DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Jokowi, Basuki Hadmuljono menjadi kepala OIKN.

Persetujuan disampaikan setelah DPR menerima surat Presiden RI nomor R 56 tertanggal 23 Oktober 2024 terkait Penyampaian Calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan setelah menerima surat itu,  sesuai ketentuan Pasal 228 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, pihaknya langsung menggelar rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah.

"Hasilnya (rapat) telah menyetujui pembahasan calon kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan komisi 2 DPR dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada 4 November 2024," katanya dalam Rapat Paripurna DPR Selasa (5/11).

"Hasilnya DPR RI dapat memahami dan menerima usulan calon kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dan mekanisme berlaku," katanya.

Jabatan kepala OIKN hanya diisi oleh pelaksana tugas kepala sejak beberapa bulan lalu. Hal itu terjadi setelah Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya.

Setelah pengunduran diri tersebut, Jokowi menunjuk Basuki menjadi pelaksana tugas kepala OIKN.

Nah, setelah Jokowi lengser, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Basuki menjadi kepala OIKN definitif. Oleh karena itulah beberapa waktu lalu mengirimkan surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN ke Pimpinan DPR beberapa waktu lalu.

Menteri BUMN Erick Thohir membatalkan proyek Terminal 4 Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menelan investasi Rp14 triliun.

"Sempat ada usulan sebelumnya; pembangunan terminal 4 yang memakan biaya hampir Rp 14 triliun. Tetapi setelah kita review di kepemimpinan kami, semua ada di sini, ternyata tidak diperlukan terminal 4" ujar Erick saat rapat dengan Komisi VI DPR Jakarta, Senin (4/11).

Erick mengungkapkan keputusan untuk mereview dan membatalkan proyek itu diambil dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya; efisiensi.

"Kami ingin pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita untuk putuskan dibatalkan," jelas Erick.

Selain efisiensi, pihaknya juga tak ingin proyek berujung pada kasus korupsi.

"Kita upayakan untuk efisiensi sehingga semua proyek-proyek yang ada di BUMN benar-benar terukur. Jangan BUMN hanya mikirin proyek-proyek, tapi akhirnya nanti ada kasus-kasus korupsi, itu yang kita coba tangani selama 5 tahun terakhir ini," terangnya.

Kendati membatalkan proyek itu, Erick memastikan penambahan kapasitas penumpang tetap dilakukan dengan anggaran Rp1 triliun. Anggaran tersebut akan disebar pada proyek pengembangan Terminal 1, 2, dan 3.

"Ternyata dengan biaya hanya Rp 1 triliun, bukan Rp 14 triliun, Terminal 1, 2, 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space-space atau ruang-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan," terangnya.

Pengembangan serupa juga sebelumnya dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

"Itu sama juga yang di Bali, kemarin kan kita coba ada renovasi kemarin nih Pak Dony (Wamen BUMN) waktu itu masih di InJourney. Alhamdulillah sudah jadi sekarang, itu kapasitasnya bisa naik menjadi 32 juta yang tadinya mungkin di 23-25 sudah maksimal," terangnya.

Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11). Pantauan CNNIndonesia.com, Basuki tiba pada pukul 09.51 WIB. Basuki terlihat memasuki kompleks Istana Negara bersama istirnya.

Basuki datang mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL) dengan peci hitam. Ia menyebut kedatangannya ke Istana untuk menghadiri pelantikan dirinya sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"[Dilantik] Kepala OIKN, undangannya begitu," kata Basuki yang kini menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala OIKN

Namun Basuki mengaku belum mengetahui siapa Wakil OIKN yang akan mendampinginya.

Adapun Basuki sebelumnya merupakan Plt Kepala OIKN, sementara Plt Wakil OIKN adalah Raja Juli Antoni yang saat itu menjabat sebagai Wamen ATR/BPN di Kabinet Indonesia Maju.

"Belum tahu," ujarnya.

Selain Basuki, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melantik sejumlah pejabat. Di antaranya anggota KPU, wakil ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, hingga anggota Komisi Kepolisian Indonesia.

Adapun Basuki kini masih menjabat sebagai Plt Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024 lalu.

Penunjukan Basuki kala itu dilakukan setelah Kepala Otorita IKN periode 2022-2027 Bambang Susantono resmi mengundurkan diri.

PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) mengumumkan telah berhasil menyelesaikan restrukturisasi kewajiban pembayaran utang empat perusahaan yang tergabung dalam Grup VIVA; PT Visi Media Asia Tbk, PT Intermedia Capital Tbk, PT Lativimedia Karya, dan PT Cakrawala Andalas Televisi.

Nilai utang yang berhasil direstrukturisasi sebesar total Rp11,1 triliun.

Direktur PT Visi Media Asia Tbk, Neil Tobing mengatakan langkah strategis ini dicapai melalui proses pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Grup VIVA kepada para krediturnya dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang digelar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Proposal Rencana Perdamaian yang mencakup usulan restrukturisasi utang keempat perusahaan tersebut telah disetujui oleh seluruh kreditur, baik kreditur Konkuren (utang usaha) maupun kreditur Separatis (utang bank dengan jaminan), termasuk para kreditur lembaga keuangan asing.

Ia mengklaim kesepakatan tersebut menunjukkan kepercayaan yang besar para pemangku kepentingan terhadap prospek usaha Grup VIVA.

"Dengan selesainya proses restrukturisasi ini, Grup VIVA akan memfokuskan upayanya pada pengembangan usaha ke depan, yaitu mencakup bisnis di bidang penyiaran televisi, digital, konten, dan kegiatan off-air untuk menjawab kebutuhan pasar dan menghadirkan inovasi baru bagi pemirsa serta mitra bisnis kami," ujar Neil dalam keterangan resminya Senin (4/11).

Neil menambahkan, dengan selesainya proses restrukturisasi utang Grup VIVA ini, maka struktur permodalan perusahaan akan menjadi jauh lebih baik. Hal ini ia harapkan dapat mendukung upaya-upaya strategis pengembangan bisnis perusahaan ke depan.

Untuk memperkuat kapabilitas perusahaan pasca restrukturisasi itu, VIVA akan merekrut talenta-talenta baru yang berpengalaman. Pihaknya juga akan terus mengembangkan potensi lebih dari 2.000 karyawan yang saat ini sudah menjadi bagian dari Grup VIVA.

"Kami optimistis langkah ini akan memperkuat posisi VIVA sebagai pemain terdepan di industri media. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi serta beradaptasi dengan dinamika pasar yang semakin digital," ujar Neil.

Nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.783 per dolar AS. Mata uang Garuda melemah 30,5 poin atau 0,19 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mayoritas mata uang di kawasan Asia berada di zona merah. Yen Jepang melemah 0,09 persen, baht Thailand melemah 0,02 persen, yuan China melemah 0,08 persen, peso Filipina melemah 0,08 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,16 persen.

Dolar Singapura menguat 0,03 persen dan dolar Hong Kong melemah 0,03 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Sementara, mayoritas mata uang utama negara maju berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,01 persen, poundsterling Inggris melemah 0,01 persen, dan franc Swiss melemah 0,01 persen.

Sedangkan, dolar Australia menguat 0,08 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,01 persen.

Analis Pasar Lukman Leong memperkirakan rupiah melemah melemah terbatas menunggu hasil pilpres Amerika Serikat (AS) hari ini.

"Rupiah diperkirakan akan akan berkonsolidasi terhadap dolar AS dengan kecenderungan melemah terbatas. Investor cenderung wait and see menantikan hasil pilpres AS," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp15.700 per dolar AS - Rp15.800 per dolar AS.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan data pribadi yang perlu dijaga kerahasiaannya. Pasalnya, data-data di KTP bisa disalahgunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab, seperti digunakan secara ilegal untuk pinjaman online atau pinjol.

Penyalahgunaan data pribadi untuk pinjol semakin meningkat, melibatkan informasi sensitif seperti nomor ponsel, alamat, dan NIK KTP. Data ini rentan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Berdasarkan ancaman di atas, sangat penting untuk sadar akan rentannya data pribadi Anda. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui apakah data pribadi tersebut digunakan untuk pinjol atau tidak oleh orang lain.

Pemerintah telah menyediakan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk membantu memeriksa apakah data pribadi digunakan untuk pinjol atau kredit lainnya.

Melansir Antara, berikut cara untuk mengetahui apakah data pribadi Anda disalahgunakan untuk pinjol:

Anda bisa menggunakan layanan "idebku.ojk.go.id" atau aplikasi iDebku OJK untuk mengetahui apakah data Anda digunakan untuk pinjol atau tidak. Berikut cara mengaksesnya:

1. Buka "idebku.ojk.go.id" atau unduh aplikasi iDebku.2. Pilih Pendaftaran dan isi informasi seperti jenis debitur, identitas, kewarganegaraan, dan kode captcha.3. Klik Selanjutnya setelah memverifikasi data Anda.Selanjutnya, Anda akan diminta untuk melengkapi formulir SLIK OJK:

1. Unggah dokumen pendukung.2. Centang pernyataan kebenaran data dan klik Ajukan Permohonan.3. Anda akan menerima email dengan nomor pendaftaran untuk memantau status di menu Status Layanan.Proses ini memakan waktu maksimal satu hari kerja. Setelah selesai, Anda dapat melihat rincian pinjaman atau kredit yang terdaftar dengan data Anda.

Selain itu, Anda juga bisa langsung mendatangi kantor OJK terdekat dengan membawa dokumen berikut:

* WNI: Kartu Tanda Penduduk (KTP)* WNA: Paspor* Tambahan: Surat kuasa (jika mewakili orang lain)Setelah Anda menyerahkan dokumen, OJK akan melakukan verifikasi dan mengirimkan hasilnya melalui email terdaftar.

Jika Anda menduga data Anda disalahgunakan, Anda dapat menghubungi layanan berikut:

1. Call Center OJK di nomor 081-157-157-157 untuk memverifikasi status pinjaman yang terdaftar.2. Layanan Pengaduan OJK melalui email di [email protected], sertakan deskripsi masalah dan bukti pendukung.Dengan melakukan langkah-langkah di atas, Anda dapat mengurangi risiko penyalahgunaan data dan menghindari kerugian finansial. Laporkan aktivitas mencurigakan terkait data pribadi Anda kepada pihak yang berwenang.

Harga minyak melesat hampir 3 persen pada Senin (4/11) usai OPEC+ memutuskan untuk menunda rencana peningkatan produksi selama sebulan.

Mengutip Reuters, harga minyak Brent berjangka naik US$1,98 atau 2,7 persen menjadi US$75,08 per barel. Sementara itu harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$1,98 atau 2,85 persen menjadi US$71,47.

Pergerakan ini membalikkan keadaan pekan lalu di mana harga Brent turun sekitar 4 persen sementara WTI anjlok sekitar 3 persen.

OPEC+, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak ditambah Rusia dan sekutu lainnya sejatinya berencana meningkatkan produksi bulanan minyak sebesar 180 ribu barel per hari mulai Desember.

Namun pada Minggu (3/11) lalu, OPEC+ mengatakan untuk menunda rencana itu. Dengan keputusan ini, mereka akan memperpanjang pengurangan produksi sebesar 2,2 juta barel per hari (bph) yang sudah mereka lakukan beberapa bulan ini untuk paling tidak sampai satu bulan ke depan.

Analis menyatakan penundaan itu memberikan sentimen positif kepada harga minyak karena memicu kekhawatiran dari investor akan berkurangnya pasokan.

"Perpanjangan pemangkasan produksi hingga seluruh kuartal keempat 2024 menimbulkan keraguan pada komitmen kelompok tersebut (atau sarana yang diperlukan)  dan kekhawatiran atas pasokan," kata Walt Chancellor, ahli strategi energi di Macquarie. 

Selain sentimen itu, pasar minyak juga masih dibayangi sentimen hasil pemilihan presiden AS.

Komisi V DPR RI menyebut negara butuh Rp750 triliun untuk membangun program 3 juta rumah per tahun milik Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menggunakan data pembanding dari bantuan likuiditas dan bantuan subsidi perumahan di era Jokowi. Katanya, anggaran negara habis Rp119 triliun untuk 2,17 juta rumah dalam lima tahun kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun, Rp750 triliun satu tahun," kata Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Namun, ia tak menjelaskan bagaimana dapat angka Rp750 triliun tersebut. Ia hanya mempertanyakan kepada pemerintah soal kesiapan mereka menyediakan anggaran untuk mendukung program itu.

"Kita baru bicara uang, mampu enggak kita siapkan Rp750 triliun? Kemudian, sumber daya manusianya gimana?" ucapnya mempertanyakan.

Selepas rapat, Ara menegaskan bahwa anggaran Kementerian Perumahan yang hanya Rp5 triliun pasti kurang untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Walau, ia belum bisa memberikan berapa hitungan persis yang dibutuhkan.

Menteri Ara tak bisa menyebut angka pasti berapa anggaran yang diperlukan untuk membangun 3 juta rumah. Termasuk, apakah ada peluang lebih rendah dari hitungan DPR RI yang mencapai Rp750 triliun per tahun.

"Nanti hitungannya kita komprehensifkan, kita diskusikan. Makanya kalau gak lakukan efisiensi, tidak gotong royong, tidak tepat sasaran. Bayangkan sekarang begitu banyak yang tidak tepat sasaran, banyak yang tidak terpakai," jelas Ara.

"Sekarang saya harus kreatif, saya gak mau pasrah," tegasnya.

Anak buah Prabowo itu hanya bisa memastikan Kementerian PKP bakal menyiapkan blue print terkait rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun itu. Ara berjanji peta jalan tersebut akan rampung sebelum 6 Desember 2024, yakni sebelum masa reses DPR RI.

Toyota sukses melakukan uji coba mobil terbang pertamanya di Jepang pada akhir pekan lalu. Mobil terbang itu dikembangkan Toyota bersama startup atau perusahaan rintisan asal Amerika Serikat, Joby Aviation Inc.

Uji coba dilakukan di Toyota Technical Center Higashi-Fuji. Dalam uji coba itu, mobil terbang Toyota tersebut sukses terbang di ketinggian 500 meter.

"Selama pengujian, mobil terbang ini mengudara di ketinggian 500 meter dan tingkat kebisingan dilaporkan mencapai 45 desibel, lebih tenang ketimbang mobil pada umumnya (70 dB) ataupun percakapan manusia (60 dB)," tulis Toyota.

Prosedur uji terbang ini dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi tipe yang diperlukan untuk beroperasi secara komersial dari otoritas penerbangan Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan beberapa wilayah lainnya.

Menurut perusahaan mobil terbang atau electric vertical take-off and landing (eVTOL) bisa mengubah manusia dalam hal bertransportasi. Sebab tidak hanya karena teknologinya, mobil terbang ini juga mempermudah aktivitas manusia.

Toyota sendiri berambisi mulai membuka layanan komersial mobil terbangnya pada 2025 mendatang di Timur Tengah.

Bila menggunakan mobil terbang tersebut dengan panjang 6 meter dan lebar 12 meter, Toyota bisa melayani 5 orang, termasuk penumpang dan kru atau pilotnya.

"Kami dan Toyota punya visi masa depan yang sama terkait transportasi udara dan kami merasa terhormat diberi kesempatan untuk menampilkan sedikit tentang masa depan tersebut dalam uji coba di Jepang ini," kata Joe Ben Bevirt, CEO Joby.

Perusahaan mengklaim sudah mengucurkan investasi sebesar US$894 juta di Joby untuk mempermudah proyek ambisius tersebut.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengubah skema penyaluran subsidi untuk LPG.

Sedangkan, penyaluran subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik akan diubah skemanya yang kemungkinan besar akan diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun belum diputuskan.

"Yang jelas kami sudah memutuskan untuk LPG. Untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," ujar Bahlil di kantornya, Senin (4/11).

Dengan demikian, maka skema penyaluran subsidi LPG akan tetap secara tidak langsung dan pembelian bisa dilakukan dengan menggunakan NIK.

"Artinya, untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini. Itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," jelas Bahlil.

Menurut Bahlil, sampai saat ini pendataan pendaftaran NIK untuk pembelian LPG subsidi tengah berlangsung. Diharapkan bisa segera selesai agar kebijakan pembelian menggunakan data bisa diimplementasikan.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," imbuhnya.

Pemerintah, kata Bahlil menargetkan pendataan pelanggan pengguna LPG 3Kg bisa selesai pada awal tahun depan. Dengan demikian, nantinya yang bisa membeli gas melon tersebut adalah hanya orang miskin.

"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," pungkasnya.

Direktur Utama Pertamina yang baru Simon Aloysius Mantiri mengucap janji, akan membawa perusahaan pelat merah yang baru dipimpinnya menuju masa depan yang lebih baik.

Janji ia ucapkan setelah diangkat Menteri BUMN Erick Thohir menjadi bos Pertamina. 

"Saya berkomitmen untuk membawa Pertamina menuju masa depan yang lebih baik, dengan semangat kolaborasi dan dedikasi tinggi dari seluruh anggota keluarga besar Pertamina," katanya Senin (4/11) seperti dikutip dari akun Instagram Pertamina.

Tak hanya itu, ia juga bertekad meneruskan keberlanjutan program Pertamina yang telah berjalan baik di era Nicke Widyawati. Salah satunya dalam mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan swasembada energi nasional.

[Gambas:Instagram]

Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris Pertamina. Dalam perombakan itu, ia mencopot Nicke Widyawati dari posisinya sebagai direktur utama dan menunjuk Simon Aloysius Mantiri menjadi penggantinya. 

Selain itu, Erick juga mengangkat mantan Ketua Umum PSSI M Iriawan atau Iwan Bule menjadi komisaris utama Pertamina.

Ia mengatakan pergantian dilakukan demi penyegaran. Ia menambahkan Nicke sudah cukup bagus dan lama dalam memimpin Pertamina.

"Bu Nicke saya rasa sudah kerja maksimal," katanya usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/11).

"Beliau (Nicke Widyawati) sampai 6 tahun saya rasa (menjadi dirut Pertamina). Jarang loh dirut Pertamina selama itu. Jadi, saya mengapresiasi kinerjanya," jelas Erick.

Sementara terkait Iwan Bule, Erick mengatakan penunjukan sebagai komisaris utama dilakukan demi mencegah kebocoran di tubuh Pertamina.

"Kan memang itu (penunjukan Iwan Bule) bagian bagaimana pengawasan daripada kebocoran," tegas Erick.

Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Salah satu skema perubahan penyaluran yang tengah diwacanakan adalah dari subsidi berbasis pada produk menjadi subsidi langsung berupa uang tunai kepada masyarakat atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Untuk mewujudkan itu, setelah 10 hari dilantik, Presiden Prabowo Subianto langsung melakukan rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri dan direktur utama badan usaha energi membahas terkait perubahan skema subsidi BBM ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap dua opsi yang akan ditempuh pemerintah sebagai pengganti subsidi BBM, salah satunya adalah bantuan berupa BLT.

Hal itu menurutnya adalah perintah Prabowo dalam rangka membenahi subsidi energi yang selama ini justru banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas.

"Kemungkinan besar ada dua opsi ya. Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan," ujar Bahlil ditemui di kantornya, Jumat (1/11).

Ia menyayangkan selama ini masih banyak orang kaya dengan mobil mewah yang 'meminum' BBM subsidi, seperti Pertalite. Karenanya, pembenahan harus segera dilakukan.

Bahlil pun mengatakan perubahan skema penyaluran subsidi energi BBM dan juga listrik akan diputuskan dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan usai ia melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," ujar dia, Senin (4/11).

Ia mengungkap saat ini pembahasan masih terus dilakukan untuk mencari skema penyaluran subsidi yang terbaik agar tak malah dinikmati oleh kelas menengah ke atas.

Sementara, kelompok menengah ke bawah atau kalangan orang miskin justru banyak yang tidak menerima manfaat yang seharusnya dirasakan oleh mereka. Oleh karenanya, perubahan skema penyaluran dinilai menjadi sangat penting.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," tutur Bahlil.

Lantas tepatkah kebijakan pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi itu, bagaimana juga caranya agar perubahan itu tak justru menyengsarakan rakyat?

Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai sebenarnya penyaluran subsidi BBM berbasis harga barang dan BLT adalah dua hal yang berbeda.

Menurutnya, peralihan subsidi BLT mengandung dua kebijakan.

Pertama, mencabut subsidi BBM sehingga otomatis harga bahan bakar akan mengikuti harga pasar atau berdasarkan harga keekonomian BBM. Kedua, anggaran subsidi tersebut dipakai untuk kebijakan BLT, terlepas apakah jumlahnya sama atau tidak.

Ia mengatakan berdasarkan pengalaman, total anggaran BLT lebih kecil ketimbang anggaran subsidi yang dicabut. Hal itu, kata dia, terjadi karena BLT pada umumnya sangat ditargetkan hanya kepada kalangan terbatas yang dianggap layak.

Sementara subsidi BBM dengan harga barang berlaku cenderung lebih umum.

"Jadi, apakah peralihan ke BLT ini tepat atau tidak, tergantung sudut pandang. Bagi pemerintah yang sedang membutuhkan banyak tambahan anggaran, tentu kebijakan BLT jauh lebih tepat, karena anggarannya bisa lebih kecil ketimbang pemberian subsidi energi, baik BBM maupun listrik," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/11).

"Namun jika dilihat secara makro, tetap masyarakat akan terkena rugi lebih banyak, karena pencabutan subsidi akan berimbas kepada kenaikan harga energi sesuai dengan harga keekonomiannya," imbuhnya.

Berdasarkan perhitungannya, Ronny mengatakan idealnya BLT yang diberikan untuk subsidi BBM adalah sekitar Rp180 ribu-Rp250 ribu per bulan untuk tiap orang. Hal itu juga mengasumsikan kenaikan harga BBM menggerus pendapatan masyarakat sekitar Rp3.000 per liter.

Belum lagi mempertimbangkan pertambahan beban pengeluaran masyarakat akibat multiplier effect dari kenaikan harga BBM.

"Dengan asumsi satu orang mengonsumsi 2 liter sehari, katakan contohnya pelaku ojek online, maka ada pertambahan beban biasa Rp6.000 sehari. Lalu dikali 30 hari setara dengan Rp180 ribu sebulan. Jika dihitung demikian, maka BLT paling sedikit sekitar Rp180 ribu per bulan," kata Ronny.

Soal ketepatan target penyaluran, Ronny menilai hal itu sangat bergantung kepada pendataan. Menurutnya, hal ini penting untuk dijelaskan kepada publik.

Ia melihat berdasarkan pengalaman selama ini, data antara beberapa departemen saja bisa berbeda. Maka itu ia mempertanyakan data mana yang akan dipakai pemerintah untuk penyaluran subsidi BBM dengan BLT.

Sementara jika penyaluran nantinya dilakukan secara tunai atau nontunai kembali kepada kesiapan infrastruktur digital pemerintah. Patut dipertanyakan pula bagaimana menyalurkan BLT kepada masyarakat yang tak memiliki rekening bank dan tidak 'melek' financial technology.

"Hal ini juga harus dibuat terang benderang. Semuanya lagi-lagi kembali kepada data, lalu kepada kesiapan infrastruktur keuangan jika memang bentuknya tidak tunai. Artinya, akan ada pekerjaan tambahan bagi pemerintah untuk menyiapkan itu semua," ucap Ronny.

Menurutnya, inti dari perubahan skema subsidi energi BBM adalah pencabutan dari subsidi itu sendiri. Jika publik tak terlalu terganggu dengan kenaikan harga, Ronny berkata maka BLT akan menjadi kebijakan basa-basi saja seperti yang sudah berjalan selama ini.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai subsidi energi diganti ke BLT di satu sisi bisa menghemat impor BBM, sekaligus memangkas signifikan anggaran subsidi BBM. Hal ini akan memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.

Namun, Bhima menyebut fakta bahwa penerima BLT dan pengguna BBM subsidi yang tidak semua berkategori miskin juga perlu diperhatikan. Jika mekanismenya diubah, maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class.

"Aspiring middle class atau orang yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50 persen populasi. BLT kan cuma menyasar ke orang miskin, sementara kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin," tutur Bhima.

[Gambas:Photo CNN]

Ia khawatir jika cakupan BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan. Hal ini akan berujung pada kenaikan inflasi dikarenakan BBM subsidi juga dinikmati pelaku usaha UMKM.

Maka itu, Bhima menyarankan perlu dikaji implikasi ke naiknya beban biaya operasional pelaku UMKM. Jika tidak, konsumsi rumah tangga dikhawatirkan bisa tumbuh di bawah 4 persen secara tahunan tahun depan.

Ia juga mengungkap pemerintah bisa saja mendorong konversi nomor ponsel menjadi rekening bank untuk menanggulangi jika ada masyarakat kelas bawah yang belum memiliki rekening.

"Pengawasan harus berlapis dan aduan penyimpangan BLT dari masyarakat perlu langsung ditindaklanjuti," imbuhnya.

Bhima berkesimpulan jika mekanisme perubahan skema subsidi energi ini belum siap maka bisa berantakan di lapangan. Apalagi, ia melihat pemerintah seolah hanya ingin BLT kompensasi ke orang miskin, padahal yang rentan juga banyak bergantung ke BBM subsidi.