Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koperai Budi Arie Setiadi menyebut akan membuat satuan tugas (satgas) pengawas koperasi dalam waktu dekat.

Budi mengatakan satgas ini nantinya akan mengatasi koperasi bermasalah seperti kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Selain itu, satgas ini juga diharapkan bisa mengawasi kinerja koperasi agar tak ada penyelewengan.

"Banyak yang ngadu ke kita macam-macam masalahnya. Makanya akan dibikin satgas koperasi salah satunya itu mengawasi itu," kata Budi pada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Budi menyatakan saat ini rencana pembentukan satgas tengah disusun dalam rancangan draf peraturan. Walau begitu, dirinya tidak menyebut apa payung hukum yang akan digunakan untuk pembentukan satgas ini.

"Rencana bikin satgas ini sudah mulai dipetakan," urai Budi.

Budi mengakui bahwa saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dalam mengembangkan koperasi.

Ia menyebut Indonesia memiliki sebanyak 121 ribu koperasi. Namun dari jumlah tersebut hanya 41 ribu koperasi yag rutun menjalankan evaluasi tahunan.

Di lain sisi, jumlah masyarakat yang tergabung dalam koperasi juga terbilang rendah. Data yang dia tuturkan saat ini hanya sebanyak 29 juta masyarakat yang menjadi anggota koperasi.

"Artinya masyarakat yang ikut koperasi masih 10% dari total seluruh masyarakat yang ada. Itu pun dengan kondisi setiap orang boleh menjadi anggota lebih dari satu koperasi," ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Kementerian Koperasi tidak lagi bergabung dengan UKM karena di saat yang sama dibentuk sebagai kementerian tersendiri. Menurutnya dengan Kementerian Koperasi berdiri tersendiri, diharapkan terlahir lebih banyak koperasi besar dari Indonesia yang bisa setara dengan koperasi besar dunia.

“Pak Prabowo tidak ingin koperasi itu identik dengan UMKM, beliau ingin koperasi itu bisa besar seperti di Amerika dan negara lainnya. Kita ingin ada 1-5 koperasi di Indonesia bisa besar,” kata Budi Arie Setiadi dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (21/10/2024).

Budi Arie menuturkan, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi akhir-akhir ini cenderung menurun akibat salah kelola oleh oknum pengurus koperasi. Untuk itu Kementerian Koperasi akan mengupayakan agar kepercayaan masyarakat dapat kembali meningkat.

“Kami ingin membangun koperasi yang bisa dipercaya dan bisa membawa manfaat bagi anggotanya. Di banyak negara yang koperasi maju dan dikelola secara profesional hingga bisa menjadi kebanggaan,” terang Budi Arie.

Dia tak menampik bahwa tantangan dan permasalahan perkoperasian di Indonesia cukup banyak dan pelik. Untuk itu, pihaknya akan memetakan berbagai permasalahan yang saat ini masih ada untuk selanjutnya dicarikan solusi yang tepat. Untuk itu berbagai catatan kebijakan yang telah dijalankan oleh Menteri Koperasi dan UKM sebelumnya Teten Masduki akan dilanjutkan.

“Pak Teten, terima kasih mudah-mudahan nanti bisa terus sharing pengalaman karena selama lima tahun ada di Kementerian Koperasi (dan UKM). Nanti saya akan minta input,” kata Budi Arie.

Menteri Budi Arie menambahkan, Kementerian Koperasi menjadi satu-satunya Kementerian yang disinggung di dalam UUD 45 dan merupakan bagian dari amanat konstitusi. “Oleh karena itu, kita nggak akan main-main dan Pak Prabowo punya komitmen untuk peningkatan kualitas koperasi di Indonesia,” pungkas Budi Arie.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki buka-bukaan tentang pemisahan kementeriannya menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Ia juga telah mengkonfirmasi nama-nama yang akan menduduki posisi sebagai pimpinan kementerian terkait.

Teten membenarkan bahwa Budi Arie Setiadi yang akan menggantikannya sebagai Menteri Koperasi. Sedangkan Maman Abdurrahman yang akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM.

Ia juga telah berkomunikasi dengan para calon menteri, baik Budi Arie maupun Maman Abdurahman menyangkut pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM ini. Komunikasi ini diharapkan dapat memastikan kelancaran transisi sekaligus sinergi ke depannya.

"Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di Menteri Kooperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman dari yang akan di UMKM," kata Teten, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Teten juga menyatakan, akan membantu keduanya selama proses transisi dalam memisahkan sektor koperasi dan UKM. Hal ini termasuk juga dengan membawa keduanya bersinergi, meski sektor terkait kini dipisah.

Sementara itu, menurutnya, langkah perombakan struktur kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo, termasuk pemecahan kementerian. Hal ini menjadi bagian dari persoalan politik di pemerintahan yang akan datang.

"Presiden terpilih itu kan punya hak prerogatif," ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan fokus Prabowo yang disebut-sebut punya cita-cita besar untuk memperbesar koperasi. Hal ini juga berkaitan dengan kakek Prabowo, Margono Djojohadikusumo, yang merupakan pelopor gerakan koperasi di Indonesia.

"Kita tahulah kakeknya beliau itu Pak Margono kan itu dulu ada buku yang ditulis oleh kakeknya. Itu antara perkembangan kooperasi antara tahun 1930 sampai tahun 40, saya sudah baca dan beliau dulu sebagai pengawas kooperasi," ujar Teten.

Selain itu, menurut Teten, koperasi merupakan alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro seperti pertanian. Dengan demikian, koperasi punya potensi besar untuk turut serta menggeber pertumbuhan ekonomi.

"Selama ini kita menggunakan kooperasi itu sebagai alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro, terutama misalnya di sektor pertanian, di agrikultur, di jaringan retail juga. Saya lihat di dunia benar-benar bisa lewat kooperasi. Jadi potensinya itu saya kira meskipun dipecah saya kira akan bisa disinergikan," kata Teten.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman pada hari ini menemui Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Teten yang menyambut Budi Arie dan Maman Abdurrahman langsung mengajak keduanya untuk menuju ke ruangan di lantai atas tempat dilakukannya pertemuan tertutup selama sekitar satu jam.

Usai pertemuan, Budi Arie yang ramai dikabarkan bakal menjadi Menteri Koperasi di pemerintahan Prabowo, tidak banyak memberikan keterangan. "Tunggu tanggal 20 pengumuman resmi dari Pak (Prabowo). Pokoknya ngobrol semuanya. Jadi, ini kan transisi yang bagus, toh saya juga mau komunikasi dengan menteri yang lain juga," kata Budi Arie, Jumat, 18 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Yang pasti, menurut Ketua Umum Relawan Projo itu, pertemuannya dengan Menteri Teten hari ini adalah bagian dari transisi pemerintah. "Kan selalu dibilang, transisi presiden tahun ini, adalah transisi terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia ini berdiri," ujarnya.

Di tempat yang sama, Maman Abdurrahman juga tak memberi keterangan mendalam mengenai hal-hal yang dibahas dalam pertemuan itu. "Begini, saya pikir teman-teman wartawan tunggu aja dulu kurang lebih dua-tiga hari ke depan, baru nanti kita ini, ok," ucapnya.

Maman yang belakangan santer disebut bakal ditunjuk sebagai Menteri UMKM ini hanya menegaskan bahwa ada harapan besar dari presiden terpilih Prabowo Subianto terkait optimalisasi peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM.

Pemisahan koperasi dan UMKM itu, menurut Maman, juga dilakukan agar koperasi bisa fokus mengurusi koperasi dan sektor UMKM bisa fokus kepada sektor UMKM yang kurang lebih ada sekitar 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia.

"Dan perintah dari Pak Prabowo kita meneruskan apa yang memang sudah dibangun, dijalankan, di pemerintahan sebelumnya, dalam hal ini Kang Teten (Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki), prinsipnya begitu," ucap Maman.

Sebelumnya, Teten telah menyampaikan Kementerian Koperasi dan UKM akan dipecah menjadi dua dalam pemerintahan Presiden Prabowo menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. “Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di menteri koperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman yang akan menjadi menteri UKM,” ucap Teten kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.

Teten mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada kedua calon menteri tersebut. Ia juga optimistis bahwa kedua kementerian tersebut akan terus bekerja sama secara sinergis. Pasalnya, koperasi selama ini telah terbukti menjadi wadah yang efektif untuk menyatukan dan memperkuat para pelaku usaha, khususnya usaha mikro.

JAKARTA,investor.id –  Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) telah menyalurkan dana bergulir  sebesar Rp 1,465 triliun hingga September 2024 dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,48%.

"Dari target 2024 sebesar Rp 1,85 triliun sudah tersalurkan sebesar 78%. Kami meyakini hingga akhir tahun 2024 akan tercapai," ucap Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo, dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (18/10/2024).

Porsi pembiayaan untuk koperasi sektor riil (produksi) sepanjang 2024 sudah mencapai 60%. Dan terus mengalami peningkatan secara signifikan dari hanya 2% pada 2020. Meski begitu, Supomo mengakui bahwa penyaluran dana bergulir untuk koperasi sektor riil lebih berisiko ketimbang ke Koperasi Simpan Pinjam atau KSP.

"Sebab, masih banyak koperasi sektor riil yang belum siap menjadi sebuah korporasi," imbuh Supomo.

Secara kumulatif LPDB UMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 19,11 triliun sejak tahun 2008 sampai 30 September 2024.  Penyaluran tersebut tersebar pada 36 provinsi di Indonesia dengan total 3.323 mitra yang telah menerima manfaat. Dengan, outstanding atau sisa pinjaman tercatat sebesar Rp 4,11 triliun.

Dia mengatakan untuk penyaluran ke koperasi sektor riil, LPDB-KUMKM sudah menyiapkan inkubator, dimana koperasi akan diinkubasi dan diberikan pendampingan dalam menjalankan usahanya. Misalnya Kopontren Al Ittifaq di Ciwidey, Bandung, yang telah memiliki ekosistem kuat. Koperasi membeli semua hasil dari petani secara tunai, lalu dihubungkan dengan market atau offtaker,

"Kita bentuk dan bangun ekosistemnya, dari hulu ke hilir. Sehingga, semuanya bisa kita pantau hingga cash to cash-nya, dalam skema yang sudah terdigitalisasi," kata Supomo.

Supomo menegaskan bahwa program dana bergulir dari LPDB-KUMKM telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan koperasi dan UMKM di Indonesia. Dengan penyaluran dana yang terus meningkat setiap tahunnya, LPDB-KUMKM  telah menjangkau lebih banyak UMKM melalui koperasi di seluruh pelosok negeri.

Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan penuh dari Kemenkop UKM. Sinergi yang kuat telah menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian ini juga menunjukkan komitmen LPDB-KUMKM dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Program penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM telah berhasil menjangkau banyak pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

"Program ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, terutama bagi mereka yang sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional," kata Supomo.

Supomo tidak menampik bahwa  masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM. Maka LPDB-KUMKM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan program, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

"Keberhasilan program Dana Bergulir LPDB-KUMKM tidak dapat dicapai sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya," pungkas Supomo.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memecah persoalan Koperasi dan UMKM yang semula berada di bawah lingkup Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM). Dengan demikian, nantinya akan ada Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Politikus Golkar Maman Abdurrahman menjadi sosok yang disebut-sebut akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM era Prabowo. Hal ini diperkuat dengan kunjungannya bersama Budi Arie, calon Menteri Koperasi, menemui MenKop UKM Teten Masduki di kantornya hari ini, Jumat (18/10/2024).

Ditemui usai pertemuan, Maman enggan membeberkan secara rinci pembahasannya. Namun ia menekankan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto punya harapan besar untuk pengembangan UMKM.

"Tunggu saja dulu 2-3 hari ke depan, baru nanti kita sampaikan (hasil pembahasan). Yang pasti ada harapan besar dari Pak Prabowo terkait optimalisasi, peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM," kata Maman, ditemui awak media di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan utama pemisahan persoalan Koperasi dan UMKM ke dalam dua kementerian berbeda. Dengan demikian, pekerjaannya bisa lebih fokus.

"Makanya ada kebijakan dipisahkan antara koperasi dan UMKM-nya, agar koperasi bisa fokus mengurusi koperasi dan UMKM fokus mengurus sektor UMKM yang kurang lebih ada 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa Prabowo memintanya untuk meneruskan apa yang sudah dibangun dan dijalankan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perintah dari Pak Prabowo, kita meneruskan apa yang sudah dibangun, dijalankan, dalam pemerintahan sebelumnya di bawah Pak Teten (MenKop UKM). Prinsipnya begitu," kata dia.

Maman menambahkan, dirinya bersama Budi Arie yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Koperasi Era Prabowo itu baru akan mendiskusikan hal-hal lebih lanjut terkait pemisahan dua kementerian ini usai serah terima jabatan (sertijab).

"Sementara pembicaraan kita, nanti setelah pelantikan dan sertijab baru akan kita diskusikan," ujar Maman.

JAKARTA,investor.id - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan PT Pos Indonesia (Persero) memperkuat kolaborasi dalam rangka mendukung penguatan dan pengembangan UMKM. Penguatan kerja sama  dilakukan melalui optimalisasi aset yang dimiliki PT Pos Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan  keberhasilan dalam pengembangan aset PT Pos Indonesia melalui Pos Bloc sebagai UMKM Center akan direplikasi di kota-kota lainnya di Indonesia. "Kami ingin memanfaatkan fasilitas dan aset PT Pos yang sangat luar biasa untuk menjadi tempat promosi UMKM terutama untuk brand fesyen, kuliner, dan kriya," kata Teten dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (18/10/2024).

Perluasan kerja sama dengan PT Pos Indonesia menjadi strategi bagi Kemenkop UKM untuk mengimbangi maraknya toko-toko atau ritel modern yang  berpotensi mematikan usaha UMKM. Dengan semakin banyaknya UMKM Center yang dibangun dan dikembangkan PT Pos Indonesia diharapkan akan mendorong peningkatan kapasitas dan pangsa pasar produk UMKM atau brand lokal.

"Kami juga ingin memperkuat brand lokal supaya bisa naik omzetnya, dan brand lokal semakin dikenal sehingga mereka tidak hanya sekedar menjual produk tetapi juga dapat meningkatkan brand value," terang Teten.

Teten memastikan semua UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk menjajakan produknya di Pos Bloc setelah melalui proses kurasi. Untuk UMKM yang belum dapat memenuhi standardisasi yang ditetapkan, Kemenkop UKM dan PT Pos Indonesia (Persero) akan melakukan pendampingan agar nantinya produknya dapat semakin berkualitas.

"PT Pos ini jaringannya banyak sekali mulai dari provinsi sampai kecamatan, kalau kerja sama ini berhasil maka akan berdampak besar pada UMKM kita. Jadi ini harus kita perkuat dan dikelola secara profesional," tegas  Teten.

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi menuturkan sampai sejauh ini sudah ada empat lokasi yang dikembangkan untuk menjadi UMKM Center dengan brand Pos Bloc yaitu di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Bandung. Nantinya akan dilakukan ekspansi untuk membangun Pos Bloc dengan skala yang lebih kecil di 42 titik di berbagai wilayah.

"Kami ingin memperluas skema bisnis seperti Pos Bloc ini di kota kedua dan ketiga agar produk UMKM kita tidak dikuasai oleh produk asing. Di Pos Bloc ini semua adalah lokal brand, tidak ada produk asing," tutur Faizal.

Selain menyediakan lapak untuk berjualan yang lebih representatif dan kekinian, PT Pos Indonesia melalui UMKM Center di kantor-kantor cabangnya juga menyiapkan beberapa fasilitas seperti Service Center hingga Education Center. Dengan strategi ini diyakini semua kebutuhan UMKM dapat difasilitasi sehingga dapat mudah  tumbuh berkembang. PT Pos Indonesia (Persero) siap memberikan dukungan akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah dengan menggandeng pihak ketiga.

"Kami siapkan distribution center hingga fullfillment center atau warehousing. Jadi UMKM bisa menyimpan produknya di situ (UMKM Center)," kata Faizal.

Transformasi bisnis yang dilakukan PT Pos Indonesia (Persero) ini diklaim berhasil terutama dalam mendorong UMKM naik kelas. Dia berharap melalui kerja sama dengan Kemenkop UKM ke depan akan semakin banyak UMKM yang berkembang.

"Ide Pak Menteri (Teten Masduki) kita sambut baik karena sesuai dengan transformasi yang kita lakukan. Terima kasih atas kesempatannya mempertemukan kami dengan UMKM binaan Kemenkop UKM," pungkas dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) akan dipecah menjadi dua dalam pemerintahan Presiden Prabowo menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Hal itu dinyatakan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, yang mengatakan bahwa dalam kabinet mendatang Budi Arie Seitiadi bakal menggantikan tugasnya sebagai menteri koperasi, sedangkan politisi senior Golkar Maman Abdurrahman sebagai Menteri UKM.

“Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di menteri koperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman yang akan menjadi menteri UKM,” ucap Teten kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.

Teten mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada kedua calon menteri tersebut. Terlebih lagi, pada pemerintahan mendatang, Kementerian Koperasi dan UKM akan dibagi menjadi dua kementerian yang terpisah, yaitu Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Meskipun demikian, Teten optimistis bahwa kedua kementerian tersebut akan terus bekerja sama secara sinergis. Pasalnya, koperasi selama ini telah terbukti menjadi wadah yang efektif untuk menyatukan dan memperkuat para pelaku usaha, khususnya usaha mikro.

Ia mengatakan bahwa dirinya juga akan menyampaikan pekerjaan rumah dan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh koperasi dan UMKM kepada kedua calon menteri tersebut pada saat serah terima jabatan.

Sebelumnya telah tersiar kabar mengenai rencana pembentukan 46 kementerian pada pemerintahan mendatang. Struktur pemerintahan yang baru ini melibatkan pembentukan beberapa kementerian baru serta pemisahan tugas pada beberapa kementerian yang ada.

Salah satunya adalah pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dua kementerian terpisah, yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga akan dibagi menjadi dua, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Sejarah Panjang Kementerian Koperasi

Dikutip dari laman Kementerian Koperasi dan UKM, depkop.go.id, Kementerian Koperasi mempunyai sejarah panjang, seumur dengan Kemerdekaan RI. Pada 1945 dibentuk Jawatan Koperasi dan Perdagangan di bawah Departemen Perdagangan. Setelah itu, Jawatan Koperasi menjadi badan terpisah dari kementerian.

Setelah menjadi bagian dari Kementerian Kemakmuran pada 1958, Jawatan Koperasi akhirnya menjadi Kementerian Koperasi dan Transmigrasi. Setelah itu, terpisah dari Transmigrasi dan menjadi kementerian tersendiri bernama Departemen Koperasi.

Namun setahun kemudian, pada 1964, Departemen Koperasi diubah menjadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi.

Di awal pemerintahan Orde Baru, 1966, Departemen Koperasi kembali berdiri sendiri, dan dipimpin oleh Pang Suparto. Pada tahun yang sama, Departemen Koperasi diubah menjadi Kementerian Perdagangan dan Koperasi di bawah pimpinan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Budi Arie Setiadi disebut akan menjadi Menteri Koperasi pada pemerintahan Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Dirinya menyebut bahwa Budi telah berkomunikasi dengannya terkait program di Kemenkop UKM.

"Saya sudah di telpon sama Pak Budi Arie," jelas Teten pada media, di Kantor Kemenkop UKM, Kamis (17/10).

Sementara itu, posisi untuk Menteri UKM akan diampu oleh Maman Abdurrahman.

Diketahui, Kemenkop UKM memang direncanakan akan dipisah menjadi dua institusi yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM pada pemerintahan periode 2024-2029 mendatang.

Teten mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan kedua menteri yang akan menggantikan dirinya. Sebagai Menkop UKM yang akan mengakhiri jabatannya sebentar lagi, Teten mengaku tengah berupaya membantu keberlanjutan program di instansi yang ia pimpin.

"Nanti akan saya sampaikan memori jabatan di Kemenkop UKM itu apa aja problem dan yang menjadi tantangan ke depan dan lain sebagainya," jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, Budi Arie Setiadi saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Budi Arie termasuk salah satu menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang turut dipanggil Prabowo terkait persiapan susunan kabinet ke depan.

Sementara, Maman Abdurrahman merupakan politikus dari Partai Golkar. Diketahui, partai pohon beringin ini memang menjadi salah satu partai pendukung untuk kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.

Prabowo sendiri secara total telah berbincang dengan 108 tokoh dalam upaya menjaring orang yang akan mengisi kabinet pemerintahannya nanti. Pos-pos kementerian itu rencananya ada yang akan diisi oleh lebih dari satu wakil menteri. Itu sebabnya calon wakil menteri yang diundang ke Kertanegara cukup banyak.

Kabinet bentukan Prabowo sebelumnya santer disebut-sebut akan memiliki total 46 Kementerian. Sebanyak lima sampai enam di antaranya adalah Kementerian Koordinator.

Tonton:IHSG Hari Ini Kembali Menghijau, Kamis 17 Oktober 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mendukung langkah presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Kementerian Koperasi dan UKM.

Teten mengatakan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif, termasuk mengubah struktur kabinet mendatang. Belum lagi, Teten mendengar bahwa Prabowo sangat concern untuk memperbesar koperasi.

“Presiden terpilih itu kan punya hak prerogatif,” kata Teten saat ditemui di Kantor Kemenkop UKM, Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut Teten menyebut, pihaknya pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Koperasi dan Menteri UKM terpilih.

Dia mengungkapkan, posisi Menteri Koperasi akan dijabat oleh Budi Arie Setiadi. Saat ini, Budi merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Sementara, Menteri UKM dijabat oleh Maman Abdurrahman.

Dalam hal ini, Teten akan membantu kedua calon menteri untuk memisahkan sektor koperasi dan UKM. Termasuk, membantu keduanya untuk tetap bisa bersinergi, meski sektor koperasi dan UKM akan dipisah. Pasalnya, koperasi merupakan alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro, seperti pertanian.

“Jadi potensinya itu saya kira meskipun dipecah, saya kira kan bisa disinergikan,” ujarnya.

Teten juga berencana menyampaikan sejumlah masalah dan tantangan yang terjadi di sektor koperasi dan UKM kepada kedua calon menteri, termasuk program-program yang dapat dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya.

Kendati begitu, dia belum dapat mengungkapkan secara detail apa saja yang akan disampaikan kepada kedua calon menteri tersebut.

Kemudian mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM), Teten menyebut bahwa untuk sementara, Deputi yang ada di dalam Kemenkop UKM akan dipisah sesuai dengan sektornya masing-masing. Selanjutnya, kata Teten, pemerintah baru akan merencanakan pengisian SDM di deputi-deputi yang ada.

Jelang pergantian pemerintahan, beredar kabar bahwa komposisi pemerintahan baru akan menggemuk menjadi 46, dari sebelumnya 34 kementerian saat ini. Beberapa diantaranya muncul dari peleburan kementerian dan pemisahan kementerian sebelumnya.

Salah satunya adalah Kemenkop UKM. Kabarnya, kementerian yang saat ini dipimpin oleh Teten Masduki akan dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Selain Kemenkop UKM, diketahui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto bakal merombak banyak susunan kementerian, salah satunya pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Pengamat Koperasi, Rully Indrawan menilai keputusan pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dua entitas yang berbeda ini hanya diwarnai oleh pertimbangan politik, daripada peruntukan mengembangkan UMKM ataupun koperasi dalam negeri.

"Sah-sah saja karena aturan undang-undangnya sudah membuka ruang untuk struktur gemuk," kata Rully pada Kontan.co.id, Selasa (15/10).

Rully yang juga Mantan Sesmenkop ini menilai setidaknya perlu alasan kuat untuk memisahkan Kementerian UKM dan Koperasi.

Selain itu, pihaknya juga berharap pemecahan ini bisa mengoptimalkan kerja-kerja di sektor UKM dan Koperasi kedepan.

Rully menilai setidaknya perlu ada tiga tindakan yang dilakukan usai pemisahan entitas ini. Pertama, meningkatkan level kementerian UKM dan koperasi menjadi salah satu prioritas di pemerintahan periode 2024-2029.

"Peningkatan ini akan berdampak lebuh luas, termasuk penguatan daya untuk koordinasi sumber daya yang saat ini ada di lintas kementerian/lembaga," urainya.

Kedua, peningkatan alokasi anggaran yang saat ini rata-rata hanya dikisaran Rp 1 triliun setiap tahunya. Anggaran ini menurutnya jauh dari cukup untuk memaksimalkan kerja-kerja program prioritas pengembangan UMKM dan Koperasi.

Anggaran untuk sektor UKM dan Koperasi juga dinilainya jauh lebih rendah daripada alokasi khusus untuk pendidikan yang mencapai Rp 400 triliun dan sektor kesehatan yang mencapai Rp 100 triliun.

"Padahal ketiganya sektor UKM, koperasi, pendidikan dan kesehatan penting untuk menaikan indeks pembangunan manusia (IPM)," urainya.

Ketiga, memastikan penempatkan menteri yang kapabel dibidangnya. Rully menegaskan sosok menteri penting untuk keberhasilan sektor UMKM dan koperasi kedepan.

"Jangan yang baru belajar, kemudian tahun awal melakukan banyak perubahan kurang taktis seolah di masa lalu tidak bekerja," tutupnya.

Menuju pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto, beredar daftar 46 kementerian di pemerintahan. Salah satu kementerian yang akan dipisah adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dalam kabar yang beredar, kementerian itu akan dipisah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Merespons hal tersebut, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah menyebut sebenarnya tidak perlu dipisah.

"Mengenai kementerian saya lihatnya agak berbeda bahwa semua itu adalah wirausaha. Nantinya, bentuk dari usahanya itu apa apakah mereka akan membentuk koperasi atau mereka akan membentuk PT, CV dan sebagainya, tapi saya lihat itu tidak perlu kok kalau misalnya dipecah dan sebagainya. Itu pendapat saya pribadi. Saya belum tahu arahan presiden berikutnya gimana," kata dia di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Dia mencontohkan negara lain yang memiliki kementerian serupa terkait kewirausahaan digabung dengan UKM. Menurutnya kementerian yang digabung selama sejalan tetap akan bisa berlanjut.

"Kita ambil contoh di beberapa negara paling deket Korsel memang satu menteri itu startup dan SME. Jadi, isinya wirausaha dan usaha kecil mikro menengah. Artinya bisa aja," terangnya.

Sebelumnya, beredar kabar jumlah kementerian Prabowo akan gemuk hingga 46. Sejumlah kementerian yang saat ini tergabung akan dipisah pada pemerintahan Prabowo.

Prabowo sempat menjawab pihak yang nyinyir tentang kabinetnya yang gemuk karena akan banyak kementerian dan lembaga (K/L) baru. Menurutnya, hal itu wajar karena Indonesia negara besar. Prabowo ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, oleh karena itu koalisinya akan besar.

"Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang oh kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak, ya negara kita besar bung!" kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).