Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengkaji wacana menaikkan tarif KRL sebesar Rp1.000 sampai Rp2.000. Padahal, KRL adalah moda transportasi utama bagi pekerja di Tanah Air, khususnya kelas menengah ke bawah.

Membludaknya pengguna yang mengandalkan KRL bisa dilihat dari kepadatan alias desak-desakan di dalam gerbong. Mereka tampak seperti 'pepes ikan' di kala pagi hari saat jam-jam sibuk berangkat kerja, serta sore hari saat mereka pulang kerja.

Meski sebetulnya keberatan dengan rencana kenaikan ini, para pengguna KRL yang kerap disebut anak kereta (anker) memilih pasrah dan setuju. Namun, dengan syarat kenaikan itu harus sejalan dengan perbaikan sarana dan prasarana, mulai dari penambahan AC hingga gerbong.

Patricia, seorang karyawan swasta di Jakarta adalah salah satu contoh anker sejati yang rutin pakai KRL untuk berpergian. Ia setuju tarif KRL naik asalkan gerbongnya ditambah. Sebab, KRL adalah alat transportasi utama yang ia gunakan, namun lonjakan penumpang yang makin hari terus bertambah membutuhkan tambahan sarana.

"Sangat penting menambah gerbong KRL karena lonjakan penumpang di jam-jam tertentu. Sudah banyak kejadian penumpang sampai pingsan, sehingga penambahan rangkaian atau gerbong kereta sangat dibutuhkan," curhatnya kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, Patricia yang menggunakan KRL untuk mobilitasnya yang pindah-pindah setiap harinya, bahkan sejak masih zaman kereta ekonomi tanpa AC, meminta agar pemerintah juga memperbanyak jadwal di jam sibuk, yakni pukul 06.00-08.00 WIB dan 16.00-18.00 WIB.

"Apalagi saya yang biasanya berganti kereta di Manggarai untuk ke daerah Sudirman, Tanah Abang atau Palmerah, yang menurut saya tidak efektif. Sebab, saya menunggu terlalu lama kereta yang ke daerah Sudirman atau Tanah Abang. Saat menunggu di Manggarai, bahkan sering terjadi penumpukan penumpang," ceritanya.

Berdasarkan pengalamannya, pernah KRL yang ditumpanginya tidak bergerak lebih dari 10 menit tanpa alasan. Hal itu merugikan pekerja seperti dirinya yang mengejar waktu.

Selain itu, Patricia juga meminta pengelola untuk memaksimalkan dan memperbaiki fasilitas yang memudahkan penumpang, misalnya eskalator yang seringkali gangguan. Lift yang disediakan juga sering mati dan tidak bisa digunakan. Padahal, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan, terutama bagi penumpang lansia hingga ibu hamil.

"Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, saya rasa tidak worth it untuk menaikkan harga, ada harga ada rupa. Jika tetap dinaikkan tetapi hal-hal tersebut tidak dipenuhi, ya apa boleh buat? Saya pun sangat bergantung dan akan tetap menggunakan KRL walau kecewa," jelasnya.

Senada, Nicha (32) karyawan swasta di Jakarta juga setuju saja apabila tarif KRL dinaikkan dengan syarat perbaikan fasilitas. Sebab, sebagai anker yang menggunakan setiap hari, ia merasa banyak kekurangan di KRL Jabodetabek.

"Tapi kalau kondisi kayak sekarang, menurut saya tidak masalah naik Rp1.000, asal kereta nggak gangguan terus, jadwal tepat waktu, lift dan eskalator lancar, sama AC dingin," kata Nicha.

Ia berpikir untuk beralih ke moda transportasi lain yakni LRT apabila kenaikan tarif KRL tak dibarengi syarat-syarat tadi. Meski lebih mahal, tapi ia LRT merasa lebih nyaman.

"Kalau untuk sekarang, karena rumah tidak begitu jauh sama stasiun KRL dan LRT, saya lebih memilih LRT biarpun lebih mahal. Tapi lebih nyaman dan nggak perlu desak-desakan kayak KRL," jelasnya.

Anker sejati lainnya, Widya, juga sangat setuju dengan rencana kenaikan jika hanya Rp1.000 atau Rp2.000 lantaran masih terjangkau. Apalagi, KRL adalah transportasi umum yang mudah dan cepat.

"Menurut saya masih terjangkau ya, soalnya kan sekarang saja tuh kayaknya tarif termahal itu Rp15 ribu sudah jauh sekali sampai ke Rangkasbitung misal dari Pasar Minggu," katanya.

Apalagi, saat ini, KRL sudah terintegrasi dengan KRL dan MRT, maka ia tak ada niat untuk beralih. Namun, ia tetap meminta ada perbaikan fasilitas yang diberikan.

"Hanya mungkin memang perlu diperbaiki itu, ya kadang kan penuh banget, walaupun di berita-berita katanya okupansinya belum 100 persen, tapi cobalah naik KRL pas peak hour kan kita ibaratnya jadi pepes, padet banget," pungkasnya.

Arsjad Rasjid menegaskan hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Hal itu ia sampaikan menanggapi penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin.

"Hanya ada satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang 1 Tahun 1978 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022," katanya dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).

"Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan munaslub harus tunduk dan taat kepada ketentuan UU dan mandat AD/ART," imbuh Arsjad.

Arsjad yang menjabat sebagai ketua umum Kadin periode 2021-2026 mengatakan munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin baru tidak sah alias ilegal. Pasalnya, munaslub itu melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Runah Tanggal (AD/ART) dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

"Kegiatan Munaslub pada 14 September kemarin tidak sah. Mayoritas Kadin Provinsi perwakilannya hadir di sini, 21 dari 35. Secara tegas menolak kegiatan itu, tidak memenuhi syarat sesuai AD/ART sehingga tidak dapat diakui resmi," katanya.

Anindya ditetapkan sebagai ketua umum Kadin dalam Munaslub yang digelar kemarin. Ia menggantikan Arsjad Rasjid yang masih punya tanggung jawab jadi ketua umum hingga 2026.

Usai ditetapkan, Anin mengatakan ia ingin bekerja sama lebih baik dengan pemerintah, baik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ataupun pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

Anindya terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi di Munaslub yang dihadiri 28 dari 34 Kadin Provinsi dan 25 asosiasi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid merespons kabar ia digulingkan dari jabatannya karena menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024 lalu.

Arsjad mengatakan saat ditunjuk sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud, ia langsung mengambil cuti sebagai ketua umum Kadin. Keputusannya tersebut telah disepakati oleh pengurus Kadin lainnya.

"Waktu itu sekali lagi, saya ambil cuti ataupun berhalangan hadir. Dan pada waktu itu, dalam setiap keputusan yang saya buat, bisa ditanyakan langsung kepada teman-teman, setiap langkah yang saya lakukan, saya berkonsultasi dengan teman-teman Kadin daerah, dengan pengurus harian," katanya dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).

"Sampai pun akhirnya waktu itu di mana saya memutuskan menjadi salah satu ketua dalam tim pemenangan yang lalu, itu pun saya ajak bicara teman-teman," imbuhnya.

Arsjad mengatakan saat itu sebenarnya pengurus Kadin lainnya mengatakan ia tidak perlu cuti untuk bergabung dalam tim pemenangan Ganjar-Mahfud. Pasalnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin tidak mengatur kewajiban itu.

Namun, Arsjad memutuskan untuk tetap cuti untuk memperlihatkan Kadin menjalankan tata kelola yang baik atau good governance.

"Saya bilang sama teman-teman kita harus memperlihatkan bahwa kita selalu memacu yang namanya good governance. Untuk itu makanya saya memutuskan untuk melaksanakan yang namanya berhalangan hadir ataupun cuti," katanya.

Hasil Munaslub Kadin pada Sabtu kemarin (14/9) menetapkan Anindya Bakrie menjadi ketua umum baru. Namun, keputusan itu ditentang dewan pengurus Kadin Indonesia pimpinan Arsjad Rasjid selaku Ketum Kadin periode 2021-2026.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono mengatakan Munaslub hanya bisa diadakan jika ditemukan pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus.

Dhaniswara kemudian menilai dalih dilakukannya Munaslub imbas keterlibatan Arsjad Rasjid sebagai ketua timses pada Pilpres 2024 tidak relevan karena dilakukan atas nama pribadi.

Arsjad Rasjid juga saat itu mengajukan berhalangan sementara yang sudah disepakati dewan pengurus, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Anindya Bakrie yang akan dilantik menjadi Ketua Kadin Indonesia baru versi Munaslub.

Dalil yang digunakan untuk Munaslub berkaitan dengan bergabungnya Bapak Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat pemilu lalu, di mana keterlibatan beliau dilakukan atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin," ungkap Dhaniswara.

"Beliau juga mengajukan berhalangan sementara, yang disetujui pengajuannya oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie," lanjutnya.

Anindya Bakrie membantah musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang menetapkannya sebagai ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) baru bertujuan mengkudeta Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 Arsjad Rasjid.

Ia mengklaim Munaslub merupakan inisiatif Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB).

"Kami sampaikan semua yang dilakukan itu sesuai dengan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," katanya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).

Anindya mengatakan hanya ada satu Kadin saat ini maupun ke depannya. Setelah ditunjuk sebagai ketua umum Kadin 2024-2029, Anindya menyebut dirinya akan terbuka bagi seluruh pihak.

"Selalu terbuka karena (saya) bukan saja sebagai ketua umum yang hadir dalam Munaslub tapi untuk yang lain juga," imbuhnya.

Anindya mengatakan Kadin adalah satu-satunya wadah bagi dunia usaha yang diatur dalam Undang-undang (UU). Kadin, imbuhnya, akan memikirkan bagaimana agar program Presiden Jokowi bisa dilanjutkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Supaya Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa sukses mencapai target APBN, bahkan lebih. Jadi itu lah fokus kami," katanya.

Kadin Indonesia saat ini tengah ramai disorot setelah penyelenggaraan Munaslub pada Sabtu kemarin (14/9). Hasil Munaslub itu menetapkan Anindya Bakrie menjadi ketua umum baru yang terpilih secara aklamasi.

Namun, keputusan itu ditentang dewan pengurus Kadin pimpinan Arsjad Rasjid selaku ketua umum Kadin periode 2021-2026.

Gelaran Munaslub dan keputusan memilih Anindya Bakrie menjadi ketua umum dianggap ilegal karena melanggar AD/ART organisasi, serta ditolak 21 Kadin Provinsi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid akan menginvestigasi dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru organisasi pengusaha itu.

Ia yakin akan menemukan bukti keterlibatan individu atau kelompok di internal Kadin yang terlibat dalam persiapan Munaslub.

"Dewan pengurus sedang melakukan investigasi dan pengkajian atas pelanggaran AD/ART. Dari hasil penyelidikan, kami yakin akan terungkap bukti sah dalam bentuk dokumen dan surat terkait persiapan Munaslub yang menunjukkan keterlibatan individu dan atau kelompok dalam lingkup Kadin Indonesia," katanya dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).

Arsjad mengatakan Munaslub pada Sabtu (14/9) itu tidak sah karena melanggar AD/ART. Ia menyebut kinerja Kadin tidak akan terganggu oleh Munaslub tersebut.

Ia juga mengimbau seluruh pengurus dan anggota Kadin untuk tetap solid, tegak lurus menaati UU dan aturan hukum.

Kami tidak akan terganggu pada dinamika yang terjadi. Kami akan terus bergerak. Saya selaku ketua umum 2021-2026 mengajak seluruh anggota dan pengurus tetap solid dan tegak lurus untuk mematuhi aturan untuk kemajuan organisasi," imbuhnya.

Munaslub Kadin Indonesia sebelumnya telah digelar pada Sabtu (14/9) dan memutuskan Anindya Bakrie terpilih sebagai ketua umum Kadin yang baru.

Anindya usai terpilih mengaku ingin bekerja sama lebih baik dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

"Teman-teman di Kadin provinsi dan juga kabupaten itu mempunyai jaringan yang sangat luas, sehingga kami berharap dapat juga dilibatkan," ujar Anindya di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu, dilansir Antara pada Sabtu (14/9).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengadakan penghapusan sanksi administrasi untuk Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang berlaku 3 hari sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Oktober 2024.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Nomor 576 Tahun 2024 terkait Penghapusan Sanksi Administrasi untuk Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), yang sejalan dengan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, kebijakan penghapusan sanksi administrasi untuk PBJT dan PBB-KB ini masih sejalan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

"Sanksi administrasi sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pula dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," kata Morris.

Adapun sanksi administrasi adalah sanksi terhadap wajib pajak, di mana wajib pajak harus membayarkan sejumlah nominal kepada penyelenggara negara karena telah melanggar peraturan yang berlaku.

"Terdapat tiga jenis sanksi administrasi, yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak," kata Morris.

Kebijakan yang tertera dalam Keputusan Kepala Badan Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi untuk PBJT dan PBB-KB itu antara lain memutuskan untuk:

1. Memberikan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem informasi manajemen pajak daerah untuk jenis pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB).

2. a) Sanksi administrasi yang dimaksud dalam diktum 1 yaitu sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat wajib pajak tidak melakukan kewajiban pembayaran atau penyetoran pajak daerah sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

    b) Sanksi administrasi berupa denda yang timbul akibat wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pelaporan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak daerah.

3. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebagaimana yang dimaksud dalam diktum 1 dan 2 yang diberikan kepada:

Wajib pajak yang melakukan pembayaran atau pelaporan pajak terutang atau utang pajak dan atau melaporkan SPTPD pada saat berlakunya keputusan kepala badan ini.

Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak terutang dan atau melaporkan SPTPD untuk masa pajak tahun 2024 pada saat sebelum berlakunya keputusan kepala badan ini.

4. Pemberian penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum 1, 2 dan 3 berlaku sampai 31 Oktober 2024.

5. Keputusan Kepala Badan ini berlaku setelah 3 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Jadi, lanjut Morris, penghapusan sanksi administrasi yang tertera pada Keputusan Kepala Badan itu berlaku untuk sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

"Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau pelaporan pajak terutang dan atau melaporkan SPTPD pada saat berlakunya Keputusan Kepala Badan ini," paparnya.

Selanjutnya, peraturan ini juga berlaku bagi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak terutang dan atau melaporkan SPTPD untuk masa pajak tahun 2024 pada saat sebelum berlakunya Keputusan Kepala Badan.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia saat ini tengah ramai disorot setelah penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Sabtu (14/9).

Hasil munaslub itu memilih Anindya Bakrie menjadi ketua umum baru. Namun, keputusan itu ditentang dewan pengurus Kadin Indonesia pimpinan Arsjad Rasjid selaku Ketum Kadin periode 2021-2026.

Gelaran munaslub dan keputusan memilih Anindya Bakrie menjadi ketua umum dianggap ilegal karena melanggar AD/ART organisasi dan ditolak 21 Kadin Provinsi.

Kadin Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi, terutama di dunia usaha. Organisasi ini ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha di Indonesia.

Ruang lingkup Kadin sebagai induk organisasi juga cukup luas, mulai dari bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta.

Berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia yang telah ditetapkan lewat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022, organisasi itu juga memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi.

Menurut situs resmi Kadin, terdapat setidaknya delapan tugas dan fungsi organisasi tersebut di dunia usaha Indonesia.

Tugas dan fungsi itu mengakomodasi pengusaha, perusahaan, serta berbagai organisasi pengusaha dan perusahaan yang dinaungi Kadin. Organisasi itu juga bertugas mendorong sinergi di dunia bisnis dan usaha Indonesia.

Berikut tugas pokok dan fungsi Kadin Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2022:

1. Memfasilitasi sinergi antar pengusaha Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya.2. Memfasilitasi tanggung jawab sosial perusahaan.3. Memberikan akreditasi bagi organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha yang akan menerbitkan sertifikat.4. Melaksanakan komunikasi, konsultasi, dan advokasi kebijakan dengan pemerintah untuk mewakili kepentingan dunia usaha.5. Mendorong implementasi tata kelola perusahaan yang baik di kalangan dunia usaha.6. Memberikan jasa layanan dalam bentuk penerbitan surat keterangan, arbitrase, legalisasi surat, dan rekomendasi mengenai usaha.7. Wakil dunia usaha dalam berbagai kebijakan ekonomi dan investasi.8. Membina dan memberdayakan organisasi perusahaan dan pengusaha dalam membangun dunia usaha yang optimal.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid bakal menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Arsjad mengatakan langkah hukum itu bakal dilakukan lantaran Munaslub kemarin dinilai tidak sah karena tidak sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia.

"Kami semua sangat menyayangkan kegiatan Munaslub ilegal yang diselenggarakan pada Sabtu 14 September di St Regist. Sebagai upaya individu mengambil alih kepengurusan Kadin dengan menyalahi aturan," ujarnya dalam konferensi pers, Minggu (15/9).

"Kami menegaskan tidak mengakui Munaslub. Kadin ialah lembaga independen, rumah bersama pelaku usaha. Hanya ada satu Kadin Indonesia," imbuhnya.

Arsjad menjelaskan saat ini dewan pengurus juga sudah mulai melakukan investigasi terkait pelanggaran AD/ART yang dilakukan pihak Munaslub.

Ia meyakini dari hasil penyelidikan tersebut akan ditemukan bukti pelanggaran hingga keterlibatan individu ataupun kelompok tertentu di balik pelaksanaan Munaslub itu.

"Kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas dan mengenakan aturan," tegasnya.

Di sisi lain, Arsjad selaku ketua umum meminta agar semua anggota Kadin Indonesia dapat tetap solid dan tegak lurus mematuhi aturan yang ada untuk kemajuan organisasi dan menjalankan aturan organisasi.

"Kami akan ambil tindakan disipliner memastikan Kadin adalah rumah semua. Kita punya tugas besar di depan mata, ekonomi kita harus tumbuh 8 persen di pemerintahan mendatang," tuturnya.

Munaslub Kadin Indonesia sebelumnya telah digelar pada Sabtu (14/9) dan memutuskan Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang baru.

Anindya usai terpilih mengaku ingin bekerja sama lebih baik dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

"Teman-teman di Kadin provinsi dan juga kabupaten itu mempunyai jaringan yang sangat luas, sehingga kami berharap dapat juga dilibatkan," ujar Anindya di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu, dilansir Antara pada Sabtu (14/9).

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid mengatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin tidak sah alias ilegal.

Arsjad mengatakan Munaslub yang diselenggarakan pada Sabtu (14/9) itu melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

"Kegiatan Munaslub pada 14 September kemarin tidak sah. Mayoritas Kadin Provinsi perwakilannya hadir di sini, 21 dari 35. Secara tegas menolak kegiatan itu, tidak memenuhi syarat sesuai AD ART sehingga tidak dapat diakui resmi," katanya dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).

Arsjad mengatakan dewan pengurus Kadin sedang melakukan investigasi dan pengkajian atas dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam Munaslub tersebut. Ia yakin investigasi itu akan menghasilkan bukti-bukti yang kuat.

Ia juga meminta kepada pemerintah untuk memastikan Kadin dapat berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 18 Tahun 2022.

"Dengan ini kami Kadin memohon dukungan pada pemerintah sebagai pengawas sesuai UU nomor 1 dan Kepres 18 untuk memastikan Kadin sesuai kepentingan nasional," katanya.

Anindya ditetapkan sebagai ketua umum Kadin dalam Munaslub yang digelar kemarin. Ia menggantikan Arsjad Rasjid yang masih punya tanggung jawab jadi ketua umum hingga 2026.

Usai ditetapkan, Anin mengatakan ia ingin bekerja sama lebih baik dengan pemerintah, baik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ataupun pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

"Teman-teman di Kadin provinsi dan juga kabupaten itu mempunyai jaringan yang sangat luas, sehingga kami berharap dapat juga dilibatkan," ujar Anindya usai Munaslub di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu (14/9), dilansir Antara.

Anindya terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi di Munaslub yang dihadiri 28 dari 34 Kadin Provinsi dan 25 asosiasi.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo mengklaim karena peserta Munaslub adalah pimpinan Kadin daerah mayoritas dan mencapai aklamasi, maka Anindya sah menjadi ketua umum dan tak menyalahi AD/ART organisasi.

Kia meresmikan Pusat Pelatihan Kia Asia Pasifik di Glenmarie, Shah Alam, Malaysia, Kamis (12/9). Pusat pelatihan itu memiliki luas lebih dari 10.000 meter persegi ini dengan total nilai investasi sebesar RM 3.000.000.

Menurut perusahaan, ini merupakan pusat pelatihan global kelima Kia, selain Jerman, Rusia, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat.

Pusat pelatihan ini untuk budaya inovasi dan layanan untuk seluruh wilayah Asia Pasifik.

Pusat pelatihan ini juga akan memberikan pembekalan kepada staf operasional, penjualan, dan purna jual bagi beragam anak perusahaan dan distributor dengan Automotive Training Excellence untuk mendukung industri otomotif yang terus berkembang.

"Pusat pelatihan ini merupakan wujud nyata komitmen kami untuk melakukan peningkatan yang berkelanjutan. Hal ini guna memastikan bahwa kami dapat memberikan layanan berkualitas tinggi yang melebihi ekspektasi pelanggan," kata Kevin Ahn, Presiden dan CEO Kia Asia Pasifik dalam keterangan resmi.

Perusahaan mengakui, Malaysia kini menjadi pemain kunci dalam jaringan pelatihan global.

Menurutnya, Malaysia terpilih dari 34 negara di Asia Pasifik berkat lokasinya yang strategis, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang sekaligus menjaga tim kami tetap berada di garis depan dalam hal kemajuan teknologi.

Pusat pelatihan ini diklaim punya berbagai fasilitas canggih. Fasilitas tersebut mencakup ruang kelas berteknologi tinggi untuk pengajaran teori, bengkel lengkap untuk sesi praktik, pusat sumber daya terkomputerisasi untuk informasi kendaraan Kia, simulator perbaikan virtual, dan peralatan khusus seperti peralatan diagnostik Kia.

Model-model unggulan Kia terbaru termasuk EV6 dan EV9, serta model-model yang akan datang seperti EV5 dan EV3 juga tersedia untuk pelatihan langsung.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sedang dihantam konflik internal.

Munaslub tiba-tiba digelar pada Sabtu (14/9) dan Anindya Bakrie ditetapkan sebagai Ketum Kadin.

Penetapan itu pun membuat Arsjad Rasjid terdepak dari posisi sebagai ketum.

Padahal Arsjad yang terpilih jadi ketum pada 2021 masih punya masa bakti hingga 2026 mendatang.

Pelaksanaan munaslub itu pun jadi polemik lantaran dianggap tidak sah dan ilegal.

Dewan Pengurus Kadin pun mengatakan bahwa munaslub itu telah melanggar AD/ART.

Selain itu munaslub juga dianggap tak kuorum karena ada penolakan dari 21 Kadin daerah.

Di sisi lain, penyelenggara munaslub mengklaim pengangkatan Anindya Bakrie tetap sah karena dihadiri 28 dari 34 Kadin Provinsi dan 25 asosiasi.

Stasiun Kereta Api Medan kini resmi menerapkan teknologi Face Recognition Boarding Gate, layanan pertama di Pulau Sumatra yang memungkinkan penumpang kereta api melakukan proses boarding hanya dengan verifikasi wajah.

Direktur Niaga KAI, Hadis Surya Palapa, yang didampingi Kepala KAI Divre I Sumut, Moh Arie Fathurrochman, mengungkapkan dengan sistem ini, penumpang tak perlu lagi membawa tiket fisik atau menunjukkan identitas, cukup dengan satu pandangan, proses naik kereta menjadi lebih cepat, efisien, dan aman.

"Penerapan layanan ini merupakan bagian dari strategi besar KAI untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Layanan ini mampu memangkas waktu tunggu di stasiun, sekaligus menambah kenyamanan dan keamanan, " jelasnya.

Proses registrasi untuk menggunakan Face Recognition ini pun mudah dan gratis. Penumpang hanya perlu membawa e-KTP dan mendatangi petugas di Stasiun Medan. Proses registrasi dapat langsung dilakukan dengan menempelkan e-KTP pada perangkat reader. Kemudian menempelkan jari telunjuk kanan atau kiri pada pemindai yang ada di e-KTP reader sehingga pelanggan bisa langsung terdaftar.

"Bagi pelanggan yang tidak dapat melakukan registrasi karena tidak memiliki e-KTP seperti pelanggan anak atau e-KTP nya dalam keadaan rusak tidak perlu khawatir, proses registrasi juga dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, " paparnya.

Hadis menyebutkan layanan ini telah digunakan sebanyak 1.694 penumpang sejak diuji coba pada 5 September 2024. Angka tersebut akan terus meningkat seiring dengan antusiasme pelanggan kereta api di wilayah Sumatera Utara.

"Dengan sistem ini, bisa mengurangi waktu tunggu, mempercepat proses layanan serta meningkatkan keamanan di stasiun sehingga perjalanan penumpang semakin mudah, " jelasnya.

Seiring dengan kemajuan teknologi ini, KAI juga mempersiapkan diri menghadapi lonjakan penumpang menjelang libur panjang Maulid Nabi SAW.

Manager Humas KAI Divre I Sumut, Anwar Solikhin mengatakan selama libur panjang Maulid Nabi SAW secara total disediakan sebanyak 33 ribu tempat duduk ke berbagai tujuan, antara lain ke Stasiun Rantau Prapat, Kisaran, Tanjungbalai, Tebing Tinggi, dan Siantar.

"Kami memprediksi penumpang KA naik 11% atau 3.600 penumpang karena libur panjang akhir pekan kali ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami mengimbau masyarakat yang akan menggunakan jasa kereta api agar merencanakan tanggal keberangkatan dan melakukan pemesanan jauh-jauh hari melalui aplikasi Access by KAI atau chanel penjualan tiket resmi lainnya, " ungkapnya.