Bisnis.com, JAKARTA - Bos maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) membenarkan bahwa harga tiket pesawat Garuda dari dan ke Bali mengalami penurunan pada hari-hari tertentu.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, penurunan harga tiket tersebut merupakan inisiatif perseroan dalam menjawab permintaan, situasi dan asesmen Garuda.

“[Penurunan tiket] merupakan inisiatif [dalam] menjawab permintaan, situasi dan asesmen kita,” kata Irfan kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Irfan mengaku hingga saat ini, belum terdapat koordinasi antara pihak Garuda dan Satgas Penurunan Tiket Pesawat yang dibentuk pemerintah.

“Sementara belum [obrolan lagi ke garuda],” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno mengeklaim harga tiket Garuda Indonesia destinasi Bali telah turun 45%.

Sandiaga Uno mengatakan, harga tiket saat ini sudah berangsur turun. Beberapa tiket untuk penerbangan dari dan menuju Bali berkisar Rp1,4 juta hingga Rp1,6 juta.

“Beberapa tiket untuk sektor Bali sudah kembali ke level yang bisa terjangkau oleh masyarakat. Untuk Garuda tadi yang Rp1,6 juta sama Rp1,4 juta itu kalau dibandingkan dengan Rp3 juta sebelumnya sudah turunnya cukup banyak, sudah 45%,” kata Sandiaga di Kantor Kemenparekraf, dikutip Selasa (15/10/2024).

Meski demikian, kata Sandiaga, tiket pesawat bergerak dinamis terutama di jam-jam penerbangan tertentu yang menjadi favorit penumpang.

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam studinya mengungkapkan, pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam pilot project makan bergizi gratis secara rata-rata meningkat.

Adapun, pilot project program makan bergizi gratis dilakukan di 10 kabupaten/kota yakni Bandung, Bekasi, Bogor, Jakarta Timur, Makassar, Malang, Medan, Semarang, Solo, dan Surabaya.

“UMKM yang terlibat dalam pilot project ini mendapat kenaikan rata-rata pendapatan sebesar 33,68%,” ungkap Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam diskusi publik Indef, Kamis (17/10/2024).

Secara terperinci, UMKM di Bandung yang terlibat dalam pilot project ini mengalami peningkatan penghasilan bersih sebesar 1,70%, Bekasi meningkat 15,78%, dan Bogor sebesar 78,96%.

Kemudian, penghasilan UMKM di Makassar meningkat 49,97%, Malang naik sebesar 28,26%, Medan 68,01%, Semarang 55,09%, Solo 37,08%, dan Surabaya meningkat sebesar 31,85%.

Untuk Jakarta Timur, Indef mencatat tidak mengalami peningkatan pendapatan bersih. Pasalnya, UMKM tersebut mengalihkan seluruh sumber daya produksi sehari-hari untuk terlibat dalam produksi makanan pada pilot project program makan bergizi gratis.

Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada UMKM. Dalam studinya, Esther mengungkap bahwa rata-rata penambahan tenaga kerja yang terlibat dalam pilot project program ini adalah sejumlah 3 orang.

“Ternyata, rata-rata penambahan tenaga kerja pada UMKM terlihat dari pilot project di 10 kab/kota dengan jumlah 3 orang,” ujar Esther.

Masih dalam paparan yang disampaikan Esther, jumlah tenaga kerja rata-rata di kota Makassar mencapai 28 tenaga kerja. Kemudian ketika mengikuti pilot project makan bergizi gratis, terjadi penambahan tenaga kerja, menjadi 36 tenaga kerja.

Dengan demikian, ada penambahan tenaga kerja sebanyak 8 orang di Makassar, menjadikannya sebagai kota/kab dengan penambahan tenaga kerja tertinggi di antara kab/kota yang terlibat dalam pilot project ini. Sementara itu, penambahan terendah terjadi di Jakarta Timur, yang tidak menambah jumlah tenaga kerjanya.

Sebagai informasi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) TA 2025 telah mengakomodasi program makan bergizi gratis dalam kebijakan ke depan.

Program yang menyasar peserta didik itu akan dilakukan melalui UMKM lokal sebagai unit penyedia makanan untuk menyediakan makanan bergizi kepada peserta didik penerima manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja industri manufaktur dalam beberapa bulan terakhir tampak mengalami penyusutan. Kondisi ini juga tercerminkan dari penyusutan impor bahan baku/penolong dan barang modal, khususnya untuk input operasional industri.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, manufaktur Indonesia saat ini terdampak ekonomi global yang melemah dan penurunan daya beli masyarakat dalam negeri.

"Prospeknya sebenarnya masih sulit untuk kita mendapatkan atau ada perbaikan yang lebih menyeluruh terhadap kondisi manufaktur saat ini, karena kondisi dunia itu sendiri tidak terlalu meyakinkan," kata Yose kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Persaingan ketat dengan produk China maupun Vietnam di pasar regional juga dinilai sulit untuk ditembus produsen lokal. Alhasil, input bahan baku untuk produksi manufaktur mengalami pelemahan.

Namun, melemahnya impor bahan baku/penolong dan barang modal juga disebut lantaran regulasi atau kebijakan tata niaga impor pemerintah yang mempersulit impor bahan baku.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) impor bahan baku mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir. Pada September 2024, impor bahan baku/penolong tercatat sebesar US$13,4 miliar atau turun 9,69% month-to-month (mtm) dari US$14,8 miliar pada Agustus 2024.

Sebelumnya, pada Juli 2024, angka impor bahan baku/penolong masih berada di kisaran US$16,02 miliar. Meskipun secara bulanan turun, jika dilihat secara tahunan impor bahan baku masih tumbuh 5,87% year-on-year (yoy) dari US$12,6 miliar pada September 2023.

Kondisi serupa terjadi pada impor barang modal yang turun menjadi US$3,53 miliar atau turun 7,15% mtm pada September 2024 dibandingkan bulan sebelumnya US$3,80 miliar. Sementara itu, pada Juli 2024, angka impor barang modal sebesar US$3,63 miliar.

Secara tahunan, impor barang modal tumbuh 18,44% yoy senilai US$2,98 miliar pada September 2023. Adapun, impor barang modal berkontribusi sebesar 17,44% dari total nilai impor, sementara porsi impor bahan baku mencapai 73%.

Melihat kondisi penyusutan impor bahan baku dan barang modal yang dapat berdampak ke produktivitas manufaktur tersebut, Kementerian Perindustrian menilai perlu kebijakan yang diselaraskan antarkementerian/lembaga.

Kepala Badan Standardisasi Kebijakan dan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi mengatakan, dalam 3 bulan terakhir produksi manufaktur mengalami penurunan, meskipun variabel pesanan baru masih ekspansi.

Untuk diketahui, Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia yang menunjukkan variabel input, pesanan baru, output produksi, hingga inventaris gudang dalam 3 bulan terakhir mengalami kontraksi. Pada Juli 2024, PMI di level Juli 49,3, Agustus 2024 48,9 dan September 2024 49,2.

"Sebagian melihat ada korelasi ini dengan pelonggaran aturan impor, tapi mungkin harus didalami karena mungkin ada faktor lain seperti tadi misalnya terkait daya beli dan sebagainya," kata Andi dalam Bisnis Indonesia Forum: Legasi Sedasawarsa dan Asa Selanjutnya di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang diminta Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa tercapai melalui tujuh strategi prioritas.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, maka syarat pertumbuhan ekonomi yang diperlukan adalah 8%. Namun, kata dia, terlebih dahulu negara harus optimistis angka 8% itu bisa tercapai.

Pasalnya, Arsjad menjelaskan bahwa dengan ekonomi Indonesia tumbuh 8% maka akan berdampak positif terhadap banyak sektor, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

“Pertumbuhan ekonomi 8% adalah kunci agar Indonesia dalam 5 tahun ke depan bisa mencari pekerjaan. Kalau ekonomi kita 8% akan ada 16-18 juta pekerjaan baru, [juga] bisa punya rumah,” kata Arsjad dalam acara peluncuran bertajuk ‘Whitepaper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi Tahun 2024–2029’ di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Menurut Arsjad, pertumbuhan ekonomi 8% juga membuat masyarakat bisa memiliki hunian. Setidaknya, akan ada sekitar 50.000 rumah baru jika ekonomi tumbuh 8%.

Di samping itu, Arsjad menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi 8% juga memicu perkembangan industri dan UMKM.

“Ekonomi 8% adalah kunci agar kita makin sejahtera. Kita harus pastikan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, makin baik. Ini kita harus peduli ekonomi 8%,” ujarnya.

Untuk itu, Arsjad menyampaikan ada tujuh strategi prioritas agar ekonomi Indonesia tumbuh 8%. Adapun, strategi ini disusun oleh Kadin melalui Whitepaper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi Tahun 2024–2029.

Pertama, adanya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, mudah diakses, dan terjangkau. Dalam hal ini, Arsjad menjelaskan bahwa diperlukan banyak jalur transportasi dan tidak hanya tersebar di wilayah Jakarta.

“Apalagi kalau ada feeder, itu akan membuat hidup kita lebih nyaman lagi,” imbuhnya.

Kedua, harus membangun ketahanan kesehatan dan transformasi pelayanan kesehatan, yakni dengan membangun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan rumah sakit (RS).

Arsjad juga menyinggung program unggulan yang diusung Prabowo—Gibran terkait makan bergizi gratis (MBG). “Termasuk program makan bergizi gratis agar kita punya generasi muda yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Strategi ketiga adalah ketahanan energi. Menurut Kadin, pemerintah harus melakukan ketahanan energi, termasuk adopsi kendaraan listrik dan energi baru terbarukan (EBT).

Untuk contoh sederhana misalnya, kata Arsjad, Indonesia harus mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan (sustainable lifestyles) dengan membawa tempat makan dan minum dari rumah untuk meminimalisir sampah.

Berikutnya, yang keempat dengan mengakselerasi pertumbuhan UMKM. Sebab, jelas Arsjad, UMKM berkontribusi lebih dari 90% terhadap PDB.

“Kita butuh lebih banyak pengusaha. Makanya saya mengajak ‘yuk kita jadi pengusaha’, karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Anda berkontribusi memberikan lapangan pekerjaan,” tuturnya.

Strategi kelima, memperkuat basis manufaktur melalui re-industrialisasi, seperti baterai. Keenam, membangun pusat pengembangan bisnis hijau terbesar di dunia. Serta yang ketujuh, yakni dengan membangun ekosistem keayahan pangan mandiri.

“Kalau kita mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, kita butuh penambahan PDB US$400-500 miliar. Ini akan menyumbang 80% tambahan dari PDB,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Jeju Air membuka rute penerbangan langsung dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Bandar Udara Incheon Korea Selatan (PP), Rabu (16/10/2024).

Penerbangan Incheon-Hang Nadim Batam (PP) ini beroperasi menggunakan pesawat jenis B737-800 yang dapat mengangkut penumpang dengan kapasitas maksimum 189 penumpang, dengan jadwal penerbangan 3 kali dalam seminggu.

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan pihaknya mendukung penuh realisasi penerbangan langsung tersebut.

Penerbangan perdana ini merupakan bagian integral dari terselenggaranya proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Kami berharap dengan dibukanya rute penerbangan ini dapat meningkatkan kedatangan wisatawan, investasi dan perdagangan, serta mempererat pertukaran budaya antar negara,” kata Lukman dalam keterangan resmi, Kamis (17/10/2024).

Lukman memberikan apresiasi kepada semua pihak atas dukungan sehingga penerbangan langsung Incheon-Hang Nadim Batam (PP) ini dapat beroperasi.

“Di hari bahagia ini, saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam peluncuran penerbangan ini, khususnya kepada Jeju Air, Lion Air Group dan juga PT. Bandara Internasional Batam sebagai pengelola Bandar Udara Internasional Hang Nadim, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas terbaik," kata Lukman.

Rute penerbangan ini diharapkan sustainable serta menguntungkan bagi kedua negara maupun operator penerbangan dalam meningkatkan aksesibilitas, mendorong kedatangan wisatawan, investasi, dan perdagangan, serta mempererat pertukaran budaya antara kedua negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Celios Galau D. Muhammad mengatakan bahwa pembagian jabatan menteri dan wakil menteri era Prabowo Subianto, berpotensi menciptakan pemborosan APBN yang signifikan.

Bagaimana tidak, semakin ‘gemuk’ kementerian dan menteri maupun wakil menteri, akan berujung pada penambahan anggaran untuk gaji, fasilitas kantor, dan uang pensiun pejabat tersebut.

"Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/10/2024).

Munculnya tanggungan baru tersebut pasalnya semakin memperparah kerentanan fiskal Tanah Air, akibat jatuh tempo utang dan kinerja penerimaan pajak yang tak sesuai target.

Sebut saja utang jatuh tempo pemerintah pusat pada tahun depan senilai Rp800,33 triliun, belum termasuk kewajiban pembayaran bunga utang yang lebih dari Rp500 triliun.

Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat APBN berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun, belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

"Analisa Celios menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk," tutur Galau.

Mengacu pada estimasi perhitungan yang Celios lakukan, pembengkakan tersebut berasal dari kenaikan anggaran untuk para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun.

Celios mengasumsikan besaran gaji dan tunjangan untuk menteri senilai Rp150 juta per bulan, sementara untuk wakilnya senilai Rp100 juta/bulan. Sementara asumsi anggaran operasional per orangnya senilai Rp500 juta, termasuk untul perjalanan dinas dan staf.

Bila melihat pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin yang memiliki 34 menteri dan 17 wakil menteri, artinya estimasi biaya yang Bendahara Negara keluarkan untuk gaji pejabat tersebut senilai Rp387,6 miliar per tahun.

Sementara dengan estimasi jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang mencapai 49 menteri dan 59 wakil menteri, akan menguras APBN setiap tahunnya senilai Rp777 miliar.

Artinya, terdapat peningkatan anggaran senilai Rp389,4 miliar/tahun dari alokasi gaji pada era Jokowi, ke era Prabowo. Untuk llima tahun ke depan, Rp389,4 miliar x 5 = Rp1.947 miliar atau Rp1,95 triliun yang Bendahara Negara perlu alokasikan.

Celios menegaskan bahwa estimasi ini adalah perhitungan sederhana dengan memperkirakan besaran anggaran jabatan tersebut belum termasuk biaya pembangunan fasilitas gedung baru.

Angka yang lebih presisi dapat dihitung lebih detail setelah terbentuknya Kementerian yang baru. Tetapi setidaknya angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN

Melihat peningkatan tersebut, hampir setara dengan anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) 2025 yang senilai Rp360 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Studi terbaru yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance alias Indef mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan berkontribusi hingga Rp4.510 triliun ke produk domestik bruto pada 2025.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menjelaskan, hasil studi terhadap proyek percontohan (pilot project) yang sudah dilakukan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memilki efek pengganda (multiplier effect) yang cukup besar.

Esther menjelaskan, peningkatan Rp1 triliun terhadap belanja pendidikan akan mendorong peningkatan nilai produk domestik bruto (PDB) Sekitar Rp63,52 triliun.

"Nah, anggaran Makan Bergizi Gratis yang ditetapkan kemarin Rp71 triliun pada 2025 akan mendorong PDB sekitar Rp4.510 triliun atau kalau kita hitung dalam persentase sekitar Rp34,2% dari PDB," ungkapnya dalam diskusi publik Indef secara daring, Kamis (17/10/2024).

Bahkan, Indef telah melakukan estimasi manfaat ekonomi pelaksanaan MBG dari 2025—2029 berdasarkan jumlah sasaran penerima manfaat dan rencana anggaran pertahunnya.

Perinciannya: pada 2025 jumlah sasaran program MBG sebanyak 19,47 juta orang dengan anggaran Rp71 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp4.510 triliun.

Pada 2026, estimasi jumlah sasaran program MBG sebanyak 30,46 juta orang dengan anggaran Rp109,7 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp6.967,2 triliun.

Pada 2027, estimasi jumlah sasaran program MBG sebanyak 41,45 juta orang dengan anggaran Rp149,2 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp9.479,4 triliun.

Pada 2028, estimasi jumlah sasaran program MBG sebanyak 62,17 juta orang dengan anggaran Rp223,8 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp14.219,1 triliun.

Pada 2029, estimasi jumlah sasaran program MBG sebanyak 82,9 juta orang dengan anggaran Rp298,4 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp18.958,8 triliun.

"Nah gampangnya seperi apa? Jadi setiap Rp1.000 yang dikeluarkan oleh MBG maka akan memberikan manfaat hingga Rp63.500 terhadap perekonomian," jelas Esther.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan kegiatan dunia usaha pada kuartal III/2024 tetap terjaga meski turun hampir 3 poin persentase dari kuartal sebelumnya.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan hal ini tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 14,4%.

"Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha [SKDU] mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha tetap terjaga pada kuartal III/2024," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/10/2024).

Membandingkan dengan dua kuartal sebelumnya, capaian pada kuartal III/2024 tercatat menurun setelah naik pada kuartal II/2024 menjadi 17,2%, dari level 14,11% pada kuartal I/2024.

Denny menjelaskan kinerja seluruh Lapangan Usaha (LU) terindikasi tumbuh positif. Utamanya, dari LU Pertambangan dan Penggalian (SBT 0,97%), LU Konstruksi (1,34%), serta LU Informasi dan Komunikasi (1,28%), sejalan dengan berlanjutnya aktivitas proyek bangunan dan permintaan yang terjaga.

Sementara itu, kinerja LU yang tetap kuat adalah LU Industri Pengolahan (SBT 1,38%), LU Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Motor (1,3%), serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,46%).

LU yang tetap kuat tersebut terjaga akibat permintaan domestik saat high season libur sekolah dan meningkatnya kegiatan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).

Lebih lanjut, kapasitas produksi terpakai pada kuartal III/2024 tetap terjaga pada level 73,13%. Hal ini terutama ditopang oleh beberapa LU yang terindikasi meningkat, yaitu LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Pengadaan Listrik sejalan dengan peningkatan kegiatan usahanya.

Sementara itu, kondisi keuangan dunia usaha secara umum juga tetap dalam kondisi baik, khususnya pada aspek Likuiditas dan Rentabilitas, dengan akses kredit yang lebih mudah.

Mayoritas responden menyatakan kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi baik pada kuartal III/2024. Hal ini tecermin dari Saldo Bersih (SB) Likuiditas yang tercatat sebesar 20,42%, meski lebih rendah dibandingkan SB 21,99% pada kuartal II/2024.

Hal tersebut disebabkan persentase responden yang menjawab kondisi likuiditas pada kuartal III/2024 "lebih baik" sebesar 26,06% sedikit menurun dibandingkan SB 26,92% pada triwulan sebelumnya, sementara responden yang menjawab kondisi likuiditas "lebih buruk" sebesar 5,64%, meningkat dibandingkan 4,93% pada kuartal II/2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Setidaknya ada enam pekerjaan rumah alias PR terkait pelaksanaan amanat UU Cipta Kerja yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Enam PR tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta dalam acara Peluncuran Buku Harmonisasi Kebijakan dan Transformasi Keberlanjutan di Jakarta pada Kamis (17/10/2024).

Pertama, yaitu peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Apalagi, Arif menjelaskan bahwa Undang-Undang No.6 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) melibat 21 kementerian/lembaga sekaligus.

"Jadi harus ada proses enabling agar kemudian koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan ini dapat terjadi," ujar Arif.

Kedua, sosialisasi yang harus terus ditingkatkan. Menurutnya, amanat UU Cipta Kerja harus menjadi budaya sehingga meski terjadi pergantian pemerintahan ataupun kepemimpinan tidak perlu lagi sosialisasi.

Ketiga, penyederhanaan proses birokrasi dan regulasi. Arif mencontoh, perizinan berusaha seharusnya sudah bisa dilakukan secara digital.

Keempat, sejalan dengan itu perlunya percepatan Single Submission dan digitalisasi. Menurutnya, terdapat ratusan rencana detail tata ruang alias RDTR yang belum terintegrasi ke dalam sistem Single Submission.

"Kemudian yang kelima adalah kemudahan perlindungan dan pemberdayaan bagi UMK [usaha menengah kecil] dan koperasi, khususnya adalah guidelines [pedoman] untuk kemitraan, untuk membangun satu ekosistem agar kemudian mereka bisa naik kelas," katanya.

Dia menjelaskan pentingnya satu ekosistem kemitraan antara usaha besar dan kecil. Tidak hanya di pusat, tetapi juga hingga ke daerah-daerah.

Keenam alias terakhir yaitu perlunya pemantauan, evaluasi, dan penguatan kelembagaan; serta kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMK dan koperasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi menilai target pertumbuhan ekonomi yang diminta Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebesar 8% hanya akan berjalan mulus jika mampu menggenjot pertumbuhan di sektor pertanian hingga manufaktur.

Direktur International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS) FEM IPB University Sahara mengatakan bahwa selama 10 tahun terakhir (2003–2023) produk domestik bruto atau gross domestic product (GDP) Indonesia hanya mampu mencapai 5%. Hal inilah yang dinilai agak berat untuk Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang diminta Prabowo Subianto.

Terlebih, Sahara menjelaskan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, maka pemerintah harus meningkatkan setiap sektor, mulai dari pertanian hingga manufaktur.

Sahara memproyeksikan pemerintah harus menggenjot pertumbuhan sektor pertanian sebesar 4,7%. Lalu, sektor manufaktur sebesar 7,3%, dan sektor jasa harus tumbuh 9,5%.

“Agak berat, kenapa? Karena kalau data historical 2003–2023 menunjukkan bahwa sektor pertanian selama ini hanya tumbuh 3,3% saja, kemudian sektor industri hanya tumbuh 3,9%, dan sektor jasa tumbuh 6,3%,” kata Sahara dalam acara Gambir Trade Talk bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Peningkatan Kompleksitas Ekspor Produk Pertanian Indonesia’ di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Namun, jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan, menurut Sahara, jika Indonesia berhasil mencapai tingkat pertumbuhan 8%, maka indonesia akan keluar dari perangkap pendapatan kelas menengah atau middle income trap pada 2041 mendatang.

Di sisi lain, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 6–7%, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama agar Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Begitu pun jika pertumbuhan Indonesia hanya 5% pada 2045, maka Indonesia juga belum bisa mencapai pendapatan tingkat tinggi.

“Kalau kita mau mencapai tingkat pendapatan yang setara dengan negara maju maka harus di tingkat 6% atau 8%,” jelasnya.

Meski begitu, Sahara menyampaikan bahwa terdapat banyak sumber pertumbuhan untuk mengejar ekonomi 8%, terutama di sektor pertanian. Menurutnya, pertanian merupakan salah satu sektor yang bisa mendukung pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Adapun, beberapa sumber pertumbuhan ekonomi baru, mulai dari blue economy, green economy, circular economy, pengembangan bioeconomy, agroforestry, urban farming, dan hilirisasi komoditas pertanian. Sebab, hilirisasi komoditas pertanian merupakan salah atau sumber pertumbuhan ekonomi baru dalam perekonomian Indonesia.

“Diharapkan dengan hilirisasi, nilai tambah, diversifikasi produk akan semakin meningkat dan kompleksitas dari ekspor indonesia akan semakin meningkat. Sehingga ekspor Indonesia akan lebih mempunyai nilai tambah yang tinggi dan lebih berdaya saing,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mendukung langkah presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Kementerian Koperasi dan UKM.

Teten mengatakan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif, termasuk mengubah struktur kabinet mendatang. Belum lagi, Teten mendengar bahwa Prabowo sangat concern untuk memperbesar koperasi.

“Presiden terpilih itu kan punya hak prerogatif,” kata Teten saat ditemui di Kantor Kemenkop UKM, Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut Teten menyebut, pihaknya pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Koperasi dan Menteri UKM terpilih.

Dia mengungkapkan, posisi Menteri Koperasi akan dijabat oleh Budi Arie Setiadi. Saat ini, Budi merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Sementara, Menteri UKM dijabat oleh Maman Abdurrahman.

Dalam hal ini, Teten akan membantu kedua calon menteri untuk memisahkan sektor koperasi dan UKM. Termasuk, membantu keduanya untuk tetap bisa bersinergi, meski sektor koperasi dan UKM akan dipisah. Pasalnya, koperasi merupakan alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro, seperti pertanian.

“Jadi potensinya itu saya kira meskipun dipecah, saya kira kan bisa disinergikan,” ujarnya.

Teten juga berencana menyampaikan sejumlah masalah dan tantangan yang terjadi di sektor koperasi dan UKM kepada kedua calon menteri, termasuk program-program yang dapat dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya.

Kendati begitu, dia belum dapat mengungkapkan secara detail apa saja yang akan disampaikan kepada kedua calon menteri tersebut.

Kemudian mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM), Teten menyebut bahwa untuk sementara, Deputi yang ada di dalam Kemenkop UKM akan dipisah sesuai dengan sektornya masing-masing. Selanjutnya, kata Teten, pemerintah baru akan merencanakan pengisian SDM di deputi-deputi yang ada.

Jelang pergantian pemerintahan, beredar kabar bahwa komposisi pemerintahan baru akan menggemuk menjadi 46, dari sebelumnya 34 kementerian saat ini. Beberapa diantaranya muncul dari peleburan kementerian dan pemisahan kementerian sebelumnya.

Salah satunya adalah Kemenkop UKM. Kabarnya, kementerian yang saat ini dipimpin oleh Teten Masduki akan dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Selain Kemenkop UKM, diketahui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah menargetkan bakal mengelola aset tanah dalam pengelolaan atau HPL tembus 35.000 hektare (ha) hingga akhir 2024.

Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menjelaskan bahwa saat ini total kelolaan aset bank tanah baru mencapai 20.000 ha. Dengan demikian, dalam kurun waktu 2 bulan belakangan dirinya bakal mengejar sisa tambahan sebesar 15.000 ha aset tanah.

“Sekarang masih sangat kecil sekitar 20.000 ha, tapi insyaallah bisa tercapai sampai 35.000 ha di tahun ini, di tahun ketiga,” jelasnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Parman memberi sinyal bahwa tahun depan target yang dibidik Badan Bank Tanah akan semakin besar. Hal itu seiring dengan roadmap yang telah disusun untuk mendukung program-program presiden terpilih Prabowo Subianto.

Nantinya, Badan Bank Tanah akan difokuskan sebagai badan yang mengelola land bank tanah pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Sudah ada roadmap, insyaallah nanti dari presiden terpilih jauh lebih besar targetnya. Kita benar-benar satu hal yang paling sulit dilakukan adalah masalah pembebasan lahan yang clean and clear, butuh waktu lama dan lain-lain,” tegasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat menjelaskan bahwa pihaknya juga mendapat arahan untuk melakukan pengelolaan tanah untuk program perumahan.

Hal itu sejalan, lantaran presiden terpilih Prabowo Subianto juga menargetkan untuk dapat merealisasikan program 3 juta rumah per tahun.

"Betul, tidak hanya perumahan. Kami juga mendapat amanah untuk menjaga lingkungan, salah satunya hutan yang sudah dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan, salah satu tugas kami adalah melestarikannya juga," ucap Hakiki saat ditemui wartawan di Kabupaten Kendal pada Selasa (23/7/2024).