Kebakaran maut di area pabrik PT Priscolin dan PT Jati Perkasa Nusantara (JPN) di Medan Satria, Bekasi menewaskan sembilan orang pada awal November ini.

Pihak perusahaan pun menyampaikan duka cita dan menyatakan memberikan bantuan kepada keluarga korban.

"Kami manajemen PT Jati Perkasa Nusantara (JPN) menyampaikan dukacita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa kebakaran yang menimpa pabrik kami di Medan Satria, Bekasi, dan mengakibatkan hilangnya nyawa sejumlah karyawan kami. Kejadian ini merupakan musibah bagi perusahaan dan keluarga besar JPN," kata Head of Corporate Communications JPN Agusnadi dalam keterangan yang diterima Jumat (8/11).

Agus menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan emosional dan material kepada korban, dan juga pendampingan terhadap pihak keluarga.

"Kami berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan kepada seluruh keluarga korban, baik secara emosional maupun material. Sejak terjadinya insiden, kami telah dan akan terus melakukan pendampingan kepada keluarga korban, mulai dari proses identifikasi, hingga proses pemakaman," ujar Agus.

Kami juga akan memastikan bahwa seluruh hak dan santunan yang seharusnya diterima oleh keluarga korban akan diberikan secara layak dan tepat waktu," imbuhnya.

Agus mengatakan insiden ini menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak. Karena itu, menurut dia, perusahaan akan terbuka dengan informasi penanganan kasus ini.

"Saat ini, fokus utama kami adalah memberikan dukungan penuh kepada keluarga korban dan memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan serta penanganan yang terbaik," ujarnya.

Pada Jumat lalu, Rumah Sakit Polri Kramat Jati berhasil mengidentifikasi delapan korban tewas dalam insiden kebakaran maut di area pabrik PT Priscolin dan PT Jati Perkasa Nusantara, Medan Satria, Bekasi.

Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Prima Heru Yulihartono mengatakan seluruh korban tewas tersebut berhasil diidentifikasi melalui pemeriksaan DNA dan rekam medis gigi.

"Delapan dari sembilan korban yang dilaporkan hilang telah teridentifikasi dengan DNA dan gigi," jelasnya kepada wartawan.

Melalui proses identifikasi tersebut, Prima mengatakan tersisa dua kantung jenazah yang belum berhasil diidentifikasi dan masih perlu pemeriksaan lanjutan. Ia menjelaskan untuk seluruh korban yang telah diketahui identitasnya akan langsung diserahkan ke pihak keluarga hari ini.

Berikut ini identitas jasad yang telah teridentifikasi:

1. Daniel Sihombing, laki-laki 27 tahun teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA;

2. Rahmat, laki-laki 42 tahun teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi dan DNA;

3. Rizki Adam, laki-laki 24 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA;

4. Wibi Winarno, laki-laki 33 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA;

5. Jatmiko, laki-laki 37 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi dan DNA;

6. Tuin Saputra, laki-laki 45 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA;

7. Rahmat Hidayatullah, laki-laki 42 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA;

8. Yana Suryana, laki-laki 43 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA.

Sebelumnya, kebakaran besar melanda pabrik di Jalan Pondok Ungu, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pada Jumat (1/11) pagi.

Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Namar Naris menyebut sumber awal api berasal dari ledakan yang terjadi pada salah satu alat produksi di pabrik.

Menurut Naris, ledakan ini mengeluarkan percikan api yang langsung menyambar bahan-bahan mudah terbakar di sekitar lokasi produksi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akhirnya membeberkan alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menambah 2 direktorat jenderal (ditjen) baru di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia paham banyak yang mempertanyakan nasib Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu. Ia menegaskan Febrio masih menjadi anak buahnya.

"Itu (Febrio Kacaribu) tetap saja (di Kemenkeu), menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal," tegasnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

"Kenapa kok diubah dari badan (BKF) menjadi ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan RB (Rini Widyantini) kalau badan itu gak bikin policy. Padahal, Pak Febrio itu bikin policy banyak banget. Akhirnya diubah jadi ditjen (Strategi Ekonomi dan Fiskal)," imbuh wanita yang akrab disapa Ani itu.

Di lain sisi, ada tambahan direktorat jenderal baru. Kemenkeu kini punya Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Sang Bendahara Negara menekankan kehadiran ditjen baru itu untuk memperkuat peran Kemenkeu. Terlebih, di tengah status Kementerian Keuangan sebagai sekretaris di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"(Kehadiran Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan) lebih untuk memperkuat peran Kemenkeu yang sebagai sekretaris KSSK, dari sisi sektor keuangan dan terutama untuk internasional juga," jelas Ani.

"Untuk organisasi (baru) Kementerian Keuangan, mungkin nanti kita bikin saja konferensi pers tersendiri," janjinya akan membahas lebih lanjut soal struktur baru di Kemenkeu.

Penghapusan BKF dan tambahan 2 ditjen baru diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid ini diteken Presiden Prabowo pada 5 November 2024.

Sri Mulyani juga turut menjelaskan pembagian kerja antara ketiga wakil menterinya. Termasuk, soal posisi Kemenkeu yang tak lagi di bawah koordinasi menko perekonomian, melainkan langsung kepada presiden.

"Kita menggunakan organisasi yang sifatnya matriks dan principal. Jadi, basically walaupun masing-masing wamen (wamenkeu) punya principal yang akan dipegang, tapi kita melayani banyak sekali kementerian/lembaga (K/L)," jelasnya.

"Jadi, Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya. Oleh karena itu, tidak menjadi eksklusif di salah satu kementerian koordinator, tapi kita membantu keseluruhan. Makanya kita deploy wamen untuk datang ke semua menko menanyakan masing-masing strategi dan bagaimana prioritas di dalam koordinasi masing-masing menko tersebut," tutup Ani.

Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara meminta industri peer to peer lending (P2P Lending) atau pinjaman online (pinjol) untuk menurunkan bunga pinjaman setelah Bank Sentral AS The Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga acuan.

The Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps) menjadi 4,50-4,75 persen pada Kamis (8/11).

Menurut Mirza, penurunan suku bunga The Fed biasanya diikuti oleh negara lain termasuk Indonesia, sehingga tak ada salahnya industri pembiayaan maupun pinjol ikut mengkaji bunga pinjamannya.

"Jadi saya rasa industri harus menganalisis, harus membuat penilaian yang bijak, juga pertimbangkan beban biaya dana yang membebani konsumen," ujarnya dalam acara OECD/INFE-OJK Conference 'Empowering Consumers Through Financial Education', Jumat (8/11).

Dalam kesempatan ini, Mirza juga menyoroti perilaku masyarakat yang makin gemar berutang, bahkan untuk sekedar berbelanja. Hal ini tercermin dari meningkatkan pengguna layanan Buy Now Pay Later (BNPL).

"Meskipun produk (PayLater) ini baru saja diperkenalkan, saya rasa belum mencapai 10 tahun, mungkin hanya 5 tahun. Jumlah pelanggan buy-now-pay-later sekarang sudah mencapai 20 juta dari populasi Indonesia yang berjumlah 280 juta," jelas Mirza.

Menurutnya, dari puluhan juta pengguna ini, paling banyak adalah anak muda. Padahal dampak dari penggunaan PayLater bisa merugikan di masa depan.

Pasalnya, semua transaksi kredit yang dilakukan di PayLater akan masuk ke data OJK dan tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

SLIK adalah sistem OJK yang mencatat skor atau riwayat kredit seseorang yang digunakan oleh perbankan untuk menentukan kelayakan kredit nasabah saat pengajuan pinjaman, termasuk untuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

"Mungkin hanya meminjam setara dengan US$10, US$50, tetapi nama mereka akan masuk dalam SLIK dan itu kemudian digunakan oleh industri. Ketika peminjam ini, mereka tidak dapat membayar atau lupa untuk membayar, maka mereka mungkin menghadapi masalah. Karena riwayat catatan mereka tentang ketidakmampuan membayar," pungkas Mirza.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan Presiden Prabowo Subianto tak menoleransi koruptor.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menegaskan Presiden Prabowo memberi arahan terkait efisiensi anggaran.

Namun, kementerian/lembaga (K/L) tetap diminta tetap fokus menjalankan program-program utamanya yang termasuk quick win.

"Arahan-arahan Presiden (Prabowo) untuk mengefisienkan dan menjaga APBN agar tetap bisa dijalankan dengan toleransi terhadap korupsi harus dinolkan," ungkap Ani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

"Jadi, tidak ada toleransi terhadap korupsi dan (juga) efisiensi ditingkatkan," tegasnya.

Ani turut menyinggung soal penyusunan APBN 2025. Ia mengklaim ini sudah melalui konsultasi dengan Prabowo Subianto, meski saat itu baru diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

Oleh karena itu, Menkeu Sri Mulyani mengajak semua kementerian/lembaga (K/L) betul-betul memperhatikan APBN. Ini sesuai dengan arahan sang Kepala Negara kepada para anak buahnya dalam berbagai kesempatan.

"Terutama, dengan berbagai feedback mengenai efisiensi. Itu ditunjukkan dengan incremental capital output ratio (ICOR) tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi," jelasnya.

"Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga (K/L). Oleh karena itu, kalau akan dilakukan review terhadap APBN, lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutup Ani.

Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kredit macet pelaku UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Menurut Khofifah, kebijakan ini adalah kabar baik bagi pelaku usaha UMKM, petani, hingga nelayan di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Ia menilai, dengan kebijakan itu, 1.164 usaha 'wong cilik' akan merasakan manfaatnya di Jawa Timur (Jatim).

Ia pun segera berkomunikasi dengan pihak terkait agar melakukan pendataan berapa banyak warga Jatim yang bisa memanfaatkan program tersebut.

"Saya rasa kami semua yang di Jatim menyampaikan terima kasih, menyambut baik dan mendukung penuh kebijakan ini, karena dampaknya akan sangat luar biasa bagi pelaku UMKM," kata Khofifah, di Pasar Pahing Surabaya, Jumat (8/11).

Dengan kebijakan ini, kata Khofifah, mereka yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar pinjaman bermasalah atau blacklist, namun masih memiliki kemampuan untuk berkembang usahanya, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mendapatkan akses modal.

Tidak hanya itu, Khofifah menyebutkan kebijakan ini juga akan sangat berpengaruh pada ekonomi Jatim. Pasalnya, selama ini perekonomian provinsi ini besar ditopang oleh sektor UMKM. Kontribusi sektor UMKM pada PDRB Jatim per tahunnya juga terus bertambah.

"Di awal 2019 saya menjabat, kontribusi UMKM bagi PDRB Jatim ada di angka 56,94 persen, dan di akhir saya menjabat pada tahun 2024, kontribusi UMKM pada PDRB Jatim sudah mencapai 59,18 persen," urai Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah juga sudah mengomunikasikan pada sejumlah pihak strategis yang terkait kebijakan ini, khususnya untuk mulai mengidentifikasi dan melakukan pendataan sebaran dan jumlah warga Jatim yang bisa memanfaatkan kebijakan ini.

"Karena kita tahu ada beberapa syarat dalam PP tersebut. Syarat-syaratnya antara lain adalah pelaku usaha UMKM yang terdampak bencana, baik bencana alam, ataupun saat terdampak covid-19, dimana mereka yang memang sudah dilakukan appraisal oleh bank-bank Himbara. Artinya, bahwa identifikasi maupun inventarisasi memang harus dilakukan," tegas Khofifah.

"Saya sudah tanya ke tim Khofifah - Emil, yang memenuhi syarat itu ada berapa di Jatim, berapa banyak jumlahnya dan di mana saja. Saya minta untuk segera diidentifikasi supaya Jawa Timur bisa merespons paling cepat," tambahnya.

Berdasarkan data terbaru Pemprov Jatim, total kredit bermasalah (non performing loan/ NPL) di dua bank penyalur pembiayaan untuk UMKM Jatim per Oktober 2024 mencapai Rp166,9 miliar dengan total debitur sebesar 1.164 pelaku UMKM.

Kredit bermasalah itu berasal dari realisasi penyaluran program dana bergulir (dagulir) bagi UMKM, sedangkan untuk program KUR data kredit macet masih dikoordinasikan dengan Bank Himbara.

"UMKM ini pada dasarnya adalah pejuang ekonomi yang tangguh. Kalau mereka tidak mampu bayar pasti karena memang benar-benar ada kejadian luar biasa. Pengalaman saya waktu meluncurkan kredit Prokesra bagi usaha ultra mikro dan mikro dengan bunga pinjaman 3 persen setahun, sudah berjalan 3 tahun ternyata NPL nya hampir nol prosen, yaitu sebesar 0,02 persen," tegas Khofifah.

Program pembiayaan Prokesra yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur total realisasi kredit melalui Bank UMKM dari tahun 2022-2025 sebesar Rp464,9 miliar. Nilai NPL tahun 2023 hanya 0,01 persen, dan nilai NPL tahun 2024 hanya 0,02 persen.

Sementara itu, untuk program pembiayaan Dagulir dari APBD Provinsi Jawa Timur, total realisasi kredit yang telah disalurkan mencapai Rp1,07 Trilliun.

Dengan total NPL dagulir mencapai Rp166,9 miliar yang diampu oleh 1.164 pelaku UMKM.

"Tapi bahwa yang kita tekankan adalah sangat diuntungkan dengan kebijakan ini, dan kebijakan ini sekaligus sebagai wujud dukungan Pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," pungkas Khofifah.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aries Marsudiyanto mewanti-wanti pengusaha agar tidak merugikan negara melalui praktik bisnis curang.

"Kami mohon kepada para pengusaha-pengusaha marilah kita sama-sama bersinergijangan menjadi pengusaha nakal sudah diberi fasilitas oleh negara, sudah diberi aset oleh negara, sudah diberi tanah oleh negara, malah juga merampok negara yang memberikan kontribusi," ujar Aries dalam konferensi pers bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada Kamis (8/11).

Aries menegaskan pihaknya akan bekerja sama dengan aparat hukum untuk memberantas praktik korupsi yang menggerogoti anggaran negara.

Sejak dilantik pada 22 Oktober lalu, Aries telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri, BPKP, bahkan akan melibatkan KPK dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Langkah ini, menurutnya, adalah perwujudan dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Saya langsung berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, BPKP, dan sekarang dengan BUMN. Tentunya, nanti saya juga akan ke Badan Intelijen Negara, KPK, serta beberapa kementerian yang perlu kami kunjungi untuk memastikan, mengawasi, dan mengontrol kebijakan Bapak Presiden Prabowo," tutur Aries Aries.

Pada kesempatan itu, Aries juga menyoroti besarnya kebocoran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Kami akan menindaklanjuti hal ini hingga ke akar-akarnya, sampai ke pimpinan paling rendah, bahkan hingga kepala-kepala daerah, untuk memastikan, mengontrol, dan mengawasi agar APBN dan APBD berjalan sebagaimana mestinya," tegasnya.

Ia menekankan bahwa tindakan merugikan negara tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga mencederai rakyat yang seharusnya dilindungi.

"Sayangilah keluarga anda, yang berbuat melanggar hukum, sayangilah anak anda sayangilah rakyat yang itu uang dari mereka pajak dari mereka yang harus bekerja keras coba dirampok oleh aparat-aparat sendiri yang harusnya melindungi rakyat," pungkas Aries.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua penyebab kebocoran anggaran dalam proyek pembangunan infrastruktur.

Pertama, ada niat untuk menggelembungkan atau mark up anggaran proyek oleh pihak-pihak terkait. Hal tersebut kata AHY harus dicegah karena dana pembangunan infrastruktur bersumber dari uang rakyat.

"Tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun yang lain-lain," katanya di kantor Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Jumat (8/11)

Penyebab kedua, sambung AHY, adalah terjadinya inefisiensi dalam proyek infrastruktur. Yang dimaksud kebocoran terkait inefisiensi misalnya anggaran yang digelontorkan untuk membangun infrastruktur ternyata tidak sesuai dengan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.

Karena itu, pembangunan infrastruktur katanya harus diawali dengan perencanaan yang baik dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

"Ini memang tidak mudah. Pasti masyarakat berharap 'tolong dibangun ini pak, dibangun itu pak'. Tapi harus dihitung dengan baik kalau kita membangun sesuatu di tempat yang tadi diharapkan, karena biayanya juga tidak murah," kata AHY.

Ia mengatakan perencanaan pembangunan infrastruktur termasuk soal anggaran harus dilakukan efisien. Terlebih, ada keterbatasan APBN.

"Ini juga yang ditekankan Pak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi. Di sinilah urgensi dari Kemenko Infrastruktur untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala upaya untuk menghadirkan infrastruktur yang bagus," imbuhnya.

Pengelolaan arsip BPJS Kesehatan mendapatkan predikat AA atau "Istimewa" dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Hasil penilaian dari Tim Asesor Akreditasi ANRI untuk Unit Kearsipan I BPJS Kesehatan adalah skor sebesar 95,25 untuk 6 tahun ke depan.

Akreditasi ini tersebut diberikan langsung oleh Plt. Kepala ANRI Imam Gunarto kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti di Makassar, Jumat (08/11). Ghufron mengakui, pihaknya selalu berupaya menciptakan iklim dan tata kelola organisasi yang baik.

"Salah satunya dengan menerapkan kebijakan kearsipan yang telah sesuai standar. Selain itu, BPJS Kesehatan telah menciptakan pengelolaan arsip yang dinamis untuk digunakan dan pemeliharaan arsip serta mulai memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk penguatan ekosistem digital Program JKN," kata Ghufron.

Adapun salah satu upaya penerapan prinsip Good Governance adalah dengan pengelolaan kearsipan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui pemanfaatan arsip yang baik dan implementasi yang sesuai kebijakan, Ghufron mengatakan bahwa hal itu bisa mendorong perwujudan kearsipan lembaga negara yang komprehensif dan terpadu.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa pengelolaan arsip yang baik menjadi alat bukti kinerja kelembagaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, terkait pengelolaan arsip yang baik, Imam berharap dapat mendukung layanan Program JKN yang semakin berkualitas. Menurutnya, sejak 2021, ANRI sudah mendeteksi kinerja pengelolaan kearsipan BPJS Kesehatan yang saat itu bernilai 85.

"Nilai tersebut sebetulnya sudah sangat komprehensif karena diikuti seluruh unit kerja. Saat ini ditambah dengan penilaian akreditasi dan memperoleh skor nilai tertinggi. Kami melihat ini sangat layak sekali, karena akreditasi merupakan sesuatu yang objektif," ujar Imam.

Tahapan Akreditasi diawali dengan tahap pra akreditasi, yaitu self asessment pada 2023, dilanjutkan dengan tahapan verifikasi dan penilaian pada beberapa aspek, seperti penyelenggaran kearsipan yang terdiri atas kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, juga sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Unit Kearsipan I BPJS Kesehatan.

Akreditasi Unit Kearsipan sendiri merupakan proses memberikan jaminan terhadap kompetensi dan profesionalitas dalam penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di BPJS Kesehatan, maka penilaian kesesuaian antara ketentuan yang mengatur tentang Tata Kearsipan dengan Implementasi dinilai perlu.

"Kami berharap nilai akreditasi tertinggi ini berdampak pada kinerja BPJS Kesehatan dan berkontribusi untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Saya juga mengucapkan selamat atas pencapaian ini kepada Tim Unit Kearsipan BPJS Kesehatan," pungkas Imam.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap banyak anak muda yang terlilit utang, terutama dari layanan beli sekarang bayar nanti atau Buy Now Pay Later (BNPL).

Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara menilai salah satu alasannya adalah kurang literasi keuangan.

Saat ini, sambung Mirza, layanan paylater sudah meluas ke sektor perbankan, padahal awalnya hanya ada di perusahaan pembiayaan. Selain itu, penggunanya juga sudah mencapai 20 juta orang hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun.

"Sebagian besar peminjam buy-now-pay-later adalah generasi muda. Kami masih memiliki buy-now-pay-later dari industri keuangan, dari industri keuangan non-bank," ujarnya dalam acara OECD/INFE-OJK Conference 'Empowering Consumers Through Financial Education', Jumat (8/11).

Menurut Mirza, penyebab anak muda banyak menggunakan PayLater atau utang ini dikarenakan kurangnya literasi keuangan. Karenanya, ia menekankan para pengusaha yang mengeluarkan layanan ini untuk tidak hanya menjual produk namun juga memberikan edukasi.

"Jadi, sekali lagi, tolong edukasi. Jangan hanya menjual produk, tolong edukasi," kata Mirza.

Apalagi, katanya dampak dari penggunaan PayLater bisa merugikan di masa depan. Sebab, semua transaksi kredit yang dilakukan di PayLater akan masuk ke data OJK dan tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

SLIK adalah sistem OJK yang mencatat skor atau riwayat kredit seseorang yang digunakan oleh perbankan untuk menentukan kelayakan kredit nasabah saat pengajuan pinjaman, termasuk untuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

"Mungkin hanya meminjam setara dengan US$10, US$50, tetapi nama mereka akan masuk dalam SLIK dan itu kemudian digunakan oleh industri. Ketika peminjam ini, mereka tidak dapat membayar atau lupa untuk membayar, maka mereka mungkin menghadapi masalah. Karena riwayat catatan mereka tentang ketidakmampuan membayar," jelasnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya bahkan menggandeng The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk meningkatkan literasi keuangan di Tanah Air yang saat ini baru sekitar 65 persen.

Kolaborasi ini ditandai dengan menyelenggarakan event OECD/INFE-OJK Conference yang membahas isu-isu edukasi keuangan di seluruh dunia. Tujuannya agar Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara lain.

"Kita harus aktif di lembaga-lembaga internasional, karena bisa dapat informasi banyak. Mereka tuh punya policy recommendation bagus," kata wanita yang akrab disapa Kiki ini.

Menurut Kiki, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang terlalu percaya dengan investasi yang dipromosikan oleh influencer tanpa mencari tahu apa produk itu sebetulnya dan apakah bisa dipercaya. Menariknya, hal ini tidak hanya terjadi di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

"Ini bagaimana, regulator seluruh dunia juga ternyata punya problem yang sama. Para orang-orang yang terkenal punya follower banyak tiba-tiba ngomong saham apa, tiba-tiba ngomong produk asuransi apa. Tiba-tiba orang pada mau ikut dia, ternyata zonk. Jadi kayak gitu-gitu kita harus pelajari seperti apa," kata dia.

Karenanya, kerjasama dan kolaborasi dengan OECD ini diharapkan bisa menghasilkan solusi terbaik untuk meningkatkan literasi keuangan di masing-masing negara, termasuk untuk mengurangi ketergantungan utang para generasi milenial.

"Sekarang lagi kita pelajari, ini salah satu contoh saja. Misalnya, bagaimana buy now paylater ternyata ini enggak cuman terjadi di Indonesia, di berbagai belahan dunia tuh anak-anak muda mulai pada over indebtedness, kebanyakan utang. Karena terlalu ingin gaya. Pingin pakai baju baru, jam tangan baru yang kekinian," jelasnya.

Kiki pun berharap kerjasama dengan lembaga internasional seperti OECD akan makin meningkatkan literasi keuangan di dalam negeri.

"Oleh karenanya harus banyak belajar edukasi keuangan, apalagi yang single source of income, kita gajian setiap bulan. Itu bagaimana sih kita mengelola keuangan kita," pungkas Kiki.

Dalam upaya melindungi kesehatan karyawan, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) mengadakan kegiatan Health Talk bertema 'Cara Mengidentifikasi ISPA dan Dampaknya', Kamis (7/11). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang semakin marak terjadi di Indonesia akibat memburuknya kualitas udara.

Melalui kegiatan ini, perusahaan berkomitmen memberi edukasi serta kesadaran lebih bagi karyawannya dalam mengenali dan mencegah ISPA sejak dini. Menyadari pentingnya edukasi kesehatan, PT GNI tak hanya menggelar sesi Health Talk, tetapi juga menyediakan Mini Medical Check Up (MCU) yang meliputi pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol.

Head of Corporate Communication PT GNI, Mellysa Tanoyo, menegaskan bahwa acara ini adalah wujud nyata komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Menurutnya, dengan pengetahuan praktis yang diberikan, karyawan diharapkan lebih waspada terhadap gejala ISPA dan dapat melakukan pencegahan lebih awal.

"Melalui Health Talk ini, kami berharap para karyawan bisa lebih mengenali gejala ISPA sejak awal dan memahami langkah pencegahannya. Ini bukan hanya soal kesehatan pribadi, tapi juga soal menjaga kesehatan bersama," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11).

Sebagai informasi, ISPA adalah penyakit yang umum menyerang saluran pernapasan atas, seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejalanya beragam, mulai dari batuk, demam, hingga sesak napas.

Para ahli kesehatan mengingatkan bahwa ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi penyakit kronis seperti bronkitis atau pneumonia. Oleh sebab itu, mengenali gejala ISPA sejak dini adalah langkah penting untuk mencegah komplikasi.

Data BPJS Kesehatan 2023 menunjukkan bahwa ISPA menjadi salah satu dari 10 penyakit dengan biaya pengobatan tertinggi di Indonesia. Penyakit ini sering kali muncul sebagai masalah kesehatan serius di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dan berisiko tinggi terutama bagi para pekerja yang sering terpapar kondisi lingkungan yang tidak stabil.

Mellysa menambahkan, melalui program edukasi ini PT GNI ingin agar seluruh karyawan memiliki kesadaran lebih terhadap gejala-gejala awal ISPA, sehingga mereka dapat segera mencari pengobatan.

"Hal ini penting, terutama di lingkungan kerja kami, di mana kesehatan setiap individu memengaruhi keselamatan dan produktivitas seluruh tim," imbuh dia.

Para peserta yang hadir memberikan respons positif terhadap acara Health Talk ini. Mereka merasakan manfaat langsung dari informasi yang disampaikan, yang tak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menjaga kesehatan pernapasan sehari-hari.

Salah satu karyawan PT GNI yang mengikuti acara tersebut, Nadya, mengaku puas dengan materi yang disampaikan. Menurutnya, acara ini memberinya pemahaman baru mengenai cara melindungi diri sendiri dan keluarga dari ancaman ISPA.

"Saya sangat terbantu dengan informasi dari acara ini. Saya jadi lebih tahu cara melindungi diri dan keluarga dari ISPA. Program ini penting bagi kami, untuk lebih memahami dan mampu melakukan pencegahan dini agar tidak terkena ISPA," ucapnya.

Melalui inisiatif Health Talk ini, PT GNI menunjukkan kepedulian nyata terhadap kesehatan karyawan, sekaligus membuktikan bahwa perusahaan dapat berperan penting dalam edukasi kesehatan. Harapannya, para peserta tak hanya memahami ancaman ISPA, tetapi juga menerapkan langkah-langkah pencegahan yang diajarkan untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan kerja mereka.

PT Freeport Indonesia (PTFI) menjalin kesepakatan jual beli emas dengan kadar kemurnian 99,99 persen bersama PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) pada Kamis (7/11).

Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas menyampaikan bahwa kemitraan strategis ini menjadi upaya kontribusi membangun industri pertambangan nasional yang berdaya saing, sekaligus wujud komitmen PTFI mewujudkan hilirisasi di Indonesia.

Tony optimis, hilirisasi dalam negeri adalah kunci menciptakan nilai tambah yang lebih besar, yang akan mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung yang menghadiri penandatanganan perjanjian menjelaskan, bahwa smelter PTFI memegang peran penting dalam memajukan industri pemurnian emas.

"Pemerintah telah memberikan mandat kepada PTFI melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk membangun smelter tembaga dan fasilitas pemurnian lumpur anoda atau Precious Metal Refinery (PMR)," kata Yuliot.

Senada, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada kesempatan yang sama turut menyambut kolaborasi PTFI dan ANTAM, yang diyakini akan mendukung langkah Indonesia menyongsong kemandirian yang berdaulat.

"Dengan kerja sama ini, kita menyaksikan MIND ID, ANTAM dan Freeport Indonesia bersinergi untuk kebaikan bangsa. Indonesia harus menjadi negara mandiri," kata Erick.

Direktur Utama ANTAM, Nico Kanter, menyatakan sepakat dengan pernyataan Erick itu. Sinergi bersama PTFI ini dinilai menjadi momen perwujudan kemandirian di sektor pertambangan, sejalan dengan upaya pemerintah mengurangi impor sekaligus mendorong penggunaan produk dalam negeri.

"Sinergi penyerapan emas dari PTFI ini merupakan komitmen ANTAM dalam memperkuat bisnis emas logam mulia guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berinvestasi emas. Selain itu, dengan penguatan pengadaan bahan baku domestik, perusahaan juga dapat menurunkan ketergantungan terhadap impor," kata Nico.

Lebih jauh, Tony menjelaskan, fasilitas pemurnian lumpur anoda atau Precious Metal Refinery (PMR) PTFI merupakan salah satu produsen emas murni batangan di Indonesia.

PMR PTFI diketahui memiliki kapasitas pemurnian sekitar 50 ton emas dan 200 ton perak per tahun serta Platinum Group metals mencapai 30 kg platinum, 375 kg Paladium.

"Produksi emas pertama dari PMR PTFI direncanakan pada minggu kedua Desember 2024. Estimasi saat ini hingga akhir tahun 2024 produksi emas sebesar 0,5 ton dan pada kuartal pertama 2025 sebesar 4,75 ton," kata Tony.

Melalui perjanjian bisnis ini, disepakati bahwa ANTAM akan melakukan pembelian 30 ton emas dengan kemurnian 99,99 persen dari PTFI. Bahan baku emas dari PTFI itu lalu akan diolah ANTAM di pabrik pengolahan dan pemurnian logam mulia untuk menjadi produk logam mulia ANTAM.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI memanjakan para peserta Association of Development Financing Institutions in Asia and Pacific (ADFIAP) International CEO Forum XVII dengan keragaman budaya Bali pada hari terakhir kegiatan forum, yakni Jumat (8/11) di Desa Penglipuran, Bangli.

Desa Penglipuran sendiri masuk ke dalam destinasi populer dan wajib dikunjungi saat berkunjung ke Bali karena memiliki beberapa keunikan. Salah satunya, desa ini dinobatkan oleh UNESCO sebagai desa adat terbersih ke-3 di dunia.

Direktur PT SMI Aradita Priyanti mengatakan kegiatan di hari terakhir forum ini merupakan salah satu upaya perseroan untuk memperkenalkan budaya Bali kepada para peserta yang datang dari berbagai negara.

"Jadi selain kami menjadi host untuk ADFIAP, yang sejak dua hari kemarin sudah penuh dengan diskusi-diskusi terkait dengan inisiatif para Development Financial Institutions (DFI) dan kolaborasi dengan para DFI di Asia-Pasifik, di hari ketiga ini kami juga ingin memperkenalkan budaya Bali. Para peserta bisa lebih santai hari ini, bisa melihat kekayaan budaya Bali, bahkan bisa berbelanja produk lokal juga," ujar dia saat ditemui dalam kegiatan tersebut.

Aradita menyebut budaya yang diperkenalkan kepada para peserta ADFIAP International CEO Forum termasuk mengenal sejarah atau jejak peninggalan di Bali, hingga kuliner unik yang wajib dicoba, seperti Loloh Cemcem hingga Tipat Cantok.

"Jadi harapannya para peserta bisa lebih banyak lagi mengenal budaya Indonesia, dan juga bisa lebih mencairkan dan mendekatkan hubungan dengan para peserta," tutur dia lebih lanjut.

Usai kunjungan ke Desa Penglipuran, para peserta diajak menyantap makan siang di Taman Dedari, restoran yang terletak di Ubud, Gianyar, dan disuguhkan pemandangan megah empat patung bidadari berukuran besar dengan tinggi sekitar 10 meter.

Setelah itu, para peserta juga diperkenalkan dengan proses pembuatan berbagai produk olahan dari petani anggur lokal di Pabrik Sababay yang berlokasi di Blahbatuh, Gianyar. Adapun Sababay memberdayakan sekitar 40 petani anggur di Desa Banjar, Seririt, Gerokgak, dan Buleleng untuk mendapatkan anggur dengan kualitas terbaik.

ADFIAP International CEO Forum XVII digelar pada 6-8 November 2024 dengan PT SMI menjadi tuan rumah. Forum kali ini bertema "Building a Sustainable Future: The Crucial Role of DFIs in a Low Carbon Development Agenda".

Forum ini mempertemukan direktur utama bank pembangunan dan lembaga keuangan anggota ADFIAP untuk berdialog, bertukar gagasan, serta berkolaborasi membahas isu-isu terkini terkait pembangunan berkelanjutan.

Forum tahun ini diikuti oleh lebih dari 150 peserta yang merupakan anggota ADFIAP, stakeholder PT SMI, serta tamu undangan khusus.

ADFIAP adalah asosiasi yang beranggotakan bank pembangunan dan lembaga keuangan yang terlibat dalam pembiayaan pembangunan di Asia-Pasifik, yang telah berdiri sejak 1976.

Melalui keanggotaan di ADFIAP sejak 2016, PT SMI mampu memperluas jaringan dan membangun hubungan dengan institusi keuangan lainnya untuk berkolaborasi dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.