Presiden Jokowi mematok defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp616,2 triliun.

Ia mengatakan defisit akan dikelola secara hati-hati. Hal itu ia sampaikan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8).

"Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,5 3persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," katanya.

Defisit RAPBN 2025 tersebut lebih tinggi dibandingkan APBN 2024 yang disepakati sebesar 2,29 persen dari PDB atau secara nominal 522,8 triliun.

Dalam pidatonya, Jokowi mengungkap pendapatan negara dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun dari RAPBN 2025.

"Pendapatan negara pada 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik," kata Jokowi

Sementara belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun.

"Anggaran belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.693,2 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun," ujar Jokowi.

Anggaran BPP akan dialokasikan untuk beberapa belanja mandatory seperti pendidikan sebesar Rp722,6 triliun yang akan digunakan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

Anggaran pendidikan juga akan digunakan untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Kemudian, belanja juga diberikan untuk perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Presiden Jokowi mengungkap pendapatan negara dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun dari RAPBS 2025.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik," kata Jokowi dalam pidato nota keuangan di Ruang Rapat Paripurna, Jumat (16/8).

Reformasi perpajakan, kata dia, akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tak hanya itu, kata Jokowi, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

Jokowi menyebut upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan. Selain itu, juga ada optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.

Sementara itu, defisit anggaran 2025 dipatok sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan anggaran belanja dalam RAPBN 2025 yang akan dikelola pemerintahan Prabowo Subianto sebesar Rp3.613,1 triliun.

"Anggaran belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.693,2 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun," ujar Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/8).

Anggaran BPP akan dialokasikan untuk beberapa belanja --seperti pendidikan sebesar Rp722,6 triliun yang akan digunakan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

Anggaran pendidikan juga akan digunakan untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Kemudian, belanja juga diberikan untuk perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Selanjutnya, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Lalu, untuk anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Sementara itu, anggaran transfer ke daerah yang direncanakan sebesar Rp919,9 triliun akan digunakan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," pungkas Jokowi.

Presiden Jokowi sama sekali tak menyinggung kenaikan gaji PNS dalam Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8).

Padahal, rencana kenaikan gaji PNS tahun depan sempat beredar beberapa waktu terakhir.

Dalam pidatonya, Jokowi hanya memaparkan sejumlah anggaran seperti untuk infrastruktur dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun.

"Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," katanya.

Kemudian anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Lalu anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun.

"Untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan Rp400,3 triliun dari RAPBN 2025 untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur tahun depan, termasuk untuk megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," ujar Jokowi dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2025, Jumat (16/8).

Jokowi juga menganggarkan Rp919,9 triliun untuk transfer ke daerah. Menurunnya, ini untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanjapusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar-daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

Mantan wali kota Solo itu mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik.

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan pendapatan negara pada 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun. Ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Reformasi perpajakan, kata Jokowi, akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasiperpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

"Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan," imbuh Jokowi.

Adapun defisit anggaran 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Presiden Jokowi sama sekali tak menyinggung anggaran untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang akan dilaksanakan Prabowo-Gibran pada 2025 mendatang dalam Pidato Penyampaian Keterangan Presiden Atas RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR pada Jumat (16/8) siang.

Jokowi memang menyinggung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto.

Tapi ia tak merinci besaran anggarannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2025.

"Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah," kata Jokowi di DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

"Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," sambungnya.

Jokowi mengatakan makan bergizi gratis adalah bagian dari strategi kebijakan jangka pendek. Fokus program ini demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono menyebut anggaran makan gratis di tahun pertama sebesar Rp71 triliun. Keponakan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto itu mengumumkannya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Thomas yang kini menjabat sebagai wakil menteri keuangan II itu mengatakan anggaran sebesar itu adalah buah kesepakatan pemerintahan Presiden Jokowi dengan Prabowo.

"Kami berkomitmen melakukan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap, tetapi juga dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai 100 persen secepat mungkin, dengan prinsip postur fiskal menjadi utama," tuturnya dalam Konferensi Pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Senin (24/6).

Buruh mengeluhkan sejumlah hal di peringatatan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus. Keluhan itu termasuk soal upah yang tak layak, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga harga pangan yang semakin mahal.

Aktivis buruh sekaligus Presiden Women Commitee Asia Pasik Uni Pro Mirah Sumirat mengatakan penetapan upah menjadi murah sejak 2015 terjadi karena Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan menghilangkan perhitungan komponen Hidup Layak ( KHL ) serta "meniadakan" fungsi Dewan Pengupahan.

"Lalu munculnya UU Omnibuslaw Cipta Kerja makin memperkuat penetapan upah murah bagi pekerja/buruh Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/8).

Nasib buruh katanya semakin diperparah dengan tingginya harga pangan dan barang kebutuhan pokok yang naik hampir 20 persen dari 2022. Akibatnya daya daya beli turun dan tidak bisa mengimbangi harga pangan dan kebutuhan dasar yang cenderung tidak terkendali.

Penurunan daya beli, sambungnya, kemudian berimbas pada barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan kecil, menengah dan besar menjadi tidak laku. Dampak mengerikannya adalah perusahaan banyak yang tutup karena produksi menumpuk sehingga melakukan PHK massal.

"Tak hanya itu, banyak juga perusahaan yang tutup karena serbuan barang impor terutama tekstil. Barang produksi lokal menjadi tidak laku karena kalah saing dengan harga yang lebih murah dengan kualitas hampir sama," katanya.

Mirah juga mengkritik tingkat pengangguran yang tidak sesuai target selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi . Pada awal pemerintahan katanya pemerintah menargetkan tingkat pengangguran di akhir periode kepemimpinan Jokowi di 2019 berada di kisaran angka 5 persen. Namun, realisasinya angka pengangguran berada di atas 5 persen.

"Kondisi yang hampir sama terjadi pada pemerintahan periode yang kedua, dimana targetnya lebih rendah yakni 3,6- persen disampaikan dalam RPJMN 2020-2024. Tapi realisasinya , pengangguran masih di angka kisaran 5 persen. Angka tersebut masih jauh dari capain yang ditetapkan oleh pemerintah," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pabrik-pabrik di sekitar Jakarta bakal dipasangi sensor untuk mendeteksi jenis gas yang dilepaskan agar menekan polusi udara.

"Pabrik-pabrik yang ada di sekitar Jakarta kita akan kasih sensor, untuk kita ketahui gas apa yang dikeluarkan," kata Luhut di  Jakarta, Rabu (14/8) seperti dikutip dari Antara.

Ia menyampaikan hal itu dilakukan untuk mendeteksi gas yang dikeluarkan dari pabrik-pabrik, seperti dioksin atau zat berbahaya lainnya. Hal itu harus dipantau secara ketat, karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Ia menekankan bahwa rencana pemasangan sensor itu merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Namun, Luhut juga menekankan bahwa tanggung jawab ini tidak hanya berada di pundak pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Luhut meminta masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif terkait langkah-langkah ini, tanpa memperkeruh suasana.

Ia menekankan pula bahwa pemerintah tidak memiliki pilihan lain, jika ingin menjaga kesehatan masyarakat dari dampak buruk polusi udara.

"Jadi saya mohon, kalau ada masukan silakan. Tapi jangan ribut-ribut, pemerintah lakukan ini, kita nggak ada pilihan, kalau mau bikin sehat, yang kita harus lakukan," ujar Luhut pula.

Bagi Luhut, rencana pemasangan sensor untuk mendeteksi jenis gas dari pabrik-pabrik sangat penting, pasalnya indeks kualitas udara di Jakarta berkisar antara 170 hingga 200. Meski begitu, dia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai rencana tersebut.

Selain rencana pemasangan sensor untuk mendeteksi jenis gas dari pabrik-pabrik, pemerintah juga mendorong percepatan implementasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur.

Luhut menambahkan, polusi udara telah menimbulkan dampak kesehatan yang serius, yang membuat pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar Rp38 triliun untuk biaya pengobatan masyarakat.

"Karena akibat (indeks kualitas) udara yang 170-200 indeks ini, itu banyak yang sakit ISPA. Kalian (wartawan) itu kena, saya juga kena. Jadi ini beban kita rame-rame," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan rencana penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, di Cilegon, Banten, demi menekan polusi udara di Jakarta.

Menurut dia, hal itu dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi polusi udara khususnya di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu, pihaknya akan mengkaji mengenai hal tersebut, apalagi PLTU tersebut sudah beroperasi lebih dari 40 tahun.

Dia mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan rapat untuk menindaklanjuti rencana penutupan PLTU tersebut, sehingga indeks kualitas udara Jakarta bisa di bawah 100.

Presiden Jokowi memamerkan bukti bahwa 10 tahun pemerintahannya, ia sangat berpihak dan memperhatikan kaum papa alias rakyat miskin.

Sederet bukti ini terkait program kesehatan, pendidikan, hingga pengentasan pengangguran yang dilakukannya selama 10 tahun ini. Jokowi menyebutkan banyak program yang sudah dilakukannya untuk membantu rakyat miskin.

"Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. (Pertama), Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun," katanya dalam Pidato Kenegaraan Presiden di Sidang Tahunan MPR RI 2024, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Jokowi menegaskan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu mencakup banyak pihak. Mulai dari usia dini sampai lanjut usia (lansia) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kedua, sang Kepala Negara memamerkan kepeduliannya kepada rakyat miskin dalam urusan pendidikan. Jokowi mengaku sudah mengucurkan Rp113 triliun dari kas negara untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama dua periode menjabat.

Ia mengklaim uang sebanyak itu manfaatnya dirasakan oleh 20 juta siswa per tahun. Ini mulai dari bangku SD, SMP, hingga SMA/SMK di seluruh Indonesia.

"(Ketiga), Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.," beber Jokowi.

"(Keempat), Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia," sambungnya.

Jokowi menegaskan apa yang dilakukannya selama ini sesuai dengan cita-cita bersama. Ia menekankan pembangunan tersebut menyentuh semua lapisan masyarakat, termasuk orang miskin.

"Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama," tutup Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan di DPR, Rabu (16/8), mengatakan cakupan elektrifikasi Indonesia terus diperluas hingga mencapai 99 persen di 2024.

"Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen di tahun 2024," katanya.

Cakupan tersebut, kata Jokowi, akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia sehingga bisa melahirkan semakin banyak pengusaha muda berkualitas.

Tak hanya soal cakupan elektrifikasi dan internet, dalam pidato Jokowi juga menyampaikan progres pembangunan infrastruktur selama memimpin RI.

Sampai saat ini, katanya, telah terbangun 366 ribu kilometer (km) jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru.

"Serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru," katanya.

Dengan pembangunan itu, sambung Jokowi, biaya logistik berhasil diturunkan dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen. Kemudian daya saing meningkatdari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di 2024.

"Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas," katanya.

Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI ini adalah yang terakhir untuk Presiden Joko Widodo. Ia akan resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang. 

Selain menyampaikan capaian pembangunan, Jokowi juga meminta maaf jika pencapaiannya tidak bisa menyenangkan semua pihak. 

"Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan keberhasilannya merebut kembali aset negara dari asing, seperti Freeport hingga Blok Rokan.

Ia menegaskan kekayaan yang ada merupakan anugerah Allah SWT untuk Indonesia. Oleh karena itu, aset berharga itu harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

"Kita telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden di Sidang Tahunan MPR RI 2024, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

"Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali," tegasnya bangga.

Jokowi menekankan seluruh aset negara tersebut harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ia ingin semuanya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Di lain sisi, Jokowi mengeklaim hilirisasi Indonesia sukses besar. Ini merupakan program yang selalu dibanggakan sang Kepala Negara selama menjabat.

"Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah," tuturnya.

"Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini," imbuh Jokowi.

Jokowi merinci langkah awal hilirisasi dimulai dari beberapa bahan mentah, seperti nikel, bauksit, dan tembaga. Proses ini bakal dilanjutkan dengan timah, bahkan, hilirisasi menyasar sektor potensial lain, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

Preside Jokowi memamerkan perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia selama masa kepemimpinannya di Pidato Kenegaraan Dalam Rangka HUT RI ke-79  di Gedung MPR, Jumat (16/8).

Sampai saat ini, katanya, ia telah berhasil membangun 366 ribu kilometer (km) jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru.

"Serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru," katanya.

Dengan pembangunan, sambung Jokowi, biaya logistik berhasil diturunkan dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen. Kemudian daya saing meningkatdari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di 2024.

" Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas," katanya.