Acara Meet & Greet dan parade Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia (IndonesiaGP) pertama di dunia sukses digelar di Bali pada Sabtu (13/7).

Acara yang mendapat dukungan penuh dari PT Pertamina (Persero) dan InJourney merupakan satu-satunya negara yang menjadi tuan rumah acara Meet & Greet dan parade Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia.

Dihadiri Pembalap MotoGP dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yaitu Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi acara dimulai dengan parade dari The Meru - Sanur.

Kemudian dilanjutkan ke SPBU Pertamina 54.803.31 Sunset Road, dan berlanjut hingga ke tujuan akhir di Mari Beach Club, Canggu, Bali.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia - MotoGP 2024 menjadi momen bersejarah dengan kedatangan bintang-bintang balap MotoGP.

"Kesuksesan acara Meet & Greet dan Parade Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia hari ini, merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam penyelenggaraan event Indonesian GP 2024," ujar Nicke dikutip Minggu (14/7).

Nicke melanjutkan, acara ini tidak hanya memperkuat komitmen Pertamina terhadap pengembangan olahraga otomotif di Indonesia, tetapi juga sebagai platform untuk menginspirasi generasi muda dalam mengejar prestasi di bidang balap.

Berangkat dari kesuksesan ini, parade serupa juga akan digelar di Mataram, Lombok sebagai bagian dari persiapan menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia - MotoGP 2024 yang memasuki musim ke-3.

Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria menyampaikan, Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia - MotoGP 2024 menjadi momen bersejarah dan menjadi bukti kepercayaan dunia internasional untuk penyelenggaraan sport tourism di Indonesia, khususnya Mandalika.

"Untuk itu, kami berterima kasih atas kolaborasi antar stakeholders yang telah dibangun selama ini sehingga penyelenggaraan event ini akan menjadi lebih baik dan lebih sukses ke depannya," ujarnya.

Sementara itu, Chairman MotoGP 2024 - Pertamina Grand Prix of Indonesia (IndonesiaGP) Troy Warokka menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pertamina dan seluruh stakeholder yang mendukung kesuksesan acara Meet & Greet dan Parade Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia.

"Acara ini menjadi momentum bersejarah bagi penggemar dan komunitas balap di Indonesia serta menandai langkah awal yang kuat menuju penyelenggaraan Indonesian GP yang penuh prestasi," ujarnya.

Adapaun dalam acara Meet & Greet dan Parade Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024, memberikan kesempatan langka bagi penggemar untuk berinteraksi langsung dengan idolanya.

Harapannya, acara ini memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendukung gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia yang akan digelar pada 27-29 September 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit, kawasan The Mandalika, Lombok Tengah, NTB.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo melaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah mencapai 99 persen dari total 73,58 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dari total tersebut, ia menyebut tinggal 400 ribu NIK yang belum dipadankan.

"Dalam rangka menyongsong sistem administrasi yang baru, pemadanan NIK dan NPWP sudah mencapai 99 persen, Bu. Tinggal 400 ribu mungkin yang belum selesai kami padankan. Dan Insya Allah tetap terus akan kami jalankan pemadanannya," ucap Suryo dalam acara Spectaxcular 2024 di Plaza Tenggara GBK, Jakarta Pusat, Minggu (14/7).

Kendati demikan, ia tetap menargetkan seluruh wajib pajak data memanfaatkan semua aplikasi layanan administrasi perpajakan menggunakan 16 digit NIK pada Agustus mendatang.

"Insya Allah mulai bulan Agustus depan seluruh layanan kepada masyarakat wajib pajak dapat kami lakukan sederhana dengan menggunakan NPWP baru, yaitu NPWP 16 digit atau menggunakan NIK sebelum betul-betul kita menggunakan sistem administrasi yang baru," ujarnya lebih lanjut.

Proses pemadanan NIK menjadi NPWP berakhir pada 30 Juni 2024 silam. Artinya, sejak 1 Juli 2024 semua NIK bisa digunakan sebagai NPWP.

Pemadanan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maka NPWP format sebelumnya yang terdiri dari 15 digit sudah tidak berlaku. Sedangkan, mulai 1 Juli 2024 menggunakan format yang baru yakni 16 digit.

Pemadanan NIK menjadi NPWP hanya berlaku bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP. Sementara, bagi wajib pajak yang baru ingin mendaftar, akan langsung terdaftar di NIK.

Wajib pajak yang tidak melakukan pemadanan NIK dan NPWP sesuai tenggat waktu akan mendapatkan sanksi berupa kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meluncurkan Biskita Trans Depok sebanyak 14 unit, Minggu (14/7). Bus feeder untuk LRT itu akan beroperasi gratis selama enam bulan pertama.

Biskita Trans Depok akan melayani rute Stasiun LRT Harjamukti-Terminal Depok. Angkutan ini memiliki headway atau waktu tunggu 10 menit.

Budi menyebut keberadaan Biskita Trans Depok mampu menekan jumlah masyarakat pengguna kendaraan pribadi. Dengan begitu, kemacetan bisa terurai dan polusi pun berkurang.

"Hari ini kami bersama Pemda launching Biskita Trans Depok. Namanya sudah keren. Akan lebih keren kalau jumlahnya nambah," kata Budi di Stasiun LRT Harjamukti, Depok, Jawa Barat.

Pengadaan Biskita Trans Depok ini menggunakan skema Buy The Service (BTS) antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) Kemenhub dengan Pemda Depok.

Pada skema BTS, BPJT memberi subsidi melalui pembelian layanan kepada operator sehingga masyarakat dapat menikmati layanan transportasi umum dengan standar minimal.

Adapun dana yang digelontorkan BPJT untuk Biskita Trans Depok mencapai Rp11 miliar.

Budi berharap Biskita Trans Depok bisa menjadi contoh untuk kota-kota lain menyediakan angkutan feeder.

"Sekali lagi tanggung jawab kita ini. Bukan pemerintah pusat saja, Pemda Jabodetabek, KAI. Sehingga kita beri contoh baik agar Biskita bisa mengembangkan konektivitas yang baik," ucap Budi.

Untuk dapat menggunakan layanan ini, masyarakat diharapkan membawa kartu uang elektronik (KUE) sebagai salah satu syarat mendapatkan tarif nol rupiah.

Halte dan bus stop yang disiapkan sebanyak 25 sehingga total pulang pergi 50 titik.

Berikut daftarnya:

1. Bus Stop Saladin2. Halte Balaikota II3. Halte Apotik II4. Bus Stop Jl Cempaka5. Halte RS Hermina6. Bus Stop Panus II7. Bus Stop Pasar Segar8. Bus Stop Griya Depok Asri9. Halte Tole Iskandar II10. Bus Stop Tole Iskandar IV11. Bus Stop SDN Cipayung12. Bus Stop Polsek Sukmajaya13. Halte Simpang BBM14. Halte Taman Manggis Indah15. Bus Stop Graha Prima16. Bus Stop Simpangan17. RS Simpangan18. Bus Stop Panasonic19. DEPPEN RRI20. Bus Stop Gang Nangka21. Halte Gang Sawo22. Bus Stop Pekapuran23. Bus Stop Cisalak24. Bus Stop Nurul Falah25. LRT Harjamukti

Pemerintahan Jokowi akan membentuk family office untuk menarik uang para taipan Rp179 ribu triliun. Pembentukan diinisiasi Menkomarinves Luhut Pandjaitan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan kinerja moncer jajarannya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pasalnya, angka penerimaan pajak terus meningkat signifikan sejak 1983 yang hanya Rp13 triliun.

Hal ini ia sampaikan dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional, 14 Juli. Mulanya, wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan pajak adalah tulang punggung sekaligus instrumen yang penting bagi sebuah bangsa dan negara untuk mencapai cita-citanya.

"Kita semua mengetahui bahwa untuk bisa terus menjaga Republik Indonesia, membangun negara ini, negara dan bangsa kita, cita-cita yang ingin kita capai, ingin menjadi negara maju, ingin menjadi negara yang sejahtera, adil, tidak mungkin bisa dicapai tanpa penerimaan pajak suatu negara," jelas dia dalam acara Spectaxcular 2024 di Plaza Tenggara GBK, Jakarta Pusat, Minggu (14/7).

Ani menghargai upaya perbaikan yang berkelanjutan di lingkungan DJP. Menurutnya, setiap masa selalu ada inisiatif dari DJP untuk memperbaiki diri.

Menkeu menilai angka penerimaan pajak pada 1983 yang sebesar Rp13 triliun terlampau kecil untuk penerimaan pajak nasional. Bahkan, besaran itu saat ini diperkirakan tidak lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan di level Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

"Kita juga lihat ini ada lini masa penerimaan pajak. Kalau pada tahun 1983, itu masih penerimaan pajak Rp13 triliun. Ini mungkin kalau di sini ada Kanwil Pajak dia mengatakan itu tempat saya salah satu KPP. Bahkan lebih kecil, betuk enggak?" kata Ani lebih lanjut.

Begitu pula pada era reformasi pada 1998 hingga menjelang 2000, penerimaan pajak RI berada di posisi Rp400 triliun. Jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak pada tahun ini, angkanya telah naik hampir 5 kali lipat.

"Dan sekarang teman-teman Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab di undang-undang APBN untuk mencapai target Rp1.988,9 triliun," tutur Ani.

Ani menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi global mempengaruhi perekonomian dalam negeri dari tahun ke tahun, yang juga mempengaruhi kinerja penerimaan pajak.

Misalnya, pada 1983 saat terjadi banjir minyak, yang berakibat harga minyak kala itu naik menjadi US$24 dari US$12. Kemudian, pada 2000 ditandai dengan perubahan teknologi digital yang mengubah seluruh gaya hidup serta cara hidup dan ekonomi bekerja.

"Dan itu penerimaan pajak pasti terpukul. Dan kemudian kita menghadapi krisis keuangan di Indonesia, krisis keuangan global."

"Jadi teman-teman Pajak semuanya mengikuti sebuah episode di dalam perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh ekonomi dunia. Di setiap naik, turun, gejolak atau sedang terjadi boom kita semua bertanggung jawab," ucap Ani.

Jangan pernah meremehkan bisnis walaupun itu kelihatan sepele seperti bahan bangunan.  Karena siapa tahu bisnis itu bisa membawa seseorang menjadi kaya raya.

Begitu juga dengan William Bello. Ia berhasil memiliki kaya raya berkat bisnis itu.

Mengutip data Forbes, jumlah harta Belo tembus US$1 miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp16.114 per dolar AS, harta itu tembus Rp16,1 triliun.

Harta itu membuatnya menjadi orang terkaya nomor 15 di Filipina dan 2.692 di dunia.

Lalu siapa sebenarnya William Belo?

Mengutip berbagai sumber, William Bello merupakan pengusaha tajir dari Filipina. Ia lahir Amoy, sebuah kota utama di bagian tenggara pantai pesisir China.

Tidak banyak informasi yang terlacak tentang orang tuanya atau latar belakang keluarganya di masa mudanya.

Yang sedikit terlacak adalah; ayahnya seorang pengusaha yang memiliki beberapa persen saham di sebuah toko perlengkapan konstruksi di Duvisoria, Manila. Meskipun lahir di China, Belo dibesarkan di Filipina.

Ia menghabiskan waktunya hingga dewasa di Filipna. Ia makan bangku kuliah dari Universitas Santo Tomas (UST). 

Saat menjadi mahasiswa ini, ia bekerja malam di perusahaan pemasok bahan konstruksi milik ayahnya. Masa berat menjadi mahasiswa sambil bekerja itu ia lampaui pada 1968 setelah berhasil lulus dengan gelar Bachelor of Science di bidang teknik elektronika dan komunikasi.

Nah, setelah lulus itulah, Belo membuka usaha. Dengan dukungan ayahnya yang menjual saham keluarga ia mengejar impiannya menjadi pengusaha.

Pada 1977, Belo dan beberapa sepupunya mendirikan Wilcon Builders Store, sebuah toko perkakas sederhana di Kota Quezon.

Dengan ruangan 60 meter atau tidak lebih besar dari apartemen satu kamar tidur, selama beberapa dekade ia merintis usahanya.

Ia menjual berbagai produk bangunan mulai dari ubin merek lokal, perlengkapan perpipaan, peralatan perangkat keras.

Kemunculan kantong-kantong pemukiman di kawasan Kota Quezon yang menjamur kala itu membuat bisnis Belo bersinar terang. Pelan namun pasti, bisnis produk bangunannya membesar. 

Belo melihat peluang lain untuk membesarkan usaha bangunannya. Pada periode tersebut, pilihan bahan finishing bangunan di pasar sangat terbatas. Sebagian besar juga baru diproduksi secara lokal.

Padahal saat itu, masyarakat setempat sudah mulai melirik ubin impor, keramik dan perlengkapan saniter Italia. Melihat peluang ini, mencari alternatif produk bangunan lain.

Dia sering kali pergi ke berbagai pameran dagang untuk melihat produk keramik unggulan. Ia kemudian mengimpor ubin keramik, perlengkapan saniter Italia, dan lini produk impor lainnya untuk melengkapi produk lokal yang sudah ada di tokonya.

Kejelian itu berbuah manis. Bisnisnya makin berkembang dan berkibar. Bahkan pada 2017, ia berhasil membawa Wilcon melantai di Bursa Efek Filipina.

Wilcon berkembang pesat di tengah booming konstruksi yang melanda Filipina di bawah dorongan infrastruktur "Bangun, Bangun, Bangun" di masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.

Berkat upaya dan kepiawaian Belo itu, toko yang tadinya hanya berluas 60 meter persegi, berhasil berkembang menjadi jaringan ritel depo bangunan dengan 36 cabang nasional dengan luas penjualan hampir 250 ribu meter persegi.

Kegigihan itu tak hanya mendatangkan pundi kekayaan baginya, tapi juga menghidupi banyak orang. Mengutip business.inquirer.net, sampai 2017 kemarin  perusahaan sudah memperkerjakan lebih dari 4.500 karyawan yang direkrut langsung dan lebih dari 2.000 promotor dari mitra bisnisnya.

Namun, upaya itu tak lantas membuat Belo berpuas diri. ia terus mencari produk baru dan inovatif untuk kebutuhan pasar Filipina.

Transmart Full Day Sale kembali digelar hari ini (14/7). Selama Full Day Sale berlangsung, berlaku diskon 20 persen untuk aneka produk segar.

Salah satu produk segar yang didiskon ada daging ayam broiler dari harga normal Rp Rp35.500 per ekor, diskonnya jadi Rp28.400 per ekor.

Selain ayam broiler, ada juga buah-buahan seperti anggur muscat sampai buah naga. Misalnya ini, buah naga merah harga normalnya Rp3.150, harga diskonnya jadi Rp2.520 per 100gr saja.

Atau anggur muscat dari harga normal Rp10.500 per 100gr dan harga diskonnya jadi Rp8.400 per 100gr. Semua produk segar yang didiskon ini berlaku untuk pembelian di gerai Transmart Jabodetabek.

Supaya bisa bawa pulang produk segar dengan harga diskon, pastikan bayarnya menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah karena sudah pasti didiskon 20 persen.

Bagi yang belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah jangan khawatir. Aplikasi Allo Bank dapat diunduh dari hp melalui Google Play Store dan Apps Store, kemudian upgrade akunnya ke Allo Prime.

Apabila pelanggan ingin membuka Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa langsung mengajukan pembukaan secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Pengusaha Jusuf Hamka mengaku bakal mengajukan gugatan class action hingga melapor ke KPK terkait persoalan utang negara yang tak kunjung dibayar.

Hal itu disampaikan Jusuf usai menemui eks Menko Polhukam Mahfud Md di kediamannya, pada Sabtu (13/7). Ia bahkan mengaku telah menunjuk pengacara Hamid Basyaid untuk mengajukan gugatan tersebut.

"Saya ingin coba melakukan class action, karena kalau warga punya utang kepada negara lalu tidak dibayar, bisa disita jaminan, bisa dibekukan. Saya mau coba class action, yang tidak dibayar, barang-barang negara disita," ujarnya kepada wartawan.

Dalam kesempatan yang sama, Hamid menyebut kliennya juga tengah mempertimbangkan melaporkan tindakan negara yang tak kunjung membayarkan utang, ke KPK.

Menurutnya, tindakan negara tersebut masuk dalam kualifikasi negara lantaran menimbulkan bunga tambahan setiap bulannya jika tak kunjung membayar utang.

"Putusan pengadilan menyatakan kalau tidak dibayar, maka setiap bulan didenda 2 persen. Bayangkan kalau dari Rp500 miliar saja 2 persen itu artinya Rp10 miliar per bulan," ujarnya.

"Ke mana duit itu dan negara dirugikan karena dia harus bayar. Kalau didiemin terus ya, itu masuk kualifikasi merugikan keuangan negara. Pidana," imbuhnya.

Sebelumnya pada 2023, Jusuf menagih utang Rp800 miliar ke negara melalui Kementerian Keuangan. Ia mengungkap utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yang saat krisis dilikuidasi.

Kendati demikian, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf Rabu, 7 Juni 2023.

Kemudian, Jusuf dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Mestinya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," kata Jusuf.

Mahfud saat masih menjabat sebagai Menko Polhukam membela Jusuf. Menurutnya Kementerian Keuangan wajib membayar utang itu. Ia menyebut negara akan rugi dengan bunga yang terus bertambah jika utang tersebut tak dibayar.

"Saya sudah memutuskan bahwa itu utang wajib dibayar. Kalau utang tidak dibayar bunganya bertambah terus sesuai dengan putusan pengadilan dan negara dirugikan. Kalau negara dirugikan secara sengaja itu artinya tersendiri secara hukum," kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Mahfud pun meminta Kemenkeu dan Jusuf Hamka duduk bersama membicarakan jumlah uang yang mesti dibayarkan. Menurutnya, kedua pihak bisa saling mengajukan usul hingga mencapai kesepakatan.

All newHyundai Kona Electric generasi terbaru yang diproduksi Cikarang, Jawa Barat tak hanya dijual di Indonesia saja melainkan bakal diekspor untuk kebutuhan di berbagai negara.

Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto menjelaskan perusahaan punya rencana ekspor ke Timur Tengah, Afrika hingga Amerika.

"Ada rencana ekspor. Jadi kita juga dari HMMI memang melihat market seperti kayak middle east, Timur Tengah, Afrika, terus kemudian, Amerika Tengah, atau di Amerika Selatan, memang menjadi pasar yang berikutnya karena memang sama-sama right hand drive," kata Frans di Jakarta Utara, Jumat (12/7).

Kendati sudah menentukan ke negara setir kanan mana saja yang hendak dituju, ia mengaku masih memiliki tantangan untuk menyesuaikan selera di negara lain.

Pasalnya, produk yang dirakit di dalam negeri ini harus sejalan dengan selera konsumen di negara lain dengan pasar dalam negeri.

"Itu challenge (tantangan) buat Indonesia, bikin produk yang bukan hanya bisa dipakai di Indonesia atau sesuai selera masyarakat Indonesia, tapi juga bisa buat memenuhi selera masyarakat yang di luar sana, selain pasar Asean ya," ungkap Frans.

HMID akan mengumumkan harga resmi Kona Electric bertepatan acara pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD Tangerang.

Generasi pertama Kona Electric sudah dikenalkan di Indonesia pada 2020. Kemudian berlanjut dengan facelift Kona Electric pada awal 2021 atau tiga bulan sejak peluncuran.

Namun kala itu hanya tersedia satu varian Signature AT, yang dibanderol dengan harga yang bikin masyarakat geleng-geleng kepala yaiti Rp 750 juta, karena diimpor dari Korea Selatan.

Sekarang Kona Electric sudah dirakit lokal sehingga harganya diperkirakan turun menjadi sekitar Rp500 jutaan.

"Jadi TKDN yang sekarang, mobil listrik yang diproduksi di kita itu kan sudah di atas 40 persen. Jadi dapat dipastikan bahwa mobil listrik nanti yang Kona ini, menggunakan baterai buatan negeri, yang kemarin diresmikan Pak Jokowi, pasti secara TKDN sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh pemerintah sebelumnya bahwa 2024 itu TKDN minimum 60 persen, " tutur Frans.

"(Perkiraan harga) Rp 500 jutaan. Yang jelas akan ada lima varian. Nanti kita akan kenalkan di GIIAS 2024. Tunggu saja. Nanti ada kejutan pada saat GIIAS mengenai harga," tutup Frans.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai sulit membatasi pembelian BBM subsidi, Pertalite, dan Solar hanya dengan aplikasi MyPertamina.

Menurutnya, hal itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mampu mengakses aplikasi tersebut.

"Banyak wacana MyPertamina atau barcode atau cc 1.400 ke atas dibatasi, ini sulit diterapkan di lapangan. Jadi seperti MyPertamina, itu tidak semua orang bisa mengakses aplikasi MyPertamina tadi," ujarnya dalam diskusi Polemik Trijaya FM, Sabtu (13/7).

"Nanti jangan-jangan justru pemilik motor yang tidak ada aplikasi tadi malah enggak dapat subsidi, jadi enggak adil atau konsumen di Jayawijaya enggak bisa daftar, jadi enggak dapat subsidi," imbuhnya.

Fahmi menilai apabila pemerintah serius melakukan pembatasan, maka cukup dengan menerapkan syarat yang mudah. Ia mencontohkan dengan menetapkan kriteria kendaraan yang boleh 'minum' Pertalite dan Solar.

Apalagi, pembatasan pembelian BBM subsidi sudah mendesak dilaksanakan melihat harga minyak yang makin tinggi dan dolar AS yang makin mahal.

"Jadi tentukan saja kriteria pembatasan dan itu bisa diterapkan, misalnya, yang boleh beli BBM subsidi adalah sepeda motor, karena rata-rata orang menengah ke bawah," jelasnya.

Lalu, ia mencontohkan yang boleh membeli Pertalite dan Solar adalah kendaraan untuk angkutan orang (angkot), mobil penumpang online (ojol), dan mobil angkutan barang khusus membawa kebutuhan pokok.

Sedangkan, kendaraan angkutan barang lainnya dinilai harus dibatasi.

"Tapi kendaraan yang digunakan perusahaan tambang dan sawit itu tidak boleh. Kendaraan termasuk ojol atau Grab, asal bisa membuktikan boleh. Itu jalan dulu sampai evaluasi bertahap di tahun-tahun berikutnya," terangnya.

Fahmi berharap pembatasan bisa dilakukan sebelum pemerintahan berganti. Sebab, pembahasan revisi Perpres 191 tahun 2014 dimulai oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Itu mekanisme paling tepat untuk pembatasan dan kriteria tadi dimasukkan ke Perpres 191, kalau bisa sebelum Jokowi lengser sudah dirumuskan. Tapi kalau mematok tanggal 17 (Agustus) saya kira berlebihan," pungkasnya.

Hal itu disampaikan menyikapi sinyal Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahwa pemerintah akan semakin membatasi pemberian subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Saat ini, subsidi diberikan terhadap sejumlah barang termasuk BBM bagi masyarakat tidak mampu. Luhut berpendapat pengurangan BBM subsidi bisa berdampak besar atas inefisensi selama ini. Begitu pula dengan program subsidi lainnya.

"Kami berharap 17 Agustus (2024) ini orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kami kurangi," ucap Luhut dalam unggahan akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengenai pembatasan BBM Pertalite mulai 17 Agustus gegabah.

Menurutnya, pernyataan tersebut bisa berdampak pada persepsi yang salah di masyarakat karena tanpa sosialisasi terlebih dahulu.

"Statement Luhut itu tidak jelas dan menimbulkan simpang siur, ketidakjelasan ini menyebabkan pemahaman rakyat terhadap statement itu, seolah-olah nanti pada 17 Agustus itu harga BBM subsidi akan naik," ujarnya dalam acara Polemik Trijaya FM, Sabtu (13/7).

Lanjutnya, pemerintah harus segera memberikan pemahaman lebih jelas ke masyarakat mengenai pernyataan Luhut tersebut. Bila tidak, bisa terjadi masalah yang lebih serius akibat kurangnya pemahaman publik.

"Nah kalau ini tidak dibetulkan dalam komunikasi publik nanti, saya khawatir jelang 17 Agustus akan terjadi panic buying dan masyarakat berbondong-bondong ke SPBU, lalu terjadi kelangkaan. Itu karena sistem Luhut menurut saya ngawur dan gegabah," imbuhnya.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI) Mirah Sumirat mengatakan pernyataan Luhut itu makin memperburuk derita pekerja, terutama kelas menengah rentan.

Menurutnya, sejak 2020 kondisi pekerja di Indonesia sudah cukup mengenaskan, mulai dari PHK besar-besaran karena pandemi hingga kenaikan harga bahan pokok. Lapisan masyarakat itu tidak mendapat bantuan seperti masyarakat miskin yang diberikan bansos.

"Jadi statement Pak Luhut itu makin memperburuk dan mengkhawatirkan kami pekerja buruh karena kondisi pekerja buruh sangat tidak baik-baik saja sejak 2020, sejak ada UU Cipta Kerja. Jadi regulasi ini pelanggaran HAM," kata Mirah.

Lanjutnya, para pekerja menolak keras keputusan pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi. Pasalnya, ia menilai praktiknya akan sama seperti saat ini.

"Kenapa harus dibatas-batasi. Lagi pula mekanismenya seperti apa belum klir, secara teknis di lapangan belum clear. Menurut saya ini akan terjadi banyak kerusuhan, keributan kalau diterapkan dan apakah ini yang dimau pemerintah," pungkasnya.

Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman selaku inisiator pembatasan mengatakan belum mengetahui rencana pembatasan mulai 17 Agustus 2024 tersebut.

"Ini yang mesti kita tunggu, apakah sebelum atau setelah 17 (Agustus) kita belum ada yang tahu," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal pemerintah akan semakin membatasi pemberian subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Saat ini, subsidi diberikan terhadap sejumlah barang termasuk BBM bagi masyarakat tidak mampu.

"Kami berharap 17 Agustus (2024) ini orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kami kurangi," ucap Luhut dalam unggahan akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Luhut mengatakan pengurangan BBM subsidi bisa berdampak besar atas inefisensi selama ini. Begitu pula dengan program subsidi lainnya.

Pemerintah berencana melakukan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite pada 17 Agustus. Hal ini bertujuan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih tepat sasaran.

Kendati demikian, eksekusi pembatasan BBM subsidi, Pertalite, melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Komisi VIII DPR RI Mulyanto mengatakan pihaknya mendapatkan laporan bahwa pembahasan di BPH Migas sebagai inisiator dan Kementerian ESDM sudah selesai dibahas. Namun, sampai saat ini masih tertahan di Kementerian Sekretaris Negara.

"Jad ini kan barang lama, hampir tiga tahun dan nggak jadi-jadi. Padahal selama ini dukungannya banyak dan seharusnya bisa diselesaikan, namun kelihatannya dari pihak pemerintah sendiri yang lambat. Dari pihak BPH Migas sudah selesai, dari pihak Menteri ESDM sudah selesai, pas di Setneg dan kepresiden itulah yang nggak keluar-keluar itu Perpres," ujarnya dalam Polemik Trijaya FM, Sabtu (13/7).

Menurutnya, hal tersebut membuat para dewan di parlemen bingung apa yang masih menjadi kendala. Sebab, dengan dukungan banyak pihak harusnya ketentuannya sudah selesai, tidak sampai bertahun-tahun seperti sekarang.

"Nah kami bertanya-tanya sebenarnya masalahnya apa? asal ditetapkan kriteria pembatasannya cukup pas, ada wacana publik sebelumnya, mestinya lebih mudah diterima," jelasnya.

Lanjutnya, bahkan BPH Migas dan Kementerian ESDM tidak tahu alasan Perpres 191 tersebut belum dirilis sampai saat ini.

"Nah ujung-ujungnya kemarin di Paripurna sudah disampaikan oleh menkeu akan dieksekusi 2025, eh tetiba Luhut (Menko Marinves) angka 17 Agustus dan jadi ramai," imbuhnya.

Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan pihaknya sudah selesai menyampaikan hasil kajian kepada pemerintah, mulai dari kriteria hingga simulasi penghematan keuangan negara dari pembatasan tersebut.

"Tahun lalu substansinya sudah final, cuma kan di Perpres ini bergantung apakah diletakkan detail konsumen berhak, detail sampai klasifikasi. Ini yang akan kita masih tunggu terbitnya Perpresnya," jelas Saleh.

Mengenai wacana pembatasan mulai 17 Agustus ini, Saleh mengungkapkan tidak tahu menahu. Justru minta menunggu sampai hari nya tiba.

"Ini yang mesti kita tunggu, apakah sebelum atau setelah 17 kita belum ada yang tahu," pungkasnya.