Presiden Prabowo Subianto meminta agar perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex tetap beroperasi di tengah perusahaan yang resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang karena gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut arahan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10).

Namun, Airlangga belum bisa memastikan apakah pemerintah akan memberikan dana talangan kepada Sritex.

Sebab saat ini, Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang telah menunjuk empat kurator untuk mengurus harta dan aset Sritex usai perusahaan itu dinyatakan pailit beberapa waktu lalu.

"Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator, dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator," ujarnya.

Sritex sebelumnya dinyatakan pailit berdasarkan putusan putusan perkara Pengadilan Negeri (PN) Niaga dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon pailit Sritex menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Namun, operasional perusahaan masih berjalan dan belum ada kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi karyawan.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menegaskan bantuan sosial (bansos) bukan solusi tunggal Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

"Solusinya (pengentasan kemiskinan) bukan sekadar bantuan langsung tunai (BLT)," kata Budiman dalam CNN Indonesia Newsroom, Selasa (29/10).

"BLT tetap ada, bansos tetap ada, tapi yang paling penting adalah penciptaan lapangan kerja. Menciptakan ekosistem ekonomi bisnis yang melibatkan orang miskin atau rentan miskin agar mereka tidak jatuh ke jurang kemiskinan," tegasnya soal strategi Presiden Prabowo.

Budiman menyebut Presiden Prabowo juga menekankan agar tak berpuas diri pada statistik yang ada. Apalagi, data-data sekarang ini menunjukkan seolah kemiskinan di tanah air menurun drastis.

Ia mewanti-wanti bahaya kemunculan orang miskin baru. Ini terjadi imbas kerentanan dan berbagai banyak persoalan, mulai dari bencana hingga disrupsi teknologi.

"Di badan ini, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau Badan PPK, tugas dari Pak Prabowo adalah kita harus melihat kemiskinan bukan sekadar solusinya dengan bansos," tuturnya.

"(Melainkan) pembukaan akses dan pembukaan aset. Kalau bansos itu kan sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi beban biaya hidup, tapi peningkatan akses dan aset itu menjadi sangat penting," tutur Budiman soal langkah yang akan dilakukan.

Kepala Badan PPK itu melihat ada beberapa jenis kemiskinan di Indonesia. Setidaknya ada empat kelompok kemiskinan menurutnya.

Pertama ada yang sifatnya kultural, yakni orang tidak disabilitas dan tak kurang akses, tetapi kurang produktif. Ia menyebut solusi mengatasi kemiskinan jenis ini adalah perbaikan mental dan karakter serta perubahan mindset.

Lalu yang kedua, kemiskinan bersifat sektoral yang juga tidak disabilitas, tetapi kurang akses dan kurang produktif. Budiman mengatakan solusi mengatasinya adalah perbaikan kapasitas diri.

Budiman juga menyinggung kemiskinan yang bersifat temporal. Kelompok ketiga ini tidak disabilitas, kurang akses, dan kurang produktif.

"Miskinnya miskin sementara. Solusinya perbaikan akses dan peluang," kata Budiman.

Terakhir, kemiskinan struktural yang menurutnya banyak terjadi di Indonesia. Orang-orang di kelompok ini punya kemampuan fisik, akses, serta produktif.

Solusi untuk kemiskinan struktural adalah perbaikan ekosistem ekonomi. Budiman menegaskan pengentasan kemiskinan di Indonesia perlu menjadi mainstream.

"Makanya saya menginginkan agar ada pengarusutamaan pengentasan kemiskinan dalam setiap kebijakan pemerintah," tutupnya.

PT JIO Distribusi Indonesia, agen pemegang merek BAIC di Indonesia bakal membuka setidaknya 10 dealer yang akan beroperasi pada Desember 2024 di kota-kota besar di Tanah Air.

Dhani Yahya, Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia mengatakan dealer tersebut akan tersebar di Bandung, Jakarta Utara (PIK), Jakarta Timur (Cibubur), Medan, Surabaya, Batam, Samarinda, Bekasi, Semarang, Bali, dan Makassar.

"Dengan memperluas jangkauan dealer kami, kami ingin memastikan bahwa pelanggan BAIC dapat merasakan pengalaman yang nyaman dan aman ketika membeli serta merawat kendaraan mereka," kata dia, Senin (28/10).

Dengan rencana dibukanya 10 dealer ini disebut Dhani merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk lebih dekat dengan konsumen dan memberikan kemudahan akses terhadap produk dan layanan BAIC.

Ia menjelaskan setiap dealer BAIC bakal dibekali fasilitas yang siap memberikan layanan purna jual seperti layanan servis berkala, suku cadang asli, dan dukungan teknis dari para teknisi.

Dengan kehadiran lebih banyak dealer di berbagai kota, BAIC berharap dapat berkontribusi dalam perkembangan ekonomi lokal serta mendukung kemajuan industri otomotif nasional.

Berikut jajaran lokasi Authorized Dealer BAIC di seluruh Indonesia:

- BAIC Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Boulevard Kav. 30. Perumahan Alam Sutera

- BAIC Gading Serpong, JHL Tower, Jl. Gading Serpong Boulevard Barat No. 7. Tangerang, Banten 15810

- BAIC PIK2, Distrik Otomotif - PIK 2 blok DH 11 unit A5, Kabupaten Tangerang, Banten ,15214

- BAIC Cibubur, JL. Raya Jambore no.6, Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur

- BAIC Naripan, JL. Naripan No.115 Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung 40112

- BAIC Samarinda, Jl Gajah mada no 8 , rt 1 kel Pasar Pagi , Samarinda 75121

- BAIC Jemursari, Jl. Raya Jemursari No. 339 - 341, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, 60239

- BAIC Denpasar, JL Imam Bonjol 126 Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Bali 80119

- BAIC Letda Sujono, Jl. Letda Sujono No. 111A

- BAIC Batam, Baloi Bisnis Center Nomor 8E, Kel. Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

- BAIC Siliwangi, Jl. Siliwangi No.484, Kalibanteng Kulon, kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Central Java, 50145

- BAIC Pekanbaru, Jl Soekarno Hatta No 127 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Riau 28292

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara akan menyumbangkan lahan 2 hektare demi memancing kontribusi pengusaha untuk membantu program 3 juta rumah.

Program 3 juta rumah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rinciannya, 2 juta rumah di desa dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahunnya.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara, dikutip dari detikcom, Selasa (29/10).

Ara menegaskan sumbangan tanah secara cuma-cuma itu sebagai bentuk rasa syukur. Ia mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri di Kabinet Merah Putih dan ingin berkontribusi untuk pembangunan perumahan.

Harapannya, langkah ini bisa menjadi contoh bagi para pengusaha swasta lain. Ia mau para pengusaha terlibat dalam upaya pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian (dan) kegotongroyongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat', karena enggak bisa sendiri," jelas Ara.

"Anggaran negara gak mungkin cukup. Jadi, kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model. Doakan sekitar 10 November (2024) kita mulai lakukan itu," tambahnya.

Anak buah Prabowo itu merencanakan groundbreaking proyek perumahan di Tangerang, Banten pada 10 November 2024. Rumah-rumah itu dibangun di atas tanah hibah milik perusahaan Ara, lalu digarap Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Ia mengatakan perumahan tersebut akan diberikan untuk masyarakat. Ara bahkan menegaskan rumah itu bakal diberikan secara gratis.

"Silakan bentuknya apa. Buat siapa? Ya buat rakyat. Mau disewakan atau dijual? Enggak. Mau dikasih aja," tandasnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir siap mendukung penggunaan mobil Maung produksi PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas setiap menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu kita mendukung ya (menteri menggunakan kendaraan dinas buatan Pindad), memang bagaimana penggunaan dari pada tadi, produksi dalam negeri harus kita tingkatkan," kata Erick di Jakarta dalam keterangan tertulisnya, Selasa(29/10).

Erick mengatakan dalam penerapannya nanti ada tahapan yang harus dilakukan karena menyangkut lini produksi di PT Pindad.

"Tapi pasti ada tahapannya, ndak bisa harus langsung hari ini, karena line of produksinya harus didata, tapi dirut (direktur utama) Pindad yang lebih ngerti, yang pasti saya mendukung," imbuhnya.

Erick ia menegaskan pihaknya mendukung jika menteri nantinya menggunakan kendaraan dinas karya anak bangsa.

"Ya, kita mendukung rencana program pemerintah," ucapnya.

Di samping itu, Erick juga mengungkapkan sejauh ini Pindad sudah menyiapkan kendaraan sesuai dengan pesanan dari Kementerian Pertahanan, sebanyak kurang lebih 4.600 Maung untuk dua tahun ke depan.

"Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Apakah nanti ada tambahan order tadi untuk kementerian, ya kembali mohon tanyakan kepada dirut Pindad supaya ini kan line of produksinya harus diproyeksikan jangan sampai itu menjadi isu yang lain," ujar Erick.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan mobil Maung buatan Pindad akan dijadikan kendaraan dinas para menteri dan pejabat eselon I. Menurut Anggito, kendaraan Maung akan menggantikan kendaraan impor, seperti Toyota Alphard yang kini juga dipakai dirinya.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," katanya.

"Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," sambung Anggito.

Namun pernyataan Anggito itu telah diklarifikasi oleh pihak Kementerian Keuangan, yang menyebut bahwa hal itu hanya sebatas contoh, bukan sebagai perencanaan.

"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," tulis pernyataan klarifikasi Kemenkeu yang dibagikan Humas UGM, Senin (28/10).

Namun di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun mengakui Prabowo telah mengarahkan para menteri dan wakil menterinya untuk menggunakan Maung buatan Pindad sebagai mobil dinasnya.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," kata Hasan ketika dikonfirmasi, Senin (28/10).

Hasan mengatakan Prabowo bangga menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinasnya sebagai presiden.

"TKDN (tingkat komponen dalam negeri) Maung sekarang sudah 70 persen," kata Hasan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan wacana penggunaan mobil Maung produksi PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas setiap menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus melalui sejumlah tahapan terlebih dahulu.

Menurut Erick, pihaknya harus melakukan pendataan terlebih dahulu untuk menentukan jumlah produksi nantinya. Tetapi, ia mengaku siap mendukung wacana tersebut.

"Tentu kita mendukung ya (menteri menggunakan kendaraan dinas buatan Pindad), memang bagaimana penggunaan dari pada tadi, produksi dalam negeri harus kita tingkatkan," kata Erick di Jakarta, Selasa (29/10), melansir Antara.

"Tapi pasti ada tahapannya, ndak bisa harus langsung hari ini, karena line of produksinya harus didata, tapi dirut (direktur utama) Pindad yang lebih ngerti, yang pasti saya mendukung," imbuhnya.

Erick tak menyebut apakah sudah mendapat arahan langsung dari Prabowo terkait penggunaan mobil dinas menteri pakai produksi Pindad. Akan tetapi, ia menegaskan pihaknya mendukung jika menteri nantinya menggunakan kendaraan dinas karya anak bangsa.

"Ya, kita mendukung rencana program pemerintah," ucapnya.

Di samping itu, Erick juga mengungkapkan sejauh ini Pindad sudah menyiapkan kendaraan sesuai dengan pesanan dari Kementerian Pertahanan, sebanyak kurang lebih 4.600 Maung untuk dua tahun ke depan.

"Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Apakah nanti ada tambahan order tadi untuk kementerian, ya kembali mohon tanyakan kepada dirut Pindad supaya ini kan line of produksinya harus diproyeksikan jangan sampai itu menjadi isu yang lain," ujar Erick.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan mobil Maung buatan Pindad akan dijadikan kendaraan dinas para menteri dan pejabat eselon I. Menurut Anggito, kendaraan Maung akan menggantikan kendaraan impor, seperti Toyota Alphard yang kini juga dipakai dirinya.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," katanya.

"Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," sambung Anggito.

Namun pernyataan Anggito itu telah diklarifikasi oleh pihak Kementerian Keuangan, yang menyebut bahwa hal itu hanya sebatas contoh, bukan sebagai perencanaan.

"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," tulis pernyataan klarifikasi Kemenkeu yang dibagikan Humas UGM, Senin (28/10).

Namun di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun mengakui Prabowo telah mengarahkan para menteri dan wakil menterinya untuk menggunakan Maung buatan Pindad sebagai mobil dinasnya.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," kata Hasan ketika dikonfirmasi, Senin (28/10).

Hasan mengatakan Prabowo bangga menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinasnya sebagai presiden.

"TKDN (tingkat komponen dalam negeri) Maung sekarang sudah 70 persen," kata Hasan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut ada dugaan mismanagement dalam kasus pailit Sritex.

Yassierli mengatakan memang ada diskusi soal industri tekstil lesu. Namun, ia berkata hal itu terbantahkan dengan permintaan tekstil yang masih besar secara nasional.

"Ada diskusi seperti itu, tapi kemudian kami melihat enggak juga. Buktinya kan kalau kita lihat needs-nya dalam negeri itu besar ya. Jadi, enggak ke sana. Mungkin ya ada terkait tentang mismanagement atau apalah," kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10).

Yassierli tak menjelaskan lebih lanjut mengenai dugaan itu. Dia berkata pemerintah hanya ingin memastikan kondisi ini bisa tertangani dengan baik.

Pemerintah saat ini masih menunggu putusan kasasi terhadap status pailit Sritex. Di saat bersamaan, pemerintah memastikan Sritex tetap berproduksi dan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Statusnya pailit itu kan baru putusan (Pengadilan Niaga Semarang), ya ini kan masih ada proses kasasi. Kalau kasasi menyatakan tidak, kan enggak masalah," ujarnya.

Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Putusan itu terjadi di tengah menurunnya kinerja Sritex.

Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2024, utang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mencapai US$1,6 miliar atau Rp25,1 triliun (kurs Rp15.735 per dolar AS). Sebesar US$618,9 juta atau Rp9,7 triliun di antaranya berasal dari 28 bank.

 Sritex merespons putusan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg itu dengan mengajukan kasasi.

Pengacara Otto Cornelis (O.C) Kaligis menyurati Presiden Prabowo Subianto sebanyak dua kali terkait dengan kasus gagal bayar Jiwasraya yang menimpa dirinya dan banyak korban lainnya.

Menurut Otto, surat tersebut dikirimkan sebelum dan sesudah Prabowo dilantik pada 13 Oktober dan 21 Oktober 2024.

"Kalau berkirim surat ke Pak Prabowo itu sudah dua kali, sebelum dan sesudah dilantik. Sudah ada tanda terimanya," ujarnya dalam diskusi media di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10).

"Sebelum tanggal 20 Oktober, saya coba tulis surat (ke Prabowo), saya kirim ke Kartanegara. Setelah 21 Oktober saya kirim ke Sekretariat Presiden," imbuhnya.

Namun, ia mengatakan sampai saat ini belum ada balasan dari surat-surat tersebut. Sebelumnya, surat yang ia sampaikan ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diklaim tak pernah dibales.

"Saya sudah 23 kali menulis surat kepada Presiden Jokowi, tanpa dibales, untuk meminta supaya keadilan dilaksanakan," kata dia.

O.C Kaligis adalah salah satu nasabah Jiwasraya yang ikut menjadi korban gagal bayar. Ia mengaku tabungannya di asuransi itu dan belum kunjung dibayarkan sebesar Rp35 miliar.

"Saya mohon kepada Bapak Presiden agar putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum dilaksanakan, agar uang tabungan saya sebesar Rp35 miliar dikembalikan," kata O.C dalam suratnya ke Prabowo.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) santer menjadi sorotan sejak 2018 lalu akibat kasus gagal bayar terhadap klaim dari nasabah. Totalnya sekitar Rp802 miliar pada 2018 dan membengkak menjadi Rp12,4 triliun pada akhir 2019.

Hal ini terjadi karena 'seretnya' likuiditas perusahaan. Perusahaan pun mau tidak mau harus menunda pembayaran klaim hingga akhirnya mendapat kecaman dari para nasabahnya.

Di sisi lain, masalah juga muncul karena asuransi BUMN itu menempatkan investasi pada saham-saham 'gorengan'. Salah penempatan ini membuat perusahaan rugi mencapai Rp10,4 triliun.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dituding menjadi biang kerok kehancuran PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang kini diputus pailit maupun perusahaan tekstil lain.

Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan menyebut Permendag 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor itu telah mengganggu operasional industri tekstil dalam negeri.

"Kalau itu (mengganggu operasional) secara nyata pasti iya. Karena teman-teman kita juga kena, banyak teman-teman di tekstil ini," ujarnya di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Ia menuding lahirnya Permendag 8/2024 telah membuat sejumlah pelaku usaha industri tekstil terpukul secara signifikan hingga pada akhirnya gulung tikar.

"Kalau Permendag 8 itu kan masalah klasik yang sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup," ujarnya.

Lantas, apa isi Permendag 8/2024 yang menghantam industri tekstil lokal itu?

Mei lalu, Kemendag pernah menggelar sosialisasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 kepada para pelaku usaha, termasuk importir dan importir produsen. Pada sosialisasi tersebut, ada tujuh substansi dalam Permendag Pengaturan Impor tersebut.

Pertama, ada relaksasi persyaratan permohonan Persetujuan impor (PI) oleh Importir pemilik Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) bagi barang komplementer, tes pasar, dan purnajual untuk 18 komoditas yang dibatasi impornya menjadi tanpa memerlukan pertimbangan teknis.

Kedua, adanya relaksasi pengaturan impor untuk sebelas kelompok komoditas, yaitu elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku pelumas dan katup.

Selanjutnya, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, bahan kimia tertentu (1 HS), tekstil dan produk tekstil (2 HS), dan barang tekstil sudah jadi lainnya (1 HS).

Ketiga, relaksasi pengaturan pengeluaran barang impor khusus untuk komoditas yang tiba di pelabuhan tujuan mulai 10 Maret 2024 sampai 17 Mei 2024 dan tertahan di pelabuhan tujuan. Soal ini, ada sekitar 26 ribu kontainer yang menumpuk.

Keempat, pengecualian larangan dan pembatasan (lartas) impor barang kiriman komoditas besi, baja, dan produk turunan untuk kegiatan usaha maksimal US$1.500 per pengiriman yang diimpor oleh Importir Pemilik API-P tanpa batasan frekuensi pengiriman.

Kelima, penyederhanaan persyaratan pengajuan surat keterangan untuk pengecualian lartas impor barang contoh yang bukan untuk diperdagangkan, serta barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk oleh importir pemilik API-P.

Keenam, penambahan ketentuan pengecualian lartas tidak untuk kegiatan usaha berupa barang kiriman pribadi, dapat diimpor dalam keadaan baru maupun tidak baru, tanpa batasan jenis dan jumlah barang, kecuali untuk barang dilarang impor, barang berbahaya, dan kendaraan bermotor tidak diberikan pengecualian lartas impor.

Untuk barang kiriman pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), paling banyak dua unit per pengiriman.

Ketujuh, penambahan ketentuan impor barang bawaan pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet (HKT) dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) paling banyak dua unit untuk satu kali kedatangan dalamsatu tahun.

"Kami harap, langkah cepat pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 ini dapat mengatasi berbagai hambatan dalam proses impor dan mendukung kelancaran perdagangan di Indonesia," Direktur Impor Kemendag Arif Sulistiyo dalam keterangan resmi.

Ia menyebut penerbitan Permendag Impor 8 Tahun 2024 merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar merevisi Permendag 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak," ungkap Arif.

Sebab, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu pada 17 Mei 2024 terdapat 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, serta 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak yang belum bisa mengajukan Dokumen Pabean Impor karena kendala perizinan impor.

Kontainer tersebut terdiri atas komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan sejumlah komoditas lainnya. Relaksasi impor dalam Permendag 8 bak karpet merah untuk para importir produk jadi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menyebut penerbitan Permendag 8 adalah 'kecelakaan parah' dalam sejarah Indonesia.

Ia menuturkan aturan itu memicu keluarnya pasal yang menjadi 'lubang besar' yang memungkinkan barang-barang impor masuk tanpa persetujuan teknis (pertek). Hal ini melanggar kewenangan serta peraturan dari kementerian/lembaga lain.

"Ini menjadi sesuatu bad practices di Indonesia gitu. Tidak bisa dibayangkan sebuah regulasi dari sebuah kementerian teknis mengacaukan kementerian yang lain," tegas Danang dalam diskusi publik INDEF secara daring bertajuk 'Industri Tekstil Menjerit, PHK Melejit', Kamis (8/8).

Ia pun menduga 26 ribu kontainer itu tak mengikuti prosedur aturan impor sehingga tertahan dan memicu antrean di pelabuhan. Yang seharusnya dilakukan adalah penindakan hukum, bukan meloloskan puluhan ribu kontainer itu.

Menurutnya, merilis kontainer seolah membebaskan para bandit importir untuk masuk menjajah pasar dalam negeri.

"Ini menurut saya sebuah kecelakaan berpikir yang cukup parah, yang seharusnya bisa diatasi dengan penindakan hukum, tapi malah melahirkan sebuah regulasi yang mengacaukan kementerian lain dan mengacaukan industri kita," ujarnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membeberkan alasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang karena gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur.

Yassierli menyebut perhatian itu diberikan karena Sritex merupakan perusahaan padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja dalam negeri. Selain itu, ia menyebut Prabowo tak ingin awal pemerintahannya diawali dengan 'berita duka' di sektor produksi dan ketenagakerjaan.

"Tentu kita ingin starting-nya ini baik," di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10).

Yassierli juga berharap perusahaan dapat menangkap maksud pemerintah yang terus berupaya hadir untuk melindungi para pekerja.

"Bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah, dan karyawan itu jadi terganggu," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Yassierli juga menekankan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak boleh terjadi di Sritex kendati kondisi perusahaan tengah dihantam badai.

Ia mengatakan saat ini penyelesaian Sritex masih dalam proses hukum. Pengadilan Niaga Semarang telah menunjuk empat kurator untuk mengurus harta dan aset Sritex usai perusahaan itu dinyatakan pailit beberapa waktu lalu.

"Jadi kita juga meminta Sritex tetap berproduksi seperti biasa, kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberi solusi terbaik," ujarnya.

Sritex sedang terlilit masalah. Beberapa waktu lalu, Pengadilan Niaga Semarang memutus pailit perusahaan tersebut.

Sebelum putusan ini pun, Sritex sempat tenggelam karena terlilit utang yang menggunung. Hingga Juni 2024, total utang Sritex mencapai US$1,6 miliar atau Rp25,1 triliun (kurs Rp15.735 per dolar AS).

Masalah itu pun dikhawatirkan berdampak ke pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk mengabulkan kasasi PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex atas putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Menurut Said, jika pengajuan kasasi Sritex dikabulkan, hal itu akan membatalkan pailit sehingga para tenaga kerja terlindungi dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kalau urusan PHK, kasasi Sritex dimenangkan saja, membatalkan pailit. Dengan pailit dibatalkan Sritex bisa jalan lagi," ujar dia dalam konferensi pers di kanal YouTube Bicaralah Buruh, Selasa (29/10).

Namun, Said yang juga Presiden Partai Buruh itu menolak jika skema penyelamatan Sritex yang dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan dana talangan atau bailout. Ia mempertanyakan jika utang raksasa tekstil yang mencapai Rp25,1 triliun itu akan ditalangi dengan uang kas negara yang merupakan hasil pajak buruh.

"Masa pajak buruh untuk membayar pengusaha raksasa? Utang Sritex itu Rp16-Rp20 triliun katanya. dari mana uangnya? Masa uang negara?" tegas Said.

Maka itu, Said menyarankan agar pihak Sritex melanjutkan kesepakatan homologasi skema pembayaran utang kepada para kreditur di depan pengadilan. Menurutnya, pihak Sritex mampu untuk membayar seluruh utang tersebut.

Said pun meminta agar pemerintah memberlakukan perlakuan khusus terhadap seluruh perusahaan yang juga diterpa masalah finansial, tak hanya Sritex.

"Tidak akan PHK, kalau kasasinya membatalkan pailit dan Sritex bayar utang. Orang dia mampu," tutur dia.

Dalam permohonan kasasi, pihak Sritex menjelaskan para karyawan masih bekerja dan manajemen belum akan mengambil langkah PHK.

"Hari ini sudah melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung," ujar GM HRD Sritex Group Haryo Ngadiyono di Menara Wijaya Setda Sukoharjo, Jumat (25/10), melansir Detik Jateng.

Haryo menjelaskan Sritex Group terdiri dari PT Sritex yang ada di Sukoharjo, PT Primayudha Mandirijaya di Boyolali, serta PT Sinar Pantja Djaja dan PT Bitratex Industries di Semarang.

Menurutnya, ada puluhan ribu karyawan yang bekerja di raksasa tekstil Tanah Air itu, jika diputuskan pailit dan tutup, ratusan ribu orang bakal terdampak.

"Kalau tiba-tiba ini harus pailit dan tutup, sekitar puluhan ribu karyawan ini, kalau beserta keluarga mungkin mencapai ratusan ribu, orang yang bernaung pada perusahaan Sritex ini," ungkapnya.

Ia menegaskan hingga saat ini Sritex belum akan melakukan PHK massal selama masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh. Sritex masih berusaha agar perusahaan tidak tutup.

"Tidak akan melakukan PHK massal manakala kondisi ini masih bisa dilakukan upaya hukum tadi (kasasi). Karena bukan perusahaan (Sritex) yang mempailitkan, ini kan perusahaan masih jalan, yang mempailitkan pihak ketiga. Tentu ada upaya-upaya untuk penyelesaian masalahnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap Presiden Prabowo Subianto memerintahkan empat kementerian untuk mengkaji sejumlah opsi dan skema penyelamatan pekerja Sritex dari ancaman PHK usai dinyatakan pailit.

Keempat kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Tenaga Kerja.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," ujar Agus dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).

Pernyataan pailit Sritex berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon yang merupakan debitur, menyebut termohon yaitu Sritex, telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

Target tersebut tumbuh 10,07 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp1.988,8 triliun.

Sejak awal kepemimpinan Jokowi, reformasi pajak menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan penerimaan negara.

Langkah-langkah seperti pemberian insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan peningkatan kepatuhan pajak telah menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat basis pajak dan mengurangi kesenjangan antara potensi penerimaan dan realisasi pajak.

Reformasi perpajakan, kata dia, akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tak hanya itu, kata Jokowi, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

Kendati, di tengah dinamika ekonomi global dan dalam negeri, tantangan dalam efektivitas kebijakan pajak tetap menjadi perhatian, terutama terkait dengan perubahan regulasi, pertumbuhan ekonomi yang belum merata, dan tantangan digitalisasi dalam perekonomian. Jokowi juga membeberkan target pendapatan negara dalam pidato tahunan terakhirnya, Agustus lalu.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik," kata Jokowi dalam pidato nota keuangan di Ruang Rapat Paripurna pada Agustus lalu.

Kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty merupakan bagian dari kebijakan pemerintah di bidang perpajakan.

Kebijakan tersebut guna memberikan pengampunan atau penghapusan pajak yang seharusnya terutang kepada wajib pajak (WP) dengan tidak mengenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan bagi WP.

Pada 2016, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang Pengampunan Pajak yang kemudian Jokowi meluncurkan Program Pengampunan Pajak.

Menurutnya kala itu, tax amnesty bukan semata-mata memberikan pengampunan pajak tapi repatriasi aset, yakni pengembalian modal yang tersimpan di bank luar negeri atau di cabang bank luar negeri ke Indonesia.

Diharapkan mereka nantinya bisa menaruh kembali asetnya di Indonesia seiring dengan perkembangan kerja sama perpajakan internasional di level G20, OECD, dan non OECD.

Pada penutupan program tax amnesty ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu mengaku tak puas dengan jumlah peserta tax amnesty. Sebab, jumlahnya jauh di bawah total WP yang mencapai 32 juta.

Pada 2022, pemerintahan Jokowi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi pemerintah mengatur format NPWP menggunakan format baru yakni 16 digit.

Berdasarkan aturan itu, wajib pajak yang tidak memadankan NIK dengan NPWP akan mendapatkan sanksi berupa kesulitan mengakses sejumlah layanan yang berkaitan dengan perpajakan.

Salah satu alasan pengintegrasian NIK-NPWP adalah untuk mendapatkan data akurat WP pribadi dan badan. Penggabungan ini dinilai sebagai langkah efektif untuk menertibkan administrasi perpajakan pada seluruh lapisan masyarakat WP.

Jelang genapnya 10 tahun Jokowi, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) tak kunjung mendekati 12,2 persen sebagaimana janjinya pada Pilpres 2019.

Bila diperhatikan, tren penurunan rasio pajak justru terjadi kala penerimaan perpajakan yang pemerintah kantongi semakin tebal.

Saat awal Jokowi menjabat pada 2015, realisasi penerimaan perpajakan berada di angka Rp1.240,42 triliun dengan rasio 10,76 persen terhadap PDB. Sementara pada 2023 silam, perpajakan berhasil mengumpulkan Rp2.154,2 triliun, namun rasionya hanya 10,2 persen.

Sementara berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintahan tahun pertama Jokowi pada 2015 mencatatkan rasio perpajakan sebesar 10,76 persen terhadap PDB. Angka itu turun dari 2014 yang sebesar 10,85 persen.

Penurunan berlanjut hingga 2017 ke level 9,89 persen, kemudian naik ke 10,24 persen pada 2018 sebelum kembali terjun menurun ke level 8,33 persen pada 2020, bahkan menjadi capaian terendah dalam dua era kepemimpinan Jokowi.

Jokowi kemudian mengeluarkan jurus Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II pada 2022. Program tersebut berhasil mengerek tax ratio menjadi 10,39 persen. Tanpa PPS, tax ratio 2022 hanya mencapai 10,08 persen.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Sebelum dilantik sebagai presiden, mencuat wacana Prabowo bakal memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan dengan membentuk Badan Penerimaan Negara.

Pemisahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak yang bagai jalan di tempat dalam 10 tahun terakhir.

Dalam Pilpres 2024, Prabowo memang pernah berjanji memisahkan DJP dari Kemenkeu. Janji tersebut tertuang dalam '8 Program Hasil Terbaik Cepat' yang akan jadi fokus Prabowo-Gibran. Pemisahan itu mulanya direncanakan berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN).

Pembentukan BPN tadinya dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Namun, BPN dikabarkan batal dibentuk karena dianggap sangat kompleks. Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira mengatakan integrasi antar lembaga yang berbeda ini memerlukan waktu, koordinasi, dan penyesuaian birokrasi yang tidak sederhana.

Terlepas dari pembatalan pembentukan BPN, Prabowo mengangkat tiga wakil menteri keuangan untuk mendampingi Sri Mulyani bertugas sebagai Bendahara Negara.

Anggawira mengatakan dengan adanya tiga wakil menteri, Kementerian Keuangan bisa lebih lincah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dan domestik, baik di ranah kebijakan fiskal maupun dalam operasionalisasi penerimaan dan pengelolaan anggaran negara.

"Dengan adanya tiga wamen, masing-masing dapat memiliki fokus yang lebih spesifik untuk menangani berbagai aspek tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/10).

Selain itu, ada pula rencana tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dikerek menjadi 12 persen yang berlaku mulai Januari 2025. Kenaikan ini disebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara.

Sementara itu, ada juga pajak karbon yang direncanakan berlaku mulai 2025 dan dikenakan atas aktivitas yang menghasilkan polusi udara. Tarifnya dipatok paling rendah Rp30 ribu per ton karbon dioksida yang dihasilkan.

Sebagai catatan, Indonesia menghasilkan setidaknya 1,3 miliar ton karbon dioksida ekuivalen sepanjang 2022. Dengan tarif paling rendah saja, pajak karbon berpotensi menambah penerimaan negara sebesar Rp39 triliun.

Namun, sejumlah warga mengatakan jika terjadi kenaikan PPN pada 2025, itu akan memberatkan mereka. "Kebutuhan meningkat dan pajak naik, maka itu lumayan (memberatkan)"," kata Pauline salah satu warga.

Warga lainnya, Mario mengatakan kenaikan pajak hal yang tak disukainya. "Saya tak suka, tapi bagaimana pun ini demi pembangunan lebih baik." katanya.

[Gambas:Photo CNN]

Aksi lainnya adalah penguatan implementasi coretax administration system (CTAS). Sistem coretax tersebut telah dibangun sejak 2022 dengan realisasi anggaran senilai Rp977 miliar.

Ditargetkan berlaku mulai Januari 2025, sistem CTAS nantinya menyatukan seluruh layanan perpajakan ke dalam portal daring (online) yang bersifat tunggal.

Penyederhanaan administrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan secara sukarela di masyarakat. Sistem CTAS juga diyakini akan meningkatkan efisiensi otoritas pajak dalam mengawasi kepatuhan pajak.

Selain meneruskan kebijakan pajak era Jokowi, pemerintahan Prabowo juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan pajak baru. Sampai saat ini, kebijakan pajak yang dikabarkan akan berlaku di awal pemerintahan Prabowo utamanya berbasis insentif.

Pertama, ada rencana memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) perusahaan dari semula 22 persen menjadi 20 persen. Kedua, pemerintah Prabowo juga berwacana menghapus pajak atas pembelian rumah dan properti.