Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, menyelesaikan regulasi pembatasan investasi oleh individu dan perusahaan AS pada teknologi canggih di China, termasuk semikonduktor, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Mengutip Bloomberg pada Selasa (29/10/2024), peraturan tersebut dikeluarkan setelah melalui pertimbangan selama lebih dari satu tahun. Regulasi itu melarang sejumlah investasi pada industri-industri tersebut dan mengharuskan pemerintah AS untuk diberitahu mengenai investasi lainnya.

Tujuan dari regulasi tersebut adalah untuk mencegah modal dan pengetahuan Amerika Serikat membantu China mengembangkan teknologi penting yang dapat memberi Beijing keunggulan militer.

“Investasi AS, termasuk manfaat tidak berwujud seperti bantuan manajerial dan akses terhadap investasi dan jaringan bakat yang sering kali menyertai aliran modal tersebut, tidak boleh digunakan untuk membantu negara-negara yang menjadi perhatian dalam mengembangkan kemampuan militer, intelijen, dan dunia maya mereka,” kata Paul Rosen, asisten Menteri Keuangan untuk keamanan investasi dalam siaran pers.

Kerangka kerja final, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari, sebagian besar sesuai dengan proposal yang diumumkan pada bulan Juni, dengan kejelasan tambahan mengenai parameter teknologi dari peraturan tersebut dan ekspektasi pemerintah AS seputar kepatuhan.

Misalnya, seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan, peraturan tersebut melarang investasi Amerika pada perusahaan-perusahaan China yang berfokus pada teknologi semikonduktor canggih. Namun, peraturan itu hanya mewajibkan pemberitahuan investasi pada perusahaan-perusahaan China yang berfokus pada apa yang disebut chip lama, yang merupakan komponen generasi lama yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan China.

AS sudah membatasi ekspor chip canggih ke Tiongkok, dan peraturan investasi dirancang untuk melengkapi pembatasan perdagangan yang sudah ada.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian ,mengatakan negaranya “sangat menyesalkan dan dengan tegas menolak” pembatasan yang dilakukan AS.

China mengajukan keluhan diplomatik kepada AS mengenai masalah ini, kata Lin pada konferensi pers rutin di Beijing, dan akan melakukan apa yang diperlukan untuk secara tegas menjunjung tinggi hak dan kepentingan sah pihaknya.

Sementara itu, peraturan seputar investasi AI bergantung pada kekuatan komputasi yang digunakan untuk melatih sistem AI tersebut, serta tujuan penggunaannya.

Aturan tersebut melarang individu dan perusahaan Amerika memperoleh ekuitas di perusahaan AI China yang berfokus pada aplikasi militer; berinvestasi pada model AI dengan aplikasi lain dapat dikenakan larangan atau persyaratan pemberitahuan.

Terdapat pengecualian untuk kategori aliran modal tertentu, termasuk surat berharga yang diperdagangkan secara publik dan investasi mitra terbatas tertentu. Secara garis besar, kata pejabat itu, aturan tersebut dimaksudkan untuk menangkap pola investasi seperti yang diidentifikasi dalam laporan tahun 2023 dari Center for Security and Emerging Technology, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Washington.

Para peneliti menemukan bahwa orang Amerika berpartisipasi dalam 17% transaksi investasi global dengan perusahaan AI China antara tahun 2015 dan 2021. Dari kesepakatan tersebut, sekitar sembilan dari 10 berada pada tahap modal ventura.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ikut mengintegrasikan pembangunan jaringan gas (jargas) dengan pembangunan perumahan.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, hal tersebut diperlukan agar pembangunan jargas rumah tangga kian masif. Apalagi target sambungan jargas pada tahun ini adalah 2,5 juta sambungan rumah (SR).

Sementara itu, capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir 2024 ini.

"Kementerian Perumahan juga bagaimana mengintegrasikan fasilitas jargas ini di perumahan-perumahan, di apartemen, ini kita perlu juga," kata laode dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Laode pun mengaku bakal segera mengirim surat kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun, surat tersebut terkait koordinasi antar kementerian.

Terlebih, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini memiliki program untuk membangun 3 juta rumah.

Kendati, Laode mengatakan, pihaknya tak mengejar target sambungan jargas pada 3 juta rumah tersebut. Dia menyebut pihaknya hanya ingin mengejar target 2,5 juta sambungan jargas tahun ini.

"Karena itu sudah dicanangkan harus dicapai di RPJMN [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional] sebelumnya. Nah, sekarang kita belum sampai," ucapnya.

Selain koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pihaknya juga menjalin komunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong pembangunan jargas.

Adapun, koordinasi itu untuk meminta Kementerian BUMN menyusun mekanisme subsidi jargas yang anggarannya dapat berasal dari alokasi subsidi LPG 3 kg.

Tak hanya itu, Laode juga mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dia meminta kementerian tersebut menerbitkan surat edaran kepala daerah guna mendorong penerbitan kebijakan yang mewajibkan pembangunan jargas.

Laode juga ingin Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran kepala daerah terkait kebijakan pengurangan pungutan daerah dalam pengembangan jargas.

"Kalau dari Kementerian Dalam Negeri kami perlu, kami butuh agar di pemda-pemda itu ada suatu peraturan daerah yang mendukung proses pengembangan jargas karena kalau tak diatur pemda prosesnya gak seragam, pemda melihat berbeda-beda terkait jargas ini," kata Laode.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto getol untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari kondisi pailit.

Dia mengatakan bahwa meskipun belum tentu harus campur tangan, pemerintah ingin memastikan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak akan terjadi dan industri tekstil tetap berproduksi.

Apalagi, baru 10 hari Prabowo menjabat, Yassierli menekankan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu tak ingin ada isu besar yang memberikan noda di awal perjalanan pemerintahannya.

“Bagi kami [menyelamatkan industri padat karya itu concern. Ini juga lebih kepada karena ini berada di hari-hari minggu-minggu pertama dan kami ingin bahwa awal-awal ini kami berjalan take off-nya itu smooth,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa pemerintah akan terus memperhatikan perlindungan tenaga kerja di industri tekstil dalam negeri tersebut. Selain itu, Menaker memastikan bahwa hak-hak para pekerja tetap terpenuhi.

Apalagi, saat ini, dia melanjutkan bahwa status pailit yang dialami oleh Sritex masih terbatas terhadap keputusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang sehingga masih terdapat upaya untuk proses kasasi.

Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga sudah meminta komitmen dari jajaran Sritex agar perusahaan tetap harus beroperasi.

“Dari arahan itu mereka mengatakan iya dan mereka bisa melakukan itu. [Secara hukum mereka masih bisa beroperasi] itu bisa [karena masih kasasi],” pungkas Yassierli.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia mencatat lima Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang menempati posisi okupansi tertinggi pada periode Januari-September 2024.

Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia (KAI) Anne Purba mengatakan antusiasme masyarakat untuk menggunakan moda transportasi kereta api dalam perjalanan jarak jauh antara Cilacap dan Banyuwangi menunjukkan peningkatan yang signifikan.

KA Wijayakusuma, yang melayani rute Cilacap-Surabaya Gubeng-Jember-Ketapang Banyuwangi (pp), mencatatkan rekor dengan tingkat okupansi mencapai 193% selama periode Januari hingga September 2024. Capaian ini menjadikannya sebagai kereta dengan okupansi tertinggi dalam periode tersebut.

Anne menjelaskan bahwa okupansi mengacu pada tingkat pengisian penumpang di sepanjang perjalanan. Dalam kasus KA Wijayakusuma, angka okupansi yang melebihi 100 persen disebabkan oleh penumpang dinamis, yaitu penumpang yang naik dan turun di berbagai stasiun antara stasiun awal dan tujuan akhir.

“Hal ini menunjukkan tingginya permintaan terhadap layanan kereta api di jalur ini,” kata Anne dalam keterangan resmi, Selasa (29/10/2024).

Selain KA Wijayakusuma, terdapat beberapa kereta lain yang juga menunjukkan tingkat okupansi tinggi selama Januari hingga September 2024.

Berdasarkan data PT KAI, lima kereta dengan okupansi tertinggi antara lain adalah KA Malabar sebesar 174% yang melayani rute Bandung-Malang Kota Lama, KA Joglosemarkerto yaitu 173% yang menghubungkan Solo-Yogyakarta-Purwokerto-Semarang, KA Ranggajati sebesar 165% yang melayani Yogyakarta-Semarang, dan KA Jayabaya dengan okupansi 163% dengan rute Pasar Senen-Malang.

KA Wijayakusuma sendiri terdiri dari rangkaian 4 kereta kelas eksekutif dan 3 kereta kelas ekonomi premium, dengan total kapasitas tempat duduk sebanyak 392 kursi. Kapasitas ini terbagi atas 200 kursi untuk kelas eksekutif dan 192 kursi untuk kelas ekonomi premium.

Anne mengklaim penumpang KA Wijayakusuma juga memiliki kesempatan untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata menarik sepanjang rutenya.

Beberapa tempat wisata terkenal yang bisa dijangkau melalui jalur ini meliputi Yogyakarta dengan wisata Keraton dan Malioboro, Solo dengan Keraton Solo, Surabaya dengan Tugu Pahlawan dan Jembatan Suramadu, serta Banyuwangi yang terkenal dengan Kawah Ijen dan Taman Nasional Baluran.

Selain itu, destinasi wisata di Jember, seperti Pantai Papuma dan Kebun Teh Arjuno, turut menjadi daya tarik bagi para penumpang yang ingin singgah di wilayah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap nasib pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, bahkan pembangunan IKN tak dibahas dalam rapat kabinet yang dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

“Oh belum ada [obrolan soal IKN saat rapat kabinet], IKN sih tetap cuma mungkin ya akan prioritasnya kan sekarang swasembada pangan,” jelasnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (29/10/2024).

Dody menyebut, arahan untuk mendukung program swasembada pangan itu dilakukan dalam rangka menyiapkan ketahanan pangan RI. Mengingat, kondisi ekonomi global saat ini juga tengah bergejolak.

Dirinya menjelaskan, pihaknya diminta untuk membangun sarana prasarana yang menunjang kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendorong produksi pangan RI.

“Kewajiban PU support Pak Presiden [mendorong] swasembada pangan, berarti support Kementan. Termasuk swasembada air lah otomatis,” tegasnya.

Namun demikian, Dody memastikan pembangunan IKN bakal tetap dilanjutkan. Dia juga menegaskan Kementerian PU bakal sepenuhnya mendukung keputusan Presiden untuk dapat melanjutkan proyek senilai Rp466 triliun tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merencanakan dan menargetkan untuk merampungkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam kurun 4 tahun.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa dalam sesi terakhir agenda Retreat Kabinet Merah Putih, Presiden Ke-8 RI itu memberikan pengarahan seputar soal kelanjutan IKN.

“Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun,” ucapnya melalui akun instagram @rajaantoni, Sabtu (26/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan Sritex masih bisa beroperasi atau melakukan aktivitas ekspor-impor meskipun tengah dalam status pailit.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan Bea Cukai sudah setuju bahwa impor dan ekspor produk Sritex akan terus berjalan. Menurutnya, opsi ini pernah berjalan di kawasan berikat di Jawa Barat.

“Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pemerintah pun optimistis untuk mendorong Sritex agar tetap beroperasi dan melakukan aktivitas ekspor-impor.

Menurutnya, dengan status Sritex yang masih dalam tahap kasasi sehingga masih ada peluang bagi perusahaan agar dapat lolos dari jeratan pailit. Harapannya, opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terjadi.

"Kami masih memilih opsi pabrik bekerja," ucapnya.

Airlangga pun menekankan bahwa Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) menegaskan bahwa Sritex harus tetap berjalan dengan meminta jajarannya untuk mencari segara opsi agar raksasa tekstil itu bisa diselamatkan.

"Arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya," imbuhnya.

Misalnya, dia mengamini bahwa pemerintah tak menutup peluang menggelontorkan dana talangan atau bailout untuk menyelamatkan Sritex dari kondisi pailit.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji peluang tersebut. Namun, dia memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan kurator terlebih dahulu.

Mengingat, saat ini telah ada kurator yang merupakan pihak yang berhak melakukan eksekusi terhadap harta pailit dari raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) itu.

“Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator,” ujarnya

Lebih lanjut, Airlangga pun juga tak menutup kemungkinan untuk membuka opsi untuk melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) turut membantu Sritex dari ancaman gulung tikar.

“[Melibatkan LPEI] (Cek) itu nanti tahap berikutnya,” pungkas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan non-definitif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Iwan Suprijanto menyebut Kementerian PKP belum mendapat anggaran pelaksanaan program 3 juta rumah.

Anggaran yang dimiliki Kementerian PKP saat ini masih sebesar Rp5,07 triliun, yang merupakan pagu anggaran Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2025.

“Anggaran ini jangan dilihat sebagai anggaran kementerian ya, itu [Rp5,07 triliun] anggaran Ditjen Perumahan pada Kementerian PUPR untuk 2025, “ tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Dengan demikian, tambah Iwan, alokasi anggarannya masih difokuskan untuk menyelesaikan beberapa proyek kontrak tahun jamak (multi year contracti/MYC).

Dia juga menjelaskan, hingga saat ini pihaknya juga belum secara rinci merumuskan berapa kebutuhan anggaran Kementerian PKP untuk membangun 3 juta rumah. Pasalnya, saat ini pihaknya masih terlebih dahulu fokus merumuskan struktur Kementerian PKP terlebih dahulu.

Apabila hal tersebut rampung dilaksanakan, barulah pejabat terstruktur Kementerian PKP bakal merumuskan kebutuhan anggaran program, termasuk proyek 3 juta rumah.

“Belum [ada anggaran program 3 juta rumah], ya makannya kita harapkan ini Pak Menteri membuka struktur, struktur kita selesaikan dan jadi, baru nanti struktur organisasi membentuk struktur program, nanti struktur program itu [selesai dibuat] baru anggaran,” tambahnya.

Meski belum mengantongi anggaran tambahan sepeserpun, sebelumnya Menteri PKP, Maruarar Sirait mengaku bakal segera melakukan groundbreaking program 3 juta rumah dengan menggunakan anggaran dan koneksi pribadi.

Ara memastikan, pihaknya bakal menyumbang lahan seluas 2,5 hektare (Ha) di wilayah Tangerang. Untuk eksekusinya dirinya bakal menggaet pengembang raksasa Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma (Aguan).

“Tanahnya dari perusahaan kami, yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Lebih detail, Ara menyebut proses groundbreaking perdana program tiga juta rumah itu bakal dilakukan pada 10 November 2024.

Dia menjelaskan, nantinya rumah-rumah tersebut tak akan disewakan atau dijual. Melainkan pemerintah murni menyediakan rumah layak bagi masyarakat secara gratis.

“[Dibangun] buat siapa? Ya buat rakyat. Lalu mau disewakan atau dijual? Mau dikasih saja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan struktur baru Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bakal dipimpinnya selama lima tahun ke depan.

Pembentukan struktur baru itu menanggapi keputusan Presiden Prabowo memecah Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Berdasarkan Perpres 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024 – 2029, salah satu poinnya pembentukan Kementerian PU,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V, Selasa (29/10/2024).

Dalam paparannya, Dody menuturkan Kementerian PU tetap bakal memiliki 6 Direktorat Jenderal (Ditjen) seperti struktur Kementerian PUPR sebelumnya.

Hanya saja, terdapat satu Ditjen yang diubah yakni semula Ditjen Perumahan menjadi Ditjen Prasarana Strategis.

Adapun, rincian Ditjen Kementerian PU di antaranya Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Prasarana Strategis, Ditjen Bina Konstruksi dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Ke-enam Ditjen tersebut bakal diawasi langsung oleh Menteri dan Inspektorat Jenderal serta Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Di samping itu, Dody juga menyebut bakal dibantu oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) selama menjalankan tugasnya.

“Rencana struktur Kementerian PU 2025 - 2029 akan dibantu oleh Wamen, Sekjen, Irjen, Dirjen SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi, Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Dirjen Prasarana Strategis, serta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Badan Pengembangan SDM serta beberapa staf ahli,” pungkas Dody.

Tak banyak informasi yang disampaikan Dody dalam RDP perdananya tersebut. Paparannya hanya sekedar fokus pada pembentukan struktur baru Kementerian PU Kabinet Merah Putih periode 2024 – 2029.

Namun sebelumnya, Dody mengaku siap memberikan pengabdian terbaiknya usai ditunjuk Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum.

"Optimisme dan kesamaan visi dengan seorang nasionalis Pak Prabowo jadi hal terkuat yang membuat saya siap mengabdikan diri," jelasnya.

Dia juga menegaskan kesiapannya untuk menjalankan visi besar yakni menuju Indonesia Emas 2045 yang bakal diwujudkan lewat delapan misi utama atau disebut Asta Cita.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan lelang pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dilakukan mulai 2025.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, untuk konstruksi sambungan rumah (SR) bisa terlaksana pada 2026.

"Kami baru akan mulai, kami sudah studi 2 tahun. Insyaallah 2025 nanti kita masuk proses lelang, 2026 bisa konstruksi dan mulai ada SR untuk KPBU, rencananya seperti itu," kata Laode di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Untuk diketahui, skema pembiayaan pembangunan jargas saat ini hanya ada dua, yakni lewat anggaran penerimaan dan belanja pemerintah (APBN) dan badan usaha dalam hal ini PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN.

Laode menuturkan, pihaknya memiliki sejumlah penawaran agar pengusaha swasta tertarik mengikuti skema KPBU. Ini salah satunya dengan model pengembangan jargas dalam satu wilayah dalam jumlah yang banyak.

"Contohnya di Batam lebih dari 200.000 SR, Palembang lebih 200.000 SR. Jadi diharapkan dengan jumlah yang masif ini akan mengundang keinginan yang lebih dari badan usaha untuk mengikuti lelang dari KPBU untuk terjun membangun jargas," jelasnya.

Selain itu, pemerintah bakal memberikan insentif bagi pengusaha. Adapun, insentif itu dalam bentuk bantuan capex maksimal 49% yang disebut juga istilah viability gap fund (VGF).

"VGF itu begitu dia [pelaku usaha] konstruksi, dia kan butuh investasi, 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49% oleh Kementerian Keuangan," kata Laode.

Dia pun mengatakan dengan skema di atas harga jargas bisa lebih kompetitif. Dengan begitu, jargas terjangkau di kalangan masyarakat. Menurutnya, harga jargas itu bisa turun ke level Rp10.000 per meter kubik.

"Tadi saya simulasi itu [harga jargas] ada Rp14.000, kayaknya itu agak berat. Makanya pakai KPBU dia bisa turun. Bisa turun di Rp10.000," katanya.

Laode menyebut, untuk mengimplementasikan skema KPBU pemerintah tengah mengkaji revisi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Dia pun memastikan revisi aturan tersebut bisa rampung maksimal dalam 100 hari kerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Nah kita harapkan, tadi saya bilang 100 hari kabinet sudah selesai," katanya.

Hingga akhir 2023, jargas rumah tangga yang sudah terpasang mencapai 900.000 SR. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi dari anggaran yang berasal dari APBN sebanyak 703.308 SR, dan sisanya dibangun melalui penugasan pemerintah kepada PGN.

Adapun, target sambungan jargas pada tahun ini adalah 2,5 juta SR. Namun, Kementerian ESDM belakangan memastikan target pembangunan jaringan gas rumah tangga itu bakal meleset.

Otoritas hilir minyak dan gas (migas) mencatat capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir tahun ini.

“Jika ditargetkan tahun 2025 ke 2,5 juta sambungan, maka ini masih menjadi pekerjaan rumah, belum bisa mencapai angka tersebut,” kata Laode pada Juni 2024 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal rencana Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan dana talangan atau bailout untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari kondisi pailit.

Dia mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji peluang tersebut. Namun, dia memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan kurator terlebih dahulu.

Mengingat, saat ini telah ada kurator yang merupakan pihak yang berhak melakukan eksekusi terhadap harta pailit dari raksasa tekstil dengan kode emiten SRIL itu.

“Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, Airlangga pun juga tak menutup kemungkinan untuk membuka opsi untuk melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) turut membantu Sritex dari ancaman gulung tikar.

Dia memastikan Ditjen Bea Cukai sudah setuju bahwa impor dan ekspor produk Sritex akan terus berjalan.

“Sekarang kami monitor dulu. Pertama, Bea Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti,” pungkas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menentukan alokasi pengadaan mobil bagi menteri, wakil menteri, serta eselon lainnya untuk Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto memberikan arahan bagi para menteri dan pejabat eselon I untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad. Hal ini dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri serta memperkuat dan mendukung industri dalam negeri.

Meski demikian, PT Pindad belum merilis harga resmi mobil Maung yang telah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 70% tersebut. Terlebih, jenis kendaraan Maung MV3 memiliki berbagai tipe.

Pada dasarnya, pemerintah telah menentukan standar biaya pengadaan mobil untuk tahun 2025 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 39/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

Mengacu Pasal 2 beleid ini, bahwa penggunaan standar biaya ini bersifat batas tertinggi atau dapat dilampaui. Artinya, para pejabat dapat melakukan pengadaan mobil dengan harga yang lebih tinggi dari ketentuan.

Para pejabat juga diberikan pilihan untuk melakukan pengadaan kendaraan konvensional atau listrik.

Untuk kendaraan konvensional bagi pejabat eselon I dialokasikan senilai Rp878,91 juta per unit.

Bagi pejabat yang ingin membeli Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), kas negara mengalokasikan anggaran senilai Rp966,8 juta per unit untuk eselon I dan Rp746,11 juta per unit untuk eselon II.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa KBLBB belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Bisnis mengestimasikan untuk kendaraan konvensional dengan jumlah menteri dan wamen secara total sebanyak 109 orang, artinya kas negara perlu menyiapkan sekitar Rp95,8 miliar untuk melakukan pengadaan kendaraan.

Sementara bila eselon I seluruhnnya menggunakan kendaraan listrik, artinya kebutuhan anggaran mencapai Rp105,38 miliar.

Dalam bagian penjelasan, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.

Di sisi lain, mengacu pada PMK No. 172/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, tercantum mobil untuk menteri dan wamen memiliki spesifikasi yang sama.

Jenisnya dapat dipilih, yakni Sedan 3.500 cc 6 silinder atau Sport Utility Vehicles (SUV)/Multi Purpose Vehicles(MPV) 3.500 cc 6 silinder.

Khusus untuk menteri atau yang setara menteri, dapat memiliki maksimal dua unit kendaraan sementara wamen hanya satu unit.

Bisnis.com, JAKARTA - Peluang PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex untuk memenangkan kasasi terhadap putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang dinilai kecil.

Dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg terkait pembatalan perdamaian atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Sritex Group disebutkan bahwa perusahaan tersebut lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon.

Pakar Hukum Bisnis dan Industri Frank Alexander Hutapea mengatakan, untuk memenangkan pengajuan kasasi atas putusan tersebut, Sritex harus memiliki bukti konkret yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak lalai maupun kredit macet.

"Sekarang, di kasasi ini walaupun kemungkinannya kecil, tetapi pernah ada kasasi dikabulkan tapi bukan dari aspek hukumnya, melainkan dari aspek kemanusian dan kepentingan umum," kata Frank kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Dia mencontohkan, terdapat salah satu kasus yang kasasi atas kepailitannya dikabulkan lantaran ada pertimbangan bahwa perusahaan menjalankan aspek kemanusiaan, kepentingan umum, dan tidak untuk mencari keuntungan.

Adapun, kasus yakng dimaksud yakni tercatut dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No.1262 K/Pdt. Sus-Pailit/2022 yang menggugat pailit Yayasan Rumah Sakit Karsa. Namun, dengan pertimbangan kemanusiaan, status pailit dibatalkan.

"Jadi apakah kasasi ini boleh atau tidak? Boleh hukum formilnya, untuk mengajukannya. Tetapi pertimbangan hukumnya kan apabila ada kesalahan pembuktian fakta di pengadilan negeri," jelasnya.

Dalam kasus Sritex, Frank menerangkan terdapat tiga solusi atau jalan keluar dari putusan pailit tersebut. Pertama, kasasi dapat dikabulkan apabila terdapat alasan nonhukum, sebagai contoh alasan kemanusiaan, kepentingan umum dan tidak untuk keuntungan.

Solusi kedua, Sritex tetap dipailitkan dan menempuh jalur pemberesan aset perusahaan yang digunakan untuk membayar hak tanggungan kepada buruh pekerjanya sebagai kreditor preferen.

"Buruh memiliki hak preferen, diutamakan sebelum mereka [kreditur]. Jadi hasil dari pemberesan dari harta pailit digunakan untuk membayar pesangon buruhnya, tapi tetap pailit karena secara UU hanya ada pemberesan aset," jelasnya.

Solusi alternatif lain yang tidak memiliki payung hukum dan tidak menjadi opsi yakni terkait hak khusus dari presiden. Hak-hak tersebut mencakup injeksi pendanaan dari pemerintah dan pembukaan status pailit.

Kendati demikian, melihat kelangsung bisnis Sritex dan kondisi keuangan yang saat ini disebut masih sulit, maka pendanaan pun hanya menjadi solusi sementara.

"Kalau mau dibuat kaya gini ya dibikin aja di-approve oleh disetujui kreditur 100%, yang jadi hambatannya dalah approval dari 100% kreditur karena proposal mereka beda-beda kecuali melanjutkan proposal perdamaian dari yang kemarin macet itu," terangnya.