Bisnis.com, JAKARTA - Momentum ekspor Korea Selatan melambat pada Oktober 2024. Hal ini menjadi tanda permintaan terhadap produk-produk utama termasuk semikonduktor diperkirakan mulai berkurang.

Perlambatan kinerja ini meningkatkan kekhawatiran terhadap prospek pertumbuhan ekonomi jelang pemilu AS yang menambah ketidakpastian bagi negara yang bergantung pada perdagangan tersebut.

Data dari Kantor Bea Cukai Korea Selatan pada Jumat (1/11/2024) menyebut, ekspor yang disesuaikan dengan perbedaan hari kerja turun 0,2% pada Oktober dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, ekspor utama meningkat sebesar 4,6%, lebih lambat dibandingkan bulan sebelumnya.

Selanjutnya, kinerja impor meningkat sebesar 1,7%, menghasilkan surplus perdagangan sebesar US$3,2 miliar.

Data yang lemah ini menggarisbawahi risiko terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Dengan konsumsi dalam negeri yang tidak stabil, negara ini mengandalkan permintaan eksternal untuk mendorong aktivitas tahun ini.

Angka-angka tersebut memberi Bank of Korea insentif tambahan untuk mempercepat siklus pelonggaran setelah kebijakannya beralih ke penurunan suku bunga pada bulan lalu.

Data terpisah dari Kementerian Perdagangan Korea Selatan menyebut, produk minyak sebagian besar membebani ekspor keseluruhan pada bulan Oktober, dengan pengiriman anjlok 34,9% dari tahun sebelumnya karena harga minyak bumi turun.

“Laporan utama tersebut meremehkan kelemahan tersebut — tanpa dorongan dari distorsi kalender, perlambatan ekspor akan lebih tajam. Jika efek tersebut dihilangkan, pengiriman harian rata-rata menurun dari tahun sebelumnya untuk pertama kalinya sejak September 2023," jelas ekonom Bloomberg Economics, Hyosung Kwon, dikutip dari Bloomberg pada Jumat (1/11/2024).

Permintaan chip memori yang digunakan dalam pengembangan kecerdasan buatan telah mendukung ekspor dan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tahun ini.

Sebagai negara penghasil chip memori terbesar di dunia, negara ini juga berfungsi sebagai barometer aktivitas ekonomi global, karena perangkat-perangkatnya merupakan komponen integral dalam berbagai produk, mulai dari komputer hingga telepon pintar.

Permintaan dari AS dan China merupakan kunci momentum ekspor. AS telah menjadi pembeli besar produk-produk Korea Selatan tahun ini, termasuk chip memori bandwidth tinggi yang digunakan perusahaan seperti Nvidia untuk merakit chip AI.

Perdagangan global, yang sangat diandalkan oleh Korea Selatan untuk menghasilkan pendapatan, kemungkinan akan mengalami perubahan tergantung pada siapa yang memenangkan pemilu AS minggu depan. Korea Selatan adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap ketegangan perdagangan antara AS dan China karena ekspor menopang pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Perusahaan-perusahaan besarnya juga mengoperasikan pabrik di kedua negara, termasuk Samsung Electronics Co., yang telah memenangkan subsidi miliaran dolar dari AS untuk membangun pabrik di Texas.

Kondisi di China kurang menguntungkan tahun ini karena perekonomian terus melemah akibat kemerosotan pasar properti. Beijing meluncurkan serangkaian langkah stimulus ekonomi dalam beberapa bulan terakhir, dan Korea Selatan akan mendapatkan keuntungan jika langkah-langkah tersebut terbukti efektif.

Ekspor Korea Selatan secara riil turun pada kuartal lalu, sehingga mendorong para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi mereka pada tahun 2024. Gubernur BOK, Rhee Chang-yong mengatakan pertumbuhan produk domestik bruto bisa mendekati 2,2%.

BOK akan mengumumkan proyeksi pertumbuhan terbarunya ketika mengadakan pertemuan kebijakan pada akhir November.

Dewan BOK mengurangi suku bunga utama menjadi 3,25% bulan lalu setelah Federal Reserve beralih ke siklus pelonggaran dengan pemotongan besar-besaran pada bulan September dalam upaya merekayasa soft landing bagi perekonomian.

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen pesawat asal AS, Boeing Co., dan para pemimpin serikat pekerja perwakilan 33.000 karyawan yang mogok dikabarkan telah mencapai kesepakatan tentatif untuk mengakhiri perselisihan perburuhan yang berkepanjangan dan melumpuhkan proses manufaktur pesawat komersial perusahaan tersebut.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (1/11/2024), International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) yang mewakili para pekerja mogok menuturkan, proposal terbaru Boeing akan meningkatkan upah sebesar 38% selama empat tahun dan memberikan pekerja bonus penandatanganan sebesar US$12,000 setelah ratifikasi.

IAM District 751 mendesak anggotanya untuk menerima tawaran Boeing dan mengakhiri pemogokan, memperingatkan bahwa mereka berisiko kehilangan keuntungan yang telah mereka peroleh setelah berminggu-minggu melakukan perundingan bersama. Serikat pekerja berencana mengadakan pemungutan suara mengenai proposal tersebut pada 4 November.

“Dalam setiap negosiasi dan pemogokan, ada titik di mana kami telah melakukan segala yang kami bisa dalam tawar-menawar dan dengan menahan tenaga kerja kami. Saat ini kami berada pada titik tersebut dan berisiko mengalami kemunduran atau penawaran yang lebih rendah di masa depan," kata serikat pekerja tersebut pada Kamis malam waktu setempat.

Pemungutan suara terhadap tawaran baru ini memberi Boeing peluang baru untuk mengakhiri pemogokan setelah para pekerja menolak dua tawaran sebelumnya. Ratifikasi akan mewakili kemenangan penting bagi Chief Executive Officer baru Kelly Ortberg, menyelesaikan salah satu tugas paling mendesak dalam upayanya untuk menghidupkan kembali produsen yang terkepung.

Kedua belah pihak telah bekerja sepanjang minggu untuk memecahkan kebuntuan dengan bantuan dari penjabat Menteri Tenaga Kerja AS Julie Su. Penghentian pekerjaan ini sudah mendekati dua bulan, menekan Boeing dan para pemasoknya, dan berdampak buruk pada perekonomian AS.

Produksi pesawat-pesawat jet utama termasuk pesawat perah 737 Max telah dihentikan sejak para pekerja berhenti bekerja pada tanggal 13 September, sehingga pabrik-pabrik Boeing yang diwakili oleh IAM di wilayah Pantai Barat terhenti. Pemogokan ini menyebabkan hilangnya pendapatan Boeing sekitar US$100 juta per hari, menurut beberapa perkiraan, sehingga menambah beban keuangannya.

Pemogokan ini juga menyebabkan kerugian ekonomi sebesar US$9,66 miliar, jauh melebihi pemogokan pekerja pelabuhan pada awal bulan Oktober, menurut Anderson Economic Group. Penghitungan tersebut mencakup hilangnya gaji, hilangnya pendapatan, kerugian pemasok, dampak terhadap pelanggan, dan dampak terhadap perekonomian lokal di Washington dan Oregon.

Bisnis.com, JAKARTA – Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Oktober 2024 tercatat stagnan di level kontraksi sebesar 49,2 atau tidak ada perubahan dari bulan sebelumnya.

Indeks manufaktur nasional itu telah terkontraksi sejak Juli 2024 lalu di level 49,3 atau kontraksi pertama sejak 34 bulan ekspansif di atas 50, sementara pada Agustus merosot ke angka 48,9.

Dalam laporan S&P Global terbaru, operasional manufaktur Indonesia masih mengalami penurunan dari sisi produksi, permintaan baru, dan ketenagakerjaan.

Economics Director S&P Global MarketIntelligence Paul Smith mengatakan, hal tersebut dikarenakan aktivitas pasar yang belum bergairah karena ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan klien waspada dan tidak bergerak.

“Menggambarkan kondisi pasar lambat, inflasi biaya perlahan menghilang dan tepat di bawah tren historis,” kata Paul dalam laporan terbarunya, Jumat (1/11/2024).

Kondisi pasar yang lesu membuat penumpukan pekerjaan baru turun karena perusahaan mampu menyelesaikan pekerjaan, sedangkan stok barang jadi meningkat.

Kepercayaan diri pelaku industri tentang perkiraan mendatang secara keseluruhan masih bertahan positif, meskipun turun ke posisi terendah dalam 4 bulan.

“Output dan pesanan baru turun sedikit pada bulan Oktober, memperpanjang periode penurunan saat ini yang telah berlangsung setiap bulan selama 4 bulan,” jelasnya.

Penurunan permintaan pasar terjadi di pasar domestik maupun internasional, dengan ketidakpastian geopolitik menyebabkan penurunan delapan bulan berturut-turut pada permintaan ekspor baru.

Kondisi bisnis yang lesu mendorong perusahaan mengurangi tingkat susunan staf di pabrik, rata-rata selama tiga kali dalam empat bulan terakhir. Meski ketenagakerjaan turun marginal, penumpukan pekerjaan turun selama lima bulan berturut-turut.

Perusahaan mampu menyelesaikan pekerjaan sehingga inventaris barang jadi naik karena permintaan pasar turun. Biaya input juga mengalami penurunan.

Sementara itu, inflasi biaya turun pada bulan Oktober hingga posisi terendah sejak bulan Agustus 2023. Ketika harga naik, hal ini dikaitkan tantangan panen yang menyebabkan kenaikan harga beberapa bahan pangan.

Tingkat inflasi secara keseluruhan masih besar dan mendorong perusahaan menaikkan biaya, meski hanya marginal dan pada laju di bawah rata-rata.

Terakhir, optimisme pelaku usaha terhadap masa mendatang bertahan positif karena perusahaan berharap kondisi pasar stabil dan ketidakpastian geopolitik berkurang pada bulan-bulan mendatang.

“Namun demikian, kepercayaan diri turun sejak bulan September hingga ke posisi terendah dalam4 bulan dan di bawah rata-rata historis,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai prospek industri pengolahan nonmigas atau manufaktur, termasuk tekstil masih cerah, meskipun dihadapi berbagai isu kepailitan, PHK massal hingga gempuran produk impor.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, penilaian tersebut didasarkan pada optimisme pelaku usaha yang mengalami peningkatan dan stabil di angka 73,3% atau naik 1,8% dibandingkan bulan sebelumnya.

"Prospek IKI [indeks kepercayaan industri] sampai akhir tahun, kami sampaikan optimisme pelaku usaha untuk 6 bulan ke depan juga industri tekstil itu meningkat pada Oktober, optimisme dari pelaku industri, relatif meningkat," kata Febri, Kamis (31/10/2024).

Optimisme tersebut didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk kebijakan pemerintah baru yang akan mendukung kondisi pasar dan iklim produksi yang lebih baik, meskipun isu perlambatan perekonomian global diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun 2025.

Febri menjelaskan bahwa meskipun optimisme meningkat, masih terdapat pekerjaan rumah besar yang membayangi kinerja industri manufaktur, di antaranya persoalan impor, baik impor ilegal.

Tenaga ahli IKI mengingatkan bahwa deflasi yang secara terus menerus terjadi juga perlu diwaspadai, mengingat hal tersebut menunjukkan penurunan daya beli masyarakat yang tentunya akan memengaruhi permintaan dalam negeri.

Kendati demikian, Febri berharap tren penurunan suku bunga diharapkan akan semakin meningkatkan investasi dalam negeri dan meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

"Meningkatnya permintaan dalam negeri merupakan kunci pertumbuhan industri manufaktur untuk saat ini hingga beberapa bulan ke depan, selama ketidakstabilan kondisi global terjadi,” tuturnya.

Di samping itu, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Oktober 2024 juga masih di level ekspansif mencapai 52,75 atau meningkat 0,27 poin dibandingkan dengan bulan lalu atau meningkat 2,05 poin dibandingkan dengan Oktober tahun lalu.

“Meningkatnya IKI bulan Oktober ini ditopang oleh terjadinya ekspansi 22 subsektor dengan kontribusi terhadap PDB industri manufaktur nonmigas triwulan II/2024 sebesar 97,7%," jelasnya.

Di samping itu, Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan, keyakinan pelaku usaha juga didorong langkah pemerintah yang telah mengeluarkan sejumlah regulasi perlindungan untuk beberapa subsektor. Misalnya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 48/2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Impor Produk Kain yang berlaku efektif 9 Agustus 2024.

"Safeguard kain ini jadi punya nilai kepastian untuk bergerak memproduksi di sektor intermediate. Sebentar lagi kita akan mempercepat perpanjangan BMTP garmennya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga BBM di SPBU Shell mengalami kenaikan per 1 November 2024 untuk hampir semua jenis produk.

Mengutip laman resmi Shell, Jumat (1/11/2024), hanya BBM Shell Super yang tidak mengalami perubahan harga. BBM bernilai oktan 92 (RON 92) atau setara dengan Pertamax milik Pertamina itu dipatok seharga Rp12.290 per liter.

Sementara itu, harga Shell V-Power dikerek naik sebesar Rp240 per liter menjadi Rp13.310 per liter. BBM RON 95 ini pada bulan lalu dipatok seharga Rp13.070 per liter.

Selanjutnya, harga Shell V-power Nitro+ (RON 98) juga mengalami kenaikan sebesar Rp280 per liter menjadi Rp13.540 per liter dari bulan sebelumnya yang dipatok seharga Rp13.260 per liter.

Sementara itu, harga Shell V-Power Diesel naik sebesar Rp260 menjadi Rp13.510 per liter. Pada bulan lalu, BBM jenis diesel ini dipatok seharga Rp13.250 per liter.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Shell per 1 November 2024:

Jakarta

Shell Super: Rp12.290 per liter
Shell V-Power: Rp13.310 per liter
Shell V Power Diesel: Rp13.510 per liter
Shell V-Power Nitro+: Rp13.540 per liter

Banten

Shell Super: Rp12.290 per liter
Shell V-Power: Rp13.310 per liter
Shell V Power Diesel: Rp13.510 per liter
Shell V-Power Nitro+: Rp13.540 per liter

Jawa Barat

Shell Super: Rp12.290 per liter
Shell V-Power: Rp13.310 per liter
Shell V Power Diesel: Rp13.510 per liter
Shell V-Power Nitro+: Rp13.540 per liter

Jawa Timur

Shell Super: Rp12.290 per liter
Shell V-Power: Rp13.310 per liter
Shell Diesel Extra: Rp13.170 per liter

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan memberikan insentif restrukturisasi mesin bagi industri makanan dan minuman yang telah berlangsung tahun ini dengan alokasi Rp13 miliar dan tahun depan senilai Rp35 miliar.

Adapun, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 40/2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Yulia Astuti mengatakan restrukturisasi mesin menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan untuk memacu pengembangan industri mamin.

"Terkait restrukturisasi mesin industri makanan dan minuman di 2024 Rp13 miliar jadi ada beberapa ketentuan kriteria untuk siapa yang mengikuti program, tahun depan sudah dialokasikan anggaran lebih besar Rp35 miliar," kata Yulia di Kantor Kemenperin, Kamis (31/10/2024).

Adapun, program ini akan memberikan pembiayaan maksimal Rp1 miliar bagi industri yang telah memenuhi kriteria dan syarat ketentuan. Bagi industri yang lolos maka dapat diberikan penggantian sebagian biaya untuk pembelian mesin/alat bernilai minimal Rp300 juta.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika mengatakan ketentuan mengenai besaran penggantian tersebut, yaitu sebesar 35% untuk mesin dan peralatan yang diproduksi di dalam negeri serta dilengkapi dengan tanda sah capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25%.

Selain itu, penggantian sebesar 25% juga untuk produk yang diproduksi di dalam negeri, dan penggantian sebesar 15%untuk mesin dan peralatan yang tidak diproduksi di dalam negeri.

Dia menerangkan bahwa beberapa kriteria penting untuk mesin dan peralatan mencakup penggunaannya dalam proses produksi dan periode pengadaan yang ditentukan.

"Selain itu, penerima program diwajibkan memiliki akun SIINas dan laporan data industri setidaknya selama satu tahun terakhir guna memastikan bahwa hanya industri yang siap beradaptasi dengan inovasi yang mendapatkan fasilitas ini," jelasnya.

Program restrukturisasi mesin/alat industri mamin ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam berbasis agro, antara lain industri pengolahan rumput laut, sagu, kelapa, kakao, dan pengolahan susu.

Bisnis.com,JAKARTA - SKK Migas bakal kembali mengumpulkan para CEO kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk membahas proyeksi lifting minyak pada Jumat (1/11/2024).
Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan KKKS non-Pertamina. Pasalnya, khusus KKKS dari Pertamina sudah dikumpulkan sebelumnya pada 16 Oktober 2024 lalu.
"Iya kemarin sama Pertamina, besok sama yang non-Pertamina. Besok sama non-Pertamina semua," ucap Benny di Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Benny menjelaskan pertemuan hari ini dirancang untuk mendiskusikan hambatan dalam pengembangan lapangan migas. Dia menyebut, saat ini terdapat sejumlah KKKS yang belum mengembangkan lapangan.
Dia pun mengatakan bahwa SKK Migas berjanji membantu jika memang ditemukan kendala dalam pengembangan tersebut.
"Kita tahu mostly nggak ekonomis. Nanti kita ingin bantu seberapa jauh ketidakekonomiannya, apakah ada masalah-masalah lain, apakah memang volumenya terlalu kecil, itu kami sedang mapping," jelas Benny.
Dia mengingatkan jika lapangan migas itu tetap tidak dikerjakan, maka harus dikembalikan ke negara. Namun, Benny tak ingin hal itu terjadi. Dia berharap para CEO KKKS tetap mengembangkan lapangan migas.
"Kalau yang lapangan itu ya kerjakan karena sudah ditemukan. Kalau nggak ekonomis, kami bantu berapa tambahan split yang diperlukan," katanya.
Benny menekankan bahwa pemerintah akan membantu KKKS jika menemukan kendala. Pasalnya, lapangan yang ditemukan harus berproduksi.
"Kami lagi inventarisasi karena itu kalau bisa dijalankan, bisa membantu dalam jangka pendek meningkatkan produksi," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengumpulkan para CEO KKKS di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Dwi mengingatkan agar KKKS untuk getol menggenjot lifting minyak. Apalagi, pemerintah sebelumnya menitipkan pesan agar lifting minyak tak turun seliter pun.
Oleh karena itu, Dwi meminta seluruh pimpinan KKKS memiliki sense of crisis dan sense of urgency terkait situasi lifting minyak yang masih belum mencapai target. Dia menekankan bahwa peningkatan lifting migas bisa terlaksana jika semua kegiatan-kegiatan utama yang berkontribusi dalam menambah produksi bisa dijalankan.
"Jika hingga sekarang ini pencapaian kegiatan pemboran sumur pengembangan, workover dan well service masih dibawah target, maka akan sulit untuk bisa meningkatkan produksi minyak dan gas”, ujar Dwi melalui keterangan resmi dikutip Rabu (23/10/2024).
Di sisi lain, Dwi pun memberikan apresiasi kepada KKKS yang hingga September 2024 telah menyelesaikan kegiatan sumur pengembangan, workover dan well service dengan jumlah lebih banyak dibandingkan capaian yang sama tahun lalu.
Lebih terperinci, kegiatan pemboran sumur pengembangan secara year-on-year (yoy) mencapai 109%, workover 120% dan well service 110%.
Dwi lantas minta agar di sisa tahun ini kecepatan penyelesaian kegiatan ditingkatkan. Hal ini agar semua sumber daya yang ada dapat dioptimalkan. Dengan begitu, produksi minyak dan gas bisa meningkat demi mencapai target lifting yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data SKK Migas, hingga September 2024, kegiatan pemboran sumur pengembangan sudah mencapai 634 sumur. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni sebanyak 583 sumur.
Adapun, untuk kegiatan work over telah diselesaikan 765 sumur. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 635 sumur.
Sementara itu, untuk well service hingga September 2024 sudah diselesaikan 27.868 kegiatan. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu, yakni sebanyak 25.406 kegiatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar mendukung penerapan kebijakan pembebasan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21 untuk mendorong daya beli masyarakat dan menambah penerimaan negara.

Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Prianto Budi Saptono menjelaskan, wajar apabila kebijakan insentif pajak diterapkan ketika kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja.

Di saat penurunan daya beli masyarakat belakangan ini, sambungnya, insentif pajak konkret yang bisa diterapkan pemerintah yaitu PPh 21 ditanggung pemerintah [DTP].

"Jika ada fasilitas pembebasan PPh 21, cashflow [pemasukan] yang seharusnya digunakan untuk bayar pajak dapat dialokasikan ke pos konsumsi lainnya," jelas Prianto kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Sejalan dengan itu, pengajar di Universitas Indonesia ini meyakini akan ada dua dampak positif akibat penerapan pembebasan PPh 21, yakni peningkatan daya daya beli buruh dan naiknya konsumsi serta rantai pasok.

"Pada akhirnya, PPN [pajak pertambahan nilai] sebagai pajak konsumsi dapat meningkat. Dengan demikian, pengurangan pendapatan PPh 21 dapat ditukar dengan pendapatan PPN. Sebagai kesimpulan, penerimaan pajak dapat meningkat juga," ungkap Prianto.

Senada, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai jika PPh 21 DTP ditetapkan maka upah buruh tidak dipotong pajak sehingga berdampak positif ke peningkatan daya beli.

Hanya saja, Wahyu menambahkan bahwa kebijakan tersebut hanya akan diterima oleh sebagian masyarakat yang bekerja di sektor formal atau bahkan industri tertentu.

"Sementara persoalan daya beli ini kan dirasakan oleh banyak masyarakat, terutama pekerja informal yang mungkin tidak bisa mendapat fasilitas ini," ucapnya kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Tak hanya itu, jika insentif pajak tersebut juga diberikan ke sektor tertentu maka pengawasan perlu ditingkatkan agar tepat sasaran. Dengan demikian, ada persoalan administratif yang turut perlu dipertimbangkan.

"Jika mau menerapkan kebijakan ini, maka pemerintah harus menentukan sektor mana yang memerlukan dan pegawai seperti apa yang bisa mendapatkannya," ujar Wahyu.

Diusul Pengusaha, Dikaji Pemerintah

Sebagai informasi, penerapan PPh 21 DTP diusulkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khususnya untuk menstimulus industri padat karya yang sedang terpuruk.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan insentif perpajakan bagi pekerja sektor padat karya dapat menjadi angin segar bagi ekonomi nasional karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

"Kita sudah request sama pemerintah, pada saat kontraksi seperti ini seperti kayak yang lalu [Covid-19], PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan," kata Anne di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Stimulus keringanan PPh 21 sendiri sempat diberlakukan kala pandemi Covid-19 hingga 2021. Menurut Anne, insentif PPh 21 DTP tersebut dapat kembali diterapkan untuk menstimulus kinerja industri padat karya yang belakangan sedang terpuruk.

Dia menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembebasan PPh 21 kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Kendati demikian, belum ada tanggapan tegas dari usulan tersebut.

"Itu [PPh 21 DTP] juga bisa membuat ekonomi juga cair, daripada mohon maaf, melalui bansos. Ini kan lebih efektif karena orangnya bekerja, tapi PPh 21 gak dipungut pemerintah, tapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya," ujarnya.

Senada, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menambahkan bahwa PPh 21 sebagai relaksasi pajak bagi karyawan juga dapat mendorong pendapatan negara dibandingkan pemberlakuan PPN 12% yang dicanangkan berlaku tahun depan.

"Kenaikan PPN itu gak selalu berujung ke kenaikan revenue, jadi hati-hati," terangnya.

Dia memberi contoh pendapatan negara mengalami peningkatan kala pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditenggarai relaksasi pajak untuk beberapa sektor.

Sementara itu, pemerintah akan mengkaji kebijakan pembebasan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21 untuk industri padat karya yang belakangan sedang terpuruk.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengakui bahwa pemerintah telah menerima masukan dari Apindo terkait insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP). Pemerintah, sambungnya, sedang membahas masukan tersebut.

"Kalau itu [PPh 21 DTP] kita sedang bahas ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan," ujar Anwar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan, pemerintah akan menampung segala opsi kebijakan yang ditawarkan pihak lain. Menurutnya, pemerintah akan memilih opsi kebijakan yang terbaik.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara lebih irit bicara. Dia tidak menampik maupun mengonfirmasi ihwal wacana pembebasan PPh 21 ke industri padat karya tersebut.

"Nanti kita ngomongin kebijakan," jelas Suahasil di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Apindo meminta pemerintah memberikan stimulus berupa PPh 21 atau potongan atas penghasilan karyawan untuk memulihkan industri padat karya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membenarkan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2024 belum memberikan dampak terhadap pesanan produk lokal. Hal ini juga dikeluhkan oleh pelaku industri lokal, salah satunya industri konveksi pakaian jadi.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan pihaknya telah mewanti-wanti penyelenggara Pilkada untuk menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang. Namun, dampak nya belum signifikan terhadap industri.

"Kami belum menemukan bahwa Pilkada berdampak terhadap produk manufaktur dan tekstil, itu juga terlihat dari IKI [indeks kepercayaan industri] meningkatnya tekstil bukan karena Pilkada tetapi karena optimisme atas program kebijakan pemerintah ke depan," kata Febri, Kamis (31/10/2024).

Padahal, anggaran Pilkada 2024 berdasarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencapai Rp26 triliun untuk pengadaan barang, seperti surat dan kotak suara, tinta, dan ATK lainnya di seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Jika berkaca pada Pilpres dan Pileg 2024 pada Februari 2024 lalu, penggunaan tinta berbahan dasar gambir lebih dari 1 juta botol yang terserap untuk kebutuhan di 35 provinsi dalam negeri dan pemilu di luar negeri.

Tak hanya tinta, produktivitas industri kertas dan percetakan juga meningkat sehingga utilisasinya mencapai 70%-80% saat ini. Sebelumnya, optimisme industri tekstil dan pakaian jadi juga cukup tinggi untuk mengambil peluang pada Pilkada 2024.

Menurut Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan anggota konveksi maklun di organisasinya hanya sekitar 30%. Artinya, pesanan dari partai dan calon-calon gubernur atau bupati hanya berpengaruh pada sedikit pengusaha konveksi.

Sementara itu, IKM konveksi paling banyak diisi oleh pengusaha yang memiliki brand-brand sendiri untuk diisi ke pasar. Saat ini, kalangan IKM inilah yang terpuruk lantaran kalah saing dengan produk impor murah dan ilegal.

"Tapi bagi yang 70% ini anggota kami yang retail itu dia tidak biasa mengerjakan baju-baju partai untuk Pilkada. Jadi yang ini tetap aja sekarang juga masih di 70% yang mengurangi produksi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM)Pertamina non subsidi mengalami kenaikan per 1 November 2024.

Melansir dari laman resminya, BBM yang mengalami kenaikan harga yakni Pertamax Green 95 (RON 95), Pertamax Turbon (RON 98), Dexlite, dan Pertamina DEX.

Sedangkan untuk BBM non subsidi Pertamax (RON 92) tidak mengalami kenaikan dan masih memilii harga Rp12.100/liter.

BBM subsidi seperti Pertalite (RON 90) dan Solar juga tidak mengalami perubahan pada November 2024 ini.

Pertamax Green (RON 95) mengalami kenaikan harga menjadi Rp13.150/liter dari sebelumnya Rp12.700/liter.

Kemudian Pertamax Turbo naik menjadi Rp13.500/liter dari sebelumnya Rp13.250/liter. Lalu Pertamina Dex (CN 53) kini miliki harga Rp13.440/liter dari sebelumnya Rp13.150/liter.

Dexlite (CN 51) dari yang semula Rp12.700/liter, kini disesuaikan harganya menjadi Rp13.050/liter.

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Daftar Harga Lengkap Terbaru BBM Pertamina per 1 November 2024:

• Pertamax Rp12.100
• Pertamax Green Rp13.150
• Pertamax Turbo Rp 13.500
• Pertamina Dex Rp13.440
• Dexlite Rp13.050
• Biosolar: Rp 6.800 per liter
• Pertalite: Rp 10.000 per liter

Bisnis.com, JAKARTA — Data indeks harga konsumen Oktober 2024 akan menjadi penentu apakah deflasi akan berlanjut menjadi enam bulan berturut-turut atau berhenti dan berbalik mengalami inflasi secara bulanan.

Konsensus ekonom yang terhimpun dalam Bloomberg, Kamis (31/10/2024), meyakini indeks harga konsumen (IHK) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) akan mulai mencatatkan inflasi secara bulanan (month to month/MtM) maupun tahunan (year on year/YoY).

Dari 31 ekonom, nilai tengah proyeksi inflasi tahunan pada Oktober 2024 adalah 1,66% YoY. Angka tersebut lebih rendah dari posisi September 2024 yang sebesar 1,84%.

Proyeksi terendah inflasi tahunan periode tersebut adalah 1,46% YoY, sedangkan tertinggi sebesar 1,8%. Dengan demikian, tidak ada satu pun ekonom yang memprediksikan inflasi tahunan lebih tinggi dari bulan sebelumnya.

Melihat secara bulanan, nilai tengah proyeksi IHK Oktober 2024 memang mencatatkan inflasi tipis di angka 0,03% MtM. Meski demikian, terdapat sejumlah ekonom yang tergabung dalam konsensus tersebut meramalkan deflasi masih akan terjadi.

Sebanyak tiga dari 17 ekonom memperkirakan Oktober akan terjadi deflasi. Terdalam diproyeksikan oleh Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian sebesar -0,17% MtM.

Fakhrul menyampaikan deflasi bulanan yang terjadi akibat kebijakan pemerintah dalam menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Sementara harga pangan yang dinilai masih stabil, menunjukkan tidak adanya dorongan inflasi.

“Iya harga pangan masih cukup stabil dan tidak mendorong inflasi yang berarti,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Berbeda dengan Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede, yang memperkirakan IHK mengalami inflasi bulanan sebesar 0,03% MtM dan 1,67% YoY.

Josua berpandangan kenaikan harga makanan menjadi faktor utama yang mendorong inflasi pada awal kuartal IV/2024 tersebut. Di mana inflasi harga bergejolak, yang sebagian besar terdiri dari bahan makanan, akan mencatat tingkat inflasi sebesar 0,19% MtM.

“Ini menandai berakhirnya deflasi selama lima bulan berturut-turut. Karena peningkatan pasokan dari panen baru-baru ini mulai berkurang,” katanya.

Sementara karena moderasi biaya pendidikan yang terjadi baru-baru ini terus berlanjut, inflasi inti diperkirakan turun menjadi 0,14% MtM dari 0,16% pada September.

Selain itu, sebagai akibat dari penurunan harga bahan bakar nonsubsidi dan harga tiket pesawat, inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah diperkirakan mencatat deflasi bulanan sebesar 0,44% MtM.

Alhasil, perkiraan ini menunjukkan bahwa inflasi kumulatif dari Januari hingga Oktober 2024 akan menjadi sekitar 0,77% ytd, penurunan yang signifikan dari 1,89% ytd pada periode yang sama tahun 2023. Adapun, BPS akan mengumumkan realisasi IHK Oktober 2024 pada besok, Jumat (1/11/2024) pukul 09.00 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut dampak dari pemberlakuan relaksasi impor meluas kini berujung pada beralihnya usaha dari produsen manufaktur menjadi pedagang yang mengimpor barang jadi dari luar negeri.

Kondisi ini disebut merupakan imbas dari penerapan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Pengaturan Impor yang tidak lagi memberlakukan pertimbangan teknis (Pertek) untuk 7 komoditas dari Kemenperin.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan beleid tersebut yang membuat barang-barang impor seperti pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, tas, obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta elektronik membanjiri pasar domestik.

"Sudah banyak yang terjadi pelaku industri kita ini dalam negeri berubah menjadi pedagang. Nah, ini jangan sampai itu terjadi, kami sampaikan itu dampak dari Permendag 8/2024," kata Febri dalam rilis IKI, Kamis (31/10/2024).

Febri menuturkan tanpa Pertek, tujuh komoditas tersebut dapat masuk dengan bebas ke pasar domestik. Aturan ini dapat mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.

Apalagi, dia menyebut ada negara produsen manufaktur terbesar yang sedang mengalami oversupply. Sementara, barang-barang dari negara tersebut juga di-banned atau dilarang masuk ke pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa.

"Banjir lah ke Indonesia. Kalau pasar domestik banjir produk impor, termasuk tekstil, itu yang terjadi turun permintaan produk lokal, produksinya turun, akhirnya pelaku industri berpikir ulang karena kalau diteruskan produksinya rugi," jelasnya.

Tak sedikit dari pelaku industri yang tadinya memproduksi barang saat ini justru memilih untuk menjadi importir barang jadi. Pasalnya, ongkos mengimpor dinilai lebih efisien ketimbang memproduksi sendiri.

"Banyak itu industri elektronik utilisasi di bawah 40%, itu ya bagi kawan-kawan di pelaku industri lebih menguntungkan impor produk jadi elektronik ketimbang memproduksi," tuturnya.

Kondisi ini juga yang membuat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur RI mengalami kontraksi 3 bulan beruntun setelah Permendag 8/2024 diberlakukan. Pada September lalu, PMI berada pada level 49,2 naik dari bulan sebelumnya 48,9, sedangkan pada Juli 2024 pada level 49,3.

"Kami juga menyampaikan bahwa indeks kepercayaan industri Oktober ini atau PMI manufaktur itu bisa lebih tinggi karena belum ada kebijakan yang signifikan mem-boost industri dalam negeri," pungkasnya.