SKK Migas & Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira, Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves Sora Lokito, dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro.

Harapannya, FGD ini dapat menghasilkan kesepakatan untuk mewujudkan ketahanan energi yang berjalan beriringan dengan ketahanan pangan sehingga terwujud ketahanan nasional.