Anindya Bakrie mengunggah ucapan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Unggahan ini pun jadi unggahan pertamanya sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Dalam peringatan Maulid Nabi hari ini, Senin (16/9), Anin menuliskan bahwa Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya teladan umat Islam. Dia pun mengajak meneladan Rasulullah sambil memberikan manfaat untuk sesama.

"Mari kita teladani kebaikan dan ahlak mulia beliau, sembari terus berusaha memberikan manfaat untuk sesama," tulis Anindya.

"Sebagaimana sabda beliau: "Sebaik baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain". Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW," tambahnya.

Pada Sabtu (14/9), Munaslub Kadin Indonesia menetapkan Anin sebagai Ketua Umum menggantikan Arsjad Rasjid.

Penetapan Anin menurut Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo alias Bamsoet adalah sah dan tidak menyalahi AD/ART organisasi.

Munaslub dihadiri 28 dari 34 Kadin provinsi serta 25 asosiasi. Sementara itu, sebanyak 21 Kadin provinsi menolak gelaran Munaslub. Menurut mereka, Munaslub jadi upaya perebutan kursi kepemimpinan Arsjad.

Di sisi lain, Arsjad yang merupakan Ketum Kadin Indonesia 2021-2026 menganggap penetapan Anin sebagai Ketum tidak sah. Dia berkata Munaslub melanggar AD/ART dan ditolak 21 Kadin provinsi.

"Dari hasil penyelidikan, kami yakin akan terungkap bukti sah dalam bentuk dokumen dan surat terkait persiapan Munaslub yang menunjukkan keterlibatan individu dan atau kelompok dalam lingkup Kadin Indonesia," katanya dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).

[Gambas:Instagram]

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengaku dirinya sama sekali belum berkomunikasi dengan Anindya Bakrie pasca kisruh Munaslub yang menetapkan Anindya sebagai ketua umum menggantikan posisinya.

Arsjad mengatakan saat ini fokusnya adalah membereskan kisruh masalah di Kadin melalui mekanisme dan jalur yang sesuai dengan perundang-undangan dan AD/ART Kadin Indonesia.

"Belum, tidak, belum ada komunikasi antara saya dengan pak Anindya Bakrie. Karena saya juga kan intinya adalah sebagai Ketua Umum, saya harus tetap pertama-tama membereskan ini semua," kata Arsjad dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube CNN Indonesia, Senin (16/9).

Namun demikian, Arsjad membantah bila keduanya berseteru. Sebab menurutnya ia dan Anindya merupakan sepasang teman, di luar dari Kadin Indonesia. Ia pun mengaku sebelum Munaslub, keduanya masih berkomunikasi sewajarnya.

Adapun perihal upaya 'kudeta' terhadap dirinya, Arsjad akan menempuh upaya lanjutan. Sebab ia menegaskan hanya ada satu Kadin Indonesia melalui Undang-Undang 1 Tahun 1978 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022.

Arsyad menilai upaya penjegalan terhadap dirinya itu memang menjadi misi segelintir pihak. Ia pun meyakini pemerintah maupun Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak cawe-cawe dalam kisruh Kadin Indonesia itu.

"Ini hanyalah yang saya katakan segelintir atau beberapa perorangan-perorangan yang melaksanakan Munaslub ini dengan tidak sah dan ilegal saya katakan," kata dia.

Arsjad kemudian menekankan Kadin di daerah selama ini masih berhubungan baik dan saling terkoordinasi. Apalagi Kadin kini tengah menyusun white paper yang berisi usulan dunia usaha bagi program pembangunan ekonomi 2024-2029.

White paper tersebut berisi usulan dan masukan pelaku usaha, investor maupun akademisi, mengenai isu-isu ekonomi strategis yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi lima tahun ke depan.

Oleh karenanya, ia mengimbau seluruh pengurus dan anggota Kadin untuk tetap solid, tegak lurus menaati UU dan aturan hukum.

"Kami dengan sendirinya fokus terhadap pekerjaan kami, harus terus meneruskan program-program yang sedang berjalan. Karena tadi balik lagi, secara ekonomi indonesia baik, tapi dunia tidak baik," ujar Arsjad.

Anindya Bakrie sebelumnya ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia lewat Munaslub di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu (14/9) lalu.

Anindya terpilih dalam Munaslub yang dihadiri 28 dari 34 Kadin provinsi dan 25 asosiasi. Ia menggantikan Arsjad Rasjid yang sejatinya menjabat sebagai ketua umum Kadin periode 2021-2026.

Anindya pun membantah Munaslub itu bertujuan mengkudeta Arsjad Rasjid dari kursi Ketua Umum. Ia mengklaim Munaslub merupakan inisiatif Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB).

Sementara itu, Arsjad mengatakan Munaslub yang menetapkan Anindya sebagai ketua umum Kadin baru tidak sah alias ilegal. Pasalnya, munaslub itu melanggar AD/ART dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

Arsjad pun akan menginvestigasi dugaan pelanggaran AD/ART dalam pelaksanaan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru organisasi pengusaha itu.

Ia yakin akan menemukan bukti keterlibatan individu atau kelompok di internal Kadin yang terlibat dalam persiapan Munaslub.

Perjalanan hidup tidak seorang pun akan tahu. Termasuk yang terjadi pada taipan Indonesia Hermanto Tanoko.

Pernah hidup penuh perjuangan di masa kecil, kini ia menjelma menjadi  salah satu orang terkaya di Indonesia.

Forbes mencatat jumlah kekayaan Hermanto Tanoko kini mencapai US$2,2 miliar atau sekitar Rp33,84 trilun (kurs Rp15.385 per dolar AS).

Lalu siapa sebenarnya dia dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi sekaya itu?

Hermanto merupakan salah satu pengusaha sukses di Indonesia saat ini. Meski sekarang hidup bergelimang harta, perjalanan hidup Herman Tanoko menuju puncak kekayaan tidaklah mulus.

Ia lahir dan pernah dibesarkan di bekas kandang ayam.

Hermanto mengungkapkan bahwa kondisi tersebut merupakan hasil dari kemiskinan yang melanda keluarganya akibat Peraturan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959.

Aturan ini melarang orang China untuk menjalankan perdagangan eceran di tingkat Kabupaten, memaksa orang tuanya berjuang keras untuk bertahan hidup.

Dikutip dari berbagai sumber termasuk channel YouTube 'SuccessBefore30', Hermanto menceritakan bahwa keluarga harus tinggal di emper vihara sebelum akhirnya menyewa sebuah rumah kecil berukuran 1,5 x 9 meter yang sebelumnya digunakan sebagai kandang ayam.

"Jadi begitu saya lahir, sudah tinggal di kandang ayam," kenangnya.

Tekanan ekonomi di masa kecil ternyata membuat naluri bisnis Hermanto terasah. Bahkan, sejak ia berusia 5 tahun ketika mamanya membuka toko kelontong.

Di toko itu, ia ditawari oleh ibunya untuk menginvestasikan uang angpao yang didapatnya dari Imlek untuk membeli tepung terigu yang kebetulan harganya akan naik.

Ia melirik tawaran orang tuanya. Dan benar saja, harga terigu meroket sehingga ia mendapatkan keuntungan.

Di usia 9 tahun, Hermanto mulai bekerja di toko cat milik ayahnya, di mana ia belajar tentang produk dan strategi penjualan.

Kepiawaiannya dalam menawarkan produk membuatnya dipercaya untuk mengelola apotek pada usia 14 tahun.

Di sana, ia menerapkan strategi harga murah dan pengiriman gratis, yang membuat apoteknya menjadi salah satu yang paling ramai di Malang.

Kesuksesan Hermanto mencapai puncaknya saat ia berusia 19 tahun, saat diajak bergabung dengan Pabrik Cat Avian yang baru didirikan oleh ayahnya.

Dengan fokus pada peningkatan kualitas produk, Avian berkembang pesat menjadi salah satu pemain utama di industri cat Indonesia.

Kini, Avian memiliki dua pabrik dan memproduksi 200 juta kilogram cat per tahun.

Hermanto Tanoko juga memperluas bisnisnya ke sektor konsumen melalui Tanobel Food dan sektor properti melalui Tanrise Property. Dengan keahlian bisnisnya, ia mendirikan Tancorp, sebuah grup usaha besar dengan lebih dari 12 ribu karyawan, menaungi 75 perusahaan, dan 300 brand.

Kebutuhan akan lahan parkir di perkotaan membuat pemerintah perlu mengambil peran terkait pengaturan dan pengelolaan, antara lain dengan pengklasifikasian pajak parkir sebagai bagian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Morris Danny menegaskan bahwa pajak parkir dan retribusi parkir merupakan dua hal yang berbeda.

"Antara retribusi parkir dan pajak parkir terdapat perbedaan yang signifikan, baik dari segi objek maupun ketentuan pengecualiannya," kata Morris.

Adapun PBJT adalah pajak yang dibayarkan konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, sesuai Pasal 1 ayat (35) Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Pasal yang sama menetapkan bahwa Jasa Parkir adalah pajak atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan terkait pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Dengan merujuk Pasal 48 Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, jasa parkir yang dikenakan PBJT mencakup penyelenggaraan tempat parkir, dan/atau termasuk tempat parkir yang dimiliki oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI,dan pemerintah daerah lainnya, yang penyelenggaraan dan/atau pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta.

Lalu, penyediaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran, yang hanya digunakan oleh karyawan sendiri dengan dipungut bayaran.

Jasa parkir yang dikenakan PBJT itu juga termasuk pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet), yang merupakan jenis objek pajak baru dalam UU HKPD dan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024.

Morris mengingatkan, tak semua penyelenggaraan parkir dikenai PBJT atas Jasa Parkir. Pasal 48 Ayat (3) Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan, pengecualian tersebut meliputi jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemprov DKI, serta jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

Pengecualian juga diberikan pada jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor berkapasitas sampai 10 kendaraan roda empat atau lebih dan/atau kapasitas sampai dengan 20 kendaraan roda dua; dan penyelenggaraan tempat parkir yang hanya digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.

Retribusi Parkir

Adapun jenis retribusi daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, dengan retribusi parkir digolongkan sebagai jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum.

Pasal 67 ayat (1) Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan, pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pelayanan parkir ini ditentukan oleh Pemprov DKI, dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan," kata Morris.

Pada saat bersamaan, retribusi parkir juga masuk dalam jenis pelayanan objek Retribusi Jasa Usaha, seperti tercantum pada Pasal 74 ayat (1) Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Pelayanan itu adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, yang merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemprov DKI.

Secara khusus, tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan, seperti tempat parkir yang disediakan di gedung, bangunan atau area lainnya, yang dimiliki atau dikelola oleh Pemprov DKI, misalnya di rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya.

Sementara, Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, terkait pemberian izin kepada individu atau badan yang menggunakan pelayanan jasa usaha.

Dengan demikian, retribusi adalah pemasukan daerah yang berasal dari usaha pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana guna memenuhi kepentingan masyarakat, baik individu, badan maupun korporasi.

"Dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut, maka masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi diwajibkan memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah," kata Morris.

Morris menjelaskan, retribusi parkir antara lain bertujuan memaksimalkan pengaturan lahan parkir, di mana saat ini hampir setiap individu atau keluarga memiliki kendaraan. Fungsi retribusi parkir sendiri adalah serupa pajak, yaitu sebagai sumber tambahan pendapatan daerah.

Beda PBJT atas Jasa Parkir dan Retribusi Parkir

PBJT Jasa Parkir adalah pungutan atas penyediaan atau pengadaan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau layanan parkir valet, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor yang dikelola oleh pihak swasta.

Sementara itu, Retribusi Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan pemerintah daerah, misalnya pelayanan parkir di tepi jalan umum, atau tempat khusus parkir di luar badan jalan yang dimiliki pemerintah.

Tujuan retribusi parkir adalah untuk mengatur lahan parkir dan meningkatkan pendapatan daerah, dengan pengecualian yang lebih sedikit dibandingkan PBJT Jasa Parkir. Adapun tempat parkir yang dikenai PBJT Jasa Parkir antara lain pelataran parkir, gedung parkir, penitipan kendaraan bermotor, serta garasi kendaraan yang memungut pembayaran, atau tempat usaha yang berkaitan dengan pokok usaha.

Di sisi lain, tempat parkir yang dikenai retribusi parkir misalnya parkir di tepi jalan umum, dan di tempat khusus parkir yang disediakan pemerintah daerah.

Morris menyampaikan, PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir memiliki dasar hukum, tujuan, objek, dan pengecualian yang berbeda, dengan kesamaan dalam fungsi sebagai sumber pendapatan daerah dan instrumen mengatur penggunaan lahan parkir.

Melalui pemahaman di atas, Bapenda DKI berharap masyarakat mendukung upaya pemerintah mengelola lahan parkir di perkotaan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan sistem parkir yang teratur dan efisien.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid meyakini pemerintah tidak ikut campur dalam urusan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum menggantikan posisinya.

Arsjad meyakini Munaslub yang menurutnya ilegal itu hanya dilakukan dan lahir dari sekelompok orang yang memiliki maksud tertentu.

"Saya percaya sekali, saya sangat percaya [pemerintah tidak cawe-cawe]," kata Arsjad dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube CNN Indonesia, Senin (16/9).

"Ini hanyalah yang saya katakan segelintir atau beberapa perorangan-perorangan yang melaksanakan Munaslub ini dengan tidak sah dan ilegal saya katakan," imbuhnya.

Arsjad pun mewajarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas yang ikut hadir dalam acara konferensi pers yang dihelat oleh tim Munaslub serta memberikan selamat kepada Anindya Bakrie.

Arsjad menilai, Supratman belum memahami secara penuh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Ia juga menegaskan hanya ada satu Kadin Indonesia melalui Undang-Undang 1 Tahun 1978 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022.

"Ya kalau buat saya begini, Pak Menkumham kan juga belum melihat AD/ART daripada Kadin Indonesia sendiri, wajar dong," kata dia.

Pun terkait beberapa orang di pemerintahan yang hadir dalam konferensi pers Munaslub itu, seperti Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) hingga Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Arsjad menekankan mereka bukan representasi dari pemerintah. Sebab Bamsoet juga merupakan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin dan Rosan merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2015-2021.

"Nah di sini yang harus di-clearkan dulu ya, bahwa setiap orang punya jabatan beberapa lho. Kalau buat saya, saya melihatnya demikian [bukan representasi pemerintah]," jelasnya.

Pun menurutnya, selama ini dirinya berhubungan baik dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sehingga ia meyakini pemerintah tidak akan mengintervensi Kadin, terutama 'kudeta' atas dirinya.

Menkumham Supratman Andi Agtas sebelumnya juga mengklaim pemerintah tak ikut campur urusan internal Kadin Indonesia, terutama terkait Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum menggantikan Arsjad Rasjid.

Pemerintah menurutnya hanya akan mengikuti yang sudah ditetapkan AD/ART Kadin Indonesia. Namun di sisi lain, Supratman menyebut keputusan presiden (Keppres) terkait terpilihnya Anindya Bakrie akan segera diproses.

Pengusaha Anindya Bakrie diumumkan sebagai Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu (14/9) menggantikan Arsjad Rasjid.

Anindya terpilih dalam Munaslub yang dihadiri 28 dari 34 Kadin provinsi dan 25 asosiasi.

Pengangkatan Anindya ini kemudian memicu kontroversi. Pasalnya, pelaksanaan Munaslub Kadin yang memutuskan Anindya sebagai ketum dianggap telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang sah.

Sementara, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan mengatakan terpilihnya Anin sebagai Ketum Kadin sah dan tidak menyalahi AD/ART organisasi.

Menurutnya, dalam AD/ART organisasi disebutkan, pemilihan Ketua Umum dalam Munaslub sudah bisa ditetapkan bila daerah memang membutuhkan ketua baru, tanpa harus ada pelanggaran yang dilakukan ketua umum yang tengah menjabat.

Sementara itu, 21 Kadin daerah menolak digelarnya munaslub. Menurut mereka, munaslub ini merupakan upaya mendongkel kepemimpinan Arsjad Rasjid dari kursi Ketum Kadin.

Lantas siapa sebenarnya Anindya Bakrie?

Anindya Novyan Bakrie atau yang akrab disapa Anin ini merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Aburizal Bakrie dan Tatty Bakrie.

Pria kelahiran 10 November 1974 itu adalah pengusaha Indonesia di bidang teknologi, media, telekomunikasi, dan kendaraan listrik.

Saat ini ia adalah pemilik klub sepakbola Inggris Oxford United bersama Erick Thohir. Ia menjabat sebagai Direktur Utama Bakrie Group yang mengendalikan sejumlah perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar gabungan sekitar US$15 miliar atau setara Rp230,72 triliun (asumsi kurs Rp15.381 per dolar AS).

Sebelum terjun ke dunia bisnis, Anin mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Dasar Triguna, lulus pada 1986 sebelum melanjutkan pendidikan menengah di Pangudi Luhur, yang keduanya berlokasi di Jakarta. Ia kemudian belajar di Phillips Academy di Andover, Massachusetts, sebuah sekolah menengah atas di Amerika Serikat (AS).

Atas ketertarikannya di bidang keuangan dan teknologi, juga keinginan mengikuti jejak bisnis sang ayah dan kakeknya, Anin mulanya hendak mengambil ekonomi sebagai jurusan utama di bangku perkuliahan. Ia meraih gelar sarjana di bidang teknik industri dari Northwestern University, Illinois pada 1996.

Ia kemudian mendapatkan gelar master dari program Global Management Immersion Experience (GMIX) di Stanford Graduate School of Business pada 2001. Ia kemudian berusaha menjembatani mahasiswa untuk dapat mengenyam pendidikan di Stanford Business School melalui Bakrie Center Foundation.

Kakak Anindhita Bakrie dan Anindira Ardiansyah Bakrie itu memulai kariernya sebagai banker investasi di Salomon Brothers, Wallstreet, AS pada 1996. Setahun setelahnya, sang ayah memintanya untuk kembali ke Indonesia pasca kerusuhan 1998.

Ketika baru mendapatkan gelar master dari Stanford, ia kemudian menjabat sebagai Deputy to Chief Operating Officer dan Managing Director di PT Bakrie & Brothers Tbk.

Anin pertama kali berkecimpung di bidang media di perusahaan Cakrawala Andalas Televisi (ANTV). Pada 2002, ia mengirim proposal restrukturisasi ke lebih dari 200 kreditor dan membujuk mereka untuk merestrukturisasi utang mereka menjadi ekuitas.

Pada 2007, ia membeli stasiun TV kedua yakni Lativi Media Karya, dari pebisnis sekaligus Mantan Menteri Ketenagakerjaan Abdul Latief. Stasiun ini berganti nama menjadi tvOne dan direkonstruksi untuk fokus pada berita untuk pemirsa kelas menengah.

Pada 2011, dirinya bekerja sama dengan pengusaha sekaligus Mantan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengambil kedua stasiun TV tersebut, ditambah portal berita online Vivanews. Di VIVA Group, Anindya menjabat ketua dan Erick Thohir menjabat presiden direktur.Pada 2014, Bakrie Global Group yang dipimpin olehnya menginvestasikan Series C di Path, sebuah jaringan sosial pribadi, dengan jumlah pengguna aktif dari Indonesia yang mencapai 4 juta orang. Namun, situs jejaring sosial Path pada akhirnya ditutup pada Oktober 2018.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid digantikan oleh Anindya Bakrie dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu (14/9). Berikut ini profilnya.

Sebanyak 21 Kadin daerah menolak digelarnya munaslub tersebut. Menurut mereka, munaslub ini merupakan upaya mendongkel kepemimpinan Arsjad dari kursi ketum Kadin.

Arsjad disebut masih punya tanggung jawab jadi ketum hingga 2026 meskipun sempat berhenti sementara karena ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Munaslub dinilai tak sesuai AD/ART Kadin.

Arsjad pun akan menginvestigasi dugaan pelanggaran AD/ART dalam pelaksanaan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru organisasi pengusaha itu.

Lantas siapa sebenarnya Arsjad Rasjid?

Dilansir dari laman resmi Arsjadrasjid.com, Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat atau lebih dikenal dengan nama beken Arsjad Rasjid.

Ia merupakan lulusan teknik komputer University of Southern California pada 1990 dan memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang administrasi bisnis pada 1993 dari Pepperdine University, California, Amerika Serikat (AS).

Selain itu, Arsjad juga menyelesaikan program Executive Education on Leadership and Decision Making in the 21st Century di Jackson Institute for Global Affairs, Yale University, AS.

Pada 2012, pria kelahiran Jakarta, 16 Maret 1970 itu menyelesaikan program Executive Education Global Leadership and Public Policy for the 21st Century di Harvard Kennedy School, AS. Lalu, ia juga menyelesaikan program Insights Into Politics and Public Policy in Asia untuk para pemimpin global di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

Setahun setelahnya, Arsjad menyelesaikan Executive Education on Impacting Investing di Said Business School, University of Oxford, Inggris.

Nama Arsjad sudah malang melintang di dunia bisnis Tanah Air. Ia merupakan Presiden Direktur di PT Indika Energy Tbk.

Indika Energy merupakan perusahaan energi terintegrasi terkemuka di Indonesia. Di perusahaan itu, Arsjad sebelumnya menjabat sebagai Group CEO dari 2005 hingga 2013, dan Wakil Presiden Direktur/Group CFO dari 2013 hingga 2016.

Dilansir dari laman Indika Energy, Arsjad juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Tripatra Engineers & Constructors dan PT Tripatra Engineering sejak April 2021.

Selain itu, ia juga merupakan komisaris PT Indika Infrastruktur Investindo sejak Juni 2020 dan PT Indika Multi Properti sejak Oktober 2019.

Tak berhenti sampai di situ, ia juga menjabat komisaris di berbagai perusahaan terkemuka, sebut saja PT Indika Inti Corpindo (sejak Juni 2020), PT Grab Teknologi Indonesia (sejak 2020), dan Kideco (sejak Februari 2017).

Lalu, PT Indika Energy Infrastructure (sejak Desember 2016) dan PT Rukun Raharja Tbk. (sejak Juni 2014). Arsjad juga menjabat sebagai Chairman Indika Foundation (sejak Februari 2017).

Ia memimpin Indika Energy Group dengan lebih dari 10 ribu karyawan. Ia bersama anak buahnya melakukan turnaround dari kinerja perusahaan yang menurun karena terkena dampak dari penurunan harga batu bara antara 2013 hingga 2016. Hingga akhirnya, perusahaan berhasil berbalik positif.

Pemerintah disebut tengah berencana menaikkan tarif tiket commuter line (KRL). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku sudah membuat kajian untuk menaikkan tarif KRL sebesar Rp1.000.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengungkapkan hal tersebut di tengah polemik subsidi KRL diubah menjadi berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Meski sudah membuat kajian, ia mengatakan pemerintah belum memutuskan opsi mana yang dipilih.

"Kajian itu (menaikkan tarif KRL) ada sebenarnya, waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp1.000. Waktu itu ya, Rp1.000-Rp2.000 itu posisinya (kenaikan tarif)," kata Risal, dikutip dari Antara, Kamis (12/9).

"Tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp1.000," sambungnya.

Risal menegaskan Kemenhub belum mengambil sikap apapun terkait rencana kenaikan tarif KRL itu.

Lantas, kapan terakhir tarif KRL mengalami kenaikan?

Melansir berbagai sumber, pada 2013 tarif KRL ditetapkan sebesar Rp3.000 untuk 5 stasiun pertama dan per 3 stasiun berikutnya dikenai tarif sebesar Rp.1000.

Kemudian pada 2015, skema perhitungan tarif diubah menjadi per km. Tarif KRL menjadi Rp2.000 untuk 25 km pertama, lalu Rp1.000 untuk setiap 10 km berikutnya.

Selanjutnya pada 2016, tarif KRL naik Rp1.000 menjadi menjadi Rp3.000 untuk 25 km pertama, tetapi tetap Rp1.000 untuk setiap 10 km berikutnya. Sementara ada skema tarif terjauh sebesar Rp12 ribu.

Nah pada 2017, tarif KRL untuk 25 km pertama sebesar Rp3.000 dan setiap 10 km berikutnya Rp1.000, tetapi ada kenaikan untuk tarif terjauh menjadi Rp13 ribu atau naik Rp1.000.

Pada 2021 pun besaran tarifnya tak berubah, masih sebesar Rp3.000 untuk 25 km pertama dan ditambah Rp1.000 untuk setiap 10 km berikutnya.

Besaran tarif layanan KRL tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.

Tarif KRL ini pun masih berlaku hingga tahun ini. Biaya naik KRL pada 2024 sebesar Rp3.000 untuk 25 km pertama dan Rp1.000 untuk setiap 10 km berikutnya.

Artinya, sudah tujuh tahun atau sejak 2017 tarif KRL tak naik.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas ikut hadir dalam acara konferensi pers yang dihelat oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Anindya Bakrie.

Acara konferensi pers tersebut digelar di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).

Selain Supratman, acara tersebut juga turut dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo hingga politikus Golkar Erwin Aksa.

Supratman kemudian memberikan ucapan selamat kepada Anindya usai terpilih sebagai Ketum Kadin berdasarkan hasil munaslub.

"Yang saya hormati Ketua Umum terpilih Kamar Dagang dan Industri 2024-2029. Saya ucapkan selamat atas Mas Anin, atas amanah yang baru," kata Supratman.

Supratman menyampaikan Kadin adalah organisasi yang cukup dekat dengan dirinya. Sebab, ia pernah terlibat dan bahkan menjadi anggota Kadin.

Supratman pun berharap Kadin bisa terus menjadi wadah bagi para pengusaha di Indonesia. Apalagi, Kadin juga merupakan salah satu mitra pemerintah.

"Walaupun di tingkat kabupaten, di Kota Palu dulu saya diajak bergabung dan kebetulan juga memang dulu saya aktif dan sekaligus juga menjadi anggota luar biasa," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Supratman menyebut keputusan presiden (Keppres) terkait terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Kadin Indonesia hasil Munaslub akan segera diproses.

"Ya kalau bisa secepatnya kenapa harus berlama-lama," jelasnya.

Supratman juga mengklaim pemerintah tidak ikut campur dengan urusan internal Kadin. Secara prinsip, Supratman menyebut pemerintah akan berpegang pada aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Pemerintah pada prinsipnya sekali lagi kami ikut sesuai dengan aturan dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Anindya Bakrie sebelumnya ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia lewat Munaslub di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu (14/9) lalu.

Anindya terpilih dalam Munaslub yang dihadiri 28 dari 34 Kadin provinsi dan 25 asosiasi. Ia menggantikan Arsjad Rasjid yang sejatinya menjabat sebagai ketua umum Kadin periode 2021-2026.

Anindya pun membantah Munaslub itu bertujuan mengkudeta Arsjad Rasjid dari kursi Ketua Umum. Ia mengklaim Munaslub merupakan inisiatif Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB).

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia yang baru saja digelar menyisakan aksi saling bantah antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid soal kursi ketua umum.

Anindya Bakrie ditetapkan sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu (14/9) lalu.

Anindya terpilih dalam Munaslub yang dihadiri 28 dari 34 Kadin provinsi dan 25 asosiasi. Ia menggantikan Arsjad Rasjid yang sejatinya menjabat sebagai ketua umum Kadin periode 2021-2026.

Anindya pun membantah Munaslub itu bertujuan mengkudeta Arsjad Rasjid dari kursi Ketua Umum. Ia mengklaim Munaslub merupakan inisiatif Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB).

"Kami sampaikan semua yang dilakukan itu sesuai dengan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," kata Anindya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).

Anindya mengatakan hanya ada satu Kadin saat ini maupun ke depannya. Setelah ditunjuk sebagai ketua umum Kadin 2024-2029, Anindya menyebut dirinya akan terbuka bagi seluruh pihak.

Ia pun mengatakan Kadin adalah satu-satunya wadah bagi dunia usaha yang diatur dalam Undang-undang (UU). Kadin, imbuhnya, akan memikirkan bagaimana agar program Presiden Jokowi bisa dilanjutkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Supaya Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa sukses mencapai target APBN, bahkan lebih. Jadi itu lah fokus kami," ujarnya.

Sementara itu, Arsjad mengatakan Munaslub yang menetapkan Anindya sebagai ketua umum Kadin baru tidak sah alias ilegal. Pasalnya, munaslub itu melanggar AD/ART dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

Arsjad pun akan menginvestigasi dugaan pelanggaran AD/ART dalam pelaksanaan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru organisasi pengusaha itu.

Ia yakin akan menemukan bukti keterlibatan individu atau kelompok di internal Kadin yang terlibat dalam persiapan Munaslub.

"Dari hasil penyelidikan, kami yakin akan terungkap bukti sah dalam bentuk dokumen dan surat terkait persiapan Munaslub yang menunjukkan keterlibatan individu dan atau kelompok dalam lingkup Kadin Indonesia," katanya dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).

Arsjad kemudian mengimbau seluruh pengurus dan anggota Kadin untuk tetap solid, tegak lurus menaati UU dan aturan hukum.

Ia juga menegaskan hanya ada satu Kadin Indonesia melalui Undang-Undang 1 Tahun 1978 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022.

"Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan munaslub harus tunduk dan taat kepada ketentuan UU dan mandat AD/ART," ujarnya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu (14/9) lalu. Hasil Munaslub menetapkan Anindya Bakrie jadi Ketua Umum Kadin menggantikan Arsjad Rasjid.

Anindya terpilih dalam Munaslub yang dihadiri 28 dari 34 Kadin provinsi dan 25 asosiasi.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan mengatakan terpilihnya Anin sebagai Ketum Kadin sah dan tidak menyalahi AD/ART organisasi.

Menurutnya dalam AD/ART organisasi disebutkan, pemilihan Ketua Umum dalam Munaslub sudah bisa ditetapkan bila daerah memang membutuhkan ketua baru, tanpa harus ada pelanggaran yang dilakukan ketua umum yang tengah menjabat.

Sementara itu, 21 Kadin daerah menolak digelarnya munaslub. Menurut mereka, munaslub ini merupakan upaya mendongkel kepemimpinan Arsjad Rasjid dari kursi Ketum Kadin.

Arsjad disebut masih punya tanggung jawab jadi ketum hingga 2026 meskipun sempat berhenti sementara karena jadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Munaslub dinilai tak sesuai AD/ART Kadin.

Arsjad yang menjabat sebagai ketua umum Kadin periode 2021-2026 mengatakan munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin baru tidak sah alias ilegal. Pasalnya, munaslub itu melanggar AD/ART dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

Arsjad pun akan menginvestigasi dugaan pelanggaran AD/ART dalam pelaksanaan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru organisasi pengusaha itu.

Ia yakin akan menemukan bukti keterlibatan individu atau kelompok di internal Kadin yang terlibat dalam persiapan Munaslub.

"Dari hasil penyelidikan, kami yakin akan terungkap bukti sah dalam bentuk dokumen dan surat terkait persiapan Munaslub yang menunjukkan keterlibatan individu dan atau kelompok dalam lingkup Kadin Indonesia," katanya dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).

Ia kemudian mengimbau seluruh pengurus dan anggota Kadin untuk tetap solid, tegak lurus menaati UU dan aturan hukum.

Salah satu anak perusahaan grup otomotif Stellantis, Fiat, menghentikan produksi mobil listrik 500e akibat pembelian terus merosot.

Stellantis telah mengonfirmasi bahwa jalur produksi 500e di pabrik Mirafiroi di Turin, Italia akan disetop selama empat pekan mulai 13 September.

"Langkah ini diperlukan karena kurangnya permintaan terkait kesulitan besar yang dialami di pasar listrik Eropa oleh semua produsen, terutama produsen Eropa," kata Stellantis dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

Menghentikan produksi 500e di Italia berarti tak ada satupun model 500 yang lahir di Eropa, ini terjadi pertama kali sejak 2007.

Model 500 bermesin pembakaran dalam (ICE), menggunakan platform Panda yang berbeda dari 500e, sudah dimatikan produksinya karena tak memenuhi regulasi keamanan siber dan Fiat tak mau memperbaruinya.

Meski begitu bukan berarti semua produksi 500 berhenti di seluruh dunia. Model 500 masih diproduksi di Afrika Utara, tetapi tak bisa dijual di Eropa karena beda spesifikasi.

Fiat telah memutuskan tak akan memperbarui model ICE 500, alih-alih merancang mobil hybrid berbasis 500e. Mobil hybrid dengan nama 500 Ibrida ini tak akan siap sampai akhir 2025 atau malah kemungkinan lahir pada 2026.

500 Ibrida rencananya diproduksi bersama 500e di pabrik Mirafiori.

Fiat bukan satu-satunya produsen Eropa yang terpaksa merombak strategi imbas anjloknya pasar mobil listrik. Toyota, GM, Ford dan bahkan merek mobil mewah seperti Aston Martin dan Mercedes-Benz memutuskan memperpanjang usia model ICE atau mengeluarkan dana untuk mengembangkan model baru.