Harga minyak melemah ke level terendah dalam 14 bulan pada Kamis (5/9) kemarin.

Mengutip Reuters, harga minyak berjangka jenis Brent turun 1 sen menjadi US$72,69 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 5 sen, atau 0,1 persen ke US$69,15.

Itu merupakan penutupan terendah bagi Brent sejak Juni 2023.

Analis menyebut pelemahan harga minyak itu terjadi imbas kekhawatiran investor terhadap permintaan di AS dan China yang mereka proyeksikan lesu.

Posisi AS dan China sebagai konsumen minyak terbesar di dunia membuat proyeksi penurunan permintaan itu menjungkalkan harga.

Di sisi lain, minyak juga terbebani kemungkinan peningkatan pasokan dari Libya. Beruntung, minyak masih mendapatkan tenaga dari rencana penundaan peningkatan produksi yang dilakukan OPEC+

Direktur energi berjangka di Mizuho Bob Yawger mengatakan pasar memang tidak terkesan dengan langkah OPEC+.

Tapi sentimen itu menahan kejatuhan harga lebih jauh.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap dua pesan khusus yang disampaikan Paus Fransiscus kepada masyarakat Indonesia saat Dialog Lintas Iman dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar pada Kamis (5/9) kemarin. 

Ia kebetulan ikut hadir dalam dialog tersebut. 

Pesan pertama, senantiasa melihat secara mendalam agar kita dapat menemukan apa yang menyatukan semua dibalik segala perbedaan.

"Memahami apa yang mengalir di dalam kehidupan kita, menemukan bahwa kita semua adalah saudara di bumi ini," katanya dalam unggahan di Instagramnya, Kamis (5/9) kemarin.

Kedua, senantiasa menjaga ikatan.  Ia mengatakan Paus berpesan agar kita tidak mau dipecah belah oleh doktrin dan dogma yang berbeda-beda.

"Perbedaan justru ada agar kita saling mengenal, saling membangun jembatan persahabatan, bersama-sama membela martabat manusia dalam mencapai perdamaian," katanya.

Ia mengatakan harta yang paling berharga bagi sebuah bangsa, termasuk Indonesia adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati.

"Pesan Yang Mulia Sri Paus pun begitu dekat dan relevan bagi kita semua. Terima kasih atas pesan-pesan dalam pertemuan lintas keimanan yang sangat menyejukkan ini, Yang Mulia Sri Paus," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan porsi anggaran wajib (mandatory spending) untuk dana pendidikan yang sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikaji ulang.

Ani sapaan akrabnya, ingin mengubah sumber alokasi dana pendidikan yang saat ini dari belanja negara menjadi dari pendapatan negara.

"Kami sudah membahasnya di Kementerian Keuangan, ini caranya mengelola APBN tetap comply atau patuh dengan konstitusi, di mana 20 persen setiap pendapatan kita harusnya untuk pendidikan. Kalau 20 persen dari belanja, dalam belanja itu banyak ketidakpastian, itu anggaran pendidikan jadi kocak, naik turun gitu," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9).

Bendahara negara itu mencontohkan belanja negara pada 2022 yang melonjak karena subsidi energi hingga Rp200 triliun. Padahal, kenaikan subsidi bukan terjadi karena pendapatan negara naik, tetapi harga minyak dunia yang melonjak.

Sebagai konsekuensi, saat belanja negara semakin besar, belanja untuk pendidikan juga semakin besar karena harus 20 persen dari total belanja negara.

"Ini yang menyulitkan dalam mengelola keuangan negara. Dalam artian bagaimana APBN tetap terjaga, defisit terjaga di bawah 3 persen, APBN terjaga sustainable. Tapi compliance terhadap 20 persen anggaran pendidikan itu tetap kita jaga," jelasnya.

Ia mengungkapkan kondisi tersebut mengakibatkan realisasi anggaran pendidikan yang terserap sering di bawah ketentuan mandatory spending. Misalnya saat belanja membengkak karena subsidi Rp200 triliun sejak Agustus, tetapi belanja wajib pendidikan tak mengikutinya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada APBN 2023 ditetapkan belanja negara sebesar Rp3.061,2 triliun. Dari dana itu, pendidikan dapat alokasi Rp612,2 triliun.

Pada APBN 2024, anggaran belanja ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun, naik dari 2023. Sehingga dana pendidikan pun menjadi lebih besar yakni Rp665 triliun.

Adapun anggaran pendidikan dialokasikan melalui berbagai pos, seperti Belanja Pemerintah Pusat (BPP), transfer ke daerah (TKD) dan pembiayaan.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda dengan tegas mengatakan tidak setuju apabila porsi anggaran pendidikan dikaji untuk dikurangi. Namun, apabila untuk dinaikkan porsi nya ia setuju.

"Kalau dikaji dengan hipotesa terlalu kecil boleh lah, sehingga bisa jadi ada tambahan. Tapai kalau dikaji untuk dikurangi jangan lah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Huda, sampai saat ini masih banyak dana yang dibutuhkan untuk membenahi dunia pendidikan di Tanah Air. Misalnya, untuk merevitalisasi atau merenovasi sekolah-sekolah yang memang banyak sudah tak layak digunakan.

"Renovasi sekolah misalkan, itu sangat banyak yang harus diberikan dana renovasi agar sekolah layak digunakan," imbuhnya.

Dana pendidikan, kata Huda juga masih diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik yang sampai saat ini masih banyak hidup serba kekurangan karena gaji kecil.

"Apalagi sekarang ditambah lagi anggaran makan bergizi gratis yang masuk ke dana pendidikan 20 persen. Jadi, harusnya penggunaan lebih diarahkan ke arah sana (perbaikan sekolah dan tenaga pendidik)," jelasnya.

Selain itu, ia memang melihat masalah utama dunia pendidikan saat ini bukan besaran anggarannya, melainkan pengelolaan yang kurang efektif sehingga penyerapannya tidak maksimal.

"Saya rasa masalah utama dana pendidikan bukan di besaran dananya apakah efektif atau tidak, namun dalam penyerapannya yang masih bermasalah," katanya.

Oleh karenanya, ia menilai yang perlu diperbaiki ada pengelolaannya bukan sumber dananya. Lagipula, alokasi dana untuk pendidikan yang tepat memang harus berdasarkan belanja negara, bukan pendapatan.

Bahkan ia menyarankan porsi dana pendidikan harusnya berdasarkan APBN saja, bukan dari outlook yang nilainya bisa turun.

"Esensinya kan pengeluaran yang dikeluarkan 20 persennya digunakan untuk keperluan pendidikan. Saya pribadi berpendapat harusnya (dana pendidikan) dihitung dari APBN ketika penyusunan, bukan dari outlook ataupun APBN-P yang kemungkinan besar lebih rendah belanjanya dibandingkan dengan APBN," terang Huda.

Sementara, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat pengelolaan anggaran yang tidak maksimal dikarenakan birokrasi yang kompleks, kurangnya kapasitas manajerial di tingkat sekolah dan dinas pendidikan daerah, serta pengawasan yang lemah.

"Akibatnya, efektivitas penyerapan anggaran seringkali rendah, dengan sebagian besar dana hanya terfokus pada gaji guru tanpa peningkatan kualitas fasilitas atau pembelajaran," jelasnya.

Menurut Rendy, untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas manajerial pengelola anggaran, memperketat pengawasan melalui audit independen dan partisipasi masyarakat, serta menyederhanakan prosedur birokrasi. Bukan dengan mengkaji porsi anggarannya.

"Meski punya banyak bahan evaluasi, menurut saya anggaran pendidikan yang menurut UU dialokasikan sebesar 20 persen terhadap belanja, perlu terus menjadi agenda keberlanjutan pemerintahan berikutnya," imbuhnya.

Sebab, ia melihat bahwa mandatory spending seperti dana pendidikan menjadi semacam pengingat untuk meningkatkan kualitas anggaran tanpa harus menghapuskannya.

"Apalagi saya kira menjadi tidak bijak kalau alokasi anggaran pendidikan diganti berdasarkan pendapatan. Hal ini karena kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan pendapatan itu relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan belanja," kata dia.

Kondisi ini dikhawatirkan, apabila porsi dana pendidikan berdasarkan pendapatan, maka potensi anggaran yang didapatkan bisa jadi lebih kecil.

"Itu bisa terjadi, dibandingkan dengan alokasi yang sebelumnya ditotalkan dari belanja APBN secara keseluruhan. Jadi, dari alokasi anggaran dana pendidikan, yang perlu dievaluasi itu adalah dari sisi pengelolaannya," pungkas Rendy.

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperpanjang dari awalnya 6 September menjadi 10 September 2024.

Masa pendaftaran diperpanjang di tengah banyaknya pelamar yang mengeluhkan terganggunya situs pembelian meterai elektronik (e-meterai).

"Pelamar diminta untuk memanfaatkan kesempatan waktu perpanjangan pendaftaran ini dengan maksimal," tulis Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun Instagram resmi @bkngoidofficial, Kamis (5/9).

BKN mengatakan khusus untuk pendaftaran CPNS Kementerian Agama (Kemenag) baru akan berakhir 14 September dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 13 September.

Sejumlah dokumen CPNS memang harus dibubuhkan e-meterai sebagai tanda sah dan bukti legal. Namun, banyak pelamar yang mengeluhkan tidak bisa bisa mengakses situs meterai-elektronik.com untuk membeli e-meterai.

Terlebih, masa pendaftaran CPNS sudah mepet. Atas keluhan itu, Peruri pun meminta maaf.

Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi mengatakan laman tersebut error seiring tingginya pengakses. Ia menjelaskan website layanan e-meterai mengalami lonjakan penggunaan yang mengakibatkan antrean cukup panjang bagi pengguna yang ingin mengakses layanan.

"Hal ini mengakibatkan perlambatan pelayanan e-meterai melalui website dimaksud," ucap Adi melalui keterangan resmi.

[Gambas:Instagram]

Adi menuturkan pihaknya saat ini sedang melakukan upaya terbaik untuk memulihkan kualitas layanan. Ini dilakukan agar website meterai elektronik dapat berfungsi secara penuh kembali oleh seluruh pelamar CPNS 2024.

"Kami akan memberikan informasi lebih lanjut terkait update layanan e-meterai secara berkala sebagai bagian keterbukaan informasi kepada publik," tutupnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah terbatas pada perdagangan Jumat (6/9) ini.

Head of Customer Literation & Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan secara teknikal Relative Strength Index (RSI) dan Moving Average Convergence Divergence (MACD) cenderung melandai.

RSI merupakan indikator momentum yang membandingkan antara besaran kenaikan dan penurunan harga terkini dalam suatu periode waktu. Sedangkan MACD adalah indikator teknikal yang digunakan untuk menilai momentum dan kekuatan tren harga aset.

"IHSG kami perkirakan bergerak mixed cenderung melemah," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Oktavianus pun memproyeksi IHSG bergerak di rentang support 7.598 dan resistance 7.748.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG menguat hari ini. Menurutnya, IHSG terlihat masih betah berada dalam fase konsolidasi di tengah minimnya sentimen.

"Potensi kenaikan jangka pendek terlihat mulai terbatas namun peluang koreksi minor masih dapat dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi pembelian dengan fokus kepada saham saham berfundamental kuat," kata William.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 7.606 dan resistance 7.767 hari ini. William pun merekomendasikan sejumlah saham, seperti ASRI, PWON, KLBF, TBIG, dan BINA.

IHSG ditutup di level 7.681 pada Kamis (4/9) sore. Indeks saham menguat 8,14 poin atau 0,11 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,9 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,29 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 248 saham menguat, 235 terkoreksi, dan 211 lainnya stagnan.

Subsidi pemerintah untuk penjualan motor listrik Rp7 juta per unit sudah habis sejak Rabu (4/9). Lalu bagaimana jadinya kalau motor listrik tak dapat subsidi lagi?

Pakar otomotif sekaligus akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai kalau program subsidi tak dilanjutkan maka akan berdampak pada sulitnya industri motor listrik berkembang.

Kata dia program subsidi ini merupakan dorongan oleh pemerintah agar mempercepat peralihan ke energi hijau, buka didorong pasar.

"Jangan dilepaskan ke hukum pasar. Kalau dilepaskan ke hukum pasar, pada saat industrinya masih prematur, baru mulai melangkah ini dijamin dia akan sulit tumbuh berkembang," kata dia di program AutoBizz CNBC Indonesia, Rabu (4/9).

Kuota subsidi motor listrik saat ini sudah habis menurut informasi dari situs Sisapira. Sejauh ini realisasi subsidi sudah diberikan untuk 60.700 unit sepanjang 2024.

Pendaftaran pun ditutup, sementara itu masih ada 21.465 unit pendaftar yang sudah masuk sistem dan sekarang posisinya menggantung.

Kuota subsidi untuk 60 ribuan unit pada tahun ini sebenanarya sudah dikurangi dari target awal 600 ribu unit untuk 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023.

Kuota dibuat lebih rendah dinilai dari catatan pemberian subsidi pada 2023 yang cuma mencapai 11.532 unit sementara target 200 ribu unit.

Kementerian Perindustrian memutuskan kuota pada 2024 awalnya hanya 50 ribu unit, kemudian pada Agustus lalu ditambah 10 ribuan unit sehingga totalnya menjadi 60 ribu unit.

"Ada tambahan 10 ribu on top dari 50 ribu yang telah terealisisi," kata Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Putu Juli Ardika.

PT Pertamina (Persero) memberikan solusi bagi Anda yang terus-menerus gagal saat mendaftar QR code pertalite.

Area Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menyebut kualitas foto KTP dan pelat nomor kendaraan menjadi kunci keberhasilan. Ia mengklaim kegagalan proses verifikasi imbas resolusi foto dokumen yang diunggah kurang baik.

"Saat ini masih banyak pendaftar yang mengunggah foto dokumen dengan resolusi yang kurang jelas, beberapa di antaranya adalah kualitas foto KTP dan nomor polisi yang buram serta terpotong. Hal ini yang membuat proses pencocokan data menjadi terhambat," ujarnya dalam rilis resmi, Selasa (3/9).

Eko mengimbau kepada pendaftar untuk memastikan dokumen verifikasi yang dibutuhkan tersedia dengan baik. Ia menyarankan agar seluruh foto dokumen, khususnya KTP dan nomor polisi terbaca jelas, memiliki resolusi yang baik, serta dikirimkan dalam format JPG.

Dengan mengunggah dokumen yang jelas, proses pencocokan data atau verifikasi diklaim akan lebih cepat.

"Terdapat tiga ketentuan dalam pengambilan foto KTP dan nomor polisi, di antaranya foto KTP diambil dalam format landscape," tuturnya.

"Selain itu, pastikan bahwa foto KTP tidak terpotong dan tidak terlalu jauh. Dengan mengikuti tiga ketentuan tersebut, proses pencocokan data akan lebih mudah dan berhasil," imbuh Eko.

Jika verifikasi data selesai dan sesuai, pendaftar akan mendapatkan QR code unik. Ini bakal dikirimkan melalui email terdaftar atau notifikasi di akun situs subsiditepat.mypertamina.id.

Setelah itu, Anda bisa menggunakan QR code untuk membeli pertalite di SPBU sesuai wilayah masing-masing.

QR code merupakan rangkaian dalam Program Subsidi Tepat, khususnya bagi pemilik kendaraan roda empat yang menggunakan pertalite. Kebijakan ini diprioritaskan di wilayah Jawa bagian barat yang mencakup Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memutuskan memperbolehkan para pelamar seleksi CPNS 2024 memakai meterai tempel.

Langkah ini diambil demi kelancaran pendaftaran. Pelamar dapat memilih menggunakan e-materai maupun materai tempel.

"Demi kelancaran pendaftaran, para pelamar #SeleksiCPNS2024 sudah dapat memilih menggunakan materai tempel atau e-meterai mulai sekarang," dikutip dari akun Instagram resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) @bkngoidofficial, Kamis (5/9) malam.

Kebijakan ini berlaku sejak Kamis malam pukul 20.00 WIB. BKN pun mewanti-wanti para pelamar tidak menggunakan meterai palsu.

"Bagi pendaftar yang menggunakan meterai palsu atau meterai yang sudah digunakan, maka dapat mengakibatkan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) seleksi administrasi," tegas BKN.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya BKN mengumumkan proses pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di portal SSCASN yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 6 September diperpanjang hingga 10 September pukul 23.59 WIB.

Keputusan ini sesuai dengan Surat Kepala BKN 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024. Penyesuaian jadwal pendaftaran ini bertujuan untuk mengakomodir para pelamar yang belum berhasil menyelesaikan tahapan pendaftaran di portal.

Donald Trump menjanjikan Elon Musk masuk dalam kabinetnya dan mendapat jabatan penting, jika terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat.

Trump akan membentuk Komisi Efisiensi Pemerintah yang bertugas melakukan audit keuangan negara, dan mempercayakan Bos Tesla tersebut untuk memimpinnya.

Trump mengatakan, sosok Elon Musk dan komisi efisiensi pemerintah, meski belum terbentuk, diyakini akan menekan pemborosan pengeluaran negara hingga triliunan dolar.

"Atas saran Elon Musk, yang telah memberikan dukungan penuh dan totalnya kepada saya... Saya akan mebentuk Komisi Efisiensi Pemerintah yang bertugas melakukan audit keuangan dan kinerja lengkap terhadap seluruh pemerintah federal dan memberikan rekomendasi untuk reformasi drastis," kata Trump dalam pidatonya di Economic Club of New York.

Dalam pidatonya, Trump juga menguraikan proposal baru untuk menangani regulasi pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan produksi energi, dan berjanji untuk menarik kembali dana yang belum digunakan selama pemerintahan Biden. Pidatonya juga menyinggung dukungannya terhadap cryptocurrency dan menegaskan kembali rencananya untuk memberlakukan tarif besar pada impor.

Trump dan Partai Republik telah lama menyoroti upaya untuk mengurangi pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan sebagai cara untuk menghemat uang pemerintah federal.

PT PLN (Persero) berkomitmen mendukung pemerintah mengembangkan energi hijau untuk mencapai tujuan netral karbon (net zero emission/NZE) dengan memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT), khususnya air.

Wujud komitmen PLN dalam mendorong transisi energi ini, salah satunya terlihat melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang proses pembangunannya telah rampung.

PLN menargetkan PLTA Jatigede yang berkapasitas 110 megawatt (2×55 MW) ini dapat beroperasi secara komersial dengan commercial operation date (COD) pada akhir tahun ini

Plh. General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) Achmad Ismail mengatakan PLTA Jatigede telah menyelesaikan berbagai tahap pengujian sebelum dapat beroperasi secara komersial, di antaranya uji performance test dan reliability run pada Unit 1 dan Unit 2.

Selain itu, pembangkit ini juga memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) setelah terbukti dapat beroperasi efisien, aman, sesuai desain, serta andal tanpa gangguan tak terduga. Dengan demikian, pengoperasiannya secara penuh tinggal menunggu waktu saja.

"Pembangunan PLTA Jatigede yang saat ini memasuki tahap COD (Commercial Operation Date), kami mohon doanya agar proses ini dapat berjalan lancar sehingga energi bersih ini bisa segera dikonsumsi pelanggan," ujar Ismail saat ditemui di Sumedang, Rabu (4/9).

Sementara itu, Manager Unit PLN Pelaksana Proyek Jawa Bagian Tengah 2 Husni Wardhana menyebutkan PLN juga berhasil melaksanakan percepatan SLO PLTA Jatigede dari yang semula ditarget selesai Oktober 2024 menjadi Juni 2024.

"Target semula adalah penerbitan SLO itu di Oktober 2024 dan itu hanya untuk satu unit. Namun, pada Juni ini, kita berhasil mendapatkan langsung dua sekaligus SLO untuk kedua unit," jelas Husni.

Menurut Husni, pembangunan jaringan transmisi untuk penyaluran daya listrik dari PLTA Jatigede melalui saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kiloVolt (kV) juga telah selesai dibangun pada akhir bulan lalu. Artinya, pengoperasian bisa segera dilaksanakan.

"Terkait dengan penyaluran daya dari PLTA Jatigede, nantinya akan disalurkan melalui SUTT 150 kV Jatigede Incomer yang akhir Agustus kemarin juga telah berhasil dilakukan energize (pemberian tegangan pertama). Artinya, pekerjaan pembangunan telah selesai dikerjakan dan tinggal menunggu proses COD saja," pungkas Husni.

PLTA Jatigede adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN) Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung EBT yang bersumber daya air.

Tak berjalan sendirian, untuk mewujudkan pembangunan PLTA ini, PLN berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kolaborasi ini berjalan melalui pemanfaatan air Bendungan atau Waduk Jatigede yang dibangun oleh Kementerian PUPR.

Bendungan Jatigede adalah terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur dan memiliki memiliki luas 4.891,13 hektare dan kedalamannya mencapai 110 meter, dengan kapasitas tampungan sebesar 979,5 juta meter kubik.

Dengan demikian, proyek PLTA Jatigede diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan energi listrik yang ramah lingkungan, terutama di wilayah Jawa Barat.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro melihat langkah PLN dalam mengembangkan energi hijau sangat positif. PLTA Jatigede dinilai bisa menjadi alternatif pengganti energi fosil saat ini banyak di Pulau Jawa.

"Iya saya kira positif dari aspek komitmen terhadap transisi energi sebetulnya cukup bagus ya dan ini ada di wilayah Jawa, jadi nanti bisa terkoneksi dengan sistem Jawa-Bali, di mana sebagian besar pembangkit Jawa-Bali ini basisnya masih fosil, sehingga kalau ada PLTA yang 2x55MW, saya kira cukup positif," ujar Komaidi kepada CNNIndonesia.com.

Namun, masih ada tantangan yang perlu dihadapi oleh pemerintah dalam proses pengembangan energi bersih ini. Salah satunya harga yang lebih mahal dibandingkan menggunakan PLTU.

"Kalau EBT, misalnya, yang sudah-sudah harganya lebih mahal dari fosil sehingga ditakutkan, dikhawatirkan berpengaruh terhadap neraca keuangan para pengembang kelistrikan terutama teman-teman di PLN, sehingga ini perlu menjadi perhatian," jelasnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukkan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengungkapkan potensi energi hijau dalam negeri sangat besar, khususnya dari air bisa hingga 800 megawatt.

"Potensi PLTA tambahan dengan waduk dari PUPR kira-kira bisa 800-an megawatt," kata Eniya.

Menurut Eniya, ada sekitar 38 bendungan atau waduk PUPR yang sudah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN hingga 2030 yang potensinya mencapai 68 megawatt.

"Dari 38 itu prioritas 7 bendungan sebagai awal, sebagian besar di Sumatera Utara," imbuhnya.

Kendati demikian, Eniya menekankan proses transisi energi tersebut merupakan jalan panjang yang membutuhkan waktu Tapi setidaknya, pengembangannya akan lebih cepat dengan dengan adanya kolaborasi dengan Kementerian PUPR.

Contoh nyatanya adalah PLTA Jatigede yang proses pembangunannya berjalan efisien karena memanfaatkan Waduk Jatigede yang terlebih dahulu telah dibangun oleh Kementerian PUPR.

"PLTA itu membuatnya bertahun-tahun, tapi jika sudah ada bendungan, maka akan mengurangi waktu pembangunannya," pungka Eniya.

JP Morgan memperkirakan Bank Indonesia (BI) bakal menurunkan suku bunga acuan mulai bulan ini. Jumlahnya sebesar 50 basis poin (bps) hingga akhir tahun.

Head of Research & Strategic JP Morgan Indonesia Henry Wibowo mengatakan pada September ini kemungkinan penurunan 25 bps dan selanjutnya 25 bps.

"JP Morgan memperkirakan ada penurunan suku bunga Indonesia (BI rate) sebesar 25 bps di bulan ini dan 25 bps di November," ujarnya dalam media briefing di Energy Building, Kamis (5/9).

Sedangkan, untuk Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) diperkirakan akan menurunkan suku bunga lebih besar lagi di akhir tahun. Rinciannya, 50 bps di September, 50 bps di November dan 25 bps di Desember.

"Jadi kami proyeksikan total The Fed turunkan suku bunga 125 bps," imbuhnya.

Menurutnya, penurunan suku bunga The Fed ini akan menguntungkan Indonesia. Sebab, dengan pelonggaran kebijakan moneter AS, maka investor akan beralih masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Kalau monetary easing, likuiditas akan membaik dan fund flow dari develop market beralih ke emerging market dan ini di mana salah satunya Indonesia akan benefit," jelasnya.

Sementara, BI sebelumnya meramal suku bunga The Fed hanya akan turun sebanyak dua kali di 2024 ini. Sedangkan, tahun depan sebanyak tiga kali.

"Tahun depan, FFR (Fed Fund Rate) kami perkirakan subjek ke data baseline kami 3 kali masing-masing 25 bps, 25, bps, dan 25 bps. Timingnya bisa di kuartal I, bisa di kuartal II," kata Perry dalam konferensi Pers, Rabu (21/8).

Mantan Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono punya harapan besar untuk IKN Nusantara sepeninggal Presiden Joko Widodo (Jokowi) nanti.

Ia ingin melihat keseimbangan antara pembangunan fisik IKN dengan hal-hal yang bersifat sosiokultural masyarakat.

"Kita ini membangun kota, bukan membangun seperti developer. Jadi, bukan membangun properti saja, yang kita bangun kota," tuturnya usai peluncuran buku Membangun Kota Masa Depan Layak Huni dan Berkelanjutan di Perpusnas, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).

Ia menegaskan inti dari sebuah kota adalah warganya. Oleh karena itu, Bambang menekankan masyarakat yang seharusnya dibangun, bukan sekadar infrastruktur megah.

Bambang juga berharap IKN bisa menjadi smart city di masa mendatang. Ia ingin hal tersebut tercapai, entah siapa yang memimpin Otorita IKN di masa depan.

"Kalau kita lihat, kita tidak ingin terjebak di dalam kesalahan seperti Myanmar (pindah ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw). Itu (Naypyidaw) semuanya bagus, hotelnya ada, fasilitas pemerintahan bagus-bagus, ada dua lapangan golf, ada kebun binatang, tapi orangnya gak ada. Dalam arti (manusianya) tidak terbentuk," tegas Bambang.

"Kita kepengin bahwa kita punya satu contoh (smart city di IKN). Mudah-mudahan kita bisa ke depannya mewujudkan, siapapun yang menjadi kepala Otorita di sana," harapnya.

Ia kemudian menyoroti sebuah miskonsepsi yang kerap dilontarkan beberapa pihak. Bambang menegaskan IKN Nusantara tidak dibangun dari nol.

Bambang menekankan sudah ada 214 ribu orang yang menetap di IKN Nusantara, sebelum daerah tersebut dibangun menjadi megah. Oleh karena itu, ia mengatakan IKN kini punya dua wajah.

"Kita melihat sekarang ini ada dua wajah di IKN. Satu wajah modern ditunjukkan kemarin 17 Agustus dan nanti sampai akhir tahun (2024). Satu lagi wajah Kecamatan Sepaku dengan 39.900 orang, gak sedikit loh dan itu saudara kita yang sudah ada di sana," jelasnya.

"Kita harus hormati mereka, tingkatkan mereka, supaya mereka gak jadi penonton. Itu sebabnya harus segera mem-balance antara fisik yang megah (dan) monumental di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan sama yang sekitarnya," saran Bambang.

Mantan kepala OIKN itu menekankan sekarang waktu yang tepat untuk mengejar keseimbangan tersebut. Ia menyarankan pemerintah tak hanya fokus dengan pembangunan fisik.

Bambang menyarankan negara harus bisa membentuk masyarakat di IKN. Harapannya, mereka yang tinggal di sana bisa menjalankan pola transformasi baru, cara kerja baru, dan cara hidup yang baik.

"Itu PR kita yang paling besar, bukan fisik. Kalau fisik, kita ada uang, ada anggaran, kita bisa bangun. Tapi membentuk masyarakat adalah membentuk kita saling sambung rasa, kohesi sosial, itu yang penting," tutup Bambang.

Meski sudah tak lagi menjadi kepala OIKN sejak awal Juni 2024, Bambang punya tugas baru dari Presiden Jokowi. Ia diminta untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN.