Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengaturan terkait pembatasan kriteria penerima BBM Pertalite dan Solar subsidi masih dalam pembahasan pemerintah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, belum ada keputusan resmi terkait kriteria maupun skema pembatasan BBM subsidi hingga saat ini. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait isu tersebut.

"Masih dalam pembahasan. Saya pikir 1-2 minggu ini belum ada gitu ya. Jadi jangan berspekulasi dulu apa-apa karena aturannnya masih dibahas," kata Bahlil kepada wartawan di DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Bahlil memastikan pihaknya akan segera mengumumkan aturan baru distribusi BBM tepat sasaran kepada konsumen yang berhak menerima subsidi.

"Jangan orang seperti saya atau sama Pak Agus [Menteri Perindustrian] diberi BBM subsisidi dong, enggak fair. Kita berikan kepada saudara-saudara kita yang memang layak mendapatkan," jelasnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini pemerintah masih dalam tahap finalisasi dan menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo terkait kriteria penerima BBM Pertalite.

"Ini difinalkan, tanggal 1 sedang disosialisasikan biar tahu, sekarang sosialisasi dan rapat teakhir dengan Presiden. Kita harapkan minggu depan, setelah itu nanti kita lihat," terangnya.

Sebelumnya, dalam ajang ISF 2024, Luhut memaparkan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar dalam waktu dekat lewat teknologi AI. Menurut dia, pembatasan melalui teknologi ini dapat membuat negara lebih hemat hingga Rp90 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut bahwa belum mendalami kabar terkait dengan subtitusi susu sapi dengan susu ikan dalam program makan bergizi gratis.

Dia menyebut bahwa skema yang dipilih pemerintah adalah susu akan digantikan dengan menghadirkan ikan dalam setiap porsi yang akan diberikan kepada masyarakat. Mengingat, ikan bukan hewan yang bisa menyusui.

“Saya jujur aja belum monitor soal susu ikan ini, apakah susu disubtitusi dengan ikan barangkali, tetapi jujur saya tidak monitor soal itu, mungkin susu mengandung ikan. Kayak susu kedelai gitu. Ikan kan tidak menyusui, maksud saya kalau missleading di sosmed saya tidak ikutin sih," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Kendati demikian, Sudaryono melanjutkan bahwa daging ikan memang dapat menjadi substitusi untuk memenuhi kebutuhan protein dalam program makan bergizi gratis.

Dia menegaskan bahwa daging ikan dan sumber protein lainnya dapat digunakan ketimbang mengimpor susu sapi karena keterbatasan stok susu sapi di dalam negeri.

"Sampai kita datangkan sapi hidup diperah, sapinya cukup, itu terus bagaimana? Kita substitusi, jadi yang harusnya minum susu, kan susunya daripada impor, ya kita substitusi kandungan protein itu dengan sumber protein lain, baik nabati maupun hewani," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan skema untuk melakukan substitusi ini memang mungkin untuk dilakukan mengingat komoditas tertentu sudah mengalami surplus, termasuk telur dan ikan.

"Kan kita kan sudah surplus, sudah swasembada di telur dan ikan, ayam, ya. Barangkali itu menjadi sumber. Jadi disubstitusi, bukan dipaksakan impor susu bubuk dan lain-lain," ucapnya

Penyebabnya, dia menilai bahwa program makan bergizi gratis adalah momen agar memacu kemandirian pangan di dalam negeri. Sebab, kemandirian pangan bukan hannya ditandai dengan tidak mengimpor beras, tetapi juga tidak mengimpor komoditas lain seperti telur, ayam, daging, dan susu.

“Jadi subtitusi, bukan dipaksakan impor susu bubuk dan lain-lain. Kita tidak arahkan ke sana, kita lebih ke momen makan bergizi gratis ini pemerintah bisa trigger kemandirian pangan, bukan hanya beras, tapi telur ayam daging dan susu yang kita harus raih,” pungkas Sudaryono

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut bahwa terdapat 40 perusahaan termasuk koperasi yang menyatakan siap untuk mengimpor sapi perah dalam rangka menyukseskan program makan bergizi gratis.

Dia mengaku bahwa pertimbangan membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta adalah untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging. Mengingat program andalan Prabowo Subianto itu menilai bahwa Indonesia kekurangan induk sapi.

“Kenapa kita kurang susu dan daging? Karena sapi induknya kurang. Maka kita buka ruang insyaallah kita data komitmen dari perusahaan, koperasi, perorangan, masyarakat, ada 36—40 badan hukum baik koperasi maupun perusahaan yang akan komitmen datangkan total 1,3 juta ekor sapi hidup," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (12/9/2024).

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa Indonesia memang memerlukan impor sapi betina demi memenuhi kebutuhan produksi susu di dalam negeri tidak mencukupi. Apalagi, sekitar 80 persen kebutuhan susu domestik dipenuhi dari impor, sebagian besar dalam bentuk susu bubuk skim.

"Nah intinya begini, kita ini kan belum cukup susu dan dagingnya. Maka kita kalau bisa, dan arahannya jelas, jangan impor susu," ucapnya.

Meski begitu, politikus Partai Gerindra ini mengamini bahwa meskipun pemerintah melakukan impor sapi betina, tetapi langkah itu tak bisa langsung menyelesaikan kebutuhan lonjakan kebutuhan susu segar untuk program Makan Bergizi Gratis.

Penyebabnya, dia menjelaskan bahwa butuh waktu beberapa lama hingga sapi siap memproduksi susu. Oleh sebab itu, pemerintah sempat mencanangkan untuk memproduksi susu ikan.

Menurutnya, sembari menunggu sapi betina yang diimpor mulai memproduksi susu, maka pemerintah membuka ruang seluas-luasnya untuk mengupayakan sumber-sumber protein yang tersedia melimpah di dalam negeri.

“Kan kita kan sudah surplus, sudah swasembada di telur dan ikan, ayam, ya kan terus barangkali itu jadi sumber. Jadi subtitusi, bukan dipaksakan impor susu bubuk dan lain-lain. Kita tidak arahkan ke sana, kita lebih ke momen makan bergizi gratis ini pemerintah bisa trigger kemandirian pangan, bukan hanya beras, tapi telur ayam daging dan susu yang kita harus raih,” pungkas Sudaryono.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi dapat mencapai lebih dari Rp1.200 triliun hingga akhir September 2024 atau pada kuartal III/2024.

Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM Yuliot Tanjung menyebut, hingga semester I/2024, pihaknya berhasil merealisasikan 50,3% dari total target investasi tahun ini Rp1.650 triliun.

“Dari Januari hingga Juni sudah 50,3%, kita harapkan triwulan III/2024 ini paling tidak lebih dari tiga perempatnya [dari Rp1.650 triliun atau sekitar Rp1.237 triliun] sudah bisa kita capai,” tuturnya.

Sayangnya, Yuliot tak memerinci berapa potensi investasi yang bakal masuk dalam waktu dekat. Dia juga tak memastikan sejauh apa proyeksi realisasi investasi tahun ini dapat terwujud.

Hingga semester I/2024, Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi yang telah masuk di Indonesia mencapai Rp829,9 triliun.

Realisasi tersebut setara dengan 67% dari target Renstra yang sebesar Rp1.239,3 triliun, juga mencapai 50,3% dari target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.650 triliun.

Perinciannya, realisasi investasi itu disuntik oleh penanaman modal asing (PMA) sepanjang semester I/2024 mencapai Rp421,7 triliun, tumbuh 16,1% secara tahunan. Sementara itu, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat lebih rendah, yaitu sebesar Rp408,2 triliun atau tumbuh 29,4% yoy.

Berdasarkan sektornya, realisasi investasi tertinggi tercatat pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp122,2 triliun, diikuti sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp89,2 triliun, dan sektor pertambangan Rp87,9 triliun.

Adapun, dari realisasi investasi sepanjang semester I/2024 tersebut, total tenaga kerja yang telah terserap dilaporkan mencapai 1,22 juta orang.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah ramai-ramai membantah tudingan Bos AirAsia yang menyebut harga avtur di Indonesia paling mahal se-Asia Tenggara atau Asean.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pernyataan tersebut tidak benar. Dia menyebut hal ini juga sudah dibantah oleh distributor avtur di Indonesia, PT Pertamina (Persero).

"Saya akan cek di Pertamina tapi setahu saya Pertamina sudah memberikan penjelasan. Enggak benar kalau dibilang harga avtur kita paling mahal di Asia, enggak benar," kata Bahlil kepada wartawan di DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Namun, dia akan kembali membahas persoalan harga avtur nasional yang sempat disebut menjadi biang kerok harga tiket pesawat mahal. Kendati demikian, Bahlil tidak membeberkan strategi pemerintah untuk menekan harga avtur ke depannya.

"Nanti saya cek dulu," imbuhnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menanggapi pernyataan mengenai mahalnya harga avtur di Indonesia.

Adapun, pernyataan itu dilontarkan oleh CEO Capital A Berhad, induk PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP), Tony Fernandes yang menyebut harga avtur RI menjadi yang paling mahal di Asia Tenggara.

“Jadi sebenarnya memang ini ya. Kalau Tony nanti biar dia yang mempertanggungjawabkan pernyatannya sendiri. Tapi kalau dari kita sih memang ada satu hal yang harus kita perhatikan ya. Karena kita tuh negara kepulauan, airport-nya banyak banget,” kata Rachmat.

Rachmat menuturkan, penyediaan avtur di dalam negeri dilakukan seluruhnya oleh Pertamina. Dia pun berharap ke depan ada badan usaha lain yang dapat menyediakan avtur di Indonesia.

Sebab, hadirnya badan usaha lain yang menjual avtur akan membuat adanya kompetisi yang sehat dan membuat harga avtur bisa mendekati harga riil pasar.

Bisnis.com, JAKARTA - Mubadala Energy, perusahaan energi internasional yang berkantor pusat di Abu Dhabi, mengumumkan dua pencapaian signifikan dalam aktivitas eksplorasi di Andaman, perairan utara Pulau Sumatra.

Pertama, Mubadala Energy bersama dengan Harbour Energy, perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Inggris, telah diberikan penawaran Blok Central Andaman oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan persentase kepemilikan masing-masing Harbour Energy 60% operated interest dan Mubadala Energy 40%.

Penawaran tersebut merupakan bagian dari Lelang Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2024 yang baru-baru ini dilakukan. Akuisisi ini semakin memperkuat strategi pertumbuhan Mubadala Energy di perairan utara Pulau Sumatra (Andaman) dengan memberikan prospek tambahan di cekungan tersebut.

Kedua, Mubadala Energy juga telah mengonfirmasi keberhasilan dan keselamatan penyelesaian kampanye pengeboran South Andaman, dengan appraisal penemuan Layaran.

Kampanye eksplorasi dan appraisal ini, yang mencakup Layaran-1, Tangkulo-1, Layaran-2, dan Layaran-2ST di South Andaman, menunjukkan potensi multi-TCF dari Andaman Sub-basin. Aktivitas eksplorasi dan pengujian memanfaatkan teknologi canggih dan kemampuan pengeboran di laut dalam untuk memastikan kampanye pengeboran yang efisien dan aman.

“Keberhasilan dalam pelelangan untuk Blok Central Andaman merupakan perkembangan strategis penting yang akan membuka peluang lebih lanjut. Dengan memanfaatkan kemampuan operasional kami dan pemahaman mendalam tentang cekungan ini, kami berada dalam posisi yang baik untuk merealisasikan potensi dari South dan Central Andaman. Kami menantikan untuk bekerja sama dengan mitra serta pemangku kepentingan pemerintah untuk mengembangkan proyek-proyek ini,” ujar Chief Operating Officer (COO) Mubadala Energy Adnan Bu Fateem melalui siaran pers, Kamis (12/9/2024).

President Director Mubadala Energy Indonesia Abdulla Bu Ali menambahkan, hasil pengeboran tersebut tidak hanya memandai kesuksesan tim Mubadala, tetapi juga merupakan tonggak penting bagi perusahaan yang akan mendukung transisi energi dan prioritas keamanan energi Indonesia.

“Kami juga menyatakan dengan bangga bahwa saat ini telah menyelesaikan kampanye pengeboran ini dengan sukses dan memastikan operasi berjalan aman," kata Ali.

Kampanye multi-sumur di South Andaman dan Andaman II ini telah memberikan Mubadala Energy dan mitra-mitranya untuk mengonfirmasi significant in-place discovered resources yang memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam lanskap energi Indonesia dan Asia Tenggara. Mubadala Energy secara aktif menyusun strategi untuk mengembangkan sumber daya ini ke tahap produksi sesegera mungkin.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong agar menteri keuangan (Menkeu) yang baru nantinya harus bisa mengatakan tidak kepada presiden terpilih Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Menkeu hanya harus dari kalangan profesional—bukan politisi.

Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menjelaskan, banyak visi misi Prabowo membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kendati demikian, anggaran negara sangat terbatas.

"Jadi sebetulnya perlu menteri keuangan yang bisa ngomong tidak ke presiden, bukan dalam konteks politik tapi dalam konteks kalau memang anggaran enggak mampu ya katakan enggak mampu," jelas Eko dalam Diskusi Daring Indef secara daring, Kamis (12/09/2024).

Dia tidak ingin Menkeu ke depan lebih mempertimbangkan pendekatan politik daripada rasional. Artinya, kebijakan yang dikeluarkan hanya untuk meraih popularitas dengan mengesampingkan kesehatan anggaran negara.

Oleh sebab itu, Eko menekankan pentingnya seorang Menkeu yang bisa meyakinkan presiden dengan data yang tersedia agar memutuskan berbagai kebijakan secara objektif dan rasional.

"Kalau hanya [mempertimbangkan] popularitas, dugaan saja nanti ya anggaran tuh yang jadi korban," ujarnya.

Tak hanya itu, Menkeu baru nanti juga harus memahami isu-isu ekonomi terutama dalam konteks global. Dengan begitu, Bendahara Negara bisa mendeteksi tantangan dan potensi ekonomi domestik ke depan.

"Dan ya kalau mau diterima pasar memang syaratnya biasanya yang tidak dari politik praktis, artinya kariernya itu tidak dibangun dari karier politik," sambung Eko.

Dia menekankan, pasar itu bergerak berdasar sentimen. Oleh sebab itu, jika Menkeu seorang politisi maka setiap kebijakannya—walau tidak ada niatan untuk kepentingan tertentu—namun akan tetap dikaitkan oleh pasar berdasarkan latar belakangnya.

Eko pun mendorong agar Prabowo menunjukkan lebih banyak komposisi profesional daripada politisi dalam kabinetnya lima tahun ke depan. Dengan begitu, optimisme pasar semakin tumbuh.

"Itu dugaan saya akan membuat game changer dalam jangka pendek khususnya itu untuk membuat situasi perlambatan ekonomi, pesimisme perekonomian yang muncul sekarang ini bisa teratasi," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat tambahan sebesar Rp21,49 triliun untuk anggaran 2025. Nilai tersebut lebih kecil dari usulan Kementan sebesar Rp68 triliun.

Dengan demikian, total anggaran Kementan dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencapai Rp29,37 triliun atau meningkat dari pagu indikatif Kementan yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp7,9 triliun.

Penambahan anggaran tersebut berdasarkan surat DJA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) S-211/AG/2024 tanggal 11 September 2024 hal Perubahan Pagu Anggaran K/L TA 2025 Hasil Kesepakatan Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2025.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan, anggaran tambahan tersebut akan dialokasikan untuk mendukung sejumlah program Kementan.

“Sebesar Rp15 triliun digunakan untuk mendukung program Quick Wins lumbung pangan yaitu untuk cetak sawah seluas 150.000 hektare dan intensifikasi 80.000 hektare,” jelas Sudaryono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Kemudian, sebanyak Rp6,4 triliun akan dialokasikan untuk mendukung program Quick Wins. Secara terperinci Rp4,33 triliun digunakan untuk peningkatan produksi padi dan jagung dan Rp2,13 triliun untuk peningkatan produksi daging dan susu.

Menyikapi penambahan anggaran tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta agar Kementan fokus dalam meningkatkan produksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

“Mengingat sektor pertanian kita menghadapi tantangan yang tidak ringan seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan lainnya, yang berdampak pada produksi dan produktivitas pertanian,” ujar Sudin.

Selain itu, program Kementan harus berdampak langsung kepada petani, sesuai dengan potensi kearifan lokal dan kebutuhan masing-masing daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

“Jadi saya sarankan kepada Pak Wamen [Sudaryono], kita lihat suatu daerah membutuhkan bibit dan benih apa, jangan asal kasih, akibatnya produktivitasnya turun,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan sinyal bahwa pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sulit selesai pada periode ini (2019-2024).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, saat ini pihaknya terus berupaya agar RUU energi bersih itu dapat segera rampung, meskipun masa sidang tinggal sebentar lagi.

“Ya kita akan coba, kita akan usahakan. Tetapi kalau tidak, kita realistis saja. Karena tanggal 21 September ini, teman-teman DPR juga sudah mulai mengikuti kegiatan Lemhanas,” kata Eddy, Rabu (11/9/2024).

Meski demikian, jika RUU ini tak bisa rampung pada periode sekarang, Eddy menegaskan bahwa penyelesaian RUU ini akan dikebut pada awal periode DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Tak hanya untuk RUU EBET, Eddy menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) nantinya juga bakal dikebut pada periode awal kepemimpinan DPR selanjutnya.

“Pasti kejar awal periode. Jadi nanti ada dua legislasi, Undang-undang EBET kita ketok, insyaallah di periode ke depan ditambah lagi juga undang revisi Undang-undang Migas,” ujarnya.

Adapun, Eddy menuturkan saat ini masih ada satu pembahasan penting yang belum disepakati dalam RUU EBET. Pembahasan tersebut mengenai skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT) atau power wheeling sewa untuk pengembangan EBET.

Skema tersebut masih terus dibahas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mengetahui bagaimana skema sewa jaringan listrik nantinya.

“Jangan sampai nanti ada salah paham bahwa ini merupakan bagian dari liberalisasi, liberalisasi dari kelistrikan,” ucap Eddy.

Adapun, RUU EBET nantinya akan mengatur kekhususan dan pengaturan power wheeling melalui sewa jaringan untuk mengoptimalkan pemanfaatan EBET. Namun, substansi terkait power wheeling dalam RUU EBET belum disepakati di parlemen.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi memastikan penerapan skema power wheeling tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Skema power wheeling yang diusulkan dalam RUU EBET mengatur beberapa batasan terkait pemanfaatan jaringan transmisi.

Eninya mencontohkan, nantinya pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (pembangkit IUPTLU) EBET dilarang untuk menyalurkan listriknya secara langsung ke konsumen, baik itu di dalam wilayah usaha (wilus) PLN maupun di luar wilayah usaha lain.

“Jadi untuk yang penjualan yang bebas ke bapak ibu rumah tangga, kita belum ke arah sana," kata Eniya saat ditemui di kantornya, Senin (9/9/2024).

Eniya menyebut bahwa skema PBJT atau power wheeling ini bakal diterapkan dengan tetap menjaga dan memperhatikan aspek kapasitas jaringan, keandalan sistem, kualitas pelayanan, aspek ekonomi, keuangan negara, dan kebutuhan pasokan tenaga listrik.

Dalam penerapan power wheeling ini, PLN sebagai pemegang wilus ketenagalistrikan terbesar di Indonesia diprioritaskan sebagai BUMN yang melakukan kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk dapat melakukan PBJT.

Selain itu, dalam skema ini, harga sewa jaringan ditetapkan oleh pemerintah melalui persetujuan menteri sehingga harga dipastikan tidak akan melambung atau tetap kompetitif.

"Liberalisasi di sini ini nggak ada, semua masih diatur oleh pemerintah, nanti harganya pun, harga transmisi itu diatur oleh pemerintah," ucap Eniya.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menolak wacana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite, karena meski menghemat anggaran fiskal namun akan turunkan daya beli masyarakat.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menjelaskan, pihaknya sudah melakukan kajian pada tahun lalu terkait dampak pembatasan pertalite. Hasilnya, jika mobil dengan kapasitas di atas 1.400 CC yang dibatasi membeli pertalite maka anggaran fiskal bisa dihemat hingga Rp14,81 triliun.

"Tentu saja pembatasan pertalite ini bisa menghemat anggaran fiskal dari APBN, namun kalau kita cermati lagi ini akan berangkat kepada penurunan daya beli masyarakat dan perekonomian akan semakin terkontraksi," ujar Esther dalam Diskusi Publik Indef secara daring, Kamis (12/9/2024).

Dia mencontohkan, saat ini kondisi perekonomian menunjukkan bahwa daya beli masyarakat relatif menurun, jutaan kelas menengah turun kasta, penciptaan lapangan pekerjaan lebih terbatas, dan kenaikan inflasi tidak sebanding dengan kenaikan upah.

"Nah alangkah baiknya jika policy ini [kebijakan pembatasan pertalite] seharusnya dipertimbangkan lagi," jelas Esther.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kebijakan pembatasan penerima BBM subsidi direncanakan mulai diaplikasikan pada bulan depan.

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membocorkan kisi-kisi dafta kendaraan yang tidak boleh isi pertalite, yakni semua jenis motor di atas 250 cc dan kendaraan mobil pelat hitam yang memiliki spesifikasi di atas 1.400 cc.

Berikut daftar mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 CC dan motor 250 CC:

Mobil

Toyota:

1. All New Kijang Innova G Diesel (2.494 cc)
2. GR Yaris 1.6 (1.618 cc)
3. All New Avanza 1.5 G CVT (1.497 cc)
4. All New Veloz 1.5 CVT (1.497 cc)
5. New Rush 1.5 G (1.496 cc)

Daihatsu

1. All New Terios IDS (1.496 cc)
2. Luxio 1.5 D (1.495 cc)
3. Luxio 1.5 X (1.495 cc)
4. Gran Max Pick Up 1.5 STD (1.495 cc)
5. Gran Max Pick Up 1.5 STD 3-Way (1.495 cc)
   

Honda

1. All New City (1.497 cc)
2. All New Civic (1.500 cc)
3. New HR-V (1.497 cc)
4. WR-V (1.500 cc)
5. BR-V (1.500 cc)
   

Mitsubishi Motors

1. Xpander 1.5 (1.499 cc)
2. XForce 1.5 (1.499 cc)
3. Pajero Sport 2.4 (2.442 cc)
4. Triton 2.5L (2.477 cc)
5. L300 (2.500 cc)
   

Suzuki

1. XL-7 Zeta (1.462 cc)
2. Ertiga (1.462 cc)
3. APV-GE (1.495 cc)
4. New Baleno AT (1.490 cc)
5. Grand Vitara (1.462 cc)
   

Sepeda Motor

Yamaha

1. Yamaha XMAX 250 (250 cc)
2. Yamaha R25 (250 cc)
3. Yamaha MT-25 (250 cc)
   

Honda

1. Honda CBR 250RR (250 cc)
2. Honda Forza (250 cc)
3. Honda CRF 250 (250 cc)
   

Vespa

1. Vespa GTS 250 (250 cc)
2. Vespa GTS 300 (300 cc)
3. Vespa GTV (278 cc)

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menyiapkan dua skenario pemanfaatan potensi gas bumi dari Blok Andaman di lepas pantai Sumatra bagian utara.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan bahwa pada tahap pertama, gas bumi dari Blok Andaman rencananya akan dialirkan melalui pipa gas untuk memasok kebutuhan industri-industri di Aceh dan Sumatra Utara. Selain itu, gas Blok Andaman juga berpotensi untuk memasok kebutuhan industri di Jawa Barat ketika pipa transmisi gas bumi Jawa dan Sumatra telah terkoneksi.

“Tahap pertama ini akan lebih banyak dipakai, dialirkan sebagai gas pipa untuk masuk ke industri-industri di Aceh, Sumatra Utara dan seterusnya ya. Apalagi nanti bisa nyambung ke Jawa Barat,” kata Tjip sapaan akrabnya saat ditemui, Rabu (11/9/2024).

Untuk tahap kedua, SKK Migas membuka opsi untuk mengembangkan gas dari Blok Andaman dalam bentuk gas alam cair (LNG). Pengembangan ini dapat memanfaatkan fasilitas Kilang LNG Arun di Aceh yang sudah lama tidak beroperasi.

"Tentu saja perlu ada perbaikan banyak karena sudah lama tidak aktif dan sudah sebagian juga dibongkar. Jadi nanti arahnya produksi LNG, akan memanfaatkan LNG Arun," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertimbangkan adanya pembangunan fasilitas kilang baru di sekitaran Aceh untuk mengantisipasi salur gas dari sejumlah prospek gas berhasil dari blok migas di Laut Andaman.

Pembangunan fasilitas kilang baru tersebut dirasa perlu karena Kilang LNG Arun dinilai sudah terlalu tua untuk menampung potensi gas yang signifikan dari portofolio lepas pantai Sumatra bagian utara tersebut.

Adapun, duet Harbour Energy & Mubadala Energy berhasil mengidentifikasi temuan potensi gas yang signifikan di Andaman II dan South Andaman.

Anak usaha Harbour Energy, Premier Oil berhasil mengidentifikasi tambahan sumber daya kontigen (2C) 80 juta barel setara minyak (MMboe) dan potensi gas (multi-TCF play) yang signifikan pada Wilayah Kerja (WK) Andaman II pada 2022. Kementerian ESDM memperkirakan potensi sumber daya gas di blok migas itu berada di sekitaran 5 triliun kaki kubik (Tcf) sampai dengan 6 Tcf.

Selanjutnya, pada akhir 2023, Mubadala Energy berhasil menemukan potensi sumber daya gas 6 Tcf pada kegiatan eksplorasi Sumur Layaran-1 Blok South Andaman, sekitar 100 kilometer lepas pantai Sumatra bagian utara.

Di sumur tersebut ditemukan kolom gas dengan ketebalan lebih dari 230 meter di oligocene sandstone reservoir. Akuisisi data lengkap termasuk wireline, coring, sampling dan production test (DST) telah dilakukan. Sumur dengan sukses mengalirkan kualitas gas yang sangat baik dengan kapasitas 30 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd).

Berdasarkan laporan dari Mubadala Energy (South Andaman) RSC LTD yang menyatakan bahwa dari temuan sumur Layaran-1 memiliki potensi mencapai 6 Tcf gas-in-place, maka penemuan ini bisa melebihi dari penemuan sumur Geng North-1, cekungan Kutai dan masuk ke dalam tiga besar dunia.

Bisnis.com, KARAWANG BARAT — Produksi selembar uang kertas di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri membutuhkan waktu sekitar satu bulan, mulai dari pencetakan hingga pengecekan keamanan.

Direktur Currency & Security Solution Perum Peruri Saiful Bahri mengatakan pencetakan selembar uang membutuhkan waktu 25 hari karena harus melalui berbagai proses.

"Dramanya ada. Ini karena pencetakan uang tidak hanya mengedepankan desain, tetapi juga security-nya [keamanannya]. Ini yang membuat lama," katanya di pabrik pencetakan uang Perum Peruri di Karawang, Jawa Barat, Rabu (11/9/2024).

Produksi uang kertas dimulai dari pembuatan desain dan gambar oleh Bank Indonesia (BI) atau engraving. Selanjutnya, pencetakan di dua sisi kertas atau offset printing di lembaran kertas besar, yang disempurnakan dengan cetakan dalam atau intaglio printing.

Saiful mengatakan proses pemberian tinta saja sudah memakan waktu karena harus menunggu tinta kering sebelum menuju proses berikutnya. Peruri menggunakan tinta khusus agar uang kertas tidak mudah dipalsukan.

Proses dilanjutkan dengan penyimpanan lembaran uang dan pengecekan menggunakan mesin. Dalam proses ini, akan diketahui uang yang layak edar dan tidak.

Lembaran uang yang tintanya tidak merata atau kertasnya berlipat, disebut tidak layak edar.

Tahap berikutnya adalah penomoran seri dan pengecekan ulang secara manual. Uang dalam bentuk lembaran itu kemudian dipotong, lalu disusun dan dikemas untuk diserahkan ke BI.

Pengecekan sekali lagi dilakukan. Uang yang tidak layak edar akan dihancurkan. BI akan menerima uang yang layak edar maupun yang tidak layak edar.

"Makin tinggi level security-nya, makin sulit dipalsu, makin lama pencetakannya," kata Saiful.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim mengatakan bahwa ditambah dengan pengecekan kualitas selama seminggu, proses pencetakan uang membutuhkan sebulan. Dia menjelaskan pengelolaan uang oleh BI sesungguhnya melewati enam tahap, mulai dari perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan pemusnahan.

"Dalam konteks perencanaan, mulai dari desain, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Hampir rata-rata uang baru, kami memerlukan 2,5 hingga 3 tahun, sampai diedarkan ke masyarakat," katanya.